Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Melanjutkan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi desa, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mengambil langkah nyata dalam mendukung keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pada fase lanjutan ini, BRI memperkuat pendekatan digital dan inklusif melalui perluasan layanan keuangan berbasis AgenBRILink, serta penguatan literasi dan kapabilitas keuangan bagi para pengurus koperasi.

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi di Sidoarjo, BRI meluncurkan Program Pendampingan Intensif KDKMP yang akan digelar serentak di lima provinsi prioritas—Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat—mulai pertengahan September hingga akhir Oktober 2025.

Program ini mencakup pelatihan lanjutan penyusunan proposal bisnis, simulasi pengajuan ke bank Himbara, serta strategi operasional koperasi berbasis digital. BRI juga mendorong pemanfaatan aplikasi BRISPOT untuk memantau pengajuan pembiayaan secara real-time dan transparan.

“Kami ingin memastikan koperasi desa tidak hanya mampu membuat proposal bisnis yang baik, tetapi juga siap secara manajerial dan operasional dalam mengelola pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Alexander Dippo Paris, Direktur Commercial Banking BRI.

Dalam kolaborasinya bersama Kementerian BUMN, Satgas KDKMP, serta pemerintah daerah, BRI juga akan memperluas integrasi sistem koperasi dengan layanan perbankan digital. Salah satu inisiatif strategis adalah pengembangan Dashboard Monitoring KDKMP, yang memungkinkan pemantauan kinerja koperasi secara nasional oleh para pemangku kepentingan.

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, yang menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci utama transparansi, akuntabilitas, dan daya saing koperasi di era modern.

“Kita ingin koperasi menjadi entitas profesional yang mampu tumbuh secara sehat dan berdaya saing. Pencatatan digital akan membuka jalan bagi koperasi untuk dipercaya oleh lembaga keuangan dan mitra usaha,” ujar Kartiko.

Keberadaan 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 67.000 desa terus menjadi tulang punggung inklusi keuangan BRI di wilayah perdesaan. Dalam konteks KDKMP, AgenBRILink bukan hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan bank, tetapi juga menjadi mitra koperasi dalam menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

BRI mencatat peningkatan signifikan dalam aktivitas transaksi koperasi yang memanfaatkan AgenBRILink, mulai dari pembayaran, penyaluran pinjaman mikro, hingga distribusi produk UMKM lokal.

“AgenBRILink menjadi simpul penting dalam ekosistem koperasi desa. Kami akan terus memperkuat peran mereka melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi agar koperasi semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi digital nasional,” jelas Agus Noorsanto, Wakil Direktur Utama BRI.

Hingga saat ini, sebanyak 80.081 KDKMP telah terbentuk dan siap beroperasi di berbagai pelosok tanah air. Dengan dukungan dari BRI dan sinergi BUMN lainnya, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah serta nilai gotong royong.

“Koperasi bukan sekadar wadah usaha, tetapi juga simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi rakyat. Kami optimistis sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat akan melahirkan lompatan besar bagi ekonomi desa,” tutup Agus.

Melalui berbagai inisiatif ini, BRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan nasional yang berkomitmen menggerakkan ekonomi dari akar rumput. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Oleh: Hana Widya Saraswati )*

Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik judi daring yang kini kian marak di ruang digital. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), langkah strategis berbasis teknologi mulai digalakkan demi menjaga masyarakat dari dampak destruktif aktivitas ilegal ini. Salah satu terobosan terbaru adalah dioperasikannya Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) secara penuh pada Oktober 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa SAMAN telah melalui tahap uji coba selama setahun. Sistem tersebut kini siap digunakan secara optimal setelah melalui evaluasi menyeluruh. Ia menuturkan, pemerintah mendapat banyak masukan dari penyelenggara platform digital agar sistem ini benar-benar efektif menutup celah yang sering dimanfaatkan para bandar judi daring. Alexander menekankan, bulan depan SAMAN akan berjalan penuh sebagai upaya serius memperkuat pengawasan ruang digital.

Menurutnya, judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sosial. Ia mengingatkan bagaimana praktik ini sering menghancurkan keluarga, menghabiskan harta benda, bahkan mengorbankan masa depan generasi muda. Data Komdigi memperlihatkan betapa masifnya persoalan ini. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, tercatat lebih dari 2,8 juta konten negatif berhasil ditangani. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,1 juta konten berkaitan langsung dengan perjudian. Alexander menyebut angka itu sebagai bukti betapa luas ancaman yang harus dihadapi bersama.

Namun, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk membatasi ruang demokrasi. Alexander menegaskan, masyarakat tetap bebas menyampaikan kritik, aspirasi, maupun ekspresi. Yang diberantas hanya konten ilegal dan berbahaya, termasuk judi daring, yang terbukti membawa dampak kerugian sosial maupun ekonomi.

Lebih jauh, Alexander mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga ruang digital. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat merupakan kunci agar pemberantasan ini lebih efektif. Ia menekankan keyakinannya bahwa ruang digital Indonesia bisa menjadi ruang yang sehat, produktif, sekaligus mendukung kemajuan bangsa apabila semua pihak bergerak bersama.

Fenomena judi daring memang bukan lagi masalah individu semata, tetapi telah berkembang menjadi ancaman sosial-ekonomi. Kemudahan akses melalui smartphone membuat praktik ini semakin masif, sistematis, dan sulit diawasi. Pakar Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Satria Utama, menyebut judi daring memiliki daya rusak yang lebih besar karena menyasar kelompok masyarakat rentan secara finansial.

Satria mencontohkan, ketika dana bantuan sosial yang mestinya digunakan untuk kebutuhan pokok justru dialihkan untuk berjudi, maka dampaknya meluas ke ketahanan ekonomi keluarga. Ia bahkan mengingatkan bahwa jika fenomena ini berlangsung dalam jumlah besar, persoalan dapat berkembang menjadi masalah nasional.

Lebih memprihatinkan, banyak rumah tangga yang awalnya memiliki anggaran cukup untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya terjebak dalam taruhan daring. Ada kasus di mana dana untuk sekolah anak maupun kesehatan keluarga terkuras habis akibat kecanduan judi. Ketika kalah, para pelaku tidak jarang berusaha menutup kerugian dengan berutang melalui pinjaman online. Bunga pinjol yang tinggi membuat mereka semakin sulit keluar dari lingkaran masalah. Akibatnya, keluarga ikut terdampak, rumah tangga berantakan, bahkan tidak sedikit yang berakhir pada perceraian.

Satria menggambarkan kondisi ini sebagai efek domino yang sangat luas. Menurutnya, masalah yang timbul bukan hanya soal hilangnya uang, tetapi juga menyangkut kehancuran hubungan sosial, kesehatan mental, dan runtuhnya masa depan anak-anak yang tumbuh di lingkungan tidak stabil.

Selain faktor teknologi, Satria menilai persoalan ini juga terkait dengan pola konsumsi masyarakat yang kerap tidak rasional. Ia mengibaratkan, jika sebagian masyarakat rela mengeluarkan uang untuk rokok meski kebutuhan pokok terbengkalai, maka tidak mengherankan apabila judi daring dengan iming-iming cepat kaya terasa lebih menggoda.

Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan langkah represif berupa pemblokiran situs atau penindakan hukum. Upaya tersebut memang perlu, namun harus diimbangi dengan peningkatan literasi ekonomi. Masyarakat perlu memahami risiko, dampak, sekaligus cara mengelola keuangan dengan sehat agar tidak mudah tergoda iming-iming palsu.

Satria menegaskan, selama permintaan judi daring masih tinggi, suplai akan selalu tersedia. Maka, pemberantasan harus dilakukan dari dua sisi: teknologi dan budaya. Pemerintah perlu lebih berani masuk ke aspek edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jalan pintas menuju kekayaan melalui judi hanyalah ilusi yang berujung pada penderitaan.

Dengan diluncurkannya SAMAN, pemerintah telah menunjukkan langkah konkret bahwa pendekatan berbasis teknologi informasi merupakan instrumen penting dalam melawan praktik judi daring. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak. Tanpa kesadaran masyarakat untuk menolak, melapor, dan melawan judi daring, teknologi secanggih apa pun tidak akan cukup.

Masyarakat diingatkan untuk tidak terlena dengan janji palsu judi daring yang menjanjikan keuntungan instan. Dampak jangka panjang jauh lebih merugikan, baik dari segi keuangan, kesehatan mental, maupun stabilitas keluarga. Kesadaran kolektif untuk menolak dan menghindari judi daring akan menjadi benteng utama bagi bangsa.

Pemerintah dengan tegas telah membuka jalan melalui SAMAN. Namun, keberhasilan membersihkan ruang digital Indonesia dari praktik merusak ini akan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mampu berdiri bersama, menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya. Judi daring bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menggerogoti masa depan bangsa.

*Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin marak meresahkan masyarakat. Mulai Oktober 2025, pemerintah akan mengoperasikan secara penuh Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN), sebuah teknologi yang dirancang khusus untuk memperkuat pengawasan ruang digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa sistem ini telah melalui tahap uji coba selama setahun dan siap digunakan secara optimal. “Dengan masukan dari para penyelenggara platform digital dan evaluasi internal, kami berharap sistem ini dapat berjalan dengan baik, menutup celah-celah yang ada, dan bulan depan sistem SAMAN bisa berjalan secara penuh,” ujarnya di Jakarta.

Alexander menegaskan bahwa judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius yang mampu merusak tatanan sosial. Ia mengingatkan dampak buruk yang timbul, mulai dari kehancuran rumah tangga, hilangnya harta benda, hingga masa depan generasi muda yang terancam.

Data Komdigi menunjukkan skala persoalan yang dihadapi tidaklah kecil. Selama periode 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, tercatat lebih dari 2,8 juta konten negatif berhasil ditangani. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,1 juta konten berkaitan langsung dengan perjudian. “Angka ini menunjukkan betapa masifnya ancaman yang kita hadapi di ruang digital,” jelas Alexander.

Ia menambahkan, upaya ini bukan bertujuan untuk membatasi ruang demokrasi masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tetap menjamin kebebasan dalam menyampaikan kritik, aspirasi, maupun ekspresi. Namun, konten ilegal dan berbahaya seperti judi daring harus diberantas dengan tegas.

Lebih jauh, Alexander mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ruang digital. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar langkah pemberantasan ini lebih efektif. “Dengan kolaborasi pemerintah, platform digital, dan masyarakat, kita yakin ruang digital Indonesia dapat terjaga sebagai ruang yang sehat, produktif, dan mendukung kemajuan bangsa,” tutupnya.

Melalui hadirnya sistem SAMAN, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengedepankan pendekatan teknologi informasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman judi daring. Namun, dukungan publik tetap menjadi kunci agar ruang digital Indonesia benar-benar bersih dari praktik merusak tersebut.

Oleh: Ratna Notonegoro )*

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, stabilitas keamanan selalu menjadi fondasi utama agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga. Dinamika politik, sosial, maupun ekonomi memang kerap melahirkan berbagai bentuk aspirasi publik, termasuk melalui aksi unjuk rasa. Namun, penyampaian aspirasi tersebut harus berada dalam koridor hukum agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Situasi aman dan tertib bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil. Kolaborasi erat antara TNI, Polri, dan warga negara adalah kunci terciptanya ketenangan nasional.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi rusuh yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum, menurutnya, akan dilakukan dengan profesional, terukur, serta tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, TNI dan Polri melaksanakan langkah tegas sesuai dengan ketentuan serta undang-undang yang berlaku. Jenderal Sigit menambahkan, penindakan tegas bukan semata untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas nasional serta memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi tetap dilindungi undang-undang, namun harus dilakukan dengan tertib dan menghormati kepentingan umum.

Pernyataan Kapolri tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia tetap terbuka luas bagi masyarakat. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan cara melakukan tindakan anarkis yang berpotensi merusak fasilitas publik, menimbulkan kerugian ekonomi, maupun mengganggu ketenteraman sosial. Apabila aspirasi disampaikan dengan cara yang sehat dan konstruktif, pemerintah pasti akan mendengar dan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab harus terus dijaga demi terciptanya harmoni dalam kehidupan berbangsa.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan merupakan bukti nyata ketegasan dua institusi tersebut dalam menjaga ketenteraman tanah air. Tujuan utama aparat, kata dia, bukan semata untuk menindak pelanggaran, melainkan memulihkan keamanan secara cepat dan menyeluruh. Langkah ini penting agar rasa aman masyarakat segera kembali pulih ketika terjadi gangguan ketertiban. Komjen Dedi juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, karena keamanan sejatinya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik aparat.

Dalam konteks yang sama, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI siap bertindak tegas terhadap pelaku perusakan fasilitas publik, objek vital, maupun penjarahan. Menurutnya, tindakan “tegas” harus dipahami sebagai langkah yang jelas, tepat sasaran, dan tanpa keraguan. Sementara istilah “terukur” berarti tindakan tersebut sesuai aturan hukum, dilakukan secara proporsional, serta tidak berlebihan. Freddy menekankan bahwa TNI tidak akan ragu untuk menindak setiap upaya yang merusak ketenteraman bangsa, sembari tetap menjaga keseimbangan agar hak-hak masyarakat tetap dihormati.

Lebih jauh, Freddy juga mengimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa disertai kekerasan maupun perusakan. Ia menekankan bahwa suara masyarakat selalu didengar oleh pemerintah maupun legislatif, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Ajakan ini mencerminkan bahwa aparat bukanlah pihak yang menutup ruang demokrasi, melainkan menjaganya agar tetap kondusif. Dengan situasi yang tertib, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara utuh tanpa harus menimbulkan keresahan. Keberadaan TNI dan Polri justru memberikan jaminan keamanan agar demokrasi berjalan sehat.

Tidak hanya dari pihak aparat, dukungan terhadap stabilitas bangsa juga datang dari elemen masyarakat sipil. Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP), Michael Umbas, mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persaudaraan di tengah dinamika demonstrasi. Relawan ABP menegaskan dukungannya terhadap aparat TNI-Polri dalam menjaga stabilitas negara. Menurut Michael, setiap langkah penegakan hukum harus dijalankan dengan profesionalitas, proporsionalitas, serta ukuran yang jelas sehingga tetap adil dan transparan. Hal ini akan membuat masyarakat merasa dilindungi sekaligus menghindari timbulnya ketakutan.

Michael menambahkan bahwa prioritas utama aparat adalah menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah keresahan sosial. Ia mengingatkan bahwa masyarakat harus bijak dalam menyikapi situasi dan tidak serta-merta percaya pada isu-isu provokatif yang beredar, apalagi jika kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengedepankan sikap kritis dan rasional, masyarakat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari disinformasi maupun agitasi yang beredar di ruang publik. Kehadiran relawan dan tokoh masyarakat dalam mendukung stabilitas menunjukkan bahwa keamanan bangsa adalah tanggung jawab kolektif.

Lebih dari sekadar menjaga keamanan, persatuan antara masyarakat dan aparat juga memiliki nilai strategis dalam memastikan Indonesia terus bergerak maju. Suasana kondusif memungkinkan pembangunan berjalan lancar, iklim investasi terjaga, serta roda perekonomian terus tumbuh. Ketika keamanan terganggu oleh aksi anarkis atau provokasi, dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, melainkan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harus dilihat sebagai bagian dari upaya bersama untuk menyejahterakan bangsa.

Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, TNI, dan Polri dalam menjaga keamanan tidak dapat ditawar. Setiap warga negara perlu menyadari bahwa ketertiban adalah modal dasar dalam melanjutkan pembangunan dan memperkuat demokrasi. Aspirasi boleh disuarakan, tetapi harus dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi persatuan dan kepentingan bangsa. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan arah.

Pada akhirnya, suasana aman dan tertib bukanlah tujuan akhir semata, melainkan prasyarat agar bangsa ini bisa melangkah lebih jauh menuju kemajuan. Persatuan masyarakat bersama TNI-Polri adalah wujud nyata dari semangat kebangsaan yang harus terus dipelihara. Dengan menjaga stabilitas, tidak hanya melindungi generasi hari ini, tetapi juga memastikan masa depan Indonesia tetap cerah. Persaudaraan, kedamaian, dan kebersamaan adalah warisan paling berharga untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

)* Penulis adalah Kontributor Yayasan Lentera Terang

Oleh : Hendri Hendrawan )*

Dalam kehidupan berbangsa yang majemuk seperti Indonesia, demokrasi menjadi landasan utama dalam mengelola perbedaan dan keragaman. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, melainkan juga tentang tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik berdemokrasi tidak berubah menjadi ajang perpecahan. Kesadaran kolektif masyarakat dalam menyuarakan aspirasi secara santun merupakan wujud nyata kedewasaan politik bangsa.

Kehadiran TNI dan Polri sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban publik juga memegang peranan vital dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat. Mereka bukan hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penyeimbang agar kebebasan tidak berkembang menjadi anarki. Dalam berbagai momentum nasional seperti pemilu, demonstrasi, dan aksi unjuk rasa, sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat terbukti menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang santun hanya bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan tertib.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar memuji profesionalisme aparat keamanan dalam meredam potensi konflik dan menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, loyalitas TNI – Polri terhadap pimpinan negara, termasuk Presiden Prabowo, tidak pernah diragukan. Pihaknya juga mengingatkan publik agar bijak menghadapi isu yang bernuansa provokasi. Masyarakat perlu bijak dan waspada terhadap isu-isu yang bertujuan memecah belah.

Upaya mendorong terciptanya demokrasi santun tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Kesadaran untuk menyampaikan pendapat secara damai, menghargai perbedaan, dan menolak segala bentuk provokasi menjadi fondasi penting dalam membangun budaya demokratis yang sehat. Sikap saling menghargai ini akan menciptakan ruang dialog yang produktif, di mana perbedaan pandangan dapat diolah menjadi gagasan konstruktif demi kemajuan bangsa.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI), Fikri, juga menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara tertib. Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat. Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan berbahaya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan terbesar dalam mewujudkan demokrasi santun adalah maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Informasi palsu yang menyebar di media sosial seringkali memicu polarisasi dan memperkeruh suasana kebangsaan. Dalam menghadapi tantangan ini, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi informasi, menolak ajakan provokatif, dan membudayakan etika berkomunikasi di ruang digital. Langkah ini akan memperkuat ketahanan sosial dan mencegah perpecahan yang merusak tatanan demokrasi.

Peran TNI dan Polri dalam konteks ini juga semakin strategis, bukan hanya menjaga ketertiban fisik di lapangan, tetapi juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar bijak dalam bermedia. Kegiatan patroli siber, penyuluhan kamtibmas, hingga pendampingan komunitas merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengawal demokrasi yang sehat. Sinergi yang terbangun antara aparat dan masyarakat akan membentuk ekosistem sosial yang tahan terhadap provokasi dan manipulasi informasi.

Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta mengatakan menciptakan demokrasi santun berarti membangun ruang publik yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi tanpa rasa takut dan intimidasi. Dalam ruang publik yang sehat, perbedaan pandangan dianggap sebagai kekayaan gagasan, bukan ancaman. Masyarakat yang terbiasa berdialog secara terbuka akan lebih siap menghadapi perbedaan tanpa harus terjebak dalam konflik. Nilai-nilai toleransi dan musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari budaya bangsa perlu terus ditumbuhkan dalam setiap proses demokrasi.

Kesantunan dalam demokrasi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menunjukkan kematangan suatu bangsa. Demokrasi yang santun justru memberikan ruang lebih luas bagi ide-ide segar untuk berkembang tanpa harus saling meniadakan. Ketika masyarakat mampu menyampaikan kritik secara konstruktif dan pemerintah membuka diri terhadap masukan, maka tercipta siklus demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Inilah bentuk ideal demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga menjaga harmoni sosial.

Dengan demikian, mendorong terciptanya demokrasi santun adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat, TNI, dan Polri. Kolaborasi ketiganya menjadi pondasi penting untuk memastikan demokrasi tidak hanya hidup secara prosedural, tetapi juga substansial dan bermartabat. Kesadaran kolektif untuk menjaga etika, kedisiplinan, dan rasa saling menghargai akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Demokrasi santun adalah jalan terbaik untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu tumbuh menjadi negara demokratis yang kuat dan beradab.

Pada akhirnya, demokrasi santun merupakan cerminan dari kedewasaan bangsa dalam mengelola kebebasan dan perbedaan. Kolaborasi erat antara masyarakat, TNI, dan Polri menjadi kunci untuk memastikan demokrasi berjalan dalam koridor yang damai, tertib, dan berkeadaban. Dengan menumbuhkan budaya dialog, menolak kekerasan, serta menjaga ruang publik yang inklusif, Indonesia dapat memperkuat pondasi kebangsaannya di tengah dinamika zaman. Demokrasi santun bukan hanya sebuah cita-cita, melainkan kebutuhan nyata agar bangsa ini tetap bersatu, kuat, dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Pertahanan

Jakarta – Kembalinya situasi keamanan menjadi kondusif pasca demonstrasi yang berujung ricuh pada 25-31 Agustus 2025 tak terlepas dari sinergi antara TNI dan Polri. Meskipun masih terdapat aksi-aksi susulan, namun situasi dapat terkendali.

Kesadaran masyarakat akan menjaga keamanan dan perdamaian pun mulai meningkat. Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN) menggelar aksi damai untuk menyerukan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai isu provokatif yang beredar luas, terutama di ruang digital.

Koordinator ARPN, Mario mengatakan, salah satu isu yang menjadi sorotan ialah dugaan keretakan hubungan antara TNI dan Polri. Ia menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan propaganda yang sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab pascakerusuhan anarkis akhir Agustus lalu.

ARPN meyakini bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada soliditas kedua institusi tersebut.

“Tanpa TNI-Polri, mustahil kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Mario.

Lebih lanjut, Mario menjelaskan bahwa tujuan propaganda tersebut untuk menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap Lembaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, kewaspadaan Masyarakat sangat dibutuhkan untuk menangkal narasi negatif.

“Harapan kami, TNI dan Polri solid, berkomitmen kuar melindungi rakyat, dan jangan memberi ruang bagi provokator yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” tegasnya.

Salah satu contoh nyata sinergitas TNI-Polri terbangun dengan solid terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Soliditas TNI-Polri Kalsel terbukti ampuh menjaga kondusifitas daerah, bahkan saat demonstran turun ke jalan.

Kabid Propam Polda Kalsel, Kombes Pol. Hery Purnomo menyatakan, soliditas TNI-Polri di Kalsel sangat kuat. Mereka berkomitmen dan tidak memiliki keraguan dalam menjaga kondusifitas daerah demi keamanan seluruh masyarakat.

Hery mengakui dinamika situasi nasional yang terjadi belakangan ini memerlukan hubungan harmonis antar semua elemen Masyarakat. Ia meyakini sinergi TNI-Polri dapat menangkal segala bentuk provokasi.

“Tentu hubungan yang harmonis dan sinergi TNI-Polri perlu diperkuat menyikapi adanya indikasi atau potensi yang dapat menimbulkan unsur provokasi memicu gangguan kamtibmas,” pungkasnya.

Jakarta — Stabilitas keamanan nasional merupakan fondasi penting bagi tegaknya persatuan dan kedaulatan bangsa. Dalam hal ini, sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat yang menilai keduanya sebagai benteng kokoh penjaga bangsa dan mengajak publik menyuarakan pendapat melalui demonstrasi yang damai.

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menekankan bahwa soliditas TNI dan Polri adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas serta kedaulatan negara. Ia menilai, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkuat soliditas ini dengan cara tidak memberi ruang bagi provokator yang berupaya memecah belah bangsa.

“Harapan kami, TNI dan Polri tetap solid, berkomitmen kuat melindungi rakyat, serta jangan memberi ruang bagi provokator yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” ujar Mario.

Ia menegaskan bahwa upaya memecah belah institusi negara sama dengan melemahkan kekuatan bangsa secara keseluruhan, sehingga kewaspadaan publik menjadi mutlak.

Sementara itu, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) turut menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI dan Polri, terutama pasca terjadinya aksi massa yang berujung kerusuhan pada 25–31 Agustus 2025 lalu. Wakil Ketua Umum Gercin, Tommy Arief, menyebut TNI-Polri sebagai pilar penting dalam menjaga persatuan bangsa dan memastikan keamanan nasional tetap terjaga.

“Tentunya, Gercin Indonesia berdiri bersama TNI-Polri dalam semangat menjaga persatuan Indonesia,” ungkap Tommy Arief.

Ia menambahkan, masyarakat harus saling menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang bisa memecah belah.

“Indonesia ini rumah kita bersama, mari kita jaga dengan penuh tanggung jawab,” lanjutnya.

Lebih jauh, Tommy menekankan bahwa TNI-Polri bukan hanya berperan dalam menjaga stabilitas politik, tetapi juga garda terdepan melawan ancaman terorisme, penyelundupan, dan berbagai upaya yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Menurutnya, kehadiran aparat yang solid dan profesional menjadi kunci terwujudnya rasa aman di tengah masyarakat.

Dukungan publik yang terus mengalir kepada TNI-Polri menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menghendaki keamanan dan ketertiban tetap terjaga. ARPN dan Gercin sepakat bahwa tanpa sinergi yang kuat antara rakyat dan aparat keamanan, stabilitas nasional akan rentan terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Dengan demikian, menjaga sinergitas TNI-Polri bukan hanya tugas institusi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Saat persatuan dipertahankan, maka Indonesia akan semakin kokoh menghadapi segala bentuk ancaman.

Oleh: Elias Mandacan )*

PT Gag Nikel kembali beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya sejak awal September 2025 setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada Juni lalu. Pemerintah menetapkan sejumlah aturan ketat agar aktivitas pertambangan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan khusus kepada kementerian terkait untuk melakukan pengawasan lebih intensif dan audit lingkungan guna memastikan keberlanjutan ekosistem di kawasan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa audit lingkungan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk penegasan pemerintah agar publik mendapat kepastian bahwa potensi dampak dari kegiatan tambang dapat dikendalikan. Ia menuturkan, Presiden Prabowo ingin penataan di sektor tambang dilakukan dengan serius. Karena itu, frekuensi pengawasan yang biasanya enam bulan sekali kini diperpendek menjadi dua bulan sekali. Artinya, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap aktivitas tambang berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan pencemaran.

Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah merespons aspirasi masyarakat dan memastikan kepentingan lingkungan selalu terjaga. Justru, regulasi ketat dan peningkatan pengawasan adalah jawaban atas kritik yang kerap muncul terkait eksploitasi sumber daya alam. Pulau Gag sendiri merupakan wilayah kecil dengan nilai ekologis tinggi, sehingga langkah mitigasi yang dirancang Kementerian Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam.

Salah satu bentuk mitigasi yang kini diwajibkan adalah pembangunan kolam pengendapan berlapis untuk mencegah limpasan air hujan dari area tambang masuk ke sungai atau laut. Hanif menegaskan, desain teknis tersebut bertujuan menghindari sedimentasi maupun kekeruhan air yang bisa mengganggu ekosistem laut Raja Ampat. Pemerintah juga mewajibkan pemasangan stasiun pengendali kualitas udara guna memastikan emisi yang dihasilkan tetap berada di bawah baku mutu. Kebijakan ini menegaskan bahwa setiap izin operasi harus diiringi tanggung jawab lingkungan yang terukur.

Selain dari sisi pengawasan lingkungan, pemerintah juga menilai kepatuhan PT Gag Nikel melalui mekanisme Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa perusahaan tambang tersebut telah memperoleh peringkat hijau. Pencapaian ini mencerminkan bahwa perusahaan bukan hanya memenuhi standar tata kelola lingkungan, tetapi juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dengan capaian tersebut, pemerintah menilai PT Gag Nikel layak kembali beroperasi.

Keputusan pemerintah mengizinkan kembali operasi PT Gag Nikel bukanlah langkah tergesa-gesa. Tri Winarno menuturkan bahwa proses evaluasi dilakukan lintas kementerian, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sinergi antar lembaga ini memastikan tidak ada aspek lingkungan maupun sosial yang diabaikan. Pemerintah berupaya menjaga agar sumber daya mineral dapat dimanfaatkan demi kepentingan nasional, namun tetap dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi.

Pemerintah tetap terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, namun menegaskan langkah mitigasi nyata sudah dijalankan. Alih-alih membiarkan kegiatan tambang berjalan tanpa kendali, pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan dan menetapkan standar teknis yang lebih presisi. Dengan demikian, aspirasi perlindungan lingkungan tetap mendapat tempat dalam kebijakan, namun tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan nasional yang membutuhkan pasokan nikel.

Di tengah persaingan global, nikel menjadi komoditas strategis untuk mendukung transisi energi, terutama sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia tentu berkepentingan untuk memanfaatkannya secara bijak. Pemerintah berkomitmen agar setiap operasi tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan pembangunan sebagai pilar utama kebijakan.

Fakta bahwa PT Gag Nikel telah meraih PROPER hijau memperkuat keyakinan bahwa perusahaan ini sanggup menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi baru yang lebih ketat. Di sisi lain, pemerintah menunjukkan sikap tegas dengan mencabut izin empat perusahaan tambang lain di Raja Ampat yang terbukti beroperasi di kawasan lindung. Keputusan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa hanya perusahaan yang patuh dan mampu menjaga lingkungan yang mendapat ruang untuk beroperasi.

Peningkatan pengawasan setiap dua bulan sekali juga memberi jaminan bahwa evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, bukan sesaat. Jika ditemukan indikasi kerusakan lingkungan, pemerintah memastikan langkah penghentian operasi akan segera diambil. Dengan cara ini, negara tidak hanya memberi izin, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol yang aktif dan progresif.

Langkah-langkah pemerintah dalam mengatur tambang Gag Nikel memperlihatkan pola baru tata kelola sumber daya alam di Indonesia, yaitu ketegasan regulasi, transparansi evaluasi, serta konsistensi dalam menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan ekosistem. Kebijakan ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga warisan alam Papua yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia.

Dengan pengawasan yang intensif, penerapan standar teknis yang ketat, serta sinergi antar lembaga, pemerintah memastikan bahwa eksploitasi sumber daya mineral tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Agenda ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana, melainkan praktik nyata yang dijalankan demi kepentingan bangsa dan generasi mendatang.

*) Pengamat Kebijakan Lingkungan dan Pertambangan

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kembali beroperasinya PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi bukti bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan beriringan dengan regulasi lingkungan yang ketat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan intensif terhadap aktivitas perusahaan ini, sehingga seluruh kegiatan eksploitasi sumber daya alam tetap berada dalam koridor hukum dan ramah lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara tegas telah menetapkan sejumlah regulasi untuk memastikan bahwa kegiatan PT Gag Nikel tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa audit lingkungan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa seluruh dampak dari operasional tambang dapat dimitigasi dengan baik. Menurutnya, hasil dari audit ini nantinya akan diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan yang sudah ada, sehingga seluruh prosedur berjalan transparan dan akuntabel.

Hanif menambahkan, prinsip utama yang dipegang pemerintah dalam aktivitas industri ekstraktif adalah keberlanjutan. Dengan adanya audit lingkungan, masyarakat bisa yakin bahwa setiap langkah yang ditempuh perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dari sisi teknis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa operasional PT Gag Nikel sudah kembali berjalan sejak Rabu (3/9/2025). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan PT Gag Nikel berhasil meraih peringkat hijau. Capaian ini membuktikan bahwa perusahaan telah taat terhadap seluruh tata kelola lingkungan sekaligus berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat.

Tri menegaskan bahwa keberhasilan PT Gag Nikel meraih peringkat hijau bukanlah sesuatu yang instan. Peringkat tersebut diberikan setelah perusahaan melewati proses evaluasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta KLH. Dengan begitu, publik dapat semakin yakin bahwa izin beroperasi kembali PT Gag Nikel sudah melalui tahapan verifikasi lintas lembaga yang ketat dan transparan.

Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa PROPER bukan hanya sekadar indikator kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan, tetapi juga menilai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, PT Gag Nikel dinilai berhasil melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal hingga dukungan terhadap kegiatan sosial dan pendidikan di wilayah Raja Ampat.

Kehadiran PT Gag Nikel diharapkan membawa manfaat ganda, yaitu mendongkrak perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan sektor pertambangan sebagai motor pembangunan daerah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Pemerintah meyakini, dengan pengawasan ketat dan penerapan standar lingkungan yang tinggi, potensi besar tambang nikel dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan PT Gag Nikel memperoleh peringkat hijau PROPER memberikan pesan penting kepada perusahaan tambang lainnya di Indonesia. Pemerintah ingin menegaskan bahwa praktik bisnis yang baik harus mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga kualitas lingkungan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Dengan demikian, perusahaan tambang lain dapat menjadikan PT Gag Nikel sebagai contoh dalam menjalankan operasional yang berorientasi pada keberlanjutan.

Presiden Prabowo sendiri menaruh perhatian serius terhadap aktivitas industri tambang di kawasan timur Indonesia, termasuk Raja Ampat. Beliau menekankan bahwa pembangunan ekonomi di Papua Barat Daya harus tetap sejalan dengan perlindungan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Karena itu, pemerintah tidak segan-segan melakukan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran aturan lingkungan, sekaligus memberikan apresiasi bagi perusahaan yang taat aturan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, publik dapat menaruh kepercayaan bahwa beroperasinya kembali PT Gag Nikel bukanlah ancaman bagi lingkungan, melainkan sebuah peluang besar bagi daerah dan negara. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap tahap produksi nikel tidak hanya memenuhi standar industri global, tetapi juga mendukung agenda transisi energi bersih melalui pasokan bahan baku baterai yang ramah lingkungan.

Ke depan, sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat akan terus diperkuat guna memastikan PT Gag Nikel tetap berada pada jalur keberlanjutan. Dengan komitmen penuh Presiden Prabowo Subianto serta dukungan pengawasan yang ketat, pemerintah optimis bahwa operasional PT Gag Nikel dapat menjadi model pertambangan modern yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, kembalinya PT Gag Nikel beroperasi di Raja Ampat bukan hanya menandai kebangkitan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab.

*) Pemerhati ekonomi

Denpasar – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan aturan ketat bagi operasional tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya serius untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem yang sangat rentan di kawasan tersebut.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah pengelolaan limbah air dari area tambang agar tidak mencemari badan sungai dan sumber air sekitar. Untuk itu, pemerintah mewajibkan PT Gag Nikel membangun sistem kolam pengendapan yang presisi dan efektif dalam menahan aliran air hujan yang keluar dari area tambang.
“Pertama yang paling krusial adalah (PT GAG Nikel) tidak boleh ada surface runoff yang boleh jatuh langsung ke badan sungai atau badan air, sehingga settling pond itu dibikin presisi,” ujar Menteri Hanif.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengendalian emisi udara. Pemasangan stasiun pemantau kualitas udara diwajibkan agar emisi yang dihasilkan tetap berada di bawah batas baku mutu yang ditetapkan.
“Tingkat emisi kami kontrol, jadi kami wajibkan dipasang stasiun pengendali kualitas udara di sana untuk memastikan bahwa emisi yang dikeluarkan di bawah baku mutu,” jelas Menteri Hanif.
Meskipun aspek perizinan operasional tambang merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Hanif menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami juga memberitahu ke ESDM bahwa ini (Raja Ampat) pulau kecil yang kaya, namun demikian mandat undang-undang dimungkinkan untuk itu (penambangan). Tugas kami adalah menjamin bahwa pelaksanaan tambang benar-benar harus dimitigasi potensi kerusakan lingkungannya,” katanya.
PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk, sempat diberhentikan operasionalnya sementara waktu untuk audit lingkungan. Setelah melalui evaluasi ketat, perusahaan diperbolehkan kembali beroperasi sejak 3 September 2025. Berdasarkan hasil audit selama empat tahun terakhir, PT Gag Nikel mendapat peringkat hijau dan biru dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper).
Menteri Hanif menambahkan pengawasan akan diperketat dengan frekuensi audit lingkungan yang kini dilakukan setiap dua bulan, dari sebelumnya enam bulan.
“Yang namanya orang lingkungan pasti akan khawatir, maka dari itu kita harus menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan, sekali lagi kita lakukan bertahap. Kemudian jika dalam tahapannya terdapat kerusakan lingkungan, kewajiban dan tugas kita segera menghentikan,” pungkasnya.
Dengan penerapan standar lingkungan yang ketat ini, pemerintah berharap operasional tambang nikel di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem yang ada.