Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Tari Lamasia Cipta (*

Dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional, pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor pertanian melalui dukungan terhadap pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) buatan dalam negeri. Modernisasi pertanian kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Dukungan terhadap pengusaha lokal di bidang produksi alsintan menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk mempercepat proses produksi pangan, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi nasional dari akar rumput.

Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menilai bahwa program penerimaan bantuan alsintan kepada 18 kelompok tani di berbagai daerah adalah bentuk nyata sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan lokal serta mendorong modernisasi sektor pertanian. Menurutnya, keberadaan alsintan modern mampu menjembatani kesenjangan produktivitas antara petani tradisional dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Cindy menegaskan bahwa alsintan bukan sekadar bantuan semata, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan pertanian Indonesia. Dengan adanya alsintan seperti traktor roda dua, mesin tanam padi, dan combine harvester, proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen dapat dilakukan dengan lebih efisien dan produktif. Harapannya alat-alat ini dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani agar hasil pertanian meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

Sejalan dengan pandangan Kementerian Pertanian (Kementan) yang terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern dalam setiap lini produksi pangan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, menjelaskan bahwa pemanfaatan alsintan modern membuat proses produksi pertanian menjadi lebih efektif, terutama dalam efisiensi tenaga kerja dan waktu.

Arief mencontohkan, jika sebelumnya petani membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengolah lahan atau memanen padi dengan tenaga kerja banyak, kini pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan jam dengan alsintan seperti traktor atau combine harvester. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu petani menghadapi tantangan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian yang kerap terjadi di berbagai wilayah.

Lebih jauh, Arief menyebut bahwa industri alsintan nasional menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pemerintah, melalui Kementan, mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen bagi seluruh produsen alsintan nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan industri komponen lokal, memperkuat rantai pasok domestik, serta membuka lapangan kerja baru di sektor manufaktur. Dengan cara ini, dukungan terhadap petani juga berarti mendukung tumbuhnya industri nasional yang berdaya saing tinggi.

Salah satu contoh nyata keberhasilan industri alsintan nasional dapat dilihat dari kinerja PT Agrindo Maju Lestari (AML), perusahaan produsen alat pertanian dalam negeri yang kini juga menembus pasar ekspor. Direktur AML, Henry Haryanto, menjelaskan bahwa perusahaannya memproduksi berbagai jenis alat pertanian, mulai dari hand sprayer, knapsack power sprayer, power sprayer, mist blower, brush cutter, hingga jet cleaner.

Produk-produk tersebut, menurut Henry, tidak hanya memenuhi kebutuhan petani lokal, tetapi juga diekspor ke sejumlah negara melalui distributor PT Agrotek Niaga Mandiri. AML berdiri di atas lahan seluas 18.000 meter persegi dan memiliki fasilitas lengkap yang meliputi mesin injeksi, ekstruder, blowing, die casting, CNC, serta laboratorium pengujian berstandar SNI. Dengan fasilitas tersebut, perusahaan berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi melalui keunggulan operasional dan sumber daya manusia yang profesional.

Henry menegaskan bahwa keberadaan laboratorium pengujian internal memastikan seluruh produk AML memenuhi standar nasional. Hal ini membuktikan bahwa pengusaha lokal mampu bersaing secara kualitas dengan produsen luar negeri, sekaligus memperkuat kemandirian sektor alsintan di dalam negeri. Dukungan dari pemerintah, baik melalui kebijakan TKDN maupun pembukaan akses pasar, menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan industri ini.

Langkah-langkah sinergis antara pemerintah, DPR RI, dan pelaku usaha lokal ini menunjukkan arah pembangunan pertanian yang semakin jelas. Modernisasi melalui alsintan bukan hanya soal efisiensi produksi, tetapi juga tentang kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ketika petani dibantu dengan teknologi modern dan alat produksi buatan dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi dapat berputar di dalam negeri, memperkuat industri lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor alat pertanian.

Ke depan, kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat. Pemerintah daerah dapat menjadi motor dalam memastikan penyaluran alsintan tepat sasaran, sementara pengusaha lokal dapat meningkatkan riset dan inovasi agar alat yang dihasilkan sesuai kebutuhan petani di lapangan. Selain itu, peran lembaga pendidikan vokasi dan universitas pertanian juga penting dalam mencetak tenaga ahli yang siap mengoperasikan dan merawat alsintan modern secara berkelanjutan.

Swasembada pangan tidak akan terwujud hanya dengan semangat, tetapi dengan sistem yang solid, mulai dari kebijakan yang berpihak, dukungan teknologi, hingga peran aktif pelaku usaha nasional. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik agar Indonesia benar-benar menjadi negara agraris modern yang mandiri dan berdaya saing global.

Sudah saatnya masyarakat luas, terutama para pemangku kepentingan di sektor pertanian, terus memberikan dukungan bagi pengusaha lokal yang berkomitmen mengembangkan teknologi pertanian nasional. Dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikan produk alsintan dalam negeri, kita tidak hanya membantu petani bekerja lebih efisien, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa: swasembada pangan melalui kekuatan industri alsintan daerah.

(* Penulis merupakan Pemerhati Pertanian Daerah

Jakarta — Kalangan peneliti memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah dalam meningkatkan produksi beras nasional yang terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Peningkatan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Riyanto menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa target swasembada pangan yang menjadi visi besar Presiden Prabowo kian dekat untuk diwujudkan.

“Artinya, swasembada sudah di depan mata dan kita secara nyata berhasil menyediakan beras dalam negeri,” ujar Riyanto.

Menurutnya, keberhasilan peningkatan produksi beras ini tidak lepas dari peran Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Sepanjang 2025, Amran dinilai berhasil menggerakkan petani dan pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian nasional.

“Beliau (Mentan Amran) yang menggerakkan petani dan kepala daerah untuk sama-sama membangun sektor pertanian, khususnya pada peningkatan beras nasional,” lanjut Riyanto.

Ia menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG) menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) adalah langkah yang tepat sehingga kondisi beras saat ini dalam keadaan surplus.

“Waktu petani memperoleh tambahan surplus dan iklim menanam padi di desa-desa sangat bergairah ketika pemerintah menentukan harga gabah Rp 6.500 per kilogram,” ujar Riyanto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasi besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja keras dan capaian luar biasa sektor pertanian selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden atas bimbingannya. Dalam satu tahun ini, kita telah mencapai hasil yang sangat membanggakan. Khusus untuk sektor pertanian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pertanian, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang telah bekerja luar biasa,” ujar Menko Zulhas.

Menko Zulhas menegaskan, keberhasilan sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi fondasi utama kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Ia menilai capaian swasembada beras merupakan bukti nyata hasil kerja keras lintas kementerian dan lembaga.

“Tahun lalu kita masih impor beras sekitar 4,5 juta ton. Sekarang, tahun 2025, nol. Tidak ada impor. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada,” tegasnya.

Pemerintah berkomitmen melanjutkan berbagai program unggulan seperti intensifikasi lahan, peningkatan kualitas SDM pertanian, dan penguatan cadangan pangan nasional. Dengan sinergi dan inovasi berkelanjutan, Indonesia optimistis mampu memperkuat fondasi menuju swasembada pangan yang tangguh dan berdaulat.

Jakarta,- Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur perairan nasional sebagai upaya nyata mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperkuat jaringan irigasi dan memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian di seluruh Indonesia.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang baru saja diteken Presiden RI Prabowo Subianto. Inpres tersebut secara khusus mengatur percepatan pembangunan sistem irigasi nasional untuk mendukung ketahanan pangan.

“Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh jaringan irigasi terhubung dengan bendungan dan waduk yang sudah dibangun sebelumnya, agar air benar-benar mengalir sampai ke lahan pertanian masyarakat,” jelas Dody.

Menurutnya, selama ini masih ada sejumlah bendungan yang belum tersambung dengan jaringan irigasi di bawahnya. Oleh karena itu, melalui Inpres tersebut, pemerintah ingin memastikan manfaat bendungan bisa dirasakan langsung oleh para petani.

“Tidak semua bendungan-bendungan yang telah kita bangun di masa lampau itu nyambung ke sawah-sawah yang di bawahnya. Itu juga arahan Pak Presiden,” ujarnya.

Dalam setahun terakhir, Kementerian PU telah menyelesaikan sekitar 49 proyek irigasi baru, dengan 5 hingga 6 proyek di antaranya masih perlu disambungkan ke jaringan eksisting. Selain itu, kementerian juga melakukan rehabilitasi terhadap jaringan lama agar fungsinya tetap optimal dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

Dody menyambut baik diterbitkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 sebagai langkah penting dalam memperkuat pengelolaan air dan irigasi di daerah.

“Kalau Inpres Nomor 1 tentang efisiensi anggaran, maka Inpres Nomor 2 ini khusus irigasi. Dengan aturan ini, pemerintah pusat bisa ikut menangani irigasi yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah,” tuturnya.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi pembangunan jaringan irigasi air tanah di wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan. Salah satu bentuknya adalah pengeboran air tanah dalam lebih dari 100 meter untuk mengairi sawah-sawah tadah hujan.

Selain proyek berskala besar, Dody menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program ini mengedepankan partisipasi petani lokal dalam pembangunan jaringan irigasi tersier tanpa menggunakan alat berat.

“Presiden Prabowo selalu menekankan agar ekonomi di daerah berputar. Petani jangan hanya jadi penonton, tapi ikut jadi pemain dalam pembangunan,” ujar Dody.

Pendekatan berbasis masyarakat ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan manfaat pembangunan sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal di wilayah pedesaan.

Dody menegaskan bahwa penguatan sektor irigasi merupakan implementasi langsung dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-2 dan ke-3 tentang swasembada pangan dan pengembangan infrastruktur.

“Kalau kita cakap mengelola sumber daya air, maka kemandirian pangan itu insyaallah akan mudah digapai. Ini sejalan dengan Asta Cita Pak Prabowo tentang kedaulatan pangan dan energi nasional yang menjadi fondasi kemandirian ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Ia menutup dengan optimisme bahwa kerja keras dalam mewujudkan Asta Cita akan membawa Indonesia menuju era keemasan lebih cepat.

“Kalau kita benar-benar bekerja mati-matian, saya yakin Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas bahkan sebelum 2045,” pungkas Dody.

“`

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Indonesia tengah menorehkan sejarah baru di sektor pangan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, target swasembada pangan yang sebelumnya direncanakan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian kini menjadi fondasi utama ekonomi nasional, sekaligus bukti nyata bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan dapat diraih melalui strategi yang konsisten, keberanian mengambil keputusan, dan sinergi lintas kementerian.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas capaian sektor pangan nasional di bawah arahan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden menegaskan bahwa produksi nasional Januari–Oktober 2025 telah mencapai 31.338.197 ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sekaligus melampaui target yang awalnya ditetapkan dalam jangka empat tahun.

Presiden menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan tim pangan nasional, yang telah menjalankan berbagai langkah strategis mulai dari deregulasi kebijakan, intensifikasi lahan, hingga pengamanan ekosistem produksi pangan.

Prestasi ini juga tercermin dalam keberhasilan pemerintah menjaga stok beras nasional. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton pada Juni 2025, jumlah tertinggi sepanjang masa, sehingga menjamin stabilitas pangan nasional. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat signifikan hingga 124,36, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Kebijakan pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram serta penindakan tegas terhadap oknum dan perusahaan yang mencoba mempermainkan harga menjadi faktor utama yang memperkuat kesejahteraan petani.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari langkah reformasi di sektor pangan. Pemerintah telah menghapus 145 aturan yang tidak efisien terkait distribusi pupuk, mempercepat pengiriman langsung dari pabrik ke petani, dan memastikan ketersediaan sarana produksi yang memadai. Presiden Prabowo menegaskan bahwa konsistensi kebijakan serta keberanian melakukan reformasi menjadi kunci kemandirian pangan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan petani di tengah dinamika global.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mencapai swasembada beras dalam dua bulan ke depan. Lonjakan produksi beras nasional yang signifikan sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menjadi faktor utama capaian ini.

Hingga Oktober 2025, produksi beras mencapai 33,19 juta ton, naik dari 30 juta ton pada tahun sebelumnya, dan diproyeksikan menembus 34,3 juta ton pada akhir tahun. Lonjakan ini menjadi lompatan tertinggi sepanjang sejarah, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 13,83 persen.

Amran menekankan bahwa kenaikan HPP dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram telah memberi manfaat langsung kepada petani, sementara serapan beras oleh Perum Bulog juga mencatatkan rekor tertinggi yakni 4,2 juta ton. Peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia sebesar 42,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sektor pangan tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga mampu menjadi sumber devisa negara.

Proyeksi Neraca Pangan Nasional menegaskan ketersediaan beras dan jagung yang cukup, dengan produksi beras diperkirakan mencapai 34,34 juta ton sementara konsumsi sebesar 30,97 juta ton, dan jagung diproduksi 16,68 juta ton untuk memenuhi kebutuhan 15,7 juta ton.

Ketersediaan pangan adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan sektor pangan sebagai prioritas nasional sejak awal kepemimpinan.

Anggota DPR RI Herman Khaeron menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan juga didorong oleh alokasi anggaran yang meningkat, perbaikan kualitas pupuk bersubsidi, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan penyediaan air. Sistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir menjadi faktor penentu produktivitas dan keberhasilan program pangan nasional.

Modernisasi dan intensifikasi pertanian menjadi program utama pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat jaringan irigasi sekunder dan sistem tata air mikro, sementara Kementerian Pertanian menyediakan alat-alat pertanian modern dan meningkatkan kapasitas penyuluh. Peningkatan produktivitas melalui pembukaan lahan baru, optimalisasi lahan tidur, serta pemanfaatan teknologi pertanian menjadi bagian dari upaya memastikan swasembada pangan.

Diversifikasi pangan juga menjadi fokus pemerintah. Selain beras, potensi pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian, dan sagu didorong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah menekankan bahwa keberagaman pangan lokal merupakan kekuatan bangsa, sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan meningkatkan nilai ekonomi bagi petani.

Herman Khaeron menegaskan optimisme bahwa Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi juga menuju surplus pangan yang dapat menjadi komoditas ekspor. Faktor penentu keberhasilan meliputi ketersediaan benih unggul, pupuk berkualitas, air irigasi memadai, dan sistem pertanian yang efisien. Pemerintah juga membentuk kawasan pangan baru untuk memperkuat kemandirian dan swasembada pangan di masa depan.

Semangat yang digelorakan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menjadi negara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan produksi beras yang mencetak rekor tertinggi, NTP yang meningkat, serta modernisasi dan diversifikasi pangan yang konsisten dijalankan, sektor pertanian Indonesia tidak hanya menjadi penyokong ekonomi nasional, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa dengan komitmen, kebijakan tepat, dan keberanian dalam reformasi, Indonesia dapat meraih swasembada pangan lebih cepat dari target awal. Akhir tahun 2025 bukan hanya menjadi momen perayaan bagi petani dan masyarakat, tetapi juga tonggak sejarah baru bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah terus menggelorakan semangat Indonesia untuk mandiri pangan, menunjukkan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah tengah meneguhkan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan fisik Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), program digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.

Melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara sejumlah kementerian dan lembaga pada Oktober ini, pemerintah memastikan percepatan pembangunan gedung, gerai usaha, hingga pergudangan di ribuan titik desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Komitmen ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa.

Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sesuai dengan arahan Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai episentrum baru pemerataan ekonomi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, percepatan ini bukan hanya demi mempercepat pembangunan fisik semata, tetapi juga agar koperasi segera berfungsi sebagai saluran distribusi dan stabilisasi harga pangan.

Ia menyebut, kehadiran Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen penting dalam pengendalian inflasi di tingkat lokal. Dengan jaringan koperasi desa yang terhubung secara nasional, pemerintah memiliki kanal langsung untuk memastikan distribusi barang pokok lebih efisien dan harga tetap terjaga.

Komitmen ini juga didukung oleh sinergi lintas lembaga. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pendanaan pembangunan fisik. Ferry menjelaskan, Himbara akan menyalurkan pembiayaan hingga Rp3 miliar untuk setiap koperasi, mencakup pembangunan gudang, gerai, serta modal awal operasional.

Dari sisi pembiayaan, keterlibatan Himbara menjadi langkah positif yang perlu dikawal dengan transparansi dan pengawasan ketat. Dana sebesar Rp3 miliar per koperasi harus dikelola secara akuntabel agar tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Pemerintah perlu memastikan alokasi antara modal fisik dan operasional dilakukan secara proporsional, sehingga koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tetapi juga aktivitas ekonomi yang berjalan. Transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap gerakan koperasi tetap terjaga.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa seluruh koperasi akan diberikan fasilitas dan model bisnis yang sama. Namun pada praktiknya, masing-masing koperasi bisa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ada yang desa petani, desa nelayan, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga hasil daripada desa masing-masing.

Sejumlah BUMN seperti PT Agrinas Pangan Nusantara turut dilibatkan dalam tahap pembangunan fisik, sementara unsur TNI membantu pengamanan dan percepatan pengerjaan di lapangan. Model kolaboratif ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ingin program ini hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di lapangan sebagai simbol gotong royong lintas sektor.

Pembangunan fisik Kopdes Merah Putih telah dimulai di ribuan titik, dan pemerintah menargetkan seluruh gerai fisik dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. Target ini sejalan dengan semangat Presiden untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke desa-desa.

Pembangunan fisik yang merata diyakini akan menciptakan efek berantai, yakni membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Setiap gerai koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, pengrajin, hingga pelaku UMKM di sekitarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai keberadaan Kopdes Merah Putih sangat strategis dalam menyalurkan program pemerintah dan mengendalikan inflasi di daerah. Menurut dia, selama ini pemerintah pusat melakukan intervensi harga yang belum tentu sampai ke desa. Maka Kopdes mennjadi kunci.

Ia menambahkan, jika Kopdes Merah Putih berjalan optimal di seluruh daerah, maka ekonomi lokal akan bergerak dan inflasi lebih stabil karena operasi pasar dapat dilakukan langsung melalui koperasi.

Dalam konteks pengendalian inflasi, keberadaan koperasi di desa dapat menjadi ujung tombak rantai pasok barang kebutuhan pokok. Dengan adanya gudang dan gerai koperasi di desa, pemerintah dapat menekan biaya logistik dan memperpendek jalur distribusi, sehingga harga barang lebih terkendali. Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional pengendalian inflasi pangan yang selama ini menjadi tantangan utama di berbagai daerah.

Langkah pemerintah mempercepat pembangunan fisik Kopdes Merah Putih patut diapresiasi sebagai bentuk nyata dari komitmen menghadirkan pemerataan ekonomi. Dalam skema besar pembangunan nasional, desa bukan lagi entitas pasif, melainkan pusat pertumbuhan baru yang menentukan kekuatan ekonomi bangsa.

Tantangan ke depan adalah menjaga agar percepatan ini tidak berhenti pada tataran fisik. Bangunan koperasi harus menjadi ruang hidup bagi aktivitas ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memperkuat sinergi lintas lembaga, mempercepat birokrasi, serta memastikan transparansi di setiap tahap. Lebih dari itu, penguatan SDM di tingkat desa harus menjadi prioritas agar koperasi yang dibangun benar-benar mandiri dan berdaya saing.

Dengan demikian, Kopdes Merah Putih menjadi simbol bahwa negara hadir melalui jalur koperasi, bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia: gotong royong, partisipatif, dan berkeadilan.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Harida Astuti )*

Pemerintah tengah memperkuat strategi pembangunan ekonomi daerah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digagas sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Program ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kopdes Merah Putih bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen sosial untuk memperkuat solidaritas dan kemandirian desa di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, setelah koperasi beroperasi, dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan. Selain itu, koperasi tersebut akan menjadi lembaga ekonomi terbawah yang langsung jadi kanal distribusi terhadap program-program terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi pada masyarakat.

Selain itu, Ferry juga kembali menegaskan Kopdes Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan. Produk-produk dari masyarakat tersebut, dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

Kehadiran Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan harus dimulai dari desa. Melalui Kopdes Merah Putih, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa diolah dengan cara yang lebih produktif, transparan, dan berbasis teknologi digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan merata, di mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara operasional, Kopdes Merah Putih akan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Melalui koperasi ini, warga dapat mengelola berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri rumahan, hingga perdagangan digital. Pemerintah juga mendorong agar setiap koperasi terhubung dengan rantai pasok nasional, termasuk penyediaan bahan baku untuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengadaan produk lokal untuk konsumsi masyarakat. Dengan demikian, Kopdes Merah Putih akan menjadi simpul ekonomi yang menyeimbangkan kebutuhan produksi dan konsumsi dalam skala nasional.

Pemerintah daerah juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelaksanaan program ini di tingkat lokal. Bupati Boyolali, Agus Irawan menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Kopdes Merah Putih. Pemerintah daerah, katanya, telah memberikan subsidi Rp1 juta untuk setiap Kopdes yang terbentuk sebagai bentuk dorongan awal. Langkah ini menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Dukungan fiskal dari pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pemicu bagi partisipasi masyarakat dalam membangun koperasi yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan bahwa salah satu fokus utama program ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan digitalisasi koperasi akan menjadi fondasi untuk memastikan keberlanjutan program. Pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendampingi proses inovasi di tingkat lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan koperasi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas ekonomi Pancasila.

Di sisi pembiayaan, pemerintah memastikan dukungan penuh melalui sinergi lintas lembaga. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disiapkan sebagai mitra strategis untuk menyalurkan pembiayaan produktif ke Kopdes Merah Putih di seluruh daerah. Selain itu, lembaga keuangan milik negara seperti BRI dan Bank Syariah Indonesia juga akan dilibatkan untuk menyediakan skema kredit mikro dan pembiayaan berbunga rendah. Tujuannya agar pelaku usaha kecil tidak lagi kesulitan mendapatkan modal, dan roda ekonomi desa bisa berputar lebih cepat.

Program Kopdes Merah Putih juga diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan basis produksi dalam negeri. Dengan menggerakkan ekonomi dari bawah, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor barang konsumsi, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dalam jangka panjang, koperasi ini akan menjadi garda depan dalam menghadapi tantangan ekonomi global, terutama dalam menciptakan kemandirian pangan, energi, dan industri kreatif di tingkat akar rumput. Semangat “dari desa untuk Indonesia” menjadi inti dari visi besar ini.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan program Kopdes Merah Putih berjalan secara terukur dan akuntabel. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai dampak ekonomi dan sosialnya di setiap wilayah. Dengan dukungan teknologi, sistem pelaporan keuangan koperasi akan terintegrasi secara nasional agar mudah diawasi dan dievaluasi. Melalui langkah ini, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi simbol baru kebangkitan ekonomi rakyat, yang bukan hanya menumbuhkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa dari desa hingga ke tingkat nasional.

)* Pengamat Ekonomi Digital dan Transformasi Desa Mandiri

Jakarta – Pemerintah mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai strategi baru untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah.

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyebut, koperasi ini akan menjadi saluran ekonomi akar rumput yang menstabilkan harga pangan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat desa.

Ferry juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan sarana fisik Kopdes menjadi prioritas pemerintah.

“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit, dan intervensi pemerintah bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, percepatan pembangunan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas fisik Kopdes, seperti gerai dan gudang, rampung pada Maret 2026.

“Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena Presiden menargetkan seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa selesai pada Maret 2026,” katanya.

Hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 unit Kopdes telah berbadan hukum dengan anggota mencapai 1,12 juta orang. Dari jumlah itu, 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan sebagian besar aktif memperbarui data operasionalnya.

Ferry menegaskan, setelah koperasi desa beroperasi penuh, lembaga ini akan menjadi instrumen efektif untuk menjaga kestabilan harga pangan dan mengendalikan inflasi di tingkat lokal.

Selain berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, Kopdes juga akan menjadi penyalur langsung berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial dan subsidi masyarakat.

“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan serta sektor strategis lainnya,” ujar Ferry.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Kopdes Merah Putih sebagai kunci pengendalian inflasi di daerah. Menurutnya, koperasi desa dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok melalui distribusi yang lebih efisien.

“Kuncinya adalah koperasi desa,” tegas Tito.

Ia menambahkan, dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,65 persen hingga September 2025, keberadaan Kopdes di seluruh wilayah akan membantu menjaga kestabilan harga serta menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah optimistis, percepatan operasional Kopdes Merah Putih akan menjadi cara jitu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan langsung dari desa. * * *

Jakarta, – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program strategis nasional ini menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan berbasis desa, dengan menempatkan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Kopdes Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai pusat distribusi, offtaker hasil pertanian, serta pengelola rantai pasok antarwilayah. Pemerintah mendorong koperasi ini menjadi lokomotif peningkatan nilai tambah produk lokal, memperkuat daya beli masyarakat desa, serta menjadi simpul integrasi antara sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan langkah nyata untuk membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa.

“Kita meluncurkan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan gerakan nasional untuk mewujudkan kemandirian rakyat dan menghidupkan kembali semangat gotong royong ekonomi di seluruh pelosok tanah air,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa implementasi Kopdes Merah Putih kini memasuki tahap penguatan kelembagaan dan verifikasi koperasi calon penerima dukungan pemerintah.

“Dari target nasional, saat ini sudah lebih dari 100 Kopdes dan Koperasi Kelurahan yang memenuhi syarat administrasi dan siap beroperasi. Pemerintah akan memastikan pendampingan berjalan optimal agar koperasi ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus penguat ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih melalui Instruksi Presiden yang menekankan percepatan fasilitasi, pelatihan sumber daya manusia koperasi, serta dukungan pembiayaan melalui APBN, APBD, dan Dana Desa.

Program ini diharapkan menjadi stimulus nyata peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, memperkuat ketahanan ekonomi desa, dan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor produktif. Pemerintah mengajak seluruh pihak baik BUMN, swasta, maupun lembaga keuangan — untuk bersinergi dalam memperluas jangkauan dan efektivitas program agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Oleh : Andika Pratama )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah bukan hanya menjadi wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak nyata roda perekonomian daerah. Melalui pendekatan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat, program ini memperlihatkan bahwa kebijakan sosial dapat bersinergi dengan strategi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. MBG kini tidak sekadar dikenal sebagai program pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja, memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Setiap pelaksanaan program melibatkan rantai pasok dari produsen bahan pangan di tingkat petani hingga penyedia jasa boga dan UMKM penyedia makanan. Dengan demikian, uang yang berputar dari program ini tidak berhenti di meja konsumsi, tetapi mengalir kembali ke sektor produksi masyarakat setempat. Strategi ini sejalan dengan semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan yang menjadi pondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045.

Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, program MBG menjadi salah satu contoh sukses sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas manfaat ekonomi di tingkat akar rumput. Melalui kegiatan sosialisasi dan implementasi di lapangan, masyarakat mulai merasakan bagaimana program ini membuka peluang usaha baru, terutama di sektor penyediaan bahan pangan lokal seperti sayur-mayur, telur, beras, dan produk olahan hasil pertanian. Para petani di berbagai kecamatan kini mendapatkan pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan karena kebutuhan bahan baku MBG terus meningkat setiap minggu.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai bahwa MBG merupakan kebijakan strategis yang memiliki dampak ganda, yaitu memperkuat sumber daya manusia dan sekaligus menghidupkan perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa dengan adanya jaminan gizi bagi anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, pemerintah sesungguhnya sedang menanam investasi jangka panjang pada pembangunan manusia. Namun di sisi lain, program ini juga memberi efek langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat melalui penyerapan hasil produksi petani dan UMKM lokal. Pendekatan ini membuat MBG menjadi contoh nyata bahwa pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa MBG dirancang sebagai program yang berbasis pada prinsip kemandirian ekonomi rakyat. Ia menilai bahwa program ini bukan semata-mata tentang memberikan makanan bergizi, melainkan juga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan dari produksi lokal agar seluruh siklus ekonomi (mulai dari petani, pedagang kecil, hingga pengusaha katering ) terlibat aktif. Dengan demikian, MBG menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha mikro dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Efek domino dari pelaksanaan MBG juga terlihat pada peningkatan serapan tenaga kerja di daerah. Banyak UMKM penyedia makanan bergizi kini membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi standar dan jumlah produksi yang semakin besar. Peningkatan permintaan bahan pangan lokal turut memicu pertumbuhan usaha kecil di sektor pertanian dan peternakan. Program ini secara tidak langsung memperluas lapangan pekerjaan, terutama bagi ibu rumah tangga, pemuda desa, dan tenaga produksi lokal yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Dengan demikian, MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang konkret dan berkelanjutan.

Program MBG juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mendorong produksi pangan lokal dan memperpendek rantai distribusi, program ini membantu daerah menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketika ketergantungan terhadap impor menurun, daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi pertanian dan peternakan secara optimal. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan sektor pangan sebagai tulang punggung ekonomi nasional dan sumber ketahanan sosial bangsa.

Implementasi MBG di berbagai daerah seperti Blora membuktikan bahwa program ini dapat menjadi model pembangunan ekonomi yang inklusif dan partisipatif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Sinergi lintas sektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat memperkuat ekosistem ekonomi yang sehat dan mandiri. Dengan mekanisme ini, MBG menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan, kuat secara ekonomi, dan unggul dalam sumber daya manusia.

Melalui MBG, pemerintah tidak hanya membangun ketahanan gizi, tetapi juga menyiapkan fondasi ekonomi yang kokoh dari bawah. Program ini telah menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Ke depan, keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan MBG menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa semangat kedaulatan pangan dan kesejahteraan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan arah kebijakan yang konsisten dan dukungan masyarakat yang luas, Program MBG akan terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan dampak positif di berbagai daerah. Tidak hanya memperkuat ketahanan gizi masyarakat, program ini juga terbukti menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok bahan pangan. Dari penjuru negeri, hingga mendapat apresiasi di forum internasional seperti UNCTAD 16 di Jenewa, MBG menjadi simbol keberhasilan Indonesia mengintegrasikan kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan bahwa program MBG merupakan langkah konkret pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaannya. Dalam kegiatan sosialisasi di Kabupaten Karawang, Putih menegaskan bahwa masyarakat perlu ikut berperan aktif untuk memastikan keberlanjutan program, mulai dari pengawasan hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan dapur MBG di sekolah-sekolah.

MBG menjadi wujud nyata sinergi antara kebijakan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui pelibatan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar dalam pengadaan bahan pangan, MBG telah membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan. Dengan cara itu, anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dari kegiatan produksi dan distribusi makanan.

Pernyataan Putih Sari sejalan dengan fakta di lapangan yang dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM. Salah satunya adalah Yulida Khomisah, pelaku usaha tempe di Kota Gunungsitoli, Nias. Ia mengatakan bahwa sejak program MBG dijalankan, pendapatan keluarganya meningkat karena rumah produksi tempenya menjadi salah satu pemasok bahan makanan untuk dapur MBG. Ia bersama suaminya kini rutin memasok tempe dalam jumlah besar untuk ribuan porsi setiap minggu. Yulida mengakui bahwa program MBG telah membawa angin segar bagi UMKM lokal karena membuka rantai pasok baru yang stabil dan berjangka panjang.

Sebagai pelaku usaha yang merasakan langsung dampak MBG, Yulida menilai bahwa program ini bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, tetapi juga katalis ekonomi masyarakat kecil. Keberadaan MBG turut melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, pedagang pasar, hingga jasa transportasi lokal yang mengantarkan bahan makanan ke dapur MBG. Semua lapisan pelaku ekonomi merasakan perputaran ekonomi baru yang muncul dari kebutuhan rutin program ini. Langkah pemerintah yang menempatkan masyarakat lokal sebagai mitra dalam pelaksanaan program menjadi bukti nyata bahwa MBG tidak hanya berbicara tentang kesehatan, tetapi juga tentang kemandirian ekonomi daerah.

Sementara itu, di level internasional, dukungan terhadap program MBG juga datang dari berbagai lembaga dunia. Dalam pertemuan The Sixteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16) yang digelar di Jenewa pada Oktober 2025, Indonesia mendapat pujian atas keberhasilan menjalankan MBG sebagai contoh nyata kebijakan sosial yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Ruddyard mengatakan bahwa MBG merupakan bentuk nyata dari integrasi kebijakan sosial, perdagangan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Febrian menjelaskan bahwa MBG menunjukkan bagaimana kebijakan perdagangan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi semata. Melalui pendekatan berbasis permintaan, program ini menciptakan kebutuhan terstruktur terhadap produk pangan lokal—mulai dari hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan. Pola ini mampu memperkuat rantai pasok lokal sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil agar lebih kompetitif dan produktif. Dengan demikian, MBG bukan hanya memberikan manfaat sosial berupa pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan multiplier effect di sektor-sektor ekonomi lain.

Dalam paparannya di forum UNCTAD, Febrian menekankan bahwa pendekatan demand-driven yang diterapkan dalam MBG dapat dijadikan model oleh negara-negara berkembang lainnya. Ia menyebut bahwa kebijakan seperti ini memperlihatkan bagaimana strategi pembangunan nasional dapat mengutamakan manusia sebagai pusat pertumbuhan. Dengan meningkatkan permintaan terhadap bahan pangan lokal, pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan gizi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Hal ini mendapat dukungan dari para delegasi lembaga internasional yang hadir, seperti perwakilan dari World Economic Forum (WEF), World Food Programme (WFP), dan Scaling Up Nutrition Movement (SUN Movement). Mereka menilai bahwa program MBG Indonesia menjadi contoh sukses bagaimana kebijakan sosial dapat berjalan berdampingan dengan tujuan ekonomi dan perdagangan yang berkeadilan. MBG dianggap sebagai inovasi kebijakan publik yang tidak hanya memberikan makan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga membangun sistem ekonomi daerah yang tangguh.

Dampak ekonomi dari program MBG juga mulai dirasakan secara luas di berbagai daerah Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Oktober 2025 program ini telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil dan balita. Lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini beroperasi aktif di berbagai daerah sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi setiap hari. Ribuan tenaga kerja lokal terserap dalam kegiatan ini, mulai dari juru masak, petugas distribusi, hingga tenaga administrasi. Program ini benar-benar memberikan efek domino terhadap ekonomi masyarakat kecil.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.