Arsip Bulanan: September 2025

Oleh: Indah Prameswari )*

Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci bagi pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang aman, damai, dan beradab. Keduanya memiliki peran saling melengkapi.

Dalam hal ini, peran aktif masyarakat diperlukan dalam berpartisipasi dan mengawasi, karena sejatinya demokrasi adalah milik masyarakat. Sementara aparat menjamin keamanan dan ketertiban agar proses demokrasi berjalan lancar.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keharmonisan sosial sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Polri tidak hanya berperan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga merawat kerukunan antarumat beragama bersama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 18 September 2025 lalu.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, ia yakin kita bisa bersama-sama memperkuat persatuan dan keutuhan NKRI. Komjen Pol Akhmad menerangkan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial serta persatuan demi terjaganya keutuhan NKRI.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan juga turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara masyarakat dan aparat.

Sinergitas ini semakin relevan di tengah dinamika politik dan sosial yang sempat memanas. Masyarakat saat ini memiliki ruang yang luas dalam menyuarakan pendapat, baik melalui demonstrasi langsung di lapangan maupun lewat media digital. Namun, kebebasan tersebut perlu dibarengi tanggung jawab agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa.

Untuk mewujudkan keamanan itu sendiri, aparat bertugas menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Namun mengingat hubungan masyarakat dan aparat memburuk pasca demonstrasi akhir Agustus lalu, maka diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan kedua pihak tersebut.

Aparat dituntut untuk adaptif dan mampu membangun komunikasi dua arah yang menenangkan masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya forum-forum dialog kebangsaan yang mempertemukan aparat, tokoh masyarakat, akademisi, serta generasi muda untuk mencari solusi bersama atas persoalan demokrasi. Dengan cara ini, rasa saling percaya dapat tumbuh dan konflik horizontal dapat dihindari.

Aparat juga perlu berkomitmen untuk menghadapi unjuk rasa dan potensi gangguan lainnya dengan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat muncul kembali. Sedangkan dari sisi masyarakat juga perlu dibangun kesadaran untuk menghindari praktik-praktik buruk dalam penyampaian aspirasi.

Salah satu sikap yang dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Umar Ma’ruf. Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan demokrasi bukan hanya sekadar instrumen politik, melainkan warisan kolektif yang harus dijaga lintas generasi.

Dengan kesadaran kritis, keberanian moral, dan komitmen bersama, ia yakin Indonesia ke depan bukan hanya negara demokratis, tetapi juga berkembang sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ia juga mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sektor hukum dan keamanan, terutama dalam merespons tuntutan 17+8.

Terkait dengan maraknya aksi yang berakhir ricuh dalam penyampaian aspirasi pada akhir bulan Agustus 2025 kemarin, Umar menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, kejadian itu dan kerusakan yang ditimbulkan menjadi kerugian bersama secara umum.

Refleksi atas kejadian tersebut memberi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan ketertiban umum. Aspirasi memang harus disampaikan, tetapi bentuk dan caranya harus beradab. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kampus, agar generasi muda memahami etika berdemokrasi.

Di sisi lain, aparat pun diharapkan mampu menjaga kesabaran dan mengedepankan prinsip pelayanan publik dalam setiap interaksi dengan warga. Hubungan yang harmonis hanya bisa tercipta jika ada rasa saling menghormati.

Pada prinsipnya, tegas Umar, ia selaku aktivis gerakan mahasiswa mengimbau kepada masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa untuk tidak berhenti mencintai negeri ini. Ia berharap ke depannya aspirasi dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya jarak antara masyarakat dan aparat sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan.

Kolaborasi antara masyarakat dan aparat sangat krusial dalam menjaga kondusivitas sehingga setiap kegiatan demokrasi dapat berjalan aman dan damai tanpa ada gesekan konflik sosial dan perpecahan.

Demokrasi Indonesia hanya bisa berkembang sehat jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang dewasa dan aparat yang profesional. Dengan sinergi yang kuat, demokrasi tidak hanya menjadi proses politik semata, tetapi juga fondasi yang kokoh untuk membangun bangsa yang berkelanjutan.

Dengan semangat itu, benteng pertahanan bangsa dalam menghadapi arus globalisasi dan ancaman disintegrasi semakin kuat. Maka, menjaga demokrasi yang aman dan beradab bukan hanya tugas aparat atau elit politik, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Keamanan

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda melalui program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Salah satunya, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Pemerintah menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dalam setiap tahap produksi dan distribusi makanan serta memastikan bahwa seluruh makanan aman untuk dikonsumsi. Dengan pengawasan yang terjamin, program MBG diyakini dapat meningkatkan semangat belajar siswa sekaligus memastikan asupan gizi yang aman dan berkualitas.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa seluruh makanan yang disajikan dalam program MBG telah melalui proses seleksi dan pengawasan ketat dan makanan yang diberikan kepada siswa tidak hanya harus bergizi, tetapi juga aman dan higienis. Tujuan utama dari MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka bisa tumbuh sehat dan cerdas.

Program ini mengacu pada kampanye Isi Piringku yang memperkenalkan konsep gizi seimbang untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang berhubungan dengan pola makan yang buruk, seperti stunting dan obesitas. Dengan memastikan asupan gizi yang baik, diharapkan anak-anak Indonesia dapat meraih potensi terbaik mereka dan berprestasi di bidang akademis maupun sosial.

Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh pemerintah dalam pelaksanaan MBG adalah pengawasan ketat terhadap makanan yang disajikan. Makanan yang diberikan kepada siswa tidak hanya harus segar dan bergizi, tetapi juga harus memenuhi standar kebersihan yang tinggi.

Proses pengawasan ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kualitas makanan. Pelatihan petugas penjamah pangan dan relawan lokal yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengurangi risiko kesehatan yang dapat muncul, seperti keracunan makanan.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 BGN, Enny Indarti, S.STP., M.Si., menambahkan bahwa untuk memastikan setiap makanan yang disajikan aman, BGN telah melakukan pelatihan bagi lebih dari 3.100 petugas di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Pelatihan ini difokuskan pada pengelolaan dapur yang higienis dan teknik pengolahan makanan yang benar, yang sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan seperti keracunan makanan. Program ini berupaya untuk memberikan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dari segala jenis kontaminasi, agar para siswa dapat menerima manfaat maksimal.

Masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi buruk masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah stunting, yang menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), memengaruhi lebih dari 27% anak-anak Indonesia. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan otak, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan kognitif mereka di sekolah. Program MBG hadir untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan makanan bergizi yang dapat mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak, mencegah masalah seperti stunting, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh mereka.

Program ini juga memiliki dampak positif dalam mencegah anemia, yang merupakan masalah kesehatan umum di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Anemia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk kelelahan, penurunan daya ingat, dan kemampuan belajar yang terbatas. Dengan memberikan asupan makanan bergizi yang mengandung zat besi, vitamin, dan mineral lainnya, MBG berperan penting dalam menjaga kesehatan anak-anak dan mendukung mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Tentu saja, meskipun program MBG mendapatkan respons positif, tetap ada tantangan dalam implementasinya, seperti yang disampaikan oleh Pakar Pelayanan dan Kebijakan Publik sekaligus Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, menyebutkan bahwa meskipun ada beberapa masalah teknis yang muncul di lapangan, meskipun ada tantangan teknis di lapangan, hal tersebut wajar dalam fase awal implementasi dan menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, hal yang penting adalah memastikan bahwa masalah teknis tersebut tidak mengalahkan substansi dari program ini.

Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam program MBG. Standarisasi dan tata kelola yang baik adalah kunci keberhasilan program ini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan MBG dapat dilaksanakan dengan konsisten dan efisien, dengan tata kelola yang baik sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Program MBG bukan hanya sekadar program sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Pemerintah berharap program ini dapat berkontribusi pada pembentukan Generasi Emas 2045, yang cerdas, sehat, dan produktif. Dengan memberikan makanan bergizi secara rutin, pemerintah berupaya menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia, di mana anak-anak memiliki kesempatan terbaik untuk berkembang dan meraih cita-citanya.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pengawasan ketat, pelatihan bagi petugas, dan komitmen untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan, program ini dapat menjadi solusi nyata dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berprestasi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendukung keberlanjutan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh anak-anak Indonesia di seluruh pelosok negeri.

)*Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan komitmen mempercepat hilirisasi energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Program strategis ini diyakini tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru yang berkualitas di berbagai daerah Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan 18 proyek hilirisasi kini tengah memasuki tahap penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS). Proses ini ditargetkan selesai pada akhir 2025 sehingga proyek bisa segera dieksekusi. “Semuanya dipastikan rampung tepat waktu, karena hilirisasi adalah fondasi kemandirian energi kita,” ujar Erani di Jakarta.

Proyek-proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp618,13 triliun dan diperkirakan menyerap 276.636 tenaga kerja. Rinciannya meliputi delapan proyek di sektor mineral dan batu bara (minerba), dua proyek transisi energi, dua proyek ketahanan energi, tiga proyek pertanian, serta tiga proyek kelautan dan perikanan.

Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah akan mengawal penuh proses pelaksanaan investasi ini. Pemerintah memastikan seluruh aspek teknis, mulai dari perizinan, lahan, hingga penguatan sosial-lingkungan berjalan lancar demi kelancaran hilirisasi.

“Hilirisasi ini adalah jalan bagi pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan energi nasional. Pemerintah bersama Danantara akan bekerja cepat, terukur, dan transparan,” kata Bahlil.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, sektor hilirisasi menyumbang porsi besar dalam investasi nasional. Dari kloter kedua investasi senilai Rp950 triliun, sekitar 30 persen berasal dari hilirisasi. Danantara juga telah mengamankan komitmen pendanaan internasional sebesar 7 miliar dolar AS dari sejumlah sovereign wealth fund (SWF) global, termasuk Qatar, China Investment Corporation (CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI menegaskan, keberadaan Danantara menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Ia menekankan bahwa hilirisasi akan membawa manfaat nyata bagi rakyat. “Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi,” ungkap Presiden Prabowo.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan kepercayaan internasional, hilirisasi energi diyakini akan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah besar dalam mendukung hilirisasi energi nasional dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan 18 dokumen proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun kepada Danantara, yang saat ini memasuki fase Feasibility Study (FS).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menegaskan bahwa proses FS ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Percepatan proyek hilirisasi penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, khususnya LPG.

“Semua proyek sudah masuk tahap studi kelayakan. Pasti akan ada bertahap, tapi semuanya dipastikan selesai akhir tahun ini agar segera bisa dieksekusi,” ujarnya

Erani menjelaskan, Menurutnya, peluang pengembangan produk turunan seperti dimethyl ether (DME) dapat menjadi substitusi LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dari 18 proyek yang digarap, delapan di antaranya berasal dari sektor mineral dan batu bara dengan nilai investasi sekitar US$20,1 miliar.

“Proyek diproyeksikan menyerap lebih dari 104 ribu tenaga kerja. Selain itu, terdapat proyek transisi energi, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga ketahanan energi dengan total potensi lapangan kerja mencapai lebih dari 276 ribu orang,” katanya.

Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Proyek-proyek ini akan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia di masa depan,” jelasnya.

Di sisi lain, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara menjalin kerja sama strategis dengan mitra global. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Oracle Corporation, berencana menanamkan investasi di Indonesia.

“Kami membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi, serta mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju,” jelas Rosan.

Rosan menambahkan, kehadiran investor global seperti Oracle akan memberikan sinergi penting dalam mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi.

“Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat daya saing Indonesia, baik dari sisi energi maupun teknologi,” pungkasnya.

Dengan kombinasi proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun rupiah dan kerja sama dengan perusahaan teknologi global, Danantara menegaskan posisinya sebagai penggerak utama dalam transformasi energi dan ekonomi Indonesia. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan impor energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

Oleh: Alexander Royce*)

Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan penuh optimisme, berkat percepatan program hilirisasi terpadu melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Di bawah mandat Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah menegaskan tekadnya untuk memaksimalkan nilai tambah SDA sekaligus membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Salah satu tonggak penting adalah penetapan 18 proyek hilirisasi prioritas senilai total US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun yang sedang dikaji melalui pra studi kelayakan (pra‐FS) oleh Danantara. Proyek-proyek ini mencakup beragam sektor, seperti mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, kelautan dan perikanan, serta pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menyatakan bahwa dokumen pra‐FS dari 18 proyek tersebut telah diserahkan kepada Danantara dan ditargetkan selesai akhir tahun 2025. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan kepastian percepatan sehingga setiap proyek siap dieksekusi segera setelah studi rampung.

Di antara proyek‐proyek itu, project dimethyl ether (DME) dari batu bara menjadi prioritas strategis. Pemerintah melihat peluang besar untuk menjadikannya sebagai substitusi impor LPG dan gas, sehingga kebutuhan energi domestik bisa lebih mandiri dan risiko ketergantungan terhadap impor bisa diminimalkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dengan proyek‐proyek ini, manfaatnya tidak hanya berupa output fisik atau nilai ekspor, tetapi juga penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Ia menyebut bahwa penyusunan prastudi telah dilakukan sebagaimana amanat keputusan presiden dan bahwa Danantara akan segera menentukan skema pendanaan dan prioritas pelaksanaan.

Presiden Prabowo Subianto turut memberikan visi yang jelas: hilirisasi SDA bukan hanya untuk memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk keadilan ekonomi dan pemerataan. Dalam pembahasan RUU APBN 2026 dan sidang bersama parlemen, ia menekankan bahwa proyek‐proyek hilirisasi yang telah dirancang akan dipercepat, dan nilainya harus tetap dinikmati di dalam negeri.

Salah satu proyek konkret yang mendapat sorotan adalah projek hilirisasi Asphal Buton, dengan nilai investasi Rp1,49 triliun dan potensi penyerapan ribuan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara. Proyek ini menjadi simbol upaya memanfaatkan SDA lokal untuk menggantikan impor dan memperkuat kedaulatan material.

Dari sisi ekonomi wilayah, proyek-proyek seperti smelter aluminium di Kalimantan Barat, HPAL nikel, industri stainless steel, industri copper rod serta proyek-proyek pertanian dan kelautan seperti oleoresin dan fillet tilapia, membuka peluang ekonomi bagi daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh investor besar. Data menunjukkan potensi penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung untuk keseluruhan proyek bergerak di kisaran 276.636 orang, yang berarti dampak sosial ekonomi lokal akan terasa nyata.

Secara kelembagaan, pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi menjadikan pemerintah pusat memiliki instrumen strategis untuk menyederhanakan proses investasi, mempercepat perizinan, dan menyediakan dukungan fiskal serta kebijakan yang diperlukan agar proyek‐proyek ini dapat berjalan. Kehadiran investor global seperti GEM, dan jalinan kerja sama internasional dalam energi hijau juga turut memperkuat basis teknologi dan akses modal.

Tantangan teknis dan infrastruktur memang ada, namun pemerintah telah menyiapkan solusi komprehensif melalui regulasi, koordinasi lintas lembaga, dan dukungan fiskal. Tetapi pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa tiap proyek akan melalui studi kelayakan menyeluruh, termasuk aspek lingkungan hidup dan sosial, agar pelaksanaan tidak merugikan masyarakat.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dengan fluktuasi harga komoditas dan tekanan inflasi serta tantangan rantai pasok, strategi hilirisasi energi terpadu ini menjadi pilihan yang tepat. Dengan memperkuat daya saing produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan atas impor energi dan bahan baku, Indonesia dapat menegaskan posisi tawar dalam perdagangan internasional sekaligus melindungi ekonomi domestik.

Selain itu, hilirisasi berjalan seiring dengan agenda transisi energi yang berfokus pada keberlanjutan. Dengan hadirnya proyek energi terbarukan yang kian berkembang pesat, pemerintah menegaskan komitmen ganda untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi karbon secara bertahap. Perpaduan antara industrialisasi berkelanjutan dan kebijakan ramah lingkungan menjadikan strategi hilirisasi Danantara semakin kuat serta relevan di tengah tantangan perubahan iklim global saat ini.

Indonesia saat ini menyaksikan transformasi structural yang nyata dari sekadar negara pengirim bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tinggi dan berdaya saing kuat. Perubahan besar ini sekaligus menandai pergeseran dari ketergantungan pada impor menuju kemandirian yang semakin dihargai oleh masyarakat luas.

Dengan kemauan politik yang kuat, dukungan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan, langkah‐langkah Danantara di bawah arahan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka harapan nyata bahwa SDA Indonesia tidak lagi hanya menjadi komoditas ekspor, melainkan fondasi bagi kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pemerintah telah mengukir arah yang jelas; sekarang waktunya untuk menunaikan janji. Jumlahkan semua potensi, Indonesia siap melesat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

)* Andhika Utama

Dalam beberapa tahun terakhir, isu hilirisasi sumber daya alam, khususnya di sektor energi dan mineral, menjadi perbincangan utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat posisi tawar negara menjadi lemah di pasar global, serta membatasi nilai tambah yang bisa dinikmati oleh perekonomian domestik. Dalam konteks inilah, kehadiran Danantara sebagai entitas strategis di sektor energi dan sumber daya mineral memainkan peran kunci.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika sejumlah proyek hilirisasi di sektor energi sudah memasuki tahapan feasibility study oleh BPI Danantara, tahapan ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

Sejalan dengan itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan membentuk Satgas Investasi dan Ketahanan Energi yang diinisiasi langsung oleh Danantara bersama Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional akan mendampingi dan membantu proses-proses perizinan serta implementasi proyek.

Danantara bukan sekadar perusahaan energi biasa. Ia lahir sebagai respons terhadap tantangan zaman, ketika krisis iklim, transisi energi, serta urgensi pengolahan sumber daya alam secara mandiri mulai menjadi prioritas global. Dengan strategi yang terintegrasi, Danantara memosisikan dirinya sebagai pelaku utama dalam mengubah wajah industri energi dan tambang di Indonesia. Pendekatan yang mereka lakukan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi dan pemanfaatan produk turunan.

Salah satu langkah paling nyata yang menunjukkan komitmen Danantara dalam mendorong hilirisasi adalah keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di berbagai wilayah strategis. Dalam proyek-proyek ini, Danantara tidak hanya menjadi investor, tetapi juga katalisator kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha swasta nasional. Fasilitas-fasilitas tersebut bukan hanya menjadi simbol kemandirian industri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan membuka ruang bagi pengembangan industri manufaktur berbasis sumber daya lokal.

Namun, lebih dari sekadar membangun infrastruktur, Danantara juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keberlanjutan. Mereka memahami bahwa keberhasilan hilirisasi tidak bisa dicapai dengan mengorbankan lingkungan atau mengabaikan aspek sosial. Oleh karena itu, pendekatan mereka selalu dilandasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat.

Yang menarik, Danantara juga sangat progresif dalam hal pemanfaatan teknologi. Mereka menyadari bahwa untuk bisa bersaing secara global, efisiensi dan inovasi adalah kunci. Maka dari itu, mereka banyak berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D), khususnya dalam teknologi energi bersih dan pemrosesan mineral berbasis digitalisasi. Penggunaan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta sistem otomasi dalam operasional tambang dan pabrik pengolahan menjadi bukti bahwa Danantara tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan menyiapkan fondasi untuk keberlanjutan industri nasional di masa depan.

Di sisi lain, peran Danantara juga terlihat dalam upaya membangun ekosistem industri yang terhubung dengan pasar global. Mereka aktif menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan internasional, baik dalam bentuk joint venture, alih teknologi, maupun penyelarasan standar produksi. Tujuannya bukan hanya untuk memperluas pasar, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk-produk hilirisasi dari Indonesia dapat bersaing secara kualitas dan efisiensi di panggung dunia. Pendekatan ini juga mendukung cita-cita Indonesia untuk naik kelas dari negara pengekspor bahan mentah menjadi pemain penting dalam rantai pasok global, khususnya dalam industri energi baru terbarukan dan kendaraan listrik.

Danantara turut memainkan peran penting dalam membangun ekosistem baterai nasional, mulai dari hulu hingga hilir. Mereka menggandeng lembaga riset, pelaku industri otomotif, serta institusi pendidikan tinggi untuk memastikan keberlanjutan pengembangan teknologi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Bukan hal mudah menjadi motor utama dalam hilirisasi sumber daya alam. Tantangannya banyak mulai dari regulasi yang dinamis, resistensi dari pelaku industri lama, hingga tantangan geografis dan infrastruktur. Namun, Danantara membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, kepemimpinan yang progresif, serta kemauan untuk berinovasi, transformasi bisa dilakukan. Bahkan, mereka tidak hanya mengubah lanskap industri, tetapi juga memberi contoh bagaimana entitas bisnis bisa berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan nasional.

Dalam jangka panjang, keberhasilan hilirisasi yang dimotori oleh Danantara akan menentukan arah masa depan Indonesia. Bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan energi, ketahanan industri, serta kemampuan bangsa untuk mengelola kekayaan alamnya secara berkelanjutan dan bermartabat. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kehadiran Danantara menjadi harapan bahwa Indonesia mampu berdiri tegak, tidak lagi sebagai penyedia bahan mentah dunia, tetapi sebagai pelaku utama dalam industri bernilai tinggi.

Danantara bukan hanya nama, tapi sebuah simbol pergeseran paradigma dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Dari yang semula eksploitatif menjadi produktif dan berkelanjutan. Dari ketergantungan pada ekspor mentah menjadi kemandirian industri nasional. Dan di balik semua itu, terdapat keyakinan bahwa masa depan energi Indonesia bisa dibentuk oleh tangan sendiri, dan Danantara memilih untuk berada di garis depan perjuangan itu.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia terus menjadi prioritas utama dalam menjawab tuntutan 17+8 rakyat.

Sejumlah strategi optimal telah disiapkan untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, program padat karya, hingga dukungan penuh terhadap UMKM dan ketahanan pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini terkait dengan tekad pemerintah dalam memperbaiki ekonomi,

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercatat dalam angka saja, tetapi juga harus nyata dalam bentuk lapangan kerja, pemerataan, dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa deregulasi yang konsisten diperlukan untuk mendorong manufaktur dan dunia usaha bergerak lebih dinamis, sekaligus menciptakan kepercayaan dari investor dalam dan luar negeri.

“Kami mendengar secara seksama apa saja harapan-harapan rakyat, menghitung dengan cermat setiap kebutuhan, sekaligus menimbang berbagai masukan agar bisa diwujudkan dalam kebijakan,” jelas Luhut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kesiapannya memenuhi target pertumbuhan yang ditetapkan Presiden Prabowo. Berbekal pengalaman panjang di sektor pasar modal, ia optimis mampu memperbaiki arah perekonomian.

“Saya 15 tahun di pasar (saham). Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” tegasnya.

Purbaya mengakui target pertumbuhan delapan persen dalam dua tahun ke depan cukup menantang, namun langkah awal adalah membalikkan perlambatan menjadi percepatan.

“Sebagai ekonom, tahun ini delapan persen mungkin agak sulit, dua tahun tiga tahun ke depan ada peluangnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai masih solid. Secara fundamental, Indonesia mempunyai ketahanan yang solid.

“Kinerja kuartal ke-2 mencatat pertumbuhan 5,12% (yoy) dan PMI Manufaktur sudah balik di angka 51,5%,” ungkap Airlangga.

Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif melalui percepatan belanja negara, penguatan konsumsi domestik, hingga program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan kombinasi strategi tersebut, tuntutan 17+8 rakyat terjawab dan pemerintah menegaskan perbaikan ekonomi rakyat bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata yang dijalankan secara terukur dan berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pertumbuhan dunia usaha sebagai langkah nyata memperbaiki perekonomian nasional untuk menjawab tuntutan 17+8 rakyat.

Sejumlah strategi prioritas dijalankan, mulai dari penguatan sektor pertanian dan hilirisasi industri, pengembangan ekonomi kreatif, transformasi digital, hingga dukungan penuh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tantangan global berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi domestik. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus membawa hasil yang nyata di tengah masyarakat.

“Kami mendengar secara seksama apa saja harapan-harapan rakyat, menghitung dengan cermat setiap kebutuhan, sekaligus menimbang berbagai masukan agar bisa diwujudkan dalam kebijakan,” ungkap Luhut.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan dunia usaha harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan.

“Deregulasi yang konsisten menjadi kunci agar manufaktur dan sektor padat karya dapat bergerak lebih dinamis,” ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menegaskan komitmen memperbaiki arah ekonomi nasional. Berbekal pengalaman panjang, ia optimis pemerintah mampu menjawab target pertumbuhan yang ditetapkan Presiden Prabowo.

“Saya 15 tahun di pasar (saham). Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” tutur Purbaya.

Meski mengakui target pertumbuhan delapan persen dalam dua tahun ke depan cukup berat, ia menegaskan langkah pertama adalah membalikkan arah perlambatan ekonomi menjadi lebih cepat.

“Sebagai ekonom, tahun ini delapan persen mungkin agak sulit, dua tahun tiga tahun ke depan ada peluangnya. Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu,” lanjutnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 tetap tumbuh positif sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertanian yang naik signifikan, industri makanan dan minuman yang solid, serta transportasi.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,87 persen, yang ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh double digit, industri makanan dan minuman yang tetap solid, serta sektor transportasi,” jelas Amalia.

Dalam menjawab tuntutan 17+8 pemerintah menegaskan, perbaikan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan yang lebih merata. (*)

Oleh : Samuel Christopher Taylor )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan tekad kuat memperbaiki ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan pro rakyat. Setiap program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat di seluruh pelosok negeri.

Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo selalu menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Hal tersebut terbukti dari berbagai macam kebijakan yang diambil, seperti program-program bantuan langsung, dukungan terhadap UMKM, peningkatan kualitas hidup, serta akses pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan makro, tetapi juga pada dampak nyata berupa berkurangnya kemiskinan, meningkatnya daya beli, dan terciptanya kesejahteraan yang merata.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memandang bahwa kondisi global yang penuh tantangan menuntut strategi yang tepat agar perekonomian domestik tetap tangguh. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus membawa hasil langsung bagi rakyat, bukan sekadar tercatat dalam laporan pertumbuhan ekonomi.

Bagi Luhut, mendengar harapan masyarakat dan masukan dari para ekonom menjadi langkah penting untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya deregulasi agar dunia usaha dapat bergerak lebih dinamis dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Menurutnya, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan adalah fondasi yang menumbuhkan kepercayaan baik dari pelaku usaha dalam negeri maupun investor luar negeri.

Dalam perspektif Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tantangan pertumbuhan ekonomi bukanlah hal baru. Berbekal pengalaman panjang di sektor keuangan, ia optimis mampu mengembalikan laju ekonomi nasional menuju jalur yang lebih cepat.

Purbaya mengakui target pertumbuhan delapan persen dalam dua tahun ke depan merupakan pekerjaan berat, namun ia menekankan langkah awal adalah membalikkan tren perlambatan menjadi percepatan.

Ia berkomitmen memenuhi arahan Presiden untuk bergerak cepat sekaligus realistis dalam mencapai sasaran tersebut. Pengalaman panjang di pasar modal memberinya keyakinan bahwa arah kebijakan fiskal dan moneter dapat disinergikan untuk memperkuat stabilitas sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,12 persen menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pro rakyat membawa hasil positif.

Menurutnya, stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, bantuan sosial, subsidi upah, serta program pemberdayaan UMKM, telah berkontribusi langsung dalam menjaga daya beli masyarakat.

Cucun menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Ia menilai keberadaan DTSEN menjadi instrumen penting yang mampu menurunkan angka kemiskinan dari 25,22 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta jiwa pada tahun berikutnya.

Kebijakan pro rakyat yang digulirkan pemerintah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program bantuan langsung seperti PKH dan Jamkesmas terbukti meringankan beban keluarga prasejahtera.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan ruang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan mengakses pasar. Pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, rumah bersubsidi, serta program peningkatan kehidupan nelayan mendorong kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.

Sementara itu, program makan bergizi gratis menjadi strategi penting bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak-anak, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi lokal melalui peran UMKM.

Selain program tersebut, pemerintah mendorong akses pendidikan dan kesehatan yang lebih luas. Peningkatan gaji guru, dukungan tenaga pendidik, serta penyediaan layanan kesehatan gratis menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan masyarakat tidak terbebani biaya dasar. Pemerintah juga membuka peluang kerja lebih luas dengan memberikan insentif bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal serta memanfaatkan aset negara yang belum produktif.

Tujuan dari rangkaian kebijakan tersebut jelas: mengurangi kemiskinan, menciptakan pertumbuhan inklusif, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah desa, pesisir, dan perbatasan.

Dalam pandangan politik dan ekonomi, langkah-langkah pemerintah yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat menunjukkan arah pembangunan yang inklusif. Perekonomian nasional tidak hanya ditopang oleh stabilitas makro, tetapi juga oleh ketahanan sosial melalui intervensi kebijakan yang menyentuh langsung rakyat kecil.

Kebijakan pro rakyat yang digulirkan bukanlah agenda jangka pendek semata, melainkan strategi berkelanjutan untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan, pemerintah berupaya menciptakan Indonesia yang berdikari dan sejahtera. Dukungan dari seluruh elemen bangsa menjadi kunci untuk memastikan target-target pembangunan tercapai secara optimal.

Pada akhirnya, arah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi masyarakat tidak sekadar retorika politik. Melalui berbagai program konkret dan strategi yang terukur, pemerintah menegaskan keberpihakannya pada rakyat.

Keberhasilan yang telah terlihat dalam pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti bahwa tuntutan 17+8 terjawab melalui pembangunan berbasis kebijakan pro rakyat mampu membawa perubahan nyata. Dengan kesinambungan program dan sinergi seluruh pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi bangsa yang tangguh, inklusif, dan berdaulat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Analisis Ekonomi Kerakyatan

Jakarta — Stabilitas dan keamanan bangsa menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. TNI dan Polri, bersama elemen masyarakat, menegaskan komitmen untuk solid mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memberi ruang bagi kerusuhan.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD melalui satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) siap bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat keamanan lingkungan masyarakat dari segala potensi ancaman.

“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas sangat penting sebagai ujung tombak kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat. “Selain untuk membantu dan mengatasi kegiatan masyarakat, juga memastikan seluruh wilayah tetap kondusif,” lanjutnya.

Senada dengan hal itu, Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas negara. Ia mengingatkan pentingnya kekompakan aparat untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Jangan pecah belah TNI-Polri. Dukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia kuat, Indonesia maju,” tegas Neville.

Neville juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, upaya provokatif yang kerap beredar di media sosial harus dilawan dengan persatuan dan kebersamaan rakyat bersama TNI-Polri.

“Indonesia hanya bisa maju jika rakyat bersatu dan aparat negara kita tetap solid. Soliditas TNI-Polri adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional,” jelasnya.

Dengan hadirnya TNI-Polri di tengah masyarakat melalui kerja sama nyata yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, rasa aman akan semakin terjaga. Kehadiran aparat diharapkan mampu menangkal gerakan provokatif maupun penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

“Soliditas ini menjadi simbol nyata bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijalankan dengan tertib dan damai, sekaligus mencerminkan keberhasilan kepemimpinan nasional dalam menjaga stabilitas. Bersama rakyat, TNI dan Polri berkomitmen menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan bersatu demi masa depan bangsa yang lebih maju.