Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Bara Winatha )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Program ini dirancang dengan standar higienis modern yang dapat menjamin keamanan dan kesehatan makanan. Pemerintah menyadari bahwa generasi sehat lahir dari pola makan yang terjaga kualitasnya sejak dini, dan melalui MBG, upaya tersebut terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga institusi pendidikan dan aparat keamanan.

Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Hal ini merupakan langkah mitigasi dan pencegahan kasus keracunan yang bisa saja terjadi jika standar kebersihan diabaikan. Ia menekankan bahwa pemerintah terus mendorong kualitas makanan agar aman dikonsumsi pelajar di seluruh daerah.

Komitmen pemerintah ini kemudian diperkuat dengan sinergi di tingkat daerah. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kaltim bersama BPOM Balikpapan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) untuk membahas kesiapsiagaan food safety dalam program MBG. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, mengatakan bahwa Biddokkes bersama BPOM terlibat dari perspektif kesehatan dan gizi untuk memastikan kualitas makanan terjamin. Ia menegaskan pentingnya pengawasan berlapis agar tidak ada celah dalam proses produksi hingga distribusi makanan. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas makanan dari sisi higienis dan gizi sudah baik untuk diterapkan di lapangan.

Langkah pengawasan ini menjadi penting karena program MBG tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi cerdas dan sehat. Oleh karena itu, peran lintas sektor menjadi kunci. Keterlibatan BPOM, Dinas Kesehatan, hingga kepolisian membentuk sistem pengawasan berlapis yang dapat mengurangi risiko terjadinya pelanggaran prosedur. Pemerintah juga terus melibatkan ahli gizi nasional agar standar yang ditetapkan tidak hanya sesuai dengan norma kesehatan lokal, tetapi juga standar global.

Di wilayah Banten, manfaat nyata program MBG sudah dirasakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Maman Suryaman, mengatakan bahwa lebih dari 225 ribu siswa mulai dari PAUD, SD, hingga SMP telah menerima manfaat dari program tersebut. Ia menilai program ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa, tetapi juga membantu mengendalikan tingkat kemiskinan. Menurutnya, anak-anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang cenderung lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ia berharap ke depan ada keterlibatan lebih banyak ahli gizi untuk memastikan kualitas MBG konsisten terjaga.

Selain di Lebak, manfaat program ini juga terlihat di Lampung. Dapur umum SPPG Sedulur Sewu di Pringsewu, misalnya, telah menerapkan standar operasional prosedur yang ketat. Seluruh pekerja rutin mengikuti briefing sebelum bertugas untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diolah sesuai standar kebersihan. Kepala SPPG, Mad Khotib menekankan bahwa menu berganti setiap hari dengan bahan segar, dan kebersihan selalu menjadi prioritas utama. Praktik ini menunjukkan bahwa standar higienis modern tidak hanya berlaku di pusat, tetapi juga mulai diterapkan secara konsisten di daerah.

Kemenkes menegaskan bahwa SLHS tidak hanya menjadi formalitas administrasi, melainkan mekanisme pengawasan yang konkret. Dengan sertifikasi tersebut, dapur MBG dipastikan memenuhi standar minimum higienitas, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Hal ini memberikan jaminan kepada orang tua bahwa makanan yang dikonsumsi anak mereka sudah melalui proses pengawasan yang ketat. Lebih jauh lagi, langkah ini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya higienitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal pembangunan nasional, MBG menjadi strategi penting untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pada makanan bergizi yang mungkin sulit mereka peroleh secara rutin di rumah. Dengan adanya MBG, ketimpangan gizi antar kelompok sosial dapat ditekan. Hal ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan.

Penguatan MBG juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Program ini menumbuhkan solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Misalnya, keterlibatan orang tua dalam memantau kualitas makanan di sekolah atau kerja sama dengan komunitas lokal untuk penyediaan bahan baku segar. Hal ini menunjukkan bahwa MBG sudah menjadi gerakan bersama dalam membangun generasi sehat.

Dari perspektif kebijakan publik, program MBG menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memadukan pendekatan top-down dan bottom-up. Dari pusat, kebijakan digariskan dengan jelas, termasuk pemberian SLHS kepada dapur MBG. Dari daerah, implementasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat. Pendekatan ini membuat program lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa kehilangan standar nasional.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti konkret bahwa pemerintah serius membangun generasi sehat melalui pendekatan higienis modern. Dengan keterlibatan berbagai pihak, pengawasan ketat, serta prosedur yang terstandarisasi, MBG layak diapresiasi sebagai langkah maju dalam kebijakan gizi nasional. Selama konsistensi ini dijaga, MBG akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan manusia Indonesia, melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi dasar utama dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut. “Tuntutan 17+8 mengenai penguatan Komnas HAM sudah kami masukkan dalam revisi UU HAM,” ucapnya usai menghadiri rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU HAM.

Lebih lanjut, Pigai menyampaikan langkah strategis yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat peran Komnas HAM. “Rekomendasi yang diputuskan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM bersifat binding dan wajib ditindaklanjuti. Kami juga menyiapkan mekanisme sanksi bagi pihak yang mengabaikannya,” katanya.

Ia menambahkan opsi pemberian kewenangan penyidikan ad hoc dari Kejaksaan terhadap kasus pelanggaran HAM berat, serta kemungkinan pemberian hak imunitas bagi komisioner. “Semua langkah ini dibahas agar Komnas HAM benar-benar berfungsi optimal dalam melindungi hak dasar masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi luas dalam pembahasan revisi ini. “Pemerintah pastikan merespons positif 17+8 tuntutan rakyat dan menjamin proses revisi UU HAM berlangsung transparan serta partisipatif,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengapresiasi langkah pemerintah yang memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam revisi UU HAM. “Kami melihat adanya keseriusan pemerintah memperkuat kelembagaan Komnas HAM agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pemajuan HAM secara lebih efektif,” ujarnya.

Dari sisi lembaga independen, Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan urgensi penguatan peran Komnas HAM agar perlindungan hak dasar benar-benar dijalankan oleh negara. “Revisi UU HAM menjadi momentum penting memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM tetap menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat negara,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan mengakomodasi aspirasi rakyat yang terangkum dalam 17+8 tuntutan, melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa revisi UU HAM akan menyentuh aspek mendasar terkait pembangunan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Salah satu poin penting adalah penguatan institusi Komnas HAM agar semakin efektif mendukung pemerintah dalam penegakan HAM.

“Situasi berbeda dengan zaman dulu. Substansi juga mengalami perubahan dan pergeseran, begitu pula diatur menyangkut tentang aktor-aktor HAM karena mengalami pergeseran sekarang,” ujarnya.

Pigai menambahkan bahwa berbagai institusi lain seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan Komnas Disabilitas juga akan diperkuat. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan agar semakin selaras dengan prinsip HAM, sehingga revisi ini benar-benar mencerminkan pembangunan HAM dalam skala luas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Presiden telah menyambut positif langkah enam lembaga negara HAM yang membentuk tim penyelidik non-yudisial independen pascademonstrasi Agustus lalu.

“Tim ini memiliki kedudukan dan independensi yang lebih kuat dibandingkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang biasanya dibentuk melalui Keputusan Presiden,” jelasnya.

Menurutnya, perbedaan mendasar dari tim independen ini adalah kedudukan yang sepenuhnya mandiri, sehingga lebih kredibel di mata publik. Negara memberi ruang bagi lembaga independen untuk menggali fakta secara objektifkhususnya dalam upaya penegakan HAM yang bersifat strategis dan berdampak besar bagi masyarakat.

“Dengan begitu, keraguan masyarakat terhadap proses pencarian fakta dapat diminimalisir, sekaligus menjawab tuntutan akan transparansi dan keadilan,” ucapnya.

Senada, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengungkapkan bahwa pembentukan tim ini adalah wujud nyata komitmen lembaga HAM untuk menghadirkan kebenaran. Hasil kerja tim akan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menegakkan keadilan dan pemulihan komprehensif bagi korban.

“Tim ini tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga menggali informasi langsung terkait kondisi korban, upaya yang telah dilakukan pemerintah, hingga langkah-langkah pemulihan yang dibutuhkan,” tuturnya.

Revisi UU HAM diharapkan menjadi langkah maju dalam membangun sistem perlindungan HAM yang lebih kuat, responsif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Berbagai penguatan kelembagaan, termasuk bagi Komnas HAM, akan menjadi bagian penting dari agenda perubahan regulasi ini.

Negara hadir tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga membangun sistem yang mampu memberikan peringatan dini dan perlindungan preventif. Dalam konteks ini, aspirasi 17+8 menemukan relevansinya karena sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan jaminan HAM yang komprehensif.

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi. Salah satu aspirasi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat adalah penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi yang selama ini berperan krusial dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah melalui Kementerian HAM memastikan bahwa aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam regulasi yang lebih tegas, sistematis, dan efektif.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa revisi UU HAM akan mengatur berbagai aspek pembangunan HAM di seluruh Indonesia, termasuk penguatan kelembagaan yang memiliki peran strategis. Salah satu fokus utama adalah penguatan Komnas HAM. Menurutnya, komitmen ini bukan hanya untuk memperkuat institusi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian penegakan HAM yang lebih nyata dan berdaya guna.

Pigai menjelaskan setidaknya terdapat empat alternatif penguatan yang akan diberikan kepada Komnas HAM melalui revisi UU ini. Pertama, menjadikan rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat (binding). Selama ini, banyak rekomendasi yang hanya dianggap masukan tanpa konsekuensi hukum. Dengan perubahan ini, rekomendasi Komnas HAM akan memiliki kekuatan hukum, bahkan disertai sanksi bagi pihak yang mengabaikannya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan lembaga negara maupun pihak terkait dalam menindaklanjuti temuan kasus HAM.

Kedua, apabila ada kasus besar yang ditangani Komnas HAM, maka penyidik ad hoc dari Kejaksaan akan dapat melakukan proses hukum secara penuh, mulai dari penyidikan, pemanggilan paksa, hingga penuntutan. Mekanisme ini memberi jalan agar kasus-kasus besar tidak berlarut tanpa kejelasan, serta mempercepat proses hukum bagi korban dan keluarganya.

Alternatif ketiga, revisi UU HAM juga membuka ruang menjadikan Komnas HAM serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Model ini akan memberikan kewenangan penuh kepada Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk kewenangan penyidikan, pemanggilan paksa, dan penuntutan. Dengan begitu, Komnas HAM tidak hanya sebatas lembaga pengawas atau pemberi rekomendasi, tetapi menjadi lembaga penegak hukum yang berwibawa.

Alternatif keempat adalah pemberian hak imunitas kepada pekerja Komnas HAM, khususnya komisioner. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap komisioner dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut, tekanan, atau ancaman kriminalisasi. Dengan perlindungan ini, Komnas HAM dapat bekerja lebih independen, profesional, dan berani dalam membela kepentingan rakyat.

Tidak hanya Komnas HAM, Menteri Pigai juga menegaskan bahwa revisi UU HAM akan memperkuat berbagai institusi lainnya, seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan Komnas Disabilitas. Penguatan tersebut mencakup fungsi maupun kelembagaannya agar setiap aspek hak asasi manusia bisa dilindungi secara lebih menyeluruh. Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusan bahwa penghormatan HAM bukanlah jargon, melainkan sebuah komitmen nyata.

Selain penguatan kelembagaan, revisi UU HAM juga akan mencakup evaluasi terhadap berbagai kebijakan maupun regulasi yang masih bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, pembangunan HAM ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya melindungi dari pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan negara selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Langkah revisi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Masyarakat sipil menilai bahwa inisiatif ini selaras dengan aspirasi rakyat untuk mewujudkan negara yang adil dan menghormati hak asasi setiap warganya. Dengan memperkuat Komnas HAM dan institusi sejenis, pemerintah juga mempertegas posisinya sebagai pelindung sekaligus pengayom masyarakat dalam menghadapi ancaman pelanggaran HAM.

Tentu saja, tantangan di lapangan tidak kecil. Pelanggaran HAM, baik dalam skala besar maupun kecil, masih ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dengan adanya UU HAM yang lebih progresif, diharapkan penegakan hukum bisa lebih cepat, tepat, dan adil. Reformasi hukum ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata internasional sebagai negara yang serius dalam membangun peradaban demokrasi yang berbasis pada penghormatan HAM.

Lebih dari itu, revisi UU HAM ini juga menjadi momentum penting bagi generasi muda Indonesia. Mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih menghargai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dengan memperkuat lembaga-lembaga HAM, negara menyiapkan landasan kokoh untuk masa depan yang lebih beradab dan bermartabat.

Pada akhirnya, revisi UU HAM bukan sekadar langkah teknis hukum, melainkan juga simbol bahwa aspirasi rakyat, khususnya 17+8 Tuntutan Rakyat, benar-benar mendapat tempat dalam kebijakan negara. Penguatan Komnas HAM dan institusi sejenis menjadi jawaban atas keresahan publik, sekaligus penegasan bahwa negara hadir untuk melindungi martabat setiap manusia.

Dengan demikian, revisi UU HAM bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan rakyat dalam kerangka 17+8, tetapi juga menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam memperkuat institusi demokrasi dan hak asasi manusia. Langkah ini akan memastikan bahwa perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM benar-benar hadir dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan di mata dunia.

*) Pemerhati HAM

MIMIKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin diperkuat dengan adanya pelatihan khusus bagi ratusan petugas pengolah makanan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pelatihan ini digagas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan setiap hidangan yang tersaji aman, sehat, dan memenuhi standar higienis.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN Enny Indarti menegaskan, pelatihan tersebut diikuti oleh petugas dari 12 dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG mempekerjakan 50 orang, terdiri atas relawan, tenaga ahli gizi, akuntan, serta seorang kepala unit.

“Pelatihan penjamah makanan ini merupakan upaya BGN memperkenalkan kepada relawan, ahli gizi, dan akuntan bagaimana proses penyediaan makanan bergizi gratis di dapur SPPG. Salah satunya untuk mencegah mitigasi risiko terhadap keracunan dan kejadian lainnya,” jelas Enny.

Ia menambahkan, kegiatan ini bukan hanya berhenti pada tahap pelatihan. “Ke depan kami akan melakukan sertifikasi SPPG, sehingga mempunyai kelayakan untuk mendapatkan penghargaan dari BGN,” ujar Enny.

Menurutnya, apresiasi tinggi patut diberikan kepada para relawan yang bekerja menjaga kualitas penyajian MBG di Mimika. Mereka menjadi garda terdepan agar paket makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak-anak sekolah maupun kelompok rentan dengan standar terbaik. Program ini menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SLTA serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

Rencananya, Mimika akan memiliki 14 dapur sehat SPPG yang mampu melayani hingga 3.000 penerima manfaat di setiap unit. Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas akses gizi seimbang bagi generasi muda Papua.

Di sisi lain, pengawasan ketat juga dilakukan di Papua Barat. Plt Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Marten Rantetampang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar waktu produksi dan distribusi.

“Hasil laboratorium BPOM Manokwari menemukan ada menu yang tidak layak konsumsi karena mengandung bakteri. Itu yang menjadi bahan evaluasi kita,” ujarnya.

Marten menambahkan, pengawasan distribusi yang lebih ketat menjadi syarat mutlak. Dinas Kesehatan mewajibkan setiap dapur MBG mengantongi rekomendasi resmi sebelum beroperasi. Dengan begitu, kualitas pangan dapat dijamin dan kasus serupa tidak terulang.

Sementara itu, Dandim 1801/Manokwari Kolonel Inf Agus Prihanto Donny menegaskan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap penyedia MBG yang abai.

“Kalau terjadi untuk ketiga kalinya maka dapur tersebut bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak boleh beroperasi lagi,” tegas Agus.

Diketahui, anak-anak Papua untuk menyambut antusias program MBG. Siswa-siswi dengan antusias menerima paket makanan, mencuci tangan, berdoa bersama, lalu menyantap hidangan dengan tertib. Mereka bahkan kompak menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pengawasan yang diperketat dan pelatihan berkelanjutan, Papua semakin tersenyum bersama gizi yang terjaga. (*)

Sentani– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin memperlihatkan manfaatnya dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pemenuhan gizi anak sekolah sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan bahwa MBG menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang memadai. “Program MBG ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak agar mereka lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan,” ujarnya di Sentani.

Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya sebatas pemberian makanan, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang, distribusi yang tepat, serta sinergi lintas sektor. “Kita tidak hanya bicara tentang makanan yang diberikan setiap hari, tapi juga pola distribusi, ketersediaan bahan pangan lokal, serta keterlibatan orang tua dalam mendukung program ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yunus menekankan bahwa program MBG turut berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan hasil pertanian dan produk UMKM setempat, manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas. “Kalau bahan pangan diserap dari petani dan UMKM lokal, maka dampaknya bisa ganda. Anak-anak sehat, sementara ekonomi keluarga di daerah juga ikut tumbuh,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menilai MBG sebagai salah satu wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda. Menurutnya, program ini harus disyukuri karena mampu menghadirkan manfaat langsung bagi pelajar di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. “MBG adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Mari kita syukuri nikmat ini, sekaligus mendoakan beliau agar selalu sehat dan panjang umur dalam memimpin bangsa,” ucapnya.

Nasaruddin menambahkan, makanan bergizi merupakan pondasi penting untuk membangun generasi yang kuat dan unggul. Ia optimistis bahwa program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas belajar anak-anak di sekolah. “Dengan MBG, anak-anak bisa belajar lebih semangat dan menatap masa depan dengan penuh percaya diri,” katanya.

Kehadiran MBG di Papua menegaskan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Dengan dukungan berbagai elemen, program ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan.

Oleh: Jefri Waromi )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Papua. Dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pangan, MBG tidak hanya menawarkan bantuan sosial semata, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan nasional jangka panjang yang menyentuh akar ekonomi lokal. Program ini menegaskan peran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasar berupa gizi seimbang yang mendukung tumbuh kembang optimal.

Sebanyak 141 satuan tugas (satgas) telah dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T, sebagai respons atas tingginya angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan urgensi program ini dengan menyatakan bahwa perhatian terhadap layanan gizi di daerah 3T harus menjadi prioritas utama. Program MBG, menurutnya, tidak hanya menekan angka stunting tetapi juga membuka peluang lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok lokal, sehingga dampak sosial dan ekonomi bisa dirasakan secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap MBG juga diperkuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional yang telah menyiapkan 806 titik dapur MBG di wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, 264 dapur dibangun oleh Kementerian PUPR, sementara 542 lainnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang. Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak sekaligus menegaskan kehadiran negara di lokasi-lokasi strategis tersebut. Program ini juga mendukung target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tidak hanya dari aspek gizi, program MBG juga dilihat sebagai potensi pusat ekonomi baru di daerah 3T. Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Hardinsyah, menilai keberadaan dapur MBG akan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Dengan adanya SPPG, petani, peternak, dan nelayan dapat menyesuaikan produksi mereka dengan kebutuhan dapur MBG, sehingga komoditas lokal yang sebelumnya kurang terserap pasar kini memiliki nilai tambah.

Keberhasilan MBG, menurut Prof. Hardinsyah, tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Koordinasi lintas level, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, harus diperkuat agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, MBG tidak hanya menyelesaikan masalah gizi tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok pangan, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Pelaksanaan MBG di Papua juga mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Saat kunjungannya ke SMP Negeri 2 Jayapura, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau secara langsung pelaksanaan MBG. Para siswa menyambut antusias menu yang terdiri dari susu kotak, ayam goreng, nasi, sayur, tahu, dan buah pisang. Peninjauan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperluas pelayanan MBG di seluruh Papua.

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berlangsung baik dan bergizi lengkap, sehingga menjadi motivasi untuk memperluas cakupan program ke seluruh provinsi. Kepala sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Carolien Enok, mengungkapkan rasa syukurnya atas kunjungan Wapres yang sekaligus membawa aspirasi siswa dan memberikan bantuan buku serta perlengkapan sekolah.

Dukungan keamanan dan logistik juga menjadi bagian penting agar MBG dapat berjalan optimal. Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menekankan perlunya evaluasi menyeluruh mencakup pemetaan penerima manfaat, klaster yang sudah dibentuk, hingga kendala lapangan. Papua memiliki tantangan unik terkait harga kebutuhan pokok, transportasi, dan keterbatasan bahan makanan akibat jarak yang jauh. TNI juga menyiapkan lahan untuk mendukung MBG, dengan catatan menghindari tumpang tindih penggunaan lahan dan memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap titik dapur MBG dapat berfungsi maksimal. Evaluasi berkelanjutan dan koordinasi lintas lembaga diyakini menjadi kunci keberhasilan program ini, agar manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat dapat tercapai.

Program MBG, dengan pendekatan yang terintegrasi antara gizi, ekonomi lokal, dan keberadaan negara, menjadi contoh nyata bagaimana intervensi sosial dapat berpadu dengan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI, hingga masyarakat, MBG diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang. Tidak hanya memberikan asupan gizi bagi anak-anak, program ini juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok pangan, serta membuka lapangan kerja bagi warga setempat.

Keberhasilan MBG di Papua diharapkan menjadi model bagi daerah 3T lainnya di Indonesia. Kunci utamanya adalah sinergi lintas sektoral, penguatan kapasitas lokal, dan pemantauan berkelanjutan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Dengan program ini, negara tidak hanya hadir sebagai penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. MBG menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang berpihak pada anak dan masyarakat miskin dapat bersinergi dengan pemberdayaan ekonomi lokal, membentuk fondasi yang kuat bagi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan merata.

*Penulis merupakan Jurnalis Lepas di Papua

Oleh: Sylvia Mote )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Papua. Di berbagai wilayah Papua Barat Daya, baik tokoh adat, pemerintah daerah, maupun unsur masyarakat, suara yang mengemuka adalah kesediaan untuk mengawal program ini agar berjalan sesuai harapan. Bagi masyarakat adat, MBG bukan hanya sebuah program makan gratis, melainkan jalan untuk memperkuat masa depan generasi Papua sekaligus membuka ruang bagi penguatan ekonomi lokal.

Dukungan itu semakin ditegaskan dengan hadirnya Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka yang melakukan kunjungan kerja ke Papua, tepatnya di SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam peninjauan tersebut, Wapres berinteraksi langsung dengan siswa dan guru untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran. Ia menekankan pentingnya manfaat program benar-benar dirasakan anak-anak, sebab asupan gizi yang baik diyakini akan mendukung lahirnya generasi emas Indonesia di masa depan.

Sejumlah siswa mengaku bangga atas pengalaman tersebut. Rasa syukur muncul karena program MBG membuat belajar lebih fokus sekaligus meringankan beban orang tua. Cerita spontan dari siswa-siswi menggambarkan bahwa kehadiran negara lewat program ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan sesuatu yang nyata dan dirasakan langsung oleh keluarga di Papua. Antusiasme itu menjadi cermin betapa pentingnya program MBG dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, di Kabupaten Maybrat telah dilakukan sosialisasi program MBG. Kegiatan tersebut melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD), serta unsur pemerintah daerah. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menekankan pentingnya MBG bagi anak-anak Papua. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program akan menentukan kualitas generasi mendatang. Ia mengajak kepala distrik, kepala kampung, kepala sekolah, hingga seluruh masyarakat untuk bersatu mendukung jalannya MBG sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Ketua Korwil BGN Kabupaten Maybrat, Defilson Kambu, menjelaskan bahwa MBG tidak boleh dipandang sekadar sebagai bantuan konsumsi harian. Program ini, katanya, merupakan strategi menyeluruh dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Pelaksanaannya akan menyasar anak-anak dari jenjang SD hingga SMA serta ibu hamil, dengan pendekatan terintegrasi melalui dapur MBG yang dibangun di setiap kampung. Bahan pangan yang digunakan pun bersumber dari hasil kebun dan ternak masyarakat setempat. Dengan begitu, MBG sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Defilson juga menegaskan bahwa program ini membuka lapangan kerja baru di tingkat kampung. Dari juru masak hingga petugas distribusi, masyarakat lokal dilibatkan langsung. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa MBG tidak hanya menyentuh aspek gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial melalui gotong royong. Dukungan yang sama datang dari Elma, Kepala Regional BGN Papua Barat Daya, dan Ajeng, Wakil Regional BGN, yang menilai bahwa keberhasilan MBG di Maybrat akan menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah dengan masyarakat adat dapat menghasilkan perubahan nyata.

Dukungan terhadap program juga terlihat di Sorong Selatan. Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, menyampaikan bahwa empat titik di wilayahnya akan menjadi lokasi pelaksanaan MBG. Ia menyebut program ini penting untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan kuat sebagai generasi penerus bangsa. Yohan menambahkan, selain program makanan bergizi, pemerintah juga menghadirkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bentuk perhatian langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yohan mengajak masyarakat adat Imekko untuk menjaga persatuan serta tidak terprovokasi isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas. Ia menilai dukungan masyarakat adat sangat penting agar program nasional dapat berjalan sesuai tujuan. Ajakan senada disampaikan oleh pejabat bidang kesehatan masyarakat, Yuliana Wugaje, yang menekankan pentingnya perhatian khusus pada ibu hamil. Ia mengingatkan bahwa seribu hari pertama kehidupan merupakan masa emas bagi tumbuh kembang anak. Dengan memanfaatkan layanan kesehatan serta asupan gizi cukup dari MBG, generasi Papua bisa lahir sehat dan berkualitas.

Semangat mendukung program nasional juga datang dari masyarakat adat Tehit di Kabupaten Sorong. Melalui pertemuan yang difasilitasi Badan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Suku Tehit (BINASKET), Tokoh Adat Tehit, Moses Kaliele menyampaikan bahwa masyarakat Tehit menaruh harapan besar pada program unggulan pemerintah pusat. Ia menilai MBG dan layanan kesehatan gratis merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Papua yang selama ini menghadapi keterbatasan akses kesehatan serta tingginya angka stunting.

Pernyataan itu diperkuat oleh Kadistrik Aimas, Yober Matana, yang menyebut dukungan masyarakat adat sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pembangunan. Baginya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat adalah kunci keberhasilan setiap program nasional. Melalui MBG, anak-anak Papua tidak hanya memperoleh makanan sehat, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dengan kualitas yang setara dengan anak-anak di wilayah lain.

Kunjungan Wapres Gibran di Sentani hingga dukungan luas masyarakat di berbagai wilayah Papua menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis hadir bukan sekadar kebijakan, melainkan gerakan nyata untuk menyehatkan bangsa. Kehadiran program ini tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara yang peduli pada tumbuh kembang generasi muda. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Papua meneguhkan langkah menuju generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

NEW YORK – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025). Dalam forum internasional tersebut, ia menegaskan ambisi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia sekaligus pelopor perdamaian global.

“Kami yakin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin dunia.

Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan paparan capaian strategis pemerintah Indonesia. Ia menekankan bahwa saat ini Tanah Air telah mencatatkan produksi beras dan cadangan gabah tertinggi dalam sejarah. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi tonggak penting yang tidak hanya menjamin kebutuhan domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor bagi negara-negara lain yang tengah menghadapi krisis pangan.

Presiden Prabowo menambahkan, ketahanan pangan Indonesia dibangun melalui penguatan rantai pasokan yang tangguh, peningkatan produktivitas petani, serta investasi pada sistem pertanian yang berorientasi pada kecerdasan iklim.

“Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri sebisa mungkin,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Menurutnya, Indonesia tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya, tetapi juga mengambil peran dalam membantu negara lain yang mengalami kesulitan.

“Termasuk menyediakan beras untuk Palestina,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.

Pidato yang berlangsung sekitar 19 menit tersebut mendapat perhatian luas, terutama karena menandai kembalinya Indonesia secara aktif di panggung internasional setelah hampir satu dekade absen berbicara di forum tertinggi PBB. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap memainkan kembali perannya sebagai negara demokrasi besar yang menjunjung nilai perdamaian dan kemanusiaan.

Apresiasi juga datang dari dalam negeri. Daniel Johan, Ketua DPP PKB, menyebut langkah Presiden Prabowo sangat strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

“PKB sangat bangga dan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB. Setelah hampir 10 tahun Indonesia absen berbicara di forum dunia,” ujar Daniel Johan.

Ia menilai sikap Presiden Prabowo yang menekankan dukungan pada solusi dua negara bagi Palestina sangat tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia.

“Kembalinya RI ke panggung internasional adalah langkah yang sangat penting di tengah situasi global yang tidak pasti. Ini menunjukkan bahwa Indonesia siap memainkan kembali perannya sebagai negara demokrasi besar dan pelopor perdamaian dunia,” tambah Daniel Johan.

Menurutnya, peran aktif Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan semakin dibutuhkan dalam merespons ketegangan geopolitik global. Indonesia, kata dia, harus konsisten hadir di forum-forum internasional, bukan hanya menyuarakan perdamaian, tetapi juga menjadi penengah dalam konflik.

Bagi PKB, sikap tersebut mencerminkan politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa. “Indonesia sudah tepat mengambil peran aktif untuk memperkuat dukungan internasional agar kemerdekaan Palestina segera terwujud, agar penjajahan segera diakhiri, perang segera berakhir karena hanya menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak,” tutup Daniel Johan.

Dengan pidato ini, Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan ambisi Indonesia dalam bidang pangan, tetapi juga mengukuhkan peran negara sebagai juru damai yang berpihak pada nilai kemanusiaan.

Oleh: Zaki Walad )*

Pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 layak kita apresiasi bersama. Dengan lantang, beliau membawa pesan perdamaian dan solidaritas kemanusiaan yang membuat dunia menaruh hormat kepada Indonesia.

Tepuk tangan bergema delapan kali, hingga berujung standing ovation, ketika Prabowo menyampaikan orasi kenegaraan di markas besar PBB, New York. Momentum itu bukan hanya menegaskan bahwa suara Indonesia masih relevan di panggung dunia, melainkan juga menunjukkan betapa kepemimpinan nasional kita kini diakui dalam tataran global. Sorotan mata dunia tertuju pada Indonesia, yang berani menawarkan solusi, bukan sekadar mengulang jargon diplomasi.

Ada tiga hal yang membuat pidato tersebut istimewa. Pertama, keberanian untuk bicara dengan bahasa universal yang melampaui batas politik. Saat mengutip Thucydides, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan tidak boleh menjadi dasar kebenaran. Prinsip sederhana ini menohok, terutama di tengah era penuh konflik, dan seketika disambut tepuk tangan delegasi. Kedua, keberanian menawarkan kontribusi nyata berupa 20.000 pasukan perdamaian. Bagi forum sebesar PBB, janji ini tidak main-main. Ketiga, kejelasan sikap Indonesia terhadap Palestina, yang disampaikan tanpa keraguan, meneguhkan kembali komitmen moral bangsa.

Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, menilai sikap Presiden Prabowo tersebut selaras dengan amanah rakyat. Baginya, dukungan kepada Palestina adalah janji abadi bangsa Indonesia, bukan semata strategi politik luar negeri. Perspektif ini mengingatkan bahwa di balik panggung internasional, ada suara rakyat yang berakar dalam sejarah bangsa. Dukungan yang sama pernah disuarakan sejak era Presiden Soekarno, kini kembali bergema lewat kepemimpinan Prabowo.

Selain aspek politik, pidato Prabowo juga menghadirkan dimensi pragmatis yang tak kalah penting. Ia mengklaim bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan, bahkan siap mengekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Gaza. Pernyataan ini mengingatkan publik pada pidato Presiden Soeharto di forum FAO pada 1985, yang juga menegaskan capaian kedaulatan pangan Indonesia. Bedanya, kali ini klaim tersebut dikaitkan dengan misi kemanusiaan. Bukan hanya simbol prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral Indonesia sebagai bangsa yang pernah merasakan lapar dan terjajah.

Pidato Prabowo juga menyentuh isu krisis iklim, persoalan yang sering kali hanya dibicarakan dalam bahasa teknokratis. Dengan menyinggung fakta bahwa Jakarta terancam tenggelam akibat kenaikan muka air laut, ia membawa isu iklim menjadi dekat dengan realitas sehari-hari. Solusi yang ditawarkan, seperti pembangunan tembok laut hingga target niremisi sebelum 2060, memberi sinyal bahwa Indonesia tidak sekadar mengikuti wacana global, tetapi siap berkontribusi nyata.

Emir Chairullah, dosen Hubungan Internasional FISIP UI, menilai sikap Indonesia di forum ini menegaskan posisi bebas aktif dan multilateralisme. Menurutnya, di era ketidakpastian, tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalah sendirian. Pandangan ini memperkuat posisi Prabowo sebagai pemimpin yang tidak sekadar mengandalkan aliansi tradisional, melainkan membuka ruang bagi kerja sama global yang lebih setara. Artinya, Indonesia ingin menjadi jembatan, bukan pengikut.

Sorotan penting lainnya adalah cara Prabowo menutup pidatonya. Dukungan pada solusi dua negara untuk Palestina-Israel disampaikan dengan keseimbangan yang jarang terdengar: pengakuan atas kemerdekaan Palestina sekaligus jaminan keamanan bagi Israel. Kalimat ini mencerminkan politik luar negeri yang matang—tegas, tetapi juga inklusif. Tidak heran jika delegasi kembali memberikan tepuk tangan, bahkan sebagian berdiri untuk memberi penghormatan.

Apresiasi dunia terhadap pidato Prabowo juga harus dilihat dalam konteks timing. Hanya sehari sebelumnya, pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump di forum yang sama menuai kritik karena dinilai terlalu panjang dan retoris. Kontras dengan itu, Prabowo menahan diri untuk tetap dalam batas waktu 15 menit, namun setiap menit penuh substansi. Perbandingan ini menguntungkan Indonesia, karena menampilkan Prabowo sebagai pemimpin yang disiplin, fokus, dan solutif.

Bagi bangsa Indonesia, momen ini lebih dari sekadar prestasi diplomasi. Ia adalah refleksi tentang bagaimana sejarah panjang bangsa yang pernah dijajah, miskin, dan terpinggirkan, kini menjelma menjadi suara yang didengar dunia. Pidato Prabowo di PBB mengingatkan kembali pada amanat konstitusi bahwa politik luar negeri Indonesia harus berpihak pada perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penindasan.

Apresiasi yang hadir dari forum PBB adalah pengakuan internasional bahwa Indonesia bisa memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas global. Jika tawaran mengirim 20.000 pasukan perdamaian direalisasikan, Indonesia akan menorehkan sejarah baru sebagai salah satu negara penyumbang terbesar bagi misi perdamaian PBB. Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga reputasi di masa depan.

Dunia mendengar suara Indonesia, bukan hanya karena retorika, melainkan karena pengalaman sejarah dan konsistensi dalam berpihak pada keadilan. Pidato Prabowo di PBB adalah bukti bahwa diplomasi Indonesia tidak sekadar simbol, tetapi instrumen nyata untuk membawa kebaikan. Apresiasi yang bergema di ruang sidang PBB adalah cermin penghormatan terhadap perjalanan bangsa ini, yang kini hadir dengan percaya diri sebagai bagian dari solusi global.

Dengan demikian, kita patut bersyukur dan bangga. Panggung internasional telah menjadi saksi bahwa kepemimpinan Indonesia masih relevan, bahkan semakin diperhitungkan. Saat Presiden Prabowo berdiri di podium PBB, dunia mendengarkan, dan bangsa ini kembali diingatkan bahwa suara Indonesia adalah suara kemanusiaan, solidaritas, dan perdamaian.

)* Penulis adalah pengamat hubungan internasional