Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang semakin berpihak pada kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah nyata yang kini menjadi sorotan adalah percepatan program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menilai bahwa sektor perumahan bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dan penyaluran pembiayaan rumah rakyat yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ia menyatakan bahwa langkah ini harus dimaksimalkan pada triwulan terakhir tahun 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor pendukung, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga jasa keuangan dan logistik.

Menkeu juga mengungkapkan harapannya agar perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kondisi saat ini. Ia menilai bahwa percepatan realisasi pembiayaan perumahan menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menjaga daya dorong ekonomi di kuartal IV tahun 2025. Menurutnya, pembangunan rumah bersubsidi bukan hanya soal penyediaan tempat tinggal, tetapi juga cara efektif menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat di berbagai wilayah.

Untuk mempercepat pelaksanaan program ini, Purbaya menjelaskan bahwa BP Tapera akan melakukan koordinasi dengan para pengembang perumahan guna memetakan kembali potensi permintaan rumah yang belum terpenuhi sepanjang tahun berjalan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan distribusi pembangunan rumah subsidi lebih merata di seluruh daerah, sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan terbawah.

Upaya pemerintah pusat itu mendapat sambutan positif dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kediri. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menilai bahwa program ini merupakan bagian penting dari cita-cita nasional untuk membangun “3 juta rumah” bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hanindhito, yang akrab disapa Mas Dhito, menjelaskan bahwa inisiatif pemerintah pusat ini memiliki arti besar bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki tempat tinggal. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar sekaligus simbol kemandirian ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan memastikan kemudahan perizinan dan ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan perumahan.

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan pengembang perumahan disebut berjalan baik dan produktif. Berkat sinergi tersebut, pembangunan perumahan MBR bersubsidi di wilayah Kediri meningkat pesat dalam satu tahun terakhir. Proyek-proyek perumahan kini tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau kecamatan-kecamatan lain di pedesaan. Pemerataan ini menjadi bukti bahwa program pemerintah benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Mas Dhito juga menegaskan rencananya untuk memperluas sosialisasi program KUR Perumahan kepada kelompok masyarakat lain, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang belum memiliki rumah pribadi. Ia menyebut bahwa dukungan lintas sektor menjadi kunci sukses pelaksanaan program ini, di mana pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta bekerja bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.

Selain menciptakan efek ekonomi secara langsung, program rumah subsidi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah diyakini mampu memperbaiki kondisi sosial, kesehatan, dan produktivitas kerja. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya rumah yang layak, masyarakat dapat hidup lebih sejahtera, stabil, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Secara makro, sektor perumahan memiliki potensi besar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan rumah subsidi menggerakkan rantai pasok industri bahan bangunan, memperluas kesempatan kerja di sektor konstruksi, dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Ketika daya beli meningkat, perputaran ekonomi di tingkat lokal pun ikut tumbuh, menciptakan siklus produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pemerintah pusat juga menegaskan komitmennya untuk mengawasi pelaksanaan program ini agar tepat sasaran. Melalui sistem pengawasan terintegrasi, BP Tapera dan Kementerian PKP akan memastikan setiap unit rumah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Transparansi dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program ini, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terjaga.

Kebijakan percepatan pembangunan rumah bersubsidi yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar program sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang berdampak luas. Dengan memadukan kebijakan fiskal yang responsif dan kerja sama lintas sektor, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2025. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya fokus pada pembangunan besar di pusat, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah terus bergerak melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Melalui program rumah subsidi, pemerintah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bukan hanya slogan, melainkan hasil nyata dari sinergi antara kebijakan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat di akar rumput.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi. Upaya ini menjadi bagian penting dari agenda pemerataan kesejahteraan nasional sekaligus wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Kebijakan penyediaan rumah subsidi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat kecil.

Salah satu langkah utama pemerintah dalam memperluas akses rumah subsidi adalah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berdasarkan laman BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki pendapatan tetap namun terbatas, agar dapat memperoleh rumah dengan bunga rendah dan tenor panjang. Melalui skema FLPP, pemerintah menanggung sebagian beban bunga kredit, sehingga cicilan rumah menjadi lebih terjangkau dibandingkan kredit komersial biasa.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas bangunan dan lingkungan hunian bagi masyarakat penerima rumah subsidi. Pembangunan rumah tidak hanya diarahkan pada kuantitas, tetapi juga kualitas yang memenuhi standar kelayakan.

Rumah subsidi, dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah rumah umum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma mengatakan bahwa rumah umum akan diberikan kemudahan dan bantuan dari pemerintah sehingga harganya terjangkau bagi pembeli dan ada beberapa insentif dari pemerintah seperti bebas pajak.

Sid menjelaskan, cicilan rumah subsidi ditentukan berdasarkan harga rumah subsidi yang terbagi dalam lima zona wilayah, dan lama tenor yang dipilih oleh pembeli. Namun dengan bunga flat 5 persen, besaran cicilan rumah subsidi yang harus dibayar pembeli setiap bulannya tidak akan berubah sampai tenor selesai. Adapun batasan harga rumah subsidi telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, yang terbagi menjadi lima zona.

Dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto datang dari sektor pengembang swasta.

Salah satunya, Permata Mutiara Maja (PMM) yang berkomitmen menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan cluster Beryl seluas 17 hektar di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.

Head of Sales PMM, Syarif Hidayatullah mengatakan, cluster Beryl menjadi bukti nyata dukungan PMM terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan rakyat. Kawasan ini merupakan cluster rumah subsidi terbesar di Indonesia, dengan total 1.500 unit rumah bersubsidi.

Syarif mengatakan, selain fokus pada ketersediaan unit subsidi, PMM juga memperhatikan kualitas dan kelayakan infrastruktur.

Menurut Syarif, rumah subsidi bukan berarti asal bangun. Pihaknya tetap menjamin mutu dan kenyamanan penghuni, karena rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga simbol kesejahteraan. Pengembangan kawasan Maja yang termasuk dalam proyek strategis nasional (PSN) terus menunjukkan prospek positif.

Kehadiran cluster Beryl dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas.

Kunci keberhasilan program rumah subsidi terletak pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang swasta. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan dan kemudahan perizinan, sementara bank bertanggung jawab dalam menyalurkan kredit dengan bunga rendah kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan perumahan bagi MBR adalah investasi sosial jangka panjang. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, melainkan pondasi bagi terbentuknya keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Pemerintah juga terus memperbaiki regulasi dan tata kelola agar program subsidi lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Dukungan dari sektor swasta, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya “Satu Keluarga Satu Rumah Layak” di seluruh Indonesia.

Dengan sinergi yang kuat dan komitmen berkelanjutan, upaya pemerintah dalam mendorong akses mudah rumah subsidi diharapkan mampu memperkecil kesenjangan sosial dan memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat. Rumah bukan lagi menjadi impian yang sulit dijangkau, melainkan hak yang nyata bagi setiap warga negara untuk hidup lebih layak dan bermartabat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dalam mengatasi backlog perumahan nasional.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman Karumpa, menyambut positif kebijakan tersebut. “Ada peluang besar dari 350 ribu rumah subsidi. Ini saatnya teman-teman kontraktor untuk mulai beralih menjadi pengembang,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi “magnet” karena skema pembiayaan sudah tersedia dan pasti. “Penambahan kuota FLPP dapat berdampak luar biasa bagi anggota kami,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kolaborasi industri perumahan. “Kami membuka ruang kerja sama bagi kontraktor dan pengembang untuk memperkuat sinergi sektor hulu dan hilir. Pemerintah juga menawarkan sosialisasi Kredit Program Pemerintah dan KUR khusus sektor perumahan,” ungkapnya.

Ketua DPD REI Banten, Roni Hadiriyanto Adali, menilai soliditas pelaku industri menjadi kunci percepatan. “Pembangunan perumahan sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Semua stakeholder harus terkoneksi,” tuturnya.

Program 350 ribu rumah subsidi disebut sebagai capaian terbesar dalam sejarah FLPP. Setiap satu unit rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga program ini diproyeksikan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja. Pemerintah juga mengalokasikan KUR sektor perumahan sebesar Rp130 triliun dengan bunga bersubsidi. “Untuk pertama kalinya, KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat,” kata Maruarar.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menambahkan, “Kami melihat tren positif pencapaian penyaluran KPR FLPP, dan optimistis target 350 ribu unit akan tercapai.”

Pemerintah memastikan upaya ini berlanjut dalam Program 3 Juta Rumah Rakyat sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk mempersempit ketimpangan dan memastikan rakyat memiliki akses tempat tinggal layak.

Pemerintah memastikan Program 3 Juta Rumah yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar rakyat atas hunian layak. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus hadir langsung untuk rakyat. “Rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi fondasi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi,” tegasnya.

Program ini tidak hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga untuk menghidupkan kembali sektor konstruksi dan membuka jutaan lapangan kerja. Pemerintah menyederhanakan skema KPR subsidi agar akses pembiayaan lebih mudah. “Peran negara bukan hanya mengatur, tetapi memfasilitasi rakyat agar mampu memiliki rumah,” ujar Presiden.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menilai digitalisasi proses pengadaan menjadi kunci percepatan. “Kami ingin peluang terbuka bagi kontraktor lokal. Partisipasi pelaku usaha daerah memperkuat industri konstruksi nasional,” ucapnya.

Dampak ekonomi program juga dirasakan langsung di lapangan. Setiap proyek perumahan menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah melalui rantai pasok bahan bangunan dalam negeri. “Keberpihakan penggunaan material nasional menciptakan efek berganda yang positif,” kata Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah. Ia menilai subsidi hunian sebagai “momentum kebangkitan sektor perumahan rakyat.”

Dari sisi stabilitas keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan dukungan moneter tetap konsisten. “Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat harus berjalan seimbang. BI menjaga stabilitas agar ekspansi kredit perumahan terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan perlindungan dan peningkatan kompetensi para pekerja. “Kami ingin tenaga kerja tidak hanya bekerja sementara, tetapi naik kelas sebagai SDM konstruksi yang berdaya saing,” tegasnya.

Sinergi pemerintah pusat-daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta menjadi fondasi percepatan pembangunan rumah rakyat. Pemerintah menjamin proses lebih cepat, sederhana, dan transparan. Presiden Prabowo menutup dengan komitmen keras: “Negara harus hadir secara humanis, memberi kesempatan dan membangun kepercayaan rakyat.”

Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi warisan strategis yang membangun bukan hanya hunian, tetapi juga masa depan bangsa.

Oleh: Bening Cahaya Salsabila

Dalam era digital di mana kenyamanan dan kecepatan menjadi norma, praktik judi daring telah menjelma menjadi ancaman tersembunyi yang merangsek ke ruang muda dan ruang keluarga. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah mengokohkan sinergi untuk menumpas fenomena ini sebagai bagian dari upaya menjaga generasi muda — bukan sekadar dari sisi hukum, tetapi dari sisi pendidikan, moral dan sosial. Kolaborasi ini menegaskan bahwa edukasi bahaya judi daring tidak boleh sekadar wacana, melainkan gerakan sistemik.

Penanganan bersama ini muncul sebagai respons terhadap fakta mengkhawatirkan. Data dari Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, mengungkap bahwa pelaku judi daring tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa atau pekerja dewasa, melainkan bahkan dari anak sekolah dasar hingga tunawisma. Dari survei per 12 September 2025, terlihat bahwa segmen usia di bawah 18 tahun pun telah tercatat sebagai pelaku. Angka dan gambaran ini menjadi alarm bahwa edukasi tanpa batas harus segera dijalankan. Analisis ini menunjukkan bahwa modus dan medium judi daring telah menyentuh semua lapisan masyarakat — pelajar, mahasiswa, petani, tunawisma — yang menunjukkan bahwa dampaknya bersifat lintas-sosial dan tidak mengenal garis pemisah.

Mengapa edukasi menjadi titik fokus dalam perang melawan judi daring? Karena secara fundamental, praktik judi online bukan hanya soal pelanggaran aturan, melainkan sebuah jebakan psikologis dan sosial yang sulit dilacak dan dikendalikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Dedi Irwansa, Ketua Komisi A DPRD di tingkat provinsi, riset sederhana yang digelarnya menunjukkan dominasi pengguna judi daring berasal dari pelajar dan mahasiswa — kelompok usia yang seharusnya berada dalam fase pembelajaran dan pembangunan karakter. Dedi mengingatkan bahwa praktik ini “merusak ketahanan keluarga, menciptakan kemiskinan baru, bahkan menggerus moralitas anak muda.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa risiko permainan daring bukan hanya kerugian finansial, melainkan kerusakan fondasi sosial yang jauh lebih luas.

Edukasi yang efektif harus menyasar dua arena utama: medianya yang digital dan ruang sosial-nyata (sekolah, kampus, keluarga). Di arena digital, platform-platform judi daring memanfaatkan unsur kemudahan, anonimitas, serta iming-iming keuntungan instan untuk menarik pengguna muda. Di ruang nyata, tantangannya adalah bagaimana menyadarkan generasi muda bahwa tawaran “untung cepat” itu sebenarnya adalah perangkap yang menguras bahkan menghancurkan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan peran teknologi sebagai “ruang tanpa pagar”, yang memerlukan aksi bersama—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa pencegahan hanya akan berhasil bila semua pihak bergerak bersama.

Tidak kalah penting adalah edukasi dalam keluarga. Ketika anak-anak dan remaja mulai mengenal gawai lebih awal, pengawasan orang tua dan pembicaraan terbuka mengenai risiko digital menjadi kunci. Tanpa pembekalan literasi digital yang memadai, mereka dapat mudah terjebak. Pemerintah daerah telah merencanakan literasi digital ke sekolah, kampus, dan masyarakat umum agar warga lebih cerdas dan mampu menolak ajakan menyesatkan. Di sini, regulasi hanya akan memunculkan efek maksimal kalau dibarengi dengan pemahaman: mengapa judi daring berbahaya, bagaimana mekanismenya, dan apa konsekuensi jangka panjangnya.

Fenomena di wilayah ibu kota menjadi contoh nyata skala seriusnya persoalan ini. Pemerintah provinsi di ibu kota melaporkan bahwa ratusan ribu warga terindikasi terlibat judi daring, dengan nilai transaksi triliunan rupiah melalui sistem keuangan formal yang terpantau. Data ini memperlihatkan bagaimana judi daring telah menjelma menjadi ekosistem operasional yang besar dan sistemik.

Efek sosial edukasi yang buruk terlihat ketika anak muda tergoda lalu akhirnya mengalami kerugian finansial, konflik keluarga, hingga putusnya jalur pendidikan. Mereka yang terjerumus mungkin tidak hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan waktu, harapan, dan kepercayaan diri. Lunturnya moralitas — kata Dedi — bukan mitos, melainkan realitas yang harus dihadapi bersama. Jika generasi muda tumbuh dengan kompas nilai yang goyah karena godaan instan, maka konsekuensinya akan melampaui kerugian pribadi menjadi masalah nasional dalam jangka panjang: meningkatnya kemiskinan, menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia, dan melemahnya struktur sosial.

Edukasi yang baik bukan hanya menyampaikan larangan, tetapi juga membekali: mengenali modus, mengenali risiko, melatih spirit kritis terhadap propaganda untung cepat, dan membangun alternatif positif seperti pengembangan kreativitas digital, kewirausahaan anak muda, serta penguatan komunitas pendukung yang sehat. Pemerintah, melalui sinergi pusat-daerah, telah menjadikan deklarasi anti judi daring sebagai momentum untuk memperkuat regulasi, pemblokiran situs ilegal, serta perluasan literasi digital. Langkah-langkah ini tidak boleh berhenti di deklarasi; harus terus bermuara ke program nyata dan evaluasi hasil.

Sebagai warga masyarakat — terutama orang tua, guru, pembimbing, dan semua yang memiliki peran dalam pengasuhan generasi muda — tanggung jawabnya tak kecil. Edukasi bahaya judi daring harus dikembangkan dalam setiap rumah tangga, sekolah maupun kampus. Kesadaran bahwa tawaran cepat kaya adalah jebakan harus menjadi dialog rutin. Dan ketika pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama, masyarakat juga harus ikut serta sebagai bagian dari kekuatan pentahelix yang disebut oleh Menteri Meutya: kolaborasi antarsektor yang saling menguatkan.

Akhirnya, edukasi bahaya judi daring bukanlah semata pekerjaan pemerintah saja. Ia adalah misi kolektif kita semua — warga negara, institusi pendidikan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan. Ketika kita bersama meneguhkan bahwa “ini bukan peluang, tetapi jebakan”, maka kita telah mengubah narasi dari kekalahan menjadi perlawanan aktif, dari korban menjadi pejuang masa depan. Generasi muda layak mendapatkan ruang digital yang aman dan produktif — bukan ruang yang menjebak.

Pengamat Kebijakan Sosial

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring dengan melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan, edukasi digital, serta pembinaan sosial bagi masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, semangat kolaboratif ini ditunjukkan melalui kegiatan deklarasi, sosialisasi, dan komitmen bersama untuk menolak praktik judi daring di seluruh daerah Indonesia. Salah satu contoh konkret ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menyelenggarakan Sosialisasi dan Deklarasi Anti Judi Online secara daring serentak se-Jawa Timur.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana mengatakan bahwa pemberantasan judi daring saat ini menjadi prioritas Kejaksaan Agung. Asep menjelaskan bahwa mayoritas pelaku yang diproses hukum merupakan pemain aktif, bukan pengelola situs atau bandar. Hukuman yang dijatuhkan rata-rata berkisar antara empat bulan hingga satu tahun enam bulan penjara. Namun, lebih dari sekadar hukuman, Kejaksaan kini menitikberatkan pada pendekatan preventif dan edukatif untuk menekan laju pertumbuhan judi daring. Melalui kerja sama dengan kementerian, lembaga keuangan, dan aparat penegak hukum lainnya, Kejagung berkomitmen memperkuat literasi hukum dan literasi digital masyarakat.

Asep menegaskan pentingnya strategi pencegahan yang beriringan dengan pembinaan sosial, sehingga masyarakat yang pernah terjerat judi daring dapat direhabilitasi dan kembali produktif. Pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif dinilai menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi dampak sosial perjudian daring. Judi daring bukan hanya kejahatan digital, tetapi juga perangkap sosial yang dapat menghancurkan keluarga dan perekonomian. Karena itu, edukasi publik menjadi faktor kunci untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Upaya ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Di tingkat daerah, semangat yang sama ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo), kegiatan Deklarasi Anti Judi Online berhasil menghimpun partisipasi berbagai unsur masyarakat, mulai dari ASN, pelajar, guru, hingga relawan digital. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran digital dan tanggung jawab sosial di tengah maraknya kejahatan siber.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Agus Mukson menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo mendukung penuh inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan kegiatan deklarasi anti judi daring secara serentak. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi daring yang kerap menjerat generasi muda. Agus mengingatkan bahwa iming-iming keuntungan cepat di dunia digital sering kali menjadi pintu masuk kejahatan siber seperti judi daring dan pinjaman ilegal. Oleh karena itu, pentingnya memperkuat literasi digital merupakan benteng utama dalam melindungi diri dari jebakan dunia maya.

Sementara itu, Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menilai bahwa tantangan judi daring di era digital merupakan shock culture yang harus dihadapi bersama oleh semua elemen bangsa. Ia menyoroti data yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di mana sekitar 602 ribu warga Jakarta tercatat pernah atau sedang terlibat aktivitas judi daring dengan total transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Angka tersebut menunjukkan skala ancaman yang serius terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat perkotaan.

Rano menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan persoalan sosial dan moral yang perlu ditangani melalui pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang terintegrasi. Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta kementerian terkait untuk meningkatkan edukasi masyarakat agar menjauhi judi daring. Selain itu, Pemprov juga memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana publik seperti bantuan sosial (KJP, KJMU, dan BPJS) agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas perjudian daring.

Lebih jauh, Rano menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan judi daring. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan tidak bisa hanya bergantung pada penindakan hukum semata, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan di dunia digital. Ia menegaskan bahwa literasi digital harus dijadikan bagian dari kurikulum pembelajaran dan program pemberdayaan masyarakat agar generasi muda memiliki daya tangkal terhadap godaan judi daring.

Pemerintah tidak hanya ingin menindak pelaku, tetapi juga membangun sistem sosial yang lebih tahan terhadap risiko digital. Pendekatan edukatif yang dilakukan di sekolah-sekolah, pesantren, dan komunitas masyarakat menjadi contoh nyata bahwa perubahan perilaku harus dimulai dari kesadaran individu. Generasi muda, sebagai pengguna internet terbesar, menjadi sasaran utama dari upaya pencegahan ini. Negara berharap mereka tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki etika digital dan integritas moral yang kuat untuk menolak segala bentuk perjudian daring.

Gerakan melawan judi daring bukan sekadar upaya hukum, melainkan perjuangan untuk menjaga masa depan bangsa dari ancaman disintegrasi moral dan ekonomi. Kolaborasi antara Kejaksaan Agung, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bukti bahwa ketika negara dan rakyat bersatu, kejahatan digital sebesar apa pun dapat dilawan dengan kesadaran, pendidikan, dan solidaritas. Dengan semangat gotong royong dan ketegasan hukum, Indonesia melangkah menuju ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermartabat.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam praktik judi daring (judol).

Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa dana bantuan publik benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

“Data dari PPATK sudah kami terima. Kami akan menertibkan dan menindaklanjuti temuan tersebut agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran,” ujar Pramono saat meninjau RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Pernyataan itu muncul setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya ribuan penerima bansos di Jakarta yang diduga aktif berjudi secara daring.

Berdasarkan hasil penelusuran, sebanyak 602.000 warga Jakarta teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judi daring dengan total nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 orang diketahui merupakan penerima program bansos seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyebut temuan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah di tengah meningkatnya fenomena judi daring. Ia menilai judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga masalah sosial dan moral yang bisa menggerus nilai-nilai produktivitas di masyarakat.

“Dari total sekitar 602 ribu warga Jakarta yang tercatat terlibat judi daring, 5.000 orang di antaranya adalah penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai Rp3,12 triliun, dan ada temuan sekitar Rp15 ribu dana bantuan yang mengalir ke situs judi,” ungkap Rano.

Menurutnya, fenomena tersebut menggambarkan bagaimana arus digitalisasi yang pesat juga membawa dampak negatif berupa kemudahan akses terhadap perjudian daring. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan edukasi digital kepada masyarakat.

“Persoalan judi daring ini merupakan dampak dari gegar budaya digitalisasi. Dua puluh tahun lalu saya sudah pernah menulis tentang potensi disrupsi sosial akibat teknologi, dan sekarang kita melihat dampaknya langsung,” ujarnya.

Menindaklanjuti temuan PPATK, Pemprov DKI Jakarta segera memperketat sistem pengawasan penyaluran bansos berbasis digital. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PPATK, dan pihak perbankan agar proses penyaluran dana bantuan lebih transparan, akuntabel, serta terhindar dari penyalahgunaan.

“Kami akan berkoordinasi dengan PPATK, Dinas Sosial, dan pihak perbankan untuk memastikan sistem penyaluran lebih aman serta transparan,” tutur Pramono.

Ia menambahkan, pemerintah akan meninjau ulang data penerima bansos dan melakukan verifikasi ketat terhadap calon penerima baru.

“Bansos diberikan untuk membantu warga yang membutuhkan, bukan untuk dipakai dalam aktivitas ilegal seperti judi daring. Kalau ditemukan penyalahgunaan, kami akan cabut hak penerima tersebut,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik bahwa dana bansos benar-benar hadir untuk kebaikan masyarakat, bukan untuk memperkaya praktik ilegal di dunia maya.***

[w.R]

Surabaya – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali menunjukkan kekompakan dalam memerangi praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Langkah bersama ini dipandang sebagai upaya penting untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman moral dan ekonomi yang ditimbulkannya. “Sinergi ini bukan sekadar simbolis, tetapi bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masa depan bangsa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, saat menghadiri deklarasi anti judi online.

Dedi menegaskan bahwa praktik judi daring sudah memasuki titik yang mengkhawatirkan. “Berdasarkan riset sederhana yang kami lakukan, mayoritas pemain judi daring adalah pelajar dan mahasiswa,” ungkapnya. Kondisi itu menurutnya sangat berbahaya. “Judi daring sudah merusak ketahanan keluarga, menciptakan kemiskinan baru, bahkan menggerus moralitas anak muda,” tutur Dedi dengan nada serius. Ia menambahkan bahwa DPRD terus mendorong pemerintah daerah menerapkan regulasi pencegahan. “Kami tidak ingin membiarkan masalah ini tumbuh tanpa kontrol. Pemerintah harus bertindak tegas.”

Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah daerah yang bergerak cepat menangani persoalan ini. “Saya sangat mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan. Ini menunjukkan kepedulian dan komitmen untuk melindungi masyarakat,” kata Meutya dalam pernyataan resmi. Ia mengingatkan bahwa judi daring tidak mengenal batas. “Teknologi adalah ruang tanpa pagar. Karena itu, kita harus bekerja bersama dengan strategi yang kuat,” tegasnya.

Meutya menambahkan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat pemblokiran situs ilegal dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. “Pencegahan hanya akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Jangan mudah tergiur dengan tawaran keuntungan instan. Itu bukan peluang, tetapi jebakan yang siap menguras segalanya,” imbuhnya.

Selain penindakan, edukasi menjadi fokus utama. Pemerintah merencanakan perluasan literasi digital ke sekolah, kampus, dan masyarakat umum. “Kami ingin masyarakat lebih cerdas dan punya kemampuan menolak ajakan yang menyesatkan,” ujar Dedi. Ia percaya bahwa kolaborasi pusat-daerah akan menjadi kunci keberhasilan. “Kalau kita bersatu, kita pasti bisa memberantas judi daring sampai ke akarnya,” pungkasnya.

Sinergi pemerintah ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman serta memastikan anak bangsa tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bebas dari jebakan perjudian online.