Arsip Tahunan: 2025

JAKARTA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial generasi muda. Tahun ini, semangat itu diwujudkan melalui langkah nyata pemerintah dalam memperkuat program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh pelosok negeri.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat akan terus diperluas sebagai model pendidikan sosial yang berkeadilan bagi keluarga kurang mampu. “Sekolah Rakyat hadir agar anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkarakter sosial kuat,” ujar Gus Ipul saat meninjau pelaksanaannya di Pontianak.

Program yang digagas Kementerian Sosial ini memadukan kurikulum akademik dengan pembentukan karakter dan kepemimpinan. Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk kepribadian siswa agar menjadi agen perubahan di masyarakat.

“Kami ingin membentuk calon pemimpin masa depan yang tangguh dan berjiwa sosial,” ujarnya.

Sementara itu, di bidang ketahanan sosial dan gizi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sebagai bekal untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Kita ingin mereka tumbuh sehat dan siap memimpin masa depan bangsa,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Jakarta.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari berbagai pihak. Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut program tersebut sebagai manifestasi nyata semangat Sumpah Pemuda untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Ia juga meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Pasuruan yang melibatkan pemerintah, TNI, dan sektor swasta sebagai bentuk kolaborasi untuk kemajuan daerah.

Momentum 28 Oktober 2025 ini menjadi bukti bahwa semangat Sumpah Pemuda terus hidup melalui kebijakan nyata pemerintah. Melalui Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, pemerintah meneguhkan komitmen membangun generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap memimpin Indonesia menuju masa depan gemilang.

Jakarta — Momentum Hari Sumpah Pemuda kembali mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah dinamika sosial dan derasnya arus informasi digital. Pemerintah menekankan bahwa keamanan dan harmoni nasional adalah prasyarat utama keberhasilan pembangunan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa stabilitas nasional yang terjaga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Menciptakan suatu kondisi politik dan keamanan yang sangat kondusif. Tentunya kami mengkoordinasikan beberapa kementerian teknis dan kami menyelesaikan masalah itu, terjadilah apa yang seperti sekarang terjadi. Ini yang kita lakukan bersama-sama,” ujar Djamari.

Menurutnya, situasi yang aman dan terkendali memungkinkan pemerintah melaksanakan program-program besar secara optimal, seperti distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah dan penguatan ketahanan pangan nasional. Ia juga menyoroti capaian ekonomi yang menunjukkan tren positif.

“Perkembangan ekonomi juga sangat menjanjikan dengan tingkat pertumbuhan 5,12 persen dan inflasi yang stabil di antara 2–3 persen,” jelasnya.

Djamari menambahkan, pemerintah berhasil memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang memberi kesempatan belajar bagi masyarakat menengah ke bawah. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan stabilitas politik dan keamanan yang kuat.

“Nyatanya kita mampu, bidang politik kita aman tenang. Bidang keamanan juga masih bisa dikendalikan,” tegasnya.

Meski begitu, Djamari mengingatkan agar seluruh pihak tetap waspada dan tidak berpuas diri.

“Ke depan, kami akan selalu berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif demi suksesnya program pemerintah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi kontribusi masyarakat dan generasi muda dalam menjaga situasi aman selama momentum Sumpah Pemuda. “Kondusifitas nasional tidak bisa dicapai hanya oleh aparat. Ini hasil kerja bersama antara TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Kapolri juga mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi di ruang digital. “Jaga ruang digital dari berita palsu dan ujaran kebencian. Jangan beri ruang bagi pihak yang ingin memecah persatuan bangsa,” tegasnya.

Senada, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan Polri menjaga keamanan nasional. “Kami bersama Polri memastikan perayaan Sumpah Pemuda berjalan aman, damai, dan penuh semangat persaudaraan. Sinergi ini adalah bukti nyata bahwa keamanan nasional lahir dari gotong royong antara rakyat dan aparat,” katanya.

Dengan sinergi kuat antara TNI, Polri, dan masyarakat, pemerintah optimistis momentum Sumpah Pemuda tahun ini akan berlangsung aman, damai, dan menjadi refleksi semangat persatuan bangsa. *

Jakarta — Berbagai pihak menyerukan pentingnya menjaga situasi nasional agar tetap kondusif dan bebas dari provokasi. Peringatan yang jatuh setiap 28 Oktober itu diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan di tengah dinamika sosial serta potensi provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Dr. Ali Hanapiah, M.Si, menegaskan peran strategis kaum muda sebagai penjaga stabilitas nasional. “Kami mendukung langkah-langkah Polri yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa, sejalan dengan arahan Presiden dalam menangani situasi saat ini,” ujarnya.

Ali mengimbau agar peringatan Sumpah Pemuda menjadi ajang memperkuat solidaritas dan kolaborasi antargenerasi muda. “Mari wujudkan semangat persatuan demi bangsa dan negara yang kita cintai. Sebagai pemuda, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni dan mencegah perpecahan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa KNPI berkomitmen penuh mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan karakter dan pemberdayaan generasi muda. Dalam arahannya, Ali menginstruksikan seluruh DPD KNPI di Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga suasana aman dan damai selama momentum Sumpah Pemuda berlangsung.

“Pemuda Indonesia harus tampil sebagai peneduh, bukan pemecah. Kita harus mengawal semangat Sumpah Pemuda agar tidak terdistorsi oleh narasi provokatif,” ujarnya

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai provokasi yang marak di media sosial. “Pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap derasnya arus informasi di era media sosial,” ucapnya.

Ia menilai banyak pihak yang mencoba mengganggu stabilitas nasional dengan menyebarkan isu provokatif. “Banyak pihak yang tidak menginginkan Indonesia maju, (mereka) memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan provokasi,” kata Ace.

Semangat Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai tekad kolektif untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu menjaga keutuhan serta kemajuan Indonesia.*

JAKARTA — Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 menjadi momentum penting yang menegaskan kuatnya sinergi antara TNI dan Polri.

Hal tersebut mencerminkan ketangguhan persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa soliditas TNI dan Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan serta stabilitas nasional.

Hal itu disampaikan usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Pasukan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

“Saya memang sengaja ingin bertemu dengan para prajurit yang mempunyai status sekarang ini sebagai cadangan yang dimiliki oleh panglima TNI,” katanya.

“Atas seizin Panglima TNI saya melihat kesiapan prajurit ini untuk meyakinkan kita semua bahwa mereka sudah siap,” ujar Djamari.

Didampingi Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus dan Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Djamari menilai bahwa keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas politik dan ekonomi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan hasil dari sinergi pertahanan dan keamanan yang kuat.

“Itu tidak mungkin dicapai dalam keadaan yang tidak aman dan situasi politik yang tidak stabil. Nyatanya kita mampu,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ali Hanafiah menyampaikan dukungan terhadap langkah TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban nasional selama peringatan Sumpah Pemuda.

Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi teladan bagi generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan di era digital.

“Kami mendukung langkah-langkah Polri yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa, sejalan dengan arahan Presiden dalam menangani situasi saat ini,” ujar Ali.

Ia juga mengingatkan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah perpecahan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi peran aktif seluruh lapisan masyarakat yang turut menciptakan suasana aman selama peringatan berlangsung.

“Kondusivitas nasional tidak bisa hanya oleh aparat. Ini hasil kerja bersama antara TNI, Polri, dan masyarakat,” ucap Kapolri.

Ia menambahkan, menjaga ruang digital dari disinformasi dan ujaran kebencian merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan bangsa.

Sinergi TNI dan Polri pada momentum Sumpah Pemuda menjadi cerminan nyata dari nilai luhur persatuan Indonesia.

Dua institusi ini terus menunjukkan bahwa perbedaan tugas bukanlah penghalang untuk bekerja bersama demi menjaga keutuhan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

JAKARTA – Menjaga ruang digital tetap kondusif menjadi pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda sejak 28 Oktober 1928.

Di era kini, semangat persatuan dan nasionalisme diuji melalui bagaimana generasi muda menjaga etika dan kebersamaan di ruang maya.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Drs. H. Darsono, M.Si., menegaskan semangat Sumpah Pemuda harus dihidupkan kembali dalam konteks digital.

“Kini, semangat itu perlu direvitalisasi dalam konteks digital, karena batas ruang dan waktu menjadi kabur, sementara identitas nasional sering kali larut dalam arus global,” ujarnya.

Darsono menilai, ruang digital menciptakan bentuk baru pergaulan sosial dan politik yang sarat dinamika—mulai dari polarisasi akibat echo chamber hingga maraknya disinformasi.

Namun, ia melihat peluang besar generasi muda memanfaatkan teknologi memperkuat solidaritas lintas generasi.

“Pemuda era digital harus menjadi digital citizen yang berkarakter, melek informasi dan teknologi, serta bijak dalam bermedia sosial,” ungkap Darsono.

“Gunakan ruang digital untuk memperkuat kebangsaan, bukan memecah belah,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional Kemenpora, Suyadi Pawiro, menyampaikan bahwa refleksi nilai Sumpah Pemuda tidak berhenti pada seremoni, tetapi dalam perilaku generasi muda di dunia maya.

“Sumpah Pemuda harus terus menjadi cerminan dan refleksi generasi muda untuk meningkatkan nasionalisme, persatuan, dan kreativitas di masa depan, termasuk dalam ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Suyadi menambahkan, Kemenpora terus memperkuat literasi digital bagi pemuda menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang sosial yang aman, damai, dan produktif.

Momentum peringatan ke-97 Sumpah Pemuda, dengan tema Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu, menjadi simbol komitmen baru menjaga keutuhan bangsa.

Sementara itu, aktivis perempuan dan peneliti DR. Edriana mengingatkan pentingnya kecerdasan digital bagi pemuda agar tidak terjebak arus informasi menyesatkan.

“Kita akrab dengan media digital, namun seringkali salah kaprah memanfaatkannya. Generasi Z harus memahami algoritma media dan tidak melupakan sejarah, karena di dalamnya ada spirit persatuan,” ujarnya.

Menurut Edriana, semangat Sumpah Pemuda kini menuntut bentuk perjuangan baru: menjaga persatuan di dunia nyata sekaligus kewaspadaan di dunia maya.

Ia menilai, masyarakat menjadi kunci utama terciptanya kondisi yang kondusif di tengah tantangan global dan derasnya provokasi digital.

Terjaganya ruang digital yang sehat dan harmonis bukan sekadar persoalan etika komunikasi, tetapi manifestasi nilai-nilai Sumpah Pemuda bertransformasi menjadi semangat kebangsaan era digital. (*)

Oleh: Ratna Soemirat*
Perayaan Hari Sumpah Pemuda selalu menjadi titik refleksi kebangsaan yang menegaskan kembali semangat persatuan dan kesatuan. Namun, pada era digital yang dipenuhi arus informasi tanpa batas, peringatan tersebut menemukan makna baru: menjadi momentum untuk memperkuat kewaspadaan terhadap provokasi dan disinformasi digital yang kian masif. Jika dahulu pemuda bersatu untuk mengusir penjajahan fisik, maka saat ini perjuangan bergeser pada upaya melawan penjajahan informasi yang dapat memecah belah bangsa.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rully Nasrullah, menilai bahwa tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah menjaga ketahanan berpikir di tengah derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi.

Ia memandang penyebaran hoaks dan intoleransi seringkali menunggangi isu-isu sensitif seperti suku, agama, dan ras, karena topik semacam itu mudah memancing emosi publik. Ketika isu sensitif dimainkan oleh pihak tertentu, banyak orang cenderung bereaksi secara cepat tanpa melakukan verifikasi logis terhadap informasi yang diterima.

Menurutnya, peran generasi muda menjadi sangat penting karena kelompok ini paling aktif di media sosial, sekaligus paling rentan terhadap arus disinformasi yang menyusup melalui lingkaran pertemanan digital.

Ia menjelaskan bahwa konten bohong yang disebarkan di ruang maya sering kali dikemas dengan cara yang tampak meyakinkan, sehingga sulit dibedakan dari informasi faktual. Kondisi ini menuntut kedewasaan berpikir agar tidak terjebak pada reaksi emosional.

Rully menegaskan bahwa pemerintah bersama berbagai lembaga telah meluncurkan banyak inisiatif untuk memperkuat literasi digital. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, membentuk tim penyusun panduan literasi digital bagi guru, siswa, dan orang tua.

Bahkan, berbagai media massa nasional telah mengikuti pelatihan dari Google mengenai cara memverifikasi informasi. Namun, ia menilai bahwa semua upaya tersebut akan sia-sia tanpa kesadaran personal dari pengguna media digital untuk menahan diri dan berpikir kritis sebelum bereaksi terhadap suatu isu.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 menegaskan kembali bahwa semangat kebangsaan tidak berhenti pada slogan “Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa,” tetapi juga harus diterjemahkan menjadi “Satu Etika Digital.”

Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suyadi Pawiro, menilai bahwa semangat persatuan harus diwujudkan secara nyata dalam perilaku bermedia sosial. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai garda terdepan dalam menjaga ruang publik digital yang sehat, aman, dan produktif.

Suyadi menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas pembinaan kepemudaan melalui penguatan karakter dan literasi digital. Langkah tersebut dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga matang dalam moral. Literasi digital, menurutnya, berfungsi sebagai benteng pertahanan bangsa terhadap provokasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang kerap ditimbulkan oleh penyebaran hoaks.

Bagi pemerintah, membangun karakter pemuda berarti membangun masa depan bangsa. Tantangan masa kini tidak lagi berupa kolonialisme fisik, melainkan kolonialisme informasi yang dapat memengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat.

Arus propaganda ekstremis dan ideologi berbasis kekerasan yang beredar di internet menjadi ancaman nyata bagi stabilitas nasional. Pemuda menjadi sasaran empuk bagi kelompok tertentu untuk menyebarkan kebencian dan narasi radikal yang dibungkus dalam wacana kebebasan berpendapat.

Di sisi lain, pengamat media sosial Enda Nasution menyoroti fenomena banjir informasi yang dapat menimbulkan krisis jati diri. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti seseorang yang duduk di meja makan penuh hidangan, lalu melahap semua tanpa seleksi. Akibatnya, terjadi “keracunan informasi” yang membuat seseorang kehilangan fokus, sulit berpikir jernih, bahkan mengalami tekanan psikologis seperti kecemasan dan depresi.

Enda menilai bahwa kurangnya kemampuan memilah informasi bukan hanya mengancam identitas budaya bangsa, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial dan mental yang kompleks.

Oleh karena itu, keseimbangan antara konsumsi informasi dan fokus pada pengembangan diri menjadi hal yang esensial. Dengan kemampuan digital yang baik, pemuda dapat memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi, edukasi, dan penguatan nilai kebangsaan.

Ia menekankan bahwa momentum Sumpah Pemuda seharusnya mendorong generasi muda untuk melakukan introspeksi: sejauh mana teknologi telah digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan memperlebar perpecahan. Literasi digital harus berkembang dari sekadar kemampuan teknis menjadi kesadaran moral dalam menjaga ruang publik dari provokasi.

Dalam konteks tersebut, Sumpah Pemuda tidak lagi sekadar dikenang sebagai tonggak sejarah perjuangan fisik, tetapi juga sebagai inspirasi untuk perjuangan intelektual dan etika di dunia digital.

Persatuan yang dahulu diproklamasikan di Batavia kini menemukan medan barunya di ruang siber, tempat pemuda dituntut untuk menjadi penjaga moral bangsa di tengah badai disinformasi.

Momentum nasional ini menjadi pengingat bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Ia harus hadir dalam setiap unggahan media sosial, dalam setiap pilihan kata di ruang digital, dan dalam setiap tindakan yang memperkuat persatuan bangsa. Hanya dengan kewaspadaan kolektif terhadap provokasi dan disinformasi digital, semangat persatuan yang diikrarkan 97 tahun lalu akan tetap hidup dan relevan di era modern. (*)

Peneliti Masalah Sosial

Oleh: Raka Aditya Putra*
Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di berbagai daerah di Indonesia berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan. Momen bersejarah ini tidak hanya menjadi pengingat adanya ikrar pemuda yang pernah dengan sangat lantang terucapkan pada tahun 1928 silam, tetapi juga sekaligus menjadi bahan refleksi secara nyata dari sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional serta menangkal berbagai macam bentuk provokasi yang dapat mengganggu keutuhan bangsa.

Kolaborasi antara TNI dan Polri tersebut terlihat sebagai simbol ketangguhan persatuan Indonesia. Di tengah situasi sosial dan politik yang sangat dinamis, kedua institusi tersebut terus saja menunjukkan contoh nyata dari bagaimana menjalin kekompakan dalam menjalankan fungsi strategisnya.

TNI menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, sementara Polri memastikan bahwa keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat tetap terjaga. Kombinasi diantara dua kekuatan ini menjadikan bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri di tengah ancaman disinformasi, provokasi, dan gesekan sosial yang dapat kapan saja mengancam harmoni nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai bahwa terciptanya suasana aman dan tertib selama peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya untuk senantiasa menjaga persatuan di tengah kondisi apapun.

Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda di masa kini bukan lagi menjadi hanya sebatas perjuangan yang dilakukan secara fisik semata seperti pada tokoh dan pahlawan dulu untuk melawan penjajah, melainkan justru di jaman sekarang, perjuangan dilakukan secara kolektif untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital dan tekanan global.

Kesadaran publik untuk terus bersama-sama ikut dan berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas tersebut menjadi bukti konkret bahwa semangat persatuan di jaman kini nyatanya masih hidup dalam jiwa masyarakat Indonesia.

Dalam konteks tersebut, sinergi TNI dan Polri menjadi pondasi utama dalam mempertahankan stabilitas nasional. Kolaborasi keduanya tidak hanya tampak pada kegiatan pengamanan saja, tetapi juga dalam langkah-langkah strategis untuk menangkal provokasi yang dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Melalui patroli gabungan, pengawasan ruang digital, hingga pendekatan yang dilakukan secara humanis dalam menangani dinamika sosial, TNI dan Polri mampu memastikan bahwa setiap potensi gangguan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Ia menilai, kerja sama erat antara dua institusi tersebut bersama masyarakat menjadi wujud konkret semangat gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa.

Dalam berbagai kesempatan, TNI dan Polri juga berkolaborasi dalam kegiatan sosial, seperti bakti masyarakat dan pendidikan bela negara, sebagai upaya memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan rakyat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif masyarakat dan generasi muda dalam mendukung stabilitas nasional selama peringatan berlangsung.

Ia menilai, kondusivitas tidak mungkin tercipta tanpa peran seluruh elemen bangsa. Kerja sama antara TNI, Polri, dan masyarakat merupakan faktor utama yang menjaga keamanan nasional tetap stabil di tengah derasnya arus disinformasi.

Kapolri juga menyoroti pentingnya kewaspadaan publik terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya. Ia mengingatkan bahwa provokasi digital sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan perpecahan.
Oleh karena itu, TNI dan Polri memperkuat patroli siber untuk memantau penyebaran isu provokatif serta mendorong masyarakat agar lebih cerdas dalam menyaring informasi. Upaya ini bertujuan menjaga ruang digital tetap sehat dan menjadi sarana edukatif bagi generasi muda.

Sinergi kedua institusi tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan di kalangan masyarakat. TNI dan Polri menjadi contoh nyata bahwa perbedaan peran dan fungsi tidak menghalangi kolaborasi. Seperti semangat Sumpah Pemuda 1928 yang menyatukan keberagaman menjadi kekuatan, sinergi TNI-Polri hari ini menjadi representasi modern dari semangat itu.

Di tengah tantangan era digital, provokasi bukan lagi muncul di jalanan, tetapi menyebar melalui layar gawai. TNI dan Polri memahami bahwa menjaga stabilitas tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik, melainkan juga dengan kecerdasan sosial dan digital.

Kolaborasi keduanya dalam edukasi publik, kampanye anti-hoaks, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat menjadi strategi kunci mencegah provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

Peringatan Sumpah Pemuda 2025 pun menjadi momentum penting untuk mempertegas kembali makna persatuan. Stabilitas yang terjaga bukan semata hasil kerja aparat, tetapi buah dari kepercayaan dan kolaborasi rakyat dengan penjaga keamanan. Dari Sabang hingga Merauke, suasana damai dan penuh semangat kebersamaan menandai bahwa bangsa Indonesia telah semakin dewasa dalam menjaga harmoni sosial.

Melalui sinergi TNI dan Polri yang terus kokoh, bangsa Indonesia menunjukkan ketangguhan menghadapi provokasi dan tantangan zaman. Persatuan yang dibangun bukan hanya dalam seremonial peringatan, melainkan menjadi semangat yang hidup di setiap penjuru negeri. Seperti sumpah para pemuda 97 tahun lalu, sinergi tersebut adalah bukti bahwa persatuan adalah kekuatan paling mendasar dalam menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia. (*)

Analis Pertahanan Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik awal terwujudnya harapan baru bagi anak-anak bangsa.

Program ini merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri, sejalan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang menegaskan semangat persatuan dan kesetaraan bagi seluruh anak Indonesia.

“Saya kira ini sangat juga membesarkan hati saya hari ini dengan mengetahui bahwa hari ini kita sudah 100 Sekolah Rakyat yang berdiri dan beroperasi, dan saya juga diberi laporan bahwa bulan September ini sudah akan tambah beroperasi 65 sekolah lagi. Saya kira ini sesuatu prestasi yang menurut saya luar biasa,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bahwa lahirnya Sekolah Rakyat berawal dari keprihatinan terhadap kondisi sebagian rakyat yang masih berjuang menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

“Yang jelas kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Kita sudah melihat cerahnya anak-anak yang mungkin tadinya risau apa yang akan terjadi,” ucap Presiden.

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menghormati hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

“Sekolah ini dibangun untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi antar generasi keluarga miskin. Melalui sekolah ini, diharapkan dapat mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, untuk membantu mereka mencapai taraf kehidupan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Nunuk.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat menjadi simbol keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Dengan hadirnya sekolah di daerah terpencil, pedesaan, hingga perbatasan, anak-anak dari keluarga prasejahtera kini memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan memperluas wawasan.

Nunuk menjelaskan bahwa Kemendikdasmen berperan dalam menyiapkan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.

“Kandidat guru berasal dari lulusan program PPG Calon Guru yang telah bersertifikat pendidik, sedangkan kandidat kepala sekolah dari data guru PNS pemerintah daerah yang telah memenuhi syarat sesuai aturan,” jelasnya.

Pengamat pendidikan Ina Liem turut mengapresiasi konsep sekolah berasrama ini. Menurutnya, sistem asrama merupakan inovasi penting untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan.

“Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24 jam agar bisa fokus belajar,” ujarnya.

Delapan puluh tujuh tahun setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan, semangat persatuan dan kebersamaan itu kembali dihidupkan pemerintah melalui langkah nyata di bidang pendidikan.

Salah satunya melalui Program Sekolah Rakyat, yang menjadi simbol upaya menyatukan generasi muda Indonesia lewat pendidikan yang merata, inklusif, dan berkarakter.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskanSekolah Rakyat kini telah berjalan di 165 lokasi dan akan terus diperluas.

“Program Sekolah Rakyat ini diinisiasi Bapak Presiden. Tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun akan diresmikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, tujuan utama Sekolah Rakyat adalah memastikan seluruh anak Indonesia mendapat hak pendidikan yang sama.

“Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah. Yang dulu tidak sempat sekolah karena kesulitan ekonomi, kini diberi kesempatan lagi untuk belajar dan berlatih keterampilan,” jelasnya.

Selain pendidikan, Sekolah Rakyat juga menyediakan pembinaan terpadu yang mencakup gizi, kesehatan, dan tempat tinggal layak bagi siswa.

Konsep ini diyakini mampu menjawab tantangan pemerataan pendidikan nasional sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan persatuan sebagaimana nilai luhur Sumpah Pemuda.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menegaskan, program ini lahir dari kepedulian Presiden terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Sebagian besar anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan itu melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat secara permanen dimulai pada 2026 dan perluasan jangkauan hingga 2029.

Fase rintisan telah dimulai tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi.

Apresiasi terhadap kebijakan ini datang dari Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Dalam kunjungannya ke Pacitan, ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah.

“Pacitan beruntung, artinya pendidikan di sini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Ini harus kita syukuri dan ayo dukung bersama,” katanya.

Ibas menegaskan, pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa. Ia mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan menanamkan nilai persatuan sebagaimana makna Sumpah Pemuda.

“Anak-anak kita harus tetap pintar dan berkarakter baik, karena dengan itu bangsa akan lebih maju,” ujarnya disambut antusias masyarakat.

Oleh: Zikry Ramadhan )*

Delapan puluh tujuh tahun setelah para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan dan tekad mencerdaskan bangsa, semangat itu kini kembali diwujudkan pemerintah melalui program Sekolah Rakyat. Kehadiran sekolah ini menjadi bentuk nyata dari cita-cita luhur untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan membuka akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok negeri.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam strategi nasional membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah lima persen. Program ini tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan sosial yang menyatukan layanan pendidikan, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dan kesehatan keluarga.

Pemerintah ingin menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk menuju perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana setiap anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Lebih jauh, program Sekolah Rakyat dirancang agar menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum memiliki akses terhadap pendidikan layak. Sekolah ini memberikan pendidikan berasrama gratis yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan vokasi, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Melalui konsep tersebut, pendidikan tidak lagi sekadar ruang belajar, melainkan menjadi fondasi pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan manifestasi keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini nyaris tak tersentuh kesempatan belajar. Ia menilai program ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengembalikan martabat warga miskin agar dapat mengakses pengetahuan, membangun mimpi, dan menumbuhkan rasa percaya diri.

Prinsip yang dipegang dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah trilogi keberpihakan—memuliakan yang kurang mampu, menjangkau yang belum terjangkau, dan memberdayakan mereka yang selama ini berada di lapisan paling bawah.

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun sehingga dalam lima tahun mendatang, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki setidaknya satu sekolah rakyat. Program ini juga diarahkan untuk menjadi model pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kemandirian dan solidaritas sosial. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat kembali memiliki cita-cita dan keyakinan bahwa masa depan mereka dapat diperjuangkan melalui pendidikan.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan pemuda. Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Raden Umar, menyampaikan apresiasi terhadap capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang dinilai berhasil memperkuat fondasi kesejahteraan dan kecerdasan bangsa melalui kebijakan pendidikan berbasis rakyat.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat kecil dan daerah tertinggal, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam membangun sumber daya manusia dari akar rumput.

Umar menilai bahwa program ini bukan hanya memperluas akses pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga menghadirkan paradigma baru yang menyatukan aspek pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi lokal.

Umar bahkan mendorong agar keberhasilan Sekolah Rakyat dapat dilanjutkan dengan pendirian Perguruan Tinggi Rakyat di tingkat daerah. Perguruan tinggi berbasis desa tersebut diharapkan dapat menampung alumni Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asal, sekaligus mencetak sarjana-sarjana desa yang kembali mengabdi bagi lingkungannya.

Selain itu, Umar menyoroti pentingnya penguatan skema beasiswa nasional agar lebih inklusif dan mudah diakses, terutama bagi anak-anak dari keluarga petani, nelayan, dan buruh. Ia menilai masih terdapat kesenjangan dalam sistem seleksi beasiswa yang kerap tidak adaptif terhadap kondisi daerah. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar memperluas akses beasiswa berbasis potensi wilayah, dengan sistem yang sederhana dan berpihak pada rakyat kecil.

Bagi Umar, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya tercermin dari pembangunan fisik dan penguatan pertahanan, tetapi juga dari visi kemanusiaan yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun bangsa yang mandiri dan berkarakter. Ia menilai bahwa arah kebijakan pembangunan manusia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kini semakin kokoh karena didukung sinergi lintas kementerian, TNI, Polri, dan masyarakat sipil.

Program Sekolah Rakyat pada akhirnya menjadi simbol aktualisasi cita-cita Sumpah Pemuda di era modern, yaitu semangat untuk mencerdaskan bangsa, menyatukan perbedaan, dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun pondasi peradaban melalui pendidikan yang membebaskan.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat di seluruh pelosok tanah air, cita-cita luhur para pemuda 1928 untuk membangun bangsa yang berdaulat dan berkeadilan kini menemukan bentuk nyatanya.