Arsip Tahunan: 2025

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan produksi pangan nasional sebagai jalan strategis menuju swasembada.

“Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor. Kita memiliki lahan subur, sumber daya manusia, dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Pemerintah akan mengawal penuh program ini melalui subsidi pupuk, benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata,” ujarnya.

Lebih jauh, Presiden menekankan bahwa pencapaian swasembada bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa. Ia mendorong semua pihak bergerak serentak.

“Jika pangan kita kuat, maka bangsa ini akan lebih mandiri dan berdaulat. Karena itu saya meminta seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan para petani bekerja sama dengan semangat yang sama. Ini adalah perjuangan kita bersama untuk memastikan rakyat Indonesia mendapat pangan yang cukup dan terjangkau,” katanya.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target swasembada pangan sedang diwujudkan dengan langkah nyata.

“Kami telah memulai intensifikasi lahan, modernisasi alat pertanian, serta penguatan cadangan pangan nasional di berbagai daerah. Upaya ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor komoditas strategis. Dengan dukungan penuh Presiden dan kerja keras petani, kami optimistis target swasembada dapat tercapai lebih cepat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program produksi nasional tidak berhenti pada peningkatan kuantitas, melainkan juga menyasar kesejahteraan petani.

“Kami ingin memastikan ketersediaan pupuk dan sarana produksi agar petani dapat bekerja dengan lebih produktif. Pemerintah berkomitmen membangun sistem pertanian yang berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan petani, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Ini bukan hanya kebijakan jangka pendek, melainkan agenda jangka panjang yang menjadi prioritas nasional,” tutupnya. –

[edRW]

Purwakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui dorongan terhadap inovasi teknologi pertanian. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian Indonesia di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan pertumbuhan populasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta terus berinovasi untuk meningkatkan hasil produksi padi dengan memanfaatkan teknologi pertanian terkini.Salah satu langkah terobosan adalah penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dari hulu hingga hilir kepada para petani, membuka lembaran baru bagi sektor agraris. Hal ini menjadikan mimpi swasembada pangan di Purwakarta akan semakin nyata.

Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa alat panen modern jenis Combine Harvester kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein mengatakan bahwa mesin canggih ini mampu memangkas biaya panen hingga 40 persen, sekaligus menghapus peluh petani dengan meringankan beban kerja secara signifikan.

Mesin combine harvester yang dijuluki “transformer pertanian” mampu melakukan tiga pekerjaan sekaligus: memotong, merontokkan, dan menampi padi dalam satu proses. Untuk lahan seluas satu hektar, mesin ini hanya membutuhkan waktu 2–3 jam, jauh lebih efisien dibanding cara manual yang memakan waktu seharian penuh.

“Efisiensi luar biasa! Biaya panen bisa ditekan hingga setengahnya. Selain itu, ini adalah jawaban atas tantangan kelangkaan tenaga kerja pertanian,” kata Om Zein.

Om Zein menyerahkan secara simbolis alat panen modern kepada kelompok tani penerima. Para petani Purwakarta pun menyambut gembira karena mesin ini tidak hanya meringankan beban kerja, tetapi juga memangkas biaya produksi yang selama ini cukup besar.

“Dengan sentuhan teknologi pertanian ini, kesejahteraan petani akan meroket karena biaya produksi terpangkas dan hasil panen melimpah,” kata Om Zein.

Sementara, Plt. Kepala Dispangtan Purwakarta, Hadianto Purnama, menambahkan bahwa pihaknya juga memanfaatkan mesin combine harvester untuk panen padi varietas inpari 49 yang ditanam di lahan milik pemkab yang dikelola UPTD Perbenihan seluas 1,2 hektar.

“Alhamdulillah, hari ini kita panen dengan alat bantuan dari Kementerian Pertanian. Mesin ini baru datang dua bulan lalu, dan petani bisa meminjamnya secara gratis!” ungkap Hadi.

Hadi juga memperkirakan puncak panen raya di Purwakarta akan terjadi pada pekan kedua September 2025. Hingga saat ini, produksi padi sudah mencapai sekitar 170 ton, dan dipastikan surplus berkat peningkatan areal tanam serta dukungan penuh dari Kementan.

Dengan hadirnya teknologi pertanian modern, petani Purwakarta semakin optimistis mewujudkan swasembada pangan. Combine harvester bukan hanya mesin panen, melainkan simbol harapan dan bukti nyata bahwa inovasi adalah kunci menuju swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Purwakarta membuktikan, pertanian modern adalah masa depan Indonesia.

Oleh: Octavian Ikhsan*)

Di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan harga kebutuhan pokok, satu hal yang tetap menjadi harapan masyarakat adalah memiliki hunian layak dan terjangkau. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab harapan tersebut melalui program rumah subsidi yang kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bukan sekadar janji politik, melainkan wujud nyata perhatian negara terhadap kebutuhan dasar rakyat dengan menyediakan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program rumah subsidi yang digagas Presiden Prabowo telah memberikan dampak langsung dan signifikan bagi masyarakat. Menurutnya, program ini bukan hanya soal menyediakan rumah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan adanya skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPPBT) dan Bantuan Biaya Ganti Rugi (BBG) yang diberikan secara gratis, masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memiliki rumah sendiri. Pemerintah daerah pun telah mulai menjalankan program ini secara aktif, menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, program rumah subsidi memiliki dimensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choirul, menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang berbagai skema agar program ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Untuk rumah susun dan rumah khusus, pembangunan dilakukan langsung melalui dana APBN dan APBD. Sementara itu, rumah yang dibangun oleh pengembang swasta tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui fasilitas seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0%. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga pada keberlanjutan dan keterjangkauan.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. Salah satu bukti keberhasilan program ini terlihat dari peran aktif sektor perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, BRI telah menyalurkan lebih dari 101.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) kepada masyarakat, dengan total outstanding mendekati Rp14 triliun. Yang menarik, sekitar 97 persen dari penyaluran tersebut berasal dari skema FLPP, menunjukkan efektivitas program subsidi dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Lebih lanjut, pada Juli 2025, BRI bahkan melampaui target penyaluran FLPP dengan capaian 105,88 persen dari target awal sebanyak 17.700 unit. Untuk mempercepat penyaluran dan memperluas jangkauan, BRI bekerja sama dengan Kementerian PKP, BP Tapera, dan asosiasi pengembang menggelar akad kredit massal secara serentak di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan nasabah, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap program ini dan kesiapan sektor perbankan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Program rumah subsidi ini juga memiliki efek domino yang positif terhadap sektor lain. Industri konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja lokal, hingga sektor jasa turut merasakan dampaknya. Ketika rumah dibangun, bukan hanya dinding dan atap yang berdiri, tetapi juga harapan dan peluang ekonomi bagi banyak pihak. Pemerintah secara cerdas memanfaatkan pembangunan perumahan sebagai instrumen pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perhatian terhadap kualitas hunian juga menjadi prioritas. Pemerintah tidak hanya membangun rumah dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan bahwa rumah-rumah tersebut layak huni dan sesuai dengan standar teknis. Hal ini penting agar program subsidi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan menjadi bagian dari strategi besar dalam membangun Indonesia. Pembangunan dapat dimulai dari pinggiran, memperkuat fondasi sosial, dan menciptakan keadilan ekonomi. Program rumah subsidi menjadi bukti bahwa negara hadir secara konkret dalam kehidupan rakyat, bukan hanya melalui retorika, tetapi lewat kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar.

Dalam konteks politik dan pemerintahan, keberhasilan program ini juga mencerminkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus bersifat elitis, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang paling mendasar dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Rumah subsidi adalah simbol dari keberpihakan pemerintah yakni setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak, dan negara berkewajiban untuk mewujudkannya.

Melihat capaian dan dampak yang telah dirasakan, program rumah subsidi layak untuk terus diperluas dan diperkuat. Pemerintah telah membuka jalan, dan kini saatnya seluruh elemen bangsa mulai dari sektor swasta, perbankan, hingga masyarakat sipil dapat ikut serta dalam gerakan besar ini. Karena rumah bukan hanya bangunan, tetapi fondasi kehidupan. Dan ketika negara membantu rakyat membangun fondasi itu, maka sesungguhnya kita sedang membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Rahman Prawira*)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kembali menunjukkan komitmen dan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan buruh dan pekerja. Salah satu langkah progresif yang diambil adalah dengan memperluas kuota rumah subsidi khusus bagi para buruh, dari sebelumnya 20.000 unit menjadi 50.000 unit. Kebijakan ini bukan sekadar angka semata, melainkan merupakan bukti konkret bahwa negara hadir secara aktif untuk melindungi, memberdayakan, serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja. Melalui program ini, diharapkan para pekerja mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera dan produktif.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan kelanjutan dari kerja nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan papan yang selama ini menjadi tantangan berat bagi banyak buruh. Menurutnya, tiga bulan sebelumnya telah disepakati alokasi 20.000 unit rumah subsidi bersama Menteri Ketenagakerjaan. Namun, melihat antusiasme dan kebutuhan riil di lapangan, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan target menjadi 50.000 unit.

Data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bahkan mencatat bahwa hingga kini, lebih dari 36.000 unit rumah telah berhasil direalisasikan khusus untuk buruh dan pekerja formal. Ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga berjalan cepat dan efektif. Langkah ini tentu tidak berdiri sendiri melainkan hasil kolaborasi yang dilakukan antar kementerian.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut bahwa pencapaian ini adalah hasil kolaborasi antar kementerian yang solid dan berbasis pada empati terhadap nasib para buruh. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun ekosistem kebijakan yang berpihak kepada pekerja, dengan menghadirkan solusi nyata untuk masalah mendasar seperti kepemilikan rumah. Yassierli juga menambahkan bahwa program rumah subsidi bagi buruh merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kelas pekerja. Dalam konteks ini, rumah subsidi tidak hanya dipandang sebagai program infrastruktur, tetapi juga sebagai wujud keberpihakan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Penting untuk dicatat, program ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan mengatasi backlog perumahan yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa skema rumah subsidi ini sejalan dengan target ambisius pemerintah, yakni merenovasi dua juta rumah tak layak huni, membangun satu juta unit hunian vertikal, serta memastikan distribusi bantuan perumahan berbasis data yang akurat. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan penyaluran program tepat sasaran.

Tidak hanya berhenti pada pengadaan rumah, program ini juga dirancang dengan sistem off-taker yang inovatif. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN menghadirkan mekanisme distribusi yang menjamin setiap unit rumah terserap tanpa terkendala masalah pemasaran. Rakyat hanya perlu mendaftar dan menunggu giliran secara adil, transparan, dan berbasis sistem antrean yang telah disiapkan dengan matang. Dengan model ini, potensi rumah subsidi mangkrak karena minim peminat dapat dihindari, sekaligus mendorong efisiensi dalam pembangunan dan penyerapan anggaran negara.

Dari sisi implementasi, perluasan kuota ini juga membawa efek domino positif bagi sektor konstruksi, manufaktur bahan bangunan, hingga perbankan. Proyek rumah subsidi berarti peningkatan permintaan terhadap bahan bangunan lokal, menyerap tenaga kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di daerah tempat rumah dibangun. Perbankan pun terdorong untuk terlibat aktif melalui pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga rendah dan tenor panjang, yang tentunya lebih ramah bagi buruh.

Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap tantangan di lapangan. Salah satunya adalah akses informasi dan prosedur administratif yang masih belum sepenuhnya mudah bagi sebagian buruh. Namun, dengan semakin terbukanya kanal digital, serta pendekatan berbasis komunitas pekerja, hambatan ini diatasi secara bertahap. Oleh karena itu, kedepannya penting agar serikat buruh, koperasi pekerja, dan pemerintah daerah dilibatkan lebih intensif dalam proses sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan administratif agar program benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

Langkah ini juga mengirimkan pesan penting bahwa kesejahteraan buruh tidak melulu ditakar dari upah, melainkan juga dari akses terhadap kehidupan yang layak, termasuk hak atas perumahan. Di tengah dinamika politik dan sosial yang kerap dipolitisasi, program seperti ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tetap konsisten menempatkan rakyat, terutama buruh dan pekerja kecil, sebagai prioritas utama kebijakan.

Program rumah subsidi untuk buruh adalah bukti bahwa negara tidak sekadar hadir ketika konflik tenaga kerja terjadi, tetapi juga berperan aktif menciptakan ruang hidup yang lebih manusiawi dan sejahtera bagi para pekerja. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, tetapi langkah strategis dalam membangun Indonesia dari bawah yakni dari perumahan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Ini adalah bukti bahwa pembangunan tidak hanya tentang jalan dan jembatan, tetapi juga tentang menyediakan hunian yang layak bagi mereka yang selama ini berjasa membangun bangsa.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui penyediaan hunian layak dengan harga terjangkau. Tahun ini, kuota rumah subsidi khusus untuk pekerja bertambah menjadi 50 ribu unit, naik signifikan dari kuota tahun sebelumnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program perumahan rakyat yang diintegrasikan dengan agenda nasional pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat pekerja. Pemenuhan kebutuhan dasar buruh seperti perumahan layak merupakan prioritas pemerintah dalam rangka menghadirkan keadilan sosial.

Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota rumah subsidi untuk buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu unit menjadi 50 ribu unit.

“Tadi, Komisioner BP Tapera Pak Heru Pudyo Nugroho meminta tambahan kuota rumah subsidi dan saya tanya sama Bapak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Bapak Menaker mengajukan tambahan dari 20 ribu unit menjadi 50 ribu unit. Dan, saya langsung setuju,” ujar Ara.

Menurut Ara, tiga bulan lalu dirinya bersama Menaker melakukan penandatanganan kuota rumah subsidi bagi tenaga kerja sebanyak 20 ribu unit. Pada hari ini, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sebanyak 36.629 unit rumah subsidi bagi tenaga kerja telah terealisasi.

“Artinya, kebijakan di sektor perumahan ini sangat diminati oleh buruh,” kata Ara.

Sementara itu, Menaker Yassierli mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang baik antarkementerian dan ekosistemnya.

“Intinya adalah suatu kolaborasi bagaimana kepedulian kita untuk memberikan solusi kepada para buruh dan pekerja. Konteksnya di sini adalah Kementerian Ketenagakerjaan dengan program yang luar biasa dari Menteri PKP untuk subsidi rumah,” ungkap Yassierli.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPS di Jakarta pada 10 April 2025.

Adapun kuota rumah subsidi awalnya sebanyak 20 ribu unit untuk buruh atau tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia. Yassierli mengatakan, pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

Dengan adanya tambahan kuota rumah subsidi menjadi 50 ribu unit, pemerintah berharap dapat mempersempit backlog perumahan nasional sekaligus memberikan kepastian bagi buruh untuk memiliki hunian yang layak. Program ini juga diharapkan menjadi stimulus perekonomian melalui sektor konstruksi dan industri pendukung.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rumah subsidi. Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pemerataan akses terhadap kepemilikan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak melalui program rumah subsidi sebagai solusi utama menghadapi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi tahun ini sebanyak 350.000 unit dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan. “Kuota tahun ini naik sekitar 75 persen dari tahun sebelumnya. Ini bukan kenaikan biasa, ini lompatan besar,” ujarnya

Di berbagai daerah, antusiasme masyarakat terlihat jelas dalam proses pendaftaran dan pengajuan kepemilikan rumah subsidi. Banyak warga menganggap program ini sebagai peluang emas yang jarang datang, terutama bagi mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan finansial untuk membeli rumah di pasar komersial.

Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek pembangunan rumah subsidi mendorong keterlibatan kontraktor lokal, pemasok bahan bangunan, hingga penyedia jasa tenaga kerja, yang pada akhirnya memacu aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pembangunan.

Disamping itu, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI saat ini merupakan bank dengan jumlah penyaluran KPR Subsidi (KPRS) terbanyak di Indonesia. Hingga Juni 2025, BRI telah menyalurkan lebih dari 101.000 unit KPRS kepada penerima manfaat dengan total outstanding hampir Rp14 triliun, dan sekitar 97 persen di antaranya berasal dari skema FLPP.

“Rasio kinerja kredit bermasalah (NPL) kami tetap terjaga rendah di angka 1,1 persen. Ini membuktikan bahwa penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ujar Hery.

Pemerintah optimistis bahwa keberlanjutan program rumah subsidi akan semakin mempersempit kesenjangan akses hunian antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Seiring dengan penguatan infrastruktur, perluasan wilayah pembangunan, dan peningkatan kualitas bangunan, program ini akan terus menjadi solusi nyata untuk mengatasi persoalan perumahan nasional. Antusiasme yang terlihat di berbagai daerah menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya dibutuhkan, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat sebagai langkah konkret menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Olen : Ellen Dewi Kirana )*

Pemerintah semakin tegas dalam menindak praktik judi daring. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat negara untuk memberantas kejahatan digital yang merugikan masyarakat luas. Upaya yang ditempuh tidak hanya sebatas pemblokiran konten. Pemerintah memastikan seluruh jalur yang dimanfaatkan pelaku, baik teknologi maupun keuangan, ditutup rapat.

Di ranah hukum, pengadilan menjatuhkan vonis berat terhadap sejumlah mantan pegawai kementerian yang terlibat. Hakim Parulian Manik menegaskan bahwa hukuman harus memberi efek jera. Seorang terdakwa divonis tujuh tahun penjara dengan denda miliaran rupiah. Hukuman ini dijatuhkan karena perbuatannya mencederai kepercayaan publik sekaligus melanggar hukum.

Terdakwa lain juga menerima hukuman lebih dari lima tahun penjara beserta denda ratusan juta rupiah. Putusan tersebut menjadi sinyal bahwa aparat pemerintahan sekalipun tidak kebal hukum. Kasus berbeda menjerat seorang pegawai yang melindungi situs judi daring. Ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara serta denda miliaran rupiah.

Hakim menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara transparan. Siapa pun yang melanggar hukum, meski berasal dari internal pemerintahan, tetap diproses.

Di sisi lain, kepolisian juga terus memperkuat penindakan. Bareskrim Polri melakukan operasi besar untuk membongkar jaringan keuangan judi daring. Kombes Ferdy Saragih menjelaskan bahwa aparat berhasil menyita ratusan miliar rupiah dari ribuan rekening. Penyitaan dilakukan setelah pelacakan PPATK menunjukkan indikasi kuat keterlibatan.

Menurut Ferdy, menghentikan aliran dana menjadi kunci penting. Dengan menghancurkan fondasi finansial, jaringan judi daring akan lumpuh. Ia juga menyebut bahwa ribuan rekening sebelumnya telah dibekukan dengan nilai puluhan miliar rupiah. Semua langkah ini dilakukan secara berkesinambungan.

Ferdy menilai bahwa sindikat perjudian digital akan terus mencari celah. Karena itu, pendekatan yang menyasar finansial dinilai lebih efektif.

Di sisi pengawasan perbankan, OJK mengambil peran penting. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa bank wajib memblokir rekening terindikasi judi daring.

Menurutnya, puluhan ribu rekening telah ditutup. Selain itu, bank juga diminta memperketat verifikasi identitas agar rekening baru tidak bisa dipakai pelaku. Dian menjelaskan pentingnya deteksi dini terhadap anomali transaksi. Dengan sistem yang lebih kuat, praktik penyalahgunaan bisa segera dicegah.

Dian menambahkan bahwa OJK sedang mengkaji aturan baru soal rekening tidak aktif. Tujuannya agar rekening lama tidak bisa dimanfaatkan sindikat. Bank diwajibkan menghubungi nasabah untuk melakukan verifikasi ulang. Cara ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku.

Selain itu, OJK juga menindak keuangan ilegal lainnya. Ribuan pinjaman online ilegal dan ratusan investasi bodong ditutup bersama Satgas PASTI. Menurut Dian, pengawasan terhadap pinjol ilegal dan investasi bodong tidak bisa dipisahkan dari judi daring. Semua praktik tersebut merugikan masyarakat.

Langkah paralel ini menegaskan komitmen pemerintah. Ruang keuangan digital harus bersih dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kejahatan. Kolaborasi lintas lembaga pun semakin erat. Kementerian, PPATK, kepolisian, OJK, hingga perbankan bergerak bersama.

Strategi yang dijalankan tidak hanya soal pemblokiran konten. Pemerintah juga menindak pelaku, memutus aliran dana, dan memperkuat regulasi. Semua langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Negara hadir untuk melindungi generasi muda dari bahaya judi daring.

Selain aparat, masyarakat juga memegang peran penting. Kesadaran publik untuk menolak perjudian digital menjadi benteng pertama. Pemerintah mengajak warga aktif melaporkan situs, akun, atau aplikasi mencurigakan. Partisipasi ini membantu mempercepat penindakan.

Tidak ada teknologi secanggih apa pun yang bisa sepenuhnya menggantikan kewaspadaan masyarakat. Karena itu, kolaborasi sosial sangat dibutuhkan. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah bisa membangun sistem pengawasan lebih komprehensif. Upaya pemberantasan pun menjadi lebih berkelanjutan.

Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum tidak mengenal kompromi. Baik aparat, pegawai, maupun masyarakat umum akan diproses bila terbukti terlibat. Pesan kuat terus disampaikan bahwa judi daring tidak memiliki tempat di Indonesia. Penindakan keras menjadi bukti keseriusan negara.

Hukuman berat dari pengadilan, penyitaan aset oleh kepolisian, dan penguatan pengawasan oleh OJK membentuk strategi terpadu. Semua langkah itu menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat dari praktik ilegal. Judi daring dianggap ancaman serius bagi ketertiban sosial.

Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga ruang digital tetap bersih, aman, dan produktif. Generasi muda diharapkan bisa tumbuh tanpa terjerat perjudian. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, aparat, perbankan, dan masyarakat, upaya pemberantasan akan semakin kokoh.

Judi daring bukan hanya soal pelanggaran hukum. Lebih dari itu, ia mengancam masa depan bangsa. Pemerintah sudah menegaskan bahwa tidak ada toleransi. Semua pelaku akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Inilah bukti bahwa penegakan hukum terhadap judi daring benar-benar tidak pandang bulu. Komitmen pemerintah dalam memberantas judi daring bukanlah upaya sesaat, melainkan strategi berkelanjutan. Penegakan hukum, pemblokiran konten, pengawasan perbankan, hingga edukasi publik dirancang agar saling melengkapi.

Pemerintah memahami bahwa judi daring terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu, respons negara juga harus adaptif, cepat, dan tegas.

Pendekatan ini bukan hanya soal represif, tetapi juga preventif. Edukasi digital di sekolah, kampus, dan ruang publik terus digencarkan agar generasi muda memahami risiko hukum serta sosial dari perjudian online. Dengan pencegahan dini, potensi keterjeratan masyarakat dalam jaringan perjudian bisa ditekan.***

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

JAKARTA-Pemerintah semakin tegas dalam memberantas praktik judi daring yang meresahkan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperluas strategi dengan tidak hanya menutup situs, tetapi juga membekukan rekening yang digunakan untuk transaksi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemblokiran konten judi daring saja tidak cukup.

“Konten bisa dibuat ulang dengan cepat, sementara rekening yang telah diblokir akan sulit dibuka kembali,” ujarnya dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK di Jakarta.

Ia menjelaskan, jutaan konten negatif sudah berhasil diturunkan, dengan sebagian besar di antaranya terkait judi daring.

Namun, penyebaran tetap masif karena pelaku semakin lihai menyamarkan promosi, termasuk dengan istilah terselubung dan memanfaatkan akun publik figur.

“Pelaku judi online makin pintar mencari celah yang tidak terpantau teknologi crawling kami,” jelasnya.

Meutya menilai, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Ia mengapresiasi langkah PPATK yang melacak aliran dana sekaligus mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam verifikasi pembukaan rekening.

Untuk memperkuat upaya, pemerintah kini menerapkan strategi “crawling ganda” dengan menggabungkan pemantauan konten digital dan pergerakan uang.

“Kalau ini dilakukan bersamaan, hasilnya akan lebih efektif,” tegas Meutya.

Selain Kemenkomdigi, kepolisian juga bergerak aktif. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengungkap bahwa ratusan kasus judi daring telah berhasil diungkap dengan ratusan tersangka ditangkap.

“Mereka terdiri dari penyelenggara, admin, operator, endorse, hingga pemain,” ujarnya.

Himawan menambahkan, Polri tidak hanya menindak tetapi juga melakukan pencegahan melalui iklan layanan masyarakat, literasi digital, serta pemutaran konten edukasi di bioskop seluruh Indonesia.

“Jumlah situs dan konten judi online yang diajukan blokir juga terus bertambah,” jelasnya.

Di sisi lain, pengawasan ruang digital diperketat untuk mengantisipasi narasi negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan pihaknya rutin melakukan patroli siber dan koordinasi cepat dengan lembaga terkait.

“Kemenkomdigi terus memantau isu-isu di ruang digital untuk mengidentifikasi narasi yang bersifat provokatif,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemantauan konten, pemblokiran rekening, penegakan hukum, serta pengawasan narasi di ruang digital, pemerintah memastikan ruang siber Indonesia tetap bersih, aman, dan jauh dari praktik judi daring maupun ajakan provokatif.***

Oleh: Nurul Fikri Hasbullah *)

Gelombang demonstrasi yang sempat diwarnai kericuhan di berbagai daerah menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto langsung merespons dengan mengajak para pemuka agama ke Istana Negara untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Dari forum itu, suara ulama mengemuka sebagai pengingat bahwa menjaga ketenangan, persatuan, dan kewaspadaan terhadap hoaks merupakan kunci agar bangsa tidak terjerumus pada aksi anarkis yang merugikan semua pihak.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa ulama siap mendampingi pemerintah dalam membina umat. Ia menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu resah berlebihan karena aspirasi yang disuarakan lewat demonstrasi telah didengar dan bahkan ditindaklanjuti. Salah satu contohnya adalah pembatalan tunjangan rumah anggota DPR RI. Menurutnya, langkah ini membuktikan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh merespons suara rakyat. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melanjutkan aksi anarkis yang hanya akan menimbulkan kerugian. Gus Yahya juga mengingatkan pentingnya peran ulama dalam mengarahkan umat agar tetap tenang, semakin mendekat kepada Tuhan, dan tidak larut dalam provokasi.

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menambahkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam kehidupan demokratis, namun penyampaiannya harus ditempuh dengan cara damai dan bermartabat. Ia menegaskan, warga NU di semua tingkatan sebaiknya menjadi peneduh di tengah masyarakat. Seruan ini menegaskan kembali identitas NU sebagai pengayom yang memelihara persaudaraan, keamanan, dan ketertiban sosial. Bagi Miftachul Akhyar, demonstrasi yang berujung anarkis justru menodai cita-cita memperjuangkan aspirasi, karena korban yang lahir dari kerusuhan tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa.

Sikap serupa datang dari Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan agar seluruh elemen bangsa menahan diri. Ia meminta masyarakat tidak terjebak dalam provokasi yang kerap bersumber dari isu-isu destruktif di media sosial. Haedar menekankan bahwa kepentingan bangsa harus didahulukan di atas kepentingan kelompok. Dengan bijak memilah informasi, masyarakat bisa menghindarkan diri dari jebakan hoaks yang berpotensi menyalakan api konflik. Ia juga menekankan pentingnya dialog dan musyawarah sebagai jalan utama menyelesaikan masalah bangsa, bukan tindakan kekerasan yang memecah belah persatuan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum meneguhkan semangat persaudaraan. Ia mengingatkan bahwa Nabi Muhammad berhasil menyatukan masyarakat Arab yang terpecah akibat konflik kesukuan. Nilai ini menurutnya patut diteladani di Indonesia yang kaya akan keberagaman. Dengan menahan diri dari perkataan yang menyakitkan dan menjauhi tindakan yang merugikan orang lain, masyarakat dapat membangun kehidupan yang damai dan rukun.

Seruan para ulama tersebut bukan sekadar wacana, tetapi merupakan langkah nyata untuk menguatkan agenda pemerintah dalam menjaga persatuan. Di tengah derasnya arus disinformasi, kehadiran ulama menjadi penyeimbang. Mereka memiliki otoritas moral dan kedekatan dengan umat, sehingga pesannya lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Ketika ulama mengingatkan umat agar tidak menyebarkan berita bohong dan tetap mengedepankan sikap damai, maka peluang untuk meredam potensi kerusuhan semakin besar.

Ulama juga menegaskan perlunya masyarakat waspada terhadap penyebaran hoaks di media sosial. Berita bohong kerap muncul dengan narasi provokatif yang sengaja dirancang untuk menimbulkan kebencian. Jika masyarakat terjebak dalam informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka emosi massa dapat tersulut dan berkembang menjadi aksi anarkis. Kehadiran ulama di ruang publik menjadi filter penting agar umat tidak mudah terhasut. Dengan bahasa agama yang menyejukkan, ulama mengajak masyarakat untuk mengutamakan persaudaraan dan menjauhi fitnah.

Dalam konteks lebih luas, peran ulama sebagai penjaga moral bangsa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kebangsaan. Seruan para ulama untuk menahan diri, menjaga persatuan, serta menjauhi provokasi merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap agenda pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional. Ulama memahami bahwa tanpa stabilitas, berbagai program pembangunan akan sulit diwujudkan. Karena itu, mereka berdiri di garda terdepan, memastikan umat tidak mudah terjebak dalam jebakan hoaks yang berpotensi menggoyahkan keutuhan bangsa.

Seruan kewaspadaan terhadap hoaks yang disampaikan para ulama sekaligus menjadi pengingat bahwa damai adalah jalan utama menuju kemajuan. Indonesia yang plural hanya bisa bertahan jika masyarakatnya memilih jalan persaudaraan, bukan perpecahan. Ulama dengan wibawa moralnya telah mengingatkan umat untuk menjaga ketenangan, mendukung pemerintah, dan menghindari segala bentuk provokasi. Dalam situasi apapun, pilihan untuk tetap damai dan rasional adalah warisan nilai yang harus dijaga bersama.

Dengan demikian, pesan yang muncul dari ulama tidak hanya relevan untuk kondisi saat ini, tetapi juga menjadi pedoman jangka panjang. Hoaks akan terus hadir selama ruang digital terbuka lebar, namun dengan bimbingan ulama dan kesigapan pemerintah, bangsa ini dapat melewati berbagai ujian. Seruan ulama untuk waspada terhadap hoaks pada akhirnya menegaskan bahwa menjaga persatuan bangsa adalah bagian dari ibadah, dan menolak anarkisme adalah wujud nyata cinta tanah air.

*) Pegiat Literasi Kebangsaan – Santri Ponpes Darunnajah

Jakarta – Pasca kericuhan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, situasi di Jakarta kini berangsur kondusif.

Meski demikian, beredar isu melalui media sosial bahwa ribuan massa dari berbagai daerah akan masuk ke ibu kota untuk memicu aksi lanjutan.

Aparat pun mengingatkan publik agar tidak mudah terhasut informasi menyesatkan tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan masyarakat perlu tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh pesan berantai di ruang digital.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya memverifikasi setiap kabar sebelum mempercayai atau membagikannya.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu.

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegasnya.

Di sisi lain, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengonfirmasi beredarnya hoaks yang semakin masif.

Salah satunya berupa video kerusuhan di Baghdad yang diklaim terjadi di Jakarta, hingga kabar bohong tentang penjarahan di Gedung DPR dan Mal Atrium Senen.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tulis Mafindo dalam pernyataan resminya.

Ketua Mafindo, Zek, juga mengingatkan publik agar lebih waspada menghadapi arus informasi.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ujarnya.

Ia menambahkan, persatuan bangsa harus terus dijaga. “Mari kita kembali bergandeng tangan untuk menata Indonesia ke depan, merajut kebersamaan,” tambahnya.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menilai saat ini masyarakat sebaiknya menahan diri dari unjuk rasa fisik.

Menurutnya, kanal digital bisa menjadi alternatif penyampaian aspirasi agar tidak menimbulkan benturan di lapangan.

“Dengan menyaksikan banyaknya penyelewengan dan penjarahan, semua warga yang hendak mengungkap aspirasi sebaiknya cukup via medsos saja, jangan lagi fisik, setidaknya satu bulan ke depan,” tulis Jimly melalui akun X miliknya.

Jimly mengingatkan bahwa aksi anarkis dan penjarahan, termasuk yang menyasar rumah pejabat serta politisi, seharusnya dijadikan pelajaran bersama. ****