Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat melalui langkah konkret dalam menjaga stabilitas sosial dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang kini mendapat sorotan positif adalah peluncuran Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Program ini menjadi bagian penting dari Paket Ekonomi 2025, yang tidak hanya dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa BLT Kesra akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025. Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5,67 persen, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 5,2 persen. Injeksi fiskal sebesar Rp10,5 triliun yang diberikan melalui program ini akan langsung mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan investasi atau ekspor, tetapi juga harus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. BLT Kesra menjadi instrumen strategis yang menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Dengan menjaga konsumsi rumah tangga, efek berganda (multiplier effect) akan dirasakan hingga ke sektor perdagangan, transportasi, dan logistik di seluruh daerah. Lebih lanjut, kebijakan fiskal yang ekspansif seperti BLT Kesra tetap berada dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang hati-hati.

Pemerintah telah menghitung kapasitas fiskal agar program ini tidak menimbulkan risiko terhadap defisit anggaran. Sebaliknya, dengan meningkatnya perputaran uang di tingkat rumah tangga, penerimaan pajak dari konsumsi akan ikut terdorong, sehingga secara tidak langsung menutup sebagian pembiayaan program tersebut. Selain aspek ekonomi, BLT Kesra memiliki dampak sosial yang signifikan. Bantuan tunai kepada 35 juta keluarga penerima manfaat tidak hanya menjaga kestabilan daya beli, tetapi juga menekan potensi gejolak sosial di tengah masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa BLT Kesra merupakan kebijakan strategis yang dijalankan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan selama tiga bulan berturut-turut, mulai Oktober hingga Desember 2025, guna memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Menurut Airlangga, kebijakan ini menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau sekitar 140 juta jiwa, dengan target utama kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini diluncurkan bersamaan dengan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, yang ditujukan untuk para fresh graduate. Kedua program tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Melalui cara ini, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat kualitas tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas nasional.

Penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui bank-bank Himbara untuk sekitar 18,3 juta keluarga dan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga lainnya. Pemerintah memastikan distribusi bantuan berlangsung efisien dan tepat waktu dengan menggunakan sistem digitalisasi data penerima. Hal ini menunjukkan bahwa program ini menjadi bagian dari desain kebijakan makroekonomi yang mendorong sirkulasi ekonomi di lapisan bawah agar roda ekonomi nasional terus berputar.

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah melihat tanda-tanda positif di lapangan. Indeks kepercayaan konsumen meningkat, dan data penjualan ritel menunjukkan tren naik. Hal ini menandakan bahwa kebijakan BLT Kesra berhasil menyalurkan stimulus tepat sasaran, tanpa menimbulkan distorsi pasar. Program tersebut juga dianggap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas sosial, yang menjadi pilar utama dalam visi ekonomi Prabowo-Gibran.

Dari sisi pelaksanaan teknis, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh penerima BLT Kesra ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Nilai bantuan yang diterima masyarakat kini mencapai Rp1,5 juta per keluarga, yang terdiri atas Rp600 ribu dari program BLT reguler dan tambahan Rp900 ribu dari BLT Kesra. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memberikan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga mereka.

Kombinasi kebijakan sosial dan ekonomi melalui BLT Kesra serta program pemagangan menjadi bukti bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan inklusif. Dengan memperkuat daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru bagi lulusan muda, Indonesia sedang menata fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan merata. Program ini juga memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal, sosial, dan ketenagakerjaan dalam satu arah strategis yang sama.

Dalam konteks global, strategi ini sekaligus menjadi respons adaptif terhadap perlambatan ekonomi dunia. Di saat banyak negara memilih pengetatan fiskal, Indonesia justru memperkuat perlindungan sosial untuk menjaga mesin domestik tetap berjalan. Pendekatan ini mencerminkan filosofi ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional. BLT Kesra bukan sekadar program bantuan, melainkan simbol kehadiran negara yang proaktif dalam melindungi rakyatnya sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Aurelia Fathia )*

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada Oktober 2025. Program ini menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkokoh fondasi ekonomi rakyat di tengah dinamika ekonomi global. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai mitra strategis untuk menyalurkan bantuan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menegaskan kesiapan penuh perusahaan dalam mendukung pemerintah menyalurkan BLTS Kesra. Komitmen ini sejalan dengan visi Asta Cita Nasional yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan ekstrem. BRI memiliki jaringan layanan yang luas dan infrastruktur digital yang andal untuk memastikan setiap bantuan pemerintah tersalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan transparan. Pihaknya siap berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar penyaluran BLTS Kesra benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BRI dalam menyalurkan BLT Kesra merupakan bentuk nyata keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Menurutnya, BRI memiliki pengalaman panjang dalam mengelola berbagai program bantuan sosial dan kredit produktif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. BRI tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui jaringan BRILink, program Desa BRILian, dan KlasterkuHidupku, yang dapat membantu masyarakat agar mampu mandiri dan produktif setelah menerima bantuan.

Dalam mendukung efektivitas program, BRI telah menyiapkan strategi operasional terpadu yang memanfaatkan lebih dari 7.000 kantor cabang dan 1 juta agen BRILink yang tersebar hingga ke pelosok desa. Kehadiran jaringan tersebut memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menerima manfaat BLT Kesra. Langkah ini juga memperkuat peran BRI sebagai bank kerakyatan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga pada misi sosial dan pembangunan ekonomi inklusif. Penyaluran BLTS Kesra bukan hanya program jangka pendek, tetapi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peluncuran program BLT Kesra yang diumumkan pemerintah pada 17 Oktober 2025 menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam melindungi kelompok rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Program ini menyasar 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima bantuan dari Oktober hingga Desember 2025. Selain BLT Kesra, pemerintah juga meluncurkan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan generasi muda. Kedua program ini diharapkan mampu menjadi stimulus ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mendorong peningkatan daya beli sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses penyaluran BLT Kesra dilakukan secara bertahap dan transparan, diawali dengan validasi data penerima bantuan. Pemerintah telah menerima data calon penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan tengah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Pihaknya telah menerima dari BPS dan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan validasi penerima di lapangan berjalan dengan baik. Proses validasi ini ditargetkan selesai pada 27 Oktober 2025 agar penyaluran bantuan dapat segera dimulai dan masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera merasakan manfaatnya.

Program BLT Kesra memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Di satu sisi, bantuan ini menjadi bantalan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga dan fluktuasi ekonomi global. Di sisi lain, program ini memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dengan memberikan stimulus langsung pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok atas, tetapi juga dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam aspek transformasi digital, BRI juga mencatat perkembangan signifikan. Volume transaksi QRIS BRI meningkat 133,1% yoy menjadi Rp59,4 triliun, dan jumlah transaksi meningkat hingga 161,4% yoy. Sementara itu, jumlah Agen BRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen yang tersebar di 66 ribu desa, dengan volume transaksi mencapai Rp1.293,5 triliun. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital BRI berhasil memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan nasional.

BLT Kesra menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang resilien dan inklusif. Dengan dukungan lembaga keuangan seperti BRI, program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jangka pendek dalam menjaga daya beli, tetapi juga menjadi jembatan menuju transformasi ekonomi yang lebih merata. Seiring dengan visi Asta Cita Nasional, kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan menjadi kunci dalam memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud, dari desa hingga kota, dari Sabang hingga Merauke.

)* Pengamat Sosial

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya beli masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional yang dirancang untuk memastikan konsumsi domestik tetap stabil dan ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa BLT Kesra menjadi wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil.

“Presiden menekankan bahwa tidak boleh ada rakyat yang tertinggal. BLT Kesra ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan menjaga roda ekonomi tetap berputar,” ujarnya dalam peluncuran program di Kantor Pos Cikini, Jakarta.

Program BLT Kesra menyasar 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara dengan sekitar 140 juta jiwa di seluruh Indonesia. Setiap keluarga akan menerima total bantuan Rp900 ribu untuk periode Oktober hingga Desember 2025 yang dicairkan secara sekaligus. Penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bagi 18,3 juta keluarga dan PT Pos Indonesia bagi 17,2 juta keluarga lainnya.

Menurut Airlangga, bantuan ini tidak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas konsumsi domestik, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan menjaga daya beli masyarakat, kita menjaga mesin ekonomi Indonesia agar terus bergerak. Inilah semangat gotong royong ekonomi yang ditekankan Presiden,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa validasi data penerima dilakukan secara ketat bersama pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran.

“Kami berkoordinasi dengan BPS dan pemda untuk memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ini adalah bukti transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” tegasnya.

Program ini disambut antusias oleh masyarakat. Salah satu penerima bantuan, Wiwik, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri. Bantuan ini sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya dengan haru.

Selain BLT Kesra, pemerintah juga meluncurkan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi guna memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Kedua program ini menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo–Gibran dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif, produktif, dan berkeadilan sosial.

Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama dan setiap kebijakan ekonomi yang diluncurkan diarahkan untuk menciptakan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.—

[edRW]

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai langkah konkret untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

Pemerintah telah mencairkan bantuan sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Adapun, pencairan telah dimulai sejak 20 Oktober 2025.

BLT Kesra ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi akhir tahun cair khusus untuk Triwulan IV. Total BLT Kesra mencapai Rp 900 triliun untuk 3 bulan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, pada Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.

“Penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut akan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia,” kata Airlangga.

Dari total 35 juta penerima, sebanyak 18,3 juta penerima yang menerimanya lewat bank dan sebanyak 17,2 penerima lewat PT Pos Indonesia.

Sebagai catatan, BLT Kesra dapat menjadi tambahan jika penerima sudah terdaftar di Bansos Kemensos. Mereka bisa mendapatkan bantuan hingga Rp 1,5 juta per keluarga.

“Katakanlah kalau dia di 3 bulan ke-4 ini dapat Rp600 ribu. Ada tambahan dari Bapak Presiden, Rp300 ribu kali 3. Berarti Rp900 ribu. Maka KPM sembako pada 3 bulan ke-4 ini mendapatkan Rp1,5 juta setiap keluarga,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

BLT Kesra diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat ekonomi daerah. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, roda ekonomi di tingkat lokal diharapkan berputar lebih cepat, terutama di sektor UMKM, perdagangan tradisional, dan jasa.

Pemerintah memastikan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kebijakan kesejahteraan yang lebih luas termasuk subsidi pangan, bantuan pendidikan, serta program padat karya produktif.

Dengan demikian, BLT Kesra menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkecil kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di akar rumput.

Continue Reading

Oleh: Sylvia Mote *)

Peran tokoh adat di Papua tidak hanya sebatas simbol budaya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat keberhasilan pembangunan di wilayah yang kaya akan keragaman ini. Dalam berbagai momentum, para kepala suku dan pemimpin adat menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung kebijakan pemerintah, baik dalam hal menjaga keamanan maupun mendorong kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam program pembangunan.

Di Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, misalnya, dukungan ini tampak jelas dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Dewan Adat Suku bersama masyarakat Suku Isirawa di Kampung Wari. Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan warga, sebab tanpa partisipasi aktif masyarakat, setiap kebijakan tidak akan berjalan optimal. Masyarakat yang ikut serta menyediakan lahan, tenaga, dan dukungan sosial akan menjadi bagian dari kemajuan wilayahnya sendiri.

Pesan tersebut disambut positif oleh masyarakat adat yang hadir, menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukanlah agenda sepihak pemerintah, melainkan upaya bersama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Sosialisasi seperti yang dilakukan Dewan Adat Sarmi menjadi contoh bagaimana pendekatan kultural dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Pendekatan semacam ini memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap negara sebagai mitra dalam memajukan Papua.

Sikap serupa juga terlihat di Papua Tengah. Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, menilai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat adat sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap eksistensi dan kebutuhan komunitas lokal. Ia menyoroti bantuan pembangunan ruang pertemuan di wilayahnya sebagai langkah penting yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga memperkuat fungsi sosial masyarakat. Bagi Pit Pigai, fasilitas tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarwarga, memperkuat dialog antara pemimpin adat dan masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam merumuskan aspirasi pembangunan.

Pit Pigai juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar simbol perhatian, melainkan pengakuan atas peran strategis kepala suku sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dukungan semacam itu, para pemimpin adat merasa lebih percaya diri untuk menjalankan tanggung jawab sosial dengan menyerap aspirasi masyarakat, menjaga kedamaian, serta memastikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.

Kepedulian pemerintah pusat yang dinilai konsisten juga diakui oleh Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai. Ia melihat berbagai program yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai cerminan komitmen kuat negara dalam mempercepat kemajuan Papua. Bagi Yohanis, perhatian tersebut bukan hanya bentuk bantuan material, tetapi juga pesan moral bahwa masyarakat Papua menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Ia berharap agar keberlanjutan dukungan ini terus diperkuat, sehingga masyarakat di pedalaman Papua dapat merasakan manfaat nyata dari program-program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam pandangan Yohanis Magai, keberhasilan pembangunan di Papua sangat erat kaitannya dengan keamanan yang stabil. Ia menilai, kondisi damai adalah prasyarat utama agar investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Karena itu, para kepala suku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga harmoni sosial dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Pandangan ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan pendekatan kesejahteraan sebagai strategi utama dalam menjaga keamanan di wilayah timur Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh berhenti pada tataran janji, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, yaitu antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Fakhiri, partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan di Papua. Ia mendorong agar warga adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak di lini depan pembangunan. Dengan semangat tersebut, berbagai program seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan lebih berkelanjutan. Pendekatan humanis dan transparan yang ditekankan pemerintah daerah mencerminkan semangat pembangunan yang berkeadilan dan menghormati kearifan lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan rasa saling menghormati antara pemerintah dan masyarakat adat, Papua kini melangkah menuju masa depan yang lebih damai, stabil, dan sejahtera. Kepala suku dan tokoh adat telah membuktikan diri sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusifitas keamanan serta mengawal arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Inilah wajah Papua baru yang terus tumbuh dengan keyakinan bahwa kedamaian dan kemajuan hanya bisa lahir dari kerja bersama yang dilandasi niat baik dan kepercayaan.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh: Maria Wanimbo*

Kondisi keamanan di Tanah Papua kini semakin menunjukkan perkembangan positif. Berbagai wilayah, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat, terus memperlihatkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif berkat dukungan kuat dari para tokoh adat, kepala suku, pemuda, serta masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian yang menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Tokoh Adat Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Musa Yare, menyerukan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh warga untuk tetap bersatu dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan. Menurutnya, masyarakat Yalimo kini semakin dewasa dalam menyikapi dinamika sosial dan lebih mengedepankan perdamaian. Kesadaran ini telah membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari, di mana warga dapat beraktivitas dengan tenang dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Musa Yare menegaskan, Papua Pegunungan memiliki potensi besar untuk maju apabila situasi damai terus dijaga. Ia mendorong masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga adat dalam menciptakan suasana yang harmonis. Nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong, menurutnya, harus terus dihidupkan sebagai warisan budaya yang menjadi kekuatan sosial masyarakat Papua.

Di Jayapura, semangat menjaga keamanan juga semakin kuat. Pemerintah Kota Jayapura bersama para ondoafi dari 14 kampung telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung program pembangunan dan menjaga kenyamanan daerah. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyebut langkah ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat demi mewujudkan pembangunan yang merata dan sejahtera.

Para ondoafi, termasuk Nicolas Youwe dari Kampung Kayo Pulau, juga menyerukan agar seluruh warga mencintai kotanya dengan cara yang terhormat, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Komitmen ini menggambarkan bahwa masyarakat adat di Kota Jayapura semakin matang dan sadar akan pentingnya stabilitas sebagai pondasi kemajuan. Suasana damai di ibu kota Provinsi Papua kini menjadi contoh positif bagi daerah-daerah lain untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan bahwa seluruh masyarakat di Manokwari dan sekitarnya berkomitmen menjaga keamanan, terutama dalam menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Dekranasda Pusat Ny. Selvi Ananda. Ia mengajak seluruh pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, maupun perempuan untuk bersama-sama menjamin keamanan daerah. Menurutnya, stabilitas yang telah terjaga menjadi bukti nyata bahwa Papua Barat aman dan siap menyambut berbagai agenda nasional maupun internasional.

Kondisi yang kondusif tersebut turut mendorong kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai agenda seperti Festival Kreasi Mama Papua dan pameran UMKM berjalan dengan lancar dan sukses. Aktivitas masyarakat yang semakin produktif menjadi indikator bahwa Papua Barat berada di jalur kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dari kalangan muda, Tokoh Pemuda Tanah Tabi, Suriel Carlos A. Taurui, memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz yang berhasil menjaga keamanan di Papua. Ia menilai, masyarakat kini merasakan langsung dampak positif dari kerja keras aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman di berbagai wilayah. Menurutnya, kehadiran Satgas Damai Cartenz membawa ketenangan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk fokus pada kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Carlos Taurui juga menegaskan bahwa generasi muda Papua memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga perdamaian dan persatuan. Ia mengajak seluruh pemuda untuk menjadi pelopor kedamaian, menolak provokasi, dan mendukung program pembangunan pemerintah. Peran aktif generasi muda ini menjadi energi positif bagi masa depan Papua yang lebih cerah.

Dukungan serupa datang dari Tokoh Masyarakat Yerisiam, Sabena Inggerui, yang mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat Papua Tengah. Ia menilai berbagai program pembangunan seperti peningkatan infrastruktur, dukungan ekonomi lokal, dan pembangunan tempat ibadah menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk membangun Papua secara menyeluruh. Sabena menegaskan bahwa masyarakat adat siap mendukung setiap langkah pemerintah dalam menjaga kedamaian dan memperkuat pembangunan.

Kondisi Papua yang semakin aman juga dirasakan di berbagai daerah lainnya. Tokoh masyarakat Papua, Denny Alverth Wafumilena, menyampaikan apresiasi terhadap Satgas Operasi Damai Cartenz yang terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang kondusif. Menurutnya, keamanan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan; keduanya harus berjalan beriringan demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.

Kondisi Papua yang damai dan aman saat ini adalah hasil nyata dari kerja sama erat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, pemuda, dan seluruh masyarakat. Nilai-nilai persaudaraan, dialog, dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan stabilitas daerah. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Papua kini bergerak menuju babak baru sebagai daerah yang aman, produktif, dan sejahtera.

Papua yang damai bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok. Keamanan yang terjaga, pembangunan yang terus berjalan, serta kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan rakyat menjadi bukti bahwa Tanah Papua siap melangkah menuju masa depan gemilang sebagai bagian dari Indonesia Maju.

*Penulis merupakan mahasiswa asli Papua

Papua— Dukungan tokoh adat menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan implementasi berbagai program unggulan pemerintah di Papua. Hal ini tercermin dari kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Suku Besar Pegunungan di Kabupaten Keerom sekaligus Ketua Kerukunan Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), Simon Kosay, pada Jumat (1/11/2025).

Bertempat di Kantor Sekretariat RKPT, Kampung Wonorejo, Pir IV, Keerom, acara yang berlangsung dari pukul 12.00 hingga 13.15 WIT itu dihadiri sekitar 30 orang perwakilan masyarakat Pegunungan Tengah. Sejumlah tokoh adat turut hadir, antara lain Denis Urpon dari Pegunungan Bintang, Karel Payage dari Yahukimo, Arus Wetipo dari Jayawijaya, dan Pius Butu dari Intan Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Simon Kosay menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan Nasional. Ia menyebut keempat program ini memiliki peran besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Papua, memperkuat ekonomi lokal, serta membuka akses pendidikan dan ketahanan pangan di wilayah pegunungan.

“Kegiatan ini menjadi langkah baik bagi masyarakat Pegunungan Tengah untuk memahami arah pembangunan pemerintah. Kita semua perlu mendukung bersama agar program-program ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Keerom,” ujar Simon Kosay.

Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, Simon juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di wilayah Keerom. Ia menyampaikan bahwa keamanan adalah kunci utama agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Tanpa keamanan, pembangunan sulit terwujud. Karena itu, masyarakat harus bersatu menjaga kedamaian di tanah ini agar semua program pemerintah bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah perwakilan masyarakat yang hadir memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program MBG yang dinilai berhasil meningkatkan semangat anak-anak untuk bersekolah. Meski demikian, mereka juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan transparan.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan doa bersama serta penandatanganan pernyataan dukungan terhadap seluruh program pemerintah pusat dan komitmen menjaga stabilitas keamanan di Keerom.

Dukungan penuh dari para tokoh adat Papua menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan program-program unggulan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. ()

Jayapura – Dukungan terhadap berbagai program pembangunan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat di Tanah Papua. Salah satu tokoh adat yang menyuarakan dukungan tersebut adalah Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Moi, Nikodemus Yaboisembut, dalam kegiatan Tatap Muka dan Bhakti Sosial bersama masyarakat adat di Kampung Sabron Yaru, Kabupaten Jayapura, Minggu (2/11/2025).

“Kami masyarakat adat sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Beliau menunjukkan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap masyarakat adat. Ini bukti bahwa negara hadir untuk semua,” ujar Nikodemus Yaboisembut.

Ia menegaskan bahwa berbagai langkah pembangunan yang dilakukan Pemerintah saat ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat adat di Papua. Menurutnya, program-program seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat asli.

Kepedulian terhadap masyarakat adat, lanjutnya, mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Nikodemus menilai, pendekatan pembangunan yang inklusif dan humanis mampu memperkuat rasa memiliki terhadap program nasional serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

“Sebagai pemimpin adat, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, mendukung program Pemerintah, dan bersama-sama membangun Papua menuju kesejahteraan,” tegas Nikodemus.

Ia juga berharap perhatian Pemerintah terhadap masyarakat adat dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan di seluruh wilayah adat. Dalam pandangannya, keberlanjutan program akan menjadi kunci dalam menghapus kesenjangan pembangunan antara daerah.

“Kalau bisa tiga bulan sekali ada kegiatan seperti ini agar masyarakat benar-benar merasakan sentuhan pembangunan dari Pemerintah Pusat,” tambah Nikodemus.

Sementara itu, warga Kampung Sabron Yaru, Hengky, turut menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah atas penyaluran bantuan sembako yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, perhatian Pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah pedalaman.

“Program ini sangat baik. Kami salut dengan perhatian Pemerintah Pusat yang turun langsung menyentuh masyarakat kecil,” pungkas Hengky.

Bantuan sembako yang disalurkan meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, daun teh, dan tepung terigu. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di sejumlah kampung lain di Kabupaten Jayapura sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat adat di Tanah Papua.

Dukungan masyarakat adat ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Prabowo-Gibran diterima dengan baik di akar rumput. Pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi Papua untuk tumbuh sebagai wilayah yang maju, sejahtera, dan berdaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi mesin baru bagi penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.

Strategi ini terbukti mampu untuk menciptakan berbagai nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menarik investasi dalam dan luar negeri secara masif.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar konsep kebijakan, melainkan telah menjadi nomenklatur resmi dalam struktur kementerian.

“Kalau dulu hilirisasi hanya jadi konteks, sekarang menjadi nomenklatur dalam kementerian. Karena itu, kementerian kami kini bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang juga mengemban fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut Todotua, hilirisasi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang, dengan investasi menyumbang hingga 30% dari total pertumbuhan nasional.

“Selama dua periode pemerintahan terakhir, realisasi investasi mencapai Rp9.200 triliun, Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, kami ditugaskan merealisasikan investasi sebesar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan bahwa hilirisasi merupakan jalan utama agar Indonesia keluar dari kutukan sumber daya alam.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada negara maju yang berhasil tanpa industrialisasi dan hilirisasi.

“Negara ini tidak akan pernah maju kalau tidak ada industrialisasi dan hilirisasi. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi negara dengan kutukan sumber daya alam,” tegasnya.

Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor dari US$3,3 miliar pada 2017 menjadi US$34 miliar pada 2024.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaannya masih perlu perbaikan agar lebih terencana dan berkeadilan.

Pengamat ekonomi senior Aviliani menilai hilirisasi telah memberi dampak positif terhadap investasi, namun ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, tenaga kerja, dan lingkungan.

“Kalau kita bicara sumber daya alam, ini padat modal. Maka, kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pencapaian target net zero emission,” jelasnya.

Melalui arah kebijakan yang semakin terstruktur dan dukungan lintas sektor, hilirisasi kini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi strategi nyata untuk membawa Indonesia menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan tersebut menjadi pilar utama dalam memperkuat daya saing nasional dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di berbagai sektor.

Hilirisasi kini tidak lagi terbatas pada sektor mineral, melainkan mencakup hingga 26 komoditas strategis seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas.

Pemerintah menargetkan transformasi ekonomi dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk olahan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan pendapatan negara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan hilirisasi pertanian dan perkebunan merupakan langkah kunci dalam meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan nasional.

“Jika cokelat diekspor dalam bentuk biji kakao mentah, harganya hanya sekitar Rp26 ribu per kilogram. Namun, setelah diolah menjadi cokelat siap konsumsi, nilainya bisa mencapai Rp1 juta per kilogram,” ujarnya.

Amran juga menyoroti potensi besar pada komoditas kelapa. Menurutnya, Indonesia masih mengekspor kelapa mentah senilai Rp26 triliun, padahal jika diolah menjadi minyak kelapa murni dan santan kelapa, nilai ekspornya bisa melesat hingga Rp2.600 triliun.

Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dari sisi fiskal, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa hilirisasi memberikan dampak nyata terhadap surplus neraca dagang Indonesia selama lima tahun berturut-turut.

“Sejak 2022, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok berbalik dari defisit menjadi surplus. Nilai tambah dari produk seperti nikel, feronikel, hingga copper cathode meningkat hingga 15 kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah,” jelasnya.

Di sektor industri agro, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa pemerintah juga memacu hilirisasi rumput laut agar ekspor menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Selama ini ekspor rumput laut masih berbentuk bahan baku. Karena itu, kami dorong industri menghasilkan produk turunan seperti keragenan, agar-agar, hingga bioplastik,” tuturnya.

Putu menambahkan, investasi di sektor agro telah mencapai Rp200 triliun dalam dua tahun terakhir, mencerminkan besarnya minat industri terhadap potensi hilirisasi.

Dengan langkah konkret di berbagai sektor, hilirisasi industri terbukti menjadi strategi nasional yang memperkuat fondasi ekonomi dan membawa Indonesia menuju era ekonomi bernilai tambah tinggi.