Monthly Archives: Desember 2025

Oleh : Diana Utami )*

Upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh akar persoalan sosial yang selama ini menahan laju mobilitas masyarakat. Salah satu kunci penting dalam memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya memberi keterampilan, melainkan juga membuka pintu kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup.

Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar alternatif yang fleksibel, inklusif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbeda dengan sekolah formal yang memiliki kurikulum ketat dan struktur yang lebih rigid, Sekolah Rakyat dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunitas lokal.

Di banyak daerah, program ini menjadi tempat bertemunya warga mulai dari anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, hingga pekerja informal untuk memperdalam kemampuan dasar seperti membaca, berhitung, literasi digital, hingga keahlian vokasional yang sesuai dengan potensi ekonomi di wilayahnya. Fleksibilitas inilah yang menjadikan Sekolah Rakyat mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini berada di luar radar pendidikan formal, termasuk mereka yang harus bekerja sejak dini atau tinggal di daerah terpencil.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Ricco mengatakan Program Presiden Sekolah Rakyat (SR) dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan dengan memberi akses belajar bagi anak yang belum terjangkau sekolah formal sekaligus membentuk karakter dan mengubah kebiasaan negatif di lingkungan sosial.

Salah satu keunggulan dari Program Sekolah Rakyat adalah kemampuannya membangun rasa kepemilikan dan kebersamaan dalam komunitas. Banyak kelas yang diselenggarakan di balai desa, rumah warga, atau ruang publik yang tersedia, sehingga suasana belajar menjadi lebih akrab dan tidak menimbulkan tekanan. Relawan pengajar, mahasiswa, hingga praktisi lokal kerap terlibat untuk membagi ilmu dan pengalaman. Melalui sinergi antara warga, relawan, dan pemerintah, Sekolah Rakyat menjadi contoh nyata bahwa pendidikan berkualitas dapat dihadirkan tanpa harus bergantung pada struktur birokrasi yang kompleks.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), konsep Sekolah Rakyat dirancang secara holistik. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan, sembari memberdayakan ekonomi orang tua mereka. Intervensi pemerintah mencakup renovasi rumah tidak layak huni, fasilitasi keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, pemberian bantuan sosial (bansos) lengkap, hingga jaminan kesehatan.

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, dampak Sekolah Rakyat semakin jelas terlihat. Banyak kelas yang difokuskan pada keahlian yang dapat langsung diterapkan untuk meningkatkan pendapatan, seperti pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, pemasaran digital, hingga manajemen usaha mikro. Dengan bimbingan yang mudah dipahami serta pendampingan yang berkelanjutan, para peserta belajar bagaimana mengelola potensi lokal agar memiliki nilai tambah, serta memahami dasar-dasar kewirausahaan sederhana. Di beberapa daerah, alumni Sekolah Rakyat berhasil membentuk kelompok usaha bersama, memasarkan produk secara daring, hingga mengembangkan layanan jasa yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ketika kemampuan ekonomi warga meningkat, komunitas pun dapat secara mandiri memperkuat ketahanan sosial dan finansialnya.

Selain itu, Sekolah Rakyat berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta motivasi bagi mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem. Banyak anak putus sekolah dan pekerja informal merasa bahwa kesempatan mereka untuk mengubah masa depan sudah tertutup. Program ini mengembalikan optimisme bahwa proses belajar tidak mengenal batas usia maupun latar belakang sosial. Kesempatan untuk menguasai keterampilan baru, bertukar cerita, serta memperoleh dukungan moral dari pengajar dan sesama peserta menciptakan atmosfer yang penuh harapa

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Melalui dukungan anggaran, fasilitasi bahan ajar, pelatihan untuk relawan, hingga penyediaan akses terhadap teknologi, Sekolah Rakyat dapat berkembang lebih cepat dan menjangkau lebih banyak wilayah. Dalam era digital, kesenjangan akses informasi menjadi salah satu sumber kemiskinan baru. Dengan demikian, kehadiran Sekolah Rakyat yang mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulumnya akan mempercepat proses inklusi ekonomi masyarakat menuju ekosistem digital yang produktif.

Lebih jauh lagi, Sekolah Rakyat dapat menjadi medium untuk memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan. Ketika wawasan masyarakat meningkat, mereka menjadi lebih mampu mengakses program pemerintah, memahami hak dan kewajibannya, serta berkolaborasi dalam penyelesaian persoalan lokal seperti lingkungan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Pendidikan yang membangun kesadaran kolektif semacam ini pada akhirnya menciptakan komunitas yang lebih mandiri dan resilien. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif dalam menentukan arah kemajuan wilayahnya.

Dalam jangka panjang, Program Sekolah Rakyat mampu menjadi motor perubahan sosial yang efektif. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari level akar rumput, peluang untuk keluar dari jerat kemiskinan menjadi lebih terbuka. Ketika akses pendidikan semakin merata, produktivitas meningkat, dan keterampilan masyarakat berkembang, ekonomi lokal pun ikut bergerak. Keberhasilan ini pada akhirnya berdampak pada pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan keluarga, tumbuhnya usaha mikro yang lebih berdaya saing, serta terbentuknya generasi baru yang memiliki kapasitas lebih baik untuk bersaing dalam dunia kerja maupun berwirausaha.

Program Sekolah Rakyat bukan sekadar gerakan pendidikan informal, tetapi sebuah strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan membangun lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal, program ini membuka jalan menuju kehidupan yang lebih layak bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Jika diperkuat melalui kolaborasi multi-pihak dan dukungan kebijakan yang konsisten, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam upaya nasional mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

)* Pengamat Bidang Pendidikan

Oleh : Fajar Saputra )*

Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai inovasi, salah satunya program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai solusi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini berada di luar akses pendidikan formal, baik akibat faktor ekonomi, sosial, maupun geografis. Inisiatif tersebut juga dipandang sebagai upaya strategis untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh kesempatan belajar yang layak. Dengan pendekatan inklusif dan berbasis pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata transformasi pendidikan yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Pada titik inilah, pemerintah menunjukkan keberpihakan kuat terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bukti konkret hadirnya pendidikan yang inklusif bagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal. Ia menilai bahwa kehadiran program ini tidak hanya menawarkan jalur alternatif, tetapi menjadi langkah strategis dalam memperbaiki kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan ruang pemulihan sosial bagi anak-anak yang kehilangan arah dan kepercayaan diri akibat tekanan sosial maupun ekonomi. Selain itu, program ini juga dipandang sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan perluasan akses pendidikan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi bagian integral dari upaya pemerintah membangun generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global.

Berbagai pemerintah kabupaten dan kota juga menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat implementasi program tersebut. Di Gresik, Jawa Timur, Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT). Keberadaan SRT dinilai menjadi pusat pembinaan dan penguatan SDM, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung yang membutuhkan ruang belajar yang setara dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap agar inisiatif ini dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang sosial. Dengan dukungan infrastruktur dan program terpadu, Gresik berupaya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai model penguatan pendidikan berbasis inklusivitas di tingkat lokal.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Agus Jasmani, menyampaikan pandangannya bahwa program ini telah dirancang untuk menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat dari berbagai kalangan tanpa diskriminasi. Sekolah Rakyat dinilai mampu menghadirkan intervensi penting bagi anak-anak kurang mampu melalui pembelajaran yang layak dan berkualitas. Program ini memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai kebersamaan di masyarakat serta membentuk generasi muda yang unggul dan berkarakter. Dengan fungsi ganda sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi contoh konkret kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pembangunan manusia.

Transformasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat juga mencerminkan perubahan paradigma pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial. Selama ini, sebagian masyarakat menghadapi kendala besar dalam mengakses pendidikan formal, baik karena keterbatasan biaya, rendahnya literasi keluarga, maupun jarak geografis yang tidak terjangkau. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan fleksibilitas metode belajar, Sekolah Rakyat memberikan peluang baru yang lebih adaptif dan humanis. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek pengajaran akademik, tetapi juga penguatan karakter, pembangunan kepercayaan diri, serta peningkatan keterampilan hidup. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah-masalah struktural di sektor pendidikan.

Di berbagai daerah, program ini mulai membawa dampak positif yang signifikan. Banyak anak yang sebelumnya putus sekolah kini memiliki kesempatan kembali belajar dalam lingkungan yang mendukung. Para pendidik, relawan, dan tenaga sosial terlibat secara aktif dalam proses pendampingan, sehingga pendekatan pembelajarannya menjadi lebih personal dan menyentuh aspek psikososial anak. Pemerintah daerah dan pusat juga menyiapkan standar operasional serta dukungan anggaran agar kualitas penyelenggaraan tetap terjaga. Keberhasilan implementasi awal Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah memperlihatkan bahwa program ini mampu berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan formal dan kebutuhan nyata masyarakat di akar rumput. Hal ini memperkuat harapan bahwa akses pendidikan akan semakin merata dalam beberapa tahun mendatang.

Pemerintah pusat dan daerah terus memperbaiki sistem pendataan, keperluan infrastruktur, dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Upaya ini dilakukan agar Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia Indonesia. Dengan dukungan regulasi dan pendanaan yang tepat, program ini diproyeksikan mampu menyumbang peningkatan angka partisipasi sekolah serta kualitas pendidikan secara nasional. Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat akan menjadi penanda kuat bahwa negara hadir untuk menjamin hak belajar seluruh anak bangsa.

Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, kualitas pendidikan menjadi prasyarat utama yang tidak dapat ditawar. Pemerintah telah menunjukkan langkah proaktif melalui Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk intervensi sosial dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang tua, lembaga sosial, dunia usaha, hingga komunitas lokal. Melalui kolaborasi yang solid, program ini akan mampu mempercepat tercapainya pemerataan pendidikan yang menjadi fondasi lahirnya generasi masa depan yang tangguh. Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas, inklusif, dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Ekonom Pembangunan Sosial.

Jakarta — Dalam langkah strategis untuk mewujudkan sistem energi nasional yang lebih bersih dan berkelanjutan, Danantara Indonesia dan PT PLN (Persero) resmi memperkuat kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur energi berbasis sampah melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Proyek ini diposisikan sebagai jawaban atas tantangan sampah perkotaan sekaligus sebagai tulang punggung transisi energi nasional.

Komitmen ini mengemuka jelas dalam forum nasional, setelah keluarnya regulasi pendukung serta pernyataan tegas dari para pemangku kebijakan. Peluncuran proyek waste-to-energy ini dipandang sebagai momentum penting dalam agenda energi dan lingkungan pemerintahan saat ini.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa melalui Danantara, Indonesia telah berkomitmen membangun PLTSa pada 2026.

“Melalui Danantara, Indonesia sudah berkomitmen membangun PLTSa, di mana tujuh proyek direncanakan dibangun pada 2026,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah ini sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata nasional: kota-kota yang bersih dari sampah akan mampu menarik wisatawan, sekaligus memperbaiki ekosistem lingkungan kota. Ia menyebut bahwa target nasional hingga 2029 adalah membangun sebanyak 33 PLTSa yang tersebar di seluruh provinsi, terutama di daerah yang menghadapi permasalahan sampah serius.

Dari pihak Danantara, Managing Director Investment, Stefanus Ade Hadiwidjaja, optimis bahwa proyek waste-to-energy bukan sekadar proyek energi, melainkan peluang besar untuk memecahkan permasalahan lingkungan sekaligus menyediakan energi bersih dan berkelanjutan.

“Indonesia punya peluang menjaga kehidupan melalui waste-to-energy. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sendiri. Proyek ini hanya mungkin apabila ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.

Stefanus menjelaskan bahwa dalam ekosistem PLTSa, Danantara menugaskan PLN sebagai offtaker listrik yang dihasilkan pembangkit. Danantara bertindak sebagai orkestrator, memastikan proyek berjalan secara terkoordinasi.

“Tanpa solusi sistemik, kolaboratif, dan terukur, tidak akan ada keberlanjutan kehidupan ekonomi ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap memikul tanggung jawab offtake dan memastikan integrasi setiap PLTSa dengan sistem kelistrikan nasional.

“PLN mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan PLTSa. Peran kami adalah memastikan kesiapan jaringan, memberikan kepastian offtake, serta membuka ruang kerja sama dengan para pengembang,” ujarnya.

Darmawan menegaskan bahwa selain offtake, PLN juga akan menyiapkan infrastruktur transmisi dan distribusi yang andal agar listrik dari sampah dapat tersalurkan ke seluruh wilayah.

“Integrasi ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus memastikan pemanfaatan energi dari sampah dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Menurut rencana, setiap fasilitas PLTSa akan dirancang dengan kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik untuk kebutuhan puluhan ribu rumah tangga. Setiap proyek diperkirakan memerlukan investasi antara Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun.

Langkah ini juga sudah menarik minat investor, baik nasional maupun internasional. Ratusan perusahaan telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek waste-to-energy, menunjukkan bahwa inisiatif ini bukan hanya relevan dari sisi lingkungan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi dan kerja nyata dalam memperkuat ketahanan energi dan kualitas hidup masyarakat.

Dengan dukungan kuat dari pemerintah, Danantara sebagai orkestrator, serta PLN sebagai backbone offtake dan integrator sistem, proyek PLTSa ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung sistem energi nasional masa depan. Transformasi sampah kota menjadi listrik bukan lagi sekadar harapan, melainkan proyek konkret yang siap direalisasikan.*

JAKARTA — Wacana bertajuk “Reset Indonesia” kembali mengemuka di ruang publik dan media sosial, memicu respons kritis dari sejumlah tokoh nasional yang menilai narasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas serta menggerus persatuan bangsa.

Sejumlah kalangan menilai istilah tersebut sarat dengan tafsir, terlebih juga minim adanya kejelasan konsep, dan jelas sangat berisiko untuk bisa dimanfaatkan sebagai alat provokasi yang mengabaikan fondasi kebangsaan Indonesia.

Ketua Umum Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menegaskan bahwa gagasan “Reset Indonesia” berpotensi mengancam pondasi persatuan nasional yang dirawat sejak awal pendirian republik.

“Pasalnya “Reset” kerap dimaknai sebagai dorongan perubahan radikal tanpa pijakan nilai, arah, serta parameter tujuan yang jelas, sehingga berisiko memicu instabilitas dan disintegrasi,” katanya.

Gus Wal juga bahwa menilai sejarah nasional telah memberi pelajaran bahwa perubahan ekstrem tanpa konsensus hanya melahirkan konflik dan polarisasi. Ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap munculnya narasi yang dinilai justru mengesampingkan nilai luhur Pancasila dan konsensus nasional.

“Indonesia bukan sekadar negara administratif, melainkan rumah bersama yang berdiri di atas Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai agama, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Gus Wal menekankan prinsip Hubbul Wathon Minal Iman sebagai landasan teologis dan historis dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Hubbul Wathon Minal Iman bukan sekadar jargon, melainkan landasan yang terbukti mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman,” ujarnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menekankan bahwa persatuan merupakan nilai fundamental yang tidak dapat dikorbankan.

“Persatuan yang mengikat kita menjadi sebuah bangsa yang utuh dan diakui, tidak boleh dicederai,” ucap Erick.

Ia menegaskan bahwa persatuan tidak sepatutnya dikalahkan oleh kepentingan sementara seperti ambisi kekuasaan.

“Say no to politik pecah belah di bumi Indonesia,” tuturnya, sambil mengingatkan bahwa banyak bangsa lain justru belajar dari fondasi kebangsaan Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani turut mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan menjaga persatuan nasional. Bahwa pembangunan bangsa harus dilakukan bersama dan tidak boleh mengorbankan persatuan.

“Mari jaga persatuan dan persatuan bangsa bersama-sama, jangan kita terpecah belah,” pinta Puan. (*)

JAKARTA — Gerakan simbolik bertajuk “Indonesia Reset” kian marak disuarakan melalui media sosial dan ruang-ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran sejumlah tokoh nasional terkait potensi pengaburan kepentingan nasional.

Narasi tersebut dinilai tidak sekadar menjadi ekspresi kritik semata, tetapi di balik hal itu sangat berisiko untuk dimanfaatkan sebagai alat provokasi yang jelas mengancam persatuan dan stabilitas bangsa.

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menilai gagasan “Reset Indonesia” memiliki muatan risiko serius terhadap fondasi kebangsaan. Istilah ini sarat kepentingan asing dan kerap digunakan sebagai slogan dalam aksi protes tanpa kerangka konsep yang jelas.

“Reset” sering ditafsirkan sebagai dorongan perubahan radikal terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial, tanpa mempertimbangkan dampak instabilitas dan potensi disintegrasi,” jelas Gus Wal.

Gus Wal menegaskan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan perubahan ekstrem tanpa pijakan nilai dan konsensus nasional justru membuka ruang konflik horizontal.

“Indonesia bukan sekadar negara administratif, melainkan rumah bersama yang dibangun di atas Pondasi Pancasila, UUD 1945, nilai nilai agama yang ada Indonesia dan semangat kebangsaan Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Ia juga menekankan prinsip Hubbul Wathon Minal Iman sebagai benteng moral bangsa.

“Hubbul Wathon Minal Iman bukan sekadar jargon, melainkan landasan teologis dan historis yang telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya,” jelasnya.

Peringatan serupa juga disampaikan Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU, Arya Eka Bimantara yang menilai bahwa slogan “Reset Indonesia” berpotensi disalahgunakan oleh kelompok ekstrem atau separatis untuk menggerus fondasi negara.

“Indonesia bukan sekadar negara administratif, melainkan rumah bersama yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai agama, Pancasila, dan semangat kebangsaan,” ujar Arya.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, mengingatkan adanya perubahan pola intervensi asing dalam menghadapi kebangkitan Indonesia. Rekayasa opini dan manipulasi persepsi dinilai menjadi instrumen utama untuk menciptakan jarak antara masyarakat dan pemerintah.

”Jika ini dibiarkan, akan mengganggu kemajuan dan kemakmuran Indonesia,” ungkap Addin. (*)

Oleh : Deka Prasetya )*

Narasi “Reset Indonesia” kembali menguat di ruang publik dan media sosial, menuntut perhatian serius dari masyarakat luas. Perbincangan tersebut berkembang cepat, didorong oleh tagar digital, diskusi daring, serta gelombang mobilisasi opini yang memosisikan gagasan reset sebagai jawaban atas beragam persoalan bangsa. Namun di balik kemasan perubahan, narasi tersebut membuka ruang provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan persatuan sosial.

Sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa stabilitas nasional tetap menjadi prasyarat yang utama demi proses keberlanjutan pembangunan bangsa. Karena tanpa adanya ketertiban umum dan iklim sosial yang kondusif itu, maka sudah barang tentu agenda kesejahteraan yang seharusnya bisa berjalan dengan lancar akan menjadi terganggu.

Dalam konteks tersebut, seruan kewaspadaan muncul agar masyarakat tidak terseret arus agitasi politik yang memanfaatkan ketidakpuasan publik. Ruang demokrasi konstitusional telah menyediakan mekanisme penyaluran aspirasi yang sah, sehingga dorongan perubahan tidak perlu mengambil jalur konflik.

Kekhawatiran semakin menguat setelah gelombang demonstrasi pada Agustus–September 2025 memunculkan berbagai istilah emosional seperti “Indonesia Gelap” dan “Indonesia Cemas”, termasuk juga salah satunya adalah isu “Reset Indonesia”.

Pengamat sosial politik menilai konstruksi bahasa semacam itu tidak selalu mencerminkan realitas objektif, namun efektif membangun persepsi krisis. Pada fase tersebut, penyebaran hoaks dan potongan informasi tanpa verifikasi mengisi lini masa digital, memperlebar jarak antarwarga dan memicu kecurigaan horizontal.

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, melihat “Reset Indonesia” sebagai wacana bermuatan kepentingan yang sejatinya belum memiliki definisi dan arah yang jelas. Menurutnya, penyebutan reset sering diartikan sebagai tuntutan perubahan radikal pada sistem politik, ekonomi, dan sosial tanpa kalkulasi risiko disintegrasi. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa perubahan yang berjalan tanpa konsensus nilai berulang kali memicu konflik dan polarisasi.

Gus Wal menempatkan Indonesia sebagai rumah bersama yang berdiri di atas fondasi Pancasila, UUD 1945, nilai agama, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dari perspektif tersebut, PNIB mengedepankan paham Hubbul Wathon Minal Iman sebagai landasan etis menjaga keutuhan nasional. Prinsip ini yang berakar kuat dalam tradisi Islam Nusantara, telah terbukti mampu menopang persatuan lintas agama, suku, dan budaya, sekaligus juga menjadi benteng dalam menghadapi radikalisme, terorisme, dan separatisme.

Pandangan serupa disampaikan juga oleh Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU, Arya Eka Bimantara bahwa penggunaan istilah reset sebagai slogan aksi tersebut kerap kali dapat mengaburkan perbedaan antara kritik konstruktif yang sebenarnya merupakan hal bagus, dan ajakan perubahan ekstrem secara radikal. Terlebih, sejatinya Indonesia telah membangun mekanisme reformasi konstitusional sendiri melalui adanya amandemen, legislasi, serta partisipasi publik. Apabila terdapat upaya untuk mengabaikan koridor tersebut dan justru mendorong terjadinya lompatan yang radikal, maka jelas hal itu justru semakin berisiko dalam menciptakan kekacauan sosial.

Arya menegaskan Pancasila, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan agama sebagai sumber moral publik tanpa memaksakan bentuk negara agama atau negara sekuler. Konsensus pendiri bangsa tersebut menjaga keseimbangan antara kebebasan berkeyakinan dan harmoni sosial.

Survei nasional menunjukkan bahwa mayoritas warga di Indonesia mengutamakan terjaganya stabilitas, keamanan, dan kesinambungan pembangunan ketimbang terjadinya perubahan secara ekstrem dan radikal yang tidak sama sekali tidak terukur hasilnya seperti itu.

Fakta sosial tersebut jelas semakin memperkuat perihal argumen bahwa kewaspadaan publik menjadi hal yang sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat, utamanya dalam menghadapi berbagai gejolak dan dinamika yang terjadi.

Dimensi lain terkait dengan seruan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kewaspadaan datang dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin. Addin yang menilai bahwa setiap fase kebangkitan ekonomi Indonesia memang kerap beriringan dengan adanya upaya dari pihak eksternal untuk mencoba melemahkan kepercayaan publik.

Pada masa lalu, intervensi asing sering berjalan melalui pendanaan organisasi lokal. Pola tersebut kini bergeser menuju rekayasa opini, manipulasi persepsi, dan pembenturan masyarakat dengan pemerintah melalui ruang digital. Strategi semacam itu dinilai efektif menciptakan instabilitas tanpa keterlibatan langsung.

Menurut Addin, pembentukan salah paham kebijakan dan eksploitasi emosi publik melalui media sosial berpotensi menghambat kemajuan nasional. Bila dibiarkan, dinamika tersebut dapat mengganggu iklim investasi, kepercayaan domestik, serta ketahanan sosial. Indonesia yang tengah bergerak menuju kemandirian ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam membutuhkan konsistensi kebijakan, bukan guncangan persepsi.

Keseluruhan pandangan tersebut menegaskan satu benang merah: masyarakat perlu memilah antara kritik untuk perbaikan dan provokasi berkedok perubahan. Waspada tidak berarti menutup ruang dialog, melainkan memperkuat nalar kritis, verifikasi informasi, dan komitmen pada jalur konstitusional.

Menjaga persatuan nasional menjadi tanggung jawab kolektif agar perbedaan aspirasi tidak berubah menjadi titik api perpecahan. Dalam iklim demikian, Indonesia dapat terus melangkah maju tanpa terperosok ke jurang instabilitas akibat narasi yang menyesatkan.

)* Penulis adalah pengamat sosial

Oleh: Wilson Gumilar )*

Wacana bertajuk Reset Indonesia yang belakangan ini muncul di ruang digital dan diskursus publik, kemunculan gerakan semakin mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan bagi seluruh masyarakat agar bisa bersama-sama memperkuat stabilitas nasional dari berbagai bentuk provokasi simbolik, seperti itu.

Narasi tersebut kerap dibungkus sebagai seruan yang seolah-olah mampu mendatangkan sebuah perubahan, namun di balik gaung slogan itu justru sering tersimpan adanya potensi gangguan terhadap ketertiban umum, persatuan bangsa, dan arah pembangunan bangsa secara jangka panjang.

Stabilitas nasional selama ini menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi, keamanan sosial, dan konsolidasi demokrasi. Tanpa adanya suasana yang kondusif, maka agenda pembangunan yang seharusnya bisa berjalan dengan lancar akan berisiko tersendat, bukan hanya itu namun investasi juga melemah, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin tergerus.

Atas dasar tersebut, berbagai elemen masyarakat sipil dan tokoh kebangsaan mengingatkan terkait bagaimana pentingnya untuk senantiasa memperkuat kewaspadaan terhadap gerakan simbolik yang tidak memiliki arah, definisi, serta kerangka konstitusional yang jelas, seperti halnya Indonesia Reset itu.

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho, memandang bahwa Indonesia Reset sebagai sebuah slogan yang berpotensi untuk semakin mengaburkan kepentingan nasional.

Gagasan tersebut dinilai membawa muatan kepentingan asing serta kerap digunakan dalam aksi protes dan diskusi publik tanpa pijakan konsep yang bertanggung jawab sama sekali. Dorongan perubahan yang dibungkus dengan kata reset sering dimaknai sebagai sebuah tuntutan perombakan radikal pada sistem politik, ekonomi, dan sosial, padahal sejarah nasional bangsa menunjukkan bahwa perubahan ekstrem tanpa konsensus nasional justru akan dapat memicu terjadinya sebuah konflik horizontal dan polarisasi sosial di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, bahwa adanya gerakan ‘reset’ tersebut bukanlah sebuah solusi, namun justru merupakan hal yang kontradiktif dari keberlanjutan pembangunan bangsa selama ini. Bukan hanya itu, namun isu provokasi tersebut juga sejatinya hanya merupakan aksi protes yang tidak dilengkapi dengan pijakan konsep apapun.

Pandangan tersebut berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia berdiri sebagai rumah besar dengan fondasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai agama, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Gus Wal menekankan bahwa fondasi tersebut bukan sekadar simbol, melainkan hasil konsensus luhur para pendiri bangsa yang terbukti menjaga persatuan di tengah keragaman. Atas dasar itu, PNIB menempatkan prinsip Hubbul Wathon Minal Iman sebagai kerangka etis dalam membaca dinamika kebangsaan, sekaligus sebagai benteng menghadapi radikalisme, separatisme, dan ideologi transnasional yang kerap menunggangi isu perubahan sistem.

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU, Arya Eka Bimantara, menyampaikan sikap serupa dengan menilai bahwa penggunaan tagar Reset Indonesia berisiko disalahgunakan kelompok ekstrem.

Istilah tersebut sering beredar sebagai slogan populer tanpa arah kebijakan yang terukur, sehingga membuka ruang tafsir bebas yang rawan ditarik ke agenda destruktif. Arya menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar entitas administratif, melainkan ruang hidup bersama yang disatukan oleh nilai agama, Pancasila, dan konsensus kebangsaan sejak kemerdekaan.

Arya juga menyoroti kecenderungan sebagian kelompok mengabaikan mekanisme reformasi konstitusional yang telah tersedia. Saluran amandemen, legislasi, pengawasan publik, dan partisipasi demokratis sejatinya memberikan ruang koreksi yang sah dan berkelanjutan.

Dorongan reset total justru berisiko menimbulkan kekacauan sosial serta merusak kepercayaan terhadap sistem yang sudah disepakati bersama. Survei nasional bahkan menunjukkan kecenderungan masyarakat lebih mengutamakan stabilitas, keamanan, dan kesinambungan pembangunan dibanding perubahan radikal tanpa peta jalan yang jelas.

Di sisi lain, Indonesia sedang berada pada fase kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Momentum tersebut membutuhkan stabilitas politik dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, mengingatkan bahwa setiap fase kebangkitan nasional kerap dibarengi upaya eksternal untuk menghambat kemajuan. Sejarah negara berkembang memperlihatkan pola intervensi asing yang semakin halus, mulai dari pendanaan organisasi hingga rekayasa opini publik.

Addin menjelaskan bahwa pola lama intervensi langsung kini bergeser menjadi manipulasi persepsi melalui media sosial dan ruang digital. Upaya membenturkan masyarakat dengan pemerintah, membangun salah paham terhadap kebijakan negara, serta mengobarkan kemarahan publik menjadi instrumen utama menciptakan instabilitas sosial. Strategi tersebut bekerja tanpa kehadiran fisik aktor asing, cukup dengan mengeksploitasi dinamika internal bangsa.

Dalam konteks tersebut, penguatan stabilitas nasional bukan berarti membungkam kritik, melainkan memastikan setiap aspirasi disalurkan melalui jalur konstitusional dan demokratis. Perbedaan pendapat tetap memiliki ruang, namun tidak boleh berubah menjadi provokasi yang mengorbankan persatuan dan kepentingan nasional. Penolakan terhadap gerakan simbolik Reset Indonesia menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab kebangsaan.

Stabilitas, persatuan, dan kesadaran sejarah merupakan modal utama menghadapi tantangan global. Menolak provokasi bukan berarti anti perubahan, melainkan memastikan perubahan berlangsung terarah, inklusif, dan berpijak pada nilai luhur bangsa. Tanpa fondasi tersebut, slogan perubahan hanya akan menjadi gema kosong yang merugikan masa depan Indonesia. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai bagian dari strategi investasi publik-swasta untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui inisiatif Danantara, Indonesia bersiap membangun tujuh proyek PLTSa mulai 2026, yang diproyeksikan membuka peluang ekonomi baru, termasuk penciptaan lapangan kerja hijau dan pertumbuhan sektor penunjang.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PLTSa menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mempercepat transformasi energi sekaligus menjawab permasalahan sampah di daerah urban dan destinasi wisata. Ia menuturkan Indonesia telah berkomitmen untuk membangun PLTSa secara bertahap, sejalan dengan rencana pembangunan tujuh pembangkit pada 2026.

“Melalui Danantara, Indonesia sudah berkomitmen membangun PLTSa, di mana tujuh proyek direncanakan dibangun pada 2026,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan PLTSa memiliki dampak ekonomi yang melampaui sektor energi, termasuk peningkatan kualitas ekosistem pariwisata nasional. Menurutnya, kota yang bersih dan terbebas dari timbunan sampah akan meningkatkan daya saing destinasi wisata, terutama daerah yang bergantung pada pendapatan sektor pariwisata.

Airlangga menambahkan bahwa agenda ini juga merupakan implementasi langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan pembangunan PLTSa di seluruh provinsi dalam beberapa tahun ke depan. Ia menilai target tersebut menjadi sinyal kuat komitmen negara dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah modern yang terintegrasi dengan penyediaan energi bersih.

“Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2029, sebanyak 33 PLTSa sudah terbangun dan tersebar di berbagai provinsi Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki permasalahan sampah,” ujarnya.

Dari sisi investasi, Danantara menempatkan proyek waste-to-energy sebagai peluang strategis yang menggabungkan kepentingan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau. Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menilai PLTSa merupakan solusi lingkungan jangka panjang sekaligus sumber energi terbarukan yang penting bagi masa depan Indonesia.

“Indonesia punya peluang menjaga kehidupan melalui waste-to-energy. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sendiri. Proyek ini hanya mungkin apabila ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Stefanus.

Di sisi hilir, kesiapan infrastruktur kelistrikan menjadi faktor utama agar proyek PLTSa dapat beroperasi optimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa PLN telah menyiapkan langkah-langkah teknis dan operasional untuk mendukung program nasional tersebut. Ia menegaskan PLN siap menjadi offtaker sekaligus memastikan integrasi listrik dari PLTSa ke dalam jaringan nasional berjalan lancar.

“PLN mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan PLTSa. Peran kami adalah memastikan kesiapan jaringan, memberikan kepastian offtake, serta membuka ruang kerja sama dengan para pengembang,” kata Darmawan.

Ia menuturkan PLN juga memperkuat sistem kelistrikan di wilayah-wilayah prioritas pembangunan PLTSa dengan mempersiapkan infrastruktur transmisi dan distribusi yang andal.

“Integrasi ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus memastikan pemanfaatan energi dari sampah dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan BUMN, proyek PLTSa Danantara diharapkan menjadi model investasi publik-swasta yang efektif dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan rantai ekonomi baru di tingkat daerah. Pemerintah optimistis program ini akan mempercepat transformasi sektor energi, menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, dan mewujudkan kota-kota yang lebih bersih dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Oleh : Nimas Ayu )*

Pemerintah pusat memastikan langkah cepat dan terkoordinasi dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem dan dampak Siklon Tropis Senyar menjadi ujian bagi kesiapsiagaan nasional dalam melindungi masyarakat. Melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto, seluruh sumber daya nasional digerakkan untuk mempercepat tahapan tanggap darurat sekaligus menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa perintah Presiden digunakan sebagai dasar mobilisasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Pernyataan Pratikno mengenai pengerahan kekuatan nasional untuk meringankan beban masyarakat disampaikan dalam bentuk bahwa seluruh kekuatan nasional diminta untuk dikerahkan dalam tahapan tanggap darurat guna meringankan beban warga.

Pratikno juga menyatakan bahwa kementerian serta lembaga terkait sudah berada di lokasi untuk mempercepat pemulihan layanan publik dan akses vital. Pernyataan bahwa seluruh kementerian dan lembaga berusaha keras semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat disampaikan dalam bentuk bahwa upaya keras tersebut sedang dijalankan bersama pemda, TNI, dan Polri. Selain itu, kunjungan bersama Kepala BNPB ke sejumlah wilayah menjadi momentum penting memperkuat koordinasi terpadu.

Dalam rapat lanjutan di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Pratikno kembali menekankan percepatan penanganan darurat. Ungkapan bahwa seluruh kekuatan nasional harus ditambahkan untuk mempercepat evakuasi, logistik, perlindungan pengungsi, tenaga kesehatan, serta pemulihan infrastruktur, disampaikan dalam bentuk bahwa langkah-langkah tersebut diperintahkan untuk segera diterapkan. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan distribusi bantuan terus mengalir, sebagaimana dilaporkan pihak terkait.

Pratikno menegaskan bahwa skenario rehabilitasi dan rekonstruksi telah disiapkan paralel dengan upaya tanggap darurat. Kalimat bahwa skenario tahap rehabilitasi dan rekonstruksi disiagakan meskipun fokus utama tetap pada darurat bencana, menjadi pijakan bahwa pemerintah bergerak dalam dua jalur sekaligus: penanganan cepat dan pemulihan jangka panjang. Penyediaan hunian sementara menjadi prioritas, sebagaimana disampaikan Menko PMK dalam bentuk bahwa percepatan hunian sementara perlu dilakukan sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Apresiasi kepada aparat dan relawan disampaikan Pratikno dalam bentuk bahwa kerja keras personel TNI, Polri, dan pemerintah daerah diapresiasi tinggi atas upaya mereka membangun hunian sementara serta menangani situasi di lapangan. Dalam konteks sinergi, pernyataan bahwa sumber daya harus dikerahkan dan koordinasi harus terjaga di lapangan disampaikan dalam bentuk bahwa dukungan penuh terhadap sinergi lintas sektor diberikan pemerintah.

Di tengah penanganan berbagai tantangan, terutama sulitnya pengerahan alat berat akibat kondisi medan, ditegaskan bahwa kendala tersebut tidak menghalangi komitmen negara untuk terus membantu masyarakat terdampak. Pada kesempatan yang sama, Pratikno menggarisbawahi pentingnya pembelajaran dari bencana ini untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional di masa mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum turut menjalankan tugas strategis melalui percepatan pembukaan akses jalan di sejumlah wilayah terdampak. Penegasan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengenai prioritas utama pembukaan akses jalan disampaikan dalam bentuk bahwa pembukaan akses tersebut dianggap paling utama agar bantuan tidak terlambat masuk. Instruksi untuk menarik alat berat dari proyek reguler dan mengalihkan ke titik-titik bencana juga disampaikan dalam bentuk bahwa perintah pengalihan alat berat dari proyek reguler telah diberikan, bahkan dengan penekanan bahwa kepatuhan menjadi keharusan.

Pengerahan alat berat dinilai vital agar daerah terisolasi dapat segera terhubung kembali dan potensi gangguan sosial dapat dicegah. Dody juga menyampaikan bahwa tanpa akses terbuka, bantuan sandang, pangan, dan air bersih akan terlambat, sehingga penanganan akses menjadi fokus tim di lapangan. Pernyataan mengenai kunjungan yang belum dijadwalkan agar tidak mengganggu konsentrasi petugas di lapangan disampaikan dalam bentuk bahwa keputusan untuk menunda kunjungan dilakukan demi menjaga fokus tim.

Kepala BNPB, Suharyanto, memprioritaskan tiga fokus utama penanganan: pencarian korban hilang, pemulihan komunikasi, dan percepatan distribusi logistik. Pernyataan mengenai fokus pencarian di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan disampaikan dalam bentuk bahwa wilayah-wilayah tersebut dijadikan fokus operasi SAR. Selain itu, instruksi agar operasi SAR dilaksanakan 24 jam penuh ditunjukkan dalam bentuk bahwa operasi tanpa henti diminta untuk dijalankan dengan Basarnas sebagai pemimpin.

BNPB juga memaksimalkan jalur udara dan laut untuk distribusi bantuan, terutama di daerah yang masih terisolasi. Tiga helikopter, kapal laut, 28 unit starlink, dan 33 genset telah disiapkan untuk menunjang pemulihan komunikasi dan logistik. Di Aceh, laporan bahwa lima kabupaten sudah dapat diakses kembali digunakan sebagai dasar percepatan distribusi bantuan berupa sembako dan kain sarung.

Pendekatan terpadu antara pusat, daerah, TNI, Polri, relawan, serta lembaga teknis lain memperlihatkan bahwa negara hadir penuh dalam kondisi darurat ini. Pemerintah bahkan telah menyiapkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat sebagai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.

Komitmen negara dalam menghadapi bencana ini menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan masyarakat menjadi prioritas utama. Dengan koordinasi lintas sektor, pengerahan alat besar-besaran, serta penyiapan pemulihan jangka panjang, pemerintah memastikan bahwa masyarakat Sumatera dapat bangkit kembali dan hidup lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa depan.

)* Pengamat Sosial

Oleh: Bara Winatha*)

Bencana banjir dan longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Pulau Sumatera—terutama Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat—telah memicu gelombang solidaritas dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat, kolaborasi lintas instansi, lintas wilayah, dan lintas komunitas menjadi bukti nyata bahwa nilai kemanusiaan tetap menjadi pondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Berbagai daerah bergerak serentak mengirimkan bantuan, tenaga, hingga dukungan logistik, memperlihatkan bahwa kepedulian tidak pernah mengenal batas administratif. Kesadaran kolektif inilah yang mendorong percepatan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa masyarakat Jawa Timur menitipkan kepedulian dan semangat kemanusiaan kepada saudara sebangsa di Sumatera. Ia memperlihatkan bahwa solidaritas antardaerah merupakan komitmen moral untuk saling menguatkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp5 miliar yang dikemas dalam program Jawa Timur Peduli, berisi permakanan, obat-obatan, sandang, serta perlengkapan kebersihan pascabencana. Sebagian bantuan telah tiba melalui jalur darat menggunakan truk logistik BPBD Jatim, sementara kloter kedua tengah disiapkan melalui Gudang BPBD Sidoarjo dengan total muatan sekitar 15 ton.

Pemerintah Jawa Timur juga memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri untuk memastikan seluruh distribusi berjalan cepat dan tepat sasaran. Beberapa bantuan mendesak dikirim melalui pesawat Hercules TNI AU, sementara logistik besar dan tahan lama diberangkatkan menggunakan KRI dari Koarmada II Surabaya menuju sejumlah pelabuhan di Sumatera. Khofifah menegaskan kesiapan Jatim mengirimkan relawan kesehatan serta tim evakuasi yang dapat diberangkatkan kapan pun, mengingat kondisi akses jalan di beberapa titik masih terhambat oleh longsor dan banjir. Dari perspektif kebencanaan, kesiapan relawan dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor strategis dalam menentukan kecepatan penyelamatan serta pemulihan awal di daerah terdampak.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menegaskan komitmen solidaritasnya. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa bantuan keuangan tanggap darurat senilai Rp1,5 miliar diberikan sebagai bentuk empati bagi warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut disalurkan masing-masing Rp500 juta melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Tanggap Darurat, sehingga pemerintah daerah penerima dapat langsung memanfaatkannya untuk kebutuhan taktis seperti penyediaan logistik, penanganan medis, hingga rehabilitasi infrastruktur dasar yang terdampak. Penyaluran bantuan keuangan ini menjadi elemen penting dalam respons kebencanaan, sebab kebutuhan di lapangan sering kali bergerak dinamis dan membutuhkan fleksibilitas anggaran.

Andi Sudirman menekankan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan selalu menunjukkan simpati terhadap sesama, terutama ketika bencana hidrometeorologi mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Dengan bantuan yang dikirim secara langsung ke pemerintah daerah di Sumatera, percepatan penanganan darurat dapat dilakukan tanpa hambatan prosedural yang sering kali menyita waktu. Kehadiran bantuan lintas daerah seperti dari Sulsel memperlihatkan bahwa tanggung jawab kemanusiaan bukan hanya beban daerah terdampak, tetapi menjadi urusan bersama seluruh elemen bangsa. Di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim, pola kolaborasi semacam ini menjadi sangat relevan dalam memastikan resiliensi nasional.

Langkah serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirimkan merupakan wujud gotong royong dan kepedulian warga Jakarta terhadap masyarakat di Sumatera. Bantuan dilepas dari Markas Komando Lintas Laut Militer, Jakarta Utara, dan dikirim menggunakan tiga Kapal Perang Republik Indonesia: KRI Dr. Soeharso, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Bantuan mencakup kebutuhan dasar seperti sembako, sandang, selimut, kasur lipat, perlengkapan keluarga, hingga tandon air bersih—seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan mendesak para penyintas. Pengiriman bantuan melalui moda laut berskala besar menunjukkan bahwa Pemprov DKI memahami tingkat kerusakan akses darat di wilayah terdampak yang memerlukan alternatif distribusi berkapasitas tinggi.

Tampak jelas bahwa solidaritas lintas daerah merupakan modal sosial yang sangat kuat. Apresiasi yang diberikan kepada seluruh instansi yang terlibat tidak sekadar lahir sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai dorongan moral agar semangat gotong royong terus dipelihara. Bencana besar di Sumatera telah menguji kesiapsiagaan nasional, namun sekaligus memperlihatkan bahwa daerah-daerah lain mampu tampil sebagai garda pendukung yang responsif. Selain itu, literasi kebencanaan di tingkat pemerintahan daerah menunjukkan perkembangan positif.

Apresiasi juga layak diberikan kepada seluruh relawan, tenaga medis, petugas TNI-Polri, BPBD, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan. Tanpa dukungan mereka, berbagai bantuan dari pemerintah daerah tidak akan sampai ke tangan warga secara efisien. Kerja-kerja teknis seperti penyortiran logistik, pemetaan daerah terdampak, hingga layanan kesehatan lapangan merupakan bagian penting dari rantai penanganan bencana yang jarang terlihat tetapi sangat menentukan hasil akhir.

Solidaritas nasional yang tercermin dalam bencana di Sumatera ini diharapkan menjadi contoh bagi penanganan bencana di masa mendatang. Melalui pengalaman ini, masyarakat Indonesia telah membuktikan semangat gotong royong tetap hidup dan menjadi modal untuk menjaga ketahanan bangsa di tengah situasi krisis. Dengan demikian, apresiasi terhadap solidaritas lintas instansi yang membantu penanganan korban bencana di Sumatera merupakan bentuk penghormatan, penguatan nilai kemanusiaan, dan persatuan nasional. Ketika daerah-daerah saling menopang dalam masa sulit, Indonesia menunjukkan identitas terbaiknya sebagai bangsa yang peduli, tangguh, dan siap bangkit bersama menghadapi berbagai tantangan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.