Arsip Tahunan: 2025

Jakarta,— Wakil Presiden DPP, Imam Bogie Yudhaswara, bersama Sekjen Adam Irham serta Menteri Zulkarnain Idris dan Rusdi Ali Hanafiah, melakukan kunjungan ke kantor pemerintah untuk membahas komitmen dalam pemberantasan korupsi. Pertemuan tersebut menyoroti keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus melindungi generasi muda dari dampak sosial dan ekonomi praktik koruptif.

Imam Bogie menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional di tengah hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) yang berpotensi menghambat kemajuan bangsa. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, harus dijalankan secara kolektif dan menjadi agenda prioritas agar Indonesia tetap kuat dan berdaulat di tengah perubahan global.

Sekjen DPP, Adam Irham, menjelaskan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan hasil nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo berhasil meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari skor 34 menjadi 37 per 100, serta mengangkat posisi Indonesia ke peringkat 99 dari 180 negara. “Menurut catatan pak Mahfud MD, kepemimpinan pak Prabowo Subianto dalam kurun waktu 9 bulan saja telah berhasil mengungkap 16 kasus besar. Dan menurut laporan Menkopolkam, dalam 100 hari kepemimpinan pak Prabowo berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 triliun,” ujar Adam.

Ia menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melawan korupsi sudah terbukti dan harus mendapat dukungan luas dari masyarakat. “Dalam pidato saat Hari Buruh Mei 2025, pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan: ‘Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu, bahwa ini bukan pekerjaan yang ringan, ini pekerjaan yang berat’. Artinya, presiden menegaskan kesiapannya untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara,” ucap Adam.

Adam menilai, pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menambahkan, seluruh elemen bangsa perlu bergandengan tangan agar Presiden Prabowo tidak merasa “sendirian” dalam perjuangan melawan korupsi.

Pemerintah pun menyambut baik aspirasi dan dukungan terhadap langkah tegas dalam menegakkan pemerintahan yang bersih. Dalam kesempatan itu, perwakilan pemerintah menegaskan pentingnya dukungan moral dari masyarakat untuk menjaga integritas bangsa. “Kami akan dukung selama gerakan ini membawa kebaikan bagi negara dan masyarakat Indonesia,” ujar salah satu pejabat pemerintah yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga mengingatkan pentingnya edukasi publik untuk menangkal pengaruh negatif media sosial terhadap anak muda. Sejumlah isu yang muncul di dunia maya, menurutnya, kerap dimainkan oleh pihak asing yang ingin melemahkan stabilitas nasional. “Kita harus mengedukasi masyarakat tentang proxy yang dimainkan di sosial media. Ada pihak asing yang memang tidak senang melihat Indonesia maju perekonomiannya dan pemerintahan yang kuat,” tegasnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan kolaboratif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan berintegritas. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi upaya penegakan hukum semata, tetapi juga bagian dari perlindungan moral dan masa depan generasi muda Indonesia agar tumbuh dalam lingkungan yang bersih, jujur, dan beretika.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Ia memerintahkan seluruh aparat penegak hukum agar tidak ragu mengusut tuntas setiap kasus korupsi tanpa pandang bulu.

“Kita bertekad tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, tidak ada no more untouchable, tidak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” tegas Prabowo di Jakarta, (20/10).

Presiden menyebut, pemerintah berhasil mengalihkan Rp306 triliun anggaran yang sebelumnya rawan korupsi untuk mendanai berbagai program rakyat. Ia juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga lebih dari Rp1.000 triliun.

“Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar hukum ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara,” ujarnya.

Langkah tegas ini, menurut Prabowo, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola negara yang bersih dan berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintahan berhati-hati dalam mengelola anggaran publik, terutama untuk program kesejahteraan masyarakat.

“Tidak boleh ada rasa kasihan pada koruptor. Yang perlu dikasihani adalah rakyat Indonesia. Saya enggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak dibenci,” tegasnya.

Di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Presiden Prabowo juga mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari perjuangan melawan korupsi. Ia menekankan bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda yang jujur, berani, dan berintegritas.

Terkait hal itu, Pakar Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai langkah Presiden Prabowo merupakan momentum penting dalam membuktikan keseriusan negara melawan korupsi

“Statement Presiden jelas, arahnya jelas, dan harus kita dukung. Presiden harus membuktikan terus, setiap hari, bahwa apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan rakyat Indonesia yakni negara tanpa korupsi,” ujarnya.

Dengan langkah tegas dan pesan moral kepada generasi muda, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa perang terhadap korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang warisan nilai untuk masa depan bangsa. *

Oleh: Arman Panggabean
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai komitmen kuat pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman judi daring yang semakin marak di dunia digital. Upaya ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan produktif, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga moralitas publik di tengah kemajuan teknologi.

Pemerintah menilai praktik judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Aktivitas tersebut telah menimbulkan dampak sosial yang luas, mulai dari keretakan rumah tangga hingga meningkatnya kasus hutang dan kriminalitas di masyarakat. Karena itu, pendekatan yang ditempuh pemerintah bersifat menyeluruh, mencakup tindakan penegakan hukum, pengawasan keuangan, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi ujung tombak dalam operasi pemberantasan ini. Di bawah kepemimpinan Meutya Hafid, kementerian tersebut memperluas jangkauan pengawasan dengan tidak hanya memblokir situs-situs judi daring, tetapi juga menelusuri rekening bank yang digunakan dalam transaksi ilegal. Ribuan rekening dilaporkan setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera ditutup, sementara koordinasi dengan lembaga seperti PPATK dan kepolisian terus diperkuat agar penegakan hukum berjalan efektif.

Pemerintah menekankan bahwa kejahatan judi daring bersifat terorganisasi, sehingga penanganannya juga harus dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga yang solid. Sinergi dengan perusahaan teknologi dan platform digital besar menjadi langkah penting agar tautan dan promosi terkait judi daring segera dihapus. Pendekatan kolaboratif ini dinilai sebagai kunci untuk mempersempit ruang gerak para pelaku di dunia maya yang tidak mengenal batas wilayah.

Data Kemkomdigi menunjukkan hasil konkret dari upaya tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun, lebih dari tiga juta konten negatif berhasil ditindak, dan sekitar 2,3 juta di antaranya berkaitan langsung dengan aktivitas perjudian daring. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan laju penyebaran konten ilegal yang dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.

Dari sisi pengawasan keuangan, PPATK mencatat adanya penurunan signifikan dalam transaksi judi daring selama tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Berdasarkan pemantauan lembaga tersebut, perputaran dana judi daring menurun lebih dari 80 persen pada kuartal pertama 2025. Sinergi antara Kemkomdigi, OJK, dan perbankan nasional dinilai berhasil memperkuat sistem keuangan nasional dari infiltrasi dana ilegal. Langkah ini juga membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil yang sebelumnya terdampak oleh praktik perjudian digital.

Pakar ekonomi digital dari Universitas Padjadjaran, Rachmat Wibisono, menilai kebijakan pemerintah dalam memberantas judi daring memiliki efek positif terhadap perekonomian nasional. Ia berpendapat bahwa dengan menekan perputaran uang ilegal di sektor perjudian, pemerintah turut mendorong aliran dana masyarakat kembali ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, investasi lokal, dan konsumsi rumah tangga. Langkah ini dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah berupaya mewujudkan ekonomi berdaulat yang berlandaskan moralitas dan disiplin digital.

Dari sisi teknologi, Kemkomdigi juga melakukan inovasi dalam sistem pengawasan ruang digital. Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, pemerintah menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat deteksi konten berisiko tinggi. Sistem tersebut memungkinkan pengawasan yang lebih cepat dan adaptif terhadap modus-modus baru yang digunakan pelaku judi daring. Selama satu tahun terakhir, lebih dari 1,3 juta konten perjudian daring berhasil ditindak di berbagai platform digital, termasuk media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pendekatan edukatif sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Program literasi digital terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan muda, terhadap bahaya judi daring. Edukasi publik dilakukan melalui kampanye digital, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta pemberdayaan komunitas agar generasi muda memiliki ketahanan moral dan kemampuan mengenali risiko dunia maya.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Nina Anggraini, menilai langkah edukatif tersebut sangat penting mengingat generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh judi daring. Ia menilai, akses internet yang tinggi tanpa diimbangi dengan kedewasaan digital dapat membuat remaja mudah tergoda oleh promosi judi online yang menjanjikan keuntungan cepat. Karena itu, kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan pendekatan represif dan preventif dianggap sebagai langkah strategis dalam melindungi mereka.

Kebijakan pemberantasan judi daring yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai menjadi tonggak baru dalam membangun kedaulatan digital nasional. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, moral, dan ekonomi. Dalam konteks global yang semakin terhubung, upaya menjaga ruang digital bersih dipandang sebagai bagian penting dari pertahanan nasional, sekaligus bentuk nyata kepedulian negara terhadap masa depan generasi muda.

Setahun perjalanan pemerintahan menunjukkan hasil yang nyata. Penurunan signifikan aktivitas judi daring, peningkatan kolaborasi antarinstansi, serta kampanye literasi digital yang semakin luas menjadi bukti bahwa negara hadir secara konsisten untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah memandang keberhasilan ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fondasi untuk memperkuat pengawasan digital dan menanamkan nilai-nilai etika di ruang siber.

Melalui kolaborasi yang berkesinambungan antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat, pemerintah berkomitmen menjadikan ruang digital Indonesia sebagai lingkungan yang aman bagi tumbuhnya generasi muda yang produktif dan berintegritas. Perang melawan judi daring tidak hanya tentang menutup situs ilegal, tetapi juga tentang menjaga masa depan bangsa agar terbebas dari pengaruh destruktif dunia maya dan mampu melangkah menuju era digital yang sehat, beretika, dan berdaulat.

Pengamat Kebijakan Sosial

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi generasi muda dari ancaman judi daring yang semakin marak di dunia digital. Bagi negara, judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman serius terhadap moralitas, produktivitas, dan masa depan sosial ekonomi masyarakat. Melalui koordinasi lintas lembaga, langkah-langkah tegas seperti pemblokiran situs ilegal, pelaporan rekening mencurigakan, hingga penghentian bantuan sosial bagi pelaku penyalahgunaan dana terus dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang bersih, sehat, dan beretika—fondasi penting bagi tumbuhnya generasi muda yang cerdas dan berintegritas di era digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa pemberantasan judi daring kini dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, tidak hanya berfokus pada penutupan situs-situs yang melanggar hukum, tetapi juga melibatkan pelacakan aliran dana yang digunakan dalam transaksi ilegal. Setiap bulan, kementeriannya mengirimkan ribuan rekening bank yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti. Upaya ini memperlihatkan sinergi antara penegakan hukum dan pengawasan finansial sebagai dua sisi penting dalam memutus rantai kejahatan digital yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat kerja sama dengan platform digital besar untuk mempercepat proses penutupan akses dan menonaktifkan akun-akun yang terlibat dalam promosi judi daring. Ia menegaskan bahwa kewenangan menutup rekening berada di lembaga lain seperti OJK dan PPATK, sementara Kemkomdigi berfokus pada pembersihan ruang siber dan pengawasan konten. Kolaborasi antarinstansi ini menunjukkan bahwa negara hadir secara komprehensif dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif judi daring, baik secara finansial maupun moral.

Upaya pemerintah pusat tersebut juga mendapat dukungan dari daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Joni Irwanto, mengatakan bahwa tantangan menghadapi peredaran judi daring di daerah sangat besar, terutama karena jangkauan internet kini telah meluas hingga ke pelosok desa. Ia menilai bahwa kemudahan akses digital tidak selalu diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Situasi ini menjadikan banyak warga rentan terhadap bujuk rayu iklan judi daring yang kerap muncul di media sosial atau aplikasi hiburan.

Menurut Joni, meski berbagai situs judi daring telah diblokir oleh pemerintah, praktik ini terus beradaptasi dengan munculnya domain-domain baru yang sulit dilacak. Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti permainan “kucing dan tikus,” di mana setiap kali satu situs diblokir, beberapa situs baru kembali bermunculan dengan identitas berbeda. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah daerah terus memperkuat kampanye literasi digital secara masif di sekolah-sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat. Edukasi menjadi senjata utama dalam membentengi warga dari jebakan judi daring, dengan menekankan bahwa permainan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

Peran keluarga sangat penting dalam upaya pencegahan. Orang tua harus lebih waspada terhadap aktivitas daring anak-anak mereka, termasuk mengawasi aplikasi, media sosial, dan situs yang sering diakses. Keterlibatan keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam praktik judi daring. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, karena perang melawan judi daring bukan sekadar urusan hukum, melainkan juga tanggung jawab moral bersama.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan bahwa pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan penyaluran bantuan sosial kepada lebih dari 600 ribu penerima manfaat yang terindikasi menggunakan rekening bantuan untuk transaksi judi daring. Keputusan ini diambil setelah hasil investigasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan adanya penyalahgunaan dana bantuan. Bagi Gus Ipul, kebijakan ini bukan hanya langkah disipliner, melainkan juga bentuk perlindungan agar bantuan sosial benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk aktivitas yang merusak moral dan keuangan keluarga.

Lebih jauh, penerima manfaat yang merasa masih layak mendapatkan bantuan diberikan kesempatan untuk mengajukan reaktivasi data melalui mekanisme resmi di tingkat kelurahan atau melalui aplikasi digital seperti Cek Bansos dan SIKS-NG. Kemensos kini mengikuti kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Melalui integrasi data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Dalam refleksi satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, Gus Ipul menilai bahwa pemerintah telah membangun fondasi kuat dalam program perlindungan sosial berbasis integritas dan akuntabilitas. Sistem baru ini bukan hanya soal efisiensi data, tetapi juga moralitas kebijakan, di mana setiap rupiah dana bantuan harus membawa manfaat langsung bagi rakyat miskin, bukan menjadi celah bagi praktik-praktik destruktif seperti judi daring. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa negara tidak akan menoleransi bentuk penyimpangan apa pun yang merusak tujuan kesejahteraan sosial.

Judi daring bukan hanya masalah individu, tetapi juga ancaman kolektif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Upaya pemerintah yang kian tegas dalam memberantas judi daring mencerminkan komitmen kuat negara dalam melindungi generasi muda di era digital. Dengan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, ekosistem daring yang bersih dari praktik judi dapat terwujud. Ketegasan ini bukan semata bentuk penindakan, melainkan investasi moral dan sosial untuk memastikan masa depan generasi muda yang berintegritas, berdaya saing, dan terbebas dari jerat destruktif dunia maya.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi generasi muda dari ancaman judi daring yang semakin marak di dunia digital. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), upaya pemberantasan dilakukan secara masif dengan menutup situs ilegal dan menindak rekening bank yang digunakan untuk transaksi perjudian daring.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dari fokus pemerintah pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat, aman, dan bebas dari konten destruktif bagi generasi muda.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Meutya menegaskan bahwa langkah pemberantasan tidak cukup hanya dengan menutup situs-situs yang terlibat, melainkan juga harus mencakup pemantauan terhadap aliran transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas tersebut.

“Setiap bulan saya selaku Menkomdigi mengirimkan ribuan akun rekening bank untuk ditutup karena dipakai untuk transaksi judi daring. Kita pantau dari konten, kita catat rekeningnya, lalu diserahkan tiap bulan ke OJK karena memang harus bersama-sama,” ujar Meutya.

Ia menjelaskan bahwa Kemkomdigi secara rutin melakukan pengawasan konten digital yang mempromosikan atau memfasilitasi perjudian daring. Tindakan tidak hanya menyasar situs utama, tetapi juga subdomain, tautan turunan, dan akun media sosial yang terlibat dalam penyebaran promosi permainan ilegal.

“Kewenangan menutup rekening bukan di Komdigi. Kami menutup situs dan berkoordinasi dengan platform untuk menonaktifkan akun-akun yang mempromosikan judol. Sedangkan untuk rekening dan penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga lain,” jelasnya.

Menurut Meutya, praktik judi daring merupakan bentuk kejahatan terorganisasi (organized crime) yang memerlukan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, koordinasi antara Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aparat penegak hukum terus diperkuat agar proses pemblokiran situs dan penindakan pelaku bisa berlangsung lebih cepat dan efektif.

“Organized crime seperti ini memang harus dihadapi secara terorganisasi juga. Koordinasi berjalan, meski percepatan penindakan masih terus kita dorong agar lebih masif,” ungkap Meutya.

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, agenda pemberantasan judi daring menjadi bagian dari prioritas nasional di bidang penguatan keamanan digital dan perlindungan masyarakat di ruang siber.

Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman dari konten ilegal, termasuk perjudian daring yang merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.

Langkah tegas yang dilakukan Kemkomdigi menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga ruang digital yang bersih, aman, dan beretika, sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan kedaulatan digital Indonesia***

[w.R].

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi daring (judol) yang marak di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan bukan semata untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai langkah nyata melindungi generasi muda dari dampak destruktif permainan ilegal tersebut terhadap moral, ekonomi, dan masa depan mereka.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas lembaga, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan nasional, aparat penegak hukum, serta sejumlah platform digital. Tujuannya adalah menutup ruang gerak jaringan judi daring, baik di dunia siber maupun dalam sistem keuangan nasional. Model kerja terintegrasi ini memastikan bahwa setiap elemen penegakan hukum saling memperkuat, sehingga pemberantasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi daring tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menjelaskan, Kemkomdigi tidak hanya melakukan pemblokiran situs, tetapi juga menelusuri aliran dana yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian. “Setiap bulan kami menyerahkan ribuan nomor rekening ke OJK untuk ditutup karena terbukti digunakan dalam transaksi judi daring. Ini kerja bersama lintas lembaga, karena persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri,” ujar Meutya di Jakarta.

Menurutnya, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penindakan konten hingga penutupan akun media sosial dan situs yang mempromosikan perjudian. Meutya menambahkan, koordinasi dengan lembaga lain, seperti OJK dan aparat penegak hukum, terus diperkuat agar proses pemblokiran dan penindakan hukum bisa lebih cepat dan masif. “Kejahatan terorganisasi seperti judi daring memang harus dilawan secara terorganisasi juga,” tegasnya.

Pakar keamanan siber dari Universitas Indonesia, Dr. Pratama Persadha, menilai langkah pemerintah sudah tepat dan perlu terus ditingkatkan. Ia menekankan bahwa judi daring bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga ancaman serius bagi ketahanan sosial dan moral generasi muda. “Anak muda sangat rentan karena akses internet mereka tinggi dan literasi digitalnya belum matang. Jika tidak dikendalikan, judi daring bisa merusak produktivitas dan menjerumuskan mereka dalam jeratan hutang serta kecanduan,” ujarnya.

Pratama juga mendorong pemerintah memperluas edukasi publik melalui kampanye literasi digital dan pelibatan masyarakat, agar pemberantasan tidak hanya berhenti pada penindakan teknis. “Pendekatan preventif sama pentingnya dengan represif. Edukasi dan pengawasan keluarga harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemblokiran,” tambahnya.

Langkah terpadu ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan beretika. Dengan sinergi yang semakin solid antarinstansi, pemerintah optimistis dapat menekan laju judi daring hingga ke akar permasalahan dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat demi melindungi masa depan generasi muda Indonesia.

Oleh: Juanda Syah)*

Generasi muda kini menjadi bagian penting dalam upaya besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Capaian di sektor pangan tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga menandai lahirnya semangat baru di kalangan anak muda Indonesia yang mulai melihat pertanian sebagai bidang strategis dan menjanjikan masa depan. Pemerintah berhasil menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani, memperkuat produksi dalam negeri, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam modernisasi sektor pangan nasional.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Abdul Haris Fatgehipon mengatakan bahwa langkah pemerintah saat ini merupakan manifestasi nyata dari tekad Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar mandiri dalam urusan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat utama bagi bangsa yang ingin berdiri tegak tanpa intervensi asing. Dalam pandangan akademisnya, suatu bangsa hanya akan dihormati apabila mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar negeri.

Lebih lanjut, Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai pendekatan kolaboratif yang dijalankan pemerintah menjadi kunci utama dalam terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, menunjukkan bahwa isu pangan bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan gerakan nasional lintas elemen bangsa.

Semangat ini sejalan dengan jati diri Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Sejarah panjang bangsa ini telah membuktikan betapa pentingnya sektor pangan dalam kedaulatan nasional. Haris bahkan mengingatkan kembali masa Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tahun 1946, ketika Indonesia yang baru merdeka mampu mengirim 500.000 ton beras ke India yang tengah dilanda kelaparan. Bagi Haris, semangat inilah yang kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kebijakan pangan yang berpihak kepada rakyat.

Dalam setahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah konkret untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan peningkatan signifikan pada anggaran sektor pertanian serta penetapan harga gabah Bulog sebesar Rp 6.500 per kilogram pada tahun 2025. Pemerintah juga memperluas subsidi pupuk, yang kini dapat diakses cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa perlu melalui prosedur rumit seperti kartu tani.

Kebijakan penting lainnya adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025, yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai pegawai pusat. Langkah ini mempercepat proses pendampingan petani serta memastikan efektivitas penyuluhan di lapangan. Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan 48 bendungan dan sembilan jaringan irigasi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat produktivitas pertanian.

Prof. Haris juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal yang berbasis potensi daerah. Pemerintah dinilainya berhasil mendorong pengembangan sumber pangan alternatif seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian yang lebih sesuai dengan kondisi ekologi di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia, Tunjung Budi Utomo mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan menekan impor beras dan menjadikan Merauke sebagai sentra pangan nasional dengan status PSN merupakan langkah monumental yang menandai arah pembangunan pangan berbasis kemandirian.

Tunjung melihat bahwa kebijakan pangan yang diterapkan bukan hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi strategis terhadap pertahanan nasional. Pangan kini ditempatkan sebagai kekuatan pertahanan negara. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri, menurut Tunjung, adalah negara yang benar-benar berdaulat.

Sinergi lintas sektor yang dibangun pemerintah juga menjadi catatan positif. Keterlibatan petani, nelayan, TNI, Polri, BUMN pangan, hingga lembaga riset, memperkuat koordinasi dalam rantai produksi dan distribusi pangan nasional. Program Food Estate di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Merauke kini menunjukkan hasil signifikan. Produksi meningkat, akses pupuk semakin mudah, mekanisasi pertanian kian meluas, dan rantai distribusi menjadi lebih efisien.

Lebih lanjut, stabilitas harga dan terkendalinya inflasi pangan di tengah tekanan ekonomi global menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor pangan secara komprehensif. Kebijakan Cadangan Pangan Strategis Nasional terbukti efektif menjaga pasokan dan harga di pasar domestik, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.

Tunjung juga menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani semakin nyata melalui program Petani Sejahtera 2045. Program ini memberikan dukungan terhadap regenerasi petani muda melalui penerapan teknologi digital dan sistem smart farming. Pertanian kini tidak lagi dipandang sebagai profesi tradisional, melainkan sebagai bidang modern yang menjanjikan secara ekonomi dan inovatif dalam teknologi.

Dalam pandangannya, arah kebijakan pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang benar. Hal yang diperlukan adalah konsistensi dan ketegasan dalam implementasi di lapangan. Pembangunan sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci agar swasembada pangan tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah membawa perubahan besar dalam wajah sektor pangan nasional. Dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan berpihak pada petani, serta komitmen kuat terhadap kemandirian, Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai menapaki kembali jejak sejarah sebagai negara pengekspor pangan yang disegani dunia.

Kedaulatan pangan yang telah lama menjadi cita-cita bangsa akhirnya mulai terwujud. Melalui kerja nyata, sinergi lintas sektor, dan visi besar menuju kemandirian nasional, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menorehkan rekor baru dalam produksi pangan nasional. Babak baru menuju Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berdaya saing di kancah global.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh: Rivka Mayangsari*)
Memasuki tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sebagau jaminan hidup layak bagi esok—bagi generasi. Upaya pemerintah di sektor ini dinilai berhasil memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan sembari jadi fondasi produktivitas pemuda yang kelak memimpin negeri di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai, selama satu tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo, terlihat konsistensi kuat dalam menangani isu kedaulatan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan syarat mutlak bagi bangsa yang ingin benar-benar merdeka dan dihormati di dunia internasional. Ia menjelaskan bahwa sebuah bangsa akan memiliki martabat tinggi apabila perut rakyatnya tidak bergantung pada negara lain.

Prof. Haris menilai bahwa langkah Presiden Prabowo melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memperkuat produksi pangan nasional merupakan strategi kolaboratif yang efektif. Ia berpendapat bahwa kedaulatan pangan tidak dapat hanya dibangun oleh kementerian teknis semata, melainkan harus menjadi gerakan nasional lintas sektor.

Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu kembali memperkuat jati dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim. Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo dalam memperbesar anggaran pertanian, menaikkan harga gabah yang dibeli Bulog menjadi Rp6.500 per kilogram pada 2025, serta memperluas subsidi pupuk yang kini cukup dengan KTP tanpa perlu Kartu Tani, merupakan langkah konkret yang berpihak pada petani.

Selain itu, Haris menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat akan mempercepat proses pendampingan petani dan memastikan efektivitas penyuluhan pertanian di lapangan. Ia juga menyoroti percepatan pembangunan 48 bendungan dan sembilan jaringan irigasi baru yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian.

Lebih lanjut, Haris menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian, mengingat tidak semua wilayah cocok untuk ditanami padi. Ia menjelaskan bahwa sagu dan umbi memiliki nilai ekologis dan gizi yang tinggi, serta berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan di sektor pangan ini juga diakui oleh kalangan analis. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa tingkat kepuasan petani terhadap kebijakan pemerintah mencapai 84 persen pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

Hendri menjelaskan bahwa produksi pangan nasional pada tahun ini diperkirakan mencapai 35,6 juta ton, dan bahkan Presiden Prabowo dalam forum PBB telah menyampaikan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Dukungan terhadap visi swasembada pangan juga datang dari sektor industri pupuk nasional. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan bahwa selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, perusahaan yang dipimpinnya berhasil memperkuat tata kelola pupuk subsidi berkat kebijakan strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi besar melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang memangkas 145 regulasi terkait pupuk subsidi. Reformasi tersebut, kata Rahmad, menjadikan rantai distribusi pupuk lebih efisien dan akuntabel.

Rahmad menjelaskan bahwa dua regulasi itu juga membawa perubahan signifikan dengan menghadirkan empat titik serah pupuk di tingkat pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Langkah ini, menurutnya, merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memastikan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan petani.

Ia menambahkan bahwa berkat dukungan penuh pemerintah, penyaluran pupuk subsidi kini dapat dimulai tepat waktu, yaitu sejak 1 Januari 2025 pertama kalinya dalam sejarah. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi atau sekitar 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian ini meningkat 10 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 dan melonjak 23 persen dibandingkan 2023.

Rahmad menilai bahwa kelancaran distribusi pupuk dan kebijakan pangan lainnya berhasil meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara signifikan. Peningkatan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, di mana ia menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia yang berhasil mencapai titik tertinggi produksi beras dan cadangan pangan nasional.

Satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar cita-cita, melainkan kenyataan yang mulai terwujud. Dengan kombinasi kebijakan strategis, sinergi lintas sektor, dan semangat bangsa, Indonesia kini berdiri lebih kuat menuju era baru ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, stabilitas harga yang terjaga, dan kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat.
*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan babak baru dalam sektor pangan nasional yang penuh semangat dan optimisme. Kalangan muda menilai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat menjadi inspirasi nyata bahwa visi besar Asta Cita bukan sekadar wacana, melainkan kerja konkret lintas generasi.

Direktur Eksekutif IndoStrategi, Arif Nurul Imam, menjelaskan bahwa publik menilai kebijakan pertanian saat ini berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Arif, sejumlah program seperti percepatan tanam, perluasan irigasi, dan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran menjadi faktor penting meningkatnya kepercayaan publik.

Ia menilai, langkah-langkah tersebut berhasil memperkuat cadangan pangan nasional di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan dunia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan hasil menggembirakan. Nilai Tukar Petani (NTP) per September 2025 mencapai 124,36—tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Angka tersebut menandakan pendapatan petani jauh lebih besar dari biaya produksinya, yang berarti kesejahteraan petani terus membaik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan petani di seluruh Indonesia.

“Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan beras yang terjangkau serta berkualitas,” ujarnya.

Amran juga menambahkan bahwa Indonesia kini telah mengekspor sejumlah komoditas pangan utama.

“Dulu kita impor bawang merah, sekarang sudah ekspor. Ayam dan telur juga sudah ekspor. Insyaallah tahun depan beras, jagung, dan kedelai menyusul,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut capaian swasembada beras sebagai bukti nyata keberhasilan sektor pertanian.

“Tahun lalu kita masih impor beras 4,5 juta ton, sekarang nol. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada,” tegasnya.

Menurut Zulhas, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian yang solid.

“Target awalnya empat tahun, tapi bisa tercapai hanya dalam satu tahun. Semua bekerja tanpa henti demi kedaulatan pangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, harga pembelian gabah kini naik menjadi Rp6.500 per kilogram, memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak.

Swasembada pangan kini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras pemerintah menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia.*

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan capaian pemerintahan sekaligus memberikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk program prioritas yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang.

Salah satu capaian strategis yang disorot adalah ketahanan pangan nasional, yang menjadi bagian penting dari agenda besar kedaulatan nasional.

“Saya yakin, paling lambat empat hingga lima tahun, kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Jakarta.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, yang menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sumber daya yang menyeluruh.

“Fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan, energi, dan air. Kalau kita bisa kelola tiga hal ini dengan baik, kita akan jadi bangsa yang kuat,” ujarnya.

Sebagai implementasi tahap awal, Kementerian PUPR telah memberikan dukungan layanan irigasi seluas 280.880 hektare lahan pertanian melalui program Optimasi Lahan (Oplah). Program ini berhasil meningkatkan intensitas tanam, memungkinkan petani untuk menanam dua hingga tiga kali dalam setahun, khususnya di musim tanam kedua dan ketiga yang sebelumnya terkendala ketersediaan air.

Selain mengandalkan jaringan irigasi permukaan, pemerintah juga mendorong pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menggunakan teknologi pompanisasi. Program ini menargetkan cakupan layanan irigasi seluas 225.775 hektare dengan alokasi anggaran Rp6,10 triliun. Infrastruktur JIAT mencakup pembangunan 754 unit, rehabilitasi 76 sumur, serta pembangunan tiga embung untuk konservasi air.

Salah satu contoh nyata dampak JIAT terlihat di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, di mana luas layanan irigasi meningkat dari 20 hektare menjadi 25 hektare. Petani yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan, kini mampu melakukan panen hingga tiga kali setahun.

Menurut Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, keberhasilan pembangunan infrastruktur ini merupakan wujud nyata dari prioritas nasional di bidang pangan.

“Air, bibit, pupuk, dan keringat petani adalah kombinasi penting yang kami dukung dengan infrastruktur yang handal,” ujarnya.

Program lain yang dijalankan adalah Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan pendekatan padat karya tunai. Program ini tidak hanya meningkatkan irigasi, tapi juga menciptakan lapangan kerja langsung bagi petani. Hingga Oktober 2025, tercatat program ini berjalan di 8.000 lokasi dengan progres fisik 54,98%, menyerap 98.919 tenaga kerja. Tahap II akan diperluas ke 1.597 lokasi tambahan.

Dengan strategi yang terukur, kolaborasi lintas kementerian, serta dukungan penuh dari kepala negara, Indonesia menegaskan langkah seriusnya menuju swasembada pangan dan lumbung pangan dunia.

(*/rls)