Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah mempertegas komitmennya untuk mempercepat transisi energi dalam rangka mewujudkan pilar kemandirian energi nasional. Upaya ini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi menuju Swasembada Energi Nasional.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dengan memaksimalkan potensi energi yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia, baik melalui pengembangan energi baru terbarukan maupun optimalisasi sumber daya domestik yang berkelanjutan.

“Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperbesar bauran energi terbarukan sebagai upaya mencapai target Net Zero Emmision di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dengan memaksimalkan potensi energi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia,” ungkap Eddy.

Eddy juga mengatakan Indonesia berupaya untuk melakukan deregulasi di berbagai sektor termasuk energi terbarukan sekaligus melakukan reformasi struktural untuk menarik lebih banyak investor.

“Saya memahami bahwa di antara masalah dalam pengembangan energi terbarukan adalah mengenai biaya yang mahal dan juga potensi keekonomian dalam menanamkan modal untuk membiayai proyek ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak perguruan tinggi di Indonesia dapat berperan aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif terhadap transisi energi dan ekonomi hijau (green energy and economy).

Pemerintah berkomitmen menerapkan prinsip transisi yang berkeadilan (just transition) dengan memastikan tidak ada pihak yang tertinggal (no one left behind).

“Kebijakan-kebijakan kita, baik yang terkait pelatihan maupun pembangunan ekosistem ketenagakerjaan, diarahkan agar semua pihak dapat beradaptasi dengan perubahan. Tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa transisi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan dan inklusif, membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja baru, sekaligus menjadi tantangan bagi kesiapan tenaga kerja nasional.

“Green jobs bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bagi kita untuk mempersiapkan SDM yang mampu menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Menaker.

Dengan momentum yang semakin kuat ini, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, hingga generasi muda untuk bersinergi mendukung pilar swasembada energi. Karena, swasembada energi bukan hanya target, melainkan tanggung jawab bersama.

[edRW]

Jakarta – Pembangunan infrastruktur energi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan mewujudkan target swasembada nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah melaporkan capaian sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam laporannya, Bahlil menyoroti progres pembangunan infrastruktur vital seperti program listrik desa dan proyek pengolahan minyak nasional.

“Saya melapor kepada Bapak Presiden, dipanggil. Saya memberikan laporan karena beberapa hari saya melakukan kunjungan kerja di daerah, di Sulawesi, di Sultra, di Sulut, kemudian beberapa daerah lain, khususnya berbicara tentang realisasi daripada listrik desa,” ujarnya.

Program listrik desa, kata Bahlil, menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo dalam mempercepat pemerataan energi. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029–2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua,” tegasnya.

Kementerian ESDM menyiapkan percepatan penyediaan listrik di 10.068 lokasi hingga 2029 yang akan menjangkau 1,28 juta calon pelanggan. Sementara pada 2025, penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi bagi 77.616 pelanggan ditargetkan rampung.

Selain elektrifikasi, pembangunan infrastruktur pengolahan energi juga menjadi perhatian utama.

Bahlil menegaskan bahwa pada 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

“RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar, dan bisa kita ekspor,” jelasnya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. David B. W. Pandie, menilai langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur energi dan mengarah pada swasembada nasional sudah berada di jalur yang tepat.

“Kebijakan pemerintah saat ini sudah ke arah yang benar, tapi desain implementasi tahapannya perlu dikomunikasikan secara lebih jelas ke publik, apa yang dilakukan setiap tahap, apa indikator keberhasilannya,” ujar Prof David.

Dengan berbagai langkah tersebut, pembangunan infrastruktur energi nasional dipandang menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kemandirian ekonomi dan ketahanan energi Indonesia menuju era swasembada nasional. #

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM selama ini bukan hanya membebani anggaran negara, tetapi juga membuat ketahanan energi rentan terhadap gejolak global. Dalam konteks inilah energi terbarukan hadir bukan sekadar alternatif ramah lingkungan, tetapi peluang strategis untuk memangkas impor dan mempercepat swasembada energi.

Pemerintah sendiri terus memperkuat langkah untuk menekan ketergantungan terhadap energi impor yang selama ini dinilai membebani devisa negara. Salah satu strategi utama yang kini dipercepat implementasinya adalah kebijakan blending BBM atau pencampuran antara bahan bakar fosil dengan sumber energi nabati seperti biodiesel dan etanol.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa impor energi Indonesia saat ini mencapai Rp520 triliun per tahun, nilai yang sangat besar dan berpotensi menggerus devisa. Oleh sebab itu, pemerintah menilai kebijakan blending menjadi langkat paling konkret untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Bahlil mengungkapkan, dengan anggaran sebesar Rp520 triliun per tahun untuk memberli bahan baku energi dari luar negeri justru malah memperkaya negara lain. Namun pemerintah tidak tinggal diam, kebijakan energi harus berpihak pada rakyat, bukan pada pihak yang menikmati margin besar dari kegiatan impor.

Menurut Bahlil, sebagian kalangan pengusaha masih ingin mempertahankan praktik impor energi karena mendapatkan keuntungan dari sistem kuota impor yang berlaku selama ini. Pihak-pihak tersebut sudah terlalu nyaman dengan sistemnya.

Namun, lanjut Bahlil, pemerintahan Presiden Prabowo sudah berkomitmen untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan kemandirian energi dan hilirisasi nasional.

Bahlil menjelaskan, sebelum ada program biodiesel, Indonesia mengimpor sekitar 34 juta ton solar per tahun. Saat ini, impor turun drastic menjadi 4,9 juta barel per tahun setelah penerapan B10-40.

Bahkan, pemerintah sudah mencanangkan untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Pemerintah menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati atau Biodiesel B50 untuk menghentikan impor tersebut.

Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor minyak solar mulai 2026. Program B50 akan menggantikan seluruh kebutuhan solar impor yang selama ini masih menekan devisa negara.

Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga USD 40,71 miliar. Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai USD 10,84 miliar hanya dalam satu tahun.

Sementara itu, selain membebani anggaran negara, ketergantungan terhadap impor energi membuat negara kita rentan terhadap dampak gejolak di pasar global. Selama setahun terakhir, pemerintah sudah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.

Dengan penggunaan biodiesel yang sudah cukup signifikan di dalam negeri, menjadi bukti bahwa pengembangan proyek EBT menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi. Namun selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.

Sepanjang 2025, Kementerian ESDM mencatat dua momentum penting dalam peresmian proyek pembangkit listrik oleh Presiden Prabowo. Pertama, pada 20 Januari 2025, sebanyak 26 pembangkit Listrik diresmikan dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), dan 89 persen di antaranya berbasis EBT. Kedua, pada 26 Juni 2025, pemerintah Kembali meresmikan 55 pembangkit listrik yang terdiri dari delapan PLTP dan sisanya PLTS di 15 provinsi, dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt (MW).

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN, Suroso Isnandar menyoroti pentingnya pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan energi masa depan. Ia menyebut PT PLN saat ini bukan hanya penyedia listrik, tetapi motor penggerak ekosistem energi hijau nasional.

Suroso memaparkan bahwa PT PLN telah menyiapkan peta jalan transformasi energi untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah sendiri telah menetapkan target bauran EBT nasional sebesar 19-23 persen pada tahun 2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Langkah itu dilakukan melalui pembangunan smart grid, pengembangan pembangkit tenaga surya di kawasan industri, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai yang dapat memperluas jangkauan pasokan hijau.

Suroso menambahkan, investasi di sektor EBT harus dipandang sebagai peluang jangka Panjang, bukan beban. Ia meyakini EBT memiliki efek berganda, antara lain menumbuhkan industri baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, percepatan pengembangan energi terbarukan bukan hanya soal menambah kapasitas listrik atau mengganti sumber energi fosil, tetapi membangun ekosistem baru yang memperkuat kedaulatan nasional. Dengan dukungan regulasi yang berpihak, sinergi lintas sektor, hingga keterlibatan masyarakat, Indonesia memiliki modal besar untuk keluar dari jebakan impor BBM yang berkepanjangan.

Pada akhirnya, pilihan untuk beralih ke energi bersih adalah keputusan politik dan moral yang menentukan masa depan bangsa. Jika langkah ini diambil secara serius, bukan tidak mungkin Indonesia bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri, tetapi juga menjadi pemain utama energi hijau di kawasan.

)* Pengamat Energi Terbarukan

Oleh : Meisya Julian Syafitri )*

Pemerintah terus memperkuat strategi energi nasional melalui peningkatan eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi (migas) di berbagai wilayah. Upaya ini menjadi bagian penting dari agenda besar menuju swasembada energi dan kemandirian pasokan domestik. Dalam konteks global yang diwarnai fluktuasi harga energi dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia menunjukkan langkah nyata dengan meningkatkan kapasitas produksi hulu migas secara berkelanjutan. Sejumlah capaian terbaru di sektor ini memperlihatkan arah yang positif, menggambarkan bahwa komitmen nasional menuju kemandirian energi bukan sekadar wacana, melainkan hasil kerja konkret di lapangan.

Salah satu contoh keberhasilan datang dari PT APG Westkampar Indonesia (APGWI) yang mencatat lonjakan produksi minyak tertinggi sejak perusahaan resmi menjadi operator Blok West Kampar pada Januari 2023. Hingga akhir Oktober 2025, produksi mencapai 1.011 barel per hari (BOPD), meningkat tajam dari 150–200 BOPD pada awal reaktivasi sumur. Lonjakan tersebut menunjukkan efektivitas strategi peningkatan produksi melalui program pengeboran sumur baru dan pemeliharaan fasilitas produksi. General Manager PT APGWI, Mohammad Yasin, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras tim di lapangan dan dukungan para pemangku kepentingan. Ia menyebutkan bahwa tantangan geografis di Lapangan Pendalian yang tergolong wilayah terpencil dapat diatasi melalui inovasi dan efisiensi operasional.

Keberhasilan PT APGWI juga menjadi bukti nyata bahwa sektor hulu migas Indonesia mampu bertransformasi menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan. Direktur PT APGWI, Adi Prasetyana, mengungkapkan optimisme terhadap prospek peningkatan produksi di masa mendatang seiring masifnya program pengeboran hingga 2026. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang menekankan pentingnya eksplorasi intensif dan pengelolaan sumur eksisting secara optimal. Tidak hanya meningkatkan volume produksi, strategi tersebut juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan memastikan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan domestik tetap stabil di tengah permintaan yang terus bertumbuh.

Dukungan dan sinergi dari pemerintah, khususnya melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), juga berperan besar dalam menjaga momentum ini. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Heru Setyadi, menyampaikan bahwa peningkatan produksi di Blok West Kampar merupakan bukti nyata kontribusi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap pencapaian target nasional. SKK Migas akan terus mendorong kegiatan eksplorasi dan produksi agar berjalan efisien, aman, serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan industri migas tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan daerah dan ketahanan energi bangsa.

Selain di Riau, capaian serupa juga terjadi di Aceh yang menunjukkan kinerja impresif sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), sebanyak 55 sumur migas masih aktif berproduksi hingga akhir kuartal ketiga, dengan 54 di antaranya berada di bawah pengelolaan BPMA. Produksi minyak mencapai rata-rata 1.898 barel per hari atau 114 persen dari target Work Plan & Budget (WP&B) tahun 2025. Produksi gas pun tercatat 81,80 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), melampaui target 104 persen. Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menjelaskan bahwa operasi migas Aceh tersebar di tiga wilayah kerja utama, yakni Medco E&P Malaka, Triangle Pase Inc, dan Wilayah Kerja B yang dikelola Pema Global Energi.

Kinerja positif tersebut tidak hanya menegaskan kemampuan manajerial dan teknis BPMA, tetapi juga memperlihatkan potensi besar sektor migas Aceh sebagai penopang energi nasional. Meski capaian produksi melampaui target, BPMA tetap mendorong temuan cadangan baru melalui program eksplorasi strategis. Salah satu proyek penting yang sedang dijalankan adalah seismik 3D Cunda–Jeuku seluas 120 kilometer persegi di Wilayah Kerja B. Program ini ditargetkan selesai pada 2026, dilanjutkan dengan eksplorasi Bireuen–Sigli yang digarap oleh Aceh Energy. Menurut Edy, langkah eksploratif ini diharapkan membuka potensi cadangan baru untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja gemilang dari berbagai wilayah operasi migas tersebut menggambarkan arah baru kebijakan energi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu pilar strategis pembangunan nasional yang termaktub dalam Asta Cita bidang energi. Melalui kebijakan yang pro-produktivitas dan penguatan investasi hulu migas, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak serta memastikan pasokan energi yang cukup bagi industri dan masyarakat.

Eksplorasi dan produksi migas tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi strategis bagi kedaulatan energi bangsa. Dengan meningkatnya produksi domestik, defisit neraca migas dapat ditekan dan cadangan devisa nasional menjadi lebih stabil. Selain itu, sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat transfer teknologi.

Secara jangka panjang, keberhasilan program eksplorasi dan produksi migas akan menjadi titik awal bagi tercapainya swasembada energi nasional. Pemerintah bersama pelaku industri perlu menjaga momentum ini dengan memperluas investasi, mempercepat adopsi teknologi efisien, dan memperkuat tata kelola lingkungan agar produksi tetap berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat, cita-cita besar menuju kemandirian energi bukan lagi sekadar impian, melainkan arah pasti menuju masa depan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Energi

Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terus memperkuat kerja sama lintas negara dalam upaya memberantas praktik judi daring yang kini dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara atau transnational organized crime.

“Kami akan mempertegas kerja sama ini dan akan memperkuat kerja sama ini. Kalau perlu, diadakan satu dialog dan kesepakatan negara yang bersangkutan untuk menghentikan judi daring ini,” kata Yusril.

Yusril menegaskan, upaya pemberantasan judi daring tidak cukup dilakukan di dalam negeri saja, melainkan juga harus melalui langkah-langkah diplomatik yang konkret.

Menurutnya, fenomena judi daring telah menjadi masalah serius yang melintasi batas geografis dan yurisdiksi antarnegara. Karena itu, kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral menjadi keharusan agar pemberantasan bisa berjalan efektif.

“Tidak saja bilateral, tapi juga multilateral karena menyangkut kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang besar bagi jaringan kejahatan siber untuk beroperasi lintas batas negara.

Dunia maya, kata dia, membuat kehidupan masyarakat menjadi tanpa sekat sehingga aktivitas judi daring dapat dengan mudah menyebar dan merugikan masyarakat luas.

Yusril juga menyebut beberapa negara di kawasan ASEAN diduga menjadi pusat kegiatan judi daring yang berimbas pada negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.

Dalam pidatonya pada acara Penguatan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yusril juga menegaskan perbedaan antara judi daring dan perjudian konvensional.

“Judi daring bukanlah sebuah kejahatan atau perjudian konvensional seperti taruhan, permainan kartu, atau bahkan sabung ayam dalam masyarakat tradisional, tapi judi daring adalah sebuah transnational organized crime,” katanya.

Sebagai Ketua Komite TPPU, Yusril menekankan bahwa kerja sama antarpihak—baik di dalam negeri maupun antarnegara—merupakan kunci keberhasilan dalam menekan transaksi judi daring yang nilainya telah menurun secara signifikan berkat pengawasan dan pemblokiran masif pemerintah.

“Tanpa kerja sama yang erat antara kita internal maupun eksternal dengan negara-negara lain, mustahil kita akan mampu mengatasi, mencegah, dan memberantas kegiatan judi daring ini,” ucapnya.

Yusril juga mengingatkan kembali pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Korea Selatan yang menyerukan pentingnya kolaborasi global untuk menumpas kejahatan siber lintas negara.

“Presiden menegaskan perlunya kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan judi daring lintas negara yang nyata-nyata telah merugikan perekonomian nasional,” kata Yusril.

Dengan langkah koordinatif yang semakin solid antara pemerintah, PPATK, Kementerian Komdigi, aparat penegak hukum, dan kerja sama lintas negara, transaksi judi daring dilaporkan berhasil ditekan tajam dibanding tahun 2024.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga masyarakat dari bahaya judi daring yang kian marak di ruang digital.

Judi daring sendiri merupakan aktivitas taruhan uang atau barang berharga melalui internet.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan praktik ilegal ini.

Melalui kerja sama lintas lembaga, pemerintah terus mengambil langkah tegas dengan memblokir ribuan situs dan rekening yang terkait dengan transaksi judi daring.

Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemkomdigi telah menutup 23.929 rekening yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, langkah tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menjaga kebersihan ruang digital nasional.

“Kami berupaya memastikan bahwa aliran dana dari kegiatan ilegal seperti judi daring benar-benar terhenti,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, pemblokiran dilakukan melalui patroli siber rutin dan laporan masyarakat yang masuk lewat kanal aduan resmi Kemkomdigi.

Menurut Meutya, tindakan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengakui bahwa konten perjudian masih menjadi tantangan utama dalam penegakan regulasi digital.

“Karena itu, Komdigi terus melakukan pemantauan intensif sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi daring,” ujarnya.

Alexander menjelaskan, upaya pemberantasan tidak hanya berfokus pada penghapusan konten, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan platform digital, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait.

“Penanganan konten negatif ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga membutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk inovasi, Kemkomdigi turut menggandeng akademisi. Lima mahasiswa Universitas Lampung berhasil mengembangkan Gambling Activity Tracing Engine (GATE System), sistem berbasis linguistik, visual, dan transaksi finansial untuk mendeteksi aktivitas judi daring.

“GATE System adalah bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap masalah bangsa. Sejak Oktober 2024 hingga September 2025, lebih dari 2,17 juta konten judi berhasil kami tangani,” jelas Alexander.

Salah satu pengembang sistem, Zaka Kurnia Rahman, menuturkan,

“Kami berhipotesis judi daring dapat dimatikan secara finansial. Karena itu, metode secure ini kami kembangkan untuk melacak transaksi deposito.”

Dengan langkah-langkah tegas dan kolaboratif tersebut, pemerintah membuktikan konsistensinya menutup ribuan situs judi daring setiap minggu demi menjaga ruang digital yang bersih dan aman bagi seluruh masyarakat.

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah menunjukkan hasil nyata dalam upaya memberantas praktik judi daring yang selama ini menjadi perhatian publik. Laporan terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang hasil judi daring pada tahun 2025 berhasil ditekan hingga tinggal sekitar Rp155 triliun, menurun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. Angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa strategi nasional dalam memerangi kejahatan siber lintas negara mulai menunjukkan hasil konkret.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga keuangan dalam mempersempit ruang gerak jaringan judi daring yang beroperasi lintas negara. Ia menilai bahwa judi daring bukan lagi kejahatan biasa, melainkan bagian dari kejahatan terorganisasi lintas negara atau transnational organized crime yang memerlukan respons diplomatik dan kolaborasi internasional.

Yusril menekankan pentingnya kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara, terutama karena aktivitas judi daring kerap dikendalikan dari luar yurisdiksi Indonesia. Beberapa negara di kawasan ASEAN diduga menjadi basis operasi server maupun pusat kendali perjudian daring yang menimbulkan dampak ekonomi dan sosial lintas batas. Dalam pandangannya, tidak cukup hanya menindak pelaku di dalam negeri, tetapi juga harus ada mekanisme kerja sama multilateral untuk menghentikan sumber aktivitas ini.

Sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yusril menggarisbawahi bahwa pemberantasan judi daring harus berjalan seiring dengan penguatan sistem pelaporan keuangan. Upaya ini melibatkan PPATK, kepolisian, dan kementerian teknis lain agar seluruh aliran dana ilegal dapat terdeteksi lebih cepat. Dunia digital yang tanpa batas memungkinkan kejahatan ini berkembang pesat, sehingga diperlukan pengawasan siber dan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Langkah pemerintah untuk mempertegas kerja sama internasional merupakan kunci penting untuk menutup akses lintas negara para pelaku. Keberhasilan menekan perputaran dana tidak boleh membuat aparat lengah, sebab pelaku judi daring akan terus mencari celah baru melalui teknologi finansial dan jaringan pembayaran digital yang semakin canggih.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memaparkan bahwa capaian penurunan nilai transaksi judi daring hingga Rp155 triliun merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga selama satu tahun terakhir. Berdasarkan catatan PPATK, perputaran dana hasil judi daring pada 2024 sempat mencapai Rp359 triliun, bahkan proyeksi awal memperkirakan nilainya bisa menembus Rp981 triliun. Namun, berkat sinergi nasional dan pengawasan sistem keuangan yang lebih ketat, angka itu berhasil ditekan lebih dari separuhnya pada 2025.

PPATK terus memperkuat sistem pemantauan transaksi keuangan untuk mendeteksi pola pergerakan dana mencurigakan yang terhubung dengan kegiatan judi daring. Melalui kolaborasi dengan lembaga perbankan dan penyedia layanan pembayaran digital, PPATK berhasil menutup sejumlah celah yang sebelumnya dimanfaatkan oleh jaringan pelaku untuk memindahkan dana secara anonim.

Capaian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan nasional kini lebih tangguh menghadapi ancaman kejahatan finansial berbasis siber. Kerja kolektif pemerintah dalam memblokir situs, memperkuat pelaporan perbankan, serta menindak jaringan perantara menjadi kunci utama yang menekan laju transaksi tersebut. PPATK berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pemantauan serta memperkuat kapasitas analisis forensik keuangan agar pelacakan aliran dana ilegal dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Apresiasi terhadap hasil tersebut juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah, yang menilai penurunan transaksi judi daring hingga lebih dari separuh menjadi sinyal kuat bahwa strategi nasional pemberantasan kejahatan digital mulai membuahkan hasil. Ia menyebut bahwa capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik perjudian yang merusak moral, ekonomi, dan ketahanan sosial bangsa.

Abdullah menilai bahwa maraknya judi daring bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah tidak berhenti pada capaian saat ini, melainkan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempersempit ruang gerak para pelaku. DPR akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah selama kebijakan tersebut dijalankan secara transparan, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik.

Penurunan signifikan dalam perputaran uang judi daring hingga 56 persen sepanjang 2025 menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan parlemen membuahkan hasil konkret. Namun, semua pihak menyadari bahwa perjuangan belum berakhir. Dunia digital yang terus berkembang menciptakan tantangan baru yang menuntut ketegasan kebijakan, peningkatan literasi masyarakat, serta kerja sama lintas negara yang berkelanjutan.

Keberhasilan tahun ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan digital nasional. Dengan menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat regulasi finansial, dan mengedepankan edukasi publik, Indonesia memiliki peluang besar untuk menutup sepenuhnya ruang bagi praktik judi daring di masa mendatang. Upaya kolektif ini bukan hanya soal menekan angka, melainkan juga tentang menjaga moralitas bangsa, melindungi masyarakat, dan memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan produktif.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Yussita Aprilia )*

Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada pemblokiran situs dan penindakan pelaku, tetapi juga pada peningkatan literasi digital sebagai langkah preventif jangka panjang. Pendekatan tersebut menjadi strategi komprehensif yang menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan pemberdayaan masyarakat agar lebih cerdas dan waspada terhadap bahaya perjudian daring.

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menilai pentingnya memperkuat edukasi publik di tengah gempuran teknologi digital yang kian cepat. Menurutnya, daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau menjadi contoh nyata bagaimana kemajuan digitalisasi bisa disalahgunakan oleh jaringan lintas negara untuk menyebarkan aktivitas judi daring. Posisi geografis yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia membuat wilayah tersebut rawan dijadikan pintu masuk oleh sindikat internasional.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperlihatkan tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas tersebut. Dari 2,18 juta penduduk Kepri, lebih dari 66 ribu orang diduga terlibat dalam perjudian daring.

Lebih memprihatinkan lagi, ribuan penerima bantuan sosial juga tercatat ikut bermain, dengan total nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Fakta ini menegaskan bahwa masalah judi daring tidak hanya bersifat hukum dan moral, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Syaiful menekankan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat turut memperburuk situasi. Banyak warga yang belum memahami risiko penggunaan aplikasi tidak resmi, atau cara melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan. Hal tersebut dimanfaatkan para pelaku untuk memancing korban melalui iklan-iklan yang menyesatkan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Desk Pemberantasan Judi Daring yang dikoordinasikan Kemenko Polkam terus memperkuat sinergi lintas lembaga, mulai dari Kominfo, Polri, PPATK, Kemensos, hingga pemerintah daerah.

Sinergi tersebut diarahkan pada penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis Undang-Undang ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta pengarusutamaan literasi digital di semua lini pendidikan dan masyarakat umum. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam tidak hanya menindak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak mudah terjerat praktik perjudian daring.

Upaya penguatan literasi digital juga sejalan dengan inisiatif PPATK melalui program “Operasi Lebah Madu.” Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan bahwa operasi ini didesain untuk memperkuat kolaborasi berbasis data antara lembaga-lembaga negara dalam mencegah tindak pidana keuangan, termasuk judi daring. Dengan basis data yang kuat, setiap indikasi transaksi mencurigakan dapat segera ditindaklanjuti secara transparan dan terukur.

Hasil analisis PPATK menunjukkan bahwa dalam delapan tahun terakhir, perputaran dana judi daring di Indonesia mencapai hampir Rp 1.000 triliun, dengan lebih dari 700 juta transaksi. Jumlah pemain meningkat hampir tiga kali lipat hanya dalam dua tahun terakhir. Bahkan, sebagian di antaranya berasal dari kalangan aparatur sipil negara. Kondisi ini memperlihatkan betapa seriusnya ancaman sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian daring terhadap stabilitas nasional.

Melalui Operasi Lebah Madu, PPATK tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mendorong pemanfaatan data intelijen keuangan sebagai dasar kebijakan pencegahan. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu optimalisasi penerimaan pajak negara dan memperkuat tata kelola keuangan yang bersih.

Dengan kolaborasi bersama Kemenko Polkam, Kominfo, dan aparat penegak hukum, pemerintah ingin memastikan bahwa upaya pemberantasan tidak berhenti di tataran reaktif, melainkan juga membangun sistem proteksi digital yang berkelanjutan.

Dari sisi pendidikan, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai bahwa literasi digital dan keuangan harus menjadi bagian integral dalam kurikulum sekolah. Ia memandang pentingnya penguatan pendidikan digital sejak dini agar generasi muda mampu mengenali bahaya judi daring dan pinjaman online yang sering kali saling terkait.

Menurut Ubaid, anak-anak harus dibekali kemampuan memahami bagaimana algoritma media digital bekerja, sehingga mereka tidak mudah tergoda oleh iklan yang mengarah ke situs berisiko tinggi.

Ubaid juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap penggunaan gawai anak harus dilakukan secara konsisten, sementara pemerintah perlu memastikan tidak ada lagi situs judi daring yang lolos dari pengawasan. Pendekatan ini bukan semata tugas pendidikan formal, tetapi tanggung jawab sosial bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman.

Pemerintah sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menekan peredaran judi daring hingga ke akar. Langkah-langkah seperti pembentukan Desk Pemberantasan Judi Daring, penguatan operasi berbasis data oleh PPATK, serta perluasan program literasi digital merupakan bentuk kerja terarah dan sistematis.

Sinergi lintas sektor ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman digital yang kian kompleks, sekaligus memastikan bahwa transformasi teknologi di Indonesia berjalan dalam koridor etika dan hukum yang sehat.

Dengan memperkuat literasi digital, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui kolaborasi antar-lembaga, partisipasi masyarakat, dan edukasi berkelanjutan, Indonesia optimistis dapat menekan laju perjudian daring, melindungi generasi muda, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi nasional.

)* Analisis Kebijakan Publik

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi untuk memastikan kualitas makanan semakin terjamin dan sesuai standar keseahatan. Pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu bahan pangan, proses distribusi makanan, dan pengawasan agar program ini betul-betul memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang anak.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG sangat penting. DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program yang digagas pemerintah itu aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya evaluasi yang dilakukan harus bersifat total, mencakup semua rantai penyediaan makanan,” kata Puan.

Puan menjelaskan bahwa program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat penting dan harus dijaga melalui pengawasan yang ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.

“Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” ujarnya.

Sebagai contoh di lapangan, pelaksana pengelola Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) terus berbenah agar makanan MBG yang dihasilkan memenuhi standar kelayakan dan keamanan untuk dikonsumsi. SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polda Sulawesi Tengah dapat dijadikan contoh karena telah menerapkan standar pelaksanaan yang ketat dan terukur.

Kepala SPPG YKB Polda Sulteng, Aldi, mengungkapkan bahwa lembaganya telah meraih penghargaan dari Badan Gizi Nasional sebagai Dapur Mandiri Terbaik 1 se-Sulawesi Tengah, yang diterima pada 16 September 2025 di Jakarta.

“Setiap hari sebelum makanan disalurkan, kami melakukan uji cepat terhadap kandungan formaldehida, nitrit, arsen, dan sianida untuk memastikan seluruh menu aman dikonsumsi,” jelas Aldi.

Selain itu, SPPG YKB juga menerapkan standar higienitas dan sanitasi tinggi, serta telah melaksanakan sertifikasi penjamah makanan bagi 30 karyawan, ahli gizi, dan relawan pada 25 Oktober 2025 di Sriti Convention Hall, Palu Barat.

“Dengan penerapan standar tersebut, diharapkan seluruh pelaksana MBG di Indonesia dapat mencontoh langkah SPPG YKB Polda Sulteng agar kasus keracunan tidak kembali terjadi,” pungkasnya.

Jakarta — Pemerintah melalui sinergi antar-lini kementerian dan lembaga, mencatat capaian luar biasa dalam program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga pekan terakhir Oktober 2025, program tersebut telah berhasil menjangkau lebih dari 40,5 juta penerima manfaat, menandai lompatan signifikan dalam upaya pemenuhan gizi bagi generasi muda dan kelompok rentan di seluruh nusantara.

Menurut data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG saat ini telah membuka hingga 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia. Serapan anggaran program juga telah menyentuh angka sekitar Rp 35,6 triliun, atau setara dengan sekitar 50,1 % dari target anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini.

Capaian ini sekaligus mengukuhkan tekad pemerintah untuk menyelesaikan manfaat program hingga 82,9 juta penerima pada akhir tahun 2025.

“Hari ini sudah ada 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan, dan berpotensi melayani 39,5 juta. Akhir bulan ini, mungkin kita sudah akan melayani 40 juta,” kata Dadan.

Beliau juga menegaskan bahwa program MBG tak sekadar angka penerima, melainkan juga sebagai penggerak ekonomi lokal, termasuk penyediaan lapangan kerja hingga penguatan rantai pasok pangan bergizi dari petani dan pelaku UMKM.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menambahkan bahwa keberhasilan program ini juga menyimpan “benih” perubahan jangka panjang.

“Bagaimana ini, tadi kan dampaknya jangka panjang. Perilaku itu bisa berubah tidak mudah dan harus terus menerus dari ketika dia lahir, SD, SMP, diberi makan yang beragam dan dikasih edukasi menyertai, itu tidak bisa cepat. Dampak dari program makan bergizi baru akan terasa sekian puluh tahun kemudian, atau generasi-generasi berikutnya,” kata Pungkas.

Bahwa program MBG bukan hanya solusi sesaat, namun investasi pada sumber daya manusia Indonesia untuk dekade mendatang.

Tak kalah penting, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa program ini merupakan “langkah besar menuju peningkatan gizi nasional” dan sekaligus mendorong ekonomi rakyat berbasis produksi pangan dalam negeri.

“Telur ayam 368 ribu ton nilainya Rp 11 triliun, daging ayam 663 ribu ton Rp 26,5 triliun, ikan 415 ribu ton Rp 17,8 triliun, dan beras 2,3 juta ton Rp 31 triliun,” ujar Zulkifli.

Menurut beliau, efek ganda (multiplier effect) dari MBG sudah mulai terasa di banyak daerah, termasuk harga komoditas pangan yang bergerak positif karena meningkatnya permintaan.

Pemerintah terus memperkuat regulasi dan koordinasi antarlembaga agar program MBG berjalan dengan standar kualitas pangan yang tinggi, aman, dan higienis. BGN mencatat tantangan logistik dan operasional, terutama di daerah terpencil, dan berkomitmen untuk terus memperbaiki agar layanan tidak hanya cepat tetapi juga tertib.

Capaian ini membuat kebijakan MBG semakin menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan saat ini pro-aktif dalam menjamin pemenuhan gizi, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung generasi muda agar tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Dengan momentum ini, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan mencapai target 82,9 juta penerima sebelum akhir tahun dan sekaligus menegaskan komitmen untuk menjadikan gizi sebagai pondasi tangguh menuju Indonesia Maju.*