Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi harian anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Program MBG dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, pelaku UMKM pangan, serta petani lokal. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar sekolah.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendukung keberlanjutan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan satu tahun terakhir.

Menurut Irma, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beragam perbaikan atas sejumlah masalah yang muncul perlu dilanjutkan, karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di daerah.

“Program ini tetap mampu menambah lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Irma.

Irma menilai satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo berhasil dengan tingkat kepuasan publik di atas 80 persen.

“Alhamdulillah, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di atas 80 persen itu menunjukkan bahwa rakyat percaya pada pemerintah,” kata Irma.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

BGN juga mencatat lebih dari 12.500-an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

“Capaian lebih dari 12.500-an SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menambahkan perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Program MBG berkelanjutan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyiapkan generasi muda unggul yang siap bersaing di tingkat global, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional dari akar rumput.

Oleh: Riska Amalia )*

Semangat Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak lahirnya persatuan bangsa kini menemukan wujud baru dalam kebijakan pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pendidikan kembali ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun manusia Indonesia yang unggul, mandiri, dan berkarakter.

Melalui Sekolah Rakyat, nilai persatuan dan gotong royong yang dulu menjadi roh perjuangan para pemuda kini dihidupkan kembali dalam bentuk nyata: kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis mencatat, setelah beberapa bulan berjalan, Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi tiga bulan pertama, sekolah-sekolah tersebut kini telah beroperasi dengan stabil dan mulai memberi dampak langsung bagi siswa maupun keluarganya.

Perubahan terlihat tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan siswa dan orang tua mereka. Pemerintah memastikan setiap anak dan guru memiliki rekam medis untuk mendukung pendidikan berbasis kesehatan. Dari pemantauan itu, sejumlah masalah kesehatan seperti anemia dan gangguan gigi dapat segera ditangani.

Tak hanya para siswa, keluarga mereka juga ikut merasakan manfaat melalui layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat. Upaya ini memperlihatkan bagaimana pendidikan dan kesehatan menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat. Pemerintah ingin memastikan anak-anak tumbuh sehat agar bisa belajar dengan baik, sementara para orang tua mendapatkan akses pelayanan dasar yang selama ini sulit mereka jangkau.

Program Sekolah Rakyat juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kementerian Sosial melibatkan para pelaku UMKM dalam pembuatan seragam dan perlengkapan sekolah, serta membuka lapangan kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini memperlihatkan desain kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi model pembangunan sosial yang terpadu (menyatukan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan).

Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn.) AM Putranto menilai, program ini merupakan bukti nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap masa depan anak-anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, Presiden ingin setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu tanpa terkendala biaya.

Model pendidikan yang diterapkan dirancang dalam sistem berasrama agar siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran formal, tetapi juga jaminan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pengawasan dari para pendamping.

Setiap anak memiliki figur bapak atau ibu asuh yang memantau perkembangan mereka secara menyeluruh, mulai dari kebiasaan belajar hingga pembentukan karakter. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun sekolah, melainkan menciptakan lingkungan pendidikan yang memanusiakan manusia.

Dalam pengelolaannya, perhatian terhadap gizi dan keseharian siswa juga menjadi prioritas. Pemerintah menekankan pentingnya kualitas makanan yang disajikan di sekolah asrama agar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak. Kehangatan suasana makan bersama, kedisiplinan dalam kegiatan harian, serta kepedulian terhadap kenyamanan hidup di asrama menjadi bagian dari pendidikan karakter yang ingin ditanamkan. Semua itu merefleksikan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, nilai yang sejalan dengan jiwa Sumpah Pemuda.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya peran Sekolah Rakyat dalam membentuk generasi tangguh dan berjiwa sosial. Saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Sentra Wasana Bahagia di Ternate, Maluku Utara, ia menyoroti bahwa kolaborasi antara guru, masyarakat, dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan. Menurutnya, sekolah ini memiliki peran strategis dalam mencetak anak-anak yang disiplin, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi.

Kunjungan Wapres ke wilayah timur tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Melalui perluasan jaringan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan akses pendidikan setara di seluruh pelosok negeri, terutama di daerah tertinggal.

Gibran memastikan bahwa anak-anak di wilayah seperti Maluku Utara juga berhak merasakan fasilitas dan pendidikan yang sama seperti di kota-kota besar di Jawa. Ini menjadi wujud nyata dari semangat persatuan yang digaungkan dalam Sumpah Pemuda, bahwa seluruh anak bangsa memiliki hak yang sama untuk maju.

Kementerian Sosial menargetkan hingga tahun ajaran 2025/2026 terdapat 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan total kapasitas hampir 16 ribu siswa. Program ini didukung oleh ribuan tenaga pendidik dan pengelola asrama yang bekerja dengan penuh dedikasi. Dalam setiap langkahnya, Sekolah Rakyat tidak hanya mendidik anak untuk menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter tangguh dan kesadaran sosial.

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol kebangkitan semangat nasional di era modern. Ia memadukan gagasan pemerataan pendidikan dengan nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda: bersatu dalam perbedaan demi kemajuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi, pemerintah tetap konsisten meletakkan pendidikan sebagai jalan utama menuju keadilan dan kemakmuran.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah membuktikan bahwa persatuan bukan sekadar slogan historis, melainkan semangat yang terus hidup dalam kebijakan nyata. Program ini menjadi ruang bagi anak-anak dari seluruh penjuru Indonesia untuk belajar bersama, hidup bersama, dan tumbuh dalam semangat yang sama: cinta Tanah Air, kerja keras, dan solidaritas.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Zaldy Kusuma )*

Semangat Sumpah Pemuda yang telah menjadi fondasi lahirnya persatuan nasional kini dihidupkan kembali melalui program Sekolah Rakyat. Pemerintah menghadirkan konsep pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, kemandirian, dan karakter kebangsaan. Program ini menjadi simbol nyata keberpihakan negara terhadap mereka yang selama ini belum tersentuh akses pendidikan berkualitas.

Program Sekolah Rakyat digagas sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun manusia Indonesia yang unggul dan berkepribadian tangguh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan terpadu.

Saifullah juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan menciptakan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan memiliki rasa empati sosial yang tinggi. Pemerintah berharap, melalui pendidikan yang menyeluruh dan berasrama, anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga siap mengangkat harkat keluarganya serta memberi kontribusi bagi bangsa.

Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang masuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pendekatan komprehensif, siswa tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga dukungan sosial seperti bantuan sembako, jaminan kesehatan, perbaikan rumah, serta akses terhadap koperasi desa dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pendekatan tersebut mencerminkan pandangan pemerintah bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan sosial. Sekolah Rakyat dirancang menjadi pusat pembelajaran sekaligus wadah pemberdayaan yang menghubungkan berbagai program prioritas nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga pembangunan rumah rakyat. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah ingin memastikan setiap anak bangsa dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, berdaya, dan berkarakter.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menilai bahwa konsep pendidikan ini merupakan laboratorium inovasi bagi sistem pendidikan nasional. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan reguler, melainkan model pengembangan pendidikan humanis yang mengintegrasikan pembelajaran akademik, pembentukan karakter, dan pembinaan kemandirian.

Nuh menilai keberadaan asrama sebagai keunggulan utama karena memungkinkan proses pendidikan berlangsung secara menyeluruh. Melalui sistem berasrama, para siswa dapat berinteraksi secara intensif dengan pendidik dan pembina, sehingga setiap potensi dan karakter anak dapat berkembang optimal.

Nuh menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akses dan kualitas dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah tidak hanya menambah jumlah sekolah, tetapi juga memastikan standar mutu tetap terjaga. Ia menilai, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kompetensi guru, infrastruktur yang memadai, dan proses pembelajaran yang berkesinambungan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru menjadi prioritas, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat pelatihan berkelanjutan melalui program reskilling dan upskilling.

Untuk memperkuat aspek akademik, pemerintah membuka ruang kolaborasi antara Sekolah Rakyat dan perguruan tinggi. Melalui kerja sama ini, dosen dan mahasiswa dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan pengajaran dan riset pendidikan di sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus menjadikan Sekolah Rakyat sebagai pusat inovasi pendidikan yang dinamis dan terbuka.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga. Ia menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga pilar utama dalam pendidikan, yaitu ilmu pengetahuan, karakter, dan keterampilan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial bersama TNI AD menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pembinaan disiplin dan tata kelola kehidupan asrama.

Kerja sama dengan TNI dinilai penting karena sebagian besar siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan menjalani sistem pendidikan berasrama. Disiplin, ketangguhan mental, dan semangat gotong royong menjadi nilai-nilai yang terus ditanamkan agar para siswa tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mandiri. Program pembinaan ini juga akan dijalankan secara berkelanjutan, baik pada tahap sekolah rintisan maupun saat sekolah permanen telah berdiri di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat dengan kapasitas masing-masing hingga seribu siswa. Di Pontianak, sekolah ke-53 telah beroperasi, dan tahun ini 100 gedung permanen akan dibangun, termasuk di Kalimantan Barat. Setiap sekolah menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, membuktikan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan hak istimewa bagi sebagian kelompok saja.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan pendidikan yang memanusiakan manusia, yakni pendidikan yang lahir dari semangat Sumpah Pemuda untuk menyatukan dan memajukan bangsa. Program ini tidak hanya mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga individu yang berkarakter, disiplin, dan berjiwa nasionalis.

Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, cita-cita kemerdekaan dalam bidang pendidikan terus diwujudkan secara konkret, menyentuh mereka yang paling membutuhkan, dan menghidupkan kembali nilai luhur perjuangan pemuda untuk Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta, Pemerintah terus mendorong hadirnya Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata cita-cita Sumpah Pemuda, yakni mencerdaskan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Ini bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah lima persen. Sekolah Rakyat adalah bentuk keadilan sosial bagi keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga terintegrasi dengan layanan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga jaminan kesehatan bagi siswa dan keluarganya.

“Dengan konsep ini, pendidikan menjadi pintu masuk bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar gerakan pendidikan, melainkan janji keberpihakan negara kepada mereka yang nyaris tak tersentuh kesempatan belajar.

“Misi utamanya adalah memberikan kehormatan bagi warga yang kurang mampu, agar mereka bisa mengakses pendidikan, membangun mimpi, dan tumbuh dengan percaya diri,” katanya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dibangun atas prinsip trilogi keberpihakan: memuliakan mereka yang kurang mampu, menjangkau yang belum terjangkau, dan memberdayakan anak-anak dari lapisan paling bawah.

“Ini adalah cara negara memberikan harapan dan membalik yang selama ini dianggap tidak mungkin. Anak-anak yang dulu tak punya cita-cita kini bisa memiliki asa,” lanjut Robben.

Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun, dengan harapan dalam lima tahun ke depan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu sekolah.

“Insyaallah, dengan Sekolah Rakyat, anak-anak kita bisa mulai melihat kembali cita-citanya,” ungkap Robben penuh optimisme.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, sistem berasrama membuat siswa lebih mandiri.

“Jadi untuk program pendidikan, Pak Presiden punya program Sekolah Rakyat, ada asramanya, anak-anaknya (diberi) makan tiga kali sehari di situ. Nanti mereka lebih mandiri, tidak ketergantungan dengan orang tua,” terangnya. ****

Jakarta – Semangat Sumpah Pemuda yang menggelorakan persatuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa kini menemukan wujud barunya dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari jiwa Sumpah Pemuda, yaitu semangat untuk memerdekakan seluruh anak bangsa melalui akses pendidikan yang setara dan berkualitas.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi titik awal lahirnya harapan baru bagi anak-anak Indonesia. Lebih dari 100 Sekolah Rakyat kini telah berdiri dan beroperasi di berbagai wilayah.

“Tapi kita buktikan, yang tidak pernah diduga hari ini 100 sekolah sudah berdiri, sudah beroperasi, sudah kelihatan gagah-gagah semua ini. Saya terima kasih, dan tadi saya besar hati testimoni dari beberapa siswa yang masuk program ini,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan, lahirnya program Sekolah Rakyat berawal dari keprihatinan terhadap kondisi sebagian rakyat yang masih berjuang menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini adalah bentuk nyata perjuangan pemerintah dalam mewujudkan kemerdekaan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Yang jelas kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Kita sudah melihat cerahnya anak-anak yang mungkin tadinya risau apa yang akan terjadi,” katanya.

Kepada para pendidik, Presiden menitipkan pesan agar terus menjalankan tugas mulia membina generasi penerus bangsa.

“Bina anak didikmu, didik mereka dengan baik. Beri harapan kepada mereka, bantu mereka, buat mereka gembira. Jangan buat mereka pesimis, buat mereka gembira. Bangsa Indonesia berani dan harus gembira,” pesannya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri yang telah mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Pentingnya semangat kebangkitan nasional dalam pembangunan manusia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat Sumpah Pemuda dalam pemerataan pendidikan.

“Ini adalah jalan keluar bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan. Sekolah Rakyat adalah jawaban strategis untuk mengatasi kesenjangan pendidikan,” jelasnya.

Senada, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh menambahkan, Ada dua hal yang tidak boleh diabaikan dalam pendidikan: akses dan kualitas. Keduanya harus berjalan seimbang.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi wadah mencetak generasi tangguh yang siap membangun bangsa,” tuturnya.**

Oleh : Adhika Utomo )*

Kesehatan generasi muda adalah fondasi penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Di tengah dinamika sosial dan perubahan gaya hidup di era digital seperti sekarang, pemerintah terus memastikan kualitas kesehatan anak-anak dan remaja tetap terjaga sejak usia dini. Pada tahun 2025, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) resmi diluncurkan dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Program CKG menyasar lebih dari 53 juta pelajar di seluruh Indonesia dengan tujuan utama mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan yang mungkin belum terlihat secara jelas. Pemeriksaan menyeluruh mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, hingga tes darah dan kebugaran dilakukan secara gratis di lebih dari 282 ribu sekolah. Dengan cakupan sebesar ini, program CKG merupakan salah satu program skrining kesehatan terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia, sekaligus investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas sumber daya manusia masa depan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman, menyatakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi di berbagai daerah, CKG bukan sekadar pemeriksaan kesehatan biasa, melainkan sebuah upaya membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Program CKG hadir tidak hanya sebagai pelayanan medis, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan aktif menjaga kesehatannya.

Budaya peduli kesehatan yang ingin dibangun melalui program ini sangat penting, mengingat selama ini banyak masyarakat yang masih menganggap kesehatan sebagai hal yang diabaikan sampai muncul gejala sakit. Dengan adanya skrining kesehatan sejak usia sekolah, anak-anak dan remaja diajarkan untuk mengenali pentingnya menjaga tubuh mereka agar tetap sehat. Ini tentu akan mempengaruhi pola pikir mereka kelak sebagai individu dewasa yang sadar akan pentingnya pencegahan dan pemeliharaan kesehatan.

Sejalan dengan upaya pembangunan budaya peduli kesehatan, pemerintah juga berfokus pada penguatan infrastruktur kesehatan nasional. Program pembangunan dan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi bagian dari strategi untuk memastikan layanan rujukan kesehatan dapat diakses merata di seluruh pelosok tanah air. Saat ini, pemerintah sedang mempercepat proses peningkatan rumah sakit kelas D dan D Pratama menjadi kelas C dengan penambahan fasilitas medis yang lebih lengkap seperti ruang operasi, ruang rawat inap, fasilitas cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, serta pendukung lainnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten dan kota, dengan 32 di antaranya sudah mulai konstruksi sejak tahun 2025. Hingga awal Oktober 2025, lebih dari 22 rumah sakit telah memasuki tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50 persen. Peningkatan fasilitas ini sangat penting agar ketika anak-anak yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan melalui Program CKG, mereka dapat memperoleh penanganan lanjutan yang memadai dan berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit besar di kota besar.

Dengan dua pendekatan ini, yaitu skrining kesehatan gratis di sekolah dan penguatan layanan kesehatan di tingkat rumah sakit daerah, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif. Anak-anak dan remaja yang sehat berkat deteksi dini akan mendapat tindak lanjut yang cepat dan tepat di fasilitas kesehatan yang semakin memadai. Hal ini menjadi kunci penting dalam menurunkan angka penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kementerian Kesehatan mencatat, dari total 46,9 juta pendaftar, 43,9 juta di antaranya sudah menerima layanan. Pemeriksaan dilakukan di lebih dari 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan, inisiatif CKG dijalankan untuk menjaga agar masyarakat tetap sehat, sebab penyakit berat umumnya diawali tanda-tanda ringan yang bisa terdeteksi lebih dini.

Lebih dari itu, upaya ini juga menjadi bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif. Investasi kesehatan anak dan remaja adalah investasi terbesar yang akan menentukan keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Program CKG bukan hanya tentang pemeriksaan kesehatan semata, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi budaya kesehatan yang kuat, didukung oleh infrastruktur layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Peran serta seluruh elemen masyarakat pun sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata. Guru, orang tua, tenaga kesehatan, hingga pemerintah daerah harus bersinergi untuk memastikan bahwa hasil skrining kesehatan di sekolah dapat diikuti dengan tindakan yang tepat. Dengan begitu, program ini akan menjadi pintu gerbang menuju perubahan positif dalam pola hidup masyarakat, dari kebiasaan mengabaikan kesehatan menjadi kebiasaan menjaga kesehatan secara proaktif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program CKG dan pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama—yaitu investasi kesehatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Program ini mewujudkan komitmen Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, sekaligus membangun generasi muda yang sehat dan siap bersaing di era digital yang terus berubah. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, Indonesia akan semakin dekat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang gemilang.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Andika Pratama )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menunjukkan hasil nyata. Melalui program ini, jutaan siswa di seluruh Indonesia telah merasakan langsung manfaat layanan kesehatan preventif yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. CKG bukan sekadar kegiatan pemeriksaan rutin, tetapi merupakan bagian dari komitmen besar negara dalam memastikan kesehatan anak bangsa sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia unggul di masa depan.

Sejak diluncurkan, program CKG telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan pelajar yang menjadi kelompok prioritas. Berdasarkan data terakhir per 15 Oktober 2025, sebanyak 13,8 juta anak sekolah telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di bawah program ini. Pemerintah menargetkan sebanyak 50 juta anak sekolah di seluruh Indonesia dapat terlayani. Capaian sementara ini menunjukkan progres signifikan, dengan rata-rata 200 ribu anak menerima layanan setiap harinya. Pendaftar terbanyak berasal dari DKI Jakarta, disusul oleh Yogyakarta dan Jawa Tengah, dengan mayoritas peserta merupakan siswa sekolah dasar.

Kegiatan CKG di sekolah dilakukan secara komprehensif, mencakup pemeriksaan kesehatan fisik, deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, pemeriksaan organ vital seperti mata dan telinga, hingga pemeriksaan psikologis. Langkah ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap upaya menjaga kualitas kesehatan generasi penerus sejak dini. Dengan pemeriksaan rutin, potensi gangguan kesehatan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sebelum berkembang menjadi masalah serius.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari, dalam kunjungannya ke Belitung menegaskan bahwa program CKG merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Hingga awal Oktober 2025, tercatat sebanyak 36 juta masyarakat Indonesia telah memanfaatkan layanan ini, baik melalui fasilitas kesehatan umum maupun kegiatan pemeriksaan di sekolah-sekolah. CKG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Pemerintah memandang bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur pendidikan, tetapi juga harus diimbangi dengan kesehatan yang prima.

Program CKG juga membawa dampak positif di berbagai daerah, salah satunya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, H. Hamdun, menyampaikan bahwa ribuan siswa madrasah di wilayah tersebut telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, sementara sekitar 6.000 siswa Madrasah Tsanawiyah masih menunggu giliran. Ia menekankan pentingnya program ini untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit dan menjaga kebugaran anak-anak di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan setempat terus mengupayakan percepatan layanan dengan dukungan tenaga medis dari puskesmas di sebelas wilayah kerja di Mataram.

Meski terdapat sejumlah kendala teknis, terutama keterbatasan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan, semangat pelaksanaan program ini tetap tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menjelaskan bahwa pemeriksaan CKG dilakukan secara bertahap karena banyaknya sasaran pelajar yang mencapai 160 ribu orang. Ia memastikan kegiatan ini tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan hingga seluruh pelajar mendapat layanan sesuai target nasional.

Implementasi program CKG di sekolah-sekolah mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi pendidikan. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dengan dukungan tenaga medis, peralatan laboratorium portabel, serta koordinasi dengan pihak sekolah. Upaya ini menjadi bagian integral dari kebijakan nasional yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan produktif.

Pemerintah melalui program CKG juga memperlihatkan keseriusannya dalam memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Capaian 36 juta penerima manfaat menjadi bukti bahwa program ini diterima luas oleh masyarakat. Meski demikian, pekerjaan besar masih menanti. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287 juta jiwa, pemerintah terus memperluas jangkauan layanan agar seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala.

Keberhasilan CKG juga tidak lepas dari dukungan masyarakat, tenaga medis, serta lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam sosialisasi dan pelaksanaan program. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan layanan kesehatan gratis yang berkualitas. Melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup sehat dan tumbuh optimal.

Program Cek Kesehatan Gratis kini telah menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan bangsa. Dengan cakupan yang luas dan pendekatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, program ini bukan hanya memberikan manfaat medis, tetapi juga memperkuat rasa keadilan sosial dan kesetaraan layanan publik. Melalui langkah konsisten ini, pemerintahan Prabowo-Gibran membuktikan bahwa visi membangun Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing bukan sekadar janji, tetapi wujud nyata perhatian negara terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses layanan kesehatan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini menjangkau sekolah-sekolah. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win yang dijalankan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan antusias masyarakat terhadap program ini luar biasa.

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program Cek Kesehatan Gratis bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Program CKG telah menjangkau lebih dari 46,9 juta peserta di seluruh Indonesia, dengan 43,9 juta di antaranya sudah mendapatkan layanan. Pemeriksaan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah, mencakup layanan tekanan darah, kadar gula, anemia, dan status gizi. Pemerintah menilai pelibatan sekolah menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran hidup sehat sejak usia dini.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menilai pelaksanaan CKG di sekolah merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit yang kerap muncul di usia sekolah.

“Program CKG penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit di tingkat pelajar seperti obesitas, kurang gizi, dan sebagainya sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan dan penanganan,” ujarnya.

Salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan ini adalah SDN Griya Bandung Indah di Kabupaten Bandung. Suasana penuh semangat terlihat saat para siswa diperiksa kesehatannya dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Selvi Ananda, istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anak-anak dicek tinggi dan berat badan, tekanan darah, pendengaran, serta penglihatan.

Ketua Dekranasda Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati, menyebut kunjungan tersebut menjadi kebanggaan bagi warga.

“Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ibu Wapres dan Ibu-ibu Seruni, dan ini menjadi kebanggaan karena Kabupaten Bandung menjadi lokasi pemberian kacamata gratis,” ujarnya.

Emma menambahkan, kegiatan ini dilakukan secara bertahap di seluruh sekolah di Kabupaten Bandung sesuai instruksi Prabowo–Gibran. Selain pemeriksaan umum, juga dilakukan tes kebugaran dan edukasi kesehatan bagi siswa.

“Tes kebugaran dilakukan sederhana, seperti lari-lari sambil memantau denyut jantung dan kondisi anak,” katanya.

Pemerintah berharap melalui CKG di sekolah, generasi muda tumbuh menjadi generasi sehat dan tangguh. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan visi Indonesia Sehat 2045, di mana kesehatan menjadi fondasi utama bagi kemajuan bangsa. * * *

Jakarta – Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya deteksi dini masalah kesehatan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Lebih dari 43 juta warga Indonesia telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar melalui program yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Program CKG mencatatkan capaian luar biasa dengan total 46,9 juta pendaftar, di mana 43,9 juta orang telah menerima layanan pemeriksaan. Pelaksanaannya tersebar di lebih dari 10 ribu puskesmas serta 125 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Langkah ini sekaligus menandai keseriusan pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif di tingkat masyarakat, termasuk generasi muda.

Layanan CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, anemia, serta status gizi. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta, tetapi juga menghasilkan data kesehatan nasional yang penting untuk perencanaan kebijakan publik. Dari hasil pemeriksaan, obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi menjadi masalah yang paling sering ditemukan, diikuti oleh gangguan gigi yang banyak dikeluhkan oleh peserta, terutama remaja usia sekolah.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program ini meningkat pesat. Menurutnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dini kini semakin tinggi, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi target utama sosialisasi.

“Kami melihat antusiasme luar biasa dari masyarakat, khususnya para pelajar dan pemuda. Mereka datang bukan hanya untuk memeriksakan diri, tapi juga belajar bagaimana menjaga kesehatan sejak dini. Program ini membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujar Aji Muhawarman.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa inisiatif CKG merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mencegah penyakit kronis melalui pendekatan deteksi dini. Ia menilai bahwa penyakit berat sering kali bermula dari gejala ringan yang bisa diidentifikasi lebih awal melalui pemeriksaan rutin.

“Dari hasil CKG, kita sudah tahu kecenderungan masalah kesehatan masyarakat. Kasus terbanyak masih pada sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah. Ini jadi alarm agar segera dilakukan pengobatan dan pencegahan lebih lanjut,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

Lebih jauh, Budi menambahkan bahwa CKG menjadi sarana penting untuk mengedukasi masyarakat, terutama remaja, agar tidak menunggu sakit baru berobat. Pemerintah ingin menumbuhkan kesadaran baru bahwa menjaga kesehatan harus dimulai sejak usia muda.

Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Kementerian Kesehatan berkomitmen memperkuat sistem kesehatan nasional dengan memperluas layanan pemeriksaan berkala di sekolah dan komunitas pemuda. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka penyakit tidak menular dan menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, CKG menjadi wujud nyata perhatian negara terhadap masa depan kesehatan remaja Indonesia memastikan setiap anak muda tumbuh dengan tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, dan kesadaran hidup sehat yang berkelanjutan.

Oleh : Tsanaz Egar )*

Gelombang antusiasme anak muda kembali menguat seiring kabar bahwa Program Magang Nasional Batch II akan segera dibuka bagi ribuan pemuda dari berbagai daerah. Program ini dirancang untuk menjembatani jarak antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus memberikan pengalaman langsung di lingkungan profesional. Melalui pola magang terstruktur, peserta bukan hanya “mencicipi” pekerjaan, tetapi belajar budaya kerja, etika profesional, dan kolaborasi lintas disiplin. Bagi banyak lulusan baru, momentum ini sering menjadi pintu masuk pertama menuju karier yang lebih pasti dan kompetitif di pasar kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli Pemerintah akan membuka pendaftaran Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi Batch II pada November 2025. Kuotanya kali ini lebih banyak, yakni mencapai 80.000 peserta. Program ini sendiri merupakan lanjutan pada gelombang pertama yang dimulai pada Senin 20 Oktober 2025 dengan 20.000 peserta. Jadi, total kuota program magang berjumlah 100.000 peserta. Batch II Program Magang Nasional akan dimulai pada 17 November 2025. Seleksi dan penentuan kelulusannya dilakukan langsung oleh perusahaan penerima magang.

Magang Nasional Batch II menekankan pemerataan kesempatan. Kuota diperluas agar talenta dari kota maupun daerah mendapatkan akses yang sama terhadap pengalaman industri. Perusahaan mitra yang terlibat berasal dari beragam sektor mulai dari manufaktur, logistik, agribisnis, perbankan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital, sehingga peserta bisa menyesuaikan pilihan dengan minat dan kompetensinya. Skema penempatan juga lebih fleksibel, ada yang full on-site, hybrid, hingga remote untuk posisi tertentu, memungkinkan calon peserta menyesuaikan dengan kondisi personal serta kebutuhan pembelajaran masing-masing.

Selain memperkaya keterampilan teknis, program ini menempatkan soft skills sebagai bekal utama. Peserta akan dilatih untuk berkomunikasi efektif, berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah secara terukur. Banyak perusahaan menilai kemampuan nonteknis ini sebagai pembeda utama saat proses rekrutmen. Karena itu, kurikulum magang tidak berhenti pada tugas harian. Ada sesi pembinaan (mentoring), umpan balik berkala, hingga mini-project yang mendorong peserta mempraktikkan keterampilan dalam situasi nyata. Semua ini dirancang agar pengalaman magang berakhir dengan portofolio yang konkret, bukan sekadar sertifikat.

Proses pendaftaran direncanakan berlangsung secara daring melalui portal resmi yang mudah diakses. Calon peserta umumnya diminta menyiapkan CV terbaru, ringkasan motivasi, serta dokumen pendukung seperti transkrip atau portofolio karya. Beberapa posisi mungkin mewajibkan tes kemampuan dasar, studi kasus singkat, atau wawancara untuk menilai kesesuaian. Bagi pemula, kunci utama adalah menonjolkan pengalaman yang relevan baik dari organisasi kampus, proyek kelas, maupun kegiatan sosial. Serta menjelaskan kontribusi nyata yang pernah diberikan. Presentasi diri yang jujur, rapi, dan terstruktur sering kali menjadi pembeda di tahap awal seleksi.

Demi memperkuat sisi pembelajaran, penyelenggara dan mitra perusahaan akan menyediakan pendampingan profesional melalui mentor yang berpengalaman. Mentor membantu peserta menyusun target mingguan, memberi umpan balik, dan memetakan jalur karier setelah program selesai. Di banyak kasus, relasi dengan mentor berlanjut menjadi jaringan profesional jangka panjang. Ini penting, sebab jaringan yang sehat sering membuka peluang kerja baru, kolaborasi proyek, hingga rekomendasi yang bernilai ketika melamar pekerjaan di kemudian hari. Dengan begitu, magang berfungsi ganda: belajar sekaligus membangun jejaring.

Program magang nasional ini juga mendorong keterlibatan peserta dari latar belakang beragam, termasuk penyandang disabilitas dan mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Informasi seputar dukungan akses, opsi kerja jarak jauh, serta adaptasi peran akan disediakan agar semua talenta bisa berkembang optimal. Di sisi lain, perusahaan mitra diimbau menyiapkan lingkungan kerja yang aman, menghargai keberagaman, dan bebas dari diskriminasi. Pendekatan ini diharapkan menciptakan iklim belajar yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri peserta, dan pada akhirnya memperkaya budaya kerja perusahaan itu sendiri.

Selama masa penempatan, peserta akan mendapatkan target pembelajaran yang terukur seperti pemahaman alur kerja, penguasaan alat kerja, serta capaian proyek tertentu. Laporan kemajuan disusun berkala, disertai evaluasi dari atasan dan mentor. Di akhir program, peserta biasanya diminta mempresentasikan hasil atau rekomendasi perbaikan proses kerja. Format ini membiasakan mereka berpikir berbasis data dan hasil. Meski tidak semua posisi berujung pada perekrutan tetap, rekam jejak selama magang sering menjadi modal kuat saat melamar di tempat lain, karena menunjukkan kesiapan kerja yang nyata.

Pada akhirnya, Magang Nasional Batch II bukan sekadar program kerja praktik, melainkan gerakan pembelajaran besar yang menghubungkan dunia pendidikan, industri, dan komunitas. Ketika ribuan pemuda diberi ruang untuk mencoba, gagal, lalu bangkit dengan bimbingan yang tepat, ketangguhan mereka akan tumbuh bersama kualitas kompetensi yang dibutuhkan pasar. Dengan ekosistem yang kolaboratif dan inklusif, program ini diharapkan melahirkan generasi profesional yang siap berkarya, berintegritas, dan berdampak. Untuk para pemuda, ini saatnya menyiapkan diri: perbarui CV, lengkapi portofolio, dan jadikan kesempatan ini langkah awal menuju masa depan karier yang lebih cerah.

)* Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial