Monthly Archives: Oktober 2025

Oleh : Loa Murib

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang masif dan merata hingga ke daerah-daerah pedalaman, negara membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Bansos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh bansos triwulan IV tahun 2025 tuntas disalurkan pada November mendatang. Hingga akhir Oktober, lebih dari 14 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia telah menerima haknya, termasuk masyarakat di Papua. Menurutnya, proses penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, baik lewat rekening bank maupun kantor pos, dengan memastikan setiap penerima manfaat diverifikasi kelayakannya secara ketat. Pemerintah juga melakukan penambahan penerima baru sebanyak lebih dari 500 ribu keluarga untuk memastikan tidak ada masyarakat rentan yang terlewat dari jangkauan bantuan.

Langkah strategis tersebut juga tercermin dari upaya konkret yang dilakukan pemerintah daerah di Papua. Di Kabupaten Deiyai, Dinas Sosial menggandeng PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial sembilan bahan pokok (Bansos Sembako) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III senilai Rp13 miliar. Kepala Dinas Sosial Deiyai, Yulita Bidau Mote, menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut dialokasikan untuk tiga program utama, yakni pemberdayaan masyarakat, bantuan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Dari total anggaran, sebesar Rp3 miliar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan tunai, sementara Rp10 miliar difokuskan pada program PKH dan penanganan keluarga miskin.

Pemerintah daerah Deiyai memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur ini. Asisten I Setda Kabupaten Deiyai, Simon Mote, menilai bahwa upaya Dinas Sosial telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar bansos benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan, sesuai dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah seperti Daba, Miyaa, dan Dobiyo. Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, hingga aparat keamanan, sebagai bentuk transparansi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesejahteraan.

Sementara itu, penyaluran bantuan serupa juga berlangsung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebanyak 25.686 warga di 51 distrik dan 517 kampung menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH tahap III dengan total dana mencapai Rp26,6 miliar. Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan secara simbolis kepada perwakilan kepala distrik dan kepala suku, mengingat tantangan geografis yang sangat berat di wilayah pegunungan Yahukimo. Sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara, sementara beberapa distrik lain terletak di daerah rawa dan lembah yang memerlukan akses melalui jalur darat dan sungai.

Asisten I Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan bahwa program bansos tersebut menjadi bukti kehadiran nyata pemerintah pusat di tengah masyarakat pegunungan Papua yang selama ini menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses logistik. Ia berharap agar proses penyaluran dapat berjalan tertib dan tepat sasaran sehingga manfaat bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Kepala Dinas Sosial Yahukimo, Lintikon Kenanggalem, juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat distrik dan pendamping sosial dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan, serta berharap ke depan bantuan dapat langsung menjangkau kampung-kampung di wilayah terpencil.

Program bansos di Papua bukan hanya sekadar bentuk bantuan finansial, melainkan juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), banyak keluarga yang kini lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan gizi anak. Program ini juga memiliki efek domino terhadap stabilitas sosial, karena mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan memperkuat ikatan sosial antarwarga di daerah-daerah terpencil.

Kehadiran negara melalui kebijakan sosial seperti bansos memiliki arti penting dalam konteks pembangunan Papua. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, program ini menjadi jembatan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari arus pembangunan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya mengefektifkan proses verifikasi data penerima manfaat agar penyaluran bansos di Papua lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Bansos yang tersalurkan di berbagai wilayah Papua membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana seperti PT Pos Indonesia memperlihatkan sinergi yang kuat dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, tidak membeda-bedakan wilayah, dan memberikan perhatian yang setara bagi seluruh anak bangsa.

Ke depan, keberlanjutan program bansos di Papua diharapkan semakin berdampak luas, tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga pemberdayaan produktif yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Dengan semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial, program bansos menjadi fondasi penting untuk membangun Papua yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan mandiri, sejalan dengan cita-cita besar Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Langkah ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari arus pembangunan nasional. Melalui pendekatan yang inklusif dan humanis, bantuan sosial kini menjangkau daerah-daerah paling terpencil sekalipun, membawa harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi.

Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sebanyak 25.686 warga menerima bantuan sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 112 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III. Penyaluran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pos Cabang Dekai dengan nilai total mencapai Rp26,6 miliar. Dana tersebut disalurkan ke 51 distrik dan 517 kampung di wilayah Yahukimo, sebuah wilayah yang terkenal dengan medan geografisnya yang berat dan menantang.

Dalam hal ini, Asisten I Setda Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat yang mempercayakan Kantor Pos Dekai sebagai mitra utama dalam menyalurkan bantuan. Pemerintah daerah terus melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran. Upaya ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di Papua.

Kabupaten Yahukimo menjadi contoh nyata bagaimana tantangan geografis tidak menghalangi semangat pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Dari 51 distrik yang ada, 46 di antaranya berada di daerah pegunungan dan lereng yang hanya bisa dijangkau lewat udara. Meski demikian, semangat aparat pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sampai ke tangan warga menjadi simbol kuat dari kehadiran negara di tengah masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua tidak berhenti di Yahukimo. Di Kota Jayapura, semangat gotong royong dan kepedulian sosial turut diperkuat melalui kegiatan berbagi paket sembako kepada ratusan warga Kampung Skouw Yambe. Bantuan tersebut diberikan secara langsung bertepatan dengan peringatan HUT Kampung Skouw Yambe ke-34.

Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menegaskan bahwa proses penyaluran bansos dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan koordinasi dengan para kepala distrik. Mengingat banyaknya wilayah di Yahukimo yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, peran kepala distrik menjadi krusial agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap mekanisme distribusi dilakukan secara transparan dan efisien demi menghindari kesenjangan penerimaan.

Ketua Badan Musyawarah Kampung Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menilai kegiatan tersebut bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga simbol nyata dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat adat Papua. Program ini memperkuat rasa kebersamaan, menumbuhkan solidaritas sosial, serta menegaskan pentingnya semangat gotong royong sebagai bagian dari jati diri bangsa. Bagi masyarakat Papua, kehadiran pemerintah melalui program-program bansos menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan pemberdayaan sosial.

Di Kabupaten Deiyai, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp13 miliar yang mencakup program PKH dan program pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, warga mendapatkan dukungan finansial dan sosial untuk meningkatkan taraf hidup mereka, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak sekolah, dan lansia. Pemerintah berkomitmen agar setiap bantuan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Upaya pemerintah dalam menyalurkan bansos di Papua sejatinya tidak hanya berorientasi pada distribusi dana, melainkan juga pada pembangunan kepercayaan dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dengan menghadirkan layanan langsung ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

Program bansos juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial di Papua. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, potensi konflik sosial dapat ditekan, dan ruang kolaborasi antarwarga terbuka lebih luas. Pemerintah berharap, dengan bantuan sosial yang terus berlanjut, masyarakat Papua dapat semakin produktif dalam mengelola potensi lokal mereka, baik di bidang pertanian, perdagangan, maupun industri kecil.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, berbagai program kesejahteraan di Papua kini bergerak ke arah yang lebih terintegrasi. Bantuan sosial bukan lagi sekadar respons terhadap kesulitan ekonomi, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Kebijakan bansos di Papua juga memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Indonesia Emas 2045. Ketika seluruh daerah, termasuk Papua, dapat merasakan kehadiran negara melalui kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan, maka fondasi bagi keadilan sosial dan kemakmuran nasional semakin kuat.

Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada masyarakat kecil, pemerintah membuktikan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata. Program bantuan sosial yang terus digulirkan di Papua adalah wujud kehadiran negara untuk membangun keadilan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan harapan baru bagi masa depan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Kaimana – Pemerintah terus memperluas jangkauan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Papua untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok kampung.

Dalam sepekan terakhir, penyaluran berlangsung serentak di beberapa wilayah seperti Kaimana, Yahukimo, dan Jayapura melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, aparat keamanan, dan Kantor Pos.

Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Kantor Pos setempat mulai menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada 4.044 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 28 hingga 31 Oktober 2025.

Kepala Kantor Pos Kaimana, Andit Darmawan, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan di wilayah kota dan sejumlah distrik secara serentak pada 31 Oktober, kecuali di Distrik Yamor yang dinilai kurang kondusif.

“Penyaluran dimulai sejak 28 Oktober dan akan berlangsung hingga 31 Oktober,” ujarnya di Kaimana, Kamis (30/10/2025).

Andit mengungkapkan bahwa jumlah penerima mengalami penurunan sekitar seribu KPM dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penerima yang telah beralih ke sistem rekening bank, anggota keluarga yang diangkat menjadi ASN atau PPPK, serta terdeteksinya penerima yang terlibat judi online dan pinjaman daring.

“Data penerima berkurang sekitar seribuan. Ada yang dialihkan ke rekening bank, ada juga yang keluarganya sudah menjadi PNS atau PPPK sehingga tidak lagi memenuhi syarat,” jelasnya.

Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, penyaluran bansos dilakukan melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor Pos Cabang Yahukimo. Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Distrik Dekai Kota dan melibatkan seluruh kepala distrik serta pendamping sosial dari 51 distrik dan 517 kampung.

Kepala Dinas Sosial Yahukimo, Lintikon Kenangalem, menegaskan bahwa bantuan harus disalurkan kepada penerima yang sah sesuai keputusan pemerintah daerah.

“Yang berhak terima adalah kepala distrik yang telah ditunjuk melalui SK PLT. Uang ini jangan dibawa lari tapi dibagikan kepada masyarakat di kampung masing-masing,” tegasnya.

Sementara di Jayapura, bansos disalurkan kepada ratusan warga Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, pada 28 Oktober 2025 lalu. Penyaluran tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan HUT ke-34 Kampung Skouw Yambe.

Ketua Bamuskam Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menyebut kegiatan itu sebagai wujud nyata kepedulian dan semangat persatuan di Papua.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap empat program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. #

PAPUA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). Baru-baru ini, sebanyak 25.686 warga di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 112 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III.

Penyaluran bansos tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pos Cabang Dekai, Yahukimo, dengan total dana mencapai Rp26,6 miliar yang akan disalurkan ke 51 distrik dan 517 kampung. Kepala Kantor Pos Cabang Dekai, Gad Munwo, menjelaskan bahwa teknis penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan kepala distrik karena kondisi geografis Yahukimo yang cukup menantang.

“Kami berharap para kepala distrik dapat menyalurkan bantuan ini secara tertib agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Gad Munwo di Yahukimo (29/10/2025).

Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Sosial turut mengawal proses penyaluran dana PKH dan program sembako tahap III tahun anggaran 2025. Asisten I Setda Yahukimo, Bongga Sumule, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mempercayakan Kantor Pos Dekai untuk menyalurkan bantuan ke seluruh distrik penerima manfaat.

“Kami sangat berharap bantuan ini bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan di pelosok distrik,” ujarnya.

Kabupaten Yahukimo dikenal memiliki kondisi geografis yang berat dengan 46 distrik berada di daerah pegunungan dan lereng yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, sementara 5 distrik lainnya terletak di wilayah lembah yang dapat diakses lewat jalur darat dan sungai. Meskipun memiliki medan geografis yang menantang, pemerintah tetap berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Yahukimo dapat menerima bansos secara merata melalui sinergi antarinstansi dan dukungan transportasi udara maupun darat.

Sementara itu, semangat kepedulian pemerintah pusat juga terlihat di wilayah lain. Di Kota Jayapura, ratusan warga Kampung Skouw Yambe menerima paket sembako dari Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan HUT Kampung Skouw Yambe ke-34.

Ketua Badan Musyawarah Kampung Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat adat Papua. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya bentuk bantuan sosial, tetapi juga simbol kepedulian dan gotong royong yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Deiyai, pemerintah juga menyalurkan bansos senilai Rp13 miliar melalui program PKH dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi warga setempat serta menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata di Tanah Papua.

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

“Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Keyakinan tersebut disampaikan usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pertemuan ini membahas penyempurnaan aturan turunan dari Keputusan Presiden (Kepres) yang akan menjadi dasar pelaksanaan teknis program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lembaganya siap untuk mempercepat implementasi di lapangan agar target tersebut bisa tercapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

“82,9 juta akan kami kejar akhir tahun ini,” ujar Dadan usai rapat di Kantor Kemenko Pangan.

Dadan menjelaskan, percepatan ini dimungkinkan berkat peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi makanan bergizi untuk masyarakat.

Hingga saat ini, BGN telah memiliki 13.347 SPPG aktif dan setiap hari mampu meloloskan 200 SPPG baru.

“Kan kita maunya selesai tahun ini. Jadi sekarang sudah ada 13.347 SPPG, dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG,” ujarnya.

Selain mempercepat verifikasi dapur MBG yang sudah berjalan, BGN juga berencana membangun lebih banyak fasilitas di wilayah terpencil agar distribusi manfaat program merata di seluruh Indonesia.

“Kami juga ingin membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” ucap Dadan.

Optimisme pemerintah dalam mencapai target MBG juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan MBG.

Menteri PANRB Rini menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan kunci utama keberhasilan program nasional ini.

“Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksanakan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program MBG sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.

“Kami minta waktu sedikit lagi supaya Perpres tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan makin tertata,” ujarnya.*

[w.R]

Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan distribusi, tetapi juga dari jaminan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada peserta didik.

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan Lima Prinsip Keamanan Pangan sebagai panduan utama pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Prinsip tersebut mencakup kebersihan, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan yang sempurna, penyimpanan pada suhu aman, serta penggunaan air dan bahan baku yang bersih.

Penerapan lima prinsip tersebut menjadi dasar pengawasan di setiap rantai penyediaan pangan MBG, mulai dari dapur sekolah hingga mitra penyedia bahan makanan. Melalui pendekatan ini, BGN berupaya memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak sekolah bukan hanya bergizi, tetapi juga aman dari potensi kontaminasi bakteri dan bahan kimia berbahaya.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang mengatakan BGN terus memperkuat tata kelola dan peningkatan kualitas gizi anak bangsa melalui program MBG. Dalam rangka menjaga kualitas, higienitas, dan SOP, BGN telah menutup sementara 112 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau dapur MBG.

“Kalau sudah memenuhi syarat, bisa beroperasi kembali. Tapi prinsip kami jelas, lebih baik dapur berhenti sementara dari pada membahayakan kesehatan anak-anak,” kata Nanik.

Setiap sekolah dan penyelenggara dapur umum diwajibkan mengikuti pelatihan Good Hygiene Practice (GHP) dan Good Handling Practice (GHaP) agar memahami standar operasional penyajian makanan. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga diminta melakukan inspeksi rutin serta pengambilan sampel acak untuk memastikan standar keamanan dipatuhi secara konsisten.

“Di beberapa daerah percontohan, pengawasan melibatkan laboratorium pangan untuk menguji kadar logam berat dan residu pestisida pada bahan segar,” imbuh Nanik.

Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjeani mengatakan lima prinsip keamanan pangan sebagai panduan utama bagi seluruh penerima MBG menjadi fondasi penting dalam menjaga mutu dan keamanan pangan siap saji sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan para penjamah pangan memahami pentingnya pengolahan pangan yang aman, higienis, dan bergizi,” ungkap Nindy.

Selain menjamin keamanan, penerapan prinsip BGN juga menjadi langkah preventif terhadap potensi gangguan kesehatan massal seperti keracunan makanan di sekolah. Dengan sistem pelaporan cepat dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah terus memperkuat sinergi antara tingkat pusat dan daerah guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Program MBG mulai dilaksanakan secara bertahap sejak awal Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Pemerintah menilai peningkatan gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan perbaikan gizi yang merata, diharapkan generasi muda Indonesia tumbuh dengan kualitas fisik dan intelektual yang lebih baik, sehingga mampu berkontribusi optimal terhadap pembangunan nasional di berbagai sektor.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat target penerima manfaat MBG hingga akhir 2025 mencapai lebih dari 80 juta orang. Program ini melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah berperan besar dalam penyediaan lahan, pengelolaan dapur gizi, dan distribusi makanan ke penerima manfaat. Sinergi inilah yang membuat pelaksanaan MBG di berbagai daerah berjalan efektif dan terarah. Dalam pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan mekanisme operasional sesuai dengan potensi wilayah, seperti memanfaatkan bahan pangan lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar agar manfaat program semakin meluas.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan MBG. Menurutnya, koordinasi lintas wilayah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi tanpa terkecuali, termasuk di wilayah terluar dan terpencil. Pemerintah daerah diimbau aktif menyiapkan sumber daya, baik tenaga maupun infrastruktur, agar program ini berjalan sesuai standar nasional.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menuturkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata. Melalui pembentukan ribuan dapur gizi lokal, pemerintah mampu membuka lapangan kerja dan memberdayakan pelaku usaha mikro, petani, serta nelayan sebagai penyedia bahan pangan. Dengan cara ini, program MBG tidak hanya mengatasi persoalan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Aktivitas ekonomi baru yang tumbuh di sekitar dapur gizi telah memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pasar.

Selain itu, program MBG turut mendorong tumbuhnya ekosistem rantai pasok pangan yang sehat dan efisien. Pemerintah memfasilitasi kerja sama antara SPPG dan produsen bahan makanan lokal, sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian pangan nasional yang mengedepankan pemanfaatan potensi daerah. Upaya ini juga memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan. Program MBG diperluas ke wilayah perbatasan dan daerah tertinggal dengan dukungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Langkah ini dilakukan agar seluruh warga negara, tanpa memandang lokasi geografis, memperoleh manfaat dari program nasional tersebut. Pemerintah memastikan bahwa setiap SPPG beroperasi sesuai standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Di banyak daerah, antusiasme masyarakat terhadap MBG sangat tinggi. Sekolah-sekolah, posyandu, dan lembaga pendidikan anak usia dini menjadi mitra aktif dalam pendistribusian makanan bergizi. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan yang luas, program ini semakin mengakar dan memberi dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Selain manfaat sosial, program MBG memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional. Peningkatan produksi pangan lokal dan keterlibatan UMKM di sektor pasokan bahan baku turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah memperkirakan program ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan. Dampak ekonomi yang muncul tidak hanya berasal dari aktivitas pengadaan dan distribusi, tetapi juga dari peningkatan daya beli masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi MBG.

Pemerintah juga memastikan aspek efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG. Seluruh alokasi dana diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas SPPG, pelatihan tenaga gizi, dan pengawasan kualitas makanan yang disalurkan. Dengan sistem monitoring digital, pemerintah dapat memantau pelaksanaan program secara real time dan memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.
Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi simbol kerja nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan bergizi, tetapi juga wujud komitmen membangun manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Dengan pelaksanaan yang terukur dan dukungan semua pihak, MBG menjadi salah satu langkah strategis menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan sejahtera.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Aditya Anggara )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 39 juta penerima menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian gizi dan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, tingginya angka stunting, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di sebagian wilayah Indonesia, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak dini. Capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi simbol nyata dari tekad pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Program MBG dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pola makan sehat. Melalui distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah, pesantren, dan komunitas rentan, program ini menargetkan anak-anak dan kelompok masyarakat yang selama ini paling membutuhkan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat belajar generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat dengan serapan anggaran mencapai Rp35 triliun per 28 Oktober 2025. Dadan menambahkan bahwa pemerintah optimistis mampu mengejar target hingga 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025.

Capaian 39 juta penerima ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, MBG melibatkan berbagai pihak mulai dari kementerian terkait, lembaga pendidikan, hingga kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut menjadikan program ini bukan hanya proyek pemerintah semata, tetapi gerakan nasional yang mengakar di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan petani lokal dan pelaku usaha mikro dalam penyediaan bahan pangan, MBG juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.

Dari sisi kesehatan publik, MBG menjadi strategi pencegahan yang efektif terhadap masalah gizi kronis seperti stunting dan anemia. Berdasarkan sejumlah laporan, anak-anak yang rutin menerima makanan bergizi menunjukkan peningkatan berat badan dan tinggi badan yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak. Selain itu, pengetahuan gizi yang diajarkan melalui program ini mendorong keluarga untuk menerapkan pola makan sehat di rumah. Dengan cara ini, MBG menanamkan kebiasaan baik yang berkelanjutan dan membentuk fondasi kuat bagi generasi sehat di masa depan.

Program ini juga menjadi refleksi nyata dari semangat pemerataan pembangunan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai tanpa kesehatan yang baik dan gizi yang memadai. Karena itu, MBG hadir bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa beberapa regulasi utama untuk mendukung penyelenggaraan program MBG sudah rampung. Pemerintah menargetkan pelaksanaan penuh program itu untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada awal tahun depan. Pihaknya juga mengatakan program MBG merupakan salah satu program utama pemerintah karena dampaknya luas, baik bagi peningkatan gizi masyarakat maupun sektor ekonomi.

Selain memberikan manfaat kesehatan, MBG juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memberdayakan petani dan memanfaatkan produk pangan lokal, pemerintah memastikan bahwa rantai pasok makanan bergizi berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Penggunaan bahan lokal seperti telur, ikan, sayur, dan buah dari petani sekitar menumbuhkan ekonomi desa sekaligus menjaga keberagaman pangan Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan semangat kedaulatan pangan, di mana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makan rakyatnya, tetapi juga melakukannya dengan potensi dan sumber daya sendiri.

Tidak kalah penting, keberhasilan MBG dalam menjangkau 39 juta penerima memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola program berskala besar dengan efisiensi tinggi. Transparansi distribusi, pengawasan mutu makanan, serta sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi pilar keberhasilan program ini. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, MBG menjadi contoh konkret bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan cermat dan dijalankan dengan hati dapat menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan rakyat.

Capaian ini juga membawa pesan optimisme bagi seluruh bangsa. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan bergizi dapat dijamin oleh negara, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dan berkontribusi. Anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi generasi produktif yang memajukan bangsa di masa depan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran gizi yang semakin meningkat, Indonesia perlahan namun pasti melangkah menuju masa depan tanpa kelaparan dan kekurangan gizi.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi sebuah gerakan kebangsaan. Gerakan yang menanamkan nilai kepedulian, keadilan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan 39 juta penerima yang merasakan langsung manfaatnya, MBG menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun dari perut rakyatnya, menumbuhkan harapan, memperkuat masa depan, dan membentuk generasi emas yang sehat dan berdaya saing tinggi. Ini adalah langkah besar menuju Gizi Nasional, menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat.

)* Pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas kejahatan narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa.

Hal ini dibuktikan dengan pemusnahan barang bukti narkoba senilai lebih dari Rp29 triliun yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta.

Kegiatan pemusnahan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan total barang bukti mencapai 214,84 ton berbagai jenis narkotika. Pemusnahan dilakukan secara serentak dengan pengawasan langsung dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait.

Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

“Berhasil mereka sita dan musnahkan sebanyak 214,84 ton narkoba dengan nilai setara Rp29,37 triliun. Bila barang haram ini lolos ke masyarakat, dapat merusak hingga 629 juta jiwa manusia. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga penyelamatan bangsa,” tegas Presiden.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran kepolisian yang didukung kerja sama lintas lembaga, termasuk BNN, TNI, Bea Cukai, dan Kementerian terkait.

”Polri akan terus memperkuat operasi intelijen dan pengawasan di jalur laut, udara, dan perbatasan guna menekan peredaran narkoba dari luar negeri”, jelasnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga akan diperluas ke aspek pencegahan dan rehabilitasi. Program rehabilitasi bagi pengguna akan terus diperluas agar mereka dapat kembali produktif di tengah masyarakat.

Pemusnahan narkoba bernilai triliunan rupiah ini menjadi simbol nyata ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya narkoba. Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Indonesia yang bersih, sehat, dan berdaulat.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkotika.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa cita-cita menuju Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai apabila masalah narkoba tidak ditangani secara serius. Ia menyebut, perkembangan narkotika di Indonesia kini semakin mengkhawatirkan dengan munculnya berbagai jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar dalam bentuk makanan, permen, minuman, hingga rokok elektrik.

“Masalah narkoba tidak boleh dianggap kecil karena pekerjaan rumah kita besar. Jadi mari kita tingkatkan kolaborasi di semua bidang,” ujar Suyudi.

Ia menambahkan, pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah langkah paling mulia dibandingkan pemberantasan semata.

“Lebih baik mencegah sebelum kejahatan itu terjadi,” tegasnya.

Gerakan nasional ini turut melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS) yang selama 18 tahun aktif melakukan kampanye dan edukasi publik.

Ketua Dewan Pengawas GANNAS, I Komang Koheri, menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi.

“Kami aktif melakukan sosialisasi dan membuka layanan pengaduan bagi pecandu narkoba. GANNAS siap bekerja sama dan terus mendukung program-program yang dicanangkan oleh BNN,” ujar I Komang.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa masalah narkoba bukan hanya soal hukum, tetapi juga ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

“Jika generasi muda kita terjerat narkoba, maka masa depan Indonesia akan terampas,” kata Puan.

Puan juga menekankan bahwa DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat kebijakan dan penganggaran untuk pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan narkoba. Ia menilai pembangunan sumber daya manusia unggul dan sehat merupakan fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Ini harus dilakukan dengan memperkuat edukasi, literasi digital, dan menciptakan ruang-ruang produktif bagi kreativitas anak muda. Narkoba bisa menghancurkan satu generasi, dan jika satu generasi hilang, maka hilang pula masa depan bangsa,” ujar Puan.
“Mari kita pastikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, tetapi warisan nyata bagi generasi bebas narkoba,” tutupnya.

Melalui gerakan nasional ini, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa bergerak bersama menjaga ketahanan sosial, memperkuat moral generasi muda, serta memastikan masa depan Indonesia terbebas dari ancaman narkoba.

[edRW]