Arsip Bulanan: September 2025

Oleh: Jefri Waromi )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Papua. Dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan, MBG tidak hanya menawarkan bantuan sosial semata, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan nasional jangka panjang yang menyentuh akar ekonomi lokal. Program ini menegaskan peran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasar berupa gizi seimbang yang mendukung tumbuh kembang optimal.

Sebanyak 141 satuan tugas (satgas) telah dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T, sebagai respons atas tingginya angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan urgensi program ini dengan menyatakan bahwa perhatian terhadap layanan gizi di daerah 3T harus menjadi prioritas utama. Program MBG, menurutnya, tidak hanya menekan angka stunting tetapi juga membuka peluang lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok lokal, sehingga dampak sosial dan ekonomi bisa dirasakan secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap MBG juga diperkuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional yang telah menyiapkan 806 titik dapur MBG di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, 264 dapur dibangun oleh Kementerian PUPR, sementara 542 lainnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang. Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak sekaligus menegaskan kehadiran negara di lokasi-lokasi strategis tersebut. Program ini juga mendukung target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tidak hanya dari aspek gizi, program MBG juga dilihat sebagai potensi pusat ekonomi baru di daerah 3T. Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Hardinsyah, menilai keberadaan dapur MBG akan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dengan adanya SPPG, petani, peternak, dan nelayan dapat menyesuaikan produksi mereka dengan kebutuhan dapur MBG, sehingga komoditas lokal yang sebelumnya kurang terserap pasar kini memiliki nilai tambah.

Keberhasilan MBG, menurut Prof. Hardinsyah, tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Koordinasi lintas level, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, harus diperkuat agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, MBG tidak hanya menyelesaikan masalah gizi tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok pangan, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Pelaksanaan MBG di Papua juga mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Saat kunjungannya ke SMP Negeri 2 Jayapura, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau secara langsung pelaksanaan MBG. Para siswa menyambut antusias menu yang terdiri dari susu kotak, ayam goreng, nasi, sayur, tahu, dan buah pisang. Peninjauan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperluas pelayanan MBG di seluruh Papua.

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berlangsung baik dan bergizi lengkap, sehingga menjadi motivasi untuk memperluas cakupan program ke seluruh provinsi. Kepala sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Carolien Enok, mengungkapkan rasa syukurnya atas kunjungan Wapres yang sekaligus membawa aspirasi siswa dan memberikan bantuan buku serta perlengkapan sekolah.

Dukungan keamanan dan logistik juga menjadi bagian penting agar MBG dapat berjalan optimal. Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menekankan perlunya evaluasi menyeluruh mencakup pemetaan penerima manfaat, klaster yang sudah dibentuk, hingga kendala lapangan. Papua memiliki tantangan unik terkait harga kebutuhan pokok, transportasi, dan keterbatasan bahan makanan akibat jarak yang jauh. TNI juga menyiapkan lahan untuk mendukung MBG, dengan catatan menghindari tumpang tindih penggunaan lahan dan memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap titik dapur MBG dapat berfungsi maksimal. Evaluasi berkelanjutan dan koordinasi lintas lembaga diyakini menjadi kunci keberhasilan program ini, agar manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat dapat tercapai.

Program MBG, dengan pendekatan yang terintegrasi antara gizi, ekonomi lokal, dan keberadaan negara, menjadi contoh nyata bagaimana intervensi sosial dapat berpadu dengan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI, hingga masyarakat, MBG diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang. Tidak hanya memberikan asupan gizi bagi anak-anak, program ini juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok pangan, serta membuka lapangan kerja bagi warga setempat.

Keberhasilan MBG di Papua diharapkan menjadi model bagi daerah 3T lainnya di Indonesia. Kunci utamanya adalah sinergi lintas sektoral, penguatan kapasitas lokal, dan pemantauan berkelanjutan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Dengan program ini, negara tidak hanya hadir sebagai penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. MBG menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang berpihak pada anak dan masyarakat miskin dapat bersinergi dengan pemberdayaan ekonomi lokal, membentuk fondasi yang kuat bagi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan merata.

*Penulis merupakan Jurnalis Lepas di Papua

Oleh: Sylvia Mote )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Papua. Di berbagai wilayah Papua Barat Daya, baik tokoh adat, pemerintah daerah, maupun unsur masyarakat, suara yang mengemuka adalah kesediaan untuk mengawal program ini agar berjalan sesuai harapan. Bagi masyarakat adat, MBG bukan hanya sebuah program makan gratis, melainkan jalan untuk memperkuat masa depan generasi Papua sekaligus membuka ruang bagi penguatan ekonomi lokal.

Dukungan itu semakin ditegaskan dengan hadirnya Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka yang melakukan kunjungan kerja ke Papua, tepatnya di SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam peninjauan tersebut, Wapres berinteraksi langsung dengan siswa dan guru untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. Ia menekankan pentingnya manfaat program benar-benar dirasakan anak-anak, sebab asupan gizi yang baik diyakini akan mendukung lahirnya generasi emas Indonesia di masa depan.

Sejumlah siswa mengaku bangga atas pengalaman tersebut. Rasa syukur muncul karena program MBG membuat belajar lebih fokus sekaligus meringankan beban orang tua. Cerita spontan dari siswa-siswi menggambarkan bahwa kehadiran negara lewat program ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan sesuatu yang nyata dan dirasakan langsung oleh keluarga di Papua. Antusiasme itu menjadi cermin betapa pentingnya program MBG dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, di Kabupaten Maybrat telah dilakukan sosialisasi program MBG. Kegiatan tersebut melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD), serta unsur pemerintah daerah. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menekankan pentingnya MBG bagi anak-anak Papua. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program akan menentukan kualitas generasi mendatang. Ia mengajak kepala distrik, kepala kampung, kepala sekolah, hingga seluruh masyarakat untuk bersatu mendukung jalannya MBG sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Ketua Korwil BGN Kabupaten Maybrat, Defilson Kambu, menjelaskan bahwa MBG tidak boleh dipandang sekadar sebagai bantuan konsumsi harian. Program ini, katanya, merupakan strategi menyeluruh dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Pelaksanaannya akan menyasar anak-anak dari jenjang SD hingga SMA serta ibu hamil, dengan pendekatan terintegrasi melalui dapur MBG yang dibangun di setiap kampung. Bahan pangan yang digunakan pun bersumber dari hasil kebun dan ternak masyarakat setempat. Dengan begitu, MBG sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Defilson juga menegaskan bahwa program ini membuka lapangan kerja baru di tingkat kampung. Dari juru masak hingga petugas distribusi, masyarakat lokal dilibatkan langsung. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa MBG tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial melalui gotong royong. Dukungan yang sama datang dari Elma, Kepala Regional BGN Papua Barat Daya, dan Ajeng, Wakil Regional BGN, yang menilai bahwa keberhasilan MBG di Maybrat akan menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah dengan masyarakat adat dapat menghasilkan perubahan nyata.

Dukungan terhadap program juga terlihat di Sorong Selatan. Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, menyampaikan bahwa empat titik di wilayahnya akan menjadi lokasi pelaksanaan MBG. Ia menyebut program ini penting untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan kuat sebagai generasi penerus bangsa. Yohan menambahkan, selain program makanan bergizi, pemerintah juga menghadirkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bentuk perhatian langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yohan mengajak masyarakat adat Imekko untuk menjaga persatuan serta tidak terprovokasi isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas. Ia menilai dukungan masyarakat adat sangat penting agar program nasional dapat berjalan sesuai tujuan. Ajakan senada disampaikan oleh pejabat bidang kesehatan masyarakat, Yuliana Wugaje, yang menekankan pentingnya perhatian khusus pada ibu hamil. Ia mengingatkan bahwa seribu hari pertama kehidupan merupakan masa emas bagi tumbuh kembang anak. Dengan memanfaatkan layanan kesehatan serta asupan gizi cukup dari MBG, generasi Papua bisa lahir sehat dan berkualitas.

Semangat mendukung program nasional juga datang dari masyarakat adat Tehit di Kabupaten Sorong. Melalui pertemuan yang difasilitasi Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Suku Tehit (BINASKET), Tokoh Adat Tehit, Moses Kaliele menyampaikan bahwa masyarakat Tehit menaruh harapan besar pada program unggulan pemerintah pusat. Ia menilai MBG dan layanan kesehatan gratis merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Papua yang selama ini menghadapi keterbatasan akses kesehatan serta tingginya angka stunting.

Pernyataan itu diperkuat oleh Kadistrik Aimas, Yober Matana, yang menyebut dukungan masyarakat adat sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pembangunan. Baginya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat adalah kunci keberhasilan setiap program nasional. Melalui MBG, anak-anak Papua tidak hanya memperoleh makanan sehat, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dengan kualitas yang setara dengan anak-anak di wilayah lain.

Kunjungan Wapres Gibran di Sentani hingga dukungan luas masyarakat di berbagai wilayah Papua menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis hadir bukan sekadar kebijakan, melainkan gerakan nyata untuk menyehatkan bangsa. Kehadiran program ini tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara yang peduli pada tumbuh kembang generasi muda. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Papua meneguhkan langkah menuju generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

NEW YORK – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). Dalam forum internasional tersebut, ia menegaskan ambisi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia sekaligus pelopor perdamaian global.

“Kami yakin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin dunia.

Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan paparan capaian strategis pemerintah Indonesia. Ia menekankan bahwa saat ini Tanah Air telah mencatatkan produksi beras dan cadangan gabah tertinggi dalam sejarah. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi tonggak penting yang tidak hanya menjamin kebutuhan domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor bagi negara-negara lain yang tengah menghadapi krisis pangan.

Presiden Prabowo menambahkan, ketahanan pangan Indonesia dibangun melalui penguatan rantai pasokan yang tangguh, peningkatan produktivitas petani, serta investasi pada sistem pertanian yang berorientasi pada kecerdasan iklim.

“Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri sebisa mungkin,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Menurutnya, Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya, tetapi juga mengambil peran dalam membantu negara lain yang mengalami kesulitan.

“Termasuk menyediakan beras untuk Palestina,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.

Pidato yang berlangsung sekitar 19 menit tersebut mendapat perhatian luas, terutama karena menandai kembalinya Indonesia secara aktif di panggung internasional setelah hampir satu dekade absen berbicara di forum tertinggi PBB. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap memainkan kembali perannya sebagai negara demokrasi besar yang menjunjung nilai perdamaian dan kemanusiaan.

Apresiasi juga datang dari dalam negeri. Daniel Johan, Ketua DPP PKB, menyebut langkah Presiden Prabowo sangat strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

“PKB sangat bangga dan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB. Setelah hampir 10 tahun Indonesia absen berbicara di forum dunia,” ujar Daniel Johan.

Ia menilai sikap Presiden Prabowo yang menekankan dukungan pada solusi dua negara bagi Palestina sangat tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia.

“Kembalinya RI ke panggung internasional adalah langkah yang sangat penting di tengah situasi global yang tidak pasti. Ini menunjukkan bahwa Indonesia siap memainkan kembali perannya sebagai negara demokrasi besar dan pelopor perdamaian dunia,” tambah Daniel Johan.

Menurutnya, peran aktif Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan semakin dibutuhkan dalam merespons ketegangan geopolitik global. Indonesia, kata dia, harus konsisten hadir di forum-forum internasional, bukan hanya menyuarakan perdamaian, tetapi juga menjadi penengah dalam konflik.

Bagi PKB, sikap tersebut mencerminkan politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa. “Indonesia sudah tepat mengambil peran aktif untuk memperkuat dukungan internasional agar kemerdekaan Palestina segera terwujud, agar penjajahan segera diakhiri, perang segera berakhir karena hanya menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak,” tutup Daniel Johan.

Dengan pidato ini, Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan ambisi Indonesia dalam bidang pangan, tetapi juga mengukuhkan peran negara sebagai juru damai yang berpihak pada nilai kemanusiaan.

Oleh: Zaki Walad )*

Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 layak kita apresiasi bersama. Dengan lantang, beliau membawa pesan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan yang membuat dunia menaruh hormat kepada Indonesia.

Tepuk tangan bergema delapan kali, hingga berujung standing ovation, ketika Prabowo menyampaikan orasi kenegaraan di markas besar PBB, New York. Momentum itu bukan hanya menegaskan bahwa suara Indonesia masih relevan di panggung dunia, melainkan juga menunjukkan betapa kepemimpinan nasional kita kini diakui dalam tataran global. Sorotan mata dunia tertuju pada Indonesia, yang berani menawarkan solusi, bukan sekadar mengulang jargon diplomasi.

Ada tiga hal yang membuat pidato tersebut istimewa. Pertama, keberanian untuk bicara dengan bahasa universal yang melampaui batas politik. Saat mengutip Thucydides, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan tidak boleh menjadi dasar kebenaran. Prinsip sederhana ini menohok, terutama di tengah era penuh konflik, dan seketika disambut tepuk tangan delegasi. Kedua, keberanian menawarkan kontribusi nyata berupa 20.000 pasukan perdamaian. Bagi forum sebesar PBB, janji ini tidak main-main. Ketiga, kejelasan sikap Indonesia terhadap Palestina, yang disampaikan tanpa keraguan, meneguhkan kembali komitmen moral bangsa.

Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, menilai sikap Presiden Prabowo tersebut selaras dengan amanah rakyat. Baginya, dukungan kepada Palestina adalah janji abadi bangsa Indonesia, bukan semata strategi politik luar negeri. Perspektif ini mengingatkan bahwa di balik panggung internasional, ada suara rakyat yang berakar dalam sejarah bangsa. Dukungan yang sama pernah disuarakan sejak era Presiden Soekarno, kini kembali bergema lewat kepemimpinan Prabowo.

Selain aspek politik, pidato Prabowo juga menghadirkan dimensi pragmatis yang tak kalah penting. Ia mengklaim bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan, bahkan siap mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Gaza. Pernyataan ini mengingatkan publik pada pidato Presiden Soeharto di forum FAO pada 1985, yang juga menegaskan capaian kedaulatan pangan Indonesia. Bedanya, kali ini klaim tersebut dikaitkan dengan misi kemanusiaan. Bukan hanya simbol prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral Indonesia sebagai bangsa yang pernah merasakan lapar dan terjajah.

Pidato Prabowo juga menyentuh isu krisis iklim, persoalan yang sering kali hanya dibicarakan dalam bahasa teknokratis. Dengan menyinggung fakta bahwa Jakarta terancam tenggelam akibat kenaikan muka air laut, ia membawa isu iklim menjadi dekat dengan realitas sehari-hari. Solusi yang ditawarkan, seperti pembangunan tembok laut hingga target niremisi sebelum 2060, memberi sinyal bahwa Indonesia tidak sekadar mengikuti wacana global, tetapi siap berkontribusi nyata.

Emir Chairullah, dosen Hubungan Internasional FISIP UI, menilai sikap Indonesia di forum ini menegaskan posisi bebas aktif dan multilateralisme. Menurutnya, di era ketidakpastian, tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalah sendirian. Pandangan ini memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang tidak sekadar mengandalkan aliansi tradisional, melainkan membuka ruang bagi kerja sama global yang lebih setara. Artinya, Indonesia ingin menjadi jembatan, bukan pengikut.

Sorotan penting lainnya adalah cara Prabowo menutup pidatonya. Dukungan pada solusi dua negara untuk Palestina-Israel disampaikan dengan keseimbangan yang jarang terdengar: pengakuan atas kemerdekaan Palestina sekaligus jaminan keamanan bagi Israel. Kalimat ini mencerminkan politik luar negeri yang matang—tegas, tetapi juga inklusif. Tidak heran jika delegasi kembali memberikan tepuk tangan, bahkan sebagian berdiri untuk memberi penghormatan.

Apresiasi dunia terhadap pidato Prabowo juga harus dilihat dalam konteks timing. Hanya sehari sebelumnya, pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump di forum yang sama menuai kritik karena dinilai terlalu panjang dan retoris. Kontras dengan itu, Prabowo menahan diri untuk tetap dalam batas waktu 15 menit, namun setiap menit penuh substansi. Perbandingan ini menguntungkan Indonesia, karena menampilkan Prabowo sebagai pemimpin yang disiplin, fokus, dan solutif.

Bagi bangsa Indonesia, momen ini lebih dari sekadar prestasi diplomasi. Ia adalah refleksi tentang bagaimana sejarah panjang bangsa yang pernah dijajah, miskin, dan terpinggirkan, kini menjelma menjadi suara yang didengar dunia. Pidato Prabowo di PBB mengingatkan kembali pada amanat konstitusi bahwa politik luar negeri Indonesia harus berpihak pada perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penindasan.

Apresiasi yang hadir dari forum PBB adalah pengakuan internasional bahwa Indonesia bisa memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas global. Jika tawaran mengirim 20.000 pasukan perdamaian direalisasikan, Indonesia akan menorehkan sejarah baru sebagai salah satu negara penyumbang terbesar bagi misi perdamaian PBB. Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga reputasi di masa depan.

Dunia mendengar suara Indonesia, bukan hanya karena retorika, melainkan karena pengalaman sejarah dan konsistensi dalam berpihak pada keadilan. Pidato Prabowo di PBB adalah bukti bahwa diplomasi Indonesia tidak sekadar simbol, tetapi instrumen nyata untuk membawa kebaikan. Apresiasi yang bergema di ruang sidang PBB adalah cermin penghormatan terhadap perjalanan bangsa ini, yang kini hadir dengan percaya diri sebagai bagian dari solusi global.

Dengan demikian, kita patut bersyukur dan bangga. Panggung internasional telah menjadi saksi bahwa kepemimpinan Indonesia masih relevan, bahkan semakin diperhitungkan. Saat Presiden Prabowo berdiri di podium PBB, dunia mendengarkan, dan bangsa ini kembali diingatkan bahwa suara Indonesia adalah suara kemanusiaan, solidaritas, dan perdamaian.

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional

New York — Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia di panggung global sebagai negara yang siap menjawab tantangan krisis dunia. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9/2025) waktu setempat, Prabowo menyoroti ancaman krisis pangan, iklim, dan energi, sekaligus menawarkan solusi konkret dari Indonesia.

“Pertumbuhan populasi dunia telah memberi tekanan besar terhadap bumi. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri sebisa mungkin,” ujar Prabowo di General Assembly Hall PBB, New York.

Presiden menegaskan, Indonesia berhasil mencatat produksi beras dan cadangan gabah tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Dengan capaian ini, Indonesia bukan hanya mencapai swasembada, tetapi juga mulai mengekspor ke sejumlah negara. Ia menyebut pembangunan rantai pasok pangan tangguh, penguatan produktivitas petani, dan investasi pada pertanian cerdas iklim sebagai langkah strategis.

“Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti ancaman perubahan iklim. Ia mencontohkan pesisir utara Jakarta yang setiap tahun mengalami kenaikan permukaan laut hingga lima sentimeter. Sebagai respons, pemerintah menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer di pesisir utara Jawa yang diperkirakan selesai dalam 20 tahun.

“Kami memilih untuk menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah-langkah konkret dengan segera,” tegas Prabowo.

Lebih jauh, Indonesia berkomitmen memenuhi Paris Agreement 2015 dan menargetkan net zero emission pada 2060, bahkan optimistis bisa lebih cepat. Prabowo menyebut program reboisasi 12 juta hektare hutan terdegradasi, pengurangan kerusakan hutan, hingga penciptaan lapangan kerja hijau sebagai bagian dari roadmap keberlanjutan.

“Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan kami akan berasal dari energi terbarukan. Tujuan kami jelas yaitu mengeluarkan seluruh rakyat dari garis kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyerukan pentingnya mengakhiri konflik global yang masih berlangsung. Ia menekankan bahwa dunia membutuhkan langkah nyata untuk meredam kebencian dan kecurigaan yang hanya memperburuk penderitaan umat manusia.

“Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia,” ucapnya penuh penekanan.

Sikap Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di tanah air. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai pidato tersebut sebagai momentum penting kembalinya Indonesia ke panggung internasional.

“PKB sangat bangga dan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB. Setelah hampir 10 tahun Indonesia absen berbicara di forum dunia, kembalinya RI ke panggung internasional adalah langkah penting di tengah situasi global yang tidak pasti,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).

Daniel menilai konsistensi Indonesia menyuarakan perdamaian sejalan dengan amanat konstitusi.

“Ke depan, kita berharap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa lebih konsisten hadir di forum internasional, bukan hanya menyuarakan perdamaian tetapi juga menjadi penengah konflik, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa yang masih terjajah,” imbuhnya.

Daniel menegaskan, suara Indonesia di bawah Prabowo adalah wujud politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.

“Suara semangat perdamaian dan stabilitas global yang diserukan Prabowo menjadi momentum bagi dunia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” tutupnya. []

Oleh: Reni Kartikasari )*

Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York menjadi sorotan dunia. Pada Selasa (23/9) waktu setempat, dunia menyaksikan bagaimana Indonesia, melalui pemimpinnya, tampil dengan suara tegas, pesan kuat, dan komitmen yang nyata untuk memperjuangkan perdamaian global. Kehadiran Prabowo tidak hanya mewakili kepentingan nasional, tetapi juga menghadirkan semangat baru bagi tatanan internasional yang lebih adil dan berkeadilan.

Usai menyampaikan pidatonya, Presiden Prabowo langsung menjadi pusat perhatian. Sejumlah pemimpin dunia, seperti Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, tampak mendekat, menyalami, dan menyampaikan apresiasi atas pesan-pesan yang disampaikan. Kehangatan sambutan ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa Indonesia melalui pidato tersebut bukan sekadar kata-kata, tetapi gagasan yang menggugah dan menyentuh hati para pemimpin dunia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti berbagai isu penting yang menjadi kepentingan bersama umat manusia. Ia mengangkat keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras sebagai bukti bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Keberhasilan ini menjadi simbol bahwa negara berkembang pun mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi contoh bagi bangsa lain. Lebih dari sekadar pencapaian domestik, pesan ini mengajak dunia untuk percaya bahwa ketahanan pangan adalah pilar perdamaian dan kemakmuran global.

Namun, inti pidato Prabowo jauh melampaui capaian dalam negeri. Ia menegaskan pentingnya dunia untuk bersatu membangun tatanan multilateral yang adil. Dengan nada penuh keyakinan, Presiden menekankan bahwa perdamaian dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir negara, melainkan hak semua bangsa. Ia menegaskan bahwa PBB harus menjadi pilar yang melindungi yang lemah agar tidak menderita karena kelemahannya, melainkan hidup dengan keadilan yang layak diterima. Seruan ini menjadi pengingat bahwa sistem internasional harus kembali pada esensinya: melindungi semua, bukan hanya yang kuat.

Salah satu bagian paling menonjol dalam pidato tersebut adalah sikap tegas Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang sejati. Ia menekankan bahwa kemerdekaan Palestina harus diakui, namun keselamatan dan keamanan Israel juga harus dijamin. Hanya dengan pengakuan dan jaminan yang setara, perdamaian tanpa kebencian dan kecurigaan dapat terwujud.

Pernyataan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian seorang negarawan. Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai pernyataan yang kuat, jelas, dan progresif. Menurutnya, Indonesia kini menempati posisi moral yang tinggi sekaligus realistis dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Nurul menekankan bahwa sikap ini tidak hanya menegaskan dukungan penuh kepada Palestina, tetapi juga menunjukkan kematangan Indonesia dalam melihat persoalan global secara adil. Dengan mengusung solusi dua negara, Indonesia menegaskan diri sebagai juru damai yang menawarkan jalan keluar yang berimbang.

Dukungan serupa datang dari Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Muhammad Risyad Fahlefi. Ia menilai sikap tegas Presiden Prabowo memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela perdamaian dunia. Menurutnya, keberanian Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara untuk kepentingan sendiri, tetapi juga membawa aspirasi bangsa-bangsa yang tertindas.

Lebih jauh, pidato ini juga menjadi panggilan bagi dunia untuk memperkuat PBB sebagai wadah utama dalam menyelesaikan konflik. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran organisasi internasional ini dalam membangun dunia yang lebih setara. Pesan ini terasa relevan di tengah tantangan global saat ini, di mana ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan perubahan iklim membutuhkan kerja sama nyata antarbangsa.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kehadiran Prabowo di forum tertinggi PBB sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran aktif di kancah internasional. Menurutnya, pidato ini bukan hanya mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tetapi juga memperlihatkan kepemimpinan yang siap menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan dunia.

Momentum ini semakin penting karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Komitmen untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik telah lama menjadi wujud nyata diplomasi Indonesia. Melalui pidato Presiden Prabowo, komitmen tersebut kembali ditegaskan, memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak.

Pidato di Sidang Umum PBB kali ini juga memperlihatkan sisi lain kepemimpinan Prabowo Subianto. Di hadapan para pemimpin dunia, ia tidak hanya berbicara sebagai Presiden Indonesia, tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa pesan universal: dunia harus bersatu untuk perdamaian, kemakmuran, dan keadilan. Dengan gaya bicara yang lugas dan isi pidato yang sarat makna, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia memiliki suara yang relevan, tegas, dan diperhitungkan di panggung internasional.

Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kehadiran Prabowo di PBB memberi harapan bahwa masih ada pemimpin yang berani berbicara untuk kepentingan umat manusia. Pidato ini tidak hanya mengangkat martabat Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi negara ini sebagai kekuatan moral yang mendorong perdamaian global. Dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang seperti ini—pemimpin yang mampu menggabungkan keberanian, kebijaksanaan, dan visi kemanusiaan dalam satu panggung besar.

Indonesia patut berbangga, karena melalui pidato Presiden Prabowo, dunia kembali diingatkan bahwa negeri ini bukan sekadar penonton dalam sejarah, tetapi pemain aktif yang membawa pesan damai dan keadilan bagi semua.

Pengamat Politik Internasional

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, tepat sasaran, dan tanpa celah penyimpangan. Program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini dipandang sebagai investasi besar bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di wilayahnya wajib menjalankan program sesuai aturan. Ia menekankan, program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, memperkuat konsentrasi belajar, sekaligus mencegah stunting.

“Program MBG ini tidak boleh main-main. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Kepala sekolah, camat, hingga penyedia makanan wajib bertanggung jawab penuh,” ujar Mirwan.

Mirwan juga mengingatkan agar kualitas makanan tidak diturunkan. Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Aceh Selatan telah menugaskan Inspektorat dan dinas terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring rutin ke sekolah-sekolah.

“Menu harus bergizi, bersih, dan aman. Jika ada yang berani mengurangi porsi atau menurunkan kualitas, akan langsung saya tindak,” tegasnya.

Meski demikian, pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah masih menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik, Arief Rahman Hakim, menambahkan, anggaran MBG yang mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan untuk satu dapur MBG atau Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) bukan jumlah kecil.

“Perlu ada pengawasan ketat agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu lemahnya dasar hukum program yang masih bertumpu pada Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional,” katanya.

Di sisi lain, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai wacana penghentian sementara program yang sempat mencuat di media sosial tidak tepat. Ia menyebut MBG sebagai salah satu intervensi sosial paling progresif yang dilakukan pemerintah.

“Kasus keracunan di beberapa daerah, itu sinyal serius tentang lemahnya kontrol kualitas. Alasan untuk menghentikan program sama artinya dengan memutus akses pangan bergizi bagi jutaan anak yang membutuhkan,” ucap Trubus.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat sistem kontrol kualitas dan keamanan pangan, bukan menghentikan program.

“MBG adalah jaminan hak dasar atas gizi yang layak, sekaligus investasi jangka panjang pada sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Dengan beragam kritik dan pengawasan publik, pemerintah daerah maupun pusat menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan. Partisipasi masyarakat pun diharapkan menjadi kunci keberhasilan MBG agar tujuan besar meningkatkan gizi anak Indonesia tercapai sesuai harapan.

(*/rls)

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik fiktif. Melalui sistem verifikasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi MBG, BGN menekankan bahwa setiap unit yang beroperasi telah melewati serangkaian tahapan seleksi berlapis untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 5.885 unit. Jumlah tersebut tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain itu, terdapat hampir 19.000 SPPG yang tengah dalam tahap verifikasi.

“Jadi 5.885 ditambah 19.000 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 SPPG,” jelas Dadan.

Ia menambahkan, keberadaan SPPG di seluruh wilayah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) masa depan dan menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok bahan pangan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menerangkan bahwa rumor adanya SPPG fiktif muncul karena di sejumlah lokasi terdapat spanduk pembangunan SPPG yang fisiknya belum terwujud. Namun, ia menekankan, sistem verifikasi yang diterapkan sangat ketat.

“SPPG harus melewati 10 tahapan mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG bisa dicairkan,” jelas Sony.

Sony menambahkan mekanisme pencairan anggaran pun dilakukan dengan pengawasan berlapis. Dana hanya dapat digunakan jika diusulkan yayasan sebagai masker dan disetujui Kepala SPPG sebagai approver, sesuai kebutuhan serta harga pasar yang berlaku.

“Dengan demikian, bila ada bangunan SPPG tetapi tidak ada Kepala SPPG atau tidak ada PIC yayasan, maka tidak akan ada virtual account. Oleh karena itu, tidak akan ada SPPG fiktif,” tegasnya.

Dukungan terhadap implementasi MBG juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, menegaskan setiap SPPG ditargetkan mampu memproduksi makanan bergizi untuk sekitar 3.000 siswa per hari, dengan distribusi dalam radius 6 kilometer.

“Kami berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan agar program MBG bisa berjalan lebih efektif sesuai kondisi geografis Kobar,” tuturnya.

PONTIANAK – Dalam rangka memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Barat, TNI, Polri, dan elemen masyarakat bekerja sama menggelar kegiatan silaturahmi dan diskusi di Masjid An Nur Polda Kalbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh, mulai dari Forkopimda, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat. Acara ini digelar dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan serta mengedepankan demokrasi yang tanpa kekerasan.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Barat, terlebih setelah terjadinya aksi demonstrasi yang sempat mengundang perhatian di Pontianak beberapa waktu lalu.

“Saya melihat acara ini sangat baik sekali. Setelah kemarin adanya kegiatan demonstrasi, hari ini kita bisa duduk bersama untuk memikirkan nasib daerah kita agar silaturahmi dan keharmonisan tetap terjaga di Kalimantan Barat,” ujar Ria.

Pemerintah daerah mendorong agar diskusi lintas elemen seperti ini dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan isu-isu terkini dapat dibahas bersama.

Selain itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan perluasan dari program “Jumat Curhat” dan “Minggu Kasih” yang sebelumnya dilakukan dalam lingkup kecil. Namun, kali ini acara ini melibatkan lebih banyak unsur masyarakat.

“Kami ingin memperkuat harmonisasi, khususnya terkait penyampaian pendapat di muka umum. Kami berkomitmen bahwa hak konstitusional masyarakat harus kita kawal. Siapapun yang menyampaikan aspirasi wajib ditemui dan ditindaklanjuti,” jelas Pipit.

Polri juga menegaskan komitmennya bersinergi dengan TNI untuk tetap menegakkan hukum secara adil dalam setiap aksi demonstrasi yang terjadi, sembari memastikan bahwa hak masyarakat lain untuk beraktivitas tidak terganggu.

“Tugas polisi adalah menjaga hak asasi semua orang, baik yang menyampaikan pendapat maupun masyarakat lainnya yang beraktivitas,” pungkas Irjen Pipit.

Sikap positif dari TNI dan Polri juga disampaikan oleh Ketua DPW Fast Respon Counter Polri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabi, S.Pd., C.BJ., C.EJ., yang mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang.

“Mari kita hidup damai berdemokrasi dengan cara yang telah ditentukan untuk tetap menjaga Kalimantan Barat yang kita cintai ini agar tetap dalam suasana aman, damai, dan humanis,” ajak Rabi.

Sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan dan stabilitas di daerah, langkah Kapolda Kalimantan Barat diapresiasi karena mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi aksi demonstrasi. Pendekatan ini, merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan suasana damai bagi seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini mencerminkan semangat TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga demokrasi yang damai dan tanpa kekerasan. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat, demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Barat diharapkan dapat terus berkembang tanpa menimbulkan kekerasan.

(*/rls)

Jakarta — Aksi-aksi demonstrasi yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi telah banyak memicu kekhawatiran akan munculnya provokasi, kerusuhan, dan penjarahan.

Dalam situasi seperti ini, elemen-elemen masyarakat dari berbagai latar belakang menyatakan soliditasnya bersama aparat keamanan serta dukungan terhadap pemerintahan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan damai, konstitusional, dan beradab.

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menekankan bahwa isu keretakan antara TNI dan Polri adalah propaganda yang dirancang untuk memecah persatuan bangsa.

“Isu TNI dan Polri saling berseteru itu tidak benar. Tanpa TNI-Polri, mustahil kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Mario.

Mario juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh narasi yang menyudutkan aparat keamanan.

“Harapan kami, TNI dan Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat, dan jangan memberi ruang bagi provokator yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” tegas Mario.

Di Jakarta Timur, Koordinator Warga Edi Marzuki memimpin deklarasi yang dihadiri sekitar 5.000 warga dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan untuk menolak kerusuhan dan penjarahan.

“Kita ingin mengabarkan bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana seperti yang orang gadang-gadangkan, Jakarta Timur rusuh. Kita menolak akan kerusuhan, kita menolak akan penjarahan,” ujar Edi.

Warga juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas penghasut, perusuh, hingga penjarah, serta turut mendukung program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Syarief Hidayatullah, mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional yang harus dijalankan melalui jalur resmi.

“Hak itu jangan dijalankan dengan cara-cara yang justru merugikan masyarakat luas. Kalau demonstrasi berujung pada bentrokan dengan aparat dan perusakan fasilitas publik, aspirasi yang diperjuangkan bisa hilang fokus,” kata Syarief.

Ia menekankan bahwa budaya Indonesia adalah santun dan musyawarah.

“Akan lebih kuat kalau disampaikan dengan argumen dan solusi, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.

Warga dari berbagai kota juga diingatkan oleh Polri dan MUI untuk tetap waspada terhadap hoaks serta provokasi yang dapat membelokkan niat baik penyampaian pendapat publik.

Publik yang menolak aksi kekerasan dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus dipertaruhkan oleh kekacauan.

Solidaritas antara rakyat dan aparat, ditambah mekanisme konstitusional, dialog resmi, serta respons pemerintah yang adil dan transparan, menjadi kunci menjaga demokrasi tetap sehat dan bermartabat.

Pemerintah mendapat mandat moral untuk terus menjamin ruang bagi aspirasi rakyat, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa demokrasi berjalan tanpa anarkisme.

(*/rls)