Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Dorongan dari berbagai elemen masyarakat terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, terus menguat.

Organisasi masyarakat, peneliti, hingga tokoh agama menilai bahwa gelar tersebut tepat sebagai wujud penghormatan atas jasa dan pengabdian Soeharto bagi bangsa Indonesia.

Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun menilai Soeharto bukan hanya seorang pemimpin politik, melainkan juga arsitek pembangunan Indonesia modern.

“Presiden Soeharto bukan hanya pemimpin politik, tapi arsitek pembangunan Indonesia modern. Beliau menanamkan pondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang kokoh,” ujar Misbakhun.

Menurut SOKSI, Soeharto adalah figur pejuang sekaligus negarawan yang mewariskan arah pembangunan nasional yang terencana.

Peneliti dari Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, menilai kalau kriteria pahlawan dikaitkan dengan dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang, maka Soeharto dinilai layak.

“Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” ungkap Yusup.

Ia menekankan bahwa pengakuan kontribusi tidak berarti menghapus kritik, tetapi sejarah harus dicatat secara menyeluruh.

Tokoh keagamaan pun ikut menegaskan bahwa penghargaan semacam itu mencerminkan kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa pemimpin.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan dan pemimpinnya

“Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para pemimpin bangsa, termasuk para mantan presiden yang telah memimpin Indonesia. Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia,” ujar Niam.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh menyimpan dendam atau mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu karena tidak ada manusia yang sempurna.

Pandangan serupa disampaikan Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur. Ia menilai Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki kontribusi besar dalam dua fase sejarah berbeda yang membentuk arah perjalanan bangsa.

Menurutnya, bangsa Indonesia perlu belajar dari kelebihan dan kekurangan para pemimpin masa lalu guna membangun masa depan yang lebih berkeadaban.

“Dalam tradisi Islam ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” pungkas Gus Fahrur. #

Continue Reading

JAKARTA – Momentum Hari Pahlawan 10 November kembali menjadi sorotan nasional, bersamaan dengan menguatnya dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Banyak kalangan menilai Soeharto adalah tokoh besar yang berjasa dalam membangun fondasi ekonomi, memperkuat stabilitas nasional, serta menghadirkan berbagai program pembangunan yang manfaatnya masih dirasakan hingga hari ini.

Dukungan dari tokoh bangsa, lembaga negara, dan organisasi masyarakat semakin menegaskan bahwa Soeharto layak mendapatkan pengakuan tertinggi dari negara sebagai Pahlawan Nasional.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa tidak ada lagi hambatan bagi pemerintah untuk memberikan gelar tersebut kepada Soeharto. “MPR melihat tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto. Beliau telah memberi kontribusi besar bagi bangsa dan negara,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut Muzani, Soeharto adalah tokoh yang berjasa menjaga keutuhan bangsa dan meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang. Ia menilai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional akan menjadi bentuk penghormatan negara terhadap rekam jejak pengabdian Soeharto. “Ini bagian dari rekonsiliasi dan persatuan nasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pendahulunya,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ia menilai Soeharto memimpin Indonesia pada masa yang tidak mudah, namun berhasil membawa negara keluar dari situasi penuh tantangan ekonomi. “Dalam masa pemerintahannya, ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan stabil. Itu adalah salah satu jasa besar Soeharto bagi bangsa,” kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa prestasi kepemimpinan Soeharto masih dirasakan hingga kini—mulai dari pembangunan desa, swasembada pangan, hingga penguatan sektor pertanian. “Semua kepala negara memiliki kekurangan, tetapi jasa yang diberikan Soeharto kepada republik ini jauh lebih besar,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga menyampaikan bahwa banyak catatan keberhasilan Soeharto dalam skala nasional maupun internasional. “Beliau berhasil menjaga stabilitas makroekonomi selama puluhan tahun. Pembangunan infrastruktur berlangsung luas dan hasilnya nyata bagi rakyat,” jelas Dave.

Selain itu, Soeharto juga dihormati di banyak negara dan berperan memperkuat posisi Indonesia di ASEAN serta Gerakan Non-Blok. Dave menilai pengakuan internasional ini menegaskan bahwa Soeharto adalah tokoh besar yang pantas mendapat penghargaan negara.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, Fadli Zon, menyampaikan bahwa proses pengusulan Soeharto telah melalui kajian formal, seminar akademik, publikasi sejarah, dan masukan dari masyarakat. “Semua calon tahun ini memenuhi syarat, termasuk Presiden Soeharto,” ungkapnya.

Dengan luasnya dukungan publik, sejumlah tokoh berharap momentum Hari Pahlawan 2025 menjadi momen terbaik bagi negara untuk menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional—sebagai bentuk penghormatan terhadap jasanya dalam membangun bangsa, menyejahterakan rakyat, dan menjaga persatuan Indonesia.

Jakarta, — Peringatan Hari Pahlawan tahun ini tidak hanya menjadi ajang refleksi atas perjuangan para pejuang kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali nilai penghormatan terhadap jasa para pemimpin yang telah meletakkan fondasi pembangunan nasional. Salah satu sosok yang kembali menjadi perbincangan publik adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, H. M. Soeharto, yang dinilai layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan bangsa.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa setiap kepala negara yang pernah memimpin Republik Indonesia memiliki jasa dan perannya masing-masing. Dalam pandangannya, Soeharto adalah sosok pemimpin yang hadir di masa-masa sulit dan berhasil membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi pasca-pergolakan politik nasional.

“Saya melihat bahwa setiap kepala negara itu memiliki jasa kepada republik, dan kita bisa melihat dari track record yang sudah ada, bahwa Presiden Soeharto termasuk kepala negara yang mengambil alih pimpinan negara di saat Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi yang terpuruk,” ujar Eddy.

Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil memulihkan stabilitas ekonomi dan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. “Menurut saya, itu merupakan salah satu jasa besar dari beliau,” tambah Eddy.

Eddy menilai, momentum Hari Pahlawan tahun ini menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat dan negara untuk menilai kembali peran penting Soeharto secara objektif. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai wujud sikap bangsa besar yang menghormati jasa para pemimpinnya. “Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan dan para pemimpinnya, termasuk mereka yang telah berjasa membangun pondasi negara ini,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, menilai bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang dilahirkan pada masa pemerintahan Soeharto memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa, sistem pemerintahan, dan fondasi ekonomi nasional.

“Sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh besar terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan,” jelas Yusup.

Ia mencontohkan, program pembangunan sekolah dasar secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan, serta modernisasi pertanian di era 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk struktur sosial dan ekonomi Indonesia hingga saat ini.

“Pembangunan yang dilakukan saat itu tidak hanya fisik, tetapi juga membangun kapasitas manusia Indonesia yang produktif. Itulah warisan nyata yang masih dirasakan hingga sekarang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusup mengingatkan bahwa mekanisme penetapan gelar Pahlawan Nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang ketat. Karena itu, menurutnya, diskusi mengenai Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional patut dilakukan secara terbuka dan ilmiah.

“Diskusi mengenai Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data dan fakta sejarah, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” ujarnya.

Seiring dengan semangat Hari Pahlawan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai menjadi langkah moral bangsa untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak melupakan jasa para pemimpinnya. Menghormati jasa Soeharto berarti mengakui sejarah panjang perjuangan bangsa dalam membangun kemandirian dan stabilitas nasional sebuah sikap bangsa besar yang menghargai masa lalunya untuk melangkah lebih kuat ke masa depan.

Jakarta — Menjelang Hari Pahlawan, dukungan agar mantan Presiden RI ke-2, Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional kian meluas dari berbagai lapisan masyarakat. Dorongan ini dinilai sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam menghormati jasa para pemimpin dan pahlawannya, sekaligus mengajak publik menyikapi perdebatan secara arif dan berkeadaban.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, tidak ada hambatan bagi pemerintah untuk memproses usulan pemberian gelar tersebut.

“MPR telah menulis surat menyatakan bahwa mempersilahkan kepada Presiden dalam hal ini pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto, karena yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani proses hukum baik pidana ataupun perdata,” ujar Muzani.

Dari Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengimbau publik untuk tetap objektif menanggapi isu ini.

“Masyarakat agar menyikapi secara arif dan bijaksana polemik terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Seluruh proses penetapan gelar dipastikan telah melalui prosedur dan mekanisme resmi sesuai ketentuan,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari kalangan partai politik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai jasa Soeharto dalam memperkuat persatuan bangsa melalui program transmigrasi layak mendapat penghargaan tertinggi negara.

“Soeharto punya jasa dalam program transmigrasi, berperan besar membentuk potret kebinekaan dan persatuan bangsa, khususnya di tanah Papua,” ungkap Bahlil.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa UII Asrorun Ni’am Sholeh menilai pemberian gelar kepada pemimpin yang telah wafat merupakan refleksi nilai keagamaan dan kebangsaan.

“Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto, mengemuka sebagai momentum refleksi kebangsaan. Penghargaan kepada pemimpin yang telah wafat tidak semata bersifat politis, tetapi merupakan cerminan etos keagamaan dan kebangsaan untuk menghormati jasa serta kebaikan yang telah diwariskan bagi bangsa,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai keberhasilan Soeharto dalam membangkitkan ekonomi nasional menjadi salah satu faktor utama penilaiannya.

“Soeharto telah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia. Selain itu, juga meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan,” kata Eddy.

Dari legislatif, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti stabilitas ekonomi dan politik selama kepemimpinan Soeharto.

“Di era kepemimpinan Soeharto, sejumlah pertimbangan mendasari penilaian bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut. Salah satunya adalah keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi makro selama 32 tahun kepemimpinannya,” ucapnya.

Dukungan serupa datang dari organisasi masyarakat. Ketua Umum SOKSI Mukhamad Misbakhun menilai Soeharto sebagai tokoh yang mengabdi penuh dalam fase penting sejarah bangsa.

“Soeharto adalah sosok yang ikut dalam perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sekaligus mengisi kemerdekaan. Beliau figur pejuang sekaligus negarawan yang mewariskan arah pembangunan nasional yang terencana,” tuturnya.

Dari kalangan akademisi, Peneliti dan Wakil Direktur INSS Yusup Rahman Hakim menilai kebijakan Soeharto berdampak besar bagi penguatan kapasitas negara.

“Sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan,” katanya.

Suara generasi muda juga turut mengemuka. Ketua Pemuda Sumut dan Wakatun Pemuda Pancasila, Muhammad Yunus, menilai jejak kepemimpinan Soeharto masih menjadi fondasi pembangunan nasional hingga saat ini.

“Selama lebih dari tiga dekade, Soeharto selalu menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Beliau bukan hanya mantan presiden ke-2, tetapi juga tokoh yang membawa arah baru bagi pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, Soeharto memimpin Indonesia dalam masa yang sulit dan berhasil mengubah arah bangsa menuju stabilitas.

“Di bawah kepemimpinannya, banyak pencapaian yang diraih bangsa Indonesia, di antaranya mencapai swasembada pangan, membangun ribuan sekolah, rumah sakit, jalan, bendungan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen selama dua dekade. Indonesia dikenal sebagai negara yang stabil dan berkembang,” tegasnya.

Gelombang dukungan lintas elemen ini menjadi pengingat di Hari Pahlawan, bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghormati jasa pemimpinnya dan tidak melupakan sejarah perjuangannya.

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, semakin menguat. Sejumlah tokoh politik dan organisasi besar menilai Soeharto layak mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara atas jasa besarnya dalam menjaga stabilitas dan membangun Indonesia modern.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut perbedaan pendapat mengenai pemberian gelar tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

“Semua warga, semua pihak itu bisa menyampaikan pandangannya. Termasuk juga keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan,” ucap Dave dalam program NTV Today, Jumat (7/11/2025).

Kendati demikian, Dave menilai Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena jasanya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik selama 32 tahun kepemimpinannya.

“Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan PDB yang stabil selama 32 tahun beliau menjabat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7 persen setiap tahunnya. Bahkan pernah sempat double digit ketika awal-awal beliau itu menjabat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Soeharto juga berhasil menata ulang ekonomi pasca-kekacauan politik sebelumnya dan membawa Indonesia ke era industrialisasi.

“Memang itu semua membutuhkan gebrakan dan membutuhkan suatu pengorbanan dan itu yang telah beliau berikan dan buktikan,” ujar Dave.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun, yang menyebut Soeharto sebagai tokoh besar dalam perjuangan dan pembangunan nasional.

“Presiden Soeharto bukan hanya pemimpin politik, tapi arsitek pembangunan Indonesia modern. Beliau menanamkan pondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang kokoh,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penghargaan terhadap Soeharto harus dilihat dari kontribusinya, bukan perbedaan politik.

“Pahlawan tidak diukur dari sempurna atau tidaknya seseorang, tetapi dari seberapa besar jasanya bagi bangsa dan negara. Dan saya percaya, Soeharto memenuhi kriteria itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon menegaskan seluruh calon pahlawan nasional yang diajukan tahun ini telah memenuhi syarat, termasuk Soeharto.

“Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan,” kata Fadli.

Pemerintah memastikan proses penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan secara objektif, berdasarkan usulan masyarakat dan kajian akademik. (*)

Jakarta – Rencana Pemberian gelar pahlawan Nasional kepada Presiden ke – 2 RI Soeharto dipastikan sudah melalui mekanisme prosedural dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat tidak perlu khawatir dan harus secara bijak dapat menyikapinya.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta.

Prasetyo Hadi mengimbau masyarakat agar menyikapi secara arif dan bijaksana polemik terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Seluruh proses penetapan gelar dipastikan telah melalui prosedur dan mekanisme resmi sesuai ketentuan.

”Mengenai gelar pahlawan itu, tentunya, kan, melalui semua prosedur, ya. Bahwa ada pro-kontra, bahwa ada yang mungkin setuju, mungkin tidak, itu bagian dari aspirasi,” ujar Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurutnya perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia mengajak publik untuk melihat sisi positif dari para pemimpin bangsa, termasuk jasa-jasa yang telah mereka berikan selama masa pengabdiannya.

Hal senada disampaikan juga oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Menurutnya almarhum Presiden Soeharto telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional yang bakal diumumkan pada Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2025.

“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Ia menjelaskan, proses penilaian tidak hanya dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Kementerian (GTK), tetapi juga melibatkan berbagai lapisan, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

“Jadi memenuhi syarat dari bawah, dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat, enggak ada masalah, dan itu datangnya dari masyarakat juga,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan kuat dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli menyebut peristiwa itu sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia.

“Karena Belanda pada waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Jadi di perundingan-perundingan di New York ketika itu Indonesia sudah tidak ada. Pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk, tiba-tiba ada serangan ini,” katanya.

“Salah satunya serangan besar, Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Itu kan menandakan Pak Harto sebagai Komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret, punya jasa di dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia,” tambahnya.

Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada rinciannya. Rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan.

Selain perannya dalam pertempuran tersebut, Fadli juga menyinggung jasa Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat dan berbagai operasi militer lainnya yang dinilai berkontribusi besar terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. “Jadi ada rinciannya, rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” jelasnya.

Jakarta – Gelombang dukungan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden RI ke-2, Jenderal Besar H.M. Soeharto, terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat dan tokoh bangsa. Dukungan ini muncul bukan tanpa alasan. Banyak pihak menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam sejarah perjuangan, pembangunan, serta pemulihan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga layak mendapatkan penghargaan tertinggi dari negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa seluruh proses penetapan gelar Pahlawan Nasional telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme resmi yang berlaku. Ia meminta masyarakat agar menyikapi polemik seputar rencana penganugerahan gelar tersebut secara arif dan bijaksana.

“Pemerintah memastikan setiap usulan penetapan gelar pahlawan nasional melalui kajian mendalam, melibatkan berbagai pihak, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ini bukan keputusan yang diambil secara emosional, melainkan berdasarkan fakta sejarah dan jasa seseorang terhadap bangsa,” ujar Prasetyo Hadi.

Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang berperan besar dalam mengantarkan Indonesia keluar dari masa-masa sulit, terutama di bidang ekonomi. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai keberhasilan Soeharto dalam memulihkan perekonomian nasional merupakan capaian monumental dalam sejarah modern Indonesia.

“Pada masa awal kepemimpinannya, Indonesia berada dalam situasi ekonomi yang sangat terpuruk. Namun berkat kebijakan ekonomi yang stabil dan pembangunan yang terarah, Soeharto berhasil menurunkan inflasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan,” tutur Eddy Soeparno.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa kebijakan pembangunan jangka panjang yang digagas Soeharto melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menjadi fondasi penting bagi arah ekonomi Indonesia di masa berikutnya. Stabilitas ekonomi dan politik yang diciptakan saat itu memberikan ruang bagi dunia usaha, pendidikan, dan infrastruktur nasional untuk berkembang pesat.

Dukungan terhadap Soeharto juga datang dari kalangan organisasi masyarakat. Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Soeharto bukan hanya pemimpin pembangunan, tetapi juga pejuang kemerdekaan yang turut serta dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa-masa awal berdirinya republik.

“Soeharto adalah figur yang lengkap — pejuang kemerdekaan, pengisi kemerdekaan, sekaligus negarawan yang meninggalkan warisan besar bagi bangsa. Ia membangun arah pembangunan nasional yang terencana, meletakkan pondasi kemandirian ekonomi, serta menjaga keutuhan NKRI,” ujar Misbakhun.

Ia menambahkan, pengakuan terhadap jasa Soeharto seharusnya menjadi wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam menghargai sejarahnya sendiri. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pemimpin dan pahlawannya, termasuk mereka yang pernah memimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dukungan publik yang semakin meluas ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa penghargaan terhadap jasa tokoh bangsa bukan sekadar simbol, melainkan bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Indonesia sebagai negara merdeka.

Sebagai figur yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara, Soeharto meninggalkan jejak penting dalam pembangunan, pertanian, pendidikan, dan stabilitas nasional. Dengan segala kontribusinya, tidak berlebihan jika masyarakat menilai bahwa Soeharto layak menyandang gelar Pahlawan Nasional — sebagai penghargaan tertinggi bagi seorang tokoh yang telah menorehkan sejarah besar bagi Indonesia. (*)

Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan saat ini Soeharto telah berkontribusi dan berjasa untuk bangsa dan negara. Sebab itu, Soeharto dinilai layak menerima gelar pahlawan.

“MPR telah menulis surat menyatakan bahwa mempersilahkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto, karena yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani proses hukum baik pidana ataupun perdata,” kata Muzani di Jakarta, Jumat (7/11).

Menurutnya, sudah tak ada lagi halangan atau rintangan jika Presiden Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto dan Gus Dur. Dia menilai pemberian gelar itu sebagai bentuk rekonsiliasi.

“MPR menganggapnya tidak ada handicap lagi secara konstitusi. Tentu saja apa alasannya, pemerintah biar yang menjelaskan. Mungkin karena jasanya, mungkin karena apa dan seterusnya,” tuturnya.

Senada, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menilai Soeharto merupakan salah satu kepala negara yang memiliki jasa kepada Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto telah berhasil memulihkan perekonomian dan meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan.

“Kita bisa melihat dari track record yang sudah ada terbangun, bahwa Presiden Soeharto itu termasuk kepala negara yang mengambil alih pimpinan negara, di saat Indonesia memang sedang dalam kondisi ekonomi yang terpuruk,” ujar Eddy di kompleks parlemen Jakarta.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengimbau masyarakat agar menyikapi secara arif dan bijaksana polemik terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Seluruh proses penetapan gelar dipastikan telah melalui prosedur dan mekanisme resmi sesuai ketentuan.

”Mengenai gelar pahlawan, tentunya, kan, melalui semua prosedur, ya. Bahwa ada yang mungkin setuju, mungkin tidak (pro-kontra), itu bagian dari aspirasi,” tutur Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta.

Sementara dari kalangan DPR, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono merespons terkait gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurutnya pro dan kontra terkait gelar pahlawan untuk Soeharto merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi seperti Indonesia. Meski ada pro kontra, Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

“Semua warga, semua pihak itu bisa menyampaikan pandangannya. Termasuk juga keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan,” ucap Dave.

Dijelaskannya, sejumlah pertimbangan mendasari penilaian bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut. Salah satunya adalah keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi makro selama 32 tahun kepemimpinannya.

“Stabilitas makroekonomi, pertumbuhan PDB yang stabil selama 32 tahun beliau menjabat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7 persen setiap tahunnya. Bahkan pernah sempat double digit ketika awal-awal beliau itu menjabat,” ungkapnya.

Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim mengatakan mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang berlapis sehingga diskusi publik mengenai Soeharto sebaiknya dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian.

“Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” jelas Yusup. [*]

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kian menguat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa tidak ada lagi hambatan bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan tersebut, mengingat Soeharto telah dinyatakan selesai menjalani seluruh proses hukum dan memiliki jasa besar bagi bangsa.

“MPR melihatnya bahwa dalam periode yang lalu, MPR telah menulis surat menyatakan bahwa mempersilahkan kepada Presiden dalam hal ini pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto, karena yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani proses hukum baik pidana ataupun perdata,” katanya.

Muzani menyebut pimpinan MPR periode 2019–2024 telah menilai bahwa Soeharto berkontribusi besar bagi bangsa dan negara, baik dalam bidang stabilitas politik, ekonomi, maupun pembangunan nasional.

“Yang bersangkutan dianggap telah memberi kontribusi dan jasa kepada bangsa yang begitu besar, sehingga tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak ada lagi rintangan hukum atau politik yang menghalangi pemberian gelar pahlawan tersebut.

“Jadi, baik pidana ataupun perdata, Pak Harto dianggap telah menjalani proses itu, dan dinyatakan layak untuk mendapat gelar atas jasa-jasanya, untuk rekonsiliasi, untuk kebersamaan, untuk persatuan bangsa dan negara,” tuturnya.

Muzani juga menjelaskan bahwa MPR sebelumnya telah mencabut sejumlah TAP MPR yang menyebut nama Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

“Semua itu dilakukan terhadap tiga mantan Presiden, Bung Karno, Pak Harto dan Abdurrahman Wahid, dilakukan oleh MPR sebagai bagian dan cara MPR untuk tetap menjaga persatuan dan rekonsiliasi dalam berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Sementara itu, peneliti dan Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), Yusup Rahman Hakim, menilai kontribusi Soeharto layak diapresiasi dalam konteks sejarah yang menyeluruh.

“Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

Menurutnya, pengakuan terhadap jasa besar Soeharto tidak berarti meniadakan kritik, melainkan bentuk kedewasaan bangsa dalam membaca sejarah secara objektif. (*)

Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai tanggapan positif dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh bangsa menilai, Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun pondasi ekonomi, menjaga stabilitas nasional, serta memperkuat persatuan bangsa. Mereka sepakat bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilakukan secara arif dan objektif sebagai bagian dari penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan bangsa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh proses penetapan gelar pahlawan nasional telah melalui mekanisme resmi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Proses penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Pemerintah tidak bertindak subjektif dalam hal ini,” ujar Prasetyo Hadi.

Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk menyikapi secara arif polemik yang berkembang. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata seorang tokoh bagi bangsa. Dalam konteks Soeharto, perannya sebagai pemimpin yang menegakkan stabilitas ekonomi dan politik menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena telah menuntaskan berbagai tanggung jawab kenegaraan dengan baik.

“MPR telah menyampaikan surat kepada Presiden yang pada intinya mempersilakan pemerintah memberikan penghargaan kepada Soeharto. Beliau telah menjalani seluruh proses hukum dan berkontribusi besar terhadap bangsa,” tegas Ahmad Muzani.

Ia menekankan bahwa pandangan ini tidak semata berdasarkan nostalgia sejarah, tetapi pada fakta objektif tentang kontribusi Soeharto dalam membangun Indonesia menjadi negara yang stabil dan berkembang. Muzani juga mengingatkan agar polemik tidak diarahkan pada kepentingan politik, melainkan pada penghargaan terhadap jasa seorang tokoh bangsa.

Dukungan serupa datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menyoroti keberhasilan Soeharto dalam program transmigrasi.

“Soeharto punya jasa besar dalam program transmigrasi yang membentuk potret kebinekaan Indonesia, termasuk di tanah Papua,” pungkas Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut bukan hanya soal pemerataan penduduk, tetapi juga upaya memperkuat integrasi nasional di daerah-daerah terpencil. Melalui program tersebut, masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai bahwa selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, stabilitas ekonomi makro berhasil terjaga.

“Di masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terukur. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa beliau pantas mendapat gelar pahlawan nasional,” tambah Dave Laksono.

Menurut Dave, keberhasilan tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi nasional hingga kini. Ia berharap, pengakuan terhadap jasa Soeharto dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan dan penghargaan terhadap sejarah bangsa.

Seiring menguatnya dukungan publik, para tokoh tersebut berharap keputusan pemerintah nantinya dapat diterima secara bijak oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang telah berjasa besar bagi Republik Indonesia.