Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah memberikan respons cepat terhadap tuntutan 17+8 yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, khususnya terkait isu ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk fokus mengatasi kesulitan lapangan kerja yang dihadapi masyarakat.

Poin yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan terdapat pada poin 16 dan 17, antara lain masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperluas potensi penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Bahkan ia yakin potensi pembukaan lapangan kerja ke depan akan sangat besar.

“Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar,” jelas Presiden Prabowo.

Prabowo juga mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan perlindungan sosial untuk rakyat yang paling miskin.

“Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar,” pungkasnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan, bahwa tuntutan tersebut sudah menjadi tugas dari pemerintah.

“Ada mencegah PHK massal itu sudah bagian daripada tugas pemerintah,” tegas Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan terus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan juga berpihak pada kelompok buruh. Salah satu kebijakan yang didorong pemerintah ialah penerapan deregulasi kebijakan di tingkat industri.

“Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja, ini sedang kita siapkan,” klaim Airlangga.

Continue Reading

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat yang belakangan dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8. Isu yang digaungkan melalui berbagai saluran, mulai dari serikat buruh hingga kelompok mahasiswa, terutama menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui stimulus ekonomi, penyediaan upah layak, hingga upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah telah menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis, mulai dari dialog dengan serikat buruh hingga kebijakan deregulasi industri, sudah disiapkan untuk menjawab keresahan masyarakat.

“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa dapat meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, stabilitas ekonomi nasional saat ini cukup kuat sebagai modal untuk memperkuat berbagai program sosial dan perlindungan masyarakat. “Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400, bahkan secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati, baik kelas menengah akan kita terus tebalkan,” jelasnya.

Sementara itu, ekonom M. Rizal Taufikurahman menilai pemerintah terus mengantisipasi potensi meluasnya PHK dengan langkah-langkah strategis dengan langkah-langkah yang lebih strategis. Menurutnya, insentif bagi industri terdampak menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus tenaga kerja.

“Selain itu mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri,” ujar Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef itu.

Rizal juga menekankan bahwa dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten akan memperkuat daya saing Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, aspirasi masyarakat terkait peningkatan kesejahteraan bisa direspon tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi isu 17+8 yang viral di media sosial dan digaungkan sejumlah kelompok masyarakat sipil. Ia menilai suara tersebut merupakan refleksi keresahan sebagian rakyat, namun pemerintah optimistis mampu meredamnya dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus tambahan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif. Target percepatan ekonomi di atas 6 persen diyakini akan membawa dampak positif signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, hingga penguatan daya beli masyarakat.***

Oleh: Bara Winatha )*

Pemberantasan judi daring di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan digital masyarakat. Ancaman judi daring bukan hanya memicu kerugian finansial bagi individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga, memunculkan tindak kriminal, hingga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas negara dengan modus operandi yang terus berkembang. Untuk itu, pemerintah melalui koordinasi lintas sektor mengedepankan pendekatan pencegahan, penindakan, dan literasi digital secara menyeluruh.

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa ancaman judi daring di Indonesia bukan persoalan sederhana karena berdampak luas terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Pemberantasan Judi daring dengan melibatkan kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga kepala daerah. Literasi digital menjadi salah satu kunci penting, bukan hanya soal keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terjebak rayuan judi daring.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperlihatkan seriusnya persoalan ini. Dari 2,18 juta jiwa penduduk di Kepulauan Riau, sebanyak 66.097 orang terindikasi terlibat dalam perjudian daring. Bahkan, ditemukan 2.377 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos turut melakukan praktik tersebut dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa judi daring menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berisiko memperdalam jurang kemiskinan. Menurut Garyadi, langkah strategis yang sedang ditempuh adalah penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta mendorong literasi digital sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Komitmen pemberantasan judi daring juga ditunjukkan di tingkat daerah. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi kunci penting agar program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pencegahan. Beberapa di antaranya adalah pelacakan aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi terlibat, kerja sama dengan OJK dan BI untuk melakukan pembinaan, serta kampanye bahaya judi daring melalui media sosial. Wilayah perbatasan seperti Kepri sangat rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara, sehingga penguatan literasi digital di daerah menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari godaan judi daring.

Selain memperkuat literasi digital, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi publik agar masyarakat memahami dampak destruktif dari judi daring. Praktik judi daring ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial yang lebih luas, mulai dari konflik rumah tangga, penyalahgunaan dana keluarga, hingga meningkatnya kriminalitas. Karena itu, Perlunya pendekatan kolaboratif, di mana masyarakat menjadi garda terdepan untuk menolak, melaporkan, dan tidak terjebak dalam praktik judi daring. Upaya ini menurutnya akan lebih efektif bila disertai dengan pengawasan ketat dari aparat serta pemberdayaan komunitas lokal.

Dari sisi pengawasan ruang digital, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, mengatakan bahwa Kemkomdigi telah menangani lebih dari 2 juta konten judi daring sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Konten-konten tersebut berasal dari berbagai platform, mulai dari situs dan alamat IP, media sosial, aplikasi berbagi file, hingga aplikasi pesan instan. Pemutusan akses konten ilegal di ruang digital menjadi salah satu prioritas karena penyebaran judi daring memiliki jangkauan yang masif dan dampak langsung terhadap masyarakat. Pemain judi daring pada dasarnya adalah korban yang perlu dibantu agar lepas dari kecanduan, sementara pihak yang harus ditindak tegas adalah bandar serta jaringan yang mengoperasikan sistem perjudian.

Selain pemutusan akses, Kemkomdigi juga terus melakukan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat. Alexander menyebut bahwa kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya judi daring, dampaknya bagi kehidupan sosial, serta cara melindungi diri dari jeratan perjudian digital. Program literasi digital ini diharapkan tidak hanya menjangkau masyarakat perkotaan, tetapi juga daerah perbatasan dan pelosok yang rawan dimanfaatkan jaringan lintas negara. Dengan demikian, masyarakat dapat membentengi diri sejak dini dan tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.

Rangkaian upaya yang dilakukan lintas sektor ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas judi daring di Indonesia. Dari tingkat pusat hingga daerah, strategi yang ditempuh meliputi pemutusan akses, pemblokiran rekening, penindakan hukum, serta literasi digital untuk pencegahan. Melalui komitmen bersama, langkah tegas pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, ancaman ini berhasil ditekan secara signifikan.

Masyarakat sendiri memiliki peran vital dalam pemberantasan judi daring. Kewaspadaan, kesadaran kritis, dan sikap tegas untuk menolak segala bentuk perjudian menjadi benteng utama. Dengan memahami bahwa judi daring tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menjerat dalam lingkaran masalah sosial, setiap individu diharapkan mampu menjaga diri dan lingkungannya. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui berbagai kebijakan, kini saatnya masyarakat bergandengan tangan untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi semua.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan Program Sapi Merah Putih dalam Pameran Flora & Fauna (FLONA) 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. Program ini diproyeksikan menjadi penopang utama swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat penyediaan protein hewani untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, menyampaikan bahwa ketersediaan daging dan susu berkualitas merupakan pilar penting dalam pembangunan gizi masyarakat. Menurutnya, Sapi Merah Putih hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Pemenuhan protein anak-anak penerima MBG akan menentukan kualitas tumbuh kembang sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menilai inisiatif ini sebagai terobosan penting dalam sejarah pembangunan pangan Indonesia.

“Setelah 80 tahun merdeka, lahir 120 sapi kembar identik yang kemudian dipilih 80 ekor sebagai Sapi Merah Putih. Inovasi biogenetika ini, menjadi dasar revolusi putih yang dicanangkan Presiden untuk memperkuat industri sapi perah lokal,” ungkapnya.

Direktur Utama Moosa Genetika, Deddy Kurniawan, menegaskan bahwa metode gene editing yang digunakan memungkinkan lahirnya sapi perah khas Indonesia dengan daya tahan terhadap iklim tropis sekaligus produktivitas tinggi.

“Hingga kini, tercatat sudah ada 80 ekor Sapi Merah Putih yang siap dikembangkan lebih lanjut,” ucapnya.

Program Sapi Merah Putih merupakan hasil kolaborasi Bappenas, PT Moosa Genetika Farmindo, dan Universitas Institut Petanian Bogor (IPB). Riset berbasis sapi lokal dikembangkan melalui bioteknologi reproduksi molekuler modern dengan tujuan meningkatkan produktivitas susu dan daging.

Data Bappenas mencatat, kebutuhan susu nasional pada 2023 mencapai 4,53 juta ton, sementara produksi dalam negeri baru 0,84 juta ton atau 18,54%. Kekurangan tersebut selama ini dipenuhi dengan impor sekitar 3,7 juta ton. Karena itu, inovasi Sapi Merah Putih diproyeksikan menjadi momentum penting untuk menekan ketergantungan impor sekaligus mengangkat kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara peluncuran turut disaksikan sejumlah pejabat, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rektor Univeritas IPB, hingga gubernur dari berbagai daerah. Kehadiran mereka menandai keseriusan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan Sapi Merah Putih sebagai simbol kemandirian pangan bangsa sekaligus penyerapan tenaga kerja di sektor agribisnis.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja di pedesaan. Melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi teknologi, hingga penguatan hilirisasi, program ini diyakini mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi pertanian sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, arah pembangunan pertanian tidak boleh hanya berfokus pada produksi semata, tetapi juga harus menyentuh tahapan pengolahan hingga pemasaran.

“Hilirisasi adalah masa depan pertanian kita. Ini bukan hanya soal produksi, tapi bagaimana hasil petani bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan hingga ke mancanegara,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa implementasi program tersebut akan dijalankan melalui skema kemitraan antara petani, BUMN, dan pihak swasta. Amran juga menekankan bahwa pihaknya telah menetapkan 14 komoditas strategis yang akan didorong hilirisasinya.

“Dengan kemitraan, kita ingin petani tidak berjalan sendiri. Tujuannya satu yakni nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kita yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dan kesejahteraan petani meningkat,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mendukung penuh terhadap program tersebut. Menurutnya, peluncuran benih padi hibrida menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah mengapresiasi pengembangan industri benih padi di Indonesia guna memperkuat rantai pasok bahan baku industri pengolahan beras dan mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo,” ujar Putu.

Dukungan juga datang dari pihak swasta. Customer Business Manager Field Crops Seeds Syngenta Indonesia, Nguyen Huy Cuong, menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah melalui kehadiran benih padi hibrida Ningrat.

“Peluncuran Ningrat NK2133 menandai komitmen Syngenta Indonesia dalam membantu meningkatkan produksi beras nasional. Hadirnya benih padi hibrida ini juga akan membuka peluang bagi petani untuk memaksimalkan pendapatan dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Pemerintah berharap sinergi antara petani, BUMN, swasta, dan dukungan teknologi dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan. Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian dan industri turunannya.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Stabilitas harga pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa harga pangan yang stabil tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga erat hubungannya dengan kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan strategis terus ditempuh agar harga pangan di pasar domestik tetap terkendali, meski menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas internasional.

Bagi masyarakat, harga pangan yang stabil berarti adanya kepastian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga yang terlalu tinggi akan membebani rumah tangga, terutama kelompok menengah ke bawah, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani sebagai produsen. Peran pemerintah menjadi penyeimbang, memastikan harga yang terbentuk di pasar mampu mencerminkan prinsip keadilan bagi produsen sekaligus konsumen.

Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan hasil produksi, melainkan juga pada distribusi dan pengendalian harga. Pemerintah berkomitmen bahwa hasil panen petani tidak boleh jatuh pada harga yang merugikan, sementara masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau. Upaya ini dijalankan melalui sinergi berbagai lembaga, mulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) secara serentak melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 30 Agustus 2025. Kegiatan ini berpusat di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dan tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. Pihaknya ingin membangun ekosistem pangan sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik.

Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp 60 ribu untuk kemasan 5 kilogram. Penyaluran beras SPHP menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi. Selain itu, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan, gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi. Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Pihaknya mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

Tito mengatakan operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 pekan lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per 25 Agustus 2025 saat rapat inflasi, kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas hargan pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten kota hingga tingkat kecamatan, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan di 7.285 Kecamatan seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan GPM di Provinsi Gorontalo dipusatkan di area publik Menara Limboto dan RTH Kota Gorontalo, serta disaksikan langsung melalui teleconference nasional bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Direktur Utama Perum Bulog, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

GPM di Gorontalo dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan penuh TNI dan Polri, serta melibatkan mitra distribusi pangan. Masyarakat dapat membeli berbagai bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, serta kebutuhan pokok lainnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan Gerakan Pangan Murah ini bukti nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan, dan serentak secara nasional. Kehadiran para menteri, Dirut Bulog menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat mulai dari pusat hingga daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan, dan memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau.

Stabilitas harga pangan adalah jaminan bagi rakyat untuk hidup tenang, bagi petani untuk tetap sejahtera, dan bagi negara untuk menjaga kedaulatan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instrumen kebijakan terus berkomitmen menjaga keseimbangan harga, sekaligus memperkuat pondasi swasembada pangan. Meski menghadapi tantangan global dan dinamika domestik, strategi yang terarah, dukungan teknologi, serta sinergi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan. Dengan harga pangan yang stabil, cita-cita menuju swasembada pangan yang berkelanjutan bukan hanya harapan, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Agus Marwan )*

Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri menjadi benteng kemandirian sekaligus sumber kesejahteraan bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keberanian berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, ketergantungan pada impor justru melemahkan daya saing nasional dan dapat menggerus harga diri bangsa. Indonesia dengan kekayaan alam dan tenaga kerja yang melimpah memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pangan yang tangguh. Optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi modern, dan pemberdayaan petani dipandang sebagai langkah kunci mewujudkan kemandirian tersebut.

Komitmen pemerintah diwujudkan melalui serangkaian kebijakan, mulai dari subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang merata. Akses petani terhadap jalan produksi, irigasi, hingga gudang penyimpanan diperkuat agar distribusi lebih efisien. Kebijakan ini menandai era baru transformasi pertanian Indonesia menuju sistem yang lebih produktif, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global.

Keberhasilan swasembada pangan diproyeksikan akan membawa dampak luas. Tidak hanya mengamankan pasokan dalam negeri, program ini juga diyakini mampu menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor hulu hingga hilir. Mulai dari petani, buruh tani, pengolah hasil, hingga pelaku logistik dan distribusi akan memperoleh manfaat nyata. Pertanian tidak lagi dipandang sekadar aktivitas tradisional, tetapi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja yang menjanjikan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa keberhasilan swasembada tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi semua pihak. BRI, dengan mandat besar memberdayakan UMKM, menegaskan komitmen mendukung program pemerintah melalui pembiayaan, pendampingan, dan penguatan ekosistem agribisnis. Melalui Program Sapi Merah Putih, BRI membuktikan peran nyata sektor perbankan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dukungan ini memiliki multiplier effect besar karena mampu membuka lapangan kerja baru di sektor peternakan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Perbankan berperan dalam pembiayaan dan literasi keuangan, sementara teknologi modern menghadirkan solusi efisiensi produksi. Petani dan pelaku usaha kecil mendapat ruang lebih besar untuk berkembang melalui akses pasar dan rantai pasok yang lebih sehat. Sinergi inilah yang akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, kemandirian pangan juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan politik. Ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global maupun gejolak geopolitik. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, kerentanan tersebut dapat ditekan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Swasembada pangan pada akhirnya menjadi simbol kedaulatan bangsa yang tidak mudah diguncang tekanan eksternal.

Transformasi pertanian juga membuka ruang bagi inovasi generasi muda. Pertanian modern kini mengandalkan teknologi digital, mulai dari sistem sensor, pemetaan lahan, hingga pemasaran berbasis platform daring. Anak muda tidak lagi memandang sektor ini sebagai pekerjaan tradisional, melainkan sebagai industri dengan prospek cerah. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya berfokus pada tenaga kasar, tetapi juga menyentuh sektor berbasis teknologi dan inovasi yang semakin diminati generasi produktif.

Dalam jangka panjang, swasembada pangan dipandang sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar tersebut tidak mungkin dicapai tanpa fondasi ekonomi yang kuat dan berdaulat. Swasembada pangan menjadi salah satu pilar untuk mengurangi ketergantungan luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global. Lapangan kerja yang tercipta akan menjadi modal sosial untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, program ini juga membawa manfaat ekologis. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, praktik pertanian organik, hingga diversifikasi pangan lokal mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam. Swasembada pangan yang berkelanjutan tidak hanya memastikan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga sumber daya bagi generasi mendatang.

Pencapaian target besar ini tentu membutuhkan konsistensi kebijakan, kepemimpinan yang tegas, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah menegaskan arah dan strategi, sektor swasta menyediakan dukungan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan. Sinergi ini menjadi modal besar dalam menghadirkan swasembada pangan sebagai kenyataan, bukan sekadar cita-cita.

Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, swasembada pangan diyakini mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru. Program ini tidak hanya memperkuat kedaulatan pangan, tetapi juga membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Indonesia bergerak menuju era baru kemandirian, di mana pangan bukan lagi kelemahan, melainkan kekuatan untuk meneguhkan martabat bangsa.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi pembangunan

JAKARTA – Gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah yang berujung kerusuhan menimbulkan keprihatinan luas. Aksi yang semula dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi tindak anarkis, merusak fasilitas publik hingga mengganggu ketertiban umum. Situasi ini bukan hanya mencederai wajah demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas nasional.

Dalam kondisi tersebut, soliditas TNI dan Polri menjadi kunci utama menjaga keamanan negara. Sinergi dua institusi ini memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dalam koridor konstitusi, tanpa terjerumus pada kekerasan. Kehadiran aparat di tengah masyarakat adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi ancaman terhadap persatuan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebebasan berpendapat tetap dihormati, namun tidak boleh mengorbankan rasa aman.

“Negara wajib melindungi warganya dari kekacauan,” ujarnya. Pernyataan Presiden ini mempertegas komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat sekaligus menjaga marwah demokrasi.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, aparat akan bertindak profesional dalam menegakkan hukum.

“Tidak ada ruang toleransi bagi siapa pun yang merusak stabilitas negara,” tegasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya provokasi.

“Kerusuhan tidak pernah memberi manfaat, melainkan hanya meninggalkan luka sosial dan kerugian ekonomi. Jalan musyawarah dan hukum adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

Lebih jauh, soliditas TNI-Polri tidak hanya menenangkan situasi jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi keamanan jangka panjang. Dengan langkah cepat dan terukur, potensi kerusuhan lebih besar dapat dicegah sehingga rakyat bisa kembali beraktivitas dengan tenang.

Pesan utama yang ingin ditegaskan pemerintah ialah bahwa demokrasi tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Unjuk rasa adalah hak, namun harus dijalankan dalam kerangka damai. TNI dan Polri berdiri sebagai garda terdepan, bukan untuk mengekang, tetapi untuk memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman bagi seluruh warga negara.

Soliditas ini menjadi simbol bahwa kekuatan negara terletak pada sinergi aparat dan rakyat dalam menjaga kedamaian. Tanpa keamanan, pembangunan dan kesejahteraan mustahil tercapai. Karena itu, langkah tegas yang ditempuh TNI-Polri bukan sekadar respons atas kerusuhan, melainkan investasi untuk masa depan Indonesia yang damai, demokratis, dan berdaulat.

Jakarta – Soliditas TNI dan Polri kembali ditegaskan di tengah maraknya penyebaran hoaks dan narasi provokatif pasca kericuhan demonstrasi akhir Agustus lalu. Mabes TNI memastikan tidak akan tinggal diam terhadap berbagai upaya yang mencoba mengadu domba dua institusi penjaga keamanan negara tersebut.

Kapuspen TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa langkah hukum akan ditempuh terhadap para penyebar hoaks di media sosial.

“TNI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak para penyebar hoaks yang mencoba mengadu domba TNI-Polri,” kata Freddy

Menurut Freddy, sebagian besar konten provokatif yang beredar menarasikan adanya perpecahan antara TNI dan Polri di lapangan. Padahal, kenyataannya kedua institusi tetap solid dan bekerja bersama menjaga ketertiban.

“Kami tidak akan terpengaruh oleh upaya adu domba seperti itu. Semua informasi hoaks yang beredar akan kami telusuri, dan proses hukumnya akan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana sekaligus Founder Malleum Iustitiae Institute, Efatha Filomeno Borromeu Duarte, menekankan pentingnya peran media arus utama dalam meredam eskalasi. Menurutnya, pemberitaan yang berlebihan justru bisa memperkeruh suasana dan merusak soliditas TNI-Polri.

“Insiden kesalahpahaman antara personel TNI dan Polri hanyalah peristiwa minor yang sudah selesai secara damai di lapangan. Namun, pemberitaan dan narasi provokatif di ruang digital membuat situasi terkesan membesar,” jelas Efatha.

Ia menambahkan bahwa secara faktual, yang terjadi justru jabat tangan damai dan kerja sama di lapangan. Bahkan setelah insiden, personel TNI ikut membantu menjaga kantor polisi yang sempat dirusak massa serta melakukan patroli gabungan bersama Polri. “Itu menegaskan bahwa TNI-Polri solid dan tetap dalam satu komando menjaga keamanan nasional,” ujarnya.

Meski begitu, Efatha mengingatkan perlunya kontrol rantai komando yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi bias di lapangan. Ia juga menyoroti adanya perang informasi asimetris, di mana aktor non-negara dapat menyebarkan disinformasi lebih cepat daripada klarifikasi resmi negara.

Soliditas TNI dan Polri dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Kedua institusi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mencegah upaya provokatif yang mengancam persatuan bangsa.