Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Alexandro Dimitri )*

Peluncuran program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan saat ini menunjukkan betapa seriusnya komitmen pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui program yang digawangi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini, pemerintah tidak hanya menargetkan pengentasan gizi buruk dan stunting, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui rantai pasok UMKM dan petani. Untuk memastikan manfaatnya semakin optimal, evaluasi rutin menjadi langkah penting yang terus diperkuat pemerintah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkap bahwa pelaksanaan MBG selama Ramadan berlangsung relatif lancar dan telah mencakup satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di sejumlah daerah. Ia pun menegaskan bahwa kearifan lokal harus diakomodir dalam menu program, seperti makanan tradisional yang tahan lama dan bergizi agar tidak hanya bergizi, tetapi juga sesuai budaya dan logistik di lapangan. Pernyataan ini menegaskan bahwa BGN tidak sekadar menjalankan program, tetapi juga membuka ruang adaptasi agar MBG makin relevan dengan konteks lokal.

Disadari juga bahwa keberhasilan MBG tidak hanya soal penyediaan makanan saja, proses tata kelola, pelibatan daerah, dan kesiapan SPPG-nya menjadi fondasi. Melalui portal resmi BGN, disebutkan bahwa pengelolaan SPPG akan dilakukan dalam dua bentuk Kerjasama, yakni pembangunan langsung dan kolaborasi pihak ketiga, dengan target penerima manfaat mencapai 15 hingga 16,5 juta orang pada 2025. Ini menunjukkan skala ambisi pemerintah dan sekaligus menegaskan bahwa tanpa evaluasi sistematik, skala besar bisa menjadi tantangan.

Dari sisi keilmuan, MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan status gizi anak dan menurunkan angka anemia, bahkan sebagai salah satu pijakan menuju generasi bebas stunting. Namun, potensi ini hanya akan terwujud jika program dievaluasi secara terus-menerus dan berbasis data. Kebiasaan makan anak yang sudah terbiasa dengan makanan ultra-proses (UPF), hingga risiko food-waste karena menu ideal sering tidak dihabiskan oleh siswa. Beban kerja ahli gizi dalam program ini cukup besar sehingga regulasi baru yang membatasi porsi di SPPG hingga maksimal 2.000 porsi per hari adalah langkah perbaikan yang baik.

Melengkapi perspektif ini, Direktur Pusat Kedokteran Tropis UGM, Dr. dr. Citra Indriani, MPH, mengingatkan bahwa skala besar program MBG menuntut tata kelola yang kuat dan aman. Ia menyoroti bahwa pengelolaan makanan dalam skala SPPG setara dengan katering industri, sehingga kelemahan dalam proses mulai dari pemilihan bahan baku, pemasakan, penyimpanan, hingga distribusi bisa berdampak bagi ribuan anak sekolah. UGM melalui kajiannya memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan HACCP dan prosedur keamanan pangan di beberapa SPPG.

Evaluasi tata kelola menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manfaat program, karena bila pengelolaan tidak aman, manfaat yang seharusnya positif bisa menimbulkan risiko. Artinya, bagi pemerintah yang mendukung program ini, memperkuat monitoring, audit internal, dan kapasitas sekolah/SKP menjadi urgen. Berbagai data terkini juga menunjukkan bahwa pemerintah telah mulai melakukan survei dan pemantauan.

Misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang melakukan Survei Monitoring dan Evaluasi MBG pada Juni 2025 untuk mengukur dampak program terhadap aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kemiskinan. Pangawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai rencana. Meskipun muncul beberapa kasus keracunan yang menjadi sorotan publik, pemerintah melalui BGN juga menyatakan komitmen untuk menarik makanan terkontaminasi dan memperbaiki prosedur pelayanan agar tidak terulang. Semua ini menunjukkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga pengawas dalam memperkuat program.

Evaluasi rutin bukanlah “opsi” tetapi syarat mutlak agar MBG berjalan optimal. Setiap tahap, mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga pengukuran dampak, harus dilakukan dengan disiplin. Pemerintah, melalui BGN, sudah menetapkan mekanisme pelaksanaan dan target besar, serta menyediakan platform pengaduan publik. Akademisi dan pengamat telah mengingatkan bahwa evaluasi harus mencakup kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, perilaku konsumsi, dan dampak jangka panjang terhadap indikator gizi dan pendidikan.

Bagi pemerintahan yang tengah menaruh harapan pada program MBG sebagai investasi strategis bagi SDM Indonesia, tiap halangan adalah bahan pembelajaran. Dengan menjaga momentum evaluasi rutin, memperkuat tata kelola, dan menjamin pelibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sekolah, hingga UMKM lokal, program ini berpeluang besar menghadirkan manfaat nyata, menjadikan generasi Indonesia sehat, cerdas, dan produktif.

Perlu ada dukungan penuh terhadap langkah evaluasi rutin serta perbaikan berkelanjutan dalam program MBG ini, sebagai bagian dari komitmen bersama membangun masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Benyamin S. Wardhana (*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas, penyempurnaan regulasi MBG menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa penyempurnaan regulasi MBG menjadi hal penting mengingat program ini menyasar hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyepakati tiga regulasi utama yang ditargetkan rampung pada awal November, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, dan Perpres tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, serta Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa Keppres yang menetapkan koordinasi program di bawah Kemenko Pangan direncanakan akan terbit setelah penyelesaian Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat integrasi lintas sektor dan memperjelas mekanisme pelaksanaan di lapangan. Ia menambahkan bahwa penerbitan dua Perpres lainnya juga dipersiapkan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan tata kelola program MBG berjalan lebih sempurna. Dengan adanya regulasi tersebut, setiap tahapan mulai dari perencanaan, distribusi, hingga evaluasi akan memiliki landasan hukum dan pedoman teknis yang lebih kokoh.

Dari sisi legislatif, dukungan penuh juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai bahwa Perpres MBG akan menjadi pijakan hukum penting agar pelaksanaan program lebih tertib, transparan, dan menjamin kualitas makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Ia berharap proses finalisasi dan sosialisasi Perpres MBG dapat segera dilakukan agar implementasi di lapangan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Netty menilai bahwa substansi Perpres sebaiknya juga memuat ketentuan teknis, seperti waktu produksi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengaturan tersebut, menurutnya, penting untuk menjamin mutu, kebersihan, dan kesegaran makanan bagi anak-anak penerima manfaat setiap harinya. Langkah penguatan regulasi ini tidak hanya memperkuat aspek administratif, tetapi juga melindungi kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Dengan payung hukum yang jelas, setiap pelaksana di lapangan memiliki panduan yang pasti dalam memastikan makanan bergizi tersaji dengan aman dan sesuai standar.

Pandangan senada disampaikan oleh ahli gizi, Mochammad Rizal, yang menilai bahwa Program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut perlu terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya benar-benar optimal sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Rizal, selain meningkatkan taraf kesehatan dan status gizi, MBG juga diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk lebih semangat bersekolah. Dengan perut yang terisi makanan bergizi, konsentrasi belajar meningkat dan semangat menuntut ilmu pun tumbuh.

Rizal menambahkan bahwa manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Rantai pasok pangan seperti petani, nelayan, hingga penyedia katering lokal turut terdorong untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk mereka. Ia menilai bahwa kebijakan pembatasan produksi maksimal 2.000 porsi pada satuan penyedia makanan, sebagaimana tertuang dalam rancangan regulasi baru, merupakan langkah perbaikan yang tepat. Menurutnya, langkah ini akan mengurangi beban kerja di Satuan Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) sekaligus menekan risiko keamanan pangan. Semakin kecil skala produksi, semakin mudah menjaga standar kualitas dan higienitas makanan.

Penyusunan regulasi MBG juga mencerminkan semangat reformasi birokrasi dalam tata kelola program strategis nasional. Kejelasan struktur organisasi dan pembagian kewenangan antarlembaga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Melalui regulasi yang kuat, pengawasan dapat dilakukan secara sistematis, sementara evaluasi dampak bisa dilaksanakan berbasis data dan indikator gizi yang terukur.

Kementerian dan lembaga terkait akan berperan aktif dalam memastikan penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah, terutama terkait distribusi bahan pangan, penyediaan fasilitas dapur sehat, serta pemantauan kualitas gizi makanan. Pendekatan kolaboratif lintas sektor, antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG yang berkelanjutan. Pemerintah tampaknya memahami bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya porsi makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan regulasi yang matang, pelaksanaan MBG diharapkan dapat menjadi model program pemberdayaan sosial yang efektif, mendorong pemerataan gizi, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat di sektor pangan.

Menatap target rampungnya regulasi MBG pada awal November, semua pihak perlu memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki desain kelembagaan dan mekanisme kerja program. Dukungan publik, termasuk dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha lokal, akan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai tujuan. Program MBG merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif. Penyempurnaan regulasi yang sedang difinalisasi bukan sekadar langkah administratif, tetapi bagian dari upaya besar menuju sistem pangan dan gizi nasional yang lebih kuat dan berkeadilan.

Kini, saatnya semua elemen masyarakat bersatu mendukung penyempurnaan regulasi MBG. Dengan tata kelola yang transparan dan berkualitas, program ini akan menjadi pondasi penting dalam membangun masa depan Indonesia yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

(* Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Juanda Syah )*

Pemerintah terus berupaya mempercepat pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan ketimpangan gizi dan ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh program pembangunan. MBG hadir tidak hanya sebagai inisiatif pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga sebagai momentum penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas produksi pangan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun bangsa melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat. Menurutnya, asupan gizi yang baik menjadi pondasi utama dalam membentuk generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Selama bertahun-tahun, kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan kemampuan berpikir masyarakat. Dengan hadirnya MBG, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, mendapatkan hak yang sama atas makanan bergizi dan kesempatan tumbuh secara optimal.

Peningkatan kualitas gizi masyarakat akan berdampak langsung terhadap kecerdasan dan kemampuan bersaing bangsa. Saat ini, rata-rata tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia masih berada pada angka yang perlu ditingkatkan. Melalui pelaksanaan MBG secara masif, pemerintah menargetkan perbaikan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia nasional. Anak-anak yang memperoleh gizi seimbang diharapkan tumbuh dengan fisik yang kuat dan kemampuan intelektual yang baik, sehingga menjadi modal utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

MBG tidak hanya sebatas penyediaan makanan bergizi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan dan ekonomi rumah tangga. Di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan menghitung kebutuhan keluarga secara tepat. Melalui sosialisasi MBG, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya pola makan sehat sekaligus perencanaan ekonomi yang lebih rasional. Pendekatan ini memperkuat tujuan MBG sebagai program yang tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera.

Program MBG menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Sasaran utamanya mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh wilayah, terutama daerah yang memiliki tingkat kerentanan gizi tinggi. Pemerintah berupaya agar program ini benar-benar menjangkau masyarakat terpencil dengan sistem distribusi yang efektif dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, MBG juga menggandeng pemerintah daerah serta pelaku usaha kecil di sektor pangan agar perputaran ekonomi lokal semakin hidup.

Dampak positif program ini mulai terlihat di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober hingga awal November 2025 terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang turut berkontribusi terhadap kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,28 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap telur dan daging ayam ras sebagai sumber protein utama dalam pelaksanaan program MBG. Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi makanan bergizi secara nasional telah mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan MBG berperan besar dalam mendorong konsumsi pangan hewani di berbagai daerah. Permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras meningkat cukup signifikan dan menjadi pendorong utama inflasi. Meski demikian, hal ini merupakan sinyal positif bahwa kegiatan ekonomi di sektor pangan rakyat semakin menggeliat. Meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pangan juga membuka peluang bagi peternak dan pelaku usaha mikro di pedesaan untuk meningkatkan produksi serta memperluas pasar.

Selain mendorong konsumsi pangan, MBG juga memberi dampak berantai terhadap rantai pasok ekonomi lokal. Kenaikan harga bahan pakan seperti jagung dan biaya produksi ayam hidup mendorong aktivitas perdagangan di berbagai wilayah. Meskipun inflasi meningkat, pergerakan ini mencerminkan ekonomi yang lebih aktif dan daya beli masyarakat yang semakin kuat. Pemerintah pun terus menjaga keseimbangan antara peningkatan permintaan dan stabilitas harga agar manfaat program MBG tetap optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari sisi kebijakan, MBG dirancang sebagai bagian dari strategi besar pemerataan ekonomi nasional. Dengan melibatkan petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan utama, program ini memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas peluang usaha di pedesaan. Pendekatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerataan ekonomi tidak hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan aktivitas produktif masyarakat. Di wilayah terpencil, pelaksanaan MBG bahkan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang menumbuhkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Pelaksanaan MBG juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan mandiri. Dengan memperbaiki gizi sejak dini, anak-anak di wilayah terpencil akan memiliki peluang yang sama untuk tumbuh menjadi generasi cerdas dan produktif. Di sisi lain, meningkatnya permintaan bahan pangan lokal akibat program ini memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Dampak ganda inilah yang menjadikan MBG sebagai momentum penting dalam mempercepat pemerataan ekonomi sekaligus peningkatan kualitas gizi nasional.

Program ini menunjukkan bagaimana kebijakan pangan dapat menjadi katalis bagi pembangunan yang lebih inklusif. Ketika gizi masyarakat terpenuhi dan ekonomi lokal bergerak aktif, maka kesejahteraan akan tersebar lebih merata hingga ke pelosok negeri. Dengan koordinasi lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, MBG diproyeksikan menjadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah pembangunan nasional.

Pada akhirnya, Program MBG tidak hanya menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga strategi nyata untuk mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah terpencil. Melalui peningkatan asupan gizi, penguatan daya beli masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal, MBG menjadi simbol kemajuan Indonesia yang berkeadilan. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa, cita-cita mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan sejahtera di seluruh pelosok tanah air kini semakin nyata.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh: Rafi Alamsyah )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membawa perubahan nyata bagi kualitas sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi nasional. Program ini tidak hanya menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Di balik setiap piring makanan yang tersaji, terdapat misi besar negara untuk menghapus ketimpangan gizi dan menggerakkan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa.

Gagasan MBG berawal dari keprihatinan Presiden terhadap kondisi anak-anak di daerah yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Dalam banyak kunjungan, Kepala Negara menyaksikan langsung anak-anak yang pertumbuhannya terhambat akibat keterbatasan asupan gizi. Dari situ, lahirlah kebijakan yang menempatkan gizi anak sebagai prioritas pembangunan nasional. Presiden menilai bahwa masalah gizi tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan masa depan bangsa, karena generasi yang lemah gizi akan sulit bersaing di era global.

Program MBG kini telah menjangkau lebih dari tiga puluh lima juta anak dan ibu hamil melalui lebih dari sebelas ribu dapur yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah memperkuat standar pengawasan agar setiap makanan yang tersaji memenuhi aspek kebersihan, keamanan, dan nilai gizi. Meski masih ditemukan tantangan di lapangan, langkah perbaikan terus dilakukan secara sistematis. Pendekatan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa MBG bukan program jangka pendek, tetapi bagian dari strategi pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Ahli gizi dari Cornell University, Mochammad Rizal, menilai bahwa program ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan pendidikan. Menurutnya, anak-anak yang memperoleh gizi seimbang cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik dan peluang ekonomi yang lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, MBG merupakan fondasi penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi emas Indonesia.

Namun dampak MBG tidak berhenti di meja makan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program ini akan menjadi penggerak utama bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 mendatang, pelaksanaan MBG akan meningkat signifikan dan menyentuh lebih dari 82,9 juta penerima manfaat. Dengan skala sebesar itu, kebutuhan bahan pangan juga melonjak tajam, termasuk kebutuhan telur, ayam, ikan, sayur, dan buah yang masing-masing mencapai 82,9 juta porsi per hari. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi para petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah untuk meningkatkan produksinya.

Zulkifli Hasan mengajak para petani dan peternak agar mempersiapkan diri menghadapi lonjakan permintaan tersebut. Ia menekankan bahwa semua komoditas, termasuk padi, jagung, dan singkong, akan dibeli oleh pemerintah untuk mendukung keberlangsungan program MBG. Saat ini, Bulog bersama Koperasi Desa Merah Putih telah menyiapkan gudang penyimpanan bahan pangan untuk memastikan pasokan tetap stabil. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menciptakan sirkulasi ekonomi yang berkelanjutan dari sektor hulu ke hilir.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut memperkuat pelaksanaan MBG melalui panduan implementasi di satuan pendidikan. Sekolah diminta melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas makanan, termasuk mencatat sisa makanan dan insiden keamanan pangan. Langkah ini bertujuan membangun budaya makan sehat dan memastikan setiap rupiah anggaran gizi memberi manfaat maksimal bagi anak-anak penerima. Upaya ini juga diharapkan dapat mengubah pola konsumsi anak-anak yang sebelumnya terbiasa dengan makanan tinggi gula, garam, dan lemak menuju kebiasaan makan sehat dan alami.

Pemerintah pun mendapat apresiasi publik karena berhasil menjalankan program MBG. Berdasarkan survei Lembaga Media Survei Nasional atau Median, sebanyak 63,9 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan MBG, sementara 48,9 persen berharap program ini terus dilanjutkan. Publik menilai MBG mampu meningkatkan gizi anak, meringankan beban ekonomi keluarga, dan tepat sasaran. Survei tersebut memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap keberlanjutan program ini sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.

Dukungan serupa datang dari Forum Generasi Milenial Indonesia yang menilai bahwa MBG bukan hanya membantu anak-anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Koordinator FGMI, Muhamad Suparjo, menjelaskan bahwa perputaran uang dari dapur MBG memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena bahan pangan lokal dibeli setiap hari. Suparjo juga berharap program ini segera menjangkau seluruh daerah agar setiap anak Indonesia mendapat hak yang sama untuk menikmati makanan bergizi dari pemerintah.

Program MBG kini menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat yang menautkan tiga kepentingan strategis sekaligus yaitu peningkatan kualitas gizi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Setiap tahap pelaksanaan MBG membawa efek ganda bagi ekonomi desa, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah meyakini bahwa bangsa yang kuat bukan hanya ditandai oleh infrastruktur megah, melainkan oleh anak-anak yang tumbuh sehat dan berdaya.

)* Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah menunjukkan dampak ganda yang makin nyata. Tidak hanya memperbaiki status gizi anak dan keluarga di seluruh Indonesia, program ini juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Petani, nelayan, pedagang pasar, hingga pengusaha pengolahan makanan skala kecil kini merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Melalui pendekatan inklusif dan kolaboratif, MBG telah membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja yang tersebar hingga ke pelosok desa.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya peran pelaku usaha kecil dalam ekosistem MBG. Menurutnya, MBG dirancang bukan sekadar sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai strategi ekonomi rakyat yang melibatkan ribuan pelaku usaha lokal di setiap rantai pasoknya.

“UMKM di seluruh Indonesia banyak yang terlibat sebagai pemasok kebutuhan ribuan dapur umum MBG,” ujar Maman.

Ditambahkannya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kapabilitas usaha mikro agar dapat naik kelas dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengajak seluruh instansi terkait untuk berkolaborasi menumbuhkan perekonomian rakyat dan mencari solusi terbaik bagi kebutuhan UMKM Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sekitar 80 persen anggaran program dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari UMKM lokal, sehingga manfaat ekonomi langsung dirasakan di tingkat desa dan kelurahan.

“MBG berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberi ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, juga menekankan bahwa lembaganya terus memperkuat mekanisme operasional MBG untuk memastikan efisiensi dan dampak nyata di lapangan.

“Pihaknya fokus melaksanakan tugas yang diemban. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi dirasakan secara menyeluruh,” tambahnya.

Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG terbukti meningkatkan permintaan bahan baku lokal (mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga industri pengolahan kecil) yang memberikan multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Beberapa pelaku UMKM yang terhubung dengan program ini bahkan melaporkan kenaikan omzet dan akses pasar yang lebih stabil.

Kebijakan MBG sejalan dengan visi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap kebijakan sosial juga membawa dampak produktif bagi masyarakat. Dengan terus melibatkan pelaku UMKM, program ini bukan hanya menyehatkan bangsa, tetapi juga menyejahterakan rakyat dari kota hingga ke desa.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses setara terhadap makanan sehat.

Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Kita ingin semua anak Indonesia mendapat asupan bergizi yang layak. Ini bukan sekadar soal makan, tapi tentang masa depan bangsa dan kualitas generasi penerus,” ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa program MBG juga memberikan dampak ekonomi luas di daerah, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok utama bahan makanan.

Ia menjelaskan, pendekatan berbasis rantai pasok lokal menjadi upaya nyata pemerintah agar manfaat program dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah.

“Kita ingin kegiatan ekonomi rakyat tumbuh dari bawah mulai dari dapur komunitas, petani lokal, dan pelaku usaha yang terlibat langsung dalam penyediaan bahan makanan bergizi,” tuturnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025 program MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Ia menyebut, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat yang menjadi pelaksana langsung di lapangan.

“Kami memastikan pelaksanaan MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi perbaikan gizi anak sekolah,” katanya.

Dadan menambahkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen melibatkan langsung pelaku UMKM lokal.

“Pendekatan gotong royong ini bukan hanya memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di sekitar wilayah pelaksanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa BGN menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, dengan fokus memperluas jangkauan ke wilayah 3T. Menurutnya, peningkatan kapasitas layanan dan penguatan rantai pasok pangan lokal akan mempercepat terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.

“Program MBG adalah bukti konkret negara hadir menyehatkan bangsa sekaligus menyejahterakan rakyat,” tutupnya.

Oleh : Loa Murib

Kondisi Papua dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang semakin positif. Berbagai wilayah di Tanah Papua, mulai dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat, kini berada dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif. Stabilitas ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta peran aktif para tokoh adat dan kepala suku yang menjadi panutan masyarakat. Dukungan mereka menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, peran tokoh adat seperti Musa Yare menjadi bukti nyata bagaimana kepemimpinan lokal berperan penting menjaga kedamaian. Ia mendorong masyarakat untuk tetap bersatu, menolak segala bentuk provokasi, serta mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong sebagai warisan budaya yang harus terus dilestarikan. Kesadaran kolektif masyarakat Yalimo untuk hidup damai kini telah berbuah hasil nyata: aktivitas sosial dan ekonomi berjalan lancar, serta partisipasi warga dalam pembangunan daerah meningkat signifikan.

Suasana yang sama juga terlihat di Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura bersama para ondoafi dari 14 kampung berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunan. Para ondoafi, seperti Nicolas Youwe dari Kampung Kayo Pulau, turut menyerukan pentingnya mencintai kota dengan menjaga ketertiban dan kedamaian. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat adat di Jayapura semakin matang dalam berpikir dan bertindak, serta memahami bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama bagi kemajuan daerah.

Sementara itu, di Papua Barat, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memastikan keamanan tetap terjaga, terutama dalam momentum penting seperti kunjungan kerja pejabat negara. Komitmen kolektif ini membuktikan bahwa Papua Barat kini siap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan nasional dan internasional berkat kondusivitas yang terjaga. Stabilitas yang kuat ini turut membuka peluang bagi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari festival budaya hingga pameran UMKM yang berjalan sukses tanpa hambatan.

Dari kalangan pemuda, muncul dukungan yang memperkuat semangat persatuan. Tokoh Pemuda Tanah Tabi, Suriel Carlos A. Taurui, menyampaikan apresiasi atas kerja keras aparat keamanan melalui Operasi Damai Cartenz yang berhasil menciptakan rasa aman di berbagai wilayah. Ia menilai kehadiran aparat bukan hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk fokus pada kegiatan produktif seperti pendidikan, perdagangan, dan pertanian. Menurutnya, generasi muda Papua kini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelopor perdamaian dan mitra aktif dalam pembangunan.

Dukungan terhadap program pemerintah juga menguat di tingkat akar rumput. Kepala Suku Besar Pegunungan di Kabupaten Keerom, Simon Kosay, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), menunjukkan komitmen besar terhadap keberhasilan implementasi berbagai program unggulan pemerintah. Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri para tokoh adat dari Pegunungan Tengah, ia menegaskan pentingnya mendukung program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan Nasional. Program-program tersebut dinilai membawa manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pegunungan.

Simon Kosay juga menekankan bahwa keamanan merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa tanpa situasi yang aman dan damai, berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Pegunungan Tengah untuk menjaga ketertiban, mempererat persaudaraan, dan menghindari segala bentuk konflik yang dapat menghambat kemajuan. Komitmen tersebut disepakati bersama dalam doa dan penandatanganan deklarasi dukungan terhadap seluruh program pemerintah pusat.

Perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan Papua juga mendapat apresiasi luas dari masyarakat adat. Tokoh masyarakat Yerisiam, Sabena Inggerui, menilai bahwa pembangunan infrastruktur, dukungan terhadap ekonomi lokal, serta penyediaan fasilitas ibadah menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun Papua secara menyeluruh. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah pusat dan masyarakat adat di daerah.

Dukungan positif ini semakin lengkap dengan pernyataan tokoh masyarakat Papua, Denny Alverth Wafumilena, yang menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban. Ia menegaskan bahwa keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Stabilitas menjadi pondasi agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Papua kini bergerak menuju babak baru. Kondisi yang aman dan harmonis menjadi pondasi kokoh bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan. Para tokoh adat dan kepala suku memainkan peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka bukan hanya simbol budaya, tetapi juga motor penggerak dalam mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Keberhasilan pembangunan di Papua membuktikan bahwa kemajuan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat adat dalam menjaga kedamaian dan mendukung program pembangunan. Semangat gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air yang ditunjukkan para tokoh adat menjadi modal sosial yang tak ternilai. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat, Papua kini menatap masa depan yang lebih cerah — masa depan di mana kedamaian dan kemajuan berjalan seiring menuju kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Dukungan terhadap arah pembangunan nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat di berbagai wilayah Papua. Kalangan masyarakat adat, yang selama ini menjadi penjaga kearifan lokal, kini tampil sebagai bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Dukungan itu menjadi cerminan bahwa Papua menyambut paradigma baru pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kemajuan.

Salah satu tokoh yang memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan pemerintah adalah Ketua Dewan Adat Suku Moi, Nikodemus Yaboisembut. Ia menilai bahwa langkah-langkah pembangunan yang dilakukan Pemerintah saat ini telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat adat. Program bantuan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Pemerintah dianggap tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan sosial dan penghormatan terhadap identitas budaya. Kehadiran negara melalui berbagai program lintas sektor memberi bukti bahwa Papua tidak dibiarkan berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan dan kesejahteraan bersama. Menurut Nikodemus, perhatian terhadap masyarakat adat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen moral dan politik untuk menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan yang humanis dan berakar pada budaya lokal.

Kebijakan pembangunan yang diterapkan di Tanah Papua kini mulai dirasakan manfaatnya. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi semakin membaik. Desa-desa yang dulunya sulit dijangkau kini terhubung oleh jalan yang memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat. Bantuan sosial yang disalurkan langsung hingga ke kampung terpencil menjadi bukti konkret bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dari arus pembangunan.

Semangat pemerataan tersebut juga tampak dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan di Jayapura dan sekitarnya. Dalam kegiatan tatap muka dan bhakti sosial di Kampung Sabron Yaru, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung. Kegiatan ini bukan hanya berbentuk bantuan material, tetapi juga simbol kehadiran negara yang mendengar dan memahami kebutuhan rakyatnya. Masyarakat menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian yang nyata dari pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat adat.

Selain itu, Ketua GIDI Distrik Yamo, Pendeta Ekiles Enumbi, juga menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam deklarasi masyarakat Distrik Yamo, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai program unggulan nasional seperti Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program-program tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Papua sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda di daerah pedalaman.

Dukungan masyarakat Distrik Yamo bukan hanya pernyataan simbolik, melainkan lahir dari pengalaman langsung mereka terhadap manfaat program pemerintah. Ketahanan pangan menjadi perhatian utama karena tanah Papua memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat, masyarakat lokal dapat memanfaatkan tanah subur untuk bercocok tanam dan mengembangkan sistem pangan mandiri. Program MBG juga mendapat sambutan luas karena memberikan jaminan gizi bagi anak-anak di wilayah yang selama ini sulit dijangkau fasilitas kesehatan.

Pendeta Ekiles menilai bahwa kedamaian menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan optimal. Masyarakat di pegunungan Papua kini berkomitmen menjaga stabilitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif. Dalam pandangan tokoh gereja tersebut, harmoni sosial dan semangat gotong royong merupakan modal penting untuk membangun masa depan Papua yang lebih baik. Melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan tokoh adat, Papua diharapkan tumbuh menjadi wilayah yang maju, berdaya, dan mandiri.

Harapan masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan sangat besar. Mereka berharap agar perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik tenaga surya, jaringan internet, dan perumahan layak dapat terus ditingkatkan. Pembangunan honai sebagai rumah adat juga menjadi simbol penting bagi pelestarian budaya yang berjalan seiring dengan modernisasi. Pemerintah dianggap mampu menyeimbangkan antara pembangunan material dan pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat adat.

Dukungan dari para tokoh adat dan pemuka agama di Papua memperlihatkan bahwa kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran diterima secara luas di tingkat akar rumput. Pembangunan yang menekankan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, serta penghormatan terhadap kebudayaan menjadi kunci dalam memperkuat rasa persatuan bangsa. Papua kini bergerak seiring dengan semangat nasional menuju Indonesia Emas 2045, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan sejahtera.

Konsolidasi dukungan masyarakat adat terhadap program pemerintah bukan hanya wujud kepercayaan, tetapi juga pernyataan bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui kolaborasi dan persaudaraan. Masyarakat adat melihat arah pembangunan saat ini sebagai momentum baru untuk keluar dari ketertinggalan dan menunjukkan bahwa Papua mampu menjadi contoh sukses pembangunan yang berpihak pada manusia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat adat untuk berperan dalam pembangunan. Dengan semangat kebersamaan, Papua tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal, tetapi menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan berdaulat.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

PAPUA – Kondisi keamanan di Tanah Papua kini semakin damai dan kondusif. Berbagai wilayah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, hingga Papua Barat menunjukkan stabilitas yang kuat berkat dukungan penuh para tokoh adat, kepala suku, dan pemuda. Keharmonisan yang terjaga ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Papua berkomitmen mendukung pembangunan menuju Papua yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tokoh Adat Kabupaten Yalimo, Musa Yare, menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga ketertiban dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang memecah belah. Ia menilai masyarakat kini semakin sadar bahwa keamanan adalah fondasi utama kemajuan.

“Kami di Yalimo ingin hidup damai, ingin melihat anak-anak kami sekolah dan masa depan daerah ini maju. Karena itu, kami semua sepakat menjaga kedamaian,” ujarnya di Wamena (03/11/2025).

Sementara itu, Ondoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolas Youwe, menyebut masyarakat Jayapura kini hidup dalam suasana aman dan tenteram. Ia menilai, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat semakin kuat.

“Masyarakat Jayapura sudah merasakan manfaat dari pembangunan. Kami ingin mendukung pemerintah agar kota ini semakin indah, aman, dan menjadi contoh bagi daerah lain di Papua,” kata Nicolas.

Dukungan serupa datang dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi bukti keberhasilan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

“Kita harus terus jaga keamanan karena Papua Barat sudah aman, sudah damai. Ini modal besar untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya di Manokwari.

Dari kalangan muda, Tokoh Pemuda Tanah Tabi, Suriel Carlos A. Taurui, mengapresiasi kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz yang dinilainya telah membawa perubahan nyata bagi masyarakat. “Anak-anak muda Papua sekarang bisa bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa rasa takut. Kehadiran aparat membuat kami semakin yakin bahwa Papua damai bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan,” katanya.

Sementara Tokoh Masyarakat Yerisiam, Sabena Inggerui, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang besar terhadap pembangunan Papua Tengah. “Kami melihat perubahan nyata di sini. Jalan dibangun, ekonomi rakyat bergerak, dan rasa aman makin kuat. Kami akan terus mendukung program pemerintah agar Papua terus maju,” ujarnya di Nabire.

Kondisi Papua yang kini aman, damai, dan produktif menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Di bawah kepemimpinan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap Tanah Papua, semangat persatuan dan gotong royong terus menguat. Papua kini tidak hanya menjadi wilayah yang kaya sumber daya, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan dan harapan baru bagi Indonesia Timur yang semakin maju dan sejahtera.

Sarmi – Para kepala suku dan tokoh adat di berbagai wilayah Papua menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dukungan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dan memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif hingga ke tingkat kampung.

Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, mengajak masyarakat adat Suku Isirawa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menegaskan bahwa pembangunan hanya dapat berhasil jika seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi.

“Setiap pembangunan akan dapat berjalan lancar apabila seluruh masyarakat memberikan dukungan dan berperan aktif pada setiap proses pembangunan,” ujarnya dalam sosialisasi program pemerintah di Kampung Wari, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi (1/11/2025).

Sunuk juga mendorong masyarakat agar mendukung program ketahanan pangan dan berbagai inisiatif pemerintah lainnya. Ia menyebut bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, yang mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto, terhadap masyarakat Papua Tengah.

Menurutnya, bantuan pembangunan fasilitas pertemuan di wilayah Aikai menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap peran tokoh adat.

“Dukungan tersebut menunjukkan perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap peran tokoh adat serta masyarakat Papua,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai, yang menilai perhatian pemerintah pusat sebagai bukti nyata komitmen membangun Papua yang damai dan sejahtera.

“Bantuan dan perhatian Bapak Presiden merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kami di Papua,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ia menyebut pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan para tokoh adat agar setiap program berjalan tepat sasaran.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh keterlibatan semua pihak agar setiap program membawa perubahan positif dan dirasakan oleh rakyat di akar rumput,” tegas Fakhiri.

Konsistensi dukungan para kepala suku dan tokoh adat menunjukkan bahwa keamanan dan pembangunan di Papua merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Papua yang damai, maju, dan sejahtera. #