Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menilai Presiden RI ke – 2 Soeharto pantas untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena jasa – jasanya untuk bangsa Indonesia.

Hal itu terungkap saat dialog di salah satu stasiun tv swasta nasional yang mengangkat tema “Bangsa Besar Hormati Pemimpin dan Pahlawan”, di Jakarta Minggu (9/11/2025).

Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Dr. Makroen Sanjaya mengatakan Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2, kita menilai sosok secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Setelah kita teliti, sejak jaman revolusi kemerdekaan beliau ini sudah memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa ini.

“Kalau kita menyinggung sosok Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, sejak tahun 1946 sudah berkontribusi, waktu itu sejarah mencatat ada semacam kudeta yang dilakukan oleh kelompok kiri, Pak Harto sebagai militer bisa menanggulangi hal tersebut”, ujar Makroen.

“Belum lagi ketika serangan umum 1 Maret di Yogyakarta yang kemudian menjadi salah satu episode sejarah bangsa di mana kita mempertahankan kemerdekaan. Sampai kemudian G30S/PKI, beliau sebagai tokoh utama yang bisa menyelesaikan persoalan itu,” jelasnya.

Ditambahkan Makroen Sanjaya, ketika beliau menjabat sebagai Presiden RI ke -2 dunia mengakui, salah satunya ketika kita bisa mencapai sebuah pencapaian dimana kita mencapai swasembada pangan dan diakui oleh dunia, sampai beliau pidato di forum FAO.

“Saya sependapat bila apabila kita dalam memperlakukan pimpinan negara, ada filosofi Jawa yang menurut saya sangat elegan kita coba kaji, yaitu ‘mikul ndhuwur, mendem njero’, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita sebagai bangsa hanya mencari-cari kesalahan dan kekurangan di masa lalu, tentu kita tidak akan maju ke depan. Ibarat kaca spion, itu perlu untuk pembelajaran dan hikmah untuk kita ambil, tapi ke depan kita harus tatap”, tuturnya.

Makroen Sanjaya mengungkapkan kategorisasi pahlawan, di dalam Undang-Undang yang kita gunakan, minimal ada dua bentuk yang bisa dilihat, dibuktikan, dirasakan, dilanjutkan yaitu kesediaan berkorban untuk bangsa, negara, masyarakat, kehidupan dan kemanusiaan. Kedua adalah dia mencapai sebuah prestasi atau capaian tertentu yang kemudian bisa menjadi role model, kemudian ada jejaknya, dan dapat rekognisi, baik dari regional maupun internasional.

“Di era kini, generasi muda juga harus tidak boleh melupakan sejarah, dan kalau kita belajar sejarah juga membentuk sejarah baru, bahwa yang namanya pengorbanan, pencapaian, prestasi itu harus terus digaungkan, dilanjutkan dengan bentuk yang berbeda”, pungkasnya.

“Sebenarnya kalau saya pelajari dari 40 (nama usulan pahlawan) ini layak semua, cuma gak mungkin seketika semua jadi pahlawan, mungkin nanti pada tahap-tahap berikutnya. Tetapi saya lihat, kembali kepada kriteria kepahlawanan tadi, dikaitkan juga generasi muda saat ini, bahwa yang namanya kriteria: berani, sedia berkoban, mengorbankan apa saja yang dia punya, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kalau dalam tatanan struktur. Kedua, bagaimana mencapai prestasi, ada capaian, ada alat ukur ada KPI-nya, seseorang bisa disebut pahlawan itu apa, tentu tidak bisa untuk diri sendiri sebagai pahlawan, mungkin hanya untuk keluarga. Tapi bagaimana pencapaian ini berpengaruh pada masyarakat, Presiden RI ke – 2 Soeharto sudah memenuhi itu semua dan layak untuk jadi Pahlawan Nasional,” katanya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Tokoh NU yang juga sebagai Wakil Sekjen MUI KH Arif Fahrudin. Menurutnya pahlawan itu pada umumnya, mereka yang banyak jasa, berjasa kepada bangsa dan negara. Kedua adalah mereka yang rela mengorbankan segala apa yang dia punya demi satu tujuan bersama, yaitu tujuan mendirikan negara bangsa ini. Jadi kata kuncinya dua itu, berjasa dan rela berkorban.

“Sosok Presiden ke-2 RI Soeharto sudah menggambarkan sebagai Pahlawan. begini, Pak Harto itu kontribusi beliau sebelum bahkan dimulai di era revolusi kemerdekaan, merebut kemerdekaan dan di masa transisi dan sampai beliau menjadi pimpinan di ABRI sampai menjadi Presiden, jadi era sebelum kemerdekaan, kemerdekaan dan menjadi Presiden”, ucapnya

“Semua adalah pendiri negara ini, pahlawan dan pejuang negara, serta di masa kemerdekaan, Soeharto juga memiliki peran penting.

“Indonesia Emas 2045 itu kan suatu target, capaian dan sekaligus di situ ada harapan, tentu harapan diciptakan ada ukuran logis dan ilmiah. Memang dalam agama, khususnya dalam Islam disebutkan bahwa dalams etiap 100 tahun itu pasti ada tokoh ataupun ada semangat yang sifatnya pembaruan, kalau kita hitung dari perjalanan bangsa ini dari mulai merdeka, itu kan dalam proses kemerdekaan yang menuju 100 tahun ini. Itu tentu bisa kita ambil di sana, bagaimana kita mensyukuri semua generasi, terutama yang milenial, Gen Z, Alpha”, tambahnya.

“Yang sudah dikontribusikan oleh para calon penerima gelar pahlawan termasuk Presiden ke – 2 RI, memang di dalam Islam ada istilah ‘dalam setiap era ada tokohnya, dan setiap tokoh punya eranya’ jadi misalnya apa yang baik itu tentu harus bisa dipetik dengan seksama, dipelajari kemudian dijadikan legacy untuk generasi berikutnya”, tutupnya.

Jakarta – Pada peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2025, Presiden Prabowo mengumumkan pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap orang-orang berjasa besar bagi bangsa dan negara. Termasuk diantaranya pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden RI ke-2 Soeharto.

Negara memberikan Gelar Pahlawan kepada Presiden RI ke 2, bukti negara tidak lupa dengan para tokoh dan pemimpin bangsa. Langkah ini mendapat dukungan berbagai pihak terungkap dalam dialog ditayangkan oleh TV Swasta Nasional tema “Bangsa Besar Menghormati Jasa Pemimpin dan Pahlawannya”, di Jakarta 9/11/2025. Hadir dalam acara tersebut Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah dan KH Arif Fahrudin, Wakil Sekjen MUI.

Dalam penyampaiannya Dr. Makroen Sanjaya, menegaskan bahwa Muhammadiyah sudah mengkaji dari ketokohan beliau sebagai Presiden ke-2. Soeharto sudah memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa.

“Kalau kita menyinggung sosok Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, sejak tahun 1946 sudah berkontribusi, waktu itu sejarah mencatat ada semacam kudeta yang dilakukan oleh kelompok kiri, Pak Harto sebagai militer bisa menanggulangi hal tersebut” ujarnya.

Jasa besar juga tampak pada peristiwa serangan umum 1 Maret di Yogyakarta yang kemudian menjadi salah satu episode sejarah bangsa di mana kita mempertahankan kemerdekaan.

Lebih lanjut Makroen menegasi peristiwa G30S/PKI, beliau sebagai tokoh utama yang bisa menyelesaikan persoalan itu.

“apabila kita dalam memperlakukan pimpinan negara, ada filosofi Jawa yang sangat elegan kita coba kaji, yaitu ‘mikul ndhuwur, mendem njero’, tidak ada manusia yang sempurna” ujarnya.

Tapi kalau kita sebagai bangsa hanya mencari-cari kesalahan dan kekurangan di masa lalu, tentu kita tidak akan maju ke depan. Ibarat kaca spion, itu perlu untuk pembelajaran dan hikmah untuk kita ambil, tapi ke depan kita harus tatap.

Makroen menjelaskan bahwa diera kini, generasi muda juga harus tidak boleh melupakan sejarah, dan kalau kita belajar sejarah juga membentuk sejarah baru, bahwa yang namanya pengorbanan, pencapaian, prestasi itu harus terus digaungkan, dilanjutkan dengan bentuk yang berbeda. Kalau jaman 1945 sampai 1965 penuh dengan pergolakan politik dan militer.

“tetapi kalau sekarang untuk mencapai pembangunan bangsa, meningkatkan SDM sehingga kita bisa bersaing secara global, tentu anak-anak muda saat ini juga ahrus memiliki semangat yang sama, dia harus mampu berkorban, merelakan dirinya berkorban untuk sesuatu yang tujuan baik” katanya.

Sedangkan Wakil Sekjen MUI, KH Arif Fahrudin menyampaikan bahwa Pahlawan itu pada umumnya, mereka yang banyak jasa, berjasa kepada bangsa dan negara. Kedua adalah mereka yang rela mengorbankan segala apa yang dia punya demi satu tujuan bersama, yaitu tujuan mendirikan negara bangsa ini.
“Maka sesungguhnya pahlawan bisa kembali pada masa pra-kemerdekaan yang berkontribusi pada negara, atau pada waktu modern ini bisa banyak pahlawan” katanya.

Lebih lanjut Jadi misal, tenaga kerja kita itu kan pahlawan devisa, dia yang dedikasinya dan integritasnya diserahkan sepenuhnya untuk kemajuan bangsa dan negara ini.

Arif menegaskan, bahwa dua sosok ini antara Soeharto dan Gus Dur menggambarkan dua situasi yang cukup berbeda, tapi dalam satu frame yang sama.

“Pak Harto itu kontribusi beliau sebelum bahkan dimulai di era revolusi kemerdekaan, merebut kemerdekaan dan di masa transisi dan sampai beliau menjadi pimpinan di ABRI sampai menjadi Presiden, jadi era sebelum kemerdekaan, kemerdekaan dan menjadi Presiden” ujarnya

Sedang Gus Dur, Arif mengindentifikasi identik dengan selain trah ulama besar, yang itu semua adalah pendiri negara ini, pahlawan dan pejuang negara, dan di masa kemerdekaan.

“aktivitas Gus Dur adalah tokoh penggerak NU yang luar biasa kontribusinya untuk negara ini di aspek pendidikan agama, pesantren, kemudian pemberdayaan masyarakat sipil dan tadi, pluralitas, itu lah ikon dari Gus Dur” jelasnya.

Memang dalam agama, khususnya dalam Islam disebutkan bahwa dalams etiap 100 tahun itu pasti ada tokoh ataupun ada semangat yang sifatnya pembaruan.

“Itu tentu bisa kita ambil di sana, bagaimana kita mensyukuri semua generasi, terutama yang milenial, Gen Z, Alpha” katanya.

Ada kekhawatiran kalau tidak pandai menghargai jasa para pahlawan pendiri bangsa ini atau siapapun yang telah berkontribusi kepada negara ini, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan adanya negara ini.

Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai dukungan kuat dari berbagai kalangan. Mereka menilai kontribusi Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” sangat vital, terutama dalam mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi serta mencapai swasembada pangan yang menjadi fondasi kemajuan bangsa. Dukungan ini didasarkan pada pengabdiannya selama lebih dari tiga dekade untuk menjaga keutuhan dan mendorong perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikannya layak mendapatkan pengakuan dan penghormatan resmi dari negara.

Guru Besar Universitas Nasional, Ganjar Razuni, mengatakan “dukungan gelar kepahlawanan terhadap Soeharto didasarkan pada kontribusi yang luar biasa dan tak ternilai bagi bangsa dan negara. Soeharto memiliki jasa signifikan di bidang militer yang mendahului kemerdekaan, sebuah pengabdian yang layak diakui sebagai dasar penghargaan negara”. Selain itu dia mengatakan, “keberhasilan Soeharto menjadi Bapak Pembangunan Nasional adalah puncak karya Soeharto, di mana beliau berhasil memulihkan krisis dan membawa Indonesia pada periode stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara konsisten selama puluhan tahun, sehingga fondasi pembangunan modern dapat diletakkan secara kokoh di seluruh pelosok negeri”, ujarnya. Ganjar Razuni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menyuarakan dan mendukung penuh penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai bentuk penghormatan tertinggi.

Senada dengan itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional, Muqadim, berujar bahwa “Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah sebuah langkah penting untuk merefleksikan sejarah secara komprehensif. Kontribusi utama Soeharto terletak pada kemampuannya membangun stabilitas politik dan keamanan nasional yang bersifat prasyarat bagi kemajuan. Gelar ini harus diberikan sebagai pengakuan formal negara atas jasa-jasa Soeharto yang sangat besar dalam meletakkan fondasi struktur negara pasca-kegaduhan politik”, pungkasnya.

Dari kalangan legislatif, Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta, Suardi Soamale, mengatakan “dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah sebuah keharusan, mengingat jasa-jasa Soeharto sangat nyata. Pada masa kepemimpinan Soeharto, negara mencapai stabilitas politik dan keamanan yang krusial, memungkinkan daerah-daerah terpencil merasakan pertumbuhan ekonomi yang terstruktur, didukung oleh program-program yang berhasil mencapai swasembada pangan nasional”, pungkasnya.

Secara mengejutkan, dukungan juga datang dari Aktivis ’98, Michael SP. Ia mengatakan “sebagai seorang yang pernah berada di garis depan reformasi, sudah saatnya bangsa ini melihat sejarah secara objektif dan rekonsiliatif, sehingga dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi sebuah keniscayaan”. Michael SP juga menegaskan bahwa “kita tidak bisa menafikan capaian Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan Nasional”, dimana stabilitas politik yang diciptakan memungkinkan Indonesia membangun infrastruktur fundamental dan mencapai swasembada pangan yang diakui dunia. Terlepas dari segala catatan kelam yang pernah diperjuangkan aktivis ‘98, gelar ini harus diberikan sebagai pengakuan negara atas jasa-jasa besar Soeharto dalam meletakkan fondasi ekonomi dan pembangunan bangsa, dan mengajak generasi muda untuk mengambil sisi positif dari kepemimpinan Soeharto demi kemajuan Indonesia”, pungkasnya.

Perwakilan generasi muda juga menunjukkan sikap serupa. Presiden Mahasiswa BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2024-2025, Farhan Nugraha, menyatakan dukungannya sebagai bentuk sikap objektif terhadap fakta sejarah pembangunan. “Kontribusi Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional sangat signifikan, di mana fondasi infrastruktur, serta keberhasilan mencapai swasembada pangan merupakan warisan nyata yang manfaatnya masih dirasakan oleh generasi saat ini. Gelar Pahlawan Nasional harus diberikan sebagai penghormatan dan pengakuan negara atas jasa besar Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas Indonesia”, dia juga menambahkan “mengajak seluruh pihak, khususnya generasi muda, untuk mempelajari sejarah secara utuh agar dapat memetik pelajaran terbaik dari kepemimpinan Soeharto demi masa depan bangsa”, pungkasnya.

Terakhir, dukungan juga datang dari Wakil Ketua Pemuda Gereja Protestan Simalungun, Ferdinan Saragih, “sebagai penghormatan dan pengakuan negara atas dedikasi total Soeharto dalam membangun dan menjaga kedaulatan NKRI, mengajak seluruh generasi muda untuk mendukung penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto”, ujarnya.

Jakarta – Apresiasi terhadap penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional terus mengalir dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh menilai keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah bijak dan bersejarah yang mencerminkan penghormatan negara atas jasa besar Soeharto dalam membangun bangsa. Pemberian gelar ini dinilai tidak hanya sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi beliau terhadap pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui prosedur dan pertimbangan yang matang.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat,” ujar Imamudinussalam.

Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia. Ia menambahkan, Soeharto adalah bagian integral dari perjalanan republik ini, dengan jasa nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan memperkuat ketahanan nasional. Tanpa kiprah besar tersebut, sulit membayangkan capaian stabilitas ekonomi dan sosial pada masa awal pasca-kemerdekaan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, menilai pemberian gelar tersebut sebagai simbol penghormatan negara kepada para pemimpin yang telah berjasa besar.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden Republik Indonesia seharusnya dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa,” tutur Fatgehipon.

Ia menambahkan, langkah ini juga menjadi upaya merekatkan semangat kebangsaan dan mengajarkan generasi kini untuk meneladani nilai-nilai pengabdian tanpa pamrih. Menurutnya, sejarah bangsa perlu dirawat dengan semangat objektivitas dan penghargaan terhadap setiap kontribusi nyata.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menilai sejarahnya sendiri.

“Gelar pahlawan nasional bukan soal suka atau tidak. Ini soal menilai jasa seseorang secara objektif,” pungkas Aldi Tahir.

Ia menilai, keputusan pemerintah tersebut menandai berakhirnya era politik dendam dan membuka lembaran baru dalam penghargaan terhadap tokoh bangsa. Dengan demikian, penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi wujud nyata apresiasi dan penghormatan negara atas jasa besar beliau dalam membangun bangsa serta menjaga stabilitas nasional.

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. Pengumuman akan disampaikan bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November.

“Untuk gelar pahlawan rencananya Insha Allah akan diumumkan hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” kata Prasetyo di Istana Merdeka Jakarta.

Prasetyo menyampaikan jumlah penerima gelar pahlawan nasional, namun hal tersebut akan diputuskan Presiden Prabowo. Adapun Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengusulkan 49 nama kepada Prabowo, salah satunya Presiden kedua RI Soeharto.

“Totalnya belum tahu, nanti bapak presiden yang umumkan” ucap Prasetyo.

Senada, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh menyatakan bahwa NasDem setuju dengan rencana tersebut. Segala macam kontrovesi terkait pemberian gelar pahlawan itu merupakan sebuah konsekuensi. NasDem melihat dari sisi positifnya Soeharto.

“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Nggak ada masalah,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/).

Paloh menilai bahwa selama masa jabatannya, Soeharto telah memberikan peran yang besar bagi Indonesia. Meskipun ada kekurangan, tapi harus dilihat secara objektif.

“Keberadaan beliau sebagai presiden telah membawa progress pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini,” tambahnya.

Sementara itu, akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina mengatakan masih adanya penolakan justru menunjukkan bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

“Jika luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujar Sahmin.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam mengingatkan bahwa mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional sudah diatur dengan ketat, sudah ada tim, melalui proses verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar serta Kementerian Sosial. Karena itu, tudingan bahwa prosesnya tertutup atau sarat kepentingan politik dinilai tidak berdasar.

“Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional itu sudah berkali-kali diusulkan, tahun 2008, 2010, 2015, dan 2016. Dan sebagian besar suara DPR dan para tokoh juga setuju. Jadi mau apalagi” tegasnya.

Menjelang Hari Pahlawan 10 November, pemerintah melalui Presiden menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria tertentu. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara kepada warga yang berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto oleh pemerintah, hendaknya semua pihak bisa menjadikannya sebagai simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa. Soeharto bukan sekadar pemimpin selama tiga dekade, tetapi sosok yang berhasil meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. [*]

Jakarta – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf telah daftar 49 nama yang akan diberikan gelar pahlawan sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan daftar nama-nama itu diberikan ke presiden oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. dari 49 nama tersebut, terdapat sosok Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ketua Partai Nasdem Suryo Paloh menilai pemberian pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto harus dilihat dari sisi positifnya. Segala macam kontroversi tentang Soeharto adalah sebuah konsekuensi. Nasdem sepakat dengan pemberian gelar tersebut, Gelar Pahlawan kepada kepada para mantan presiden harus dilihat sebagai bentuk penghormatan negara.

“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Nggak ada masalah,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut menurut Surya Paloh, bahwa Soeharto juga memberikan peran yang besar bagi Indonesia. adanya kekurangan dalam sisi kepemimpinan, tetapi harus dilihat secara objektif.

“Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran,” ucap Paloh.

Keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progress pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam S.I.Kom angkat bicara menanggapi gelombang penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Ia menegaskan bahwa pandangan yang menolak penghargaan tersebut perlu ditimbang ulang secara objektif agar tidak terjebak pada penilaian sepihak terhadap sejarah bangsa.

“Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan juga terhadap pembangunan nasional” ujarnya.

Imamuddin menjelaskan bahwa konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu. Indonesia baru saja keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional.

Pasca kemerdekaan Soeharto yang juga dekat dengan Jenderal Sudirman mempertahankan wilayah Yogyakarta, memimpin operasi penumpasan komunis G30S/PKI, dan keberhasilan Supersemar.

“Kebijakan-kebijakan yang dianggap keras harus dilihat dalam bingkai keamanan negara, bukan semata dari kacamata masa kini yang damai” lanjutnya.

Soeharto menjadi bagian penting perjalanan bangsa ini. Ia banyaknya jasa yang nyata dan kontribusi menjaga kedaulatan bangsa dan pembangunan nasional.

Jakarta – Berbagai elemen Masyarakat mengapresiasi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, sebagai bentuk penghormatan negara atas kontribusi besarnya dalam memimpin dan membangun Indonesia

Guru Besar UNJ menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasanya memimpin negara.

Menurutnya, bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu menghargai kontribusi para tokohnya secara objektif demi kepentingan generasi mendatang.

“Sebagai bangsa yang beradab, kita wajib menghormati jasa para pemimpin terdahulu dengan cara yang layak dan terhormat, salah satunya melalui gelar kenegaraan,” tambahnya.,

Sementara itu, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam S.I.Kom, menyebutkan bahwa Soeharto memiliki peran besar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mendorong pembangunan nasional.

“Kita tidak bisa menulis ulang sejarah dengan menghapus kontribusi yang terbukti mengangkat Indonesia dari krisis menuju stabilitas. Soeharto juga dekat dengan jenderal Sudirman, ditugaskan mempertahankan Yogyakarta dari agresi. Apalagi beliau adalah Presiden kedua RI” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap jasa besar Soeharto dalam program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.

“Gelar pahlawan merupakan pengakuan atas jasa besar yang telah memberi arah bagi perjalanan Indonesia,” kata Imam.

Dirinya menekankan pentingnya pentingnya melihat sejarah secara adil,

”Bangsa besar adalah bangsa yang berani berdamai dengan masa lalunya secara utuh,” tuturnya.

Penganugerahan gelar Pahlawan kepada Presiden RI ke-2 Soeharto dipandang sangat layak karena jasa beliau yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, memulihkan ekonomi, serta mendorong swasembada pangan dan pembangunan nasional. [-RWA]

[14.50, 9/11/2025] 72 Pak Dir: Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai beragam pandangan. Namun, sejumlah tokoh menilai keputusan tersebut sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi dan bentuk apresiasi negara terhadap jasa para pemimpinnya.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai bahwa kiprah Soeharto dalam sejarah bangsa tidak dapat dilepaskan dari berbagai program pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Ia adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan mendorong pembangunan nasional,” ujar Imamudinussalam.

Pandangan senada datang dari Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina, yang menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat menjadi momentum persatuan bangsa.

“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan bahwa jasa dan kontribusi Soeharto selama 32 tahun masa kepemimpinannya tidak bisa dihapus dari sejarah.

“Dengan perjalanan waktu masa jabatan yang cukup panjang, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran penting bagi bangsa ini. Sudah sepatutnya kita melihat sisi positif dari kepemimpinannya,” ungkap Surya Paloh.

Dari perspektif akademik, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, menilai bahwa gelar pahlawan bagi para mantan presiden, termasuk Soeharto, seharusnya dilihat sebagai bentuk penghormatan negara.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden Republik Indonesia seharusnya dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa,” jelasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai jasa seseorang terhadap negara.

“Gelar pahlawan nasional bukan soal suka atau tidak. Ini soal menilai jasa seseorang secara objektif. Kalau setiap luka pribadi dijadikan alasan, maka bangsa ini akan kehilangan kemampuan untuk mengakui jasa tokohnya,” tegas Aldi.

Sejumlah pandangan tersebut mencerminkan semakin matangnya bangsa Indonesia dalam menilai sejarah dan peran para tokoh nasional. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dinilai bukan sekadar penghormatan, tetapi juga simbol rekonsiliasi, penghargaan, dan kematangan demokrasi dalam menatap masa depan bangsa dengan jiwa besar.
[14.50, 9/11/2025] 72 Pak Dir: Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto Tuai Apresiasi dan Penghormatan

Jakarta – Apresiasi terhadap penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional terus mengalir dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh menilai keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah bijak dan bersejarah yang mencerminkan penghormatan negara atas jasa besar Soeharto dalam membangun bangsa. Pemberian gelar ini dinilai tidak hanya sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi beliau terhadap pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui prosedur dan pertimbangan yang matang.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infra…

Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai apresiasi dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa besar pemimpin bangsa yang telah berkontribusi bagi kemerdekaan, pembangunan, dan stabilitas nasional.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Haris Fatgehipon menilai bahwa secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar pahlawan. Namun, secara kenegaraan, penghargaan itu penting sebagai simbol penghormatan bangsa terhadap pemimpin yang berjasa.

“Secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar Pahlawan Nasional. Yang beliau butuhkan adalah doa agar diampuni segala khilafnya. Tetapi, sebagai bangsa yang beradab, kita wajib menghormati jasa para pemimpin terdahulu dengan cara yang layak dan terhormat, salah satunya melalui gelar kenegaraan,” ujarnya.

Abdul Haris menjelaskan, Soeharto memiliki peran besar dalam berbagai fase sejarah bangsa.

“Soeharto memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Ia turut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memaksa Belanda menandatangani Perjanjian Roem–Roijen,” katanya.

Ia menambahkan, Soeharto juga berperan penting dalam pembebasan Irian Barat serta menjaga keutuhan bangsa saat peristiwa G30S/PKI.

“Ulama besar KH Prof. M. Quraish Shihab pernah berkata, andaikan Soeharto tidak mengambil langkah cepat melawan G30S/PKI, mungkin suara azan masjid dan lonceng gereja tak lagi terdengar di negeri ini,” ujarnya.

Selain menjaga stabilitas politik, Soeharto dinilai berhasil membawa Indonesia bangkit dari krisis ekonomi era sebelumnya melalui program pembangunan nasional.

“Setelah masa krisis ekonomi di era Presiden Soekarno, Soeharto membawa Indonesia ke arah stabilitas dengan program Repelita. Perekonomian tumbuh, dan bangsa ini bahkan mencapai swasembada pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Akademisi IAIN Gorontalo Sahmin Madina menyebut pemberian gelar tersebut sebagai simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa.

“Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujarnya.

Sahmin menilai, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang merangkul seluruh elemen bangsa menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan.

“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, tapi menatap ke depan dengan kesadaran bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, punya kontribusi yang tak bisa dihapus begitu saja,” tegasnya.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pun diapresiasi luas sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa dan menutup perbedaan politik dengan persatuan. (*)

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, terus menguat seiring dengan pandangan yang lebih objektif terhadap perjalanan sejarah bangsa. Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) tahun 2025 menunjukkan, sebanyak 84,25 persen publik menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Alasan dominan yang muncul adalah jasa besar Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, S.I.Kom, menegaskan perlunya membaca sejarah secara utuh tanpa bias politik masa lalu. “Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan juga terhadap pembangunan nasional,” ujarnya. Ia menambahkan, konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu, ketika Indonesia baru keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional.

Hasil survei INSS juga mencatat bahwa 86,67 persen responden mendukung pemerintah untuk menilai kembali jasa Soeharto secara objektif tanpa kepentingan politik. Publik menilai jasa terbesar Soeharto ada di bidang pertanian—terutama melalui keberhasilan swasembada beras—serta dalam memperkuat ekonomi nasional dan menjaga stabilitas politik. Lebih dari separuh responden, yakni 55,17 persen, percaya bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan memperkuat semangat nasionalisme bangsa.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, turut menyatakan dukungan atas penghargaan tersebut. “Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran besar bagi bangsa ini,” ujarnya. Ia menilai Soeharto telah banyak memberi kebijakan positif yang berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden seharusnya dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya. Mengapresiasi jasa mereka bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, tetapi menempatkan sejarah dalam bingkai keadilan,” katanya.

Survei INSS juga mencatat bahwa publik kini semakin rekonsiliatif dan pragmatis dalam memandang sejarah politik Indonesia. Nilai-nilai kepemimpinan Soeharto seperti pembangunan berkelanjutan, disiplin, dan nasionalisme dinilai masih relevan untuk generasi kini. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak berhenti belajar dari sejarah dan berani memberi penghargaan kepada pemimpin yang telah memberi fondasi kuat bagi kemajuan Indonesia.