Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Alexander Royce*)

Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan penuh optimisme, berkat percepatan program hilirisasi terpadu melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Di bawah mandat Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah menegaskan tekadnya untuk memaksimalkan nilai tambah SDA sekaligus membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Salah satu tonggak penting adalah penetapan 18 proyek hilirisasi prioritas senilai total US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun yang sedang dikaji melalui pra studi kelayakan (pra‐FS) oleh Danantara. Proyek-proyek ini mencakup beragam sektor, seperti mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, kelautan dan perikanan, serta pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menyatakan bahwa dokumen pra‐FS dari 18 proyek tersebut telah diserahkan kepada Danantara dan ditargetkan selesai akhir tahun 2025. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dengan kepastian percepatan sehingga setiap proyek siap dieksekusi segera setelah studi rampung.

Di antara proyek‐proyek itu, project dimethyl ether (DME) dari batu bara menjadi prioritas strategis. Pemerintah melihat peluang besar untuk menjadikannya sebagai substitusi impor LPG dan gas, sehingga kebutuhan energi domestik bisa lebih mandiri dan risiko ketergantungan terhadap impor bisa diminimalkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dengan proyek‐proyek ini, manfaatnya tidak hanya berupa output fisik atau nilai ekspor, tetapi juga penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Ia menyebut bahwa penyusunan prastudi telah dilakukan sebagaimana amanat keputusan presiden dan bahwa Danantara akan segera menentukan skema pendanaan dan prioritas pelaksanaan.

Presiden Prabowo Subianto turut memberikan visi yang jelas: hilirisasi SDA bukan hanya untuk memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk keadilan ekonomi dan pemerataan. Dalam pembahasan RUU APBN 2026 dan sidang bersama parlemen, ia menekankan bahwa proyek‐proyek hilirisasi yang telah dirancang akan dipercepat, dan nilainya harus tetap dinikmati di dalam negeri.

Salah satu proyek konkret yang mendapat sorotan adalah projek hilirisasi Asphal Buton, dengan nilai investasi Rp1,49 triliun dan potensi penyerapan ribuan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara. Proyek ini menjadi simbol upaya memanfaatkan SDA lokal untuk menggantikan impor dan memperkuat kedaulatan material.

Dari sisi ekonomi wilayah, proyek-proyek seperti smelter aluminium di Kalimantan Barat, HPAL nikel, industri stainless steel, industri copper rod serta proyek-proyek pertanian dan kelautan seperti oleoresin dan fillet tilapia, membuka peluang ekonomi bagi daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh investor besar. Data menunjukkan potensi penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung untuk keseluruhan proyek bergerak di kisaran 276.636 orang, yang berarti dampak sosial ekonomi lokal akan terasa nyata.

Secara kelembagaan, pembentukan Danantara sebagai badan pengelola investasi menjadikan pemerintah pusat memiliki instrumen strategis untuk menyederhanakan proses investasi, mempercepat perizinan, dan menyediakan dukungan fiskal serta kebijakan yang diperlukan agar proyek‐proyek ini dapat berjalan. Kehadiran investor global seperti GEM, dan jalinan kerja sama internasional dalam energi hijau juga turut memperkuat basis teknologi dan akses modal.

Tantangan teknis dan infrastruktur memang ada, namun pemerintah telah menyiapkan solusi komprehensif melalui regulasi, koordinasi lintas lembaga, dan dukungan fiskal. Tetapi pemerintah secara konsisten menyatakan bahwa tiap proyek akan melalui studi kelayakan menyeluruh, termasuk aspek lingkungan hidup dan sosial, agar pelaksanaan tidak merugikan masyarakat.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dengan fluktuasi harga komoditas dan tekanan inflasi serta tantangan rantai pasok, strategi hilirisasi energi terpadu ini menjadi pilihan yang tepat. Dengan memperkuat daya saing produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan atas impor energi dan bahan baku, Indonesia dapat menegaskan posisi tawar dalam perdagangan internasional sekaligus melindungi ekonomi domestik.

Selain itu, hilirisasi berjalan seiring dengan agenda transisi energi yang berfokus pada keberlanjutan. Dengan hadirnya proyek energi terbarukan yang kian berkembang pesat, pemerintah menegaskan komitmen ganda untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi emisi karbon secara bertahap. Perpaduan antara industrialisasi berkelanjutan dan kebijakan ramah lingkungan menjadikan strategi hilirisasi Danantara semakin kuat serta relevan di tengah tantangan perubahan iklim global saat ini.

Indonesia saat ini menyaksikan transformasi structural yang nyata dari sekadar negara pengirim bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tinggi dan berdaya saing kuat. Perubahan besar ini sekaligus menandai pergeseran dari ketergantungan pada impor menuju kemandirian yang semakin dihargai oleh masyarakat luas.

Dengan kemauan politik yang kuat, dukungan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan, langkah‐langkah Danantara di bawah arahan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka harapan nyata bahwa SDA Indonesia tidak lagi hanya menjadi komoditas ekspor, melainkan fondasi bagi kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Pemerintah telah mengukir arah yang jelas; sekarang waktunya untuk menunaikan janji. Jumlahkan semua potensi, Indonesia siap melesat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

)* Andhika Utama

Dalam beberapa tahun terakhir, isu hilirisasi sumber daya alam, khususnya di sektor energi dan mineral, menjadi perbincangan utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat posisi tawar negara menjadi lemah di pasar global, serta membatasi nilai tambah yang bisa dinikmati oleh perekonomian domestik. Dalam konteks inilah, kehadiran Danantara sebagai entitas strategis di sektor energi dan sumber daya mineral memainkan peran kunci.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika sejumlah proyek hilirisasi di sektor energi sudah memasuki tahapan feasibility study oleh BPI Danantara, tahapan ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

Sejalan dengan itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan membentuk Satgas Investasi dan Ketahanan Energi yang diinisiasi langsung oleh Danantara bersama Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional akan mendampingi dan membantu proses-proses perizinan serta implementasi proyek.

Danantara bukan sekadar perusahaan energi biasa. Ia lahir sebagai respons terhadap tantangan zaman, ketika krisis iklim, transisi energi, serta urgensi pengolahan sumber daya alam secara mandiri mulai menjadi prioritas global. Dengan strategi yang terintegrasi, Danantara memosisikan dirinya sebagai pelaku utama dalam mengubah wajah industri energi dan tambang di Indonesia. Pendekatan yang mereka lakukan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi dan pemanfaatan produk turunan.

Salah satu langkah paling nyata yang menunjukkan komitmen Danantara dalam mendorong hilirisasi adalah keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di berbagai wilayah strategis. Dalam proyek-proyek ini, Danantara tidak hanya menjadi investor, tetapi juga katalisator kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha swasta nasional. Fasilitas-fasilitas tersebut bukan hanya menjadi simbol kemandirian industri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan membuka ruang bagi pengembangan industri manufaktur berbasis sumber daya lokal.

Namun, lebih dari sekadar membangun infrastruktur, Danantara juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keberlanjutan. Mereka memahami bahwa keberhasilan hilirisasi tidak bisa dicapai dengan mengorbankan lingkungan atau mengabaikan aspek sosial. Oleh karena itu, pendekatan mereka selalu dilandasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat.

Yang menarik, Danantara juga sangat progresif dalam hal pemanfaatan teknologi. Mereka menyadari bahwa untuk bisa bersaing secara global, efisiensi dan inovasi adalah kunci. Maka dari itu, mereka banyak berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D), khususnya dalam teknologi energi bersih dan pemrosesan mineral berbasis digitalisasi. Penggunaan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta sistem otomasi dalam operasional tambang dan pabrik pengolahan menjadi bukti bahwa Danantara tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan menyiapkan fondasi untuk keberlanjutan industri nasional di masa depan.

Di sisi lain, peran Danantara juga terlihat dalam upaya membangun ekosistem industri yang terhubung dengan pasar global. Mereka aktif menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan internasional, baik dalam bentuk joint venture, alih teknologi, maupun penyelarasan standar produksi. Tujuannya bukan hanya untuk memperluas pasar, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk-produk hilirisasi dari Indonesia dapat bersaing secara kualitas dan efisiensi di panggung dunia. Pendekatan ini juga mendukung cita-cita Indonesia untuk naik kelas dari negara pengekspor bahan mentah menjadi pemain penting dalam rantai pasok global, khususnya dalam industri energi baru terbarukan dan kendaraan listrik.

Danantara turut memainkan peran penting dalam membangun ekosistem baterai nasional, mulai dari hulu hingga hilir. Mereka menggandeng lembaga riset, pelaku industri otomotif, serta institusi pendidikan tinggi untuk memastikan keberlanjutan pengembangan teknologi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Bukan hal mudah menjadi motor utama dalam hilirisasi sumber daya alam. Tantangannya banyak mulai dari regulasi yang dinamis, resistensi dari pelaku industri lama, hingga tantangan geografis dan infrastruktur. Namun, Danantara membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, kepemimpinan yang progresif, serta kemauan untuk berinovasi, transformasi bisa dilakukan. Bahkan, mereka tidak hanya mengubah lanskap industri, tetapi juga memberi contoh bagaimana entitas bisnis bisa berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan nasional.

Dalam jangka panjang, keberhasilan hilirisasi yang dimotori oleh Danantara akan menentukan arah masa depan Indonesia. Bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan energi, ketahanan industri, serta kemampuan bangsa untuk mengelola kekayaan alamnya secara berkelanjutan dan bermartabat. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kehadiran Danantara menjadi harapan bahwa Indonesia mampu berdiri tegak, tidak lagi sebagai penyedia bahan mentah dunia, tetapi sebagai pelaku utama dalam industri bernilai tinggi.

Danantara bukan hanya nama, tapi sebuah simbol pergeseran paradigma dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Dari yang semula eksploitatif menjadi produktif dan berkelanjutan. Dari ketergantungan pada ekspor mentah menjadi kemandirian industri nasional. Dan di balik semua itu, terdapat keyakinan bahwa masa depan energi Indonesia bisa dibentuk oleh tangan sendiri, dan Danantara memilih untuk berada di garis depan perjuangan itu.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia terus menjadi prioritas utama dalam menjawab tuntutan 17+8 rakyat.

Sejumlah strategi optimal telah disiapkan untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, program padat karya, hingga dukungan penuh terhadap UMKM dan ketahanan pangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini terkait dengan tekad pemerintah dalam memperbaiki ekonomi,

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercatat dalam angka saja, tetapi juga harus nyata dalam bentuk lapangan kerja, pemerataan, dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa deregulasi yang konsisten diperlukan untuk mendorong manufaktur dan dunia usaha bergerak lebih dinamis, sekaligus menciptakan kepercayaan dari investor dalam dan luar negeri.

“Kami mendengar secara seksama apa saja harapan-harapan rakyat, menghitung dengan cermat setiap kebutuhan, sekaligus menimbang berbagai masukan agar bisa diwujudkan dalam kebijakan,” jelas Luhut.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kesiapannya memenuhi target pertumbuhan yang ditetapkan Presiden Prabowo. Berbekal pengalaman panjang di sektor pasar modal, ia optimis mampu memperbaiki arah perekonomian.

“Saya 15 tahun di pasar (saham). Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” tegasnya.

Purbaya mengakui target pertumbuhan delapan persen dalam dua tahun ke depan cukup menantang, namun langkah awal adalah membalikkan perlambatan menjadi percepatan.

“Sebagai ekonom, tahun ini delapan persen mungkin agak sulit, dua tahun tiga tahun ke depan ada peluangnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai masih solid. Secara fundamental, Indonesia mempunyai ketahanan yang solid.

“Kinerja kuartal ke-2 mencatat pertumbuhan 5,12% (yoy) dan PMI Manufaktur sudah balik di angka 51,5%,” ungkap Airlangga.

Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif melalui percepatan belanja negara, penguatan konsumsi domestik, hingga program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan kombinasi strategi tersebut, tuntutan 17+8 rakyat terjawab dan pemerintah menegaskan perbaikan ekonomi rakyat bukan sekadar wacana, melainkan agenda nyata yang dijalankan secara terukur dan berkelanjutan. (*)

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pertumbuhan dunia usaha sebagai langkah nyata memperbaiki perekonomian nasional untuk menjawab tuntutan 17+8 rakyat.

Sejumlah strategi prioritas dijalankan, mulai dari penguatan sektor pertanian dan hilirisasi industri, pengembangan ekonomi kreatif, transformasi digital, hingga dukungan penuh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tantangan global berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi domestik. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus membawa hasil yang nyata di tengah masyarakat.

“Kami mendengar secara seksama apa saja harapan-harapan rakyat, menghitung dengan cermat setiap kebutuhan, sekaligus menimbang berbagai masukan agar bisa diwujudkan dalam kebijakan,” ungkap Luhut.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan dunia usaha harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan.

“Deregulasi yang konsisten menjadi kunci agar manufaktur dan sektor padat karya dapat bergerak lebih dinamis,” ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menegaskan komitmen memperbaiki arah ekonomi nasional. Berbekal pengalaman panjang, ia optimis pemerintah mampu menjawab target pertumbuhan yang ditetapkan Presiden Prabowo.

“Saya 15 tahun di pasar (saham). Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” tutur Purbaya.

Meski mengakui target pertumbuhan delapan persen dalam dua tahun ke depan cukup berat, ia menegaskan langkah pertama adalah membalikkan arah perlambatan ekonomi menjadi lebih cepat.

“Sebagai ekonom, tahun ini delapan persen mungkin agak sulit, dua tahun tiga tahun ke depan ada peluangnya. Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu,” lanjutnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 tetap tumbuh positif sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertanian yang naik signifikan, industri makanan dan minuman yang solid, serta transportasi.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,87 persen, yang ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh double digit, industri makanan dan minuman yang tetap solid, serta sektor transportasi,” jelas Amalia.

Dalam menjawab tuntutan 17+8 pemerintah menegaskan, perbaikan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan yang lebih merata. (*)

Oleh : Samuel Christopher Taylor )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan tekad kuat memperbaiki ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan pro rakyat. Setiap program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat di seluruh pelosok negeri.

Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo selalu menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Hal tersebut terbukti dari berbagai macam kebijakan yang diambil, seperti program-program bantuan langsung, dukungan terhadap UMKM, peningkatan kualitas hidup, serta akses pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan makro, tetapi juga pada dampak nyata berupa berkurangnya kemiskinan, meningkatnya daya beli, dan terciptanya kesejahteraan yang merata.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memandang bahwa kondisi global yang penuh tantangan menuntut strategi yang tepat agar perekonomian domestik tetap tangguh. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus membawa hasil langsung bagi rakyat, bukan sekadar tercatat dalam laporan pertumbuhan ekonomi.

Bagi Luhut, mendengar harapan masyarakat dan masukan dari para ekonom menjadi langkah penting untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya deregulasi agar dunia usaha dapat bergerak lebih dinamis dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Menurutnya, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan adalah fondasi yang menumbuhkan kepercayaan baik dari pelaku usaha dalam negeri maupun investor luar negeri.

Dalam perspektif Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tantangan pertumbuhan ekonomi bukanlah hal baru. Berbekal pengalaman panjang di sektor keuangan, ia optimis mampu mengembalikan laju ekonomi nasional menuju jalur yang lebih cepat.

Purbaya mengakui target pertumbuhan delapan persen dalam dua tahun ke depan merupakan pekerjaan berat, namun ia menekankan langkah awal adalah membalikkan tren perlambatan menjadi percepatan.

Ia berkomitmen memenuhi arahan Presiden untuk bergerak cepat sekaligus realistis dalam mencapai sasaran tersebut. Pengalaman panjang di pasar modal memberinya keyakinan bahwa arah kebijakan fiskal dan moneter dapat disinergikan untuk memperkuat stabilitas sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 5,12 persen menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pro rakyat membawa hasil positif.

Menurutnya, stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah, seperti program makan bergizi gratis, bantuan sosial, subsidi upah, serta program pemberdayaan UMKM, telah berkontribusi langsung dalam menjaga daya beli masyarakat.

Cucun menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Ia menilai keberadaan DTSEN menjadi instrumen penting yang mampu menurunkan angka kemiskinan dari 25,22 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta jiwa pada tahun berikutnya.

Kebijakan pro rakyat yang digulirkan pemerintah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program bantuan langsung seperti PKH dan Jamkesmas terbukti meringankan beban keluarga prasejahtera.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan ruang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan mengakses pasar. Pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, rumah bersubsidi, serta program peningkatan kehidupan nelayan mendorong kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.

Sementara itu, program makan bergizi gratis menjadi strategi penting bukan hanya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak-anak, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi lokal melalui peran UMKM.

Selain program tersebut, pemerintah mendorong akses pendidikan dan kesehatan yang lebih luas. Peningkatan gaji guru, dukungan tenaga pendidik, serta penyediaan layanan kesehatan gratis menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan masyarakat tidak terbebani biaya dasar. Pemerintah juga membuka peluang kerja lebih luas dengan memberikan insentif bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal serta memanfaatkan aset negara yang belum produktif.

Tujuan dari rangkaian kebijakan tersebut jelas: mengurangi kemiskinan, menciptakan pertumbuhan inklusif, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah desa, pesisir, dan perbatasan.

Dalam pandangan politik dan ekonomi, langkah-langkah pemerintah yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat menunjukkan arah pembangunan yang inklusif. Perekonomian nasional tidak hanya ditopang oleh stabilitas makro, tetapi juga oleh ketahanan sosial melalui intervensi kebijakan yang menyentuh langsung rakyat kecil.

Kebijakan pro rakyat yang digulirkan bukanlah agenda jangka pendek semata, melainkan strategi berkelanjutan untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan, pemerintah berupaya menciptakan Indonesia yang berdikari dan sejahtera. Dukungan dari seluruh elemen bangsa menjadi kunci untuk memastikan target-target pembangunan tercapai secara optimal.

Pada akhirnya, arah kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi masyarakat tidak sekadar retorika politik. Melalui berbagai program konkret dan strategi yang terukur, pemerintah menegaskan keberpihakannya pada rakyat.

Keberhasilan yang telah terlihat dalam pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti bahwa tuntutan 17+8 terjawab melalui pembangunan berbasis kebijakan pro rakyat mampu membawa perubahan nyata. Dengan kesinambungan program dan sinergi seluruh pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi bangsa yang tangguh, inklusif, dan berdaulat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Analisis Ekonomi Kerakyatan

Jakarta — Stabilitas dan keamanan bangsa menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. TNI dan Polri, bersama elemen masyarakat, menegaskan komitmen untuk solid mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memberi ruang bagi kerusuhan.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD melalui satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) siap bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat keamanan lingkungan masyarakat dari segala potensi ancaman.

“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas sangat penting sebagai ujung tombak kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat. “Selain untuk membantu dan mengatasi kegiatan masyarakat, juga memastikan seluruh wilayah tetap kondusif,” lanjutnya.

Senada dengan hal itu, Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas negara. Ia mengingatkan pentingnya kekompakan aparat untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Jangan pecah belah TNI-Polri. Dukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia kuat, Indonesia maju,” tegas Neville.

Neville juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, upaya provokatif yang kerap beredar di media sosial harus dilawan dengan persatuan dan kebersamaan rakyat bersama TNI-Polri.

“Indonesia hanya bisa maju jika rakyat bersatu dan aparat negara kita tetap solid. Soliditas TNI-Polri adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional,” jelasnya.

Dengan hadirnya TNI-Polri di tengah masyarakat melalui kerja sama nyata yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, rasa aman akan semakin terjaga. Kehadiran aparat diharapkan mampu menangkal gerakan provokatif maupun penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

“Soliditas ini menjadi simbol nyata bahwa demokrasi di Indonesia dapat dijalankan dengan tertib dan damai, sekaligus mencerminkan keberhasilan kepemimpinan nasional dalam menjaga stabilitas. Bersama rakyat, TNI dan Polri berkomitmen menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan bersatu demi masa depan bangsa yang lebih maju.

Jakarta – Upaya menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan demokrasi di Indonesia kembali mendapat dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat. Di tengah maraknya informasi menyesatkan dan upaya provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan, masyarakat bersama TNI dan Polri menunjukkan kebersamaan untuk menolak segala bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan proses demokrasi.

LSM Harapan Rakyat Indonesia Maju (Harimau) mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah hubungan TNI dan Polri.

Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, mengatakan TNI dan Polri merupakan dua institusi pilar bangsa yang harus tetap dijaga soliditasnya.

Ia menilai, upaya adu domba yang sengaja dimainkan pihak-pihak tertentu bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional.

“Jangan mau dihasut. Jangan mau terprovokasi. TNI-Polri adalah saudara, bukan lawan. Kalau mereka pecah, bangsa kita yang jadi korban,” tegas Neville.

Neville menambahkan, publik harus cerdas memilah informasi di tengah maraknya penyebaran hoaks dan propaganda yang menyasar aparat keamanan.

Menurut Neville, soliditas TNI-Polri akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ada yang mencoba adu domba, berarti mereka musuh rakyat. Karena Indonesia hanya bisa maju kalau TNI-Polri tetap bersatu menjaga rakyat dan negara,” ujar Neville.

LSM Harimau juga menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Mereka berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan serta melawan kelompok yang dianggap berupaya merongrong stabilitas nasional.

“Kami tidak tinggal diam. LSM Harimau berdiri bersama rakyat, bersama TNI-Polri, bersama Presiden Prabowo untuk menjaga Indonesia tetap aman dan bersatu,” pungkas Neville.

Kesadaran kolektif ini diharapkan mampu menjadi benteng kuat dalam menghadapi gejolak politik dan sosial serta berbagai agenda demokrasi nasional. Dengan dukungan masyarakat, TNI dan Polri yakin potensi konflik dapat diminimalkan, sementara proses demokrasi tetap berjalan sesuai aturan.

Kebersamaan antara rakyat, TNI, dan Polri bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga bukti bahwa demokrasi Indonesia berdiri di atas fondasi gotong royong. Ketika masyarakat bersatu melawan provokasi, ancaman terhadap demokrasi dapat ditekan, dan cita-cita menjaga kedamaian serta persatuan bangsa akan semakin kokoh.

Oleh: Puteri Wijayanti*

Bangsa Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya melalui sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat. Ketiganya berdiri teguh dalam satu barisan, menegaskan bahwa persatuan adalah kunci utama untuk meredam isu provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa. Keharmonisan aparat dan publik dalam menjaga stabilitas bukan hanya simbol ketahanan negara, tetapi juga bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih menjadi fondasi kuat kehidupan berbangsa. Dalam situasi apapun, sinergi TNI-Polri bersama rakyat selalu menjadi benteng kokoh melawan segala bentuk provokasi yang ingin merusak persatuan nasional.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pentingnya masyarakat tidak terjebak dalam provokasi. Menurutnya, terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berusaha mendorong massa ke arah tindakan anarkis untuk mengganggu stabilitas nasional. Ia mengingatkan, masyarakat jangan mau diadu domba dan jangan mudah mengikuti hasutan. Jika ada masalah, penyelesaian harus ditempuh melalui jalur hukum, musyawarah, dan aturan yang berlaku, karena itulah jalan benar sesuai prinsip negara hukum. Ia juga menekankan bahwa TNI siap bersinergi penuh dengan Polri untuk menjaga keamanan nasional, sebab ini bukan hanya soal stabilitas, melainkan juga soal harga diri bangsa.

Sinergi TNI-Polri terlihat nyata dalam berbagai operasi gabungan yang digelar baik di pusat maupun daerah. Operasi itu tidak hanya berupa pengerahan pasukan, tetapi juga penguatan strategi komunikasi publik, patroli bersama, hingga pendekatan dialogis dengan warga. Kehadiran aparat yang kompak memberi rasa aman kepada masyarakat sekaligus memperlihatkan bahwa negara benar-benar hadir menjaga stabilitas. Kesolidan itu juga menyampaikan pesan penting: masyarakat tidak perlu takut, karena negara hadir menjaga keamanan, dan tidak boleh mudah terpengaruh isu liar di media sosial.

Upaya menjaga stabilitas tidak terbatas pada tindakan fisik di lapangan. Peran teknologi informasi juga menjadi sorotan penting. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menyebut bahwa pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif terkait aksi unjuk rasa. Hingga kini tercatat 592 akun dan konten provokatif telah diblokir karena terbukti menyebarkan hasutan. Tim siber Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus menganalisis kemungkinan keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu. Patroli siber akan terus digencarkan untuk mendeteksi akun baru yang mencoba menyebarkan provokasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas juga dilakukan di ruang digital, tempat provokasi modern paling cepat berkembang.

Namun demikian, peran aparat keamanan tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Warga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mudah terpancing isu provokatif serta menjaga lingkungannya dari potensi kericuhan. Nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia harus dipelihara agar tidak terkikis oleh kepentingan sempit yang digulirkan provokator. Publik memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah, bukan hanya sebagai objek pengamanan, tetapi juga subjek aktif melawan provokasi.

Dalam hal ini, peran tokoh agama, tokoh adat, serta pemimpin lokal sangat penting. Mereka memiliki pengaruh moral yang bisa menyejukkan suasana saat gejolak terjadi. Dengan komunikasi baik antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga, potensi kerusuhan dapat diredam sejak dini. Kehadiran mereka melengkapi peran aparat, karena kedekatan kultural dan emosional sering lebih efektif mencegah konflik ketimbang kekuatan represif.

Masyarakat sipil juga mulai menyuarakan dukungan atas kesolidan aparat. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan bahwa isu keretakan hubungan TNI-Polri yang beredar pascakerusuhan Agustus 2025 adalah provokasi belaka. Menurutnya, isu itu merupakan propaganda pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa. Ia menegaskan, tanpa TNI-Polri mustahil bangsa ini bisa menjaga kedaulatan dan keamanan. ARPN melalui aksi damai di Jakarta menunjukkan bahwa rakyat berada di belakang TNI-Polri. Pesan moral yang dikedepankan adalah seruan agar publik tidak terhasut dan tetap percaya pada soliditas aparat. Mario menegaskan bahwa TNI dan Polri baik-baik saja, solid, dan tetap bersatu menjaga bangsa.

Opini ini semakin menguatkan kesadaran bahwa TNI-Polri bukan hanya instrumen pengendali keamanan, tetapi juga simbol kekuatan negara dalam merawat kedaulatan bangsa. Kolaborasi keduanya menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki mekanisme tangguh menghadapi provokasi maupun ancaman anarkis. Dengan kondisi aman, masyarakat dapat menatap masa depan dengan optimisme karena menyadari negara hadir melalui aparat yang solid.

Tantangan ke depan tidak semakin ringan. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik domestik bisa melahirkan gesekan sosial baru. Namun dengan soliditas TNI-Polri, ditambah dukungan masyarakat, bangsa ini memiliki modal besar untuk tetap bersatu. Stabilitas yang terjaga akan membuka ruang bagi investasi, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, sinergi TNI-Polri bersama publik bukan sekadar meredam provokasi sesaat, tetapi juga menjadi fondasi jangka panjang bagi kemajuan Indonesia.

*Penulis merupakan Jurnalis bidang politik dan keamanan

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menarik perhatian dunia internasional saat menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Dalam forum global tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerja sama internasional yang setara.

“Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” ujar Prabowo.

Presiden menambahkan, pengakuan kenegaraan harus diiringi peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan permanen.

“Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Ini harus menjadi perdamaian nyata untuk semua pihak, untuk semua pihak yang terlibat,” tegasnya.

Selain menyerukan keadilan global, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengambil bagian dalam menjaga stabilitas dunia.

“Kami siap mengambil bagian kami dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” ungkapnya.

Pidato ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai sikap konsisten Indonesia di panggung dunia menjadi representasi dari amanat konstitusi.

“Sangat patut diapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk tetap menyuarakan perdamaian, ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang memerintahkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata HNW.

HNW juga mendorong Presiden untuk menyuarakan pentingnya reformasi PBB.

“Adanya hak veto yang tidak demokratis, dan keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB yang sangat tidak adil, kinilah momentumnya untuk disuarakan oleh Presiden RI langsung di mimbar Sidang Umum PBB,” ujarnya.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Emir Chairullah, pidato Prabowo menunjukkan posisi strategis Indonesia sebagai kekuatan menengah yang konsisten memperjuangkan multilateralisme.

“Pidato Presiden di PBB ini semakin menunjukkan posisi strategis Indonesia di percaturan global. Semangat keadilan, kerja sama multilateral, dan perdamaian inilah yang ingin disampaikan Presiden Prabowo,” jelas Emir.
Emir menambahkan, Indonesia kini diterima baik di berbagai poros dunia, dari keanggotaan BRICS hingga proses aksesi OECD.

“Indonesia disambut baik di kedua aliansi ini. Tekanan dari negara besar tidak menyurutkan posisi kita,” ujarnya.

Pidato Prabowo di forum PBB menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai negara yang aktif menawarkan solusi dan siap mengambil peran konkret. []

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali meneguhkan peran aktif Indonesia di panggung global melalui pidatonya pada Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Kehadiran ini mendapat apresiasi luas sebagai bentuk konsistensi diplomasi Indonesia yang terus memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan mengedepankan keadilan global.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyebutkan kesempatan tersebut menjadi simbol kebanggaan nasional, momentum bersejarah, sekaligus keberhasilan diplomasi Indonesia. Agenda ini menjadi sorotan dunia karena menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat diplomasi multilateralisme di tengah dinamika geopolitik yang penuh ketidakpastian.

”Urutan pidato Presiden Prabowo setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump jelas menunjukkan kepemimpinan Indonesia sangat didengar di panggung global,” kata Fifi.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Emir Chairullah, menilai pidato Prabowo kali ini sangat strategis. “Di era yang penuh ketidakpastian dan penuh konflik, tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan zamannya lagi bergantung pada satu atau dua negara. Untuk itu Indonesia harus terus membuka diri dengan menjalin aliansi dengan negara mana pun, tentu dengan tetap memperjuangkan kepentingan nasional kita,” ujarnya.

Emir, doktor ilmu politik dan HI lulusan University of Queensland, Australia, menambahkan bahwa Indonesia kini menempati posisi penting dalam percaturan global. Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo berhasil mendorong keanggotaan Indonesia dalam aliansi BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—sebagai poros kekuatan politik ekonomi baru di luar Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk. Di saat yang sama, Indonesia juga tengah memproses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang dikenal memiliki standar ketat dalam hal tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan manusia. “Indonesia disambut baik di kedua aliansi ini. Tekanan AS tidak menyurutkan posisi kita di BRICS,” tegas Emir.

Ia juga berharap pidato Prabowo menegaskan dukungan terhadap kedaulatan Palestina dan penghentian agresi Israel, sejalan dengan Deklarasi New York Majelis Umum PBB 12 September 2025 tentang Two State Solutions yang didukung 142 negara. Menurut Emir, pesan ini akan memperkuat tekanan kepada negara-negara besar agar menghentikan veto atas keputusan gencatan senjata.

Melalui kehadiran di forum dunia ini, Prabowo Subianto menunjukkan komitmen Indonesia pada perdamaian, kerja sama internasional, dan pembangunan berkeadilan. Semangat keadilan dan diplomasi aktif yang dibawanya menjadi bukti bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan yang diperhitungkan di panggung global.