Arsip Tahunan: 2025

Jakarta — Apresiasi terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, mengemuka dalam dialog di Stasiun TV Nasional bertajuk “Bangsa Besar Menghormati Jasa Pemimpin dan Pahlawannya”. Sejumlah tokoh nasional menilai, Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut karena dedikasi dan jasa besarnya dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun fondasi ekonomi nasional yang kokoh.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menegaskan bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilakukan secara utuh dan komprehensif.

“Soeharto bukan hanya pemimpin di masa pemerintahan, tapi juga tokoh yang berperan penting sejak masa revolusi. Ia turut menumpas pemberontakan kelompok kiri tahun 1946, memimpin Serangan Umum 1 Maret, hingga menjaga stabilitas nasional pasca-G30S/PKI,” ujar Makroen.

Ia menambahkan, pengakuan internasional atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan di era Soeharto menjadi bukti nyata kontribusinya terhadap kesejahteraan bangsa. Menurutnya, bangsa yang besar harus menerapkan filosofi mikul ndhuwur mendem njero, yaitu menghargai jasa pemimpin dengan meneladani kebaikannya dan menjadikan kekurangannya sebagai pelajaran.

Makroen menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sesuai dengan amanat undang-undang, di mana kriteria kepahlawanan mencakup dua aspek penting: kesediaan berkorban untuk bangsa dan pencapaian prestasi luar biasa yang menjadi teladan.

“Seseorang disebut pahlawan jika tindakannya berdampak nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk dirinya sendiri,” pungkas Makroen.

Selain itu, Makroen juga menyoroti pentingnya menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda di tengah arus globalisasi dan banjir informasi. Ia menekankan bahwa bangsa tidak akan maju jika generasi penerus melupakan jasa para pendahulunya. Ia menyebut, semangat berkorban dan berprestasi perlu terus ditanamkan agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama yang juga Wakil Sekjen MUI, KH Arif Fahrudin, menyampaikan pandangan serupa.

“Pahlawan adalah mereka yang berjasa besar dan rela mengorbankan segalanya demi bangsa dan negara. Soeharto jelas memenuhi dua hal itu,” tegas Arif.

Ia menilai, kontribusi Soeharto dalam perjalanan bangsa tidak hanya terbatas pada masa revolusi, tetapi juga dalam menjaga keutuhan dan pembangunan nasional selama menjabat. Arif menambahkan, keberhasilan Soeharto dan tokoh-tokoh besar lainnya harus dijadikan teladan moral dan intelektual bagi generasi kini.

“Kalau generasi muda tidak bisa menghargai jasa pendahulu, maka mereka tidak akan pandai bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan ini. Padahal dari tanah air ini kita hidup, bernafas, dan tumbuh,” tutup Arif.

Dialog tersebut menegaskan bahwa penghargaan terhadap jasa pemimpin seperti Soeharto bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan bentuk kedewasaan bangsa dalam menghormati perjuangan para pendahulu. Dengan semangat menghargai jasa dan meneladani keteladanan, bangsa Indonesia diharapkan mampu melangkah menuju masa depan yang lebih kuat dan berkarakter.

Jakarta – Dua ormas tertua Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sepakat bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dukungan ini mencerminkan semangat bangsa yang besar, yaitu menghormati jasa para pemimpin dan pahlawannya. Kedua ormas menilai, kiprah Soeharto dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga stabilitas, dan membangun ekonomi nasional menjadi warisan penting yang patut dikenang dan diapresiasi oleh generasi penerus.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menegaskan bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilakukan secara utuh, bukan parsial. “Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2, kita menilai sosok secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Setelah kita teliti, sejak zaman revolusi kemerdekaan beliau sudah memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa,” ujarnya dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jakarta, 9 November 2025.

Makroen menambahkan, bangsa yang besar seharusnya menjunjung tinggi nilai kebaikan para pemimpinnya dengan bijak. Ia mengutip filosofi Jawa yang relevan untuk konteks ini. “Saya sependapat bila kita dalam memperlakukan pimpinan negara, ada filosofi Jawa yang sangat elegan, yaitu ‘mikul ndhuwur, mendem njero’. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita sebagai bangsa hanya mencari-cari kesalahan dan kekurangan di masa lalu, tentu kita tidak akan maju ke depan,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya generasi muda untuk menghargai sejarah dan melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu. “Generasi muda tidak boleh melupakan sejarah. Kalau kita belajar sejarah, kita juga membentuk sejarah baru. Pengorbanan dan prestasi para pemimpin harus jadi teladan, bukan hanya dikenang tapi dilanjutkan,” tutur Makroen.

Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Arif Fahrudin, menilai jasa Soeharto melampaui batas waktu satu era. “Pak Harto itu kontribusinya sudah dimulai sejak era revolusi kemerdekaan, masa transisi, hingga beliau menjadi Presiden. Beliau turut menjaga stabilitas dan membangun Indonesia di masa-masa sulit,” ujar KH Arif dalam kesempatan yang sama.

Para tokoh sepakat bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar bentuk penghormatan personal, melainkan simbol kedewasaan bangsa dalam menilai sejarah. Mengingat jasa besar beliau dalam menjaga kedaulatan, membangun ekonomi nasional, dan memperkuat persatuan bangsa, penghargaan tersebut menjadi wujud nyata bangsa yang menghormati para pemimpinnya.

Kini, sudah saatnya masyarakat bersatu mendukung langkah mulia ini. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya dan tidak melupakan sejarah perjuangan mereka. Dukungan terhadap gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto bukan hanya penghormatan, tetapi juga pengingat bahwa semangat membangun negeri harus terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Jakarta — Dua tokoh dari ormas Islam besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menegaskan pentingnya meneladani semangat kepahlawanan dan keteladanan pemimpin bangsa dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Mereka menilai, semangat berkorban dan kontribusi nyata menjadi fondasi utama kemajuan bangsa.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menilai Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan sosok yang memiliki kontribusi besar sejak masa revolusi kemerdekaan.

“Kita menilai sosok beliau secara komprehensif. Sejak zaman revolusi, beliau sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa,” ujarnya dalam diskusi di salah satu stasiun TV nasional, Minggu (09/11).

Makroen menyebut kiprah Soeharto sudah terlihat sejak 1946 ketika berhasil menanggulangi upaya kudeta kelompok kiri dan saat memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Ia juga menyinggung keberhasilan Soeharto membawa Indonesia mencapai swasembada pangan yang diakui dunia.

“Ketika menjabat, dunia mengakui pencapaian Indonesia, salah satunya saat beliau berpidato di forum FAO,” tambahnya.

Menurutnya, penilaian terhadap pemimpin bangsa perlu dilakukan dengan bijak, bukan dengan menonjolkan kesalahan masa lalu.

“Dalam filosofi Jawa ada istilah mikul ndhuwur, mendem njero. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi bangsa ini tidak akan maju kalau hanya mencari-cari kesalahan masa lalu,” tegasnya.

Makroen menekankan bahwa kepahlawanan bukan sekadar gelar, tetapi harus tercermin dalam pengorbanan dan pencapaian yang nyata.

“Minimal ada dua hal yang membentuk kriteria pahlawan: kesediaan berkorban untuk bangsa dan capaian prestasi yang menjadi teladan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah dan terus meneladani semangat para pejuang.

“Kalau anak muda sekarang tidak mencerminkan semangat berkorban dan prestasi, maka Indonesia Emas bisa terancam. Ini momentum untuk menyiapkan generasi 2045 sejak sekarang,” ujarnya.

Senada, KH Arif Fahrudin, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebut pahlawan adalah sosok yang berjasa besar dan rela berkorban demi bangsa.

“Kata kuncinya dua: berjasa dan rela berkorban. Itulah hakikat pahlawan,” katanya.

Tokoh NU tersebut menilai semangat kepahlawanan bisa diwujudkan juga di masa kini, bukan hanya di era perjuangan kemerdekaan.

“Tenaga kerja Indonesia, misalnya, adalah pahlawan devisa. Mereka mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

KH Arif juga membandingkan dua figur bangsa, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dinilainya sama-sama berkontribusi besar dalam konteks berbeda.

“Pak Harto berjuang sejak revolusi hingga menjadi Presiden, sedangkan Gus Dur berperan besar melalui pendidikan, pesantren, dan penguatan pluralitas,” tuturnya.

Menyoroti cita-cita Indonesia Emas 2045, Arif mengingatkan pentingnya generasi muda menghargai jasa para pendahulu.

“Kalau tidak pandai menghargai jasa para pahlawan, maka tidak akan pandai bersyukur atas adanya negara ini. Padahal dari negara ini kita hidup,” ucapnya.

Ia menutup dengan pesan agar nilai keteladanan para pahlawan tidak berhenti di buku sejarah.

“Tantangan kita adalah mentransmisikan warisan kebaikan itu ke generasi sekarang. Zaman berubah, tapi nilai pengorbanan dan keikhlasan tetap harus hidup,” pungkasnya.

Jakarta – Menghormati jasa pemimpin dan pahlawan merupakan ciri bangsa yang besar. Prinsip ini kembali menguat seiring tingginya dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, yang dinilai telah memberikan kontribusi monumental bagi bangsa sejak masa revolusi hingga era pembangunan.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menegaskan bahwa keteladanan seorang pemimpin harus dinilai secara utuh dan komprehensif. “Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2. Kita menilai sosok secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat Soeharto berperan sejak 1946, menanggulangi pemberontakan kelompok kiri, memimpin Serangan Umum 1 Maret, hingga menjadi tokoh penting dalam penuntasan konflik G30S/PKI.

Menurut Dr. Makroen, rekam jejak tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni memiliki pengorbanan besar dan prestasi nyata untuk bangsa. “Beliau pernah mengantarkan bangsa ini mencapai swasembada pangan dan mendapat pengakuan dunia. Itu pencapaian yang bisa diukur dan diakui secara internasional,” tegasnya.

Ia menilai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pemimpin yang telah berjasa, bukan sekadar mengingat kekurangannya. Dengan filosofi Jawa mikul dhuwur, mendhem jero, Dr. Makroen menegaskan bahwa keteladanan harus diangkat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. “Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita hanya mencari-cari kesalahan masa lalu, tentu kita tidak akan maju,” jelasnya.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan tokoh NU yang juga Wakil Sekjen MUI, KH Arif Fahrudin. Menurutnya, definisi pahlawan sangat jelas: berjasa besar dan rela berkorban untuk bangsa. “Pahlawan itu mereka yang menyerahkan segala yang dimiliki demi satu tujuan bersama—kemajuan bangsa dan negara,” katanya. Karena itu, ia menilai wajar jika tokoh seperti Soeharto dinominasikan sebagai Pahlawan Nasional, mengingat kontribusi besarnya baik pada masa revolusi, pembangunan nasional, maupun stabilitas negara.

KH Arif mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghargai sejarah tidak akan mampu meraih masa depan. “Kalau kita tidak pandai bersyukur terhadap jasa para pendiri dan pemimpin bangsa, maka 2045 kita tidak akan mampu meraih Indonesia Emas,” ujarnya.

Kedua tokoh sepakat bahwa generasi muda harus meneladani semangat keberanian, pengorbanan, dan prestasi para pemimpin terdahulu. Penghormatan terhadap jasa pahlawan bukan sekadar mengenang, tetapi juga meneruskan jejak mereka membangun bangsa.

Dengan pengakuan sejarah, rekam jejak pengabdian, dan prestasi yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat, banyak pihak menilai Presiden ke-2 Soeharto layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Karena bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan mereka yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan hidupnya untuk kejayaan Indonesia.

Continue Reading

Jakarta — Berbagai kalangan menyampaikan apresiasi atas sikap matang pemerintah dan kedewasaan bangsa Indonesia dalam menghormati jasa para pemimpin. Dalam dialog bertajuk “Bangsa Besar Menghormati Jasa Pemimpin dan Pahlawannya” di Kompas TV, para tokoh lintas ormas dan akademisi sepakat bahwa penghargaan tersebut merupakan momentum memperkuat rekonsiliasi, keteladanan, dan semangat membangun generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai ketokohan Soeharto sudah sepatutnya dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong.

“Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2, kita menilai sosok secara komprehensif. Setelah kita teliti, sejak zaman revolusi kemerdekaan beliau sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa,” ujarnya.

Makroen menambahkan, rekam sejarah Soeharto menunjukkan peran penting sejak masa perang kemerdekaan hingga periode pembangunan nasional.

“Sejarah mencatat, tahun 1946 Pak Harto ikut menanggulangi kudeta kelompok kiri, lalu memimpin Serangan Umum 1 Maret, hingga menjadi tokoh utama yang menuntaskan persoalan tersebut. Dunia mengakui kiprah beliau saat Indonesia mencapai swasembada pangan yang diakui FAO,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar bangsa ini mampu meneladani filosofi Jawa ‘mikul ndhuwur, mendhem njero’ — menghormati jasa tanpa terjebak pada kesalahan masa lalu.

“Kalau kita sebagai bangsa hanya mencari-cari kesalahan masa lalu, tentu tidak akan maju ke depan. Sejarah itu seperti kaca spion, perlu dilihat untuk pembelajaran, tapi pandangan utama tetap ke depan,” tegas Makroen.

Dalam pandangannya, pahlawan adalah sosok yang berkorban dan memberi teladan prestasi bagi bangsa.

“Kesediaan berkorban dan pencapaian prestasi adalah dua hal yang harus menjadi ukuran kepahlawanan. Generasi muda harus belajar dari nilai itu — berani berkorban dan berprestasi nyata, bukan sekadar bicara,” katanya.

Senada, KH Arif Fahrudin, Wakil Sekjen MUI dan tokoh Nahdlatul Ulama, menilai penghargaan terhadap tokoh seperti Soeharto dan Gus Dur adalah bentuk penghormatan terhadap dua figur berbeda zaman namun sejiwa dalam pengabdian.

“Pahlawan itu mereka yang berjasa dan rela berkorban demi bangsa. Dua sosok ini menggambarkan dua situasi berbeda, tapi dalam satu frame yang sama. Pak Harto berkontribusi sejak revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan, sementara Gus Dur berjasa besar dalam penguatan nilai keagamaan, pesantren, dan pluralitas bangsa,” ujar Arif.

Ia menegaskan, bangsa besar adalah bangsa yang pandai bersyukur atas perjuangan para pendahulunya.

“Kalau generasi muda tidak pandai menghargai jasa para pahlawan, maka mereka juga tidak akan pandai bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Padahal dari negara inilah kita hidup, bernafas, dan berpengharapan,” ucapnya.

Menurutnya, penghargaan kepada para pemimpin seperti Soeharto dan Gus Dur menjadi cermin kedewasaan bangsa dalam menatap masa depan tanpa melupakan sejarah.

“Dalam setiap era ada tokohnya, dan setiap tokoh punya eranya. Tugas kita sekarang adalah mentransmisikan capaian kebaikan mereka untuk generasi masa kini dan mendatang,” kata Arif.

Keduanya mengusung pesan kuat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pemimpinnya, meneladani nilai pengorbanan, dan terus menyalakan semangat kepahlawanan di hati generasi muda Indonesia.

Jakarta – Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan, sejumlah tokoh agama menegaskan pentingnya bangsa Indonesia menghormati jasa para pemimpin dan pahlawannya, termasuk Presiden ke-2 Republik Indonesia, almarhum H.M. Soeharto. Mereka menilai, Soeharto adalah sosok yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan negara, baik di masa perjuangan kemerdekaan maupun dalam memimpin Indonesia menuju masa pembangunan dan stabilitas nasional.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menyampaikan bahwa pandangan Muhammadiyah terhadap sosok Soeharto didasarkan pada kajian yang menyeluruh dan objektif. “Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2, dan kita menilai sosok secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Setelah kita teliti, sejak zaman revolusi kemerdekaan beliau sudah memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa,” ujar Makroen.

Ia menegaskan, generasi muda tidak boleh melupakan sejarah dan harus mampu melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu. “Kalau kita belajar sejarah, maka kita juga sedang membentuk sejarah baru. Pengorbanan dan prestasi para pemimpin harus terus digaungkan dan dilanjutkan. Role model itu sudah banyak dicerminkan oleh para pahlawan, pemimpin, dan pejuang bangsa yang mendermakan dirinya untuk negara dan kemanusiaan,” tambahnya.

Menurutnya, penghargaan terhadap jasa Soeharto bukan hanya bentuk penghormatan terhadap individu, tetapi juga cermin dari kedewasaan bangsa dalam menilai sejarahnya sendiri. “Tidak mungkin kita ada tanpa perjuangan para pendahulu kita. Ini harus ditanamkan terus dan menjadi tugas kita membangun ke depan dengan lebih baik, sebagaimana yang diwariskan oleh para pemimpin bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama yang juga Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Arif Fahrudin, menyatakan bahwa kontribusi Soeharto terhadap bangsa sudah dimulai jauh sebelum ia menjadi Presiden. “Pak Harto itu kontribusinya bahkan dimulai di era revolusi kemerdekaan. Beliau terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan, di masa transisi, hingga akhirnya menjadi Presiden. Jadi, jasa beliau melintasi tiga era penting sejarah bangsa,” ungkapnya.

KH Arif juga mengingatkan pentingnya bangsa Indonesia menghargai para tokoh dan pahlawan sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat kemerdekaan. “Saya khawatir jika kita tidak pandai menghargai jasa para pendahulu bangsa ini, maka kita tidak akan pandai bersyukur atas keberadaan negara ini. Dari negeri ini kita hidup, menikmati hasil bumi dan udara segar. Kalau kita tidak bisa mensyukuri itu, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa menghormati jasa para pemimpin seperti Soeharto merupakan bagian dari membangun karakter bangsa yang beradab dan berterima kasih. “Menghargai jasa mereka bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, tetapi menempatkan jasa mereka secara proporsional. Itulah sikap bangsa besar,” tutup KH Arif Fahrudin.

Dengan pandangan tersebut, dukungan agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional terus menguat. Bagi para tokoh agama, hal ini bukan hanya soal penghargaan terhadap individu, tetapi juga pengakuan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan jasa para pemimpinnya.

Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, semakin menguat seiring banyaknya tokoh bangsa yang menilai jasa-jasanya bagi Indonesia sangat besar. Dari kalangan Muhammadiyah hingga Nahdlatul Ulama (NU), muncul pandangan senada bahwa Soeharto memenuhi kriteria sebagai pahlawan yang berjasa besar dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menyatakan bahwa Muhammadiyah telah melakukan kajian komprehensif terhadap ketokohan Soeharto, bukan hanya sebagai Presiden ke-2, tetapi juga sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa sejak masa revolusi kemerdekaan.

“Sejak tahun 1946 beliau sudah berkontribusi besar. Ketika terjadi kudeta oleh kelompok kiri, Pak Harto sebagai militer mampu menanggulangi hal tersebut. Belum lagi kiprahnya dalam Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta yang menjadi momen penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Perannya juga sangat sentral dalam menumpas G30S/PKI, hingga membawa Indonesia diakui dunia melalui capaian swasembada pangan,” ujar Makroen.

Menurutnya, kategori pahlawan dalam Undang-Undang mencakup dua aspek utama, yakni pengorbanan dan prestasi. Soeharto, lanjut Makroen, menunjukkan keduanya secara nyata. “Beliau telah berkorban untuk bangsa dan negara, serta mencapai prestasi besar yang menjadi teladan dan mendapat pengakuan internasional,” tegasnya.

Makroen juga menekankan pentingnya generasi muda untuk belajar dari teladan para tokoh bangsa seperti Soeharto. “Anak-anak muda sekarang harus mampu berkorban dan berprestasi. Jangan hanya bicara tanpa tindakan. Role model sudah banyak, termasuk Pak Harto, yang mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan kemanusiaan,” tuturnya.

Pandangan senada disampaikan K.H. Arif Fahrudin, tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menilai, pahlawan adalah mereka yang berjasa besar dan rela berkorban demi kepentingan bersama.

“Dua kunci pahlawan itu adalah jasa dan pengorbanan. Soeharto telah menunjukkannya sejak masa perjuangan kemerdekaan, masa transisi, hingga menjadi Presiden. Beliau hadir dalam tiga fase penting perjalanan bangsa,” jelas Arif Fahrudin.

Ia juga membandingkan kiprah Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai dua sosok yang berbeda latar belakang, namun sama-sama memiliki kontribusi besar bagi bangsa. “Pak Harto berjuang di jalur militer dan pemerintahan, sedangkan Gus Dur di bidang pendidikan, keagamaan, dan pluralisme. Keduanya adalah figur penting dalam sejarah bangsa ini,” tambahnya.

Lebih jauh, Arif Fahrudin mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan jasa para pendiri dan pejuang bangsa. Ia menilai bahwa kemampuan bersyukur terhadap jasa para pahlawan menjadi kunci keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045. “Kalau generasi muda tidak pandai menghargai jasa para pahlawan, maka mereka tidak akan pandai bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan ini. Padahal dari negara inilah kita hidup, bernafas, dan mendapatkan sumber kehidupan,” katanya.

Menurutnya, setiap era memiliki tokohnya sendiri. Apa yang diwariskan oleh tokoh besar seperti Soeharto harus dijadikan inspirasi bagi generasi penerus. “Tantangan saat ini adalah bagaimana mentransmisikan capaian kebaikan yang sudah diwariskan ke generasi sekarang, dan mengaktualisasikannya di era modern,” tutup Arif Fahrudin.

Dukungan dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini memperkuat pandangan publik bahwa Soeharto layak mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional. Sosoknya dinilai telah menorehkan jejak pengabdian luar biasa, tidak hanya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang dirasakan hingga kini.

Dengan segala jasa dan pengorbanannya, nama Soeharto kembali menjadi simbol semangat pengabdian total bagi bangsa—sebuah nilai yang patut dikenang dan diwariskan kepada generasi penerus Indonesia. (*)

Jakarta – Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Peringatan ini juga menjadi ruang refleksi untuk menilai kembali kontribusi tokoh-tokoh penting bangsa, termasuk Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menegaskan bahwa penilaian terhadap tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Menurutnya, rekam jejak Soeharto menunjukkan kontribusi besar sejak masa revolusi kemerdekaan hingga era pembangunan nasional.

“Setelah kita teliti, sejak jaman revolusi kemerdekaan beliau-beliau ini sudah memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa,” kata Dr. Makroen Sanjaya dalam kesempatan dialog di salah satu stasiun TV Swasta di Jakarta, Minggu (9/11).

Makroen menjelaskan bahwa Soeharto telah menunjukkan peran penting sejak tahun 1946 ketika berhasil menanggulangi ancaman kudeta kelompok kiri.

“Belum lagi ketika serangan umum 1 Maret di Yogyakarta yang kemudian menjadi salah satu episode sejarah bangsa di mana kita mempertahankan kemerdekaan,” ungkapnya.

Menurut Makroen, jejak kontribusi Soeharto tidak bisa dihapus. Pada masa pemerintahannya, dunia mengakui pencapaian Indonesia, salah satunya ketika kita berhasil mencapai swasembada pangan

“Ketika kita bisa mencapai sebuah pencapaian di mana kita mencapai swasembada pangan dan diakui oleh dunia, sampai beliau pidato di forum FAO,” kata Makroen.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal MUI yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), KH. Arif Fahrudin juga sepakat bahwa kontribusi Soeharto sudah terlihat sebelum era revolusi merebut kemerdekaan.

“Pak Harto itu kontribusi beliau sebelum bahkan dimulai di era revolusi kemerdekaan, merebut kemerdekaan dan di masa transisi dan sampai beliau menjadi pimpinan di ABRI sampai menjadi Presiden, jadi era sebelum kemerdekaan, kemerdekaan dan menjadi Presiden,” katanya.

Dirinya menambahkan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan dua tokoh besar dengan kontribusi berbeda namun berada dalam bingkai pengabdian yang sama terhadap Indonesia.

“Dua sosok ini (Soeharto dan Gus Dur) menggambarkan dua situasi yang cukup berbeda, tapi dalam satu frame yang sama, itu semua adalah pendiri negara ini, pahlawan dan pejuang negara” jelasnya.

Momentum Hari Pahlawan menegaskan pentingnya menghargai jasa para tokoh bangsa. Dukungan ulama terhadap gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto mencerminkan semangat persatuan dan keadilan sejarah yang memperkuat identitas kebangsaan. [-RWA]

Continue Reading

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, terus menguat.

Dalam dialog bertajuk “Bangsa Besar Menghormati Jasa Pemimpin dan Pahlawannya” yang disiarkan Kompas TV, tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sepakat bahwa jasa besar Soeharto bagi bangsa layak dikenang dan dijadikan teladan oleh generasi muda Indonesia.

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menyatakan bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2. Kita menilai sosoknya secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Sejak zaman revolusi kemerdekaan, beliau sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa,” ujarnya.

Makroen menuturkan bahwa Soeharto berperan penting dalam berbagai fase sejarah bangsa, mulai dari menanggulangi kudeta kelompok kiri pada 1946 hingga memimpin Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

“Ketika itu Pak Harto tampil sebagai tokoh yang mampu menjaga keutuhan negara. Serangan Umum 1 Maret menjadi bukti peran strategis beliau dalam mempertahankan kemerdekaan,” katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti capaian Soeharto di bidang pembangunan nasional yang membuat Indonesia diakui dunia.

“Beliau membawa bangsa ini pada masa swasembada pangan dan diakui secara internasional, bahkan berpidato di forum FAO sebagai bukti pengakuan dunia terhadap Indonesia,” jelas Makroen.

Ia juga mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa pemimpinnya.

“Dalam filosofi Jawa ada istilah mikul ndhuwur, mendem njero. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau kita hanya mencari kesalahan masa lalu, bangsa ini tidak akan maju. Sejarah itu cermin pembelajaran, tapi arah kita tetap ke depan,” tegasnya.

Makroen menilai, semangat pengorbanan dan keteladanan yang diwariskan oleh Soeharto perlu diteladani oleh generasi muda masa kini.

“Kalau anak muda sekarang tidak mencerminkan dua hal itu — berani berkorban dan berprestasi — maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa sulit tercapai,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh NU, KH Arif Fahrudin, menilai bahwa kunci kepahlawanan terletak pada dua hal, yaitu jasa dan pengorbanan.

“Pahlawan itu mereka yang berjasa kepada bangsa dan negara serta rela mengorbankan apa pun yang dimilikinya demi tujuan bersama,” ungkapnya.

Menurut Arif, Soeharto adalah figur yang memenuhi kriteria tersebut karena telah berjuang sejak masa revolusi hingga menjadi Presiden yang membawa stabilitas nasional.

“Beliau berjuang sejak pra-kemerdekaan, masa transisi, sampai memimpin Indonesia. Sosok yang konsisten menjaga keutuhan bangsa dan membangun dasar kemajuan nasional,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya rasa syukur dan penghormatan terhadap jasa para pemimpin.

“Kalau kita tidak pandai menghargai jasa para pendahulu, berarti kita tidak pandai bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Dalam Islam disebutkan, siapa yang pandai bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau tidak, yang datang justru ujian,” tegas Arif.

Arif menambahkan, generasi muda harus meneladani perjuangan para tokoh bangsa, sebagai inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju. #

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan, Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat untuk menerima gelar sebagai Pahlawan Nasional. Selain Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga memenuhi syarat untuk menerima gelar Pahlawan Nasional. Terkait dengan banyaknya penolakan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, hal tersebut merupakan bagian dari sebuah proses.

Pimpinan Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya mengatakan Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2, kita menilai sosok secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Sejak jaman revolusi kemerdekaan beliau-beliau ini sudah memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa.

“Kalau kita menyinggung sosok Bapak Soeharto, sejak tahun 1946 sudah berkontribusi, waktu itu sejarah mencatat ada semacam kudeta yang dilakukan oleh kelompok kiri, Pak Harto sebagai militer bisa menanggulangi hal tersebut,” kata Makroen saat menjadi nara sumber bertema “Bangsa Besar Menghormati Jasa Para Pemimpin dan Pahlawan”, di Kompas TV, Minggu (09/11) malam.

Menurutnya, jika membaca kategorisasi pahlawan, di dalam undang-undang yang digunakan, minimal ada dua bentuk yang bisa dilihat, dibuktikan, dirasakan, dilanjutkan yaitu kesediaan berkorban untuk bangsa, negara, masyarakat, kehidupan dan kemanusiaan. Kedua adalah mencapai sebuah prestasi atau capaian tertentu yang kemudian bisa menjadi role model, kemudian ada jejaknya, dan dapat rekognisi, baik dari regional maupun internasional.

“Apabila kita dalam memperlakukan pimpinan negara, ada filosofi Jawa yang menurut saya sangat elegan kita coba kaji, yaitu ‘mikul ndhuwur, mendem njero’, tidak ada manusia yang sempurna,” jelasnya.

Makroen juga mengingatkan bahwa di era kini, generasi muda tidak boleh melupakan sejarah, dan jika kita belajar sejarah juga membentuk sejarah baru, bahwa yang namanya pengorbanan, pencapaian, prestasi itu harus terus digaungkan, dilanjutkan dengan bentuk yang berbeda.
“Kalau jaman 1945 sampai 1965 kan penuh dengan pergolakan politik dan militer, tapi kalau sekarang untuk mencapai pembangunan bangsa, meningkatkan SDM sehingga kita bisa bersaing secara global. Tentunya anak-anak muda saat ini juga harus memiliki semangat berkorban untuk tujuan baik,” pintanya.

Memang di era informasional sekarang ini, komunikasi dan informasi itu banjir. Tentu kadang bisa mengikis, dan ini membuat nilai-nilai yang kita anut dan diajarkan oleh para sesepuh kita, juga mengalami pergeseran. Hal ini mungkin masalah transisi dari segi budaya dan pemikiran, faktor yang paling penting adalah tetap mengikat anak-anak kita, generasi muda dan menyadarkan, negara ini ada karena perjuangan para pendahulu kita.

“Tidak mungkin kita ada tanpa perjuangan para pendahulu kita, jadi ini harus ditanamkan terus dan tugas kita membangun ke depan menjadi lebih baik lagi seperti yang diwariskan oleh para pimpinan kita,” tuturnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Wakil Sekjen MUI, KH Arif Fahrudin menyatakan bahwa pahlawan itu pada umumnya, mereka yang berjasa kepada bangsa dan negara. Kedua adalah mereka yang rela mengorbankan segala apa yang dia miliki demi satu tujuan bersama, yaitu mendirikan bangsa ini.

“Dalam konteks Indonesia sebagai negara bangsa, memang relatif baru ketika sudah diproklamasikan oleh pendiri negara ini. Namun sebelum berdirinya negara bangsa itu, tentu sudah banyak peristiwa yang menggugah emosi dan membuat engagement bersama untuk kita menciptakan suatu bangsa,” ujar Arif.

Menurutnya, Sosok Soeharto dan Gus Dur menggambarkan dua situasi yang cukup berbeda, tapi dalam satu frame yang sama. Perbedaannya, pak Harto berkontribusi pada era sebelum kemerdekaan, kemerdekaan dan menjadi Presiden. Kalau Gus Dur adalah tokoh penggerak NU yang luar biasa kontribusinya untuk negara ini pada aspek pendidikan agama, pesantren, kemudian pemberdayaan masyarakat sipil dan pluralitas.

“Saya khawatir kalau tidak pandai menghargai jasa para pahlawan dan pendiri bangsa atau siapapun yang telah berkontribusi kepada negara ini, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan adanya negara ini,” ucapnya. [*]