Masyarakat Merasakan Manfaat Nyata Program Rumah Subsidi di Tahun Pertama Pemerintahan

Oleh: Dimas Arga Prasetya *)

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam kebijakan perumahan rakyat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan kebutuhan hunian yang terus meningkat, pemerintah berhasil menghadirkan bukti konkret lewat program rumah subsidi yang memberi harapan baru bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah. Realisasi program ini bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan wujud nyata hadirnya negara dalam menyediakan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi rakyat kecil.

Komitmen tersebut tampak jelas dari data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 183.058 unit hingga 28 September 2025. Angka ini setara 52,3 persen dari target nasional sebanyak 350 ribu unit, dengan total pembiayaan mencapai Rp22,72 triliun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa percepatan realisasi ini mencerminkan koordinasi yang solid antara pemerintah, perbankan, dan para pengembang perumahan. Dalam tiga hari terakhir bulan September saja, realisasi bertambah sekitar 400 unit, sebuah indikasi kuat bahwa target akhir tahun dapat tercapai jika tren positif ini berlanjut.

Pemerintah menyadari bahwa akses terhadap hunian merupakan hak dasar warga negara. Karena itu, kebijakan rumah subsidi tidak hanya diarahkan untuk memperbanyak jumlah unit, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan transformasi kebijakan penting dengan memperluas ukuran rumah subsidi menjadi 45 meter persegi. Langkah ini didesain agar rumah subsidi tidak lagi identik dengan hunian sempit yang minim fungsi, melainkan tempat tinggal yang lebih layak bagi keluarga muda dan pekerja kelas menengah yang belum memiliki rumah pertama.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan program subsidi dengan kebutuhan masyarakat modern. Banyak keluarga muda di perkotaan kini bekerja di sektor formal dengan pendapatan sedikit di atas batas penerima subsidi, tetapi tetap kesulitan membeli rumah dengan skema komersial. Dengan rumah subsidi tipe 45, mereka kini memiliki kesempatan untuk memiliki hunian yang fungsional, lengkap dengan dua kamar tidur, ruang keluarga, dan dapur yang memadai. Perubahan ini juga mendorong para pengembang untuk meningkatkan standar desain dan konstruksi, agar program perumahan rakyat bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas hidup penghuninya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus memastikan keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai tulang punggung subsidi perumahan nasional. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa hingga September 2025, realisasi FLPP telah mencapai Rp24,8 triliun, menyalurkan lebih dari 192.700 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, progres ini menunjukkan lebih dari separuh target nasional sudah tercapai hanya dalam sembilan bulan pertama. Optimisme ini juga didukung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai penyerapan anggaran berjalan efisien dan tepat sasaran. Ia bahkan menegaskan akan terus memantau kinerja penyaluran agar seluruh kuota FLPP dapat terealisasi penuh sebelum akhir tahun.

Namun, keberhasilan program rumah subsidi tidak lepas dari tantangan di lapangan. Salah satunya adalah hambatan administrasi akibat catatan kredit kecil dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BP Tapera mencatat lebih dari 100 ribu calon penerima rumah subsidi terkendala karena memiliki utang di bawah Rp1 juta, sehingga terblokir dalam sistem. Padahal, mereka dinilai layak menerima bantuan. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pemutihan bagi debitur dengan tunggakan sangat kecil agar tidak kehilangan kesempatan memiliki rumah. Langkah ini menjadi sinyal empati sekaligus kebijakan yang pro-rakyat, memastikan bahwa kesalahan administrasi kecil tidak menghalangi hak masyarakat untuk memiliki tempat tinggal.

Selain faktor pembiayaan, pemerintah juga memperkuat digitalisasi proses pengajuan rumah subsidi melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep). Hingga September 2025, pengajuan melalui platform ini telah mencapai lebih dari 256 ribu unit, dengan sekitar 178 ribu di antaranya sudah terealisasi. Digitalisasi ini mempercepat proses verifikasi, memperkecil potensi manipulasi data, dan meningkatkan transparansi antara masyarakat, bank penyalur, dan pengembang. Dengan sistem yang semakin efisien, masyarakat kini dapat memantau langsung status pengajuan rumah mereka, menjadikan program subsidi ini lebih akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Langkah-langkah konkret yang ditempuh pemerintah mencerminkan arah baru dalam tata kelola perumahan rakyat. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya, mulai dari pembiayaan, regulasi, hingga penataan pasar properti. Visi ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai inti dari Asta Cita pemerintahan. Program rumah subsidi menjadi salah satu instrumen nyata untuk menekan ketimpangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat, karena kepemilikan rumah turut mendorong pertumbuhan sektor industri bahan bangunan, tenaga kerja, dan jasa keuangan.

Satu tahun berjalan, program rumah subsidi telah menjadi bukti bahwa komitmen politik dapat diterjemahkan menjadi manfaat sosial yang nyata. Di tengah harga properti yang terus naik, pemerintah hadir sebagai penyeimbang agar rakyat tetap memiliki akses terhadap hunian layak. Dengan lebih dari 183 ribu rumah terealisasi, ribuan keluarga kini bisa menempati rumah impian mereka tanpa harus terbebani biaya tinggi.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Setahun Pemerintahan, Pemerintah Pastikan Bunga Terjangkau untuk Kepemilikan Rumah Subsidi

Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan baru, komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah kembali dibuktikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi tetap bertahan di angka 5 persen. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

Maruarar menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang telah mendukung kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan bunga merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi, sehingga bunga rumah subsidi tetap 5 persen,” ujar Ara.

Ara menambahkan, pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit. Peningkatan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam menekan backlog perumahan di Indonesia.

“Kami memastikan program BSPS terus berjalan untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang masih tinggi,” ungkapnya.

Ditegaskannya bahwa pemerintah berkomitmen memaksimalkan penyerapan anggaran guna memastikan seluruh program berjalan efektif. Ia optimistis pada akhir tahun 2025, serapan anggaran Kementerian PKP akan mencapai 96 persen.

“Kami bekerja keras agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kebijakan mempertahankan bunga subsidi merupakan langkah strategis di tengah pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, membaiknya ekonomi global dan domestik menjadi momentum bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

“Ekonomi sudah mulai balik, saya pikir akan banyak orang yang punya uang lebih dibandingkan sebelumnya. Harusnya permintaan perumahan akan tumbuh juga,” kata Purbaya.

Purbaya juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,67 persen, melampaui prediksi Bank Dunia yang memperkirakan hanya 4,8 persen. Dengan capaian tersebut, ia berharap daya beli masyarakat terhadap sektor properti semakin meningkat.

“Untuk yang belum punya rumah, harusnya ini kesempatan yang bagus,” tambahnya.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa pada tahun pertama pemerintahan ini, fokus terhadap kesejahteraan rakyat kecil tetap menjadi prioritas utama. Dengan bunga KPR subsidi yang terjangkau dan peningkatan program perumahan rakyat, pemerintah menunjukkan keseriusannya membangun fondasi kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.()

Jelang Setahun Prabowo-Gibran: Rumah Subsidi Tembus Penyerapan Ribuan Unit

Jakarta – Menjelang genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program strategis di bidang perumahan subsidi terus menunjukkan capaian yang membanggakan.

Data terbaru menunjukkan penyerapan ribuan unit rumah subsidi telah melampaui ekspektasi, menandai langkah nyata dalam upaya pemerintah menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan milenial dan keluarga berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan penyaluran rumah subsidi saat ini telah mencapai 240.265 unit, angka yang terus bertambah mendekati target nasional 3 juta unit rumah subsidi.

“Penyerahan kunci rumah subsidi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada warga Sumatera Utara menandai selesainya pembangunan tahap awal. Di Sumatera Utara sendiri, dari target 15 ribu unit, kami sudah menyalurkan lebih dari 8.100 unit. Untuk mendorong percepatan, kuota ditambah menjadi 20 ribu unit pada tahun ini,” ujar Maruarar.

Program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran bertujuan mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kepemilikan rumah yang lebih mudah.

Kepala Divisi Kredit Subsidi Bank Tabungan Negara (BTN), Dedy Lesmana, mengungkapkan bahwa BTN sebagai pelaksana utama program ini telah menyalurkan 140 ribu unit rumah dari total kuota 350 ribu unit.

“Kami berkomitmen menyelesaikan target penyaluran dan memastikan akses rumah subsidi semakin luas, terutama di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat, Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi,” jelas Dedy.

Data dari BTN menunjukkan penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 142.749 unit per 30 September 2025, atau sekitar 41 persen dari target nasional 350 ribu unit. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan peran strategis bank tersebut dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

“Setiap unit rumah yang tersalurkan berarti keluarga yang mendapatkan kesempatan memiliki aset masa depan dan peningkatan kualitas hidup. Mayoritas penerima adalah generasi milenial, usia produktif yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah,” ujar Nixon.

Ia juga menekankan bahwa BTN tidak hanya fokus pada kuantitas, namun juga kualitas rumah subsidi. “Kami menolak wacana pengurangan ukuran rumah subsidi menjadi 18 meter persegi karena ukuran tersebut tidak memenuhi kebutuhan dasar keluarga Indonesia. Kami ingin memastikan penerima rumah subsidi mendapatkan hunian yang nyaman dan layak,” tambah Nixon.

Selain melayani pekerja formal, BTN juga aktif mendukung pekerja informal seperti pedagang kecil, tukang cukur, dan mitra driver ojek online. Inovasi pembayaran cicilan yang terintegrasi dengan penghasilan harian mereka menjadi salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dan BTN dalam memperluas inklusi keuangan dan sosial.

Menyongsong setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program rumah subsidi ini menjadi salah satu tonggak keberhasilan yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat secara berkelanjutan.

Keberhasilan penyerapan ribuan unit rumah subsidi di berbagai daerah memperlihatkan bahwa sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama lembaga keuangan seperti BTN berjalan efektif dan memberikan dampak positif nyata.

Dengan semangat ini, pemerintah optimistis target 3 juta rumah subsidi dapat tercapai, memberikan harapan baru bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki rumah layak dan masa depan yang lebih baik.

(*/rls)

Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Pengamat: Prabowo Konsisten Pro Rakyat

JAKARTA – Menginjak satu tahun pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan pemerintah dinilai konsisten mengedepankan kepentingan rakyat. Pengamat Pertahanan dan Keamanan dari ISSES, Khairul Fahmi mengatakan, kebijakan Prabowo-Gibran yang pro rakyat sangat banyak. Diantaranya di bidang pertahanan dan keamanan.

“Pemerintah mulai banyak memperbarui industri pertahanan seperti lewat PT Pindad,” kata Fahmi dalam sebuah program dialog di stasiun radio nasional.

Fahmi melanjutkan, selain bidang pertahanan, pemerintah juga membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus dalam proses peningkatan kualitas. Terdapat pula perkembangan industri dalam negeri yang membanggakan. Hal itu terlihat dari mulai banyaknya produk-produk lokal yang makin bersaing dengan produk-produk ternama.

Menurut Fahmi, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah maksimal mengakomodir suara rakyat Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa yang dikenal tuntutan 17+8.

“Ada niat baik dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Tentu ini harus diapreasi sebagai jalan keluar atas masalah yang terjadi,” ujar Fahmi.

Upaya pemerintah lainnya untuk merangkul dan menyerap aspirasi rakyat adalah dengan membuka ruang dialog, seperti melakukan pertemuan dengan Gen Z dan kalangan mahasiswa.

Meski pun pemerintah selalu berupaya menyerap aspirasi rakyat, Fahmi mengingatkan mitigasi untuk mengantisipasi aksi demo Kembali terjadi. Mitigasi perlu dilakukan terutama di ruang digital yang saat ini sangat cepat dan mudah diakses masyarakat.

“Masyarakat diminta mengecek kembali informasi yang diterima lewat media sosial. Mereka tidak asal terima begitu saja karena tidak semua informasi yang diterima lewat media sosial itu benar. Tidak semua masyarakat Indonesia mempunyai literasi digital yang baik bahkan cendrung menerima mentah mentah apa yang diterima,” tutur Fahmi.

Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Wujudkan Stabilitas dan Kemandirian Bangsa

Jakarta,- Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik, ekonomi, dan hukum yang terus bergerak. Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebut stabilitas yang terjaga saat ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kebijakan yang dikelola dengan baik dan terbukanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

“Selama satu tahun terakhir, stabilitas yang terbangun merupakan stabilitas yang dikelola. Pemerintah mampu menyeimbangkan langkah koreksi kebijakan dengan tetap membuka saluran aspirasi publik,” ujar Khairul Fahmi.

Menurutnya, terbukanya kanal demokrasi menjadi penanda bahwa sistem pemerintahan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Masyarakat masih memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi melalui berbagai mekanisme yang tersedia. “Kanal demokrasi kita masih terbuka dan berfungsi. Pemerintah harus menjaga agar saluran aspirasi tidak buntu supaya masyarakat tidak mencari panggung alternatif di ruang digital,” tegasnya.

Selain menjaga stabilitas politik, pemerintahan Prabowo–Gibran juga dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Presiden Prabowo disebut memiliki visi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata (alutsista).

“Komitmen Presiden untuk mendorong kemandirian industri pertahanan sangat nyata. Upaya penguatan perusahaan strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan untuk memastikan rantai pasok pertahanan kita semakin mandiri,” papar Khairul.

Ia menambahkan bahwa kemandirian pertahanan bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Akses terhadap teknologi kunci menjadi tantangan utama yang kini sedang diatasi melalui diplomasi industri dan kerja sama teknologi tingkat tinggi.

Khairul juga menyoroti pentingnya literasi digital publik di tengah derasnya arus informasi dan misinformasi. Menurutnya, literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun propaganda destruktif yang dapat mengganggu harmoni nasional.

“Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan komunikasi publik agar kebijakan dapat lebih mudah dipahami masyarakat. Implementasi program prorakyat sejauh ini sudah berjalan baik, meski masih menghadapi sejumlah tantangan,” ujarnya.

Dalam evaluasinya, Khairul memberikan penilaian tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu tahun pertama.

“Jika dinilai dari skala sepuluh, saya beri delapan. Pemerintah sudah bekerja keras menghadirkan stabilitas dan keberlanjutan, namun komunikasi publik perlu terus diperbaiki agar masyarakat memahami sepenuhnya capaian yang telah diraih,” tutupnya.

Satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang lebih stabil, mandiri, dan kuat di panggung global.

Dengan visi besar dan langkah strategis, pemerintah menunjukkan arah yang jelas: membangun bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Prabowo–Gibran Satu Tahun Memimpin: Stabilitas Nasional Terjaga, Demokrasi Tetap Kuat

Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, situasi nasional menunjukkan arah yang stabil dengan kemajuan nyata di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Pemerintah dinilai berhasil menjaga keseimbangan di tengah tantangan global dan dinamika sosial dalam negeri.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai capaian pemerintahan selama satu tahun terakhir bukan sekadar hasil dari pengelolaan krisis, tetapi juga bukti kemampuan pemerintah menjaga ruang dialog publik tetap hidup dan terbuka.

“Pemerintah menunjukkan kemampuan adaptif dalam melakukan koreksi kebijakan dengan cepat dan responsif. Langkah ini penting agar dinamika sosial dan politik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan,” ungkap Fahmi saat wawancara bersama salah satu stasiun Radio swasta di Jakarta.

Ia mencontohkan, penanganan pemerintah terhadap gejolak sosial pada akhir Agustus lalu menjadi bukti nyata bagaimana negara hadir dengan pendekatan komunikasi terbuka dan dialog, sehingga eskalasi konflik dapat dicegah sejak dini.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertahankan fungsi kanal demokrasi agar masyarakat tetap memiliki ruang menyalurkan aspirasi tanpa harus menempuh jalur ekstrem.

Fahmi menambahkan, keterbukaan tersebut juga menjadi faktor penting untuk mencegah masyarakat beralih pada ruang digital yang rentan terhadap disinformasi dan polarisasi. “Saluran aspirasi publik harus terus dijaga agar tidak digantikan oleh ruang digital yang penuh misinformasi,” tegasnya.

Selain stabilitas sosial-politik, Fahmi menyoroti capaian strategis di sektor pertahanan nasional, di mana Presiden Prabowo dinilai serius mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah terus memperkuat perusahaan strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA guna mengurangi ketergantungan pada impor alat utama sistem senjata (alutsista).

“Langkah menuju kemandirian pertahanan memang tidak bisa instan. Namun, kebijakan pembelian alutsista luar negeri justru dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran teknologi dan penguatan diplomasi,” jelasnya.

Fahmi juga menyinggung tantangan di ruang digital yang kini menjadi arena utama mobilisasi opini publik. Menurutnya, algoritma media sosial kerap memperkuat emosi dan memperuncing polarisasi.

“Banyak kabar bohong dan ujaran kebencian yang dapat memicu keresahan. Pemerintah harus tanggap dengan melakukan klarifikasi resmi dan menjalin koordinasi bersama platform digital,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis.

Dalam evaluasinya terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Fahmi memberikan penilaian yang cukup tinggi.

Menurutnya, pelaksanaan program prorakyat sudah menunjukkan hasil positif, namun komunikasi publik pemerintah masih perlu diperkuat agar masyarakat memahami arah kebijakan dengan lebih baik.

“Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) adalah langkah tepat untuk memperkuat strategi komunikasi nasional,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti efektivitas pengawasan pemerintahan, di mana banyak kasus penyimpangan berhasil diungkap.

“Pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan tetap bersih dan transparan,” ujarnya.

Fahmi menggambarkan kepemimpinan Prabowo dengan analogi menarik: “Presiden ibarat pilot, para menteri sebagai kru kabin, dan rakyat adalah penumpang. Pemerintah harus memastikan seluruh penumpang merasa aman, nyaman, dan optimis terhadap tujuan akhir perjalanan bangsa,” katanya.

Dengan sejumlah capaian tersebut, pemerintahan Prabowo–Gibran dalam satu tahun perjalanannya berhasil menegaskan arah pembenahan nasional yang konstruktif—menjaga stabilitas, memperkuat kemandirian pertahanan, serta memastikan demokrasi tetap terbuka dan partisipatif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Satu Tahun Prabowo–Gibran, Pemerintahan Kuat dan Mandiri Menuju Indonesia Maju

JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pemerintahan Indonesia dinilai semakin kuat, stabil, dan berdaulat. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kinerja pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas nasional dan kemandirian industri pertahanan.

Menurut Fahmi, pemerintah mampu menjaga dinamika politik dan sosial agar tidak berkembang menjadi ketegangan publik.

“Hal ini membuktikan kanal demokrasi kita masih berfungsi baik. Pemerintah tanggap, terbuka terhadap aspirasi, dan cepat merespons krisis,” ujarnya dalam wawancara di Radio Elshinta.

Fahmi menilai langkah cepat pemerintah pascakerusuhan akhir Agustus menjadi bukti ketegasan negara dalam menjaga ketertiban nasional tanpa menutup ruang dialog. Pemerintah dinilai berhasil mengelola emosi publik sekaligus mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas.

Di bidang pertahanan, Presiden Prabowo menunjukkan visi besar untuk membangun kemandirian industri nasional. Upaya memperkuat PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor serta memperluas kapasitas teknologi strategis dalam negeri.

“Pembelian alutsista luar negeri bukan semata transaksi, tetapi sarana transfer teknologi dan penguatan diplomasi,” jelas Fahmi. Ia menambahkan bahwa langkah ini mencerminkan kepemimpinan Prabowo yang visioner dan realistis dalam membangun kekuatan bangsa.

Selain itu, fungsi pengawasan pemerintahan dinilai semakin efektif. Banyak kasus korupsi berhasil diungkap, menandakan sistem pengawasan dan penegakan hukum berjalan baik. Pemerintah juga terus memperkuat komunikasi publik melalui Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) agar kebijakan dapat lebih mudah dipahami masyarakat.

Fahmi memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif bagi kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia mengibaratkan pemerintahan ini seperti pesawat besar yang terbang menuju Indonesia Maju, dengan Presiden sebagai pilot dan rakyat sebagai penumpang.

“Tugas pemerintah memastikan seluruh penumpang aman, nyaman, dan sampai pada tujuan bersama,” tutupnya. (*)

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Berhasil Jaga Stabilitas Nasional

JAKARTA – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kalangan menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan politik, ekonomi, dan hukum yang dinamis.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai stabilitas yang terjaga bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pengelolaan kebijakan yang adaptif serta saluran aspirasi masyarakat yang tetap terbuka.

“Pemerintah mampu meredam berbagai potensi gejolak dengan langkah korektif yang cepat dan terukur,” ujarnya dalam wawancara di Radio Elshinta.

Menurut Fahmi, respon cepat pemerintah terhadap krisis pascakerusuhan akhir Agustus menjadi contoh nyata bagaimana negara hadir secara tanggap. Pemerintah segera membuka komunikasi dan dialog, sehingga emosi publik dapat diredam tanpa memperlebar ketegangan sosial.

“Situasi Indonesia berbeda dengan negara lain karena komunikasi politik tetap dibuka,” katanya.

Fahmi juga menegaskan bahwa kanal demokrasi di Indonesia masih terbuka dan berfungsi efektif. Keluhan masyarakat dapat tersalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui aksi destruktif. Hal ini membuktikan bahwa iklim demokrasi di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran tetap sehat dan produktif.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai berhasil mengelola ruang digital yang sering menjadi pemicu polarisasi. Fahmi menilai upaya pemerintah memperkuat literasi digital publik dan mempercepat klarifikasi terhadap isu viral menjadi langkah penting menjaga stabilitas sosial.

Kinerja komunikasi publik diakui masih perlu ditingkatkan, namun pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) dianggap langkah strategis memperkuat koordinasi nasional.

“Arah pembenahan pemerintahan berjalan di jalur yang positif dan menjanjikan,” tegas Fahmi.

Ia mengibaratkan Presiden Prabowo sebagai pilot pesawat yang berpengalaman, para menteri sebagai awak kabin, dan rakyat sebagai penumpang.

“Tugas pemerintah memastikan seluruh penumpang merasa aman dan nyaman hingga sampai ke tujuan bersama,” pungkasnya.

Setahun Prabowo–Gibran, Pengamat Sebut Pemerintah Efektif Kelola Krisis dan Aspirasi Publik

Jakarta – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial selama satu tahun pertama kepemimpinan mereka.

“Kalau kita bicara soal kedamaian dan keamanan selama satu tahun Prabowo-Gibran, kita tidak bisa hanya melihat dari ada atau tidaknya kegaduhan. Yang penting adalah bagaimana negara mampu mengelola dinamika itu,” ujar Khairul Fahmi dalam wawancara di Radio Elshinta.

Ia menilai stabilitas yang terjaga saat ini bukanlah stabilitas yang steril, melainkan stabilitas yang dikelola dengan baik melalui kebijakan yang adaptif dan saluran aspirasi publik yang tetap terbuka.

“Pemerintah cukup mampu merespons dengan koreksi kebijakan dan pengamanan yang terukur. Saluran aspirasi masyarakat juga tidak ditutup, itu yang membuat situasi tetap terkendali,” tambahnya.

Menyoroti peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu, Khairul mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi “alarm besar” bagi pemerintah, namun berhasil diredam dengan langkah cepat.

“Kita lihat aparat bertindak lebih terukur dan dialog tetap dibuka. Itu yang membuat situasi tidak berkembang menjadi krisis nasional,” jelasnya.

Dalam evaluasi terhadap demokrasi, Khairul menegaskan bahwa kanal aspirasi publik di Indonesia masih berfungsi dengan baik.

“Kanal demokrasi kita belum lumpuh. Ini yang membuat protes dan keluhan masyarakat tidak otomatis berubah menjadi pembangkangan publik,” ujarnya.

Terkait isu pertahanan, Khairul mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.

“Sejak awal, Pak Prabowo mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Tapi proses menuju kemandirian ini bukan sprint, melainkan maraton,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pembelian alutsista dari luar negeri tetap diperlukan dalam rangka transfer teknologi.

“Belanja alutsista luar negeri juga punya fungsi diplomatik. Kita belajar, mengakses teknologi kunci, dan memperkuat hubungan antarnegara,” jelasnya.

Meski begitu, Khairul menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar kebijakan dan capaian bisa dipahami masyarakat secara luas.

“Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan pemerintah menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Karena seringkali yang dikerjakan itu tidak sampai ke publik,” ucapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, ia menilai pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) menjadi langkah tepat untuk memperkuat koordinasi informasi di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, Khairul memberi penilaian tinggi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kalau boleh memberi nilai, saya kasih delapan dari sepuluh. Pemerintah sudah bekerja dengan baik, meski masih ada hal-hal yang perlu diperkuat terutama dalam komunikasi publik dan fungsi pengawasan,” tutupnya.

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Stabilitas Terjaga, Kemandirian Pertahanan Diperkuat, dan Demokrasi Tetap Terbuka

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun dengan catatan positif dalam menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan hukum.

Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), keberhasilan pemerintah dalam satu tahun ini bukan hanya soal mengelola situasi krisis, tetapi juga menjaga saluran aspirasi publik tetap terbuka dan efektif.

“Pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional dengan mengelola koreksi kebijakan secara cepat dan responsif. Hal ini sangat penting agar dinamika politik dan sosial tidak melahirkan ketegangan berkepanjangan,” ujar Fahmi dalam wawancara dengan salah satu stasiun Radio di Jakarta.

Ia menambahkan, respons cepat pemerintah dalam menghadapi kerusuhan akhir Agustus lalu menunjukkan komitmen kuat untuk mencegah emosi publik menggantung dan memicu ketidakamanan lebih luas. Berbeda dengan beberapa negara lain, Indonesia segera membuka komunikasi dan dialog sehingga potensi krisis bisa ditekan sedini mungkin.

Pemerintah berhasil mencegah hal tersebut berkembang menjadi pembangkangan publik dengan menjaga kanal demokrasi tetap berfungsi dan terbuka. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk terus menjaga saluran aspirasi agar masyarakat tidak mencari panggung alternatif di ruang digital yang rawan misinformasi dan polarisasi.

Selain itu, salah satu pencapaian penting pemerintah dalam satu tahun terakhir adalah komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.

“Penguatan PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista,” jelas Fahmi.

Menurutnya, proses menuju kemandirian ini memerlukan akses teknologi kunci dan waktu yang tidak singkat, sementara pembelian alat utama sistem senjata dari luar negeri dimanfaatkan sebagai sarana belajar sekaligus memperkuat hubungan diplomatik antarnegara.

Dalam kesempatan yang sama, Fahmi juga menyoroti fenomena mobilisasi massa yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial.

“Banyak misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi di ruang digital. Pemerintah responsif dengan klarifikasi resmi dan koordinasi bersama platform digital,” katanya.

Ia menekankan pentingnya literasi digital publik sebagai kunci agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi hoaks.

Dari sisi program prorakyat, Fahmi menilai implementasi pemerintah sudah berjalan dengan baik meski masih ada tantangan. Ia memberikan nilai 8 dari 10 untuk kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yang perlu diperbaiki adalah komunikasi publik agar masyarakat lebih memahami capaian dan kebijakan pemerintah. Pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) merupakan langkah tepat untuk memperkuat komunikasi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pengawasan pemerintahan berjalan lebih efektif dengan banyak kasus korupsi berhasil diungkap. Pengawasan yang ketat membuat penyimpangan cepat terlihat. Pemerintah harus tetap menjaga konsistensi dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.

Fahmi mengibaratkan Presiden Prabowo sebagai pilot pesawat terbang, menteri sebagai cabin crew, dan rakyat sebagai penumpang.

“Pemerintah harus memastikan seluruh penumpang merasa aman dan nyaman selama perjalanan menuju tujuan bersama yang lebih baik,” jelas Fahmi.

Dengan berbagai capaian tersebut, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembenahan yang positif dan menjanjikan, memperkokoh fondasi Indonesia menuju masa depan yang stabil, mandiri, dan demokratis.