Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Ricky Rinaldi

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah memastikanketersediaan dan stabilitas stok sembako nasional berada dalam kondisi aman danterkendali. Momentum Nataru yang identik dengan lonjakan mobilitas pendudukserta peningkatan konsumsi masyarakat menjadi periode krusial yang kerap memicutekanan pada pasokan dan harga pangan. Oleh karena itu, kesiapan pemerintahdalam menjaga stabilitas sembako tidak hanya menjadi agenda teknis, tetapi jugabagian strategis dari penguatan ketahanan pangan nasional dan perlindungan dayabeli masyarakat di akhir tahun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan pilarutama ketahanan nasional. Pemerintah memandang ketersediaan sembako yang cukup dan harga yang terkendali sebagai tanggung jawab negara untuk menjaminkebutuhan dasar masyarakat. Presiden menilai negara harus hadir secara aktif, terutama pada periode konsumsi tinggi, agar masyarakat dapat menjalanimomentum Nataru dengan rasa aman dan tenang.

Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan pangantidak hanya diukur dari besarnya stok, tetapi juga dari kemampuan pemerintahmengelola distribusi dan menjaga keterjangkauan harga. Kesiapan stok menjelangNataru dinilai mencerminkan efektivitas kebijakan pangan nasional yang selama inidijalankan. Dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, lonjakan permintaanmusiman dapat diantisipasi tanpa menimbulkan tekanan berlebihan di pasar.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pangan ditempatkan sebagai sektor strategisyang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. PresidenPrabowo Subianto menilai bahwa pengendalian stok dan harga sembako tidak bolehbersifat reaktif atau temporer, melainkan harus dilakukan secara konsisten danberjangka panjang. Pendekatan antisipatif ini diarahkan untuk membangun sistempangan nasional yang lebih tangguh, adaptif, dan tidak mudah terguncang olehdinamika musiman maupun faktor eksternal.

Di tingkat teknis, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah secara intensif memantau kondisistok pangan nasional menjelang akhir tahun. Ia menilai koordinasi lintaskementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam memastikan pasokankomoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur tetapterjaga. Pemerintah juga menyiapkan langkah penguatan cadangan pangan gunamenghadapi potensi peningkatan permintaan selama libur Nataru.

Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa cadangan pangan pemerintah saat iniberada dalam kondisi memadai untuk menopang kebutuhan masyarakat hinggamelewati periode libur. Pemerintah memastikan jalur distribusi logistik berjalanlancar ke seluruh wilayah, termasuk daerah dengan tingkat konsumsi tinggi maupunwilayah yang berpotensi menghadapi hambatan distribusi akibat cuaca ekstrem. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus mencegah ketimpangan distribusi antarwilayah.

Selain menjaga ketersediaan stok, pemerintah memperkuat pengawasan harga agar tetap stabil dan terjangkau. Andi Amran Sulaiman menilai stabilitas hargamerupakan hasil dari pengelolaan pasokan yang baik serta distribusi yang efisien. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan secara berlapis untuk mencegah praktikpenimbunan dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat, khususnya padaperiode permintaan tinggi seperti akhir tahun.

Momentum akhir tahun juga dijadikan sebagai tolok ukur kesiapan sistem ketahananpangan nasional. Jika stabilitas stok dan harga dapat dijaga pada fase konsumsitinggi seperti Nataru, maka fondasi ketahanan pangan nasional dinilai berada padajalur yang tepat. Evaluasi atas capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintahuntuk terus menyempurnakan kebijakan pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun pengelolaan cadangan strategis.

Dalam perspektif yang lebih luas, stabilnya stok sembako menjelang Natarumencerminkan pergeseran kebijakan pemerintah menuju pendekatan yang lebihpreventif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak inginhanya bereaksi saat terjadi masalah, melainkan mencegah potensi gejolak sejak dinimelalui perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat.

Presiden Prabowo Subianto juga menilai bahwa ketahanan pangan memiliki dampaklangsung terhadap stabilitas sosial. Ketika kebutuhan pokok tersedia dan hargaterkendali, masyarakat dapat menjalani aktivitas ekonomi dan sosial dengan lebihtenang. Oleh karena itu, penguatan stok sembako dipandang sebagai bagianpenting dari upaya menjaga stabilitas nasional secara keseluruhan.

Dengan kesiapan stok dan pengelolaan distribusi yang terkoordinasi, pemerintahoptimistis kebutuhan pangan masyarakat selama libur Nataru dapat terpenuhidengan baik. Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemantauan akan terusdilakukan secara intensif hingga melewati periode libur untuk memastikan stabilitastetap terjaga. Upaya ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjagakepentingan dasar masyarakat.

Secara keseluruhan, stabilnya stok sembako menjelang Nataru menunjukkan bahwaketahanan pangan nasional berada dalam kondisi solid. Pemerintah memandangcapaian ini sebagai hasil dari kebijakan yang terencana, penguatan cadanganpangan, serta koordinasi lintas sektor yang konsisten. Dengan fondasi tersebut, pemerintah berharap momentum Nataru dapat berlangsung aman, lancar, danmemberi dampak positif bagi perekonomian nasional.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga sembilan bahan pokok (sembako) di berbagai daerah tetap terjaga menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Langkah pengawasan dan pengendalian terus diperkuat guna menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi serta mencegah praktik spekulasi harga yang merugikan konsumen.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, stabilitas harga pangan merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.

“Kita bersama seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pangan sepakat, jangan ada menjual harga di atas HET. Itu kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen,” ujar Amran.

Ia menambahkan, pemerintah siap melakukan tindakan tegas apabila menemukan pelanggaran di lapangan, khususnya pada momentum meningkatnya permintaan menjelang libur panjang Nataru. Pengawasan akan dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Kondisi stabilitas harga juga tercermin di tingkat pasar rakyat. Di Pasar Kranggan, Yogyakarta, harga sembako menjelang Nataru terpantau relatif stabil tanpa lonjakan signifikan. Salah satu pedagang, Novi, menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada kenaikan harga pada komoditas utama.
“Tidak ada kenaikan harga,” ujarnya saat ditemui.

Terkait ketersediaan barang, Novi memastikan pasokan dari distributor dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Pemerintah pun terus memastikan distribusi berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat konsumen.

Upaya serupa dilakukan di wilayah lain. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar rakyat guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok menjelang Nataru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kota Tangerang Selatan, Bachtiar Priyambodo, mengatakan sidak tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Langkah ini bertujuan memantau langsung kondisi di lapangan, mulai dari perkembangan harga, ketersediaan stok, hingga keamanan produk pangan.

“Hari ini kita melakukan sidak pasar untuk melihat langsung kondisi di lapangan, baik terkait ketersediaan barang maupun potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun,” ujar Bachtiar.
Dari hasil pemantauan, Bachtiar menyebutkan sebagian besar harga bahan pokok masih relatif stabil. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas seperti ayam, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.

“Secara umum sembako masih terpantau stabil. Memang ada kenaikan pada komoditas tertentu seperti ayam, tetapi itu sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Ini akan kami laporkan dan siapkan langkah intervensi bersama instansi terkait,” jelasnya.

Dengan pengawasan yang diperketat, sinergi pusat dan daerah, serta komitmen pelaku usaha, pemerintah optimistis stok dan harga sembako akan tetap terkendali. Stabilitas pangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru.

JAKARTA — Pemerintah memastikan kesiapan sektor energi nasional dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Stok bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta pasokan listrik dipastikan berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ketersediaan energi nasional saat ini berada di atas batas cadangan minimum nasional. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

“Baik yang minyak bensin subsidi maupun non-subsidi, Alhamdulillah di atas cadangan nasional,” ujar Bahlil. Ia merinci, cadangan Pertalite (RON 90) mencapai 19 hari, lebih tinggi dari batas minimum nasional 17–18 hari. Sementara stok RON 92 berada di atas 23 hari dan RON 95 melampaui 31 hari.

Untuk jenis solar, pemerintah juga memastikan pasokan aman. Cadangan minimum nasional berada di angka 14 hari, dengan realisasi 14–15 hari. Solar non-subsidi (CN53) tercatat di atas 25 hari, sementara avtur di atas 29 hari. “Artinya dari sisi stok BBM cadangan nasional kita untuk menjalankan natal, insyaallah aman,” lanjut Bahlil.

Selain BBM, stok LPG nasional berada pada level 12,17 hari dan dinilai mencukupi hingga akhir Desember 2025. “LPG pun clear, tidak ada masalah,” tegasnya.

Dari sisi kelistrikan, sistem nasional dipastikan normal dengan ketersediaan energi primer pembangkit di atas 10 hari. Bahlil mengakui adanya gangguan di sebagian wilayah Sumatera akibat bencana alam, namun pemulihan berjalan bertahap. Di Aceh, kelistrikan dilaporkan telah pulih sepenuhnya. “Banda Aceh semalam Alhamdulillah sudah normal,” ujarnya.

Sementara itu, PT PLN (Persero) menyiapkan 1.500 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur mudik Nataru. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Edwin Nugraha Putra, menyebut jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding tahun lalu. “SPKLU-nya sudah dari 500 menjadi 1.500,” katanya.

PLN juga menyiagakan petugas 24 jam di seluruh SPKLU guna memastikan perjalanan pemudik tetap lancar. Langkah ini melengkapi koordinasi lintas sektor pemerintah dalam menjaga keandalan energi selama Nataru, sekaligus menegaskan optimisme negara menghadapi libur akhir tahun.

Oleh: Cut Farida Hamzah )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjukkan kehadiran negara secara sangat nyata ketika Aceh kembali diuji oleh adanya bencana banjir yang besar dan tanah longsor pada akhir 2025, sementara di sisi lain, rakyat juga turut memperlihatkan adanya ketangguhan sosial yang tumbuh dari pengalaman sejarah panjangselama ini.

Keselarasan langkah antara kebijakan negara dan juga bagaimana daya juang dari masyarakat dalam membentuk sebuah fondasi yang sangat kokoh bagi Aceh untuk dapat terus bangkit dari adanya krisis hidrometeorologi yang disebut sebagai salah satu yang terberat dalam dua dekade terakhir.

Sejak akhir November hingga Desember 2025, banjir dan longsor telah melanda Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Barat. Ratusan ribu warga terdampak, ratusan jiwa meninggal dunia, dan puluhan ribu rumah serta fasilitas publik mengalami kerusakan berat.

Skala bencana tersebut jelas sekali menguji bagaimana kapasitas pemerintah dan negaradalam merespons dengan sangat cepat, sekaligus juga menguji seperti apa ketahanan sosial dari seluruh masyarakat Aceh yang selama ini memang dikenal bahwa mereka memiliki daya lenting yang kuat.

Pemerintah pusat dan daerah langsung merespons situasi tersebut dengan mengerahkan sumber berbagai macam daya nasional secara terkoordinasi. Bantuan finansial digelontorkan untuk menunjang terwujudnya pemulihan wilayah yang terdampak dari bencana tersebut, terutama pada sektor yang selama ini memang menjadi simpul kehidupan sosial masyarakatsetempat, seperti fasilitas keagamaan dan pendidikan.

Terkait hal tersebut, pemerintah dan negara melalui Kementerian Agama menyalurkan secara langsung dana puluhan miliar rupiah untuk dapat memulihkan kantor urusan agama, madrasah, dayah, masjid, dan meunasah yang sudah rusak akibat diterjang oleh bencanabanjir dan longsor itu.

Kebijakan tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan pemulihan di Aceh tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ruang sosial dan spiritual masyarakat.

Langkah negara berlanjut pada fase transisi dari darurat menuju pemulihan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempercepat pembangunan hunian sementara bagi korban banjir, terutama di wilayah Pidie.

Huntara diposisikan sebagai kebutuhan mendesak agar masyarakat segera keluar dari kondisi pengungsian berkepanjangan. Pemerintah pusat memastikan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan simultan, sehingga percepatan pemulihan tidak terhambat oleh birokrasi.

Kehadiran Presiden di Aceh mempertegas pesan keberpihakan negara tersebut. Peninjauan langsung ke lokasi terdampak, pemantauan distribusi bantuan, serta evaluasi pembukaan akses jalan menunjukkan fungsi negara yang hadir hingga ke lapangan.

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh menjadi prioritas nasional, dengan seluruh instrumen negara dikerahkan untuk memastikan keselamatan warga, mempercepat evakuasi, dan memulihkan infrastruktur vital.

Keselarasan peran negara tersebut menemukan padanannya pada sikap rakyat Aceh. Di tengah keterbatasan, masyarakat bergerak secara mandiri membersihkan lingkungan, membantu petugas membuka jalur yang tertutup material longsor, serta mendirikan dapur umum di berbagai titik pengungsian.

Solidaritas antardaerah di Aceh menguat ketika pemerintah kabupaten dan kota saling mengirimkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar ke wilayah yang terdampak lebih parah. Gotong royong hadir sebagai praktik sosial nyata, bukan sekadar jargon budaya.

Peran ulama dan tokoh masyarakat turut memperkuat daya tahan sosial tersebut. Mereka berfungsi sebagai penenang psikologis warga, penggerak solidaritas, sekaligus jembatan aspirasi antara rakyat dan negara.

Aksi penyampaian aspirasi terkait status bencana dilakukan secara tertib, mencerminkan kedewasaan sosial yang tumbuh dari pengalaman panjang Aceh menghadapi konflik dan bencana alam.

Sejarah Aceh memberikan konteks penting bagi respons kolektif tersebut. Tragedi tsunami 2004 meninggalkan luka mendalam sekaligus pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan, koordinasi, dan kehadiran negara.

Dari pengalaman tersebut, Aceh membangun kesadaran kolektif bahwa bencana tidak dapat dihadapi secara individual. Kesadaran tersebut teraktualisasi kembali pada banjir 2025, ketika rakyat bergerak seiring dengan kebijakan negara tanpa kehilangan kemandirian sosial.

Sinergi negara dan rakyat juga tercermin pada sektor kesehatan. Ratusan tenaga medis diterjunkan untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Aparat keamanan memperluas peran melalui pelayanan medis gratis dan pendampingan kemanusiaan di wilayah terdampak. Kehadiran tersebut memperkuat rasa aman masyarakat serta mencegah munculnya krisis kesehatan lanjutan di pengungsian.

Keseluruhan proses tersebut memperlihatkan bahwa kebangkitan Aceh bukan hasil kerja satu aktor tunggal. Negara menyediakan arah kebijakan, sumber daya, dan koordinasi, sementara rakyat menghidupkan kebijakan tersebut melalui partisipasi aktif, solidaritas, dan ketahanan sosial. Relasi tersebut menunjukkan kematangan demokrasi sosial, ketika kebijakan publik tidak berdiri di ruang hampa, melainkan bertemu dengan masyarakat yang siap bergerak.

Banjir dan longsor 2025 menjadi ujian berat, tetapi sekaligus menegaskan kematangan hubungan antara negara dan rakyat di Aceh. Ketika kebijakan publik bertemu dengan masyarakat yang terlatih oleh sejarah panjang perjuangan dan bencana, pemulihan tidak sekadar menjadi proses teknokratis, melainkan peristiwa kebersamaan.

Dalam irama yang sejalan tersebut, Aceh tidak hanya bertahan, tetapi menunjukkan kemampuan untuk bangkit dan menata ulang masa depan dengan ketangguhan yang semakin matang. (*)

*) Konsultan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

Oleh : Tommy Zulfikar )*

Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang semakin relevan di tengah besarnya jumlah jemaah Indonesia setiap tahun. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya berjalan lancar secara ibadah, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi yang berkeadilan dan berjangka panjang. Dalam konteks inilah kehadiran Danantara Indonesia menjadi signifikan sebagai instrumen negara dalam mengoptimalkan investasi strategis. Dukungan Danantara terhadap kebijakan pemerintah mencerminkan upaya konkret untuk membangun ekosistem yang terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

Selama ini, penyelenggaraan haji dan umrah kerap dipandang semata sebagai aktivitas layanan keagamaan, padahal di baliknya terdapat rantai ekonomi yang sangat besar. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan pendukung lainnya, seluruhnya membentuk ekosistem ekonomi lintas sektor dan lintas negara. Tanpa pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan, potensi ekonomi tersebut berisiko tidak optimal dan kurang memberikan manfaat maksimal bagi bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah patut diapresiasi sebagai langkah visioner dan strategis.

Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) mengambil posisi awal yang berhati-hati namun progresif dalam mendukung agenda tersebut. Managing Director Finance Danantara Investment Management, Djamal Attamimi, menegaskan bahwa keterlibatan Danantara merupakan bagian dari proses penjajakan dan pertukaran pandangan terkait pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan Danantara dalam memahami kebutuhan kebijakan, kerangka regulasi, serta potensi sinergi yang dapat dikembangkan secara bertanggung jawab. Langkah awal yang berbasis kajian ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan investasi berjalan selaras dengan kepentingan nasional.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi utama dalam upaya membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan. Djamal Attamimi menekankan bahwa Danantara terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sinergi ini mencerminkan tata kelola yang inklusif dan kolaboratif, sekaligus menghindari tumpang tindih kebijakan. Dengan koordinasi yang kuat, arah pengembangan ekosistem dapat lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Pandangan serupa disampaikan oleh Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, yang menekankan pentingnya pendekatan bertahap dan kolaboratif dalam proyek strategis lintas sektor. Menurutnya, pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan agenda kompleks yang menuntut kehati-hatian serta keselarasan kebijakan antarinstansi. Pendekatan bertahap menjadi krusial agar setiap langkah yang diambil benar-benar matang dan minim risiko. Dengan menjadikan koordinasi sebagai fondasi, Danantara menunjukkan komitmen untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dukungan Danantara terhadap kebijakan pemerintah juga tercermin dalam komitmen untuk menempatkan kepentingan jemaah sebagai prioritas utama. Seluruh inisiatif pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah harus berorientasi pada kemaslahatan jemaah. Hal ini mencakup aspek kenyamanan, keamanan, keterjangkauan biaya, serta kualitas layanan yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan ekosistem ekonomi tidak semata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan nilai sosial dan spiritual tetap terjaga.

Langkah konkret Danantara dalam mendukung kebijakan ini terlihat dari investasi strategis di sektor hospitality di Arab Saudi. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa DIM telah menandatangani perjanjian akuisisi dengan Thakher Development Company yang mencakup aset perhotelan dan lahan di kawasan terpadu dekat Masjid Al-Haram. Lokasi yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari pusat ibadah tersebut memiliki nilai strategis tinggi bagi pelayanan jemaah Indonesia. Investasi ini menjadi bukti nyata keterlibatan Danantara dalam mendukung penyediaan akomodasi yang berkualitas.

Akuisisi Novotel Makkah Thakher City dengan kapasitas 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare untuk pengembangan masa depan, mencerminkan pendekatan jangka panjang Danantara. Potensi pengembangan hingga sekitar 5.000 kamar hotel menunjukkan skala dan visi besar dari inisiatif ini. Investasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas akomodasi, tetapi juga memberikan kepastian layanan bagi jemaah Indonesia. Selain itu, langkah ini membuka peluang penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah global.

Sebagai institusi yang memiliki mandat mengelola dan mengoptimalkan investasi negara, Danantara memandang inisiatif ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan nilai-nilai Asta Cita. Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah tidak terlepas dari agenda besar pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, investasi strategis ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat. Kehadiran Danantara menjadi contoh bagaimana investasi negara dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan umat dan bangsa secara bersamaan.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan investasi strategis sebagai bagian dariupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Salah satulangkah yang kini menjadi sorotan adalah penguatan peran Danantara Indonesia dalam mengelola investasi lintas negara, termasuk di sektor perhotelan Makkah. Kebijakan ini dipandang sebagai strategi negara untuk memanfaatkan peluangekonomi global yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan nasional, khususnya sebagai negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktifdalam pengelolaan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Iamemandang investasi bukan sekadar instrumen bisnis, melainkan alat negara untukmemperkuat ketahanan ekonomi, menjaga nilai aset nasional, dan memastikanmanfaat jangka panjang bagi rakyat. Dalam konteks tersebut, keterlibatan Danantaradi sektor perhotelan Makkah dinilai sejalan dengan visi pemerintah untukmembangun kekuatan ekonomi yang tidak bergantung pada sektor domestiksemata.

Presiden Prabowo Subianto menilai sektor perhotelan di Makkah memilikikarakteristik yang relatif stabil karena ditopang oleh aktivitas ibadah yang bersifatrutin dan terus meningkat setiap tahun. Menurutnya, kebutuhan akomodasi jemaahdari berbagai negara menciptakan permintaan yang konsisten, sehingga sektor inimemiliki ketahanan tinggi terhadap fluktuasi ekonomi global. Atas dasar itu, pemerintah mendorong agar peluang tersebut dikelola secara profesional oleh entitas investasi negara yang memiliki mandat jangka panjang.

Dalam kerangka kebijakan nasional, investasi Danantara di luar negeri juga mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan aset negara. Pemerintah tidaklagi menempatkan negara hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku aktifyang mampu mengoptimalkan peluang global. Presiden Prabowo Subiantomenekankan bahwa pengelolaan investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan orientasi pada kepentingan nasional agar manfaatnyadapat dirasakan secara berkelanjutan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa investasi di sektor perhotelan Makkah dirancangsebagai strategi jangka panjang dengan risiko yang terukur. Ia menilai sektortersebut memiliki fundamental kuat karena didorong oleh permintaan yang relatiftidak terpengaruh siklus ekonomi. Menurutnya, pendekatan Danantara adalahmembangun portofolio investasi yang stabil dan mampu menjaga nilai aset negara dalam jangka panjang.

Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa Danantara tidak bergerak sebagaiinvestor spekulatif, melainkan sebagai pengelola aset strategis negara. Setiapkeputusan investasi, termasuk di Makkah, dilakukan melalui kajian mendalam yang mencakup analisis pasar, proyeksi permintaan, serta evaluasi kemitraan denganpengelola properti berpengalaman. Pendekatan ini sejalan dengan arahanpemerintah agar investasi negara dijalankan secara profesional dan berorientasipada keberlanjutan.

Selain memberikan imbal hasil finansial, Rosan Perkasa Roeslani memandanginvestasi ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Keterlibatan Danantara di sektor perhotelan Makkah membuka peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah global. Ia menilai kehadiran Indonesia sebagai investor di sektor pendukung ibadah mencerminkan peningkatan perannasional di tingkat internasional sekaligus memperluas diplomasi ekonomi berbasiskepentingan jangka panjang.

Pemerintah juga melihat bahwa investasi ini berpotensi memberikan efek bergandabagi perekonomian nasional. Rosan Perkasa Roeslani menilai keterlibatanDanantara dapat membuka peluang kerja sama bagi pelaku usaha dan tenagaprofesional Indonesia dalam rantai nilai investasi, mulai dari jasa konstruksi, konsultansi, hingga manajemen properti. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidakhanya dirasakan di luar negeri, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kapasitasnasional.

Dari sisi tata kelola, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan investasiDanantara dilakukan dengan standar akuntabilitas yang ketat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan aset penting yang harus dijaga melalui transparansi dan pengawasan yang jelas. Oleh karena itu, setiap langkah investasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan selarasdengan kepentingan publik.

Secara lebih luas, kebijakan investasi Danantara mencerminkan strategi pemerintahdalam membangun fondasi ekonomi jangka panjang yang lebih kokoh. Pemerintahmemandang bahwa diversifikasi portofolio investasi menjadi kebutuhan untukmenghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Investasi di sektor perhotelanMakkah diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas nilai asetnegara sekaligus memperkuat posisi Indonesia di perekonomian internasional.

Dengan arah kebijakan tersebut, peluang investasi Danantara di sektor perhotelanMakkah tidak hanya dipandang sebagai langkah bisnis, tetapi sebagai bagian daristrategi negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintahmeyakini bahwa pengelolaan investasi yang profesional, terarah, dan berkelanjutanakan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara serta memastikan Indonesia tetap memiliki peran strategis dalam ekonomi global berbasis layanan keagamaan.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi sebagai motor penting dalam mendorong hilirisasi dan pengembangan inovasi industri nasional. Keberadaan Danantara dinilai strategis untuk memperkuat ekosistem riset, investasi, dan industri agar hasil inovasi tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan mampu memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian Indonesia.

Apresiasi tersebut mengemuka dalam Public and Business Leader Forum 2026 Outlook and Challenges yang digelar bertepatan dengan Dies Natalis ke-63 Universitas Brawijaya di Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, pelaku usaha, dan akademisi dalam merespons tantangan global yang dinamis, sekaligus membahas peluang penguatan industri berbasis inovasi.

Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, menegaskan kesiapan perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan Danantara dalam mengakselerasi hilirisasi hasil riset kampus. Menurutnya, sinergi antara lembaga investasi negara dan perguruan tinggi menjadi kunci agar inovasi akademik dapat diolah menjadi produk dan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami siap digandeng Danantara agar hasil riset dan inovasi kampus dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang mendorong daya saing industri nasional,” ujarnya.

Danantara juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor sebagai fondasi pengembangan inovasi industri. Prof. Widodo menilai hal ini sebagai langkah strategis untuk menyatukan perspektif pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

“Danantara menghadirkan forum yang mempertemukan para pemimpin dari government, bisnis, dan akademisi untuk membahas isu-isu sangat strategis di tengah perubahan global yang berlangsung cepat,” katanya.

Berbagai isu strategis turut dibahas dalam forum tersebut, mulai dari ketahanan ekonomi, transformasi energi, hingga penguatan manajemen kebencanaan. Diskusi tersebut menegaskan bahwa pengembangan industri berbasis inovasi membutuhkan pendekatan terpadu, termasuk penguatan institusi publik yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi risiko dan tantangan nasional.

Sementara itu disisi seorang Pakar Ekonomi, Ferry Latuhihin, menilai Danantara memiliki potensi besar sebagai penggerak investasi jangka panjang, termasuk dalam mendukung proyek-proyek hilirisasi strategis. Ia mengingatkan bahwa risiko merupakan bagian dari proses bisnis, namun dapat dikelola dengan tata kelola yang baik.

“Bisnis selalu mengandung risiko, yang penting adalah bagaimana Danantara memitigasinya secara profesional dan akuntabel. Partisipasi publik dalam pengawasan juga menjadi elemen penting,” tuturnya.

Dengan dukungan akademisi dan sinergi lintas sektor yang kuat, Danantara diharapkan mampu menjadi penggerak utama hilirisasi dan inovasi industri, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Jakarta, – Danantara Indonesia secara resmi mengumumkan keberhasilannya mengakuisisi aset strategis berupa Novotel Makkah Thakher City beserta 14 bidang lahan dengan total luas mencapai 4,4 hektare yang berlokasi di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi. Aksi korporasi ini menjadi tonggak penting sekaligus langkah awal Danantara dalam melakukan ekspansi bisnis ke tingkat global, khususnya di sektor perhotelan dan properti berbasis layanan jamaah haji dan umrah.

Novotel Makkah Thakher City saat ini telah beroperasi dengan kapasitas 1.461 kamar dan berada sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, menjadikannya salah satu aset hospitality strategis di Tanah Suci. Selain mengakuisisi hotel yang telah beroperasi, Danantara juga mengamankan cadangan lahan yang akan dikembangkan secara bertahap sesuai dengan masterplan kawasan terpadu Thakher City. Dalam jangka panjang, pengembangan ini berpotensi menambah kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar, termasuk fasilitas pendukung seperti area komersial dan layanan jamaah.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa akuisisi ini merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan untuk membangun portofolio investasi internasional yang berkelanjutan.

“Akuisisi Novotel Makkah Thakher City merupakan langkah awal Danantara dalam ekspansi global, khususnya di sektor hospitality. Investasi ini memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan jutaan jamaah haji dan umrah, termasuk jamaah asal Indonesia,” ujar Rosan.

Ia menambahkan bahwa Danantara melihat potensi besar pada ekosistem layanan jamaah di Arab Saudi, seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan umrah dan kebijakan perluasan kapasitas kota Makkah oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Setiap tahun lebih dari dua juta warga Indonesia melaksanakan umrah, dan ratusan ribu menunaikan ibadah haji. Kehadiran Danantara di Makkah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan akomodasi yang berkualitas, terjangkau, dan terkelola dengan baik,” lanjutnya.

Seluruh proses akuisisi dan rencana pengembangan akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta mematuhi regulasi yang berlaku di Arab Saudi. Danantara juga bekerja sama dengan mitra lokal berpengalaman untuk memastikan pengelolaan aset berjalan optimal dan berkelanjutan.

Akuisisi ini menandai investasi luar negeri berskala besar pertama Danantara di sektor perhotelan internasional, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah global. Ke depan, Danantara membuka peluang ekspansi lanjutan di kawasan Timur Tengah dan pasar internasional lainnya yang memiliki nilai strategis serupa.

ACEH — Ketangguhan Aceh kembali terlihat saat banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.

Respons cepat masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan daya lenting yang tidak lahir secara instan, melainkan tumbuh dari sejarah panjang, budaya yang kuat, serta pengalaman kolektif dalam menghadapi krisis berulang.

Sejak masa kolonial, Aceh dikenal sebagai wilayah dengan tradisi perlawanan yang kokoh.

Perang Aceh pada akhir abad ke-19 membentuk struktur sosial yang solid di bawah kepemimpinan ulama dan tokoh adat.

Warisan tersebut menanamkan mental pantang menyerah dan solidaritas tinggi, nilai yang terus hidup dan menjadi fondasi dalam menghadapi bencana alam.

Ikatan budaya dan agama berperan sebagai perekat sosial yang menjaga kebersamaan warga saat tekanan datang.

Pengalaman gempa bumi dan tsunami 2004 turut menguatkan karakter tersebut.

Meski bantuan internasional pernah mengalir, pemulihan Aceh dinilai berhasil karena kemampuan masyarakat lokal mengelola trauma dan membangun kembali kehidupan sosialnya.

Kearifan lokal seperti peran meunasah, sistem gampong, serta kepemimpinan ulama memungkinkan koordinasi cepat dan efektif pada masa darurat.

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menilai ketangguhan Aceh dalam menghadapi banjir 2025 mencerminkan kapasitas pemerintah yang telah diperhitungkan secara matang.

“Saya kira pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani permasalahan banjir di Aceh, dan ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya,” ujar Ujang Bey.

Ia menegaskan pemerintah perlu fokus pada langkah cepat dan terukur untuk menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi bencana secara mandiri.

“Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna, meski menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara sahabat.

Dari sisi budaya, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh sekaligus budayawan Aceh, Drs. H. Ameer Hamzah, M.Si, menegaskan bahwa ketabahan masyarakat Aceh dibangun di atas akidah, adat, dan sejarah perjuangan.

“Musibah dipahami sebagai ujian yang harus diterima dengan ikhlas,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa adat dan agama di Aceh menyatu erat, membentuk solidaritas sosial yang kuat.

Rangkaian peristiwa tersebut menegaskan bahwa ketangguhan Aceh bersumber dari kekuatan sejarah dan kearifan lokal, menjadikan bantuan luar sebagai pelengkap, bukan fondasi utama.

Padang – Warga yang terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat, kini mulai menempati hunian sementara (huntara) yang dibangun pemerintah sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana. Kehadiran hunian sementara tersebut memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.

Pembangunan hunian sementara dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Kota Padang, menyiapkan huntara di sejumlah lokasi terdampak dengan memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Setiap unit hunian sementara dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, seperti sanitasi layak, akses air bersih, jaringan listrik, serta ruang bersama yang dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas sosial. Hunian tersebut dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang manusiawi, sembari menunggu proses rehabilitasi dan pembangunan hunian tetap.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan korban bencana berjalan secara menyeluruh.

“Pemerintah memastikan masyarakat terdampak bencana tidak dibiarkan berlarut-larut dalam kondisi darurat, melainkan difasilitasi dengan hunian sementara yang layak, aman, dan mampu mendukung proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara di Padang dilakukan dengan pendekatan cepat namun tetap mengedepankan kualitas.

“Hunian sementara yang disiapkan telah disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan, sehingga dapat digunakan warga secara layak selama masa transisi menuju relokasi atau pembangunan hunian permanen,” jelas Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan serta pemantauan terhadap warga terdampak untuk memastikan penempatan hunian sementara tepat sasaran. Upaya ini dilakukan guna menjamin seluruh keluarga korban banjir memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang memadai.

Hingga pertengahan Desember 2025, puluhan keluarga telah menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah, dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring rampungnya pembangunan unit tambahan di beberapa titik lainnya. Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut secara bertahap dan terukur.

Penyediaan hunian sementara bagi warga korban banjir di Padang menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakatnya, sekaligus mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana secara berkelanjutan.