Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bukti bahwa komitmen terhadap pembangunan manusia Indonesia terus diwujudkan melalui langkah konkret dan berorientasi masa depan. Salah satu wujud nyata dari kepedulian pemerintah terhadap generasi muda berprestasi adalah penguatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program beasiswa unggulan ini kembali mendapat perhatian besar dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai pentingnya memperkuat LPDP agar mampu mencetak lebih banyak anak bangsa berdaya saing global.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan bahwa sebagian uang pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar Rp13 triliun yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung sebaiknya dialokasikan untuk memperkuat beasiswa LPDP. Ia menilai bahwa dana hasil pengembalian korupsi tersebut dapat diinvestasikan melalui LPDP yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Presiden menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan LPDP bukan hanya sekadar kebijakan finansial, tetapi juga strategi kebangsaan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Dalam pandangan Presiden, setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan merupakan investasi yang akan kembali dalam bentuk kemajuan bangsa.

Kebijakan ini juga memperlihatkan arah baru pemerintahan yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai langkah strategis yang berkelanjutan. Tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga mengubah hasil pengembalian dana korupsi menjadi sumber daya untuk membangun manusia Indonesia. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada aspek hukum, melainkan juga menjadi sarana memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menilai bahwa langkah Presiden Prabowo untuk mengalokasikan sebagian dana pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke LPDP merupakan kebijakan yang strategis dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. Fikri menilai bahwa dengan memperkuat LPDP, pemerintah tidak hanya membantu ribuan mahasiswa berprestasi melanjutkan studi, tetapi juga membangun fondasi peradaban bangsa melalui pendidikan.

Lebih lanjut, Fikri menjelaskan bahwa hingga tahun 2025, dana abadi LPDP telah mencapai Rp154,11 triliun. Namun, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui program ini menyebabkan lembaga tersebut mengalami defisit sebesar Rp637 miliar. Menurutnya, tambahan dana dari pemerintah akan menjadi angin segar bagi LPDP untuk memperluas jangkauan penerima beasiswa, terutama dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Fikri juga mengapresiasi kebijakan Presiden yang menitikberatkan pada pembangunan SDM sebagai bagian integral dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing. Menurutnya, arah kebijakan tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membangun Indonesia dari bawah, dengan fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya infrastruktur fisik semata. Ia menambahkan bahwa pendidikan berkualitas adalah senjata paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan mobilitas sosial yang adil bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan penguatan LPDP ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama. Dengan dukungan pendanaan yang kuat, LPDP diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penerima beasiswa dari berbagai latar belakang, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk bidang riset, teknologi, dan inovasi yang menjadi kunci kemajuan bangsa.

Selain itu, program LPDP selama ini telah membuktikan perannya dalam mencetak ribuan alumni yang berkiprah di berbagai sektor strategis, baik di pemerintahan, dunia akademik, maupun industri. Mereka menjadi motor penggerak pembangunan dan pembawa perubahan positif di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap, dengan adanya tambahan dana ini, kontribusi alumni LPDP terhadap pembangunan nasional akan semakin besar dan merata di seluruh penjuru negeri.

Langkah Presiden Prabowo untuk menyalurkan hasil pengembalian kerugian negara ke sektor pendidikan juga menunjukkan semangat moral bahwa hasil kejahatan harus dikembalikan untuk kebaikan masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan pesan kuat kepada publik bahwa negara tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi juga memastikan hasil kejahatan itu dimanfaatkan untuk membangun generasi penerus yang jujur, cerdas, dan berintegritas.

Secara keseluruhan, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara pendidikan dan berdaya secara ekonomi. Penguatan LPDP menjadi simbol bahwa masa depan Indonesia dibangun dari investasi dalam pikiran dan semangat generasi muda. Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya menyiapkan tenaga ahli dan profesional, tetapi juga menanam benih harapan bagi masa depan bangsa yang lebih adil, cerdas, dan bermartabat.

*) Pemerhati pendidikan

JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui langkah strategis dalam pengelolaan dana hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Presiden memerintahkan agar dana sebesar Rp13 triliun hasil sitaan kasus korupsi minyak sawit dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda yang terdidik dan berdaya saing tinggi. Ia menilai LPDP sebagai instrumen penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap membawa Indonesia menuju kemandirian dan kemajuan global.

“Sebagian dana hasil pengembalian korupsi dapat kita taruh di LPDP untuk masa depan bangsa. Kita harus gunakan uang rakyat untuk mendukung pendidikan anak-anak Indonesia,” kata Prabowo.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan instruksi Presiden ini disampaikan setelah dirinya menyaksikan langsung prosesi penyerahan dana sebesar Rp13,225 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan. Dana tersebut merupakan hasil penyitaan dari kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar.

“Hari ini kami serahkan Rp13,225 triliun kepada negara, sementara sisanya masih menunggu penundaan penyelesaian dari pihak perusahaan,” jelas Burhanuddin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kebijakan pengalokasian dana hasil korupsi ke LPDP mencerminkan pendekatan yang progresif dan berkeadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Ini bukan hanya soal menutup defisit anggaran, tapi bentuk nyata komitmen pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan manusia,” ujar Purbaya.

Langkah Presiden Prabowo mengarahkan dana hasil korupsi untuk pendidikan dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan kepada rakyat dan masa depan bangsa. Kebijakan ini bukan hanya menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi, tetapi juga menegaskan bahwa hasil penegakan hukum dapat kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga berencana menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk renovasi lebih dari 8.000 sekolah dan pembangunan 600 kampung nelayan dengan fasilitas modern, termasuk penyediaan cold storage agar hasil tangkapan ikan lebih tahan lama dan bernilai ekonomi tinggi. Program ini dinilai sebagai bentuk pemerataan pembangunan yang tidak hanya berfokus di perkotaan, tetapi juga menyentuh wilayah pesisir dan pelosok.

Selain meningkatkan kualitas pendidikan, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperluas akses beasiswa LPDP yang sempat mengalami pengurangan kuota pada tahun 2025. Dari 8.592 penerima beasiswa pada 2024, tahun ini LPDP hanya mampu menyalurkan beasiswa kepada 4.000 orang. Dengan mengoptimalkan LPDP, pemerintah menunjukkan pandangan visioner bahwa pendidikan adalah investasi terbaik bagi bangsa.

Melalui kebijakan ini, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh sebagai sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.

JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mencetak generasi emas Indonesia melalui penguatan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah berencana menambah dana abadi pendidikan dengan memanfaatkan hasil pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dana hasil pemberantasan korupsi harus dikembalikan kepada rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan riset nasional. Presiden bahkan mengarahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyalurkan sebagian dana sitaan Rp13 triliun ke LPDP.

“Sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Uang dari efisiensi dan dari koruptor harus kita investasi untuk pendidikan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan organisasi masyarakat, membantu menemukan anak-anak dengan kecerdasan tinggi di berbagai daerah.

“Banyak anak-anak miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka dan berikan beasiswa penuh,” pintanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah mengarahkan agar alokasi beasiswa LPDP disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan.

“Presiden mengingatkan kami untuk menghitung secara cermat SDM yang dibutuhkan, termasuk beasiswa LPDP, agar selaras dengan perkembangan industri baru, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi mineral,” ujar Brian di Jakarta.

Wakil Mendiktisaintek Stella Christie menambahkan bahwa pemerintah segera memetakan rencana penambahan dana LPDP. Menurutnya, peningkatan dana abadi pendidikan akan diarahkan tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga bagi dosen dan peneliti agar kompetensinya meningkat.

“Bapak Presiden ingin mencetak SDM unggul di bidang sains dan teknologi, tapi juga di bidang-bidang lain yang sangat diperlukan negara,” tutur Stella.

Pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Menjelang peringatan Sumpah Pemuda, semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kembali ditegaskan sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

(*/rls)

Oleh: Yance Wamuar *)

Semangat Sumpah Pemuda selalu menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan dan tekad generasi mudanya. Nilai itu kini terus hidup dalam upaya pemerintah membangun sumber daya manusia Papua agar tumbuh sejajar, berdaya saing, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Pemerintah berkomitmen tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat kapasitas anak muda Papua agar menjadi bagian aktif dalam pembangunan nasional.

Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi), Habelino Sawaki, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian nyata terhadap anak muda Papua. Ia menuturkan bahwa Presiden memberi ruang yang lebih luas bagi generasi muda Papua untuk berkarya, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan nasional. Menurutnya, semangat kepemimpinan yang mengedepankan persatuan dan pemerataan telah membuka harapan baru bagi masyarakat muda di tanah Papua.

Habelino menilai kebijakan pemerintah yang inklusif perlu terus diperkuat agar anak muda Papua mendapat ruang yang sama untuk berkembang, tanpa sekat suku atau asal daerah. Ia berpendapat bahwa sudah saatnya mereka dinilai dari kemampuan dan dedikasinya, bukan dari latar belakangnya. Generasi muda Papua, kata dia, memiliki potensi besar dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, seni, dan kepemimpinan sosial. Dengan dukungan dan kepercayaan dari pemerintah, mereka akan mampu menjadi bagian penting dari kemajuan Indonesia yang berkeadilan.

Menurut Habelino, perhatian pemerintah terhadap Papua tidak bersifat simbolik. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi. Ia melihat langkah tersebut sebagai bukti kepedulian tulus Presiden dalam menghadirkan pemerataan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat Papua.

Komitmen membangun generasi muda Papua juga tampak dari sektor pendidikan. Salah satu bentuknya ialah dukungan terhadap penyelenggaraan Kompetisi MIPA dan Komputer (KOMIKOM) 2025 yang digelar oleh Universitas Cenderawasih (Uncen) dengan dukungan penuh dari PT Freeport Indonesia. Senior Vice President Sustainable Development PTFI, Nathan Kum, menyebut bahwa kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan inovatif di kalangan pelajar Papua. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Kompetisi ini diikuti oleh 28 tim dari 13 sekolah yang berasal dari berbagai wilayah di Papua, dan babak finalnya berlangsung di Aula FMIPA Uncen, Jayapura. Tim dari SMAN 1 Jayapura berhasil meraih juara pertama, disusul oleh Madrasah Aliyah Darud Da’wah wal Irsyad Entrop di posisi kedua, serta Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Sentani di posisi ketiga. Wakil Rektor I Universitas Cenderawasih, Dr. Dirk Y. P. Runtuboy, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dunia industri dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kompetisi ini bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi wadah strategis untuk menumbuhkan kreativitas, karakter kompetitif, dan kecintaan pelajar Papua terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain melalui jalur pendidikan, pembentukan karakter generasi muda juga diperkuat lewat program Jaksa Masuk Sekolah yang dijalankan Kejaksaan Agung di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Program ini telah digelar delapan kali sejak Februari 2025 di sejumlah sekolah di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua, Yedivia Rum, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum sejak dini agar pelajar memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan menjauhi perilaku menyimpang.

Program yang mengambil tema “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman” ini memberikan materi seputar bahaya narkoba, bullying, serta kenakalan remaja. Yedivia menekankan bahwa pembinaan karakter melalui edukasi hukum merupakan bagian penting dari revolusi mental bangsa. Dengan pemahaman yang benar, pelajar di Papua dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran moral dan sosial yang kuat.

Langkah-langkah nyata dari berbagai sektor ini mencerminkan bahwa pembangunan Papua kini bergerak menuju arah yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak lagi hanya menargetkan pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi muda yang produktif dan percaya diri. Keterlibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga penegak hukum menjadi bukti bahwa pembangunan manusia Papua adalah agenda bersama.

Bagi bangsa Indonesia, khususnya di momen reflektif seperti peringatan Sumpah Pemuda, komitmen ini menjadi bentuk nyata dari tekad untuk menjaga semangat persatuan dan kesetaraan. Papua tidak lagi dipandang sebagai daerah yang tertinggal, melainkan sebagai bagian penting dari kekuatan nasional. Pemerintah telah menegaskan arah kebijakan yang menempatkan anak muda Papua sebagai aset bangsa yang harus dibina dan diberdayakan.

Dengan semangat kebersamaan itu, pembangunan generasi muda Papua menjadi simbol dari Indonesia yang terus belajar dari sejarah, bergerak dengan persatuan, dan menatap masa depan dengan keyakinan. Komitmen pemerintah untuk menyiapkan generasi Papua sebagai pilar masa depan bangsa adalah langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan.

*) Pengamat Pembangunan dan Transformasi SDM Papua

Papua- Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan generasi muda Papua agar menjadi motor penggerak inovasi dan kreativitas daerah. Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan inklusif diarahkan untuk memberikan ruang lebih luas bagi anak-anak muda Papua dalam berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi), Habelino Sawaki, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian yang besar terhadap potensi generasi muda Papua. Ia menilai, langkah Presiden membuka ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk berkarya merupakan bentuk nyata dari semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Habelino menyampaikan bahwa kebijakan tersebut menumbuhkan harapan baru bagi generasi muda Papua yang selama ini memiliki semangat besar untuk membangun daerahnya. “Kami mendorong Presiden membuka ruang yang lebih luas bagi anak-anak muda Papua agar bisa berkarya untuk negeri ini,” ujar Habelino di Jakarta. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya kemampuan dan dedikasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai generasi muda Papua, bukan lagi sekat etnis atau asal daerah.

Menurut Habelino, anak muda Papua memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pendidikan, teknologi, seni, dan kepemimpinan sosial. Dukungan dan kepercayaan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk memastikan mereka bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. “Papua bukan hanya bagian dari Indonesia, tapi adalah kekuatan yang memperkaya Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan manusia di Tanah Papua harus menjadi prioritas utama, seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan pemerintah. Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal menjadi langkah konkret yang dapat memperkuat kapasitas generasi muda Papua agar lebih kompetitif dan mandiri.

Habelino juga menyoroti bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap Papua tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan melalui kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur dasar, pembukaan akses ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan wilayah timur Indonesia.

“Kami melihat Presiden Prabowo benar-benar punya hati untuk Papua. Pembangunan yang dilakukan bukan hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga tentang membuka peluang bagi masyarakat Papua untuk maju dan berdaya,” tutur Habelino.

Ia pun menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa arah pembangunan yang kini ditempuh pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. “Pak Prabowo sudah membuka arah yang benar. Sekarang tugas kami bersama memastikan generasi muda Papua tumbuh percaya diri, diberi kesempatan, dan terus berkontribusi untuk Indonesia tercinta,” ujarnya.

Langkah pemerintah dalam memberdayakan generasi muda Papua diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus mempertegas posisi Papua sebagai bagian penting dari kemajuan Indonesia secara keseluruhan

Oleh: Yulianus Wanimbo*

Semangat Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa Indonesia dalam tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa kini hidup kembali di Tanah Papua. Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, semangat itu diwujudkan dalam bentuk nyata: membangun generasi muda Papua sebagai garda depan kemajuan bangsa. Pemerintah menempatkan Papua bukan sekadar wilayah pembangunan, tetapi sebagai pusat kebangkitan semangat nasionalisme yang menegaskan bahwa setiap anak bangsa, dari Sabang hingga Merauke, memiliki hak dan peluang yang sama untuk maju.
Momentum kebersamaan itu terlihat dalam kegiatan Seminar Nasional “Bersatu Rasa Memeluk Warna” di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Kehadiran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, membawa pesan kuat dari pemerintah pusat tentang percepatan pembangunan di Tanah Papua yang berpihak pada rakyatnya. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Papua harus dijalankan dengan cepat, tepat sasaran, dan melibatkan langsung masyarakat setempat, terutama generasi mudanya. Semangat ini sejalan dengan nilai Sumpah Pemuda yang menempatkan pemuda sebagai ujung tombak perubahan dan pemersatu bangsa.
Suasana penuh persaudaraan antara mahasiswa Papua dari Salatiga, Solo, dan Semarang memperlihatkan betapa kuatnya tekad generasi muda untuk berkontribusi bagi kemajuan daerahnya. Pemerintah menegaskan pentingnya peran pemuda Papua dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan karakter dan potensi lokal. Pendekatan ini menandai era baru pembangunan nasional yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
Keseriusan pemerintah dalam membangun Papua juga tercermin dari langkah strategis di berbagai bidang. Aktivis muda Papua, Charles Kossay, menilai bahwa sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo, Papua telah menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Berbagai kebijakan dan kunjungan kerja tingkat tinggi ke wilayah timur Indonesia menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya di Papua. Penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mempercepat implementasi kebijakan otonomi khusus secara lebih efektif.
Langkah-langkah tersebut bukan hanya memperkuat pembangunan fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa kepercayaan diri di kalangan masyarakat Papua, khususnya generasi muda. Pemerintah terus menanamkan nilai bahwa kemajuan Papua adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan Indonesia. Dalam konteks ini, semangat Sumpah Pemuda menemukan relevansinya: membangun kesetaraan, memperkuat persatuan, dan menciptakan ruang yang adil bagi seluruh anak bangsa untuk berkembang bersama.
Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun generasi muda Papua yang unggul. Melalui Program Sekolah Garuda Transformasi, pemerintah menghadirkan akses pendidikan berkualitas di wilayah timur Indonesia. Peresmian Sekolah Garuda di Sorong, Papua Barat Daya, menjadi simbol nyata dari tekad untuk memastikan pendidikan unggul tidak hanya hadir di kota besar, tetapi juga di pelosok nusantara. Program ini menjadi bagian dari visi besar pemerataan kualitas sumber daya manusia Indonesia, di mana setiap anak Papua mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi di tingkat nasional maupun global.
Pemerintah juga mendorong munculnya gagasan Sekolah Rakyat di Papua Tengah dan Nabire sebagai inovasi pendidikan berbasis kerakyatan. Model ini memungkinkan masyarakat, tokoh adat, dan pemuda terlibat langsung dalam proses belajar-mengajar dengan memanfaatkan fasilitas lokal seperti balai kampung atau rumah ibadah. Konsep ini mencerminkan semangat gotong royong yang sejalan dengan nilai Sumpah Pemuda — membangun bangsa dengan tangan sendiri, bersama masyarakat, dan berlandaskan pada kearifan lokal.
Di tingkat daerah, semangat kolaboratif itu terus diperkuat melalui program Kabinet Papua Cerah yang digagas oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri. Pemerintah daerah membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan menjadikan suara rakyat sebagai dasar kebijakan publik. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintahan yang baik bukan hanya hadir dalam kebijakan, tetapi juga dalam tindakan nyata yang dekat dengan rakyat. Dengan semangat keterbukaan dan partisipasi, Papua bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan.
Rangkaian kebijakan dan inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia Papua yang berdaya, terdidik, dan percaya diri. Generasi muda Papua kini memiliki ruang luas untuk menjadi pelaku pembangunan, pemimpin masa depan, dan penjaga keutuhan bangsa. Mereka tumbuh dalam semangat nasionalisme yang kuat, sebagaimana diikrarkan para pemuda pada 28 Oktober 1928 — semangat yang kini dihidupkan kembali dalam wujud nyata pembangunan berkeadilan.
Papua hari ini menjadi cerminan dari Indonesia yang bertransformasi menuju masa depan yang inklusif. Pemerintah pusat dan daerah berjalan seirama, perguruan tinggi dan komunitas muda bersatu, dan masyarakat adat menjadi mitra sejajar dalam pembangunan. Semua bergerak dalam semangat yang sama: mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan fondasi semangat Sumpah Pemuda, komitmen pemerintah membangun generasi muda Papua menjadi simbol kebangkitan nasional yang baru. Papua tidak lagi dilihat dari jauh, melainkan dirangkul sebagai bagian tak terpisahkan dari jantung Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran, Papua bangkit dengan semangat persatuan, pendidikan, dan kebanggaan nasional.
Inilah makna sejati dari semboyan “Papua Bangkit, Indonesia Kuat” — ketika semangat Sumpah Pemuda menyatu dengan kerja nyata pemerintah, melahirkan generasi muda Papua yang tangguh, cerdas, dan siap membawa Indonesia menuju kejayaan di masa depan.

*Penulis merupakan Aktivis dan Pemerhati Pendidikan Pemuda Papua

JAYAPURA – Semangat Sumpah Pemuda terus menjadi fondasi moral bagi perjalanan bangsa Indonesia. Di Tanah Papua, semangat itu kini menemukan maknanya yang paling nyata—melalui kebijakan pemerintah yang berkomitmen melahirkan generasi muda yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter nasionalis. Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan Papua tidak hanya difokuskan pada infrastruktur, tetapi juga pada pembinaan sumber daya manusia yang unggul sebagai modal sosial bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi), Habelino Sawaki, menilai perhatian pemerintah terhadap Papua kini lebih konkret dibanding sebelumnya. “Presiden Prabowo benar-benar memberi ruang luas bagi generasi muda Papua untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional,” ujar Habelino.

Menurutnya, pemerintah menunjukkan bentuk keberpihakan yang nyata dengan menghadirkan kebijakan inklusif di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan pemuda desa. Habelino menambahkan bahwa generasi muda Papua harus dipandang sebagai bagian dari kekuatan nasional, bukan hanya dari sisi geografis, tetapi juga sebagai penjaga persatuan bangsa.

Pemerintah terus memperkuat ekosistem pendidikan yang adaptif bagi anak-anak Papua. Salah satunya melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Kompetisi MIPA dan Komputer (KOMIKOM) 2025 oleh Universitas Cenderawasih (Uncen) yang melibatkan 28 tim dari 13 sekolah di Papua. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir logis, analitis, dan kreatif di era digital.

Senior Vice President Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Nathan Kum, menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari kolaborasi dunia industri dengan dunia pendidikan. “Kegiatan ini bukan sekadar lomba, tetapi sarana menumbuhkan generasi muda Papua yang siap bersaing dan mampu menjadi agen perubahan di daerahnya,” pungkas Nathan.

Program penguatan karakter juga dilakukan melalui Jaksa Masuk Sekolah yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Papua. Inisiatif ini memberikan edukasi hukum kepada pelajar sejak dini agar memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, serta menjauhi perilaku menyimpang seperti narkoba dan bullying.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua, Yedivia Rum, menegaskan pentingnya pembinaan moral di kalangan remaja. “Program ini adalah bentuk nyata dari revolusi mental yang menyiapkan anak muda Papua menjadi generasi cerdas sekaligus berintegritas,” tegas Yedivia.

Rangkaian langkah ini memperlihatkan arah pembangunan Papua yang semakin menyeluruh dan manusiawi. Pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan di Papua bukan hanya tampak dari jembatan atau jalan baru, tetapi juga dari meningkatnya kualitas manusia yang hidup di atasnya. Kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha—menjadi sinergi yang mendorong kebangkitan generasi Papua.

Momentum Sumpah Pemuda memberi inspirasi bahwa persatuan dan semangat juang para pemuda tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman. Di bawah komitmen pemerintah, semangat tersebut menjelma dalam bentuk nyata: membangun manusia Papua yang percaya diri, produktif, dan setara dalam panggung nasional.
Papua hari ini bukan lagi simbol keterisolasian, melainkan lambang kebangkitan generasi muda Indonesia dari timur. Semangat Sumpah Pemuda kini berdenyut di Tanah Papua—menghidupkan harapan, meneguhkan persatuan, dan memantapkan langkah menuju masa depan bangsa yang berkeadilan dan berkemajuan.

Oleh : Bayu Sebayu )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai kalangan menilai, termasuk hasil riset kebijakan publik, bahwa program MBG merupakan bentuk nyata investasi jangka panjang negara untuk membangun sumber daya manusia unggul sejak dini. Program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan kualitas generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam masa resesnya di Pasuruan, Jawa Timur, mengatakan bahwa program MBG merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ia menilai program tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk program MBG, yakni sebesar Rp171 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp350 triliun pada tahun berikutnya. Alokasi ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal. Penyelenggaraan program ini melibatkan pengusaha daerah, koperasi, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai penyedia bahan pangan bergizi. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sekolah, melainkan juga oleh masyarakat luas melalui perputaran ekonomi di tingkat daerah.

Masyarakat diajak untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang seluruh programnya dirancang dalam kerangka Astacita, yakni delapan cita-cita pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa dukungan masyarakat sangat diperlukan agar program-program tersebut dapat berjalan optimal demi kesejahteraan bersama.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Tubagus Haerul Jaman, menyampaikan bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah kualitas manusia Indonesia di masa depan. Ia menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini akan menyiapkan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental dan cerdas dalam berpikir.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yaitu pemenuhan gizi sejak dini. Upaya pencegahan stunting dan gizi buruk menjadi prioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat.

Kepedulian keluarga terhadap asupan gizi anak merupakan garda terdepan dalam upaya menekan angka stunting. Ia menilai bahwa jika setiap rumah tangga memahami pentingnya makanan bergizi, maka bangsa Indonesia sedang berada pada jalur yang benar menuju terwujudnya generasi emas.

Riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga kebijakan publik menunjukkan bahwa negara-negara maju yang berhasil membangun sumber daya manusia unggul selalu menempatkan intervensi gizi anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks Indonesia, program MBG diyakini mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki perkembangan kognitif anak, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Dengan demikian, program ini tidak hanya bersifat sosial, melainkan merupakan strategi investasi manusia jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan dalam beberapa dekade mendatang.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan komitmennya dengan melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor guna menyukseskan pelaksanaan program MBG.

Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, menegaskan bahwa program MBG bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai langkah strategis membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaku ekonomi lokal sangat diperlukan untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan secara menyeluruh.

Pemerintah daerah berupaya melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi agar pelaksanaan program turut menggerakkan perekonomian daerah. Dengan melibatkan UMKM, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain aspek ekonomi, pentingnya mekanisme evaluasi dan komunikasi berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga. Distribusi makanan bergizi agar dilakukan tepat waktu, sesuai dengan standar kesehatan, serta memperhatikan kualitas bahan pangan. Sementara itu, evaluasi rutin dan koordinasi yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak di seluruh wilayah Pinrang.

Melalui implementasi di berbagai daerah, terlihat bahwa program MBG bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan pondasi investasi sosial-ekonomi yang strategis. Selain memperbaiki kualitas gizi anak-anak, program ini juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil di berbagai wilayah.

Program ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha dalam membangun generasi muda yang sehat dan produktif. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, serta dinamika geopolitik, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi modal utama untuk menjaga kemandirian dan daya saing bangsa.

Karena itu, kebijakan pemerintah dalam memperluas cakupan program MBG dinilai sejalan dengan Astacita Prabowo Subianto, yang menempatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi sebagai prioritas utama pembangunan. Dengan dukungan riset, sinergi antarsektor, dan partisipasi masyarakat, program Makan Bergizi Gratis terbukti menjadi investasi jangka panjang yang akan melahirkan generasi muda Indonesia yang sehat, unggul, dan siap membawa bangsa menuju masa depan yang gemilang.

)* Pengamat Gizi dan Kesehatan

Oleh: Risyad Ali Alatas )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan besar yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sejak usia dini. Di tengah tantangan global yang kian kompleks, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan pembangunan manusia. Sebab, kualitas gizi pada masa tumbuh kembang anak menjadi pondasi utama bagi terbentuknya generasi produktif. Dalam konteks ini, MBG bukan hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga menyemai harapan baru bagi kemajuan bangsa.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menilai bahwa MBG merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masa depan bangsa. Menurutnya, program ini bukan sekadar soal penyediaan makanan bagi anak sekolah, tetapi merupakan langkah strategis untuk meletakkan dasar pembangunan manusia yang kokoh. Ia menegaskan bahwa gizi adalah pondasi utama bagi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pandangan tersebut sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang di masa pertumbuhan akan tumbuh menjadi individu yang kuat secara fisik, cerdas secara intelektual, serta matang secara emosional dan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan ekosistem sumber daya manusia yang kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

Di sisi lain, program MBG juga mencerminkan semangat keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Pemerintah berusaha memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga. Dengan MBG, setiap anak di pelosok negeri memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan belajar optimal.

Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasyid, menilai bahwa MBG bukan semata agenda sosial, melainkan bentuk nyata investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, kualitas generasi muda sangat ditentukan oleh asupan gizi yang mereka peroleh sejak dini. Dalam hal ini, Anak-anak dengan gizi seimbang memiliki daya tahan tubuh lebih baik, kemampuan berpikir yang tajam, dan semangat belajar yang tinggi.

Pernyataan Abdul Rasyid menegaskan pentingnya melihat MBG dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Ketika anak-anak tumbuh dengan kondisi fisik dan mental yang prima, mereka akan lebih siap mengisi sektor-sektor strategis di masa depan. Program ini pada dasarnya merupakan fondasi awal untuk mencetak tenaga kerja produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Lebih jauh, kebijakan MBG juga memiliki dimensi ekonomi lokal yang tidak bisa diabaikan. Program ini mendorong keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan bergizi. Dengan demikian, MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki nilai multiplikatif atau menyehatkan anak bangsa sekaligus menumbuhkan ekonomi lokal.

Dari sisi kesehatan masyarakat, dr. Nurhayati M. Rasyid, Sp.G.K, menilai MBG sebagai langkah strategis pemerintah dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Ia menjelaskan bahwa kualitas gizi yang baik berperan penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kecerdasan anak. Dengan penerapan yang terukur dan konsisten, program MBG akan menjadi tonggak penting dalam mencetak generasi sehat dan berdaya saing.

Menurutnya, ke depan pelaksanaan program ini perlu terus disempurnakan agar benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya. Mulai dari pengawasan kualitas menu, pemanfaatan bahan pangan lokal, hingga edukasi gizi kepada orang tua dan masyarakat luas. Dengan begitu, MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang membangun kesadaran kolektif akan pentingnya gizi seimbang.

Program MBG juga membawa pesan moral yang kuat: bahwa negara hadir untuk memastikan tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Di tengah beragam tantangan sosial dan ekonomi, MBG menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.

Jika pelaksanaannya konsisten dan terus dievaluasi secara berkala, MBG berpotensi menjadi program unggulan yang mengubah wajah pembangunan manusia Indonesia. Ia bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat, terutama oleh anak-anak yang kini menjadi tumpuan masa depan bangsa.

Sebagai pemerhati kepemudaan lintas suku dan agama, saya melihat program ini memiliki makna yang lebih luas dari sekadar isu gizi. MBG menyatukan semangat gotong royong, kepedulian, dan kesetaraan. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau etnis, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan nutrisi yang layak. Di sinilah letak nilai kebangsaan yang sesungguhnya: membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat dalam kebersamaan.

Keberhasilan MBG akan menjadi cerminan keberhasilan kita sebagai bangsa dalam menyiapkan masa depan. Karena itu, dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari dunia pendidikan, organisasi pemuda, tokoh agama, hingga pelaku usaha lokal.

Saatnya seluruh pihak terus mendukung dan mengawal program Makan Bergizi Gratis agar berjalan optimal di seluruh pelosok negeri. Dengan gizi yang baik, kita sedang membangun fondasi kokoh bagi generasi emas Indonesia, yaitu generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing tinggi di panggung dunia.

)* Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui program unggulan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipandang bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan MBG berasal dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting di berbagai daerah. Dalam setiap kunjungan, Presiden Prabowo sering melihat anak-anak yang tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya akibat kemiskinan dan keterbatasan asupan makanan.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi merupakan wujud nyata investasi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas,” tegas Prabowo.

“Setiap kali saya datang ke sebuah desa, saya disambut anak-anak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Saya sering berbicara dengan mereka. Saya tanya usia mereka, dan saya sering terkejut. Anak laki-laki kecil yang saya kira berumur empat tahun ternyata berumur sepuluh tahun. Anak perempuan yang saya kira berusia lima tahun, ternyata sudah sebelas tahun. Saat itulah saya melihat langsung, dengan mata kepala sendiri, stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan,” tambah Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program makan bergizi telah diterapkan di berbagai negara seperti India dan Brasil, yang terbukti membawa dampak sosial dan ekonomi positif. Ia menilai Indonesia memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan hal serupa, sebagai bentuk keberpihakan terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Komisi IX, Lucy Kurniasari, dalam sosialisasi program MBG di Kota Depok menegaskan bahwa program ini mempunyai tujuan besar.

“Program ini ingin memastikan anak-anak penerima manfaat menjadi generasi yang cerdas dan unggul, bukan menjadi beban demografi. Karena itu, penting bagi kita memastikan makanan yang diberikan bergizi seimbang, ada karbohidrat, protein, buah, dan sayur,” jelasnya.

Di tingkat daerah, program MBG juga mendapat dukungan penuh. Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasyid, berpendapat bahwa kualitas generasi muda ditentukan oleh asupan gizi yang mereka dapatkan sejak usia dini. Anak-anak dengan gizi seimbang memiliki daya tahan tubuh lebih baik, kemampuan berpikir yang tajam, dan semangat belajar yang tinggi.

“Kalau kita ingin bicara tentang masa depan Indonesia, maka yang harus kita siapkan adalah generasi mudanya gizi, pendidikan, dan kesehatan adalah fondasi utama,” ungkapnya.

Ia juga menilai, MBG mampu menjadi solusi konkret dalam menekan angka stunting dan masalah kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak akan tumbuh lebih sehat, produktif, dan berpotensi menjadi generasi unggul di masa depan.

“Ketika gizi anak terpenuhi, prestasi belajar juga meningkat. Anak-anak jadi lebih fokus, aktif, dan kreatif di sekolah. Dampaknya bukan hanya pada individu, tapi juga pada kemajuan bangsa,” pungkasnya.