Arsip Bulanan: September 2025

PAPUA BARAT – Menjaga keamanan dan kedamaian Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Di tengah situasi nasional yang dinamis, berbagai tokoh Papua menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi anarkis yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun daerah.

Ketua Umum Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Provinsi Papua Barat, Abdul Rashid Fimbai, menegaskan pentingnya membangun persatuan di atas perbedaan. “Mari kita jadikan Manokwari sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya, terlepas dari perbedaan suku, agama, atau latar belakang lainnya,” ujarnya. Ia menambahkan, “Mari kita menjaga Manokwari sebagai rumah besar di mana semua orang adalah bersaudara dan berhak mendapatkan pengayoman untuk hidup aman dan damai.”

Hal senada disampaikan oleh Ketua LMA Kabupaten Fakfak, Valentinus Kabes, yang menekankan agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan anarkis. “Sampaikan aspirasi dengan cara yang damai, jangan melakukan tindakan anarkis serta selalu patuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar kita semua terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain,” katanya. Valentinus juga menambahkan keyakinannya bahwa masyarakat Papua memiliki nilai luhur. “Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai warga negara yang baik, berbudaya, dan beretika sehingga tidak terprovokasi. Mari kita pupuk persaudaraan, tingkatkan silaturahmi, dan hadirkan perdamaian.”

Sementara itu, Anggota Pokja Polhukam BP3OKP Papua Barat, Ismail Sireffa, menekankan pentingnya stabilitas bagi pembangunan. “Mari kita menjaga stabilitas keamanan agar negeri ini stabil. Tetapi marilah kita sama-sama berupaya menyelesaikan persoalan keamanan secara arif dan bijaksana demi menggapai tujuan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Dari Teluk Bintuni, Ketua Forum Intelektual Risaturi Bersatu, Fauzan Fimbay, juga menyerukan agar masyarakat tetap waspada terhadap isu-isu yang dapat memecah belah. “Saya menghimbau kepada seluruh warga Teluk Bintuni untuk tetap menjaga toleransi antarumat beragama dan antar-suku. Kita jangan mudah terprovokasi dengan isu nasional, tetapi mari bergandengan tangan menjaga keamanan di daerah,” tegasnya.

Tokoh adat pun menyampaikan pandangan yang sama. Kepala Suku Biak, Erens Wakum, mengingatkan, “Saya mengimbau kepada kepala-kepala suku Papua maupun Nusantara, marilah kita menjaga masyarakat kita supaya damai, tertib, dan aman.” Kepala Suku Moile Pegunungan Arfak menambahkan, “Saya mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan. Tidak boleh demo-demo anarkis, supaya nama baik kabupaten tetap terjaga.”

Seruan bersama para tokoh Papua ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kedamaian dan persatuan. Papua membutuhkan stabilitas, bukan kerusuhan. Hanya dengan menciptakan harmoni dan keamanan, pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat semakin tercapai.

Oleh: Yohana Wanimbo*

Stabilitas keamanan adalah syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tanpa kondisi yang aman, seluruh proses pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan ekonomi akan terhambat. Di tengah dinamika politik nasional dan berbagai isu yang berkembang, sejumlah tokoh Papua menyerukan imbauan penting agar masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi demonstrasi anarkis yang dapat merusak harmoni sosial maupun mengganggu ketertiban umum. Pesan ini menjadi sangat relevan mengingat Papua, khususnya Papua Barat, memiliki kekayaan sosial, budaya, dan sumber daya yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi mendatang.

Salah satu tokoh yang menyampaikan pesan moral ini adalah Dr. Ismail Sirveva, anggota Pokja Politik Hukum dan Keamanan BPP3OKP RI Provinsi Kuar Barat sekaligus Ketua Dewan Kua Majelis Muslim Papua Provinsi Papua Barat. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik, aman, dan berkelanjutan dalam kerangka otonomi khusus. Menurutnya, masyarakat Papua Barat, khususnya di Manokwari, harus memperkuat harmonisasi sosial, kebersamaan, dan toleransi dalam membangun persatuan dan kesatuan. Ajakan ini lahir dari kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedamaian.

Dalam konteks ini, ajakan untuk tidak mudah terprovokasi menjadi sangat penting. Sering kali, isu-isu politik maupun sosial yang bersifat nasional dipelintir dan dipakai untuk memicu aksi-aksi yang berujung anarkis di daerah. Padahal, tindakan seperti itu hanya akan merugikan masyarakat sendiri. Papua yang kaya dengan potensi alam dan keberagaman budaya seharusnya menjadi contoh bagaimana perbedaan bisa dipelihara dalam bingkai harmoni. Jika masyarakat mampu bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi isu-isu yang beredar, maka stabilitas keamanan dapat terjaga dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.

Senada dengan itu, Fauzian Fimbai, Ketua Forum Intelektual Risa Turi Bersatu, juga memberikan penekanan yang serupa. Ia mengimbau warga Teluk Bintuni agar senantiasa menjaga toleransi antarumat beragama dan antar-suku, baik tujuh suku asli maupun suku-suku Nusantara yang hidup berdampingan di wilayah tersebut. Menurutnya, jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu-isu nasional yang belum tentu relevan dengan kehidupan lokal. Dengan memahami konsep dasar negara dan sistem trias politika, ia menegaskan bahwa setiap perbedaan pandangan dalam kehidupan bernegara sudah ada mekanisme penyelesaiannya. Karena itu, tidak ada alasan untuk menyalurkan ketidakpuasan melalui aksi-aksi yang bersifat merusak, apalagi mengganggu kehidupan bersama.

Pesan Fauzian mengandung makna mendalam bahwa Papua, khususnya Teluk Bintuni, adalah rumah bersama. Julukan “rumah tujuh suku” bukan sekadar simbol, melainkan sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan. Jika setiap suku mampu menjaga toleransi, solidaritas, dan keamanan bersama, maka wilayah tersebut dapat terus berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan harmonis. Dengan demikian, imbauan agar tidak terprovokasi demonstrasi anarkis bukan hanya peringatan, tetapi juga sebuah ajakan untuk memperkokoh identitas bersama sebagai satu keluarga besar Papua dan Nusantara.

Sementara itu, dari Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala Suku Biak, Erens Wakum, menyampaikan imbauan agar semua kepala suku, baik Papua maupun Nusantara, turut menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Seruan ini memperlihatkan bahwa tokoh adat juga memiliki kepedulian besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial yang damai. Kepala suku sebagai figur panutan dalam komunitas memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang bisa menimbulkan konflik. Jika para pemimpin adat berdiri di garda depan dalam menjaga keamanan, maka masyarakat akan lebih patuh dan cenderung mengikuti jalur damai.

Ketiga tokoh ini menegaskan hal yang sama: stabilitas keamanan adalah fondasi pembangunan, dan aksi-aksi anarkis hanya akan membawa kerugian. Imbauan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa, di mana setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui jalur konstitusi, bukan dengan kekerasan atau tindakan destruktif. Demonstrasi memang dijamin sebagai hak dalam demokrasi, tetapi bila dilakukan dengan cara-cara anarkis, maka substansi aspirasi itu sendiri menjadi hilang dan justru merugikan masyarakat luas.

Opini publik perlu diarahkan agar lebih bijaksana dalam menilai informasi yang berkembang. Arus informasi di era digital yang begitu cepat sering kali membuat masyarakat rentan terhadap provokasi. Oleh sebab itu, literasi media dan kemampuan memilah informasi menjadi kunci untuk menghindari manipulasi isu. Imbauan tokoh-tokoh Papua ini dapat dijadikan pegangan moral agar masyarakat tidak terjebak dalam provokasi yang merusak kehidupan bersama.

Lebih jauh, penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, maupun intelektual, untuk terus bersinergi dalam memperkuat persatuan masyarakat Papua. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Dr. Ismail Sirveva, Fauzian Fimbai, dan Erens Wakum adalah contoh nyata bahwa suara perdamaian dan persatuan masih terus bergema dari tanah Papua. Suara ini perlu diperkuat dengan aksi nyata berupa peningkatan toleransi, penyelesaian masalah secara musyawarah, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Dengan demikian, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab setiap individu. Kesadaran kolektif bahwa Papua adalah rumah bersama harus terus dipupuk agar tidak ada ruang bagi provokasi atau tindakan destruktif. Pembangunan hanya akan berhasil jika masyarakat berdiri di atas pondasi perdamaian dan solidaritas. Oleh karena itu, pesan para tokoh Papua agar tidak terprovokasi aksi demonstrasi anarkis merupakan cermin dari kearifan lokal yang harus dihargai dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.

Papua yang damai adalah harapan bersama. Dengan komitmen menjaga persatuan dan menolak segala bentuk provokasi, Papua dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Penulis merupakan Jurnalis Independen Papua

Oleh : Hendri Hendrawan )*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi buruh yang dikenal dengan “17+8”, sebuah kumpulan tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh serikat pekerja di berbagai sektor. Aspirasi tersebut mencakup 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, yang intinya menyoroti perlindungan hak-hak pekerja, kepastian kerja, dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar respons formal, tetapi benar-benar menyentuh persoalan nyata di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komunikasi politik bahwa suara buruh adalah bagian penting dalam perumusan arah pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu fokus utama dari kebijakan tindak lanjut ini adalah perlindungan terhadap buruh yang rentan menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi global yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, ditambah tekanan ekonomi akibat inflasi dan perlambatan industri, membuat ancaman PHK semakin nyata. Pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih adaptif untuk mencegah perusahaan mengambil jalan pintas dengan memberhentikan pekerja. Pendekatan yang ditawarkan antara lain berupa insentif pajak bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja, serta program subsidi upah yang ditujukan kepada sektor-sektor padat karya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga menguatkan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai aturan. Aspirasi “17+8” menyoroti masih adanya pelanggaran, mulai dari kontrak kerja yang tidak jelas, sistem outsourcing yang merugikan, hingga persoalan upah yang tidak sesuai standar.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah membuka ruang dialog sosial yang berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa dunia kerja sangat dinamis, sehingga kebijakan tidak bisa bersifat statis. Melalui forum tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh, diharapkan lahir kesepahaman dalam mencari solusi bersama. Forum ini juga menjadi sarana untuk memastikan aspirasi “17+8” tidak berhenti sebagai dokumen tuntutan, tetapi benar-benar dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan strategis di sektor ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah merespons positif tuntutan tersebut. Terkait bidang hukum dan HAM, Yusril menyatakan Pemerintah menegakkan dan menjalankan hukum dengan adil, transparan, dan menjunjung tinggi HAM. Bahwa terhadap mereka yang disangka melakukan pelanggaran hukum, hak-hak asasinya tetap dilindungi. Ia juga memastikan tegaknya hukum yang adil. Yusril akan melakukan koordinasi kepada seluruh aparat penegak hukum terkait hal tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pihaknya mendengarkan dengan terbuka dan mendorong dialog bersama untuk mencari solusi. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan seperti upah layak, perlindungan kontrak kerja, hingga ancaman PHK massal tidak bisa hanya dijawab dengan regulasi teknis, tetapi membutuhkan ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan serikat buruh. AHY menyebut, meski dirinya menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, ia juga hadir sebagai pemimpin partai yang berkewajiban menanggapi suara publik. Ia menilai forum dialog yang dibuka DPR RI maupun pemerintah patut diapresiasi karena dapat menjadi jembatan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada pekerja.

Pernyataan AHY ini juga menegaskan bahwa isu lapangan kerja harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Di tengah tantangan global yang berpotensi mengurangi peluang kerja, partai politik maupun pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Dialog yang inklusif diharapkan tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah konkret seperti program peningkatan keterampilan, jaminan sosial yang lebih luas, serta dukungan terhadap industri padat karya agar tetap mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Isu ketenagakerjaan tetap menjadi salah satu inti dari aspirasi tersebut. Tuntutan mengenai upah layak, perlindungan buruh kontrak, serta dialog terbuka tentang outsourcing telah mendapat perhatian. Pemerintah menguatkan kanal dialog tripartit antara pengusaha, serikat buruh, dan negara untuk mencari solusi bersama. Dengan cara ini, suara buruh yang selama ini kerap terpinggirkan justru dijadikan bahan utama dalam merumuskan kebijakan upah minimum dan standar kerja yang lebih adil.

Pada akhirnya, tindak lanjut terhadap aspirasi “17+8” ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat pekerja. Perlindungan buruh bukan hanya soal hak individu, melainkan juga penopang stabilitas ekonomi dan sosial bangsa. Dengan kebijakan yang berpihak pada pekerja sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh sehat, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, bukan hanya ancaman PHK yang dapat dicegah, tetapi juga terbangun fondasi hubungan industrial yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan di Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Politik

Oleh: Usman Saifullah)

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga lapangan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui berbagai kebijakan strategis. Kebijakan ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan ekonomi global, tetapi juga bentuk keberpihakan negara dalam melindungi tenaga kerja sebagai aset pembangunan. Melalui langkah nyata di berbagai sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa suasana bisnis di Indonesia tetap kondusif dan keberlangsungan tenaga kerja tetap terjaga.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menekan potensi PHK massal di berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi peningkatan angka PHK, dan berkomitmen menjaga perlindungan pekerja sebagai prioritas nasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memberi kepastian bahwa setiap pekerja di Indonesia tetap mendapat perlindungan dalam situasi ekonomi yang sulit sekalipun.

Sebagai salah satu inisiatif strategis, Satuan Tugas PHK dibentuk dengan keanggotaan lintas sektor mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga serikat pekerja. Satgas ini bertugas melakukan identifikasi dini terhadap sektor-sektor rawan PHK, memberikan rekomendasi kebijakan, serta memfasilitasi dialog antara perusahaan dan pekerja. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa Satgas juga akan mengintegrasikan pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) sebagai bagian dari strategi pencegahan PHK jangka panjang.

Langkah ini mendapat dukungan dari kalangan pengamat. Direktur Eksekutif Lembaga Riset Tenaga Kerja Nusantara, Maria Lestari, mengatakan bahwa kehadiran Satgas PHK memberikan sinyal kuat bahwa negara hadir dalam menjaga ekosistem ketenagakerjaan. Ia menambahkan bahwa pencegahan lebih baik daripada penanggulangan, dan Satgas ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi bersikap reaktif, melainkan proaktif dalam menjamin keamanan kerja.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi untuk membantu perusahaan tetap mampu membayar karyawannya. Lembaga riset Centre of Reform on Economics (CORE) mengusulkan agar perusahaan yang tidak melakukan PHK diberikan insentif berupa keringanan pajak dan subsidi upah. Usulan ini disambut baik pemerintah sebagai strategi untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat sektor usaha agar tidak terdampak krisis lebih dalam. Dengan pendekatan ini, pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan pekerja dan dukungan usaha adalah dua sisi dari satu kebijakan strategis.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan komprehensif bagi pekerja terdampak. Mulai 2025, pemerintah meningkatkan manfaat JKP dengan menaikkan besaran bantuan tunai menjadi 60% dari upah bulanan dengan batas maksimal Rp5 juta selama enam bulan. Program ini juga dilengkapi pelatihan dan akses informasi kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia, sehingga pekerja yang terkena PHK dapat segera kembali produktif dengan keterampilan yang relevan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan bahwa perluasan manfaat JKP membuktikan keseriusan negara dalam memastikan transisi pekerja berjalan dengan aman dan bermartabat. Ia menjelaskan bahwa pelatihan keterampilan yang disediakan membantu pekerja menghadapi perubahan kebutuhan pasar kerja, serta mempercepat reintegrasi mereka ke dunia kerja. Dengan perlindungan ini, pemerintah tidak hanya memberi bantuan sementara, tetapi juga menjamin keberlanjutan karier jangka panjang.

Langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja juga terus diperkuat untuk menampung tenaga kerja baru maupun terdampak PHK. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 3,5 juta lapangan kerja telah tercipta di berbagai sektor, khususnya sektor padat karya dan ekonomi digital. Pemerintah juga mempercepat reformasi perizinan dan insentif investasi agar sektor swasta lebih terdorong menciptakan kesempatan kerja. Ini adalah bentuk literasi kebijakan penting bahwa perlindungan tenaga kerja tidak hanya soal mempertahankan pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan peluang baru.

Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya menyebut bahwa kebijakan perdagangan strategis, termasuk penurunan tarif ekspor-impor dengan Amerika Serikat, merupakan langkah protektif untuk menyelamatkan lapangan kerja domestik. Presiden mengatakan bahwa kerja sama perdagangan dengan Presiden AS Donald Trump bertujuan untuk menjaga daya saing industri nasional agar tidak kehilangan pasar global. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana aspek geopolitik juga dipakai untuk memastikan pekerja Indonesia tetap aman dari ancaman PHK global.

Dialog sosial terus dikedepankan dalam proses pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong model komunikasi tripartit antara negara, pelaku usaha, dan pekerja sebagai ruang partisipatif yang memungkinkan kebijakan disusun secara lebih inklusif. Melalui forum ini, berbagai aspirasi dari lapangan dapat masuk ke ranah kebijakan sehingga mencegah konflik industrial yang merugikan semua pihak.

Komitmen pemerintah dalam mencegah PHK dan menjaga pekerja sudah diwujudkan dalam berbagai kebijakan nyata. Dari pembentukan Satgas PHK, perluasan manfaat JKP, hingga insentif bagi perusahaan yang mempertahankan pekerja—semua ini memperlihatkan keberpihakan negara terhadap warganya yang bekerja. Pemerintah membuktikan bahwa menjaga tenaga kerja berarti menjaga stabilitas nasional.

Dengan sinergi antara berbagai lembaga dan keterlibatan publik secara aktif, Indonesia bergerak menuju sistem ketenagakerjaan yang tangguh dan responsif. Perlindungan tenaga kerja kini menjadi bagian integral dari strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif, Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi global tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah memberikan respons cepat terhadap tuntutan 17+8 yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, khususnya terkait isu ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk fokus mengatasi kesulitan lapangan kerja yang dihadapi masyarakat.

Poin yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan terdapat pada poin 16 dan 17, antara lain masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperluas potensi penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Bahkan ia yakin potensi pembukaan lapangan kerja ke depan akan sangat besar.

“Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar,” jelas Presiden Prabowo.

Prabowo juga mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan perlindungan sosial untuk rakyat yang paling miskin.

“Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar,” pungkasnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan, bahwa tuntutan tersebut sudah menjadi tugas dari pemerintah.

“Ada mencegah PHK massal itu sudah bagian daripada tugas pemerintah,” tegas Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan terus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan juga berpihak pada kelompok buruh. Salah satu kebijakan yang didorong pemerintah ialah penerapan deregulasi kebijakan di tingkat industri.

“Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja, ini sedang kita siapkan,” klaim Airlangga.

Continue Reading

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat yang belakangan dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8. Isu yang digaungkan melalui berbagai saluran, mulai dari serikat buruh hingga kelompok mahasiswa, terutama menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui stimulus ekonomi, penyediaan upah layak, hingga upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah telah menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis, mulai dari dialog dengan serikat buruh hingga kebijakan deregulasi industri, sudah disiapkan untuk menjawab keresahan masyarakat.

“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa dapat meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, stabilitas ekonomi nasional saat ini cukup kuat sebagai modal untuk memperkuat berbagai program sosial dan perlindungan masyarakat. “Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400, bahkan secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati, baik kelas menengah akan kita terus tebalkan,” jelasnya.

Sementara itu, ekonom M. Rizal Taufikurahman menilai pemerintah terus mengantisipasi potensi meluasnya PHK dengan langkah-langkah strategis dengan langkah-langkah yang lebih strategis. Menurutnya, insentif bagi industri terdampak menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus tenaga kerja.

“Selain itu mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri,” ujar Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef itu.

Rizal juga menekankan bahwa dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten akan memperkuat daya saing Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, aspirasi masyarakat terkait peningkatan kesejahteraan bisa direspon tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi isu 17+8 yang viral di media sosial dan digaungkan sejumlah kelompok masyarakat sipil. Ia menilai suara tersebut merupakan refleksi keresahan sebagian rakyat, namun pemerintah optimistis mampu meredamnya dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus tambahan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif. Target percepatan ekonomi di atas 6 persen diyakini akan membawa dampak positif signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, hingga penguatan daya beli masyarakat.***

Oleh: Bara Winatha )*

Pemberantasan judi daring di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan digital masyarakat. Ancaman judi daring bukan hanya memicu kerugian finansial bagi individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga, memunculkan tindak kriminal, hingga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas negara dengan modus operandi yang terus berkembang. Untuk itu, pemerintah melalui koordinasi lintas sektor mengedepankan pendekatan pencegahan, penindakan, dan literasi digital secara menyeluruh.

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa ancaman judi daring di Indonesia bukan persoalan sederhana karena berdampak luas terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Pemberantasan Judi daring dengan melibatkan kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga kepala daerah. Literasi digital menjadi salah satu kunci penting, bukan hanya soal keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terjebak rayuan judi daring.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperlihatkan seriusnya persoalan ini. Dari 2,18 juta jiwa penduduk di Kepulauan Riau, sebanyak 66.097 orang terindikasi terlibat dalam perjudian daring. Bahkan, ditemukan 2.377 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos turut melakukan praktik tersebut dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa judi daring menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berisiko memperdalam jurang kemiskinan. Menurut Garyadi, langkah strategis yang sedang ditempuh adalah penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta mendorong literasi digital sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Komitmen pemberantasan judi daring juga ditunjukkan di tingkat daerah. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi kunci penting agar program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pencegahan. Beberapa di antaranya adalah pelacakan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat, kerja sama dengan OJK dan BI untuk melakukan pembinaan, serta kampanye bahaya judi daring melalui media sosial. Wilayah perbatasan seperti Kepri sangat rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara, sehingga penguatan literasi digital di daerah menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari godaan judi daring.

Selain memperkuat literasi digital, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi publik agar masyarakat memahami dampak destruktif dari judi daring. Praktik judi daring ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial yang lebih luas, mulai dari konflik rumah tangga, penyalahgunaan dana keluarga, hingga meningkatnya kriminalitas. Karena itu, Perlunya pendekatan kolaboratif, di mana masyarakat menjadi garda terdepan untuk menolak, melaporkan, dan tidak terjebak dalam praktik judi daring. Upaya ini menurutnya akan lebih efektif bila disertai dengan pengawasan ketat dari aparat serta pemberdayaan komunitas lokal.

Dari sisi pengawasan ruang digital, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, mengatakan bahwa Kemkomdigi telah menangani lebih dari 2 juta konten judi daring sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Konten-konten tersebut berasal dari berbagai platform, mulai dari situs dan alamat IP, media sosial, aplikasi berbagi file, hingga aplikasi pesan instan. Pemutusan akses konten ilegal di ruang digital menjadi salah satu prioritas karena penyebaran judi daring memiliki jangkauan yang masif dan dampak langsung terhadap masyarakat. Pemain judi daring pada dasarnya adalah korban yang perlu dibantu agar lepas dari kecanduan, sementara pihak yang harus ditindak tegas adalah bandar serta jaringan yang mengoperasikan sistem perjudian.

Selain pemutusan akses, Kemkomdigi juga terus melakukan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat. Alexander menyebut bahwa kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya judi daring, dampaknya bagi kehidupan sosial, serta cara melindungi diri dari jeratan perjudian digital. Program literasi digital ini diharapkan tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan, tetapi juga daerah perbatasan dan pelosok yang rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara. Dengan demikian, masyarakat dapat membentengi diri sejak dini dan tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.

Rangkaian upaya yang dilakukan lintas sektor ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi daring di Indonesia. Dari tingkat pusat hingga daerah, strategi yang ditempuh meliputi pemutusan akses, pemblokiran rekening, penindakan hukum, serta literasi digital untuk pencegahan. Melalui komitmen bersama, langkah tegas pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, ancaman ini berhasil ditekan secara signifikan.

Masyarakat sendiri memiliki peran vital dalam pemberantasan judi daring. Kewaspadaan, kesadaran kritis, dan sikap tegas untuk menolak segala bentuk perjudian menjadi benteng utama. Dengan memahami bahwa judi daring tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menjerat dalam lingkaran masalah sosial, setiap individu diharapkan mampu menjaga diri dan lingkungannya. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui berbagai kebijakan, kini saatnya masyarakat bergandengan tangan untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi semua.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan Program Sapi Merah Putih dalam Pameran Flora & Fauna (FLONA) 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. Program ini diproyeksikan menjadi penopang utama swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat penyediaan protein hewani untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, menyampaikan bahwa ketersediaan daging dan susu berkualitas merupakan pilar penting dalam pembangunan gizi masyarakat. Menurutnya, Sapi Merah Putih hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Pemenuhan protein anak-anak penerima MBG akan menentukan kualitas tumbuh kembang sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menilai inisiatif ini sebagai terobosan penting dalam sejarah pembangunan pangan Indonesia.

“Setelah 80 tahun merdeka, lahir 120 sapi kembar identik yang kemudian dipilih 80 ekor sebagai Sapi Merah Putih. Inovasi biogenetika ini, menjadi dasar revolusi putih yang dicanangkan Presiden untuk memperkuat industri sapi perah lokal,” ungkapnya.

Direktur Utama Moosa Genetika, Deddy Kurniawan, menegaskan bahwa metode gene editing yang digunakan memungkinkan lahirnya sapi perah khas Indonesia dengan daya tahan terhadap iklim tropis sekaligus produktivitas tinggi.

“Hingga kini, tercatat sudah ada 80 ekor Sapi Merah Putih yang siap dikembangkan lebih lanjut,” ucapnya.

Program Sapi Merah Putih merupakan hasil kolaborasi Bappenas, PT Moosa Genetika Farmindo, dan Universitas Institut Petanian Bogor (IPB). Riset berbasis sapi lokal dikembangkan melalui bioteknologi reproduksi molekuler modern dengan tujuan meningkatkan produktivitas susu dan daging.

Data Bappenas mencatat, kebutuhan susu nasional pada 2023 mencapai 4,53 juta ton, sementara produksi dalam negeri baru 0,84 juta ton atau 18,54%. Kekurangan tersebut selama ini dipenuhi dengan impor sekitar 3,7 juta ton. Karena itu, inovasi Sapi Merah Putih diproyeksikan menjadi momentum penting untuk menekan ketergantungan impor sekaligus mengangkat kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara peluncuran turut disaksikan sejumlah pejabat, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rektor Univeritas IPB, hingga gubernur dari berbagai daerah. Kehadiran mereka menandai keseriusan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan Sapi Merah Putih sebagai simbol kemandirian pangan bangsa sekaligus penyerapan tenaga kerja di sektor agribisnis.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja di pedesaan. Melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, hingga penguatan hilirisasi, program ini diyakini mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi pertanian sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, arah pembangunan pertanian tidak boleh hanya berfokus pada produksi semata, tetapi juga harus menyentuh tahapan pengolahan hingga pemasaran.

“Hilirisasi adalah masa depan pertanian kita. Ini bukan hanya soal produksi, tapi bagaimana hasil petani bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan hingga ke mancanegara,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa implementasi program tersebut akan dijalankan melalui skema kemitraan antara petani, BUMN, dan pihak swasta. Amran juga menekankan bahwa pihaknya telah menetapkan 14 komoditas strategis yang akan didorong hilirisasinya.

“Dengan kemitraan, kita ingin petani tidak berjalan sendiri. Tujuannya satu yakni nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kita yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dan kesejahteraan petani meningkat,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mendukung penuh terhadap program tersebut. Menurutnya, peluncuran benih padi hibrida menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah mengapresiasi pengembangan industri benih padi di Indonesia guna memperkuat rantai pasok bahan baku industri pengolahan beras dan mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo,” ujar Putu.

Dukungan juga datang dari pihak swasta. Customer Business Manager Field Crops Seeds Syngenta Indonesia, Nguyen Huy Cuong, menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah melalui kehadiran benih padi hibrida Ningrat.

“Peluncuran Ningrat NK2133 menandai komitmen Syngenta Indonesia dalam membantu meningkatkan produksi beras nasional. Hadirnya benih padi hibrida ini juga akan membuka peluang bagi petani untuk memaksimalkan pendapatan dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Pemerintah berharap sinergi antara petani, BUMN, swasta, dan dukungan teknologi dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan. Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian dan industri turunannya.