Setahun Memimpin, Pemerintahan Prabowo-Gibran Mampu Ciptakan Cadangan Pangan dan Energi Melimpah

Jakarta- Di sektor pangan, Presiden Prabowo memiliki cita-cita besar mencapai ketahanan pangan. Indonesia kini surplus produksi beras dengan cadangan lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional kini menunjukkan hasil nyata. Stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sekaligus menandai berakhirnya impor beras medium yang selama ini membebani negara.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI, mulai dari regulasi, kolaborasi, sampai eksekusi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran menjelaskan, pemerintah berani melakukan deregulasi besar-besaran dengan mencabut 240 aturan yang menghambat sektor pertanian. “Dalam 10 bulan, ada 17 Perpres dan Inpres yang diterbitkan mengubah banyak hal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.

Di sektor energi, Pertamina menunjukkan kinerja yang luar biasa pada Semester I 2025, mencatatkan capaian gemilang. Pertamina mampu menjaga produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, capaian ini sejalan dengan keinginan semua dalam mewujudkan ketahanan energi.

“Ya, tentu. Jadi, ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan ketahanan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan swasembada energi ke depan,” ujar.

”Penemuan tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan hulu Pertamina di bidang eksplorasi dan pengeboran menghasilkan cadangan baru. Hal ini akan menambah peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan lifting minyak sesuai dengan target Indonesia untuk melakukan lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari di tahun 2030,” jelas Eddy

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Hingga 7 Oktober 2025, tercatat sebanyak 10.643 unit SPPG telah beroperasi yang tersebar di 38 provinsi, melayani masyarakat dari wilayah perkotaan hingga pelosok desa. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi BGN untuk mempercepat pemerataan akses gizi berkualitas dan meningkatkan transparansi publik. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan hingga akhir September 2025 Badan Gizi Nasional mencatat 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji ke masyarakat Indonesia.

“layanan SPPG sudah mencakup 1,1 miliar porsi” ujarnya. Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, adalah upaya pemerintah dalam memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan” katanya.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing.

Dalam satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, masih banyak catatan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan capaian pemerintah saat ini sudah on the track, oleh karena itu, meskipun masih ada catatan, tetapi tidak perlu dihina karena kemajuan bangsa membutuhkan usaha dan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa. (*)

Setahun Prabowo-Gibran : Energi Mandiri, Pangan Berdaulat, Rakyat Dapat Kerja

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melewati satu tahun kinerjanya dengan capaian signifikan di bidang energi, pangan, hingga penciptaan lapangan kerja. Pemerintah berhasil memperkuat ketahanan energi nasional, mempercepat hilirisasi pangan, serta membuka jutaan peluang kerja baru bagi masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dua capaian swasembada energi selama satu tahun pemerintahan.

“Energi yang pertama di 2025, dari lifting kita yang cuma 580.000 barrel sekarang sudah mencapai 605.000 barrel,” ujar Bahlil.

“Yang kedua untuk transisi (energi) yang tadinya cuma 11 persen dari total energi baru terbarukan dari total listrik, sekarang sudah mencapai 15,5 persen,” imbuhnya.

Ia menambahkan, swasembada energi terealisasi secara bertahap karena sektor energi memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan sektor lain.

“Kalau pangan itu cukup ada duit, ada lahan, ada pupuk, tiga bulan ada hasil. Tetapi kalau energi, ada duit, ada teknologi, ada wilayah kerja, nanti tunggu tiga tahun baru lihat hasilnya. Syukur kalau ada,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi menjadi strategi utama pemerintah agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri.

“Rencana kita hilirisasi. Hilirisasi merupakan strategi utama agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, melainkan mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi,” kata Amran.

Amran mencontohkan potensi ekonomi dari hilirisasi kelapa yang besar.

“Itu bisa menghasilkan Rp2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, bisa menghasilkan Rp1.200 triliun,” jelasnya

Ia juga menyebut komoditas gambir, CPO, dan biofuel berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional.

Amran mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana Rp9,95 triliun untuk program penghiliran pertanian dengan luas 800 ribu hektare.

“Program hilirisasi ini juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Program ini diperkirakan menyerap 1,6 juta tenaga kerja baru dalam dua tahun ke depan.

Sinergi kebijakan energi, pangan, dan ketenagakerjaan tersebut menjadi pijakan utama pembangunan ekonomi berdaulat di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.*

Setahun Prabowo-Gibran, Aksi Nyata Wujudkan Kemandirian Pangan, Energi dan SDM

Jakarta – Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan langkah nyata menuju kemandirian nasional. Melalui program strategis di sektor pangan, energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM), pemerintah memperkuat pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebijakan pangan nasional kini menunjukkan hasil signifikan.

“Stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menandai berakhirnya impor beras medium,” ujarnya di Jakarta.

Amran menegaskan capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Capaian stok beras tertinggi sepanjang sejarah merupakan hasil nyata kolaborasi seluruh pihak dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjaga ketahanan pangan nasional berkelanjutan,” katanya.

Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional tahun ini telah mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton hingga akhir tahun.

Di sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan dua capaian swasembada energi selama satu tahun pemerintahan.

“Dari lifting kita yang cuma 580.000 barrel sekarang sudah mencapai 605.000 barrel. Untuk transisi [energi] yang tadinya cuma 11 persen dari total energi baru terbarukan dari total listrik, sekarang sudah mencapai 15,5 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut kebijakan mandatori biodiesel memberikan dampak ekonomi besar.

“Pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar USD17,19 miliar atau setara Rp271,78 triliun,” katanya.

Di bidang SDM, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi sejak 14 Juli 2025 dan kini bertambah menjadi 165 titik.

“Perintah Pak Presiden, setiap pemda harus memiliki minimal satu Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum awal mewujudkan Indonesia berdaulat di bidang pangan, energi, dan pendidikan rakyat. Dari sawah hingga sekolah, kerja nyata pemerintah terus dirasakan masyarakat.

Setahun Prabowo-Gibran, Negara Hadir Penuhi Kebutuhan Masyarakat Secara Nyata

Jakarta – Pemerintahan Prabowo Gibran secara nyata telah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu setahun ini. Mulai dari Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional kini menunjukkan hasil nyata. Stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sekaligus menandai berakhirnya impor beras medium yang selama ini membebani negara.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto, mulai dari regulasi, kolaborasi, sampai eksekusi,” ujar Mentan Amran saat di wawancara awak media di Jakarta.

Kementan juga merefokuskan anggaran Rp1,7 triliun untuk penguatan sektor produktif, mulai dari benih hingga alat mesin pertanian. Keberhasilan ini, kata Mentan Amran, tak lepas dari kolaborasi lintas lembaga.

“Kita bergerak bersama Bulog, PIHC, Kemendag, ESDM, Menko Pangan, BUMN, Polri, TNI, bupati, dan gubernur. Semua berorkestra,” ujarnya.

Hasilnya terlihat nyata, stok beras tertinggi, tidak ada impor beras medium, NTP petani naik ke 124,36%, PDB pertanian meningkat, dan bahkan Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia naik hingga 33,1 juta ton pada November.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan kebijakan mandatori biodiesel telah terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam penghematan devisa dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan catatan Kemen ESDM, pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar USD17,19 miliar atau setara dengan Rp271,78 triliun.

Program ini diluncurkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri dengan mencampurkan biodiesel ke dalam solar. Pada 2025, Indonesia sudah menerapkan mandatori biodiesel B40, dan pemerintah berencana meningkatkan campuran hingga B50 tahun depan.

“Kebijakan mandatori biodiesel ini adalah program pemerintah untuk mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri dengan mencampurkan biodiesel ke dalam solar. Pada tahun 2025, kita sudah mandatori biodiesel B40, dan juga untuk tahun depan kita merencanakan implementasi B50,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah menunjukkan performa yang baik.

“Melalui jangkauan yang masif, program ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga memberikan stimulasi signifikan bagi perekonomian lokal di seluruh pelosok negeri”, jelas Dadan.

Untuk diketahui hingga tanggal 26 September 2025, Badan Gizi Nasional mencatat sebuah prestasi luar biasa, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. **

Lompatan Besar Prabowo-Gibran: Rekor Baru dan Hasil Nyata di Tengah Tantangan Global

Jakarta – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian nyata di sektor pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berhasil menekan impor, memperkuat produksi dalam negeri, serta menghadirkan program sosial berskala nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional kini lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, menandai berakhirnya impor beras medium.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI,” ujarnya

Ia menuturkan, pemerintah telah mencabut 240 aturan penghambat dan menerbitkan 17 regulasi strategis dalam 10 bulan terakhir. Kementerian Pertanian juga memperkuat tata kelola yang bersih dan tegas terhadap korupsi dan mafia pangan.

Kebijakan penyederhanaan pupuk serta kolaborasi lintas lembaga mendorong kenaikan produksi. Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia mencapai 33,1 juta ton pada November. Pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg, meningkatkan pendapatan petani hingga Rp113 triliun.

“Dulu kita impor 7 juta ton, sekarang negara lain ingin impor dari Indonesia,” kata Amran.

Di sektor energi, kebijakan mandatori biodiesel B40 menghemat devisa sebesar USD17,19 miliar atau Rp271,78 triliun serta menyerap hampir 2 juta tenaga kerja.

“Pada tahun 2025, kita sudah mandatori biodiesel B40, dan tahun depan direncanakan B50,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyajikan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bagi hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Aries Marsudiyanto, menyebut Indonesia bergerak lebih cepat dibandingkan negara-negara yang lebih dulu menjalankan kebijakan makan gratis.

“Program makan bergizi gratis sudah ada di lebih dari 76 negara selama puluhan tahun. Contohnya Brazil dari tahun 1955 dengan penerima 40 juta selesai dalam waktu 11 tahun,” ujar Aries

“Di Indonesia program MBG belum setahun sudah 30 juta penerima manfaat dan 1 miliar nampan. Ini kalau 30 juta kurang dalam kurang dari 1 tahun. Maka artinya mencapai 6x penduduk Singapura,” lanjutnya.

Pemerintah juga berhasil memperkuat diplomasi ekonomi dengan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi melalui investasi strategis di sektor energi dan hilirisasi.

Serangkaian capaian ini menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran bekerja fokus, terukur, dan berdampak nyata bagi rakyat, sekaligus meletakkan fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045.**

Setahun Pemerintahan Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi Melesat, Program SDM Panen Apresiasi

Jakarta — Satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan fondasi baru pembangunan berorientasi hasil. Tiga prioritas yakni Swasembada Pangan, Swasembada Energi, dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) telah menunjukkan dampak nyata.

Di sektor pangan, produksi dan pasokan beras serta jagung menguat berkat perbaikan irigasi, benih unggul, dan tata niaga yang lebih tertib. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan arah kebijakan menjaga ketersediaan sekaligus kesejahteraan petani.

“Ketersediaan beras berada pada level aman, panen berlangsung berderet di banyak sentra, dan harga di tingkat petani lebih adil karena rantai pasok dipangkas serta penyerapan melalui koperasi diperkuat. Fokusnya memastikan stok stabil tanpa mengorbankan pendapatan petani,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Penguatan kelembagaan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berperan sebagai agregator gabah, pakan, hingga obat hewan, sehingga biaya logistik menurun dan daya saing naik.

Pada pilar energi, strategi menuju kemandirian ditempuh melalui peningkatan produksi hulu, revitalisasi kilang, serta percepatan bioenergi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menilai kebijakan mandatori biodiesel mempertebal ketahanan energi sekaligus menyerap tenaga kerja.

“Implementasi biodiesel bukan sekadar substitusi impor, melainkan mesin penghematan devisa dan pengungkit ekonomi rakyat—dari kebun sawit, pabrik, hingga distribusi. Pasokan lebih terjamin, emisi turun, dan efek berantainya terasa pada transportasi serta logistik,” tegas Yuliot Tanjung.

Kinerja BUMN energi dan pelibatan swasta menjaga suplai di tengah gejolak global, memberi kepastian biaya bagi industri.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menekankan skala layanan dan standar mutu gizi berjalan beriringan guna menjaga standar mutu Makan Bergizi Gratis (MBG).

“MBG menjangkau jutaan penerima manfaat dengan menu yang memenuhi standar protein, serat, dan mikronutrien. Ekosistemnya menggerakkan UMKM katering, petani, nelayan, hingga pedagang pasar sehingga gizi meningkat, ekonomi daerah ikut berdenyut,” pungkas Dadan Hindayana.

Di sisi pencegahan penyakit, Cek Kesehatan Gratis (CKG) mendorong deteksi dini faktor risiko dan mempercepat penanganan di layanan primer. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut partisipasi publik tinggi berkat prosedur sederhana dan jangkauan merata.

“CKG membuat warga diperiksa lebih cepat, menemukan masalah sejak dini—dari hipertensi hingga kesehatan gigi—lalu diarahkan ke terapi yang tepat. Dampaknya menurunkan beban biaya jangka panjang dan meningkatkan produktivitas,” tambah Budi Gunadi Sadikin.

Sinergi sejumlah sektor meliputi pangan berdaulat, energi mandiri, dan SDM sehat-unggul, menjadi kerangka pembangunan inklusif setahun terakhir. Dengan tata kelola lebih efisien, investasi terarah, dan kolaborasi pusat–daerah, fondasi lompatan berikutnya kian kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Fokus Kembangkan Energi Terbarukan untuk Wujudkan Swasembada Energi Nasional

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional melalui fokus pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari program swasembada energi. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mendukung target Net Zero Emissions (NZE) yang telah ditetapkan pemerintah.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) Council Meeting di Labuan Bajo. Melalui forum ini, PT PLN (Persero) menegaskan perannya sebagai penggerak utama transisi energi hijau di kawasan Asia Tenggara, terutama melalui pembangunan ASEAN Power Grid.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa transformasi besar sedang dilakukan untuk mewujudkan swasembada energi berkelanjutan. “Kami ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, sambil mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan energi yang terjangkau, kita dapat menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Darmawan memaparkan bahwa hingga tahun 2034, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persen di antaranya berasal dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan panas bumi. Meski potensi EBT nasional sangat besar, pengembangannya masih dihadapkan pada tantangan geografis, seperti lokasi sumber daya yang jauh dari pusat permintaan listrik.

Sebagai solusi, Indonesia mendorong kerja sama kawasan melalui jaringan listrik interkoneksi ASEAN yang memungkinkan pertukaran energi antarnegara. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas negara, lintas teknologi, dan lintas investasi menjadi kunci keberhasilan,” tegas Darmawan.

Selain PLN, sektor swasta juga berperan penting dalam mendukung agenda energi hijau nasional. PT Berkat Cawan Group, melalui anak usahanya PT Berkat Cawan Energi dan PT Berkat Cawan Milenial, tengah mengembangkan dua proyek besar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat, dengan total kapasitas 174 MW.

Di sisi hilir, perusahaan ini juga berkomitmen membangun 7.000 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di seluruh Indonesia. Upaya ini menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem energi bersih yang terintegrasi dari pembangkit hingga transportasi.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Indonesia menegaskan arah strategisnya menuju swasembada energi berbasis EBT. Transformasi ini tidak hanya menjadi tonggak kemandirian energi nasional, tetapi juga komitmen kuat terhadap masa depan hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Jelang Satu Tahun Pragib, Pemerintah Raih Dukungan Akademisi Wujudkan Swasembada Energi

Jakarta – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (PRAGIB), pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi, dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Ima Amaliah, menilai langkah pemerintah melalui program swasembada energi sebagai kebijakan strategis yang semestinya sudah menjadi agenda nasional lintas pemerintahan sejak lama.

“Program swasembada energi adalah langkah yang tepat, dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima

Ia menekankan pentingnya momentum saat ini di tengah tantangan perubahan iklim global dan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai net zero emission pada 2050.

“Karena itu, transformasi menuju energi bersih seperti bioetanol merupakan bagian dari kewajiban global,” tambahnya.

Kebijakan penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM), atau E10, yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menuai apresiasi dari berbagai pihak. Prof. Tri Yus Widjajanto dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai bahwa secara teknis, bahan bakar etanol aman dan efisien.

“Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik,” terang Tri.

Ia menyebut, jika etanol dikelola dengan baik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM yang selama ini mencapai lebih dari 45 persen kebutuhan nasional.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi, memandang kebijakan sumur minyak rakyat dan pelibatan koperasi lokal sebagai pendekatan yang dapat memperkuat ekonomi daerah.

“Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” katanya.

Meski demikian, Yogi mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi proksi perusahaan besar. Ia juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola dan penyederhanaan regulasi agar transisi energi tidak terhambat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil memastikan bahwa pemerintah telah menyetujui mandatori pencampuran etanol 10 persen dalam BBM sebagai langkah konkret mengurangi emisi dan ketergantungan impor.

“Kemarin malam kami sudah rapat dengan Presiden. Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol,” kata Bahlil **

[edRW]

Jelang Setahun, Pengamat Optimis Prabowo – Gibran Wujudkan Swasembada Energi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian strategis mulai menunjukkan hasil yang konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional sebuah cita-cita lama bangsa Indonesia untuk lepas dari ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan yang digagas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui pemanfaatan etanol sebagai campuran BBM menjadi langkah nyata menuju kemandirian energi nasional. Program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo-Gibran (Pragib) untuk membangun ekonomi yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan. Upaya tersebut bukan hanya soal energi, melainkan juga bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Ima Amaliah, menilai program swasembada energi merupakan kebijakan yang seharusnya telah dijalankan sejak lama. Ia mengingatkan bahwa di masa kejayaan minyak Indonesia pada era 1980-an, hasil sektor migas seharusnya dijadikan fondasi bagi pembangunan sistem energi yang mandiri. Menurutnya, langkah pemerintah saat ini adalah bentuk koreksi sejarah yang patut diapresiasi karena menunjukkan arah pembangunan yang lebih berdaulat.

Prof. Ima juga menegaskan bahwa program swasembada energi bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan negara. Dengan mengurangi impor BBM, Indonesia akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi tawar di tingkat internasional. Ia memandang kebijakan pencampuran etanol 10 persen atau E10 dalam BBM sebagai terobosan penting menuju kemandirian energi. Selain mengurangi impor, kebijakan ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih.

Kebijakan berbasis bioetanol tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan target emisi nol bersih pada 2050, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik seperti tebu dan singkong untuk memproduksi etanol, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan rantai pasok baru yang menggerakkan ekonomi pedesaan.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi Sugandi, juga menilai bahwa kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong swasembada energi merupakan langkah yang visioner. Ia menyebut, inisiatif seperti pengembangan sumur minyak rakyat adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama jika implementasinya dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan warga yang terlibat.

Menurut Yogi, partisipasi masyarakat dalam proyek energi akan memperkuat rasa memiliki terhadap sumber daya nasional. Namun demikian, ia mengingatkan agar mekanisme pelibatan masyarakat tetap diatur secara adil, agar tidak menimbulkan kesenjangan atau praktik eksploitatif. Dengan demikian, kemandirian energi yang dicapai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial-ekonomis.

Dari sisi teknologi, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, menilai bahwa langkah pemerintah menggunakan etanol sebagai bahan campuran BBM merupakan solusi praktis dan realistis untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Ia menjelaskan bahwa secara teknis, bahan bakar dengan kandungan etanol telah terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern tanpa menimbulkan risiko terhadap performa mesin.

Tri Yus menambahkan, penggunaan etanol tidak hanya memberikan manfaat lingkungan melalui pengurangan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Pengembangan industri bioetanol di dalam negeri, kata dia, berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja baru, khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dampak ganda: memperkuat ketahanan energi sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Lebih jauh, Tri Yus mengungkapkan bahwa saat ini ketergantungan impor BBM Indonesia masih mencapai lebih dari 45 persen dari total kebutuhan nasional. Dengan mengembangkan industri bioetanol secara serius, angka tersebut dapat ditekan secara bertahap, bahkan hingga separuhnya dalam beberapa tahun ke depan. Ia memandang kebijakan Bahlil Lahadalia sebagai langkah konkret untuk memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri yang selama ini belum dioptimalkan.

Langkah strategis pemerintah tersebut juga menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen terhadap transisi energi bersih dan kemandirian nasional. Dalam konteks global, di mana ketidakpastian pasokan energi menjadi isu besar, Indonesia menunjukkan arah kebijakan yang berpijak pada kekuatan domestik dan inovasi teknologi.

Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai kalangan menilai bahwa arah kebijakan energi nasional semakin jelas dan terukur. Program swasembada energi berbasis bioetanol bukan hanya bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman, tetapi juga cermin keberanian politik untuk membangun masa depan energi yang berdaulat.

Dengan dukungan para akademisi, praktisi, dan masyarakat, optimisme akan kemandirian energi bukan lagi sekadar wacana. Pemerintah telah memulai langkah konkret yang membawa dampak langsung terhadap perekonomian nasional, mulai dari pengurangan impor hingga peningkatan pendapatan petani lokal.

Seiring berjalannya waktu, program swasembada energi ini diyakini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana disampaikan para pengamat, keberhasilan kebijakan ini akan menjadi bukti bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran mampu menggabungkan visi besar dan kerja nyata untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera di bidang energi.

*) Pemerhati Isu Energi

Swasembada Energi, Jalan Kemandirian Ekonomi di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran

Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI setelah dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI Pelantikan Presdien dan Wakil Presiden 2024-2029 di Ruang Sidang Utama DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024). MPR melantik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Pelantikan ini juga dihadiri sejumlah kepala negara dan perwakilan kepala negara sahabat. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 20-10-2024
Oleh: Bagus Pratama

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi nasional menunjukkan geliat nyata menuju kemandirian. Jika pada awal masa kepemimpinan pasangan ini banyak pihak menilai target swasembada energi masih terlalu ambisius, kini indikator capaian di lapangan menunjukkan bahwa langkah menuju energi mandiri telah berjalan di jalur yang tepat. Pemerintah tampak serius menata kembali peta energi nasional dengan menyeimbangkan produksi migas, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta penguatan regulasi dan investasi di tingkat daerah.

Narasi swasembada energi menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan refleksi satu tahun pertama pemerintahan. Dalam berbagai forum, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan bagian penting dari strategi kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah, katanya dalam sejumlah kesempatan, tidak ingin lagi Indonesia bergantung pada fluktuasi harga energi global. Langkah nyata itu kini mulai terlihat dalam kebijakan di lapangan.

Salah satu pencapaian signifikan yang menjadi sorotan adalah kenaikan lifting minyak nasional. Berdasarkan data publik, rata-rata produksi minyak Indonesia yang sebelumnya di kisaran 430 ribu barel per hari kini hampir mencapai 600 ribu barel. Pengamat energi menilai capaian ini merupakan hasil dari efisiensi operasi dan perbaikan tata kelola hulu migas. Mereka menekankan bahwa peningkatan produksi bukan sekadar prestasi teknis, tetapi simbol keberhasilan pemerintah mengoptimalkan aset nasional yang selama ini kurang tergarap.

Menurut kalangan analis, langkah ini menandai titik balik menuju energy resilience atau ketahanan energi yang kuat di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran.

Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut juga datang dari kalangan akademisi. Dua guru besar dari Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) menilai bahwa kebijakan pemerintah menuju swasembada energi sudah berada di jalur yang benar. Mereka menilai penerapan mandatori etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar merupakan langkah strategis yang bukan hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memberi efek ekonomi luas bagi sektor pertanian dan industri bioenergi. Mereka berpendapat, keterlibatan masyarakat melalui program “sumur minyak rakyat” dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif, selama tata kelolanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dalam konteks ini, satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tampak menandai masa transisi dari ketergantungan menuju kemandirian. Pemerintah tidak hanya memperkuat kapasitas produksi energi konvensional, tetapi juga membuka jalan bagi percepatan energi terbarukan. Program pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pembangkit hidro skala kecil, dan proyek energi biomassa menjadi bukti keseriusan pemerintah mendorong diversifikasi energi nasional.

Para pengamat mencatat, jika arah kebijakan ini terus berlanjut, maka dalam tiga hingga lima tahun mendatang Indonesia berpotensi mencapai kemandirian energi sebagian, terutama dalam pasokan listrik dan biofuel domestik.

Dari sisi ekonomi, manfaat swasembada energi mulai terasa di berbagai sektor. Pertama, dalam konteks penghematan devisa negara. Dengan menekan impor BBM dan LPG, pemerintah dapat mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan sekaligus mengalihkan dana subsidi energi ke sektor produktif seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Sejumlah ekonom memperkirakan bahwa setiap pengurangan impor energi sebesar 10 persen dapat menghemat hingga miliaran dolar per tahun.

Kedua, dari pemberdayaan ekonomi daerah. Kebijakan E10, misalnya, mendorong keterlibatan petani tebu, jagung, dan singkong sebagai penyedia bahan baku etanol. Para pengamat menyebut langkah ini sebagai “strategi ekonomi ganda”, karena selain mendukung kemandirian energi, juga menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian. Dengan rantai nilai yang menghubungkan petani, koperasi, dan industri bioenergi, kebijakan ini menjadi contoh nyata bagaimana program energi dapat menciptakan peluang ekonomi di tingkat lokal.

Ketiga, dari sisi penciptaan lapangan kerja. Investasi di sektor EBT—baik melalui pembangunan PLTS, PLTA mini, maupun eksplorasi migas baru—telah membuka lapangan kerja baru di sektor teknik, konstruksi, dan jasa. Proyek-proyek energi terbarukan yang dikembangkan pemerintah diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja lokal di berbagai daerah. Dalam jangka menengah, efek multiplier dari investasi energi diyakini mampu memperkuat industri dalam negeri, mulai dari pembuatan komponen pembangkit hingga sistem penyimpanan energi.

Swasembada energi, dalam pandangan para ekonom, bukan hanya soal ketersediaan energi nasional, tetapi juga fondasi bagi kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan kemampuan memproduksi energi sendiri, negara memiliki kedaulatan fiskal yang lebih kuat dan kemampuan untuk menentukan arah pembangunan tanpa tekanan eksternal.

Inilah mengapa capaian di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran patut diapresiasi sebagai pijakan menuju masa depan energi yang lebih berdaulat, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

Menjelang satu tahun kepemimpinan Pragib, publik melihat bahwa pembangunan energi kini bukan sekadar proyek teknis, tetapi bagian dari visi besar untuk menjadikan Indonesia berdikari secara ekonomi. Jika konsistensi kebijakan dan pengawasan publik tetap terjaga, maka satu dekade ke depan bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar akan menulis sejarah sebagai negara yang mandiri di bidang energ dan pada akhirnya, di bidang ekonomi nasional.

*) Analis Ekonomi Makro