Monthly Archives: Desember 2025

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana dengan mendorong transisi penanganan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan paling mendesak, seperti air bersih, listrik, layanan kesehatan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, BUMN, serta relawan di Kantor Gubernur Aceh.

“Saya datang ke sini untuk memastikan prioritasnya jelas. Banyak masalah yang harus dipecahkan, tetapi kita harus menengahkan mana yang paling utama,” ujar Pratikno.

Menurutnya, sejumlah layanan dasar masih menghadapi kendala, mulai dari rumah sakit yang belum beroperasi optimal, warga yang belum bisa kembali membersihkan rumah, hingga gangguan operasional SPBU dan konektivitas wilayah.

“Ini bukan hanya soal jaringan, tapi juga air bersih, listrik, dan fasilitas publik agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” katanya.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada percepatan pencairan anggaran. Pratikno menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai proses pencairan dana kedaruratan, termasuk bantuan bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat.

“Nanti akan kami kawal percepatan bantuan biaya hidup dan perbaikan rumah, termasuk untuk sawah dan kebun yang rusak,” tegasnya.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi lokal menjadi perhatian utama. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mendorong UMKM kembali bergerak.

“Kalau peredaran uang di masyarakat naik, demand akan tumbuh. Tapi kita juga harus memikirkan supply side-nya. UMKM harus bergerak lagi,” jelas Pratikno.

Dari sisi konektivitas, Telkomsel mencatat lebih dari 90 persen jaringan di Aceh telah kembali beroperasi.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, mengatakan pemulihan dilakukan dengan mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan layanan.

“Jaringan bukan sekadar infrastruktur. Di balik setiap site yang kembali aktif, ada harapan masyarakat untuk kembali beraktivitas,” ujarnya.

Di tengah proses pemulihan, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi provokasi.

Akademisi sekaligus pemerhati sosial Aceh, Wiratmadinata, mengingatkan agar warga tidak terpengaruh agenda politik tertentu.

“Saat ini ada usaha dari kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan kerawanan psikologis warga korban bencana,” katanya.

Ia mengajak masyarakat tetap tenang, bersatu, dan memprioritaskan pemulihan demi menjaga kedamaian dan keberlanjutan Aceh. ****

JAKARTA – Pemerintah terus menguatkan agenda pemulihan Aceh pascabanjir dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus meninjau pemulihan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama seluruh ekosistem digital nasional sebagai bentuk gotong royong lintas sektor.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bertujuan mendampingi masyarakat secara langsung dalam proses pemulihan.

“Proses pemulihan kita harus lakukan bersama-sama. Kemkomdigi bersama-sama seluruh ekosistem, mitra-mitra kami, hari ini hadir, memeriksa, mengecek langsung di lokasi, dan membawa bantuan bagi keluarga, saudara-saudari kita yang ada di Aceh,” ujar Meutya.

Rombongan tersebut melibatkan Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart, APJII, Asperindo, serta pimpinan RRI, TVRI, dan LKBN Antara.

Bantuan logistik yang disalurkan meliputi 118 tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter, obat-obatan, pakaian, perlengkapan ibadah, tenda dengan fasilitas MCK, kelambu, sumur bor, hingga alat berat untuk pembersihan wilayah terdampak.

Terkait konektivitas, Meutya menyampaikan pemulihan jaringan di Aceh telah melampaui 95 persen, meski masih menghadapi kendala di beberapa wilayah.

“Kami mengakui masih ada pekerjaan rumah di Benar Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues yang tingkat pemulihannya masih berkisar 60 hingga 80 persen, bergantung pada pasokan listrik,” jelasnya.

Dari sisi pemenuhan air bersih, PT Pertamina (Persero) melakukan pemulihan 12 sumur warga serta perbaikan fasilitas sanitasi air di sejumlah pusat layanan kesehatan di Aceh Tamiang.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menekankan pentingnya air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Sampai saat ini masih banyak warga yang kesulitan memperoleh air layak konsumsi untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Karena itu, kami secara bertahap melakukan pengaktifan kembali sumur warga agar akses air bersih dapat lebih mudah dijangkau,” ujarnya.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap provokasi.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan agar simbol separatis tidak dinormalisasi di ruang publik.

“Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi,” katanya. Ia menambahkan jika simbol separatis dibiarkan bisa memicu efek domino.

“Jika dibiarkan, ini bisa memicu efek domino, eskalasi simbolik, dan membuka ruang kebangkitan narasi konflik lama.”

Ali menegaskan bahwa ancaman separatisme kini kerap muncul melalui simbol dan narasi, termasuk provokasi di ruang digital, sehingga kewaspadaan bersama dinilai penting demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemulihan Aceh. ***

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi nasional melalui pembangunan smelter sebagai fondasi kedaulatan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini dinilai strategis meski membutuhkan waktu dan kesabaran, karena manfaat nilai tambah, penguatan industri, serta penyerapan sumber daya manusia (SDM) lokal diyakini akan dirasakan secara berkelanjutan oleh daerah dan nasional.

Ekonom Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Iwan Harsono, menilai langkah pemerintah mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter merupakan kebijakan yang tepat dan tidak bisa ditawar. Menurutnya, dampak perlambatan ekonomi jangka pendek merupakan konsekuensi yang wajar dalam proses transformasi struktural ekonomi nasional.

“Pemerintah dan masyarakat perlu bersabar. Smelter harus tuntas terlebih dahulu. Begitu beroperasi, nilai tambah tambang yang mengalir ke daerah akan jauh lebih besar,” terangnya. Ia menegaskan bahwa smelter adalah harga mati demi memastikan kekayaan alam Indonesia tidak terus diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah untuk kepentingan nasional.

Komitmen hilirisasi tersebut juga tercermin dari langkah PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang mempercepat sejumlah proyek strategis. INALUM saat ini menggarap tiga proyek utama, yakni pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) II, Smelter II di Mempawah, Kalimantan Barat, serta pembangunan Potline IV di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Corporate Secretary INALUM, Mahyaruddin Ende, menyatakan bahwa hilirisasi aluminium merupakan strategi kunci perusahaan untuk memperluas manfaat industri dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. “Hilirisasi aluminium menjadi strategi kunci untuk memperluas manfaat industri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global,” kata Mahyaruddin.

Tidak hanya itu, INALUM juga memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara terstruktur dengan menggandeng Rumah BUMN di Kabupaten Toba. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas usaha. “Seluruh inisiatif penguatan UMKM dirancang agar memberikan dampak sosial yang nyata pada kemandirian dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Dari sisi pengamat energi dan tambang, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (IMEW), Ferdy Hasiman, menilai penguasaan proyek-proyek hilirisasi oleh MIND ID merupakan tonggak penting bagi BUMN tambang nasional. Menurutnya, langkah ini membuka jalan bagi Indonesia untuk masuk lebih dalam ke ekosistem energi bersih dan industri hijau.

“MIND ID memiliki segala persyaratan untuk bersaing. Dengan masuk ke proyek hilirisasi, perusahaan sudah melangkah lebih maju. Proyek seperti smelter di Halmahera Timur milik Antam, hingga pembangunan fasilitas bauksit terintegrasi, mempertegas posisi MIND ID sebagai pelopor hilirisasi pemerintah,” ujar Ferdy.

Jakarta — Proyek hilirisasi nikel di kawasan Pomalaa, Sulawesi Tenggara, menjadi penanda penting dalam perjalanan transformasi industri nasional yang berorientasi pada nilai tambah dan kemandirian ekonomi. Dua unit autoclave raksasa, komponen vital dalam teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL), ini menjadi penanda bahwa Proyek HPAL Pomalaa bergerak dari fase perencanaan menuju kesiapan operasional yang lebih nyata.

Proyek HPAL Pomalaa merupakan bagian dari Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa yang dikembangkan oleh PT Vale Indonesia Tbk bersama mitra strategisnya, Kolaka Nickel Industry (KNI). Sebagai anak usaha Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale memegang peran penting dalam agenda nasional hilirisasi mineral strategi besar yang mendorong Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi menghasilkan produk bernilai tambah tinggi untuk pasar global.

Kehadiran proyek ini tidak hanya mencerminkan perubahan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga membuka ruang besar bagi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Chief Project Officer PT Vale Indonesia, Muhammad Asril, menegaskan bahwa kedatangan autoclave, sebagai tonggak penting dalam perjalanan proyek.

“Autoclave adalah inti dari proses HPAL, yang memungkinkan pengolahan bijih laterit menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti MHP. Melalui teknologi ini, kami memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik,” ujarnya.

Lebih jauh, Asril menekankan bahwa proyek ini tidak semata mengejar target produksi, tetapi juga membawa komitmen terhadap keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Deputy General Manager PT Kolaka Nickel Industry, Shao Weisheng, menyampaikan kebanggaannya dapat terlibat dalam proyek strategis ini. Menurutnya, teknologi HPAL membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi nikel laterit yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

“Kedatangan autoclave menandai langkah nyata menuju pengoperasian fasilitas HPAL kelas dunia di Pomalaa. Bersama PT Vale dan seluruh mitra, kami berkomitmen memastikan proyek ini berjalan sesuai target, dengan standar keselamatan dan kualitas tertinggi,” kata Shao.

Ke depan, proyek hilirisasi nikel di Pomalaa diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan proyek ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan potensi mineral serupa, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan industrialisasi di berbagai daerah.

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam mengarahkan investasi ke sektor hilirisasi mineral sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, kebijakan hilirisasi dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas. Langkah ini relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan bertransformasi menjadi negara dengan basis industri yang kuat dan berdaya saing.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi jangka pendek, tetapi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional. Sektor mineral, khususnya mineral kritis dan strategis, menjadi salah satu fokus utama karena perannya yang krusial dalam mendukung industri manufaktur, energi baru dan terbarukan, serta rantai pasok global kendaraan listrik. Dengan cadangan sumber daya yang melimpah, Indonesia berada pada posisi strategis untuk menjadi pemain penting dalam ekonomi hijau dunia, asalkan potensi tersebut dikelola melalui investasi yang tepat sasaran.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, menilai hilirisasi mineral kritis merupakan kunci transformasi ekonomi hijau Indonesia. Pemerintah, menurutnya, secara konsisten mendorong masuknya investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Hilirisasi dipandang mampu menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga nilai tambah tidak lagi dinikmati negara lain. Ia juga menekankan bahwa pengembangan industri pengolahan mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama untuk industri baterai dan kendaraan listrik yang saat ini tumbuh pesat.

Nurul Ichwan juga menyoroti bahwa kebijakan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi telah memberikan sinyal positif bagi investor global. Penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta penyediaan kawasan industri yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam menarik minat penanaman modal. Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekspor produk bernilai tambah, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional. Dalam jangka panjang, strategi ini diyakini akan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia menghadapi fluktuasi global.

Pandangan senada disampaikan Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis BKPM, Heldy Satrya Putera, yang menyebut pemerintah telah memacu investasi hilirisasi dengan target ambisius hingga tahun 2029. Menurutnya, arah kebijakan investasi kini semakin fokus pada proyek-proyek strategis yang memberikan dampak luas bagi perekonomian. Hilirisasi mineral menjadi prioritas karena mampu menciptakan efek berganda, mulai dari peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga tumbuhnya industri pendukung di daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar besaran investasi, tetapi juga kualitas investasi yang mampu memperkuat struktur industri nasional.

Heldy juga menilai bahwa capaian investasi hilirisasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Masuknya investor besar ke sektor pengolahan mineral menjadi bukti kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha terus diperkuat agar proyek hilirisasi dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana, hilirisasi diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama di daerah penghasil sumber daya alam.

Sejalan dengan pernyataan para narasumber, berbagai berita ekonomi terkini juga menunjukkan bahwa hilirisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja ekspor produk olahan mineral yang terus meningkat menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, pembangunan smelter dan kawasan industri baru di berbagai daerah telah mendorong aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di tengah perlambatan ekonomi global, langkah pemerintah memperkuat basis industri dalam negeri melalui hilirisasi dinilai sebagai kebijakan yang tepat dan visioner.

Ke depan, tantangan tentu masih ada, mulai dari kebutuhan infrastruktur pendukung, ketersediaan energi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, dengan komitmen kuat pemerintah dan dukungan kebijakan yang konsisten, hilirisasi sektor mineral diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Arah investasi yang jelas, ditopang oleh kepastian regulasi dan visi pembangunan jangka panjang, memberikan optimisme bahwa Indonesia mampu keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah.

Pada akhirnya, kebijakan pemerintah yang mengarahkan investasi pada hilirisasi sektor mineral menunjukkan keberpihakan pada kepentingan nasional dan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan mengelola kekayaan alam secara bernilai tambah dan berkelanjutan, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meletakkan dasar kuat bagi Indonesia untuk menjadi negara maju yang mandiri dan berdaya saing global.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Memasuki penghujung 2025, kebijakan hilirisasi mineral Indonesia telah melampaui batas perdebatan ekonomi domestik. Di tengah fragmentasi rantai pasok global, meningkatnya tensi geopolitik, serta percepatan transisi energi, mineral kritis bukan lagi sekadar komoditas, melainkan penentu posisi tawar dan reputasi sebuah negara. Dalam konteks ini, hilirisasi mineral Indonesia tampil sebagai sinyal strategis yang dibaca dunia, bukan hanya sebagai kebijakan internal, tetapi sebagai pernyataan arah ekonomi-politik jangka panjang.

Direktur Corporate & Public Affairs firma konsultan komunikasi FleishmanHillard, Muhammad Zulkifli, menegaskan bahwa dunia kini memandang mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit sebagai aset geopolitik. Setiap keputusan Indonesia mulai dari larangan ekspor bijih mentah hingga kewajiban pengolahan di dalam negeri dibaca sebagai sinyal strategis oleh mitra global. Di sinilah hilirisasi bertransformasi dari isu nilai tambah menjadi isu reputasi negara: apakah Indonesia menawarkan kepastian, konsistensi, dan peluang kolaborasi jangka panjang, atau justru menimbulkan persepsi ketidakpastian.

Pandangan ini relevan dengan dinamika global terkini. Kepala Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol, mengingatkan bahwa mineral kritis tidak hanya menopang teknologi energi bersih seperti kendaraan listrik atau panel surya, tetapi juga industri manufaktur, semikonduktor, pertahanan, dan teknologi mutakhir lain. Ketergantungan global terhadap mineral kritis semakin dalam, sementara kapasitas pengolahan dan pemurnian masih terkonsentrasi pada segelintir negara. Kondisi ini menempatkan negara penghasil bahan mentah pada posisi pasif jika tidak berani naik kelas dalam rantai nilai.

Indonesia memilih jalan yang berbeda. Dengan cadangan nikel sekitar 42 persen dari total global, serta posisi penting dalam tembaga dan bauksit, Indonesia menyadari bahwa keunggulan komparatif harus diubah menjadi keunggulan kompetitif. Senior Energy Economist Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Han Phoumin, menyebut mineral kritis sebagai “minyak baru” abad ke-21. Melalui hilirisasi, Indonesia berupaya keluar dari jebakan pemasok bahan mentah dan membangun kemakmuran berkelanjutan berbasis industri.

Data menunjukkan arah tersebut bukan sekadar retorika. Sejak 2019, pemerintah telah membangun lebih dari 30 smelter dan menarik investasi asing langsung lebih dari US$30 miliar. Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi simbol terbentuknya ekosistem manufaktur baterai terintegrasi, dari tambang hingga perakitan. Di sinilah reputasi global Indonesia mulai dibentuk: sebagai negara yang berani mengamankan kepentingan strategisnya sekaligus membuka ruang kolaborasi industri bernilai tinggi.

Peran MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia memperkuat narasi tersebut. Melalui sinergi Antam, Inalum, PT Vale Indonesia, hingga PT Freeport Indonesia, MIND ID tampil sebagai ujung tombak negara dalam mengonsolidasikan hilirisasi mineral strategis. Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (IMEW), Ferdy Hasiman, menilai penguasaan proyek-proyek hilirisasi oleh MIND ID sebagai tonggak penting masuknya BUMN tambang ke ekosistem energi bersih global. Proyek smelter nikel di Halmahera Timur, pengembangan bauksit terintegrasi, hingga manufaktur baterai di Karawang menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar price taker, melainkan mulai membentuk standar dan arah pasar.

Namun, reputasi global tidak hanya dibangun dari skala investasi dan kapasitas industri. Tantangan ESG, yakni lingkungan, sosial, dan tata Kelola menjadi sorotan utama komunitas internasional. Isu konflik lahan, pertambangan ilegal, dan jejak karbon smelter berbasis energi fosil berpotensi mereduksi pesan positif hilirisasi. Dalam ekosistem informasi global yang serba cepat, satu insiden lokal dapat membesar menjadi simbol persoalan struktural. Karena itu, konsistensi kebijakan, penegakan hukum, serta praktik keberlanjutan menjadi fondasi reputasi yang tidak bisa ditawar.

Di sinilah pemerintah memainkan peran sentral dalam mengorkestrasi kebijakan dan narasi. Melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Penyelenggaraan “Ekspos Proposal Bisnis Hilirisasi Investasi Strategis 2025” menegaskan keseriusan negara menghadirkan proyek yang terukur, bankable, dan siap dieksekusi. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 mensyaratkan hilirisasi sebagai tulang punggung, didukung insentif fiskal, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta penetapan proyek strategis nasional.

Lebih penting lagi, pemerintah mulai membingkai hilirisasi sebagai agenda kolaborasi global. Proposal bisnis disusun komprehensif mencakup aspek pasar, teknologi, pembiayaan, hukum, hingga ESG dengan melibatkan konsultan internasional dan pelaku industri. Pendekatan ini menjawab kritik lama soal komunikasi yang fragmentaris dan reaktif. Tantangan Indonesia bukan pada substansi kebijakan, melainkan pada cara kebijakan itu dikomunikasikan. Negara-negara maju agresif membingkai industrial policy mereka sebagai bagian dari keamanan nasional dan stabilitas jangka panjang; Indonesia kini bergerak ke arah serupa, dengan bahasa kepastian dan peluang bersama.

Ke depan, reputasi global Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan kebijakan, komunikasi, dan diplomasi ekonomi. Hilirisasi mineral harus dipahami dunia sebagai ajakan kolaborasi jangka panjang untuk membangun rantai pasok yang tangguh, berkelanjutan, dan adil. Pertanyaannya bukan lagi apakah hilirisasi benar atau salah, melainkan apakah Indonesia mampu mengelola persepsi globalnya dengan cerdas dan konsisten. Dalam konteks inilah, hilirisasi mineral tak lagi sekadar isu ekonomi domestik, tetapi cermin bagaimana Indonesia ingin dilihat dan dipercaya oleh dunia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

JAKARTA – Peninjauan kesiapan pengamanan yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelang libur Tahun Baru 2026 menjadi bukti konkret penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Langkah ini menegaskan komitmen kuat negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima selama periode libur akhir tahun.

Kapolri dan Menhub meninjau langsung Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) di Jatiasih, Kota Bekasi, untuk memastikan kesiapan infrastruktur, teknologi pemantauan lalu lintas, serta sistem komando terpadu yang melibatkan berbagai instansi. Kapolri menekankan bahwa kesiapan ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama Natal dan Tahun Baru.

“Peninjauan kesiapan pengamanan ini adalah bukti nyata bahwa koordinasi lintas sektor berjalan sangat baik. Mulai dari Polri, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, hingga seluruh pemangku kepentingan, semuanya siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri memantau kesiapan pos terpadu, peralatan penanganan kecelakaan, serta pemanfaatan teknologi modern seperti ETLE dan drone. Sistem pemantauan jalan tol nasional, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dipastikan berfungsi optimal, bahkan pada ruas tol yang sebelumnya terdampak bencana.

Kapolri menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau aman dan terkendali meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan sekitar 21 hingga 22 persen. Untuk menjaga kelancaran, Polri telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secara terukur dan situasional.

“Kami pastikan seluruh langkah antisipasi sudah disiapkan, mulai dari contraflow hingga one way terbatas. Semua dilakukan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama libur Tahun Baru,” ujar Kapolri.

Penguatan koordinasi lintas sektor juga tercermin dalam peninjauan Kapolri di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kapolri memastikan bahwa pengamanan dan pelayanan di simpul transportasi publik berjalan optimal. Fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, layanan kesehatan, area bermain anak, serta ketepatan waktu keberangkatan dinilai telah disiapkan dengan baik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kunci sukses pengelolaan libur Natal dan Tahun Baru.

“Peninjauan ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor semakin solid. Sinergi antara Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Basarnas, dan operator transportasi adalah fondasi utama dalam menjamin perjalanan masyarakat yang aman, selamat, dan lancar,” kata Menhub.

Jakarta, – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama unsur TNI dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat kesiapan pengamanan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui gelaran Operasi Lilin 2025. Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan fokus utama pada keamanan, kelancaran mobilitas masyarakat, serta pelayanan publik yang optimal selama masa Nataru (Natal dan Tahun Baru).

Operasi yang dinamai “Lilin” ini melibatkan 146.701 personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan stakeholder terkait lainnya yang ditugaskan di berbagai titik strategis. Personel tersebut ditempatkan di 2.903 posko, yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu, guna memberikan perlindungan dan dukungan layanan kepada masyarakat.

Selain itu, di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Riau, dan Natuna, Polri terus melakukan persiapan intensif melalui apel pasukan, rakor lintas sektor, serta keterlibatan langsung tokoh masyarakat dan unsur lokal. Di Jawa Timur, misalnya, Polda Jatim menggelar rakor lintas sektor untuk membahas strategi pengamanan, termasuk penempatan pos dan kolaborasi lintas instansi dalam Operasi Lilin Semeru 2025.

Menurut Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Pol. Dedi Prasetyo, keterlibatan ribuan personel dan keberadaan pos-pos strategis bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat menjalankan ibadah serta merayakan pergantian tahun.

“Kami ingin menjadikan Operasi Lilin 2025 sebagai bentuk nyata negara hadir untuk masyarakat. Ini bukan sekadar operasi keamanan, melainkan juga layanan damai yang memungkinkan setiap warga merayakan Nataru dengan rasa tenang dan penuh sukacita,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Nanang Avianto, menegaskan bahwa operasi ini juga memiliki dimensi kenyamanan dan pelayanan sosial, tidak semata pengamanan fisik.

“Jawa Timur menjadi barometer nasional dalam keamanan Nataru. Kami berkomitmen menjaga semua rangkaian kegiatan masyarakat agar berjalan aman, tertib, dan nyaman selama Natal dan Tahun Baru,”. Kata Nanang di Surabaya.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dari operasi ini. Di beberapa wilayah seperti Mojokerto, kepolisian bahkan menggandeng komunitas lokal untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Selain itu, sinergi antar lembaga turut ditingkatkan untuk memperlancar arus lalu lintas menjelang tahun baru. Korps Lalu Lintas Polri telah menyiapkan empat klaster keamanan untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan dan memaksimalkan pengaturan arus kendaraan di jalur-jalur utama.

Dengan persiapan menyeluruh dan semangat kolaboratif, Operasi Lilin 2025 diharapkan tidak hanya menciptakan kondisi aman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas operasi keamanan nasional dalam momen-momen penting seperti perayaan Tahun Baru 2026.

Oleh: Andika Pratama )*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan tertib selama libur akhir tahun melalui penguatan sinergi lintas aparat keamanan dan elemen masyarakat. Momentum libur panjang selalu diiringi peningkatan mobilitas warga, baik untuk keperluan mudik lokal, wisata, maupun aktivitas sosial-keagamaan, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks inilah, kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus kelancaran arus perjalanan publik.

Apel Kebangsaan Banser yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Cirebon menjadi cerminan nyata dari semangat kebangsaan dan kesiapan kolektif tersebut. Kegiatan ini tidak semata bersifat seremonial, melainkan menegaskan bahwa pengamanan libur akhir tahun memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Kehadiran ribuan personel Banser yang siap bersinergi dengan Polri dan TNI menunjukkan bahwa keamanan nasional tidak hanya bertumpu pada institusi negara, tetapi juga diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat sipil yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh.

Dalam amanatnya, Kapolri menekankan bahwa sinergi lintas aparat dan elemen masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, terutama di tengah meningkatnya dinamika sosial saat libur akhir tahun. Peran Banser dipandang sebagai mitra strategis yang selama ini konsisten terlibat dalam operasi pelayanan kemanusiaan dan pengamanan kegiatan masyarakat. Penegasan ini memperlihatkan pendekatan keamanan yang inklusif, humanis, dan kolaboratif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman tanpa mengabaikan nilai toleransi dan kebersamaan

Kesiapan lebih dari sebelas ribu personel Banser dari Jawa Barat dan Jawa Tengah juga memperkuat kapasitas pengamanan terpadu di lapangan. Dengan dukungan tersebut, aparat keamanan memiliki tambahan sumber daya untuk mengatur lalu lintas, mengantisipasi potensi gangguan keamanan, serta memberikan bantuan kemanusiaan apabila terjadi situasi darurat. Penyematan rompi Banser Lalu Lintas secara simbolis menegaskan peran konkret Banser dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, khususnya di titik-titik rawan kepadatan kendaraan.

Sinergi ini semakin bermakna karena melibatkan berbagai tokoh nasional dan pimpinan organisasi keagamaan, yang menandakan bahwa pengamanan libur akhir tahun bukan hanya agenda teknis, tetapi juga agenda kebangsaan. Kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan kesatuan visi dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia. Rais Syuriyah PBNU dan jajaran GP Ansor, misalnya, dikenal konsisten mendorong nilai moderasi beragama dan toleransi, yang menjadi elemen penting dalam menjaga suasana kondusif saat masyarakat dari berbagai latar belakang melakukan perjalanan dan aktivitas bersama.

Dari perspektif pelayanan publik, penguatan sinergi lintas aparat ini juga berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Arus lalu lintas yang terkendali, pengamanan objek vital dan pusat keramaian, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana atau kecelakaan menjadi indikator keberhasilan koordinasi antarlembaga. Pemerintah memahami bahwa kelancaran perjalanan tidak hanya soal bebas macet, tetapi juga soal rasa aman, kepastian layanan, dan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Penganugerahan Riyanto Award 2025 dalam rangkaian kegiatan tersebut turut menegaskan dimensi kemanusiaan dari upaya pengamanan. Penghargaan ini merepresentasikan apresiasi negara terhadap individu dan kelompok yang mengabdikan diri bagi nilai kemanusiaan, keberagaman, dan kebangsaan. Pesan yang ingin disampaikan jelas, bahwa keamanan sejati lahir dari ketulusan melayani dan melindungi sesama, bukan semata dari kekuatan fisik atau pendekatan koersif.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengelola momentum libur akhir tahun secara komprehensif. Koordinasi antara pusat dan daerah, sinergi Polri dan TNI, serta keterlibatan organisasi kemasyarakatan menjadi satu kesatuan strategi yang saling melengkapi. Model pengamanan seperti ini patut diapresiasi karena mampu menjawab tantangan kompleks di lapangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Pada akhirnya, penegasan sinergi lintas aparat keamanan dalam memastikan perjalanan libur akhir tahun yang lancar merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi segenap warganya. Melalui kolaborasi yang solid, pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga merawat persatuan dan toleransi sebagai modal sosial bangsa. Dengan semangat kebersamaan tersebut, libur akhir tahun diharapkan dapat berlangsung aman, nyaman, dan penuh makna bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah memastikan kesiapan pos pengamanan dan pos pelayanan di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama libur Tahun Baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas warga, baik untuk perjalanan mudik lokal, wisata, maupun aktivitas perayaan akhir tahun. Pemerintah memandang momentum libur panjang sebagai periode krusial yang menuntut kehadiran negara secara nyata di ruang publik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat selama libur Tahun Baru merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh bersifat simbolik. Menurut Presiden, kesiapan pos pengamanan dan pelayanan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari kelancaran arus lalu lintas, keamanan lingkungan, hingga kemudahan akses bantuan darurat. Presiden memandang bahwa rasa aman masyarakat menjadi prasyarat utama agar aktivitas sosial dan ekonomi selama libur akhir tahun dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

Presiden menekankan bahwa keberadaan pos pengamanan tidak hanya berfungsi sebagai titik pengawasan, tetapi juga sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Dalam pandangannya, pos-pos tersebut harus mampu memberikan respons cepat terhadap berbagai situasi, mulai dari kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan, hingga kebutuhan informasi bagi warga yang melakukan perjalanan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pemerintah yang menempatkan pelayanan publik sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menilai bahwa kesiapsiagaan aparat selama libur Tahun Baru merupakan cerminan profesionalisme negara dalam mengelola momen dengan risiko mobilitas tinggi. Pemerintah mendorong seluruh jajaran terkait untuk bekerja secara terkoordinasi dan mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, kehadiran aparat tidak hanya dirasakan sebagai pengamanan, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam menjalani aktivitas liburan.

Presiden juga menyoroti pentingnya pencegahan sebagai bagian dari strategi pengamanan. Pemerintah mengarahkan agar potensi kemacetan, kecelakaan, dan gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini melalui pengaturan lalu lintas, rekayasa jalan, serta peningkatan patroli di titik-titik rawan. Dalam konteks ini, kesiapan pos pengamanan dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa langkah pencegahan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Dalam kerangka pelayanan publik, Presiden menegaskan bahwa pos pelayanan harus mampu memberikan bantuan yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Fasilitas kesehatan sederhana, layanan informasi, hingga bantuan bagi kelompok rentan menjadi bagian dari fungsi pos pelayanan yang diperkuat selama libur Tahun Baru. Pemerintah menilai bahwa pelayanan yang responsif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara, terutama dalam situasi dengan intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi.

Setelah arah kebijakan ditegaskan oleh Presiden, implementasi di lapangan menjadi fokus utama untuk memastikan kesiapan tersebut benar-benar berjalan. Dalam hal ini, peran institusi keamanan dan pelayanan publik menjadi kunci dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Polri bersama unsur terkait telah menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan di titik-titik strategis. Pos-pos tersebut ditempatkan di jalur utama transportasi, kawasan wisata, pusat keramaian, serta lokasi yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Penempatan ini dilakukan berdasarkan pemetaan risiko dan analisis pergerakan masyarakat selama libur akhir tahun.

Kapolri menegaskan bahwa pos pengamanan difokuskan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel kepolisian disiagakan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, patroli preventif, serta penanganan cepat terhadap potensi gangguan keamanan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan publik.

Sementara itu, pos pelayanan diarahkan untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Kapolri menjelaskan bahwa pos ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan awal, ruang istirahat, serta pusat informasi perjalanan. Dengan konsep tersebut, pos pelayanan diharapkan dapat menjadi titik singgah yang membantu masyarakat, khususnya pengendara jarak jauh dan keluarga yang melakukan perjalanan liburan.

Kapolri juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan pos pengamanan dan pelayanan. Polri bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap pos memiliki kapasitas yang memadai. Kolaborasi ini dinilai penting agar penanganan situasi di lapangan dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif.

Dalam aspek pengelolaan lalu lintas, Kapolri menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Pengaturan arus, pengalihan jalur, hingga penerapan sistem buka-tutup dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama selama periode libur.

Secara keseluruhan, kesiapan pos pengamanan dan pelayanan selama libur Tahun Baru mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola momentum dengan tingkat mobilitas tinggi. Sinergi antara arahan Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan teknis oleh Polri menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif untuk memastikan libur akhir tahun berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Melalui pelayanan yang terintegrasi dan pengamanan yang profesional, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam merayakan pergantian tahun.
*)Pengamat Isu Strategis