Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Nadia Prameswari *)

Peringatan Sumpah Pemuda 2025 menjadi refleksi bahwa semangat kolaborasi dan kepedulian sosial yang dulu mempersatukan bangsa tetap relevan hingga kini. Pemerintah menegaskan bahwa peran pemuda tidak hanya penting dalam menjaga semangat kebangsaan, tetapi juga dalam memastikan kebijakan sosial berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada rakyat. Melalui keterlibatan organisasi kepemudaan (OKP) dalam pengawasan dan pelaksanaan program bantuan sosial, negara berupaya membangun sistem sosial yang partisipatif dan berkeadilan.

Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi garda terdepan dalam inisiatif ini. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa penguatan pengawasan terhadap program prioritas nasional kini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan OKP. Ia mengajak berbagai organisasi kepemudaan untuk ikut turun ke lapangan mengawal tiga agenda besar Presiden Prabowo Subianto, yaitu Digitalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat (SR), dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. Menurutnya, bangsa ini akan maju bila masyarakatnya mandiri, berdaya, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Dalam pertemuan dengan sejumlah organisasi kepemudaan di Kantor Kemensos, Agus Jabo menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemuda harus menjadi kekuatan bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Gerakan Pemuda Islam (GPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Mereka menyampaikan pandangan, kritik, serta komitmen untuk turut mengawal kebijakan sosial pemerintah.

Agus Jabo menjelaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi utama dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran. Data yang valid menjadi kunci agar kebijakan sosial tidak lagi berbasis perkiraan, melainkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan berbasis kebangsaan dan nilai-nilai sosial. Presiden, menurutnya, menginginkan agar Sekolah Rakyat menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dengan membangun generasi berpendidikan dan berkarakter. Dalam penjelasannya, Agus menyinggung semangat perjuangan Pangeran Diponegoro yang berlandaskan nilai moral, kebangsaan, dan keberpihakan pada rakyat, sebagai inspirasi bagi program pendidikan tersebut.

Masukan dari para OKP menambah dimensi baru dalam pelaksanaan kebijakan sosial. GPI menilai Sekolah Rakyat sebagai proyek strategis masa depan yang harus dikawal bersama antara pemuda dan Kemensos. Kammi menekankan perlunya sinergi konkret antara program Koperasi Desa Merah Putih dan gerakan kepemudaan di daerah. Semmi mengingatkan agar perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, tetap diperkuat melalui pendidikan berbasis komunitas seperti gagasan pesantren lansia. PII mendorong perluasan akses Sekolah Rakyat agar menjangkau pelajar di daerah tertinggal. Sementara LMND menegaskan pentingnya pengawasan sosial agar seluruh program pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil dan bebas dari praktik birokrasi yang tidak adil.

Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa semangat Sumpah Pemuda kini hadir dalam bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan generasi muda. Bansos bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas sosial. Dengan keterlibatan aktif pemuda, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak di lapangan yang memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan untuk periode Oktober hingga Desember 2025 merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. BLT sebesar Rp900.000 per keluarga penerima manfaat disalurkan kepada 35 juta penerima dari desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa program ini bukan semata bantuan konsumtif, melainkan dorongan agar masyarakat, khususnya keluarga muda, dapat memanfaatkannya untuk kegiatan produktif seperti pelatihan keterampilan dan usaha mikro.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, juga menegaskan pentingnya pendampingan bagi penerima manfaat agar bantuan tunai dapat menjadi modal awal untuk mencapai kemandirian ekonomi. Menurutnya, perlindungan sosial tidak hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat agar mampu keluar dari ketergantungan ekonomi.

Dengan pelibatan pemuda dalam pengawasan program sosial, pemerintah menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih terbuka dan partisipatif. Langkah ini sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda, yaitu semangat persatuan, tanggung jawab, dan aksi nyata demi kemajuan bangsa. Pemuda kini menjadi bagian dari solusi, bukan hanya saksi. Pemuda hadir untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, dijalankan dengan transparan, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial.

Sumpah Pemuda 2025 menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa pemuda bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga penopang utama pembangunan sosial saat ini. Dengan sinergi antara pemerintah dan generasi muda, bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, pendidikan semakin inklusif, dan masyarakat semakin berdaya. Semua itu menunjukkan bahwa kerja sama antara negara dan rakyat, terutama kaum muda, adalah jalan terbaik menuju kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh bangsa Indonesia.

*) Pengamat Pembangunan Sosial dan Aktivis Pemuda Nasio

Oleh: Adnan Ramdani )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu instrumen yang paling nyata dalam kebijakan tersebut adalah program bantuan sosial (bansos) yang tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian rakyat di berbagai daerah. Dalam satu tahun terakhir, penyaluran bansos semakin diarahkan untuk menciptakan efek berantai yang positif terhadap konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, serta membuka peluang produktif, terutama bagi generasi muda yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Bansos kini tidak lagi dipandang sebatas pemberian bantuan sesaat, melainkan sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Melalui berbagai skema seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, bantuan sembako, hingga dukungan modal bagi pelaku usaha kecil, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat memiliki daya tahan ekonomi yang cukup dalam menghadapi tekanan inflasi dan ketidakpastian global. Dampaknya terasa nyata di lapangan, aktivitas ekonomi rakyat di pasar tradisional meningkat, pelaku UMKM kembali bergairah, dan konsumsi domestik yang menjadi motor utama pertumbuhan nasional pun terus bergerak positif.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan bahwa bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial untuk tiga bulan yaitu Oktober, November dan Desember, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi. Pihaknya berharap agar bansos digunakan untuk kebutuhan, dan tidak di gunakan hal yang tidak sesuai peruntukannya.

Bagi kalangan muda, bansos membuka ruang harapan baru. Banyak anak muda yang sebelumnya terjebak dalam keterbatasan akses ekonomi kini mampu memulai langkah wirausaha melalui dukungan pemerintah. Bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan digitalisasi UMKM membuat generasi muda tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga pelaku utama dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Mereka belajar mengelola keuangan, berinovasi dalam pemasaran produk, hingga memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Di desa-desa, keberadaan bansos menciptakan sirkulasi uang yang hidup. Warga dapat membeli kebutuhan pokok dari pedagang lokal, sementara pedagang memperoleh keuntungan yang berputar kembali di lingkungan sekitar. Efek domino ini menjadikan ekonomi desa lebih dinamis. Tidak sedikit desa yang mulai berkembang menjadi pusat ekonomi baru karena perputaran dana bansos yang produktif. Pemerintah daerah turut mendorong agar bantuan yang diterima masyarakat bisa diarahkan ke kegiatan ekonomi berkelanjutan, seperti pertanian modern, peternakan terpadu, hingga industri rumahan yang menyerap tenaga kerja lokal.

Di kota-kota besar, peran bansos juga tidak kalah signifikan. Program bantuan tunai membuat daya beli masyarakat tetap terjaga, mendorong peningkatan konsumsi sektor ritel, kuliner, dan transportasi. Para pelaku usaha kecil di sektor informal, seperti ojek daring, pedagang kaki lima, dan pekerja lepas, merasakan dampak langsung karena meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, penyaluran bansos secara digital melalui sistem perbankan dan aplikasi finansial juga mempercepat inklusi keuangan nasional. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening kini bisa mengakses layanan keuangan formal, menabung, bahkan mengajukan modal usaha kecil dengan lebih mudah.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa mengatakan bahwa pentingnya penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah agar lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pihaknya akan terus mengawal kebijakan dan penyaluran bansos agar lebih transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil.

Lebih jauh lagi, program bansos yang dijalankan secara transparan dan tepat sasaran menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Penyaluran bantuan yang diawasi secara ketat dengan teknologi digital mengurangi potensi penyalahgunaan, memastikan bahwa setiap rupiah sampai ke tangan yang berhak. Di sinilah letak kekuatan kebijakan sosial ekonomi yang modern, bukan sekadar menyalurkan dana, tetapi membangun ekosistem keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pemerintah juga menyadari bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, berbagai program bansos kini disinergikan dengan pelatihan vokasi, inkubasi bisnis, serta dukungan bagi start-up lokal. Harapan baru muncul dari kolaborasi antara kebijakan sosial dan semangat inovasi anak muda. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan sosial yang membantu masyarakat sekitar mengelola dana bantuan secara produktif.

Harapan baru yang tumbuh di tengah masyarakat hari ini adalah bukti bahwa bansos bukan sekadar instrumen kebijakan, tetapi simbol kehadiran negara yang aktif melindungi dan menggerakkan potensi warganya. Ketika bantuan sosial dimanfaatkan secara bijak dan produktif, maka roda ekonomi rakyat akan terus berputar, membawa kesejahteraan yang merata dari kota hingga pelosok desa. Dan di sanalah, di tangan pemuda yang kreatif dan bersemangat, masa depan ekonomi Indonesia yang mandiri dan berkeadilan sedang bertumbuh dengan kokoh.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Jakarta – Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda, pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan kembali komitmen untuk menjadikan bantuan sosial (bansos) bukan sekadar alat bantuan sementara, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju kemandirian dan pemberdayaan generasi muda. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa program perlindungan sosial kini diarahkan untuk memperkuat daya saing masyarakat produktif agar tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.

Gus Ipul mengajak para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memanfaatkan momentum ini guna meningkatkan kapasitas diri dan ekonomi keluarga. Menurutnya, bansos harus dipandang sebagai jembatan menuju pemberdayaan, bukan sebagai tujuan akhir.

“Ke depan saya ingin mengajak masyarakat di usia-usia produktif untuk tidak hanya berpikir tentang menerima bansos. Kita harus berpikir bagaimana pindah ke program pemberdayaan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa penebalan bansos dan tambahan jumlah penerima manfaat merupakan bentuk nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat di kelompok ekonomi bawah.

“Penebalan bansos dan perluasan jumlah KPM menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat di desil 1 sampai 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini bukti bahwa negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan alokasi Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, pencairan dilakukan sekaligus sebesar Rp900 ribu bagi setiap penerima.

“Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya.

Ia menekankan bahwa bantuan sosial seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk hal-hal yang menyimpang dari tujuan program. Gus Ipul juga mengingatkan agar dana bantuan tidak disalahgunakan, seperti untuk bermain judi online, karena hal itu bertentangan dengan aturan dan melanggar ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa pemerintah terus memperluas program Kampung Berdaya sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Program ini, kata Agus Jabo, menjadi titik awal bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal dan menciptakan peluang usaha baru.

“Ini starting point bagi masyarakat untuk menjadi lebih berdaya. Melalui Kampung Berdaya, kita dorong warga agar mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.

Agus Jabo menjelaskan, sektor peternakan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan Kampung Berdaya karena memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Ia juga menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan harapan Presiden agar masyarakat hidup bahagia dan sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

“Bismillah, semoga kolaborasi ini menjadi titik awal Kampung Berdaya di bidang peternakan. Ini awal, tapi kita buktikan bahwa semangat pemberdayaan itu terus berjalan,” kata Agus Jabo optimistis.

Dukungan terhadap kebijakan pemberdayaan sosial juga datang dari daerah. Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abd Malik Faisal, menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan seluruh bantuan sosial disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu yang tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga menjaga martabat penerima manfaat, termasuk para eks penderita kusta agar tetap berdaya dan mandiri.

“Sesuai arahan dan petunjuk dari Bapak Gubernur, kami ingin memastikan tidak ada warga Sulawesi Selatan yang tertinggal. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup sekaligus memotivasi mereka untuk terus berkarya dan mandiri,” ujarnya.

Sesuai arahan Gubernur Sulsel, pihaknya melakukan pendampingan langsung serta monitoring oleh petugas sosial untuk memastikan distribusi bansos berjalan sesuai daftar penerima yang telah diverifikasi. Selain penyaluran bantuan non-tunai melalui rekening masing-masing penerima, petugas sosial juga memberikan bimbingan dan motivasi agar dana digunakan secara bijak dan produktif.

“Kami terus memperkuat kolaborasi agar bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Malik Faisal.

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini menjadi momen istimewa untuk memperkuat semangat persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan berbagai pemangku kepentingan daerah menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat melalui penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tepat sasaran. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk nyata kehadiran negara, tetapi juga mendorong semangat generasi muda agar bangkit dan berdaya di tengah tantangan ekonomi global.

Saat menyalurkan bantuan di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial.

“Kami memastikan proses penyaluran bisa berjalan dengan tertib dan tepat sasaran, agar penerima manfaat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara fleksibel, baik melalui kantor bank yang ditunjuk maupun langsung mendatangi masyarakat di tingkat kecamatan atau kelurahan. Peningkatan jumlah penerima manfaat merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

“Pada triwulan keempat ini ada penambahan signifikan, dari sekitar 21 juta menjadi lebih dari 35 juta penerima manfaat. Ini langkah luar biasa untuk memperluas jangkauan kesejahteraan,” katanya.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat, semangat Sumpah Pemuda juga diwujudkan melalui kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai kalangan muda. Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM, bersama Bunda PAUD NTB Hj. Sinta Lalu M. Iqbal, menyerahkan 40 paket sembako kepada masyarakat di Panggung Terbuka Bank NTB Syariah, Mataram. Nunung menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat nilai solidaritas dan kepedulian antargenerasi.

“Semangat Sumpah Pemuda adalah tentang kebersamaan dan gotong royong. Penyerahan bantuan sosial ini menjadi simbol nyata bahwa generasi muda harus tumbuh dalam lingkungan yang saling peduli,” ungkap Nunung.

Selain penyaluran bantuan, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan lomba seni, mural, dan bazar UMKM yang menggambarkan semangat kreatif generasi muda NTB. Kegiatan itu menjadi refleksi bahwa pembangunan sosial tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga pada penguatan karakter dan semangat nasionalisme.

Momentum Sumpah Pemuda 2025 menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada solidaritas dan kepedulian sosial. Melalui berbagai program Bansos dan kegiatan pemberdayaan, pemerintah berupaya memastikan bahwa generasi penerus tumbuh dengan semangat juang, kemandirian, dan tanggung jawab sosial yang kuat demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.

Oleh: Sylvia Mote *)

Generasi muda Papua kini tampil sebagai bagian penting dari upaya pembangunan nasional. Kesadaran kolektif untuk berkontribusi semakin tumbuh seiring dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemuda Papua tidak lagi sekadar penerima manfaat kebijakan, melainkan telah menjadi pelaku aktif dalam mendorong percepatan pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Billy Mambrasar menegaskan bahwa pesan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada percepatan pembangunan di Papua melalui strategi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah memprioritaskan peningkatan akses pendidikan, penguatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Menurut Billy, pembangunan di Papua tidak hanya harus cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi motor utama kemajuan daerah.

Pemerintah kini menerapkan pendekatan yang lebih kolaboratif. Model pembangunan yang dulunya bersifat instruktif mulai digantikan dengan pola partisipatif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif. Generasi muda Papua menjadi mitra strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah yang memungkinkan potensi lokal berkembang tanpa kehilangan arah dari tujuan nasional.

Isu pendidikan menjadi perhatian utama dalam agenda percepatan pembangunan manusia. Banyak aspirasi dari pemuda Papua yang menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik di wilayah terpencil. Menanggapi hal ini, pemerintah menyiapkan kolaborasi dengan pegiat pendidikan di Papua untuk merumuskan sistem pembelajaran adaptif yang sesuai dengan kondisi sosial dan geografis setempat. Upaya ini menjadi bagian dari strategi membangun sumber daya manusia yang cerdas, berdaya saing, dan mampu membawa perubahan di lingkungan mereka sendiri.

Selain pendidikan, penguatan ekonomi lokal juga menjadi fokus penting. Papua memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang dapat dikelola oleh generasi muda. Pemerintah terus mendorong tumbuhnya wirausaha muda berbasis potensi daerah, termasuk melalui pelatihan dan akses pendanaan. Dengan dukungan digitalisasi ekonomi dan pengembangan koperasi modern, pemuda Papua diharapkan mampu membangun usaha produktif yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan diri, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Semangat kebersamaan dalam pembangunan juga tercermin dari berbagai kegiatan kepemudaan di daerah. Di Papua Tengah, pemerintah daerah bersama organisasi kepemudaan menginisiasi Parade Pemuda sebagai ajang memperkuat solidaritas dan sinergi. Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Tengah, Jems Telenggen, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyatukan berbagai organisasi pemuda agar berperan aktif dalam membangun provinsi. Ia menilai bahwa persatuan pemuda menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sebab tanpa semangat kebersamaan, potensi konflik sosial dapat menghambat kemajuan.

Kegiatan serupa juga berfungsi memperkuat integrasi sosial. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Papua, mempererat hubungan antarkelompok menjadi hal penting agar pembangunan berjalan tanpa gesekan. Pemerintah daerah memandang bahwa kegiatan budaya dan sosial yang melibatkan pemuda merupakan sarana efektif untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, menghapus sekat perbedaan, serta memperkuat kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda.

Dukungan terhadap peran pemuda juga datang dari Pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua, Matius Fakhiri meminta KNPI menjadi motor rekonsiliasi sosial pasca-dinamika politik di daerah tersebut. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Papua, Benyamin Gurik, menyampaikan bahwa momentum Sumpah Pemuda tahun ini dijadikan titik awal untuk memperkuat solidaritas antarpemuda dan mengembalikan semangat persatuan. KNPI berencana menggelar kegiatan edukatif dan apel pemuda guna membangkitkan semangat nasionalisme serta memperluas kontribusi generasi muda terhadap pembangunan daerah. Pemerintah provinsi mendukung penuh langkah tersebut dan membuka ruang bagi organisasi kepemudaan untuk menggelar Kongres Penyatuan Pemuda Indonesia di Papua sebagai bentuk konsolidasi nasional.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sosial yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas sosial, dan itu hanya dapat dicapai jika generasi muda memiliki rasa tanggung jawab serta kepercayaan terhadap arah kebijakan nasional. Dengan memperkuat partisipasi pemuda, pemerintah berupaya memastikan pembangunan di Papua berjalan berkesinambungan dan inklusif.

Generasi muda Papua kini mulai menunjukkan peran yang lebih luas. Mereka hadir di berbagai bidang seperti pendidikan, kewirausahaan, lingkungan, dan teknologi. Banyak dari mereka yang menjadi penggerak ekonomi kreatif di daerah, pendidik di wilayah pedalaman, hingga inovator yang mengembangkan solusi lokal berbasis teknologi. Perubahan ini memperlihatkan bahwa pemuda Papua tidak lagi bergantung pada intervensi dari luar, melainkan menjadi bagian dari solusi pembangunan di daerahnya sendiri.

Visi pemerataan pembangunan yang digagas Presiden Prabowo Subianto menemukan relevansinya melalui peran pemuda Papua. Wilayah timur Indonesia kini bukan lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, tetapi sebagai wilayah strategis yang menjadi simbol keadilan dan kesetaraan nasional. Pemerintah pusat menilai bahwa kemajuan Papua akan menjadi tolok ukur keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan merata.

Partisipasi aktif generasi muda Papua menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan masih hidup kuat di ujung timur Indonesia. Pemuda Papua menyadari bahwa pembangunan nasional bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh anak bangsa. Dengan semangat kolaborasi, generasi muda Papua membuktikan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi oleh kemauan rakyatnya untuk maju Bersama.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh: Yulianus Mandowen*

Semangat Sumpah Pemuda yang bergaung sejak 28 Oktober 1928 tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga inspirasi hidup yang terus menuntun arah perjalanan bangsa. Nilai-nilai persatuan, tekad kebangsaan, dan semangat gotong royong yang terkandung di dalamnya kini dihidupkan kembali oleh generasi muda Papua. Dalam konteks pemerintahan saat ini, semangat itu menjadi kekuatan moral bagi pemuda Papua untuk mengambil peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Melalui semangat tersebut, generasi muda Papua menegaskan komitmen mereka untuk berkontribusi secara nyata demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai prioritas utama dalam agenda percepatan pembangunan nasional. Fokus pembangunan diarahkan pada pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan oleh Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Billy Mambrasar, yang menyampaikan pesan Presiden agar pembangunan di Papua berjalan cepat dan tepat sasaran, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pendekatan kolaboratif ini menjadi pondasi penting dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat Papua.

Pembangunan di Papua tidak lagi dimaknai semata sebagai proyek fisik, melainkan sebagai proses membangun manusia dan karakter bangsa. Generasi muda Papua kini menunjukkan transformasi luar biasa, beralih dari posisi sebagai penerima kebijakan menjadi penggerak pembangunan. Pemerintah melalui berbagai instrumen, termasuk program pendidikan vokasi, beasiswa afirmatif, dan pelatihan kewirausahaan, memberikan ruang luas bagi pemuda Papua untuk berdaya dan berkontribusi. Dengan dukungan teknologi dan inovasi digital, mereka diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan potensi lokal, mulai dari pertanian modern, perikanan tangkap, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya.

Dari wilayah barat Papua, Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou, menegaskan pentingnya memulai pembangunan dari daerah. Papua Barat sebagai gerbang timur Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi nasional. Ia menekankan bahwa generasi muda harus memiliki integritas dan wawasan kebangsaan yang kuat agar mampu menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global yang kompleks. Hermus memandang pengelolaan sumber daya alam yang adil dan transparan sebagai kunci agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat tanpa menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam pandangannya, pembangunan yang berpihak pada rakyat menjadi bukti nyata kehadiran negara di Tanah Papua.

Kontribusi positif juga datang dari organisasi kepemudaan dan keagamaan. Ketua DPW BKPRMI Papua Barat, Mugiyono, menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam melahirkan generasi pemimpin masa depan yang berkarakter dan berdaya saing. Ia menilai semangat kolaborasi pemerintah dengan ormas Islam dan lembaga kepemudaan merupakan bentuk nyata implementasi nilai Sumpah Pemuda yang mengedepankan kesatuan dan kerja bersama untuk kemaslahatan bangsa. Dalam konteks Papua, sinergi ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.

Dari Jayapura, Ketua Presidium Pemuda Adat Tabi, Fran Reynould Thejo, mengingatkan bahwa generasi muda harus menjadi agen perubahan yang bijak dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) menjadi bentuk nyata tanggung jawab moral pemuda dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Pemuda yang cerdas dan berpikiran terbuka tidak hanya mengkritisi, tetapi juga memberikan solusi untuk memperkuat pembangunan. Dalam suasana demokrasi yang sehat, peran mahasiswa dan pemuda menjadi penyeimbang antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Sikap tertib, santun, dan berlandaskan hukum menjadi bentuk kedewasaan politik generasi muda Papua.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat, Sammy Saiba, mengajak seluruh pemuda untuk menjadikan momentum peringatan HUT Papua Barat ke-26 sebagai tonggak memperkuat persatuan dan kolaborasi dalam pembangunan daerah. Ia menilai bahwa usia ke-26 merupakan masa produktif bagi provinsi ini untuk melahirkan inovasi dan kreativitas baru di berbagai bidang. Semangat muda harus menjadi motor penggerak ekonomi, sosial, dan budaya. Pemuda Papua tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus tampil di garda depan pembangunan dengan semangat juang yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua merupakan prioritas nasional yang bertujuan memperkuat konektivitas dan membuka pusat ekonomi baru. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan kesempatan kerja. Pendekatan inklusif dan berkeadilan menjadi kunci agar seluruh masyarakat Papua dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.

Langkah konkret lainnya juga ditunjukkan oleh Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, yang mendorong pembangunan kawasan pendidikan terintegrasi di Merauke. Program ini dirancang untuk mencetak sumber daya manusia unggul Papua yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor pertanian, energi, dan industri kreatif menjadi prioritas agar Papua tidak hanya menjadi konsumen, melainkan produsen yang berorientasi pada hasil jangka panjang.

Dari semangat Sumpah Pemuda hingga langkah nyata pembangunan hari ini, terlihat jelas bahwa Papua bukan lagi sekadar wilayah pembangunan, tetapi mitra strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan. Generasi muda Papua kini memegang peran penting dalam menegakkan kembali idealisme kebangsaan yang berpijak pada persatuan dan kemajuan. Dengan semangat kebersamaan, mereka melangkah pasti menuju masa depan yang lebih cerah—mewujudkan cita-cita besar bangsa untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar harapan, tetapi kenyataan yang tumbuh dari timur negeri.

*Penulis merupakan Pemerhati Sosial dan Generasi Muda Papua

Manokwari – Semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 kembali bergema di Tanah Papua, menghadirkan optimisme baru dalam perjalanan pembangunan nasional. Generasi muda Papua kini tampil sebagai garda terdepan, meneguhkan komitmen untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Melalui peran aktif di berbagai sektor, pemuda Papua menunjukkan bahwa semangat kebangsaan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tindakan nyata.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Billy Mambrasar menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan mengenai pentingnya percepatan pembangunan di Papua. “Pak Prabowo berpesan agar pembangunan di Papua tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakatnya. Anak muda Papua harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton,” ujar Billy.

Ia menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan adalah bentuk nyata dari semangat Sumpah Pemuda yang terus hidup hingga hari ini. “Ini adalah wujud pendekatan kolaboratif sesuai arahan Presiden, untuk melibatkan para pemuda Papua secara aktif dalam membangun Papua,” tutup Billy.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menilai bahwa pembangunan nasional tidak akan berjalan maksimal tanpa keterlibatan pemuda di daerah. “Pemuda Papua harus menjadi pelopor pembangunan yang menjunjung tinggi integritas dan cinta tanah air,” tegas Hermus. Ia menambahkan bahwa Papua memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, terutama bila seluruh elemen masyarakat mampu bersinergi menjaga stabilitas dan mendukung kebijakan pemerintah.

Hermus juga menyoroti pentingnya pendidikan dan penguasaan teknologi digital sebagai fondasi untuk mencetak generasi muda yang mandiri dan inovatif. Ia menilai, sumber daya manusia Papua yang unggul akan menjadi penggerak utama ekonomi daerah sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa.

Sementara itu, Ketua DPW BKPRMI Papua Barat, Mugiyono, menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah dalam melahirkan generasi yang tangguh. “Sinergi dan komunikasi yang baik antara pemuda dan pemerintah adalah kekuatan utama untuk mewujudkan Papua yang maju. Semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui kerja, inovasi, dan harmoni sosial,” ujar Mugiyono.

Ia menambahkan, keaktifan generasi muda Papua di sektor publik dan ekonomi lokal menjadi bukti nyata bahwa mereka siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Dari Jayapura, Ketua Presidium Pemuda Adat Tabi, Fran Reynould Thejo, mengajak mahasiswa untuk berperan sebagai agen perubahan yang kritis namun tetap konstruktif. “Mahasiswa harus mendukung Program Strategis Nasional karena keberhasilan pembangunan Papua berarti keberhasilan Indonesia. Aspirasi boleh disampaikan, tetapi harus dengan cara damai dan bertanggung jawab,” pungkas Fran.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas sosial agar pembangunan berjalan tanpa hambatan. Keterlibatan mereka dalam mengawal kebijakan publik mencerminkan kedewasaan politik dan semangat nasionalisme yang kuat.

Adapun Ketua KNPI Papua Barat, Sammy Saiba, menilai momentum HUT ke-26 Provinsi Papua Barat sebagai simbol kedewasaan dan produktivitas daerah. “Pemuda harus berada di garis depan, bukan di pinggir sejarah. Usia dua puluh enam tahun adalah waktu yang tepat bagi Papua Barat untuk melahirkan inovasi dan kontribusi nyata bagi bangsa,” ujar Sammy.

Ia menutup dengan harapan bahwa kolaborasi pemuda dan pemerintah dapat terus diperkuat. Dengan semangat Sumpah Pemuda dan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo, generasi muda Papua diyakini mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Papua — Semangat pemuda Papua kian membara dalam mendorong kemajuan dan pembangunan di Tanah Cenderawasih. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi pengingat bahwa generasi muda Papua memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan dan penjaga persatuan bangsa di ujung timur Indonesia.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Billy Mambrasar menyampaikan pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen pemerintah mempercepat pembangunan di Papua. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di wilayah timur menjadi prioritas utama dengan fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Pak Prabowo berpesan agar pembangunan di Papua tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakatnya. Anak-anak muda Papua harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton,” ujar Billy.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen melibatkan generasi muda dalam setiap tahapan pembangunan, baik sebagai tenaga profesional, pelaku usaha, maupun pemimpin komunitas. “Ini adalah wujud pendekatan kolaboratif sesuai arahan Presiden, untuk melibatkan para pemuda Papua secara aktif dalam membangun Papua,” tutup Billy.

Komitmen serupa disampaikan Gubernur Papua, Matius Fakhiri, yang menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga persatuan pasca kontestasi politik. Dalam audiensi bersama jajaran DPD KNPI Papua di ruang kerjanya, Jayapura, ia menegaskan bahwa energi muda Papua perlu diarahkan untuk memperkuat solidaritas dan mendukung arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“KNPI harus menjadi motor utama rekonsiliasi pemuda di seluruh wilayah, termasuk sembilan kabupaten dan kota. Pemuda Papua harus bersatu untuk kemajuan daerah,” tegas Matius Fakhiri.

Gubernur juga memastikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan dan inisiatif organisasi kepemudaan, terutama yang mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda di sektor ekonomi dan sosial. Ia menilai peran pemuda sebagai penjembatan antara pemerintah dan masyarakat menjadi krusial untuk mempercepat transformasi Papua menuju kesejahteraan.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Papua, Benyamin Gurik, menegaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan di kalangan generasi muda.
“Kami melihat momentum Sumpah Pemuda kali ini sebagai waktu yang tepat untuk kembali merajut kebersamaan. Setelah dinamika politik yang cukup panjang, kini saatnya pemuda bersatu,” ujar Benyamin.
Ia menambahkan, KNPI Papua akan menggelar apel pemuda, kegiatan edukatif, serta festival kebudayaan sebagai wadah menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap Papua. Program ini juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar seluruh kegiatan kepemudaan selaras dengan visi pembangunan provinsi. “Arahan Bapak Gubernur jelas, KNPI diminta memimpin upaya rekonsiliasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota,” sambung Benyamin.

Sinergi antara pemerintah dan pemuda diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang tangguh, produktif, dan berdaya saing tinggi. Melalui kolaborasi tersebut, Bumi Cenderawasih tak hanya menjadi simbol keindahan alam Indonesia, tetapi juga pusat kemajuan dan inspirasi bagi generasi muda di seluruh Nusantara.

Jakarta – Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini kembali menjadi momentum penting untuk meneguhkan semangat persatuan di tengah tantangan era digital. Di berbagai daerah, perayaan berlangsung dengan aman dan penuh kebersamaan, berkat sinergi antara aparat keamanan dan partisipasi aktif masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai situasi kondusif tersebut mencerminkan kematangan bangsa dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Menurutnya, makna perjuangan pemuda masa kini bukan lagi berbentuk fisik, tetapi menjaga kesatuan bangsa dari ancaman informasi yang menyesatkan.

“Semangat Sumpah Pemuda hari ini bukan lagi perjuangan fisik, melainkan menjaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus informasi. Tantangan kita sekarang adalah melawan disinformasi dan provokasi yang bisa memecah belah,” ujar Pratikno.

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat ketahanan sosial melalui peningkatan literasi digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi masyarakat dan kalangan muda dalam menjaga situasi aman selama peringatan berlangsung. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menciptakan kondusifitas nasional tidak lepas dari kerja sama lintas elemen bangsa.

“Kondusifitas nasional tidak bisa dicapai hanya oleh aparat. Ini hasil kerja bersama antara TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Kapolri juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi di ruang digital yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

“Jaga ruang digital dari berita palsu dan kebencian. Jangan beri ruang bagi pihak yang ingin memecah persatuan bangsa,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa kolaborasi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di momen-momen kebangsaan seperti Sumpah Pemuda.

“Kami bersama Polri memastikan perayaan Sumpah Pemuda berjalan aman, damai, dan penuh semangat persaudaraan. Sinergi ini adalah bukti nyata bahwa keamanan nasional lahir dari gotong royong antara rakyat dan aparat,” katanya.

Dari sisi akademis, Dr. H. Darsono, M.Si., Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, menilai bahwa kondisi peringatan yang tertib dan damai merupakan cerminan kedewasaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Pemuda kini mulai memahami pentingnya nasionalisme digital, yakni semangat persahabatan yang diwujudkan melalui literasi, kolaborasi, dan etika bermedia,” ujarnya.

Semangat kolaborasi dan kewaspadaan terhadap provokasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke menandakan bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda 1928 tetap hidup dalam bentuk yang relevan dengan zaman. Melalui sinergi antara masyarakat, TNI, dan Polri, bangsa Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang kuat, dewasa, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri dan persatuannya.

Jakarta, Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, TNI dan Polri menegaskan kembali komitmen kebersamaan dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat semangat persatuan generasi muda. Melalui berbagai kegiatan sosial, apel kebangsaan, dan upacara bersama di seluruh Indonesia, sinergitas kedua institusi negara ini menjadi bukti nyata bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 tetap hidup dan relevan hingga kini.

Momentum Sumpah Pemuda tahun ini mengusung pesan penting tentang kolaborasi lintas sektor demi kemajuan bangsa. TNI dan Polri menunjukkan kesolidan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda untuk menumbuhkan nasionalisme di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi digital.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengatakan momentum sumpah pemuda menjadi ajang penting untuk memperkuat semangat persatuan dan mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah bangsa.

“Saya sengaja ingin bertemu dengan para prajurit yang mempunyai status sekarang ini sebagai cadangan yang dimiliki oleh panglima TNI. Atas seizin Panglima TNI saya melihat kesiapan prajurit ini untuk meyakinkan kita semua bahwa mereka sudah siap,” kata Djamari.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (Menko PMK) Pratikno mengatakan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama terciptanya suasana kondusif di tengah dinamika sosial serta tantangan informasi digital yang semakin kompleks.

“Semangat Sumpah Pemuda hari ini bukan lagi perjuangan fisik, melainkan menjaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus informasi. Tantangan kita sekarang adalah melawan disinformasi dan provokasi yang bisa memecah belah,” ujar Pratikno.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kontribusi masyarakat dan generasi muda dalam membantu aparat keamanan menjaga suasana damai selama peringatan berlangsung.

“Kondusifitas nasional tidak bisa dicapai hanya oleh aparat. Ini hasil kerja bersama antara TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat,” tutur Kapolri Sigit.

Kegiatan peringatan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah melibatkan organisasi kepemudaan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dalam suasana penuh semangat, peserta diajak untuk merefleksikan kembali ikrar historis “Bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia.”

Melalui sinergi TNI-Polri dan partisipasi aktif masyarakat, peringatan ini menjadi momentum memperkuat solidaritas nasional. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga, TNI-Polri menegaskan tekad untuk terus menjaga keamanan, mempererat persatuan, serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang damai, maju, dan berdaulat.