Arsip Tahunan: 2025

New York — Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia di panggung global sebagai negara yang siap menjawab tantangan krisis dunia. Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9/2025) waktu setempat, Prabowo menyoroti ancaman krisis pangan, iklim, dan energi, sekaligus menawarkan solusi konkret dari Indonesia.

“Pertumbuhan populasi dunia telah memberi tekanan besar terhadap bumi. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri sebisa mungkin,” ujar Prabowo di General Assembly Hall PBB, New York.

Presiden menegaskan, Indonesia berhasil mencatat produksi beras dan cadangan gabah tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Dengan capaian ini, Indonesia bukan hanya mencapai swasembada, tetapi juga mulai mengekspor ke sejumlah negara. Ia menyebut pembangunan rantai pasok pangan tangguh, penguatan produktivitas petani, dan investasi pada pertanian cerdas iklim sebagai langkah strategis.

“Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti ancaman perubahan iklim. Ia mencontohkan pesisir utara Jakarta yang setiap tahun mengalami kenaikan permukaan laut hingga lima sentimeter. Sebagai respons, pemerintah menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer di pesisir utara Jawa yang diperkirakan selesai dalam 20 tahun.

“Kami memilih untuk menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah-langkah konkret dengan segera,” tegas Prabowo.

Lebih jauh, Indonesia berkomitmen memenuhi Paris Agreement 2015 dan menargetkan net zero emission pada 2060, bahkan optimistis bisa lebih cepat. Prabowo menyebut program reboisasi 12 juta hektare hutan terdegradasi, pengurangan kerusakan hutan, hingga penciptaan lapangan kerja hijau sebagai bagian dari roadmap keberlanjutan.

“Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan kami akan berasal dari energi terbarukan. Tujuan kami jelas yaitu mengeluarkan seluruh rakyat dari garis kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyerukan pentingnya mengakhiri konflik global yang masih berlangsung. Ia menekankan bahwa dunia membutuhkan langkah nyata untuk meredam kebencian dan kecurigaan yang hanya memperburuk penderitaan umat manusia.

“Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia,” ucapnya penuh penekanan.

Sikap Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di tanah air. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai pidato tersebut sebagai momentum penting kembalinya Indonesia ke panggung internasional.

“PKB sangat bangga dan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB. Setelah hampir 10 tahun Indonesia absen berbicara di forum dunia, kembalinya RI ke panggung internasional adalah langkah penting di tengah situasi global yang tidak pasti,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).

Daniel menilai konsistensi Indonesia menyuarakan perdamaian sejalan dengan amanat konstitusi.

“Ke depan, kita berharap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa lebih konsisten hadir di forum internasional, bukan hanya menyuarakan perdamaian tetapi juga menjadi penengah konflik, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan memperjuangkan kepentingan bangsa-bangsa yang masih terjajah,” imbuhnya.

Daniel menegaskan, suara Indonesia di bawah Prabowo adalah wujud politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.

“Suara semangat perdamaian dan stabilitas global yang diserukan Prabowo menjadi momentum bagi dunia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” tutupnya. []

Oleh: Reni Kartikasari )*

Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York menjadi sorotan dunia. Pada Selasa (23/9) waktu setempat, dunia menyaksikan bagaimana Indonesia, melalui pemimpinnya, tampil dengan suara tegas, pesan kuat, dan komitmen yang nyata untuk memperjuangkan perdamaian global. Kehadiran Prabowo tidak hanya mewakili kepentingan nasional, tetapi juga menghadirkan semangat baru bagi tatanan internasional yang lebih adil dan berkeadilan.

Usai menyampaikan pidatonya, Presiden Prabowo langsung menjadi pusat perhatian. Sejumlah pemimpin dunia, seperti Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, tampak mendekat, menyalami, dan menyampaikan apresiasi atas pesan-pesan yang disampaikan. Kehangatan sambutan ini menunjukkan bahwa apa yang dibawa Indonesia melalui pidato tersebut bukan sekadar kata-kata, tetapi gagasan yang menggugah dan menyentuh hati para pemimpin dunia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti berbagai isu penting yang menjadi kepentingan bersama umat manusia. Ia mengangkat keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras sebagai bukti bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Keberhasilan ini menjadi simbol bahwa negara berkembang pun mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi contoh bagi bangsa lain. Lebih dari sekadar pencapaian domestik, pesan ini mengajak dunia untuk percaya bahwa ketahanan pangan adalah pilar perdamaian dan kemakmuran global.

Namun, inti pidato Prabowo jauh melampaui capaian dalam negeri. Ia menegaskan pentingnya dunia untuk bersatu membangun tatanan multilateral yang adil. Dengan nada penuh keyakinan, Presiden menekankan bahwa perdamaian dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir negara, melainkan hak semua bangsa. Ia menegaskan bahwa PBB harus menjadi pilar yang melindungi yang lemah agar tidak menderita karena kelemahannya, melainkan hidup dengan keadilan yang layak diterima. Seruan ini menjadi pengingat bahwa sistem internasional harus kembali pada esensinya: melindungi semua, bukan hanya yang kuat.

Salah satu bagian paling menonjol dalam pidato tersebut adalah sikap tegas Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang sejati. Ia menekankan bahwa kemerdekaan Palestina harus diakui, namun keselamatan dan keamanan Israel juga harus dijamin. Hanya dengan pengakuan dan jaminan yang setara, perdamaian tanpa kebencian dan kecurigaan dapat terwujud.

Pernyataan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian seorang negarawan. Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai pernyataan yang kuat, jelas, dan progresif. Menurutnya, Indonesia kini menempati posisi moral yang tinggi sekaligus realistis dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Nurul menekankan bahwa sikap ini tidak hanya menegaskan dukungan penuh kepada Palestina, tetapi juga menunjukkan kematangan Indonesia dalam melihat persoalan global secara adil. Dengan mengusung solusi dua negara, Indonesia menegaskan diri sebagai juru damai yang menawarkan jalan keluar yang berimbang.

Dukungan serupa datang dari Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Muhammad Risyad Fahlefi. Ia menilai sikap tegas Presiden Prabowo memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten membela perdamaian dunia. Menurutnya, keberanian Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara untuk kepentingan sendiri, tetapi juga membawa aspirasi bangsa-bangsa yang tertindas.

Lebih jauh, pidato ini juga menjadi panggilan bagi dunia untuk memperkuat PBB sebagai wadah utama dalam menyelesaikan konflik. Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran organisasi internasional ini dalam membangun dunia yang lebih setara. Pesan ini terasa relevan di tengah tantangan global saat ini, di mana ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan perubahan iklim membutuhkan kerja sama nyata antarbangsa.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kehadiran Prabowo di forum tertinggi PBB sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran aktif di kancah internasional. Menurutnya, pidato ini bukan hanya mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tetapi juga memperlihatkan kepemimpinan yang siap menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan dunia.

Momentum ini semakin penting karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Komitmen untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik telah lama menjadi wujud nyata diplomasi Indonesia. Melalui pidato Presiden Prabowo, komitmen tersebut kembali ditegaskan, memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak.

Pidato di Sidang Umum PBB kali ini juga memperlihatkan sisi lain kepemimpinan Prabowo Subianto. Di hadapan para pemimpin dunia, ia tidak hanya berbicara sebagai Presiden Indonesia, tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa pesan universal: dunia harus bersatu untuk perdamaian, kemakmuran, dan keadilan. Dengan gaya bicara yang lugas dan isi pidato yang sarat makna, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia memiliki suara yang relevan, tegas, dan diperhitungkan di panggung internasional.

Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kehadiran Prabowo di PBB memberi harapan bahwa masih ada pemimpin yang berani berbicara untuk kepentingan umat manusia. Pidato ini tidak hanya mengangkat martabat Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi negara ini sebagai kekuatan moral yang mendorong perdamaian global. Dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang seperti ini—pemimpin yang mampu menggabungkan keberanian, kebijaksanaan, dan visi kemanusiaan dalam satu panggung besar.

Indonesia patut berbangga, karena melalui pidato Presiden Prabowo, dunia kembali diingatkan bahwa negeri ini bukan sekadar penonton dalam sejarah, tetapi pemain aktif yang membawa pesan damai dan keadilan bagi semua.

Pengamat Politik Internasional

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, tepat sasaran, dan tanpa celah penyimpangan. Program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini dipandang sebagai investasi besar bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di wilayahnya wajib menjalankan program sesuai aturan. Ia menekankan, program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, memperkuat konsentrasi belajar, sekaligus mencegah stunting.

“Program MBG ini tidak boleh main-main. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Kepala sekolah, camat, hingga penyedia makanan wajib bertanggung jawab penuh,” ujar Mirwan.

Mirwan juga mengingatkan agar kualitas makanan tidak diturunkan. Untuk memastikan hal tersebut, Pemkab Aceh Selatan telah menugaskan Inspektorat dan dinas terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring rutin ke sekolah-sekolah.

“Menu harus bergizi, bersih, dan aman. Jika ada yang berani mengurangi porsi atau menurunkan kualitas, akan langsung saya tindak,” tegasnya.

Meski demikian, pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah masih menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik, Arief Rahman Hakim, menambahkan, anggaran MBG yang mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan untuk satu dapur MBG atau Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) bukan jumlah kecil.

“Perlu ada pengawasan ketat agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu lemahnya dasar hukum program yang masih bertumpu pada Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional,” katanya.

Di sisi lain, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai wacana penghentian sementara program yang sempat mencuat di media sosial tidak tepat. Ia menyebut MBG sebagai salah satu intervensi sosial paling progresif yang dilakukan pemerintah.

“Kasus keracunan di beberapa daerah, itu sinyal serius tentang lemahnya kontrol kualitas. Alasan untuk menghentikan program sama artinya dengan memutus akses pangan bergizi bagi jutaan anak yang membutuhkan,” ucap Trubus.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memperkuat sistem kontrol kualitas dan keamanan pangan, bukan menghentikan program.

“MBG adalah jaminan hak dasar atas gizi yang layak, sekaligus investasi jangka panjang pada sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Dengan beragam kritik dan pengawasan publik, pemerintah daerah maupun pusat menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan. Partisipasi masyarakat pun diharapkan menjadi kunci keberhasilan MBG agar tujuan besar meningkatkan gizi anak Indonesia tercapai sesuai harapan.

(*/rls)

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik fiktif. Melalui sistem verifikasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi MBG, BGN menekankan bahwa setiap unit yang beroperasi telah melewati serangkaian tahapan seleksi berlapis untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 5.885 unit. Jumlah tersebut tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain itu, terdapat hampir 19.000 SPPG yang tengah dalam tahap verifikasi.

“Jadi 5.885 ditambah 19.000 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 SPPG,” jelas Dadan.

Ia menambahkan, keberadaan SPPG di seluruh wilayah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) masa depan dan menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok bahan pangan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menerangkan bahwa rumor adanya SPPG fiktif muncul karena di sejumlah lokasi terdapat spanduk pembangunan SPPG yang fisiknya belum terwujud. Namun, ia menekankan, sistem verifikasi yang diterapkan sangat ketat.

“SPPG harus melewati 10 tahapan mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG bisa dicairkan,” jelas Sony.

Sony menambahkan mekanisme pencairan anggaran pun dilakukan dengan pengawasan berlapis. Dana hanya dapat digunakan jika diusulkan yayasan sebagai masker dan disetujui Kepala SPPG sebagai approver, sesuai kebutuhan serta harga pasar yang berlaku.

“Dengan demikian, bila ada bangunan SPPG tetapi tidak ada Kepala SPPG atau tidak ada PIC yayasan, maka tidak akan ada virtual account. Oleh karena itu, tidak akan ada SPPG fiktif,” tegasnya.

Dukungan terhadap implementasi MBG juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, menegaskan setiap SPPG ditargetkan mampu memproduksi makanan bergizi untuk sekitar 3.000 siswa per hari, dengan distribusi dalam radius 6 kilometer.

“Kami berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan agar program MBG bisa berjalan lebih efektif sesuai kondisi geografis Kobar,” tuturnya.

PONTIANAK – Dalam rangka memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Barat, TNI, Polri, dan elemen masyarakat bekerja sama menggelar kegiatan silaturahmi dan diskusi di Masjid An Nur Polda Kalbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh, mulai dari Forkopimda, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat. Acara ini digelar dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan serta mengedepankan demokrasi yang tanpa kekerasan.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk mempertemukan berbagai pihak dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Barat, terlebih setelah terjadinya aksi demonstrasi yang sempat mengundang perhatian di Pontianak beberapa waktu lalu.

“Saya melihat acara ini sangat baik sekali. Setelah kemarin adanya kegiatan demonstrasi, hari ini kita bisa duduk bersama untuk memikirkan nasib daerah kita agar silaturahmi dan keharmonisan tetap terjaga di Kalimantan Barat,” ujar Ria.

Pemerintah daerah mendorong agar diskusi lintas elemen seperti ini dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan isu-isu terkini dapat dibahas bersama.

Selain itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan perluasan dari program “Jumat Curhat” dan “Minggu Kasih” yang sebelumnya dilakukan dalam lingkup kecil. Namun, kali ini acara ini melibatkan lebih banyak unsur masyarakat.

“Kami ingin memperkuat harmonisasi, khususnya terkait penyampaian pendapat di muka umum. Kami berkomitmen bahwa hak konstitusional masyarakat harus kita kawal. Siapapun yang menyampaikan aspirasi wajib ditemui dan ditindaklanjuti,” jelas Pipit.

Polri juga menegaskan komitmennya bersinergi dengan TNI untuk tetap menegakkan hukum secara adil dalam setiap aksi demonstrasi yang terjadi, sembari memastikan bahwa hak masyarakat lain untuk beraktivitas tidak terganggu.

“Tugas polisi adalah menjaga hak asasi semua orang, baik yang menyampaikan pendapat maupun masyarakat lainnya yang beraktivitas,” pungkas Irjen Pipit.

Sikap positif dari TNI dan Polri juga disampaikan oleh Ketua DPW Fast Respon Counter Polri Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabi, S.Pd., C.BJ., C.EJ., yang mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang.

“Mari kita hidup damai berdemokrasi dengan cara yang telah ditentukan untuk tetap menjaga Kalimantan Barat yang kita cintai ini agar tetap dalam suasana aman, damai, dan humanis,” ajak Rabi.

Sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan dan stabilitas di daerah, langkah Kapolda Kalimantan Barat diapresiasi karena mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi aksi demonstrasi. Pendekatan ini, merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan suasana damai bagi seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini mencerminkan semangat TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga demokrasi yang damai dan tanpa kekerasan. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat, demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Barat diharapkan dapat terus berkembang tanpa menimbulkan kekerasan.

(*/rls)

Jakarta — Aksi-aksi demonstrasi yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi telah banyak memicu kekhawatiran akan munculnya provokasi, kerusuhan, dan penjarahan.

Dalam situasi seperti ini, elemen-elemen masyarakat dari berbagai latar belakang menyatakan soliditasnya bersama aparat keamanan serta dukungan terhadap pemerintahan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan damai, konstitusional, dan beradab.

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menekankan bahwa isu keretakan antara TNI dan Polri adalah propaganda yang dirancang untuk memecah persatuan bangsa.

“Isu TNI dan Polri saling berseteru itu tidak benar. Tanpa TNI-Polri, mustahil kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Mario.

Mario juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terhasut oleh narasi yang menyudutkan aparat keamanan.

“Harapan kami, TNI dan Polri solid, komitmen kuat melindungi rakyat, dan jangan memberi ruang bagi provokator yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” tegas Mario.

Di Jakarta Timur, Koordinator Warga Edi Marzuki memimpin deklarasi yang dihadiri sekitar 5.000 warga dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan untuk menolak kerusuhan dan penjarahan.

“Kita ingin mengabarkan bahwa Jakarta Timur baik-baik saja. Jadi warga Jakarta Timur tidak sebagaimana seperti yang orang gadang-gadangkan, Jakarta Timur rusuh. Kita menolak akan kerusuhan, kita menolak akan penjarahan,” ujar Edi.

Warga juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas penghasut, perusuh, hingga penjarah, serta turut mendukung program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Syarief Hidayatullah, mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional yang harus dijalankan melalui jalur resmi.

“Hak itu jangan dijalankan dengan cara-cara yang justru merugikan masyarakat luas. Kalau demonstrasi berujung pada bentrokan dengan aparat dan perusakan fasilitas publik, aspirasi yang diperjuangkan bisa hilang fokus,” kata Syarief.

Ia menekankan bahwa budaya Indonesia adalah santun dan musyawarah.

“Akan lebih kuat kalau disampaikan dengan argumen dan solusi, bukan dengan kekerasan,” tegasnya.

Warga dari berbagai kota juga diingatkan oleh Polri dan MUI untuk tetap waspada terhadap hoaks serta provokasi yang dapat membelokkan niat baik penyampaian pendapat publik.

Publik yang menolak aksi kekerasan dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus dipertaruhkan oleh kekacauan.

Solidaritas antara rakyat dan aparat, ditambah mekanisme konstitusional, dialog resmi, serta respons pemerintah yang adil dan transparan, menjadi kunci menjaga demokrasi tetap sehat dan bermartabat.

Pemerintah mendapat mandat moral untuk terus menjamin ruang bagi aspirasi rakyat, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa demokrasi berjalan tanpa anarkisme.

(*/rls)

Oleh: Indah Prameswari )*

Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci bagi pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang aman, damai, dan beradab. Keduanya memiliki peran saling melengkapi.

Dalam hal ini, peran aktif masyarakat diperlukan dalam berpartisipasi dan mengawasi, karena sejatinya demokrasi adalah milik masyarakat. Sementara aparat menjamin keamanan dan ketertiban agar proses demokrasi berjalan lancar.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keharmonisan sosial sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menekankan bahwa Polri tidak hanya berperan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga merawat kerukunan antarumat beragama bersama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 18 September 2025 lalu.

Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, ia yakin kita bisa bersama-sama memperkuat persatuan dan keutuhan NKRI. Komjen Pol Akhmad menerangkan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial serta persatuan demi terjaganya keutuhan NKRI.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan juga turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara masyarakat dan aparat.

Sinergitas ini semakin relevan di tengah dinamika politik dan sosial yang sempat memanas. Masyarakat saat ini memiliki ruang yang luas dalam menyuarakan pendapat, baik melalui demonstrasi langsung di lapangan maupun lewat media digital. Namun, kebebasan tersebut perlu dibarengi tanggung jawab agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa.

Untuk mewujudkan keamanan itu sendiri, aparat bertugas menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Namun mengingat hubungan masyarakat dan aparat memburuk pasca demonstrasi akhir Agustus lalu, maka diperlukan upaya untuk memperbaiki hubungan kedua pihak tersebut.

Aparat dituntut untuk adaptif dan mampu membangun komunikasi dua arah yang menenangkan masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya forum-forum dialog kebangsaan yang mempertemukan aparat, tokoh masyarakat, akademisi, serta generasi muda untuk mencari solusi bersama atas persoalan demokrasi. Dengan cara ini, rasa saling percaya dapat tumbuh dan konflik horizontal dapat dihindari.

Aparat juga perlu berkomitmen untuk menghadapi unjuk rasa dan potensi gangguan lainnya dengan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat muncul kembali. Sedangkan dari sisi masyarakat juga perlu dibangun kesadaran untuk menghindari praktik-praktik buruk dalam penyampaian aspirasi.

Salah satu sikap yang dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Umar Ma’ruf. Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan demokrasi bukan hanya sekadar instrumen politik, melainkan warisan kolektif yang harus dijaga lintas generasi.

Dengan kesadaran kritis, keberanian moral, dan komitmen bersama, ia yakin Indonesia ke depan bukan hanya negara demokratis, tetapi juga berkembang sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Ia juga mendukung upaya pemerintah dalam melakukan reformasi sektor hukum dan keamanan, terutama dalam merespons tuntutan 17+8.

Terkait dengan maraknya aksi yang berakhir ricuh dalam penyampaian aspirasi pada akhir bulan Agustus 2025 kemarin, Umar menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, kejadian itu dan kerusakan yang ditimbulkan menjadi kerugian bersama secara umum.

Refleksi atas kejadian tersebut memberi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan ketertiban umum. Aspirasi memang harus disampaikan, tetapi bentuk dan caranya harus beradab. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, termasuk melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kampus, agar generasi muda memahami etika berdemokrasi.

Di sisi lain, aparat pun diharapkan mampu menjaga kesabaran dan mengedepankan prinsip pelayanan publik dalam setiap interaksi dengan warga. Hubungan yang harmonis hanya bisa tercipta jika ada rasa saling menghormati.

Pada prinsipnya, tegas Umar, ia selaku aktivis gerakan mahasiswa mengimbau kepada masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa untuk tidak berhenti mencintai negeri ini. Ia berharap ke depannya aspirasi dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya jarak antara masyarakat dan aparat sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan.

Kolaborasi antara masyarakat dan aparat sangat krusial dalam menjaga kondusivitas sehingga setiap kegiatan demokrasi dapat berjalan aman dan damai tanpa ada gesekan konflik sosial dan perpecahan.

Demokrasi Indonesia hanya bisa berkembang sehat jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang dewasa dan aparat yang profesional. Dengan sinergi yang kuat, demokrasi tidak hanya menjadi proses politik semata, tetapi juga fondasi yang kokoh untuk membangun bangsa yang berkelanjutan.

Dengan semangat itu, benteng pertahanan bangsa dalam menghadapi arus globalisasi dan ancaman disintegrasi semakin kuat. Maka, menjaga demokrasi yang aman dan beradab bukan hanya tugas aparat atau elit politik, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Keamanan

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda melalui program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Salah satunya, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Pemerintah menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dalam setiap tahap produksi dan distribusi makanan serta memastikan bahwa seluruh makanan aman untuk dikonsumsi. Dengan pengawasan yang terjamin, program MBG diyakini dapat meningkatkan semangat belajar siswa sekaligus memastikan asupan gizi yang aman dan berkualitas.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa seluruh makanan yang disajikan dalam program MBG telah melalui proses seleksi dan pengawasan ketat dan makanan yang diberikan kepada siswa tidak hanya harus bergizi, tetapi juga aman dan higienis. Tujuan utama dari MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka bisa tumbuh sehat dan cerdas.

Program ini mengacu pada kampanye Isi Piringku yang memperkenalkan konsep gizi seimbang untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang berhubungan dengan pola makan yang buruk, seperti stunting dan obesitas. Dengan memastikan asupan gizi yang baik, diharapkan anak-anak Indonesia dapat meraih potensi terbaik mereka dan berprestasi di bidang akademis maupun sosial.

Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh pemerintah dalam pelaksanaan MBG adalah pengawasan ketat terhadap makanan yang disajikan. Makanan yang diberikan kepada siswa tidak hanya harus segar dan bergizi, tetapi juga harus memenuhi standar kebersihan yang tinggi.

Proses pengawasan ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kualitas makanan. Pelatihan petugas penjamah pangan dan relawan lokal yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengurangi risiko kesehatan yang dapat muncul, seperti keracunan makanan.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 BGN, Enny Indarti, S.STP., M.Si., menambahkan bahwa untuk memastikan setiap makanan yang disajikan aman, BGN telah melakukan pelatihan bagi lebih dari 3.100 petugas di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Pelatihan ini difokuskan pada pengelolaan dapur yang higienis dan teknik pengolahan makanan yang benar, yang sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan seperti keracunan makanan. Program ini berupaya untuk memberikan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dari segala jenis kontaminasi, agar para siswa dapat menerima manfaat maksimal.

Masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi buruk masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah stunting, yang menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), memengaruhi lebih dari 27% anak-anak Indonesia. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan otak, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan kognitif mereka di sekolah. Program MBG hadir untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan makanan bergizi yang dapat mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak-anak, mencegah masalah seperti stunting, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh mereka.

Program ini juga memiliki dampak positif dalam mencegah anemia, yang merupakan masalah kesehatan umum di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Anemia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk kelelahan, penurunan daya ingat, dan kemampuan belajar yang terbatas. Dengan memberikan asupan makanan bergizi yang mengandung zat besi, vitamin, dan mineral lainnya, MBG berperan penting dalam menjaga kesehatan anak-anak dan mendukung mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Tentu saja, meskipun program MBG mendapatkan respons positif, tetap ada tantangan dalam implementasinya, seperti yang disampaikan oleh Pakar Pelayanan dan Kebijakan Publik sekaligus Wakil Direktur 1 Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, menyebutkan bahwa meskipun ada beberapa masalah teknis yang muncul di lapangan, meskipun ada tantangan teknis di lapangan, hal tersebut wajar dalam fase awal implementasi dan menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, hal yang penting adalah memastikan bahwa masalah teknis tersebut tidak mengalahkan substansi dari program ini.

Sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam program MBG. Standarisasi dan tata kelola yang baik adalah kunci keberhasilan program ini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan MBG dapat dilaksanakan dengan konsisten dan efisien, dengan tata kelola yang baik sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Program MBG bukan hanya sekadar program sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Pemerintah berharap program ini dapat berkontribusi pada pembentukan Generasi Emas 2045, yang cerdas, sehat, dan produktif. Dengan memberikan makanan bergizi secara rutin, pemerintah berupaya menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia, di mana anak-anak memiliki kesempatan terbaik untuk berkembang dan meraih cita-citanya.

Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pengawasan ketat, pelatihan bagi petugas, dan komitmen untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan, program ini dapat menjadi solusi nyata dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berprestasi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendukung keberlanjutan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh anak-anak Indonesia di seluruh pelosok negeri.

)*Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan komitmen mempercepat hilirisasi energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Program strategis ini diyakini tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru yang berkualitas di berbagai daerah Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika, mengungkapkan 18 proyek hilirisasi kini tengah memasuki tahap penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS). Proses ini ditargetkan selesai pada akhir 2025 sehingga proyek bisa segera dieksekusi. “Semuanya dipastikan rampung tepat waktu, karena hilirisasi adalah fondasi kemandirian energi kita,” ujar Erani di Jakarta.

Proyek-proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp618,13 triliun dan diperkirakan menyerap 276.636 tenaga kerja. Rinciannya meliputi delapan proyek di sektor mineral dan batu bara (minerba), dua proyek transisi energi, dua proyek ketahanan energi, tiga proyek pertanian, serta tiga proyek kelautan dan perikanan.

Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah akan mengawal penuh proses pelaksanaan investasi ini. Pemerintah memastikan seluruh aspek teknis, mulai dari perizinan, lahan, hingga penguatan sosial-lingkungan berjalan lancar demi kelancaran hilirisasi.

“Hilirisasi ini adalah jalan bagi pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan energi nasional. Pemerintah bersama Danantara akan bekerja cepat, terukur, dan transparan,” kata Bahlil.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, sektor hilirisasi menyumbang porsi besar dalam investasi nasional. Dari kloter kedua investasi senilai Rp950 triliun, sekitar 30 persen berasal dari hilirisasi. Danantara juga telah mengamankan komitmen pendanaan internasional sebesar 7 miliar dolar AS dari sejumlah sovereign wealth fund (SWF) global, termasuk Qatar, China Investment Corporation (CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF).

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI menegaskan, keberadaan Danantara menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Ia menekankan bahwa hilirisasi akan membawa manfaat nyata bagi rakyat. “Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi,” ungkap Presiden Prabowo.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan kepercayaan internasional, hilirisasi energi diyakini akan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah besar dalam mendukung hilirisasi energi nasional dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan 18 dokumen proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun kepada Danantara, yang saat ini memasuki fase Feasibility Study (FS).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menegaskan bahwa proses FS ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Percepatan proyek hilirisasi penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, khususnya LPG.

“Semua proyek sudah masuk tahap studi kelayakan. Pasti akan ada bertahap, tapi semuanya dipastikan selesai akhir tahun ini agar segera bisa dieksekusi,” ujarnya

Erani menjelaskan, Menurutnya, peluang pengembangan produk turunan seperti dimethyl ether (DME) dapat menjadi substitusi LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dari 18 proyek yang digarap, delapan di antaranya berasal dari sektor mineral dan batu bara dengan nilai investasi sekitar US$20,1 miliar.

“Proyek diproyeksikan menyerap lebih dari 104 ribu tenaga kerja. Selain itu, terdapat proyek transisi energi, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga ketahanan energi dengan total potensi lapangan kerja mencapai lebih dari 276 ribu orang,” katanya.

Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Proyek-proyek ini akan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia di masa depan,” jelasnya.

Di sisi lain, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara menjalin kerja sama strategis dengan mitra global. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Oracle Corporation, berencana menanamkan investasi di Indonesia.

“Kami membuka lapangan kerja baru di bidang teknologi, serta mempercepat transformasi digital Indonesia menuju negara maju,” jelas Rosan.

Rosan menambahkan, kehadiran investor global seperti Oracle akan memberikan sinergi penting dalam mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi.

“Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat daya saing Indonesia, baik dari sisi energi maupun teknologi,” pungkasnya.

Dengan kombinasi proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun rupiah dan kerja sama dengan perusahaan teknologi global, Danantara menegaskan posisinya sebagai penggerak utama dalam transformasi energi dan ekonomi Indonesia. Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan impor energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.