Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Andi Kurniawan )*

Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Dukungan dan apresiasi sangat tinggi tersebut, termasuk juga datang dari dua organisasi Islam terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memproses pemberian gelar tersebut.

Kedua organisasi itu menilai bahwa Soeharto merupakan tokoh yang termasuk penting dalam sejarah Republik Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar bagi perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, serta stabilitas negara selama masa kepemimpinannya.

Dukungan pertama datang dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi. Ia menilai bahwa Soeharto sebagai figur dengan jasa yang tidak dapat diabaikan dalam perjalanan bangsa ini.

Dalam pandangannya, Soeharto bukan hanya berperan sebagai pemimpin pembangunan saja, tetapi juga menjadi bagian penting dari pejuang kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa Soeharto ikut terlibat langsung dalam perang gerilya dan memiliki peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, sebuah peristiwa yang menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Makroen menilai, kiprah Soeharto selama memimpin Indonesia juga mencerminkan keberhasilan dalam menjaga arah pembangunan nasional. Melalui kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Soeharto berhasil membawa Indonesia menuju era pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Keberhasilan swasembada beras pada 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang efektif, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya disebut sebagai bukti nyata kepemimpinan Soeharto.

Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah memandang gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian panjang seorang pemimpin terhadap bangsa.

Menurutnya, tidak seorang pun dapat memungkiri jasa besar Soeharto terhadap Indonesia. Pandangan itu sejalan dengan sikap Muhammadiyah pada tahun 2012, ketika organisasi tersebut juga mendukung pengusulan Presiden pertama, Soekarno, sebagai Pahlawan Nasional.

Dalam pandangan Muhammadiyah, baik Soekarno maupun Soeharto memiliki kontribusi besar dalam dua fase penting perjalanan republik, yakni fase perjuangan kemerdekaan dan fase pembangunan nasional.

Makroen juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menghormati jasa para pendiri dan pemimpin bangsa. Ia menyebut, semangat penghargaan terhadap jasa tokoh bangsa menjadi bagian dari pendidikan moral kebangsaan yang harus terus dipelihara.

Makroen bahkan mengingatkan tentang kedekatan historis antara Soeharto dan Muhammadiyah. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh pada 1995, Soeharto pernah menyebut dirinya sebagai “bibit Muhammadiyah”, sebuah pernyataan yang menunjukkan keterikatan historis antara dirinya dan gerakan Islam modernis tersebut.

Dalam pandangan Makroen, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Namun, mayoritas masyarakat dinilai mendukung penuh usulan agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sikap tersebut dianggap sebagai bagian dari penghormatan terhadap jasa besar yang telah ditorehkan dalam perjalanan bangsa.

Sementara itu, dukungan serupa juga datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. KH Arif Fahrudin, tokoh NU yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), menilai Soeharto layak menerima gelar Pahlawan Nasional karena kontribusinya yang besar terhadap pembangunan dan stabilitas nasional.

Menurutnya, masa kepemimpinan Soeharto menjadi fase penting dalam sejarah Indonesia ketika negara berhasil menegakkan fondasi ekonomi, menjaga keamanan, serta mengangkat nama Indonesia di kancah internasional sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia.

Arif menilai bahwa keberhasilan Soeharto tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, melainkan juga meliputi kontribusinya dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di masyarakat.

Ia menegaskan, bangsa Indonesia harus belajar menghargai jasa pemimpinnya tanpa terus-menerus mengungkit sisi kelam masa lalu. Dalam pandangannya, tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap pemimpin memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing.

Selain itu, Arif juga menyampaikan bahwa semua mantan presiden Indonesia memiliki jasa besar dan layak dihormati tanpa terkecuali. Dalam konteks tersebut, ia mendukung langkah Kementerian Sosial yang telah mengusulkan nama Soeharto sebagai calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan Prabowo yang berusaha merangkul semua elemen bangsa dan meneguhkan semangat persatuan nasional.

Ia menilai, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sekaligus dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah bangsa. Penghargaan terhadap jasa pemimpin masa lalu, dalam pandangannya, tidak berarti melupakan masa lalu, tetapi menjadi bentuk kedewasaan bangsa dalam menempatkan sejarah secara objektif dan proporsional.

Apresiasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah mencerminkan sikap besar dua ormas Islam terbesar di Indonesia dalam melihat sejarah secara utuh. Dukungan tersebut memperkuat pandangan bahwa penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa harus ditempatkan di atas perbedaan politik masa lalu.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar penghormatan terhadap individu, tetapi juga pengakuan terhadap era pembangunan yang telah membentuk arah perjalanan bangsa.

Dalam konteks yang lebih luas, apresiasi dari NU dan Muhammadiyah menjadi cerminan kedewasaan bangsa dalam menilai sejarahnya sendiri—bahwa menghargai jasa masa lalu merupakan langkah penting menuju masa depan yang lebih bersatu dan berdaulat. (*)

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Dika Ramadhan )*

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, memunculkan beragam dukungan yang sangat kuat dari berbagai elemen dan lapisan masyarakat.

Dukungan besar tersebut, termasuk datang dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang memperlihatkan sikap serupa dan sepandangan, yakni mendukung penuh adanya langkah pemerintah untuk memberikan penghargaan gelar pahlawan nasional tersebut.

Dukungan ini jelas semakin memperlihatkan bagaimana semangat rekonsiliasi sejarah dan penghargaan terhadap jasa besar dari para tokoh bangsa dalam perjalanan panjang Republik Indonesia.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai bahwa Soeharto sebagai figur yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini.

Ia memandang bahwa kiprah Soeharto bukan hanya berhenti pada masa kepresidenan saat beliau menjabat saja, tetapi juga terbukti secara nyata sejak perjuangan fisik kemerdekaan Indonesia berlangsung.

Soeharto, dalam pandangan Makroen Sanjaya, adalah sosok yang terlibat secara langsung dalam perang gerilya dan memainkan peran strategis dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum penting pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Makroen menekankan bahwa Muhammadiyah menghormati jasa dan dedikasi Soeharto terhadap negara. Dalam pandangan organisasi tersebut, Soeharto telah membawa Indonesia menuju era pembangunan yang lebih terarah melalui kebijakan-kebijakan strategis seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Ia juga menyoroti capaian swasembada beras pada dekade 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), serta kestabilan ekonomi dan politik yang berhasil dipertahankan selama lebih dari tiga dekade masa pemerintahannya.

Menurut Makroen, pandangan Muhammadiyah terhadap sosok Soeharto bukan muncul secara tiba-tiba. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap tokoh bangsa sebagaimana pernah ditunjukkan pada tahun 2012, ketika Muhammadiyah juga mendukung pengusulan Presiden pertama RI, Sukarno, sebagai Pahlawan Nasional.

Dalam pandangan Muhammadiyah, baik Soekarno maupun Soeharto memiliki kontribusi besar dan tak terhapus dari catatan sejarah bangsa. Keduanya sama-sama memberi warna penting bagi perjalanan republik, satu di masa perjuangan, satu lagi di masa pembangunan.

Ia juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan pentingnya menghormati jasa para pendahulu. Makroen melihat semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai Muhammadiyah, yang menempatkan penghormatan terhadap jasa tokoh bangsa sebagai bagian dari pendidikan karakter kebangsaan.

Ia mengingatkan bahwa Soeharto memiliki keterikatan historis dengan Muhammadiyah. Dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh pada 1995, Soeharto bahkan pernah menyebut dirinya sebagai “bibit Muhammadiyah.” Pengakuan tersebut mencerminkan adanya hubungan ideologis dan historis antara Soeharto dan organisasi Islam tertua di Indonesia itu.

Dari sisi Nahdlatul Ulama, pandangan senada disampaikan oleh KH Arif Fahrudin, tokoh NU sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia berpandangan bahwa Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena kontribusinya yang besar dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi bangsa. Dalam penilaiannya, masa kepemimpinan Soeharto menandai era kebangkitan ekonomi nasional yang membawa Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan baru di Asia.

KH Arif menilai Soeharto bukan hanya berperan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa sejarah harus dibaca secara utuh, bukan dipisahkan antara keberhasilan dan kekurangan. Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, namun jasa dan pengabdian tetap layak dihormati.

Selain menyoroti Soeharto, KH Arif juga menyebutkan bahwa Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, patut mendapatkan penghargaan serupa karena peran besarnya dalam memperjuangkan demokrasi dan rekonsiliasi nasional pascareformasi. Bagi Arif, kedua tokoh ini, meski hidup dan berjuang di fase sejarah yang berbeda, sama-sama memberikan kontribusi penting bagi arah perjalanan bangsa.

Ia juga menilai keputusan pemerintah untuk memproses usulan nama Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional sebagai langkah yang menunjukkan kedewasaan politik. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya merangkul seluruh elemen bangsa dan mengembalikan semangat persatuan. Arif mengajak masyarakat untuk tidak terus-menerus mengungkit masa lalu, melainkan menempatkan sejarah sebagai cermin bagi masa depan.

Dukungan dari dua ormas Islam besar ini menandai babak baru dalam cara bangsa menilai sejarahnya. Pengakuan terhadap jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan masa lalu, tetapi menjadi bentuk penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi seorang pemimpin dalam mengabdi kepada bangsa.

Dalam konteks kebangsaan yang semakin dinamis, sikap apresiatif terhadap jasa tokoh-tokoh besar menjadi penting agar generasi penerus dapat belajar menghargai proses panjang berdirinya negara.

Rekonsiliasi sejarah bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang kemampuan bangsa untuk menghormati perjuangan setiap anak bangsa yang berkontribusi terhadap kemerdekaan dan kemajuan Indonesia.

Dalam semangat itu, dukungan NU dan Muhammadiyah terhadap gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dapat dimaknai sebagai bentuk kedewasaan kolektif, bahwa penghargaan terhadap jasa masa lalu adalah pondasi untuk melangkah menuju masa depan yang lebih bersatu dan kuat. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan Publik

Jakarta – Dukungan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional terus menguat dari berbagai kalangan. Dari parlemen hingga masyarakat, suara apresiasi terhadap jasa dan dedikasinya bagi pembangunan bangsa kian menggema.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyuarakan dukungan agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Ia menyebut kalau Soeharto merupakan tokoh besar yang berperan penting dalam perjuangan, stabilitas, dan Pembangunan Indonesia.

“Kami menilai Jenderal Besar Soeharto adalah sosok yang ikut memperjuangkan, mempertahankan, sekaligus mengisi kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ketum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu, Soeharto bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga arsitek Pembangunan nasional yang meninggalkan warisan besar untuk bangsa Indonesia.

“Beliau menanamkan fondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang kokoh,” ungkapnya.

Selain dikenal sebagai pemimpin politik, Misbakhun juga menilai Soeharto memiliki rekam jejak militer yang strategis dan visioner, dimana pernah memimpin operasi militer dalam merebut Irian Barat sebagai Panglima Komando Mandala. Hal itu membuktikan sebuah sikap keberanian dan bukti dedikasi terhadap kedaulatan negara.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago berpendapat, stabilitas politik dan ketahanan pangan di era Orde Baru sebagai capaian penting dan tidak boleh terlupakan.

“Di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami masa stabil dan bahkan mencapai swasembada pangan. Itu adalah pencapaian yang tidak bisa diabaikan,” jelas Irma.

Dari kalangan akademisi muda, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti, mengajak masyarakat untuk melihat pencapaian Soeharto secara objektif dan tidak terbawa oleh arus narasi negatif tentang Soeharto.

“Terlepas dari kontroversinya, selama 32 tahun memimpin, Soeharto telah mencatat banyak prestasi yang berdampak besar bagi Pembangunan nasional,” ujar dia.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menekankan pentingnya menjaga ingatan kolektif bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pemimpinnya. Soeharto dikenal sebagai tokoh Pembangunan yang telah meletakkan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah akan memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh bangsa melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Dalam proses seleksi yang tengah dilakukan, nama mantan Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, turut diusulkan untuk menerima gelar tersebut. Usulan ini memunculkan dukungan luas dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di tanah air yang menilai Soeharto layak mendapatkan pengakuan atas jasa-jasanya dalam membangun fondasi ekonomi, stabilitas nasional, serta kedaulatan bangsa Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menegaskan bahwa penghargaan terhadap tokoh bangsa seperti Soeharto bukan sekadar simbol, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap kontribusi besar yang telah ia berikan bagi Indonesia.

“Bangsa ini harus belajar jujur terhadap sejarahnya sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi jasa besar seorang tokoh tidak boleh dihapus hanya karena perbedaan politik atau persepsi masa lalu,’’ ujarnya.

Aminullah menambahkan, kepemimpinan Soeharto membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, kemandirian pangan, serta stabilitas sosial yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan Indonesia di era modern.

”Soeharto merupakan sosok yang mampu menavigasi Indonesia melalui masa transisi yang sulit pasca-kemerdekaan, menuju era pembangunan nasional yang terarah,” imbuhnya.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto.

“Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka, Informatika, dan Digitalisasi, Dadang Kahmad, menyatakan bahwa kiprah Soeharto dalam perjuangan nasional tidak hanya tercatat pada masa kepemimpinannya sebagai presiden, tetapi juga sejak masa revolusi kemerdekaan.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujarnya.

Bagi ormas-ormas keagamaan, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional dianggap sebagai bagian dari rekonsiliasi sejarah dan penghormatan terhadap tokoh bangsa yang berkontribusi besar bagi negeri ini. Mereka menilai, sudah saatnya bangsa Indonesia menempatkan penilaian sejarah secara objektif, adil, dan proporsional tanpa terjebak pada bias politik masa lalu.

Dukungan dari kalangan ormas keagamaan diharapkan dapat menjadi pertimbangan moral sekaligus memperkuat nilai kebangsaan yang terkandung dalam penghormatan tersebut. Penghargaan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar menghargai dan melanjutkan perjuangan para tokoh pendiri dan pembangun negeri.

Pemerintah tengah memproses berbagai usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk tokoh-tokoh yang berjasa besar bagi negara. Pengakuan terhadap jasa Soeharto diyakini akan memperkaya narasi sejarah nasional serta meneguhkan semangat persatuan bangsa di tengah tantangan zaman.

Oleh : Zaki Kurnia *

Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto menjadi salah satu tokoh yang diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional. Banyak pihak dari berbagai elemen mendukung karena menganggap bahwa tokoh Orde Baru ini layak untuk mendapatkan penghargaan negara itu, yang mana juga menandai bahwa demokrasi di Indonesia terus hidup dan berkembang sampai detik ini.

Untuk itu, dalam merawat dan mengisi iklim demokrasi tersebut, menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk bisa bersama saling menjaga kondusivitas, yang merupakan kunci penting agar seluruh proses berbangsa dan bernegara tetap mencerminkan kedewasaan dan kematangan berdemokrasi bangsa.

Demokrasi yang matang bukan hanya diukur dari kebebasan berpendapat, melainkan dari kemampuan masyarakat mengelola perbedaan secara damai dan konstruktif. Dalam konteks penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto, kematangan demokrasi itu diuji: apakah bangsa mampu berdiskusi tanpa permusuhan, menghargai pandangan berbeda tanpa menjatuhkan, serta menempatkan sejarah secara utuh tanpa terjebak pada dendam masa lalu.

Pemerintah telah menyeleksi sekitar 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional. Dari sekian nama, Soeharto menempati posisi paling disorot. Usulan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari partai politik, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat.

Dukungan terhadap Soeharto juga mengalir dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia—Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama—yang melihat jasa besar Soeharto terhadap pembangunan dan stabilitas nasional selama masa kepemimpinannya.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai sosok penting dalam perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa Soeharto tidak hanya berperan dalam perjuangan kemerdekaan melalui keterlibatannya pada Serangan Umum 1 Maret 1949, tetapi juga meninggalkan jejak besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial bangsa.

Menurutnya, keberhasilan program Repelita, swasembada beras, serta kestabilan politik dan keamanan di masa Orde Baru merupakan warisan nyata yang tidak bisa dihapus dari sejarah nasional.

Makroen menjelaskan, dukungan Muhammadiyah terhadap Soeharto sejatinya sejalan dengan semangat menghargai setiap pemimpin bangsa tanpa meniadakan sisi kritis. Sebagaimana Muhammadiyah dulu turut mendukung gelar pahlawan bagi Soekarno, ia memandang Soekarno dan Soeharto sebagai dua figur besar dengan kontribusi berbeda yang sama-sama membentuk fondasi kemajuan Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan objektivitas dan kedewasaan dalam memandang sejarah.

Dari kalangan Nahdlatul Ulama, KH Arif Fahrudin menyuarakan pandangan senada. Ia menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, sedangkan Gus Dur berjasa dalam memperjuangkan demokrasi dan rekonsiliasi bangsa pascareformasi. Arif menyerukan agar masyarakat tidak lagi mengungkit masa lalu Soeharto dengan kebencian.

Menurutnya, tidak ada pemimpin yang sempurna, namun jasa dan pengabdiannya tetap patut dihargai sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keharmonisan dan tidak menjadikan perbedaan pandangan sebagai alasan perpecahan.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia, Dr. Heri Herdiawanto, menilai penganugerahan gelar pahlawan bagi Soeharto seharusnya dijadikan momentum memperkuat kesadaran sejarah.

Ia menekankan pentingnya sikap arif dan rekonsiliatif dalam menyikapi berbagai hal. Menghormati kontribusi setiap tokoh, menurutnya, merupakan cermin bangsa besar yang matang secara politik dan moral. Heri menegaskan, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan kesalahan masa lalu, melainkan yang mampu menilai sejarahnya dengan jujur dan adil tanpa terbawa emosi.

Lebih jauh, Heri menyerukan agar para tokoh publik menunjukkan keteladanan dengan menebarkan semangat persatuan. Dalam pandangannya, kedewasaan bangsa tidak diukur dari seberapa keras berdebat, melainkan dari kemampuan menghargai jasa pemimpin yang telah berbuat untuk negeri ini. Ia mengingatkan bahwa tradisi memaafkan dan menghormati jasa adalah bagian dari budaya luhur bangsa Indonesia.

Pandangan serupa datang dari akademisi IAIN Ternate, Dr. Arwan M. Said. Ia menilai bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu memaafkan tanpa melupakan. Menurutnya, menilai Soeharto hanya dari sisi luka sejarah adalah langkah yang tidak bijak.

Arwan menegaskan, Soeharto memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dan penguatan kedaulatan bangsa. Ia juga mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak diwariskan sebagai dendam antar generasi. Bagi Arwan, menghormati jasa para pemimpin bukan berarti meniadakan kritik, tetapi menempatkan sejarah secara proporsional sebagai pembelajaran bangsa.

Keempat pandangan tersebut menggambarkan satu benang merah: menjaga kondusivitas dalam menyikapi perdebatan seputar Soeharto adalah wujud nyata kedewasaan berdemokrasi. Demokrasi yang matang tidak diwarnai hujatan atau permusuhan, melainkan dihiasi dengan penghormatan terhadap pendapat berbeda dan penghargaan terhadap jasa setiap tokoh bangsa.

Penganugerahan gelar pahlawan seharusnya tidak dilihat semata dari sudut politik, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa dalam menghargai pengabdian putra-putri terbaiknya.

Dalam konteks itu, menjaga ketenangan sosial dan mengedepankan sikap bijak menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, ormas, akademisi, maupun warga negara.

Mewujudkan kematangan demokrasi berarti memastikan bahwa setiap proses kebangsaan berjalan dalam suasana damai dan saling menghormati. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto hanyalah salah satu ujian kecil dari kematangan itu. Bangsa yang besar tidak hanya menilai sejarah dari luka, tetapi juga dari keteguhan hati untuk terus bersatu demi masa depan yang lebih baik. (*)

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Bara Winatha*)

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 kembali menjadi momentum bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meneguhkan komitmen menjaga persatuan dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat merusak harmoni sosial. Dengan mengusung tema Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan, pesan yang dibawa tahun ini menekankan bahwa warisan para pahlawan bukan sekadar cerita sejarah, melainkan nilai hidup yang harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan masa kini. Hari Pahlawan merupakan panggilan moral untuk meneruskan estafet perjuangan melalui tindakan nyata menjaga ketertiban, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan sikap waspada terhadap provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa salah satu bentuk penghormatan terbaik terhadap jasa para pahlawan adalah menjaga semangat persatuan. Ia mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam memastikan semangat kebangsaan tetap hidup di tengah tantangan digitalisasi, arus informasi yang cepat, serta potensi disinformasi yang semakin meluas. Pemuda harus menjadi pelopor dalam memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa dengan cara menjaga kerukunan, mengedepankan dialog, dan tidak mudah terhasut isu-isu yang dapat merusak tatanan sosial. Menjaga persatuan merupakan refleksi langsung dari nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan dan seharusnya menjadi komitmen moral seluruh generasi penerus.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan di tingkat lokal. Ia mengatakan bahwa tokoh masyarakat harus aktif berkumpul, bersilaturahmi, dan saling mengawasi demi memastikan keamanan sosial di lingkungan masing-masing. Menurutnya, semangat Hari Pahlawan harus diimplementasikan dengan memperkuat jejaring sosial di tingkat keluarga, RT, dan RW, karena dari lingkup kecil itulah ketahanan sosial bermula. Masyarakat yang saling mengenal dan saling menjaga akan lebih kuat menghadapi potensi perpecahan. Ia mengajak seluruh pemimpin informal, tokoh agama, ketua lingkungan, hingga komunitas untuk menjadi garda terdepan dalam menghalau provokasi dan mencegah munculnya tindakan yang dapat mengancam keamanan publik.

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobiho mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama saat momentum Hari Pahlawan di mana berbagai kelompok kerap memanfaatkan momen tersebut untuk menyebarkan provokasi. Masyarakat harus bijak dalam menerima informasi, tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi, dan menghindari penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu benturan sosial. Harris menilai bahwa tindakan provokatif yang mendorong anarkisme, perusakan fasilitas umum, atau adu domba merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan para pahlawan. Menjaga ketenangan dan rasionalitas di ruang publik merupakan bagian dari kewajiban moral dalam meneruskan perjuangan para tokoh bangsa yang mengedepankan kebijaksanaan serta komitmen terhadap persatuan nasional.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga diwarnai dengan peluncuran tema dan logo resmi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tema Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan. Logo yang menampilkan figur manusia yang melangkah maju dan bendera Merah Putih sebagai sumber energi simbolis menggambarkan semangat progresif dan optimisme dalam menghadapi masa depan Indonesia. Warna merah dan biru yang mendominasi melambangkan keberanian, ketulusan, dan komitmen terhadap masa depan yang lebih gemilang. Tema dan logo ini mengingatkan bahwa perjuangan tidak lagi berada di medan perang, melainkan pada ruang-ruang sosial tempat masyarakat harus terus mengedepankan persatuan serta kewaspadaan terhadap ancaman perpecahan.

Semangat Hari Pahlawan menjadi semakin relevan di tengah kondisi sosial yang mudah terpolarisasi. Provokasi melalui media sosial, penyebaran hoaks, dan adu domba digital kerap menjadi ancaman yang menggerus kepercayaan publik dan merusak harmoni sosial. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dituntut untuk memiliki kecerdasan digital sekaligus kepekaan sosial. Mencari informasi dari sumber terpercaya, menghindari konten yang mengandung ujaran kebencian, dan memeriksa ulang kebenaran berita merupakan langkah konkret mempertahankan persatuan. Selain itu, peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam menanamkan nilai kritis dan integritas pada generasi muda agar mereka tidak terbawa arus provokasi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan.

Momentum Hari Pahlawan juga mengajak masyarakat untuk melihat kembali arti perjuangan dalam konteks kekinian. Perjuangan modern tidak hanya terfokus pada fisik, melainkan pada kemampuan menjaga kedamaian sosial. Mengelola perbedaan pendapat secara dewasa, menolak ajakan konflik, menyebarkan informasi positif, serta menguatkan solidaritas adalah bentuk kontribusi yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh bangsa. Para pahlawan terdahulu telah mewariskan semangat pantang menyerah, keberanian, dan pengorbanan sedangkan generasi kini berkewajiban melanjutkan perjuangan tersebut dalam bentuk membangun keharmonisan dan menjaga stabilitas sosial.

Indonesia sebagai negara yang majemuk memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang sengaja diciptakan untuk memicu ketegangan. Momentum Hari Pahlawan seharusnya dijadikan pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan adalah hasil perjuangan panjang yang tidak boleh disia-siakan. Menjaga persatuan dan waspada terhadap provokasi merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada para pahlawan. Dengan bersikap bijak, menjaga ketertiban sosial, serta menolak segala bentuk provokasi, masyarakat Indonesia telah ikut berperan melanjutkan estafet perjuangan menuju Indonesia yang aman, damai, dan berkeadaban.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa dari berbagai bentuk provokasi kelompok berkepentingan. Dengan mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan melalui aksi nyata dan semangat gotong royong.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sergai, Drs. Dimas Kurnianto, SH, MM, M.SP, menyampaikan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebuah pengingat akan pentingnya menjaga warisan perjuangan dalam konteks kekinian. Ia menekankan bahwa semangat kepahlawanan harus diwujudkan dengan menjaga persatuan, melawan segala bentuk perpecahan, dan terus bekerja keras membangun bangsa di tengah dinamika global dan tantangan ideologis yang kian kompleks.

“Sebagai bentuk penghormatan dan partisipasi aktif, seluruh perangkat daerah, instansi pemerintah, lembaga nonpemerintah, serta masyarakat Kabupaten Sergai diimbau untuk mengibarkan Bendera Merah Putih di depan rumah masing-masing, kantor pemerintahan, dan lingkungan pemukiman,” ujar Dimas Kurnianto.

Menurutnya, pengibaran bendera bukan hanya simbol penghormatan, melainkan juga ekspresi cinta tanah air dan bukti nyata komitmen untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menilai bahwa semangat kepahlawanan harus diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif yang memperkuat kebersamaan dan ketahanan sosial, terutama di tengah situasi di mana provokasi dan disinformasi kerap dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan untuk memecah belah masyarakat.

“Peringatan Hari Pahlawan harus kita jadikan momentum untuk memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengibarkan bendera dan memasang atribut Hari Pahlawan, kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menunjukkan tekad untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk karya dan pengabdian di masa kini,” imbuhnya.

Dimas menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun kesadaran publik melalui literasi digital, edukasi kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai karakter agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

“Para pahlawan telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah mempertahankan hasil perjuangan itu dari segala bentuk ancaman yang ingin merusak persatuan,” tegasnya.

Melalui semangat Hari Pahlawan, masyarakat Sergai diajak untuk terus meneladani nilai-nilai kepahlawanan dengan menjaga solidaritas, memperkuat rasa kebangsaan, dan mewujudkan Indonesia yang damai, maju, serta berdaulat.

JAKARTA – Pemerintah bersama masyarakat terus menunjukkan komitmen menjaga persatuan nasional dan memperkuat nilai kebangsaan menjelang Peringatan Hari Pahlawan 10 November. Momentum ini dimaknai sebagai saat untuk kembali meneguhkan semangat perjuangan, gotong royong, dan kepedulian antarsesama sebagai ciri utama bangsa Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya meneladani tiga nilai utama para pahlawan yang tetap relevan di masa kini, yaitu kesabaran, pengabdian tanpa pamrih, dan pandangan jauh ke depan. Menurutnya, nilai tersebut menjadi fondasi bagi masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah perubahan zaman.

“Kesabaran dan keteguhan para pahlawan adalah pelajaran berharga bagi kita. Mereka sabar menuntut ilmu, sabar menghadapi perbedaan, dan sabar menunggu momentum perjuangan,” ujar Saifullah. Ia menambahkan, para pahlawan tidak pernah berjuang untuk kepentingan pribadi, melainkan kembali mengabdi kepada rakyat setelah kemerdekaan diraih.

Saifullah juga menilai, pengabdian tanpa pamrih adalah warisan penting yang harus terus dihidupkan agar generasi kini tidak terjebak pada sikap mementingkan diri sendiri. “Para pahlawan berjuang bukan untuk dirinya, tetapi untuk generasi yang belum mereka kenal. Itulah keagungan sejati,” tegasnya.

Dalam momentum Hari Pahlawan tahun ini, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kejujuran, solidaritas, serta rasa cinta terhadap Tanah Air. Spirit kepahlawanan diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk kepedulian sosial, semangat kerja keras, dan komitmen membangun negeri.

Senada dengan itu, Persatuan Purnawirawan Polri menegaskan bahwa Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa nilai kebersamaan dan kepedulian tidak boleh luntur. Ketua PP Polri Daerah Metro Jaya, Irjen Pol (P) Mudji Waluyo, menyampaikan bahwa semangat membantu sesama adalah perwujudan nyata dari perjuangan para pahlawan. “Hari Pahlawan bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi terus menebar nilai pengabdian dan saling peduli,” ujarnya.

Di Palangka Raya, Pemerintah Kota menegaskan bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang bekerja untuk kemajuan bangsa lewat inovasi dan kontribusi sosial. Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyatakan bahwa persatuan dan solidaritas adalah kunci menghadapi tantangan modern. “Mari kita tanamkan semangat kepahlawanan dalam setiap langkah, mulai dari hal kecil, demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

Dengan pesan bersama ini, pemerintah menegaskan bahwa menjaga persatuan bangsa adalah bagian dari melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk bergerak bersama, memperkuat rasa kebangsaan, dan memastikan Indonesia terus melangkah maju dalam semangat persatuan dan pengabdian.

Jakarta – Momentum peringatan Hari Pahlawan 2025 kembali memunculkan diskusi publik mengenai sosok-sosok yang dianggap berjasa besar bagi bangsa, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto. Sejumlah tokoh nasional menilai kiprah dan kontribusi beliau layak untuk dihargai sebagai Pahlawan Nasional..

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menanggapi usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Eddy menilai Soeharto memiliki jasa besar, bahkan Soeharto berhasil memulihkan dan meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan.

“Soeharto merupakan salah satu kepala negara yang memiliki jasa kepada Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto telah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia. ” kata Eddy.

Disisi lain, Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, menilai kontribusi Presiden ke-2 RI Soeharto harus dibaca melalui dampak pembangunan jangka panjang, bukan sekadar persepsi politik yang terbelah.

Yusup menjelaskan bahwa kebijakan strategis Soeharto memberi pengaruh besar terhadap penguatan kapasitas negara, terutama di bidang pendidikan dasar, tata kelola pemerintahan, dan ketahanan pangan.

“Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, perluasan akses pendidikan dasar saat itu mendorong mobilitas sosial yang lebih luas dan memunculkan kenaikan tingkat literasi penduduk.

“Sementara, keberhasilan mencapai kecukupan pangan pada pertengahan 1980-an memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperbaiki kesejahteraan petani,” ungkap Yusup.

Untuk diketahui, Presiden RI ke-2 Soeharto, merupakan sosok yang hingga kini dikenang sebagai Bapak Pembangunan karena kiprahnya yang berhasil membangun fondasi ekonomi dan infrastruktur nasional telah menjadi warisan signifikan bagi bangsa Indonesia.

Penilaian dari berbagai elemen masyarakat terhadap Soeharto didasarkan pada kontribusi nyata dan dampak jangka panjang dari kebijakannya. Dari pemulihan ekonomi hingga pembangunan pendidikan dan ketahanan pangan, mencerminkan bahwa warisan pembangunan Soeharto masih menjadi fondasi penting bagi Indonesia hari ini. [-RWA]

Jakarta — Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat dari berbagai lapisan masyarakat dan tokoh bangsa. Banyak kalangan menilai, Soeharto layak menyandang gelar tersebut atas jasa-jasanya yang besar dalam menjaga stabilitas nasional, membangun ekonomi, serta meletakkan dasar pembangunan yang masih dirasakan hingga kini.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberikan gelar kehormatan kepada Soeharto. Menurutnya, MPR telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk dukungan moral dan kelembagaan.

“MPR telah menulis surat menyatakan bahwa kami mempersilakan kepada Presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk memberi penghargaan kepada mantan Presiden Soeharto. Beliau telah menyelesaikan seluruh proses hukum, baik pidana maupun perdata,” ujar Muzani.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi meminta masyarakat menyikapi dinamika yang muncul dengan bijaksana. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan dan mekanisme pemberian gelar pahlawan nasional telah mengikuti prosedur resmi.

“Masyarakat diharapkan arif dalam menyikapi pro dan kontra. Proses penetapan gelar telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Prasetyo.

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi dan tokoh agama. Ketua Komisi Fatwa Universitas Indonesia, Asrorun Ni’am Sholeh, menilai penghargaan terhadap Soeharto merupakan bagian dari etos keagamaan dan kebangsaan.

“Penghargaan kepada pemimpin yang telah wafat bukan semata urusan politik, melainkan cerminan etos keagamaan dan kebangsaan untuk menghormati jasa dan kebaikan yang telah diwariskan bagi bangsa,” jelas Asrorun.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kiprah Soeharto dalam memulihkan dan meningkatkan ekonomi nasional tidak bisa dipungkiri.

“Soeharto telah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia dan membawa peningkatan yang signifikan, terutama setelah masa-masa sulit pascakemerdekaan,” ujarnya.

Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, yang menilai keberhasilan Soeharto menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi salah satu dasar kuat pemberian gelar tersebut.

“Selama 32 tahun kepemimpinannya, Soeharto mampu menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Itu adalah pencapaian yang besar dalam sejarah bangsa,” kata Dave.

Dukungan akademik turut datang dari Yusup Rahman Hakim, Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS).

“Kebijakan Soeharto memberi dampak besar bagi penguatan kapasitas negara, terutama dalam pendidikan dasar, administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan. Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak mendapat gelar itu,” ujarnya.

Suara dari kalangan muda juga tak kalah lantang. Muhammad Yunus, Ketua Pemuda Sumut sekaligus Wakatun Pemuda Pancasila, yang menyebut Soeharto sebagai figur pembangun yang meletakkan fondasi kemajuan bangsa.

“Selama lebih dari tiga dekade, Soeharto memimpin Indonesia dalam masa sulit dan berhasil mengarahkan bangsa menuju stabilitas. Beliau meletakkan dasar pembangunan nasional — dari swasembada pangan, pembangunan ribuan sekolah dan rumah sakit, hingga pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen selama dua dekade,” kata Yunus.

Ia menambahkan, sikap tegas Soeharto pasca G30S/PKI menunjukkan komitmennya dalam menjaga ideologi bangsa.

“Beliau mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan negara dari ancaman komunisme. Itu bentuk nyata pengabdian seorang patriot,” pungkas Yunus.

Berbagai pandangan ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap Soeharto bukan sekadar urusan masa lalu, melainkan refleksi kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa tokohnya. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai akan menjadi simbol rekonsiliasi sejarah dan semangat kebangsaan yang menghormati kontribusi nyata bagi Indonesia. (*)