Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 tidak akan memengaruhi jalannya kebijakan swasembada pangan yang tengah digencarkan Presiden Prabowo Subianto. Fokus untuk menjaga ketahanan pangan nasional dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan, meskipun dinamika sosial sempat mewarnai beberapa daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa situasi pangan nasional tetap terkendali. Distribusi dan produksi bahan pokok berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan dampak dari aksi unjuk rasa terhadap ketersediaan pangan. “Nanti kita lihat, InsyaAllah kalau soal pangan lancar,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menekankan capaian surplus pangan yang sudah diraih pemerintah pada tahun ini. Menurutnya, jumlah surplus sekitar tiga juta ton dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan. “Surplus yang sekarang sudah tercapai pada tahun ini, memang surplusnya tidak banyak, kira-kira 3 juta ton tahun ini. Jadi sampai tahun depan cukup,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan optimisme bahwa target swasembada beras yang dicanangkan Presiden Prabowo akan tercapai lebih cepat dari perkiraan awal. Menurut Amran, stok beras nasional saat ini telah mencapai empat juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. “Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” jelasnya, menekankan bahwa pencapaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan program pemerintah di bidang pertanian.

Amran juga menyebut bahwa rencana swasembada pangan yang semula ditargetkan tercapai dalam empat tahun berpotensi terwujud lebih cepat. Dengan kondisi produksi yang terus meningkat, ia berharap Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras pada tahun ini. “Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” tegasnya.

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia disebut Amran sebagai titik lompatan besar bagi sektor pertanian. Ia menyerukan agar semua pihak menjadikan momen ini sebagai semangat untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. InsyaAllah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” pungkasnya.

Dengan komitmen penuh pemerintah dan dukungan masyarakat, program swasembada pangan diyakini akan tetap kokoh meski dihadapkan pada berbagai dinamika sosial. Pemerintah bertekad menjaga stabilitas pangan sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperketat pengawasan ruang digital seiring munculnya fenomena konten bermuatan negatif di tengah aksi massa. Belakangan terungkap adanya dugaan praktik judi daring yang disamarkan melalui fitur gift TikTok, sekaligus disusupi provokasi hingga ajakan kekerasan.

Dugaan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak iklim demokrasi dan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Pemerintah menegaskan, kebebasan berpendapat dalam berdemonstrasi tetap dilindungi, namun harus terbebas dari infiltrasi kepentingan ilegal yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkap bahwa pihaknya menemukan sejumlah konten di media sosial yang menyelipkan unsur judi daring berkedok gift, provokasi, bahkan ajakan anarkis.

“Di luar konten informatif, ada yang memanfaatkan demonstrasi dengan menyisipkan judi gift, provokasi, ajakan kekerasan, bahkan ajakan membunuh dan membakar,” tulis Meutya.

Ia menegaskan bahwa langkah tegas ini dilakukan sesuai hukum yang berlaku serta sejalan dengan praktik demokrasi di berbagai negara. Fenomena ini membuka mata publik bahwa demonstrasi tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga rawan dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.

Meutya juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi informasi digital. Menurutnya, sikap kritis dan kehati-hatian sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban penyebaran konten berbahaya.

“Kami mendorong masyarakat segera melaporkan konten mencurigakan agar tidak merusak iklim demokrasi di Indonesia,” tambahnya.

Ajakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Temuan dugaan judi daring berkedok gift TikTok langsung ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Brigjen Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komdigi untuk mendalami konten menyimpang tersebut.

“Terkait informasi adanya gift yang terkait judi daring di TikTok, kami koordinasi dengan Komdigi. Nantinya akan diperdalam untuk membuktikan apakah benar gift itu mengandung unsur perjudian atau tidak,” kata Himawan.

Lebih jauh, Himawan mengungkap adanya informasi mengenai aliran dana mencurigakan yang konon mencapai miliaran rupiah dari Kamboja. “Itu juga akan kami dalami,” tegasnya.

Langkah sinergis pemerintah dan aparat keamanan sangat penting untuk menutup ruang gerak kejahatan digital. Penegakan hukum terhadap judi daring berkedok gift TikTok sekaligus menjadi bukti bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan platform digital. Upaya ini diharapkan tidak hanya menekan praktik ilegal, tetapi juga menjaga kebebasan berekspresi masyarakat tetap berjalan sehat, tanpa intervensi pihak luar yang merugikan bangsa.

Oleh: Alexander Royce*)

Situasi demonstrasi yang belakangan merebak di sejumlah daerah kembali menyoroti pentingnya stabilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah memahami bahwa salah satu sumber keresahan publik adalah persoalan pangan dan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan swasembada pangan tidak hanya diposisikan sebagai program ketahanan nasional, tetapi juga sebagai strategi membuka peluang kerja baru yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa program swasembada pangan kini diperkuat melalui literasi pertanian yang menyasar generasi muda, petani milenial, hingga kalangan akademisi. Ia menilai bahwa pertanian bukan sekadar urusan produksi beras, jagung, atau kedelai, melainkan sebuah ekosistem yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi pertanian, masyarakat tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman manajerial, teknologi, dan kewirausahaan. Pemerintah meyakini pendekatan ini dapat memperluas akses kerja di pedesaan maupun perkotaan, sehingga bonus demografi bisa diarahkan ke sektor yang produktif.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, menilai bahwa peran komunitas tani seperti gerakan “Tani Merdeka Indonesia” telah menjadi motor penting dalam mengawal keberhasilan swasembada pangan. Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi tani memberi efek nyata dalam mendorong kemandirian pangan. Lebih jauh, NFA melihat keterlibatan langsung masyarakat ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memunculkan usaha baru di sektor hulu dan hilir. Dengan rantai pasok yang lebih terjaga, terbuka pula lapangan kerja mulai dari distribusi logistik, pengolahan pangan, hingga ekspor.

Dukungan regulasi juga menjadi pilar utama dalam memastikan program ini berjalan konsisten. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Asep Sutandar, menjelaskan bahwa pihaknya aktif memperkuat regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional mengenai swasembada pangan. Ia menyebut forum group discussion (FGD) yang rutin digelar mampu menyinergikan regulasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan kerangka hukum yang kokoh, kepastian usaha dan investasi di sektor pangan menjadi lebih terjamin. Hal ini membuka jalan bagi industri kecil dan menengah untuk terlibat lebih besar, sehingga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks terkini, isu swasembada pangan juga berhubungan erat dengan situasi demonstrasi yang menuntut adanya pemerataan kesejahteraan. Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras dan kebutuhan pokok cenderung stabil pasca pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah hadir untuk menjamin keterjangkauan pangan. Stabilitas harga pangan secara langsung berpengaruh pada ketenangan sosial, mengurangi keresahan masyarakat, dan pada saat yang sama menciptakan rasa aman untuk berusaha.

Selain itu, swasembada pangan juga memberi multiplier effect terhadap sektor pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian modern, mekanisasi, hingga industri pengolahan hasil panen, pemerintah bersama perguruan tinggi dan balai pelatihan vokasi mulai mendorong kurikulum yang lebih aplikatif. Generasi muda didorong untuk melihat pertanian bukan hanya sebagai pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai profesi yang modern, berteknologi, dan menjanjikan penghasilan yang layak.

Investasi teknologi pertanian, seperti penggunaan drone, sensor kelembapan tanah, serta sistem digitalisasi rantai pasok, turut menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi, riset, dan inovasi. Artinya, swasembada pangan tidak hanya membuka kesempatan kerja di sawah atau ladang, melainkan juga di laboratorium, startup agritech, hingga sektor ekspor pangan.

Lebih dari itu, keberhasilan swasembada pangan juga berkontribusi pada penguatan ketahanan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih stabil dalam menghadapi gejolak global, baik krisis energi, perubahan iklim, maupun ketidakpastian geopolitik. Hal ini memberi sinyal positif kepada investor dan dunia internasional bahwa Indonesia berada pada jalur pembangunan yang kokoh dan berdaulat. Dengan ketahanan pangan yang kuat, proyeksi pertumbuhan lapangan kerja pun semakin menjanjikan, terutama di wilayah pedesaan yang sebelumnya rentan menjadi kantong pengangguran.

Ke depan, tantangan tentu tetap ada, mulai dari alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga rendahnya minat generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian. Namun, kebijakan proaktif pemerintah yang menggabungkan pendekatan literasi, regulasi, dan modernisasi teknologi menunjukkan arah yang jelas. Dengan dukungan penuh masyarakat, target swasembada bukan hanya menjadi slogan, melainkan sebuah kenyataan yang menyejahterakan.

Dengan demikian, swasembada pangan yang dijalankan pemerintah saat ini bukan hanya soal ketahanan, melainkan juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan program ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi, stabilitas sosial terjaga, dan lapangan kerja terus bertambah. Melalui kerja sama seluruh elemen bangsa, cita-cita Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan sekaligus makmur dalam lapangan kerja akan semakin nyata terwujud.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

*) Oleh : Fandi Ibrahim

Pemberantasan judi daring kini menjadi fokus utama pemerintah bersama lembaga terkait, seiring dengan meningkatnya ancaman sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah pemblokiran rekening dormant atau rekening tidak aktif yang kerap digunakan sebagai saluran pencucian uang maupun penyamaran transaksi haram. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama untuk menutup celah keuangan yang sering dimanfaatkan pelaku judi daring. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghentikan arus transaksi ilegal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi langkah strategis dalam memutus rantai judi daring di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat langkah nyata dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap 25.912 rekening dari data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Jumlah ini menggambarkan skala besar peredaran uang yang terhubung dengan praktik haram. Menurut Dian, OJK juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber perbankan, termasuk pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi anomali yang berpotensi fraud. Dengan pemantauan yang ketat, maka ruang gerak pelaku judi daring semakin terbatas.

Selain pemblokiran rekening, OJK juga mendorong inovasi dalam sistem pengawasan transaksi. Dian menegaskan bahwa rekening dormant tidak boleh sembarangan diblokir, kecuali jika terindikasi kuat terlibat dalam tindak pidana atau transaksi mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tetap mengedepankan kehati-hatian, agar tidak merugikan masyarakat yang masih memiliki hak atas rekeningnya. Lebih jauh, OJK melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga telah menghentikan 1.556 entitas pinjaman daring ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal. Tindakan ini membuktikan komitmen OJK untuk memberantas seluruh bentuk keuangan ilegal yang dapat mengancam stabilitas ekonomi.

Tidak berhenti di situ, Satgas PASTI OJK juga menemukan dan memblokir ribuan nomor kontak debt collector dari pinjaman daring ilegal. Bahkan, hingga 22.993 nomor telepon dilaporkan korban penipuan dan diajukan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Upaya ini menggambarkan betapa seriusnya pemerintah dalam menutup seluruh kanal komunikasi dan transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan digital. Dengan mengurangi akses komunikasi para pelaku, maka praktik penipuan, pinjol ilegal, hingga judi daring dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi lain, PPATK juga mengambil peran penting dalam menutup celah finansial yang dimanfaatkan jaringan judi daring. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya memblokir rekening bank, tetapi juga e-wallet atau dompet digital yang terindikasi digunakan untuk judi daring. Berdasarkan data, deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp1,6 triliun dengan total 12,6 juta transaksi. Angka ini sangat mencengangkan dan menjadi bukti bahwa e-wallet kerap dijadikan sarana utama pelaku untuk menyamarkan aliran dana. Oleh karena itu, pemblokiran e-wallet, baik aktif maupun dormant, dinilai sangat efektif memutus rantai transaksi.

Ivan juga menjelaskan bahwa banyak rekening dormant telah disalahgunakan untuk praktik ilegal, termasuk jual beli rekening dan pencucian uang. Maka, pemblokiran terhadap rekening yang tidak aktif selama tiga bulan menjadi kebijakan yang sejalan dengan upaya menutup ruang kejahatan keuangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa teknologi finansial dan sistem perbankan harus diperkuat dengan aturan ketat agar tidak dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. PPATK juga menegaskan bahwa langkah pemblokiran e-wallet berbeda dengan rekening bank konvensional, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk mengantisipasi modus yang semakin variatif.

Kebijakan pemblokiran rekening dormant dan e-wallet ini pada dasarnya adalah strategi cerdas pemerintah dalam menghadapi kompleksitas kejahatan digital. Judi daring tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak moral, sosial, dan ketahanan keluarga. Dengan menutup jalur keuangan para pelaku, pemerintah sekaligus melindungi generasi muda dari paparan aktivitas yang destruktif. Hal ini juga sejalan dengan visi besar Indonesia dalam membangun ekonomi digital yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik ilegal.

Penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet ilegal adalah bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan zaman. Pemerintah melalui OJK dan PPATK telah menunjukkan ketegasan sekaligus inovasi dalam menjaga keamanan keuangan digital. Jika langkah ini konsisten dijalankan, maka dampaknya akan signifikan dalam menurunkan peredaran uang haram yang selama ini mengalir deras ke jaringan judi daring.

Namun, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya besar ini. Dukungan masyarakat menjadi faktor kunci agar pemberantasan judi daring berjalan optimal. Kesadaran publik untuk tidak terlibat, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta mendukung regulasi yang ketat akan mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan yang bersih. Perbankan, penyedia e-wallet, dan pelaku industri finansial juga wajib terus memperkuat sistem keamanan agar tidak mudah ditembus oleh jaringan kriminal.

*) Penulis merupakan Kontributor Yayasan Lentera Bangsa.

Oleh : Kurnia Sandi )*

Pemerintah memastikan bahwa upaya penegakan hukum akan menjadi instrumen utama untuk menekan praktik judi daring yang semakin marak, baik dalam bentuk operasi digital maupun penindakan terhadap pelaku lapangan. Masyarakat perlu menyadari bahwa fenomena ini bukan sekadar isu kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, bahkan moral bangsa. Di tengah derasnya arus teknologi digital, judi daring bukan hanya menyusup dalam keseharian masyarakat, tetapi juga menunggangi berbagai peristiwa sosial untuk meraup keuntungan.

Temuan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan betapa kuatnya jejaring judi online yang beroperasi di ruang siber Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan di balik aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, sejumlah akun digital memanfaatkan kericuhan dengan menayangkan live streaming yang menampilkan aksi kekerasan dan anarkisme. Tayangan tersebut tidak sekadar menarik perhatian, tetapi juga menjadi pintu masuk aliran donasi dan gift dalam jumlah besar. Yang mengejutkan, beberapa akun tersebut ternyata memiliki keterkaitan erat dengan jaringan judi daring. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku judi tidak hanya bermain di ranah aplikasi, tetapi juga lihai mengaitkan diri dengan peristiwa sosial untuk memperoleh keuntungan.

Meski tidak menjabarkan secara rinci platform apa saja yang dimanfaatkan, Meutya Hafid menilai pola transaksi yang ditemukan sangat janggal. Besarnya dana yang mengalir tidak wajar dan mengindikasikan adanya organisasi digital yang terstruktur. Bukan hanya untuk judi, tetapi juga untuk menguatkan narasi provokatif agar situasi sosial semakin panas.

Pada saat yang sama, Komdigi juga menerima banyak laporan dari masyarakat tentang maraknya penyebaran konten hoaks, provokasi, hingga ajakan untuk melakukan penjarahan dan isu SARA. Informasi sesat ini menyebar begitu cepat layaknya banjir bandang, menenggelamkan informasi yang sahih, sehingga masyarakat lebih banyak disuguhi narasi destruktif dibanding edukatif.

Langkah penindakan tidak berhenti di Komdigi. Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi daring dengan melakukan penyitaan dan pembekuan rekening yang terkait aktivitas ilegal tersebut. Kombes Ferdy Saragih, Kasubdit 2 Siber Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, menyampaikan bahwa pihaknya telah membekukan 576 rekening senilai Rp63,7 miliar dan menyita 235 rekening lainnya dengan total Rp90,6 miliar.

Akumulasi dana yang berhasil dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar, dan kuat dugaan bahwa seluruh dana tersebut bersumber dari aktivitas judi daring. Menurut Ferdy Saragih, langkah ini merupakan hasil sinergi erat antara Dit Tipidsiber Bareskrim Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Prosesnya dimulai dari laporan hasil analisis PPATK yang kemudian ditindaklanjuti dalam mekanisme penyidikan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2013.

Ferdy Saragih menegaskan bahwa apa yang dilakukan Polri bukanlah akhir dari proses. Penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan, karena tujuan utamanya adalah membersihkan ruang digital dari praktik ilegal yang merusak sendi hukum dan moral masyarakat. Menurutnya, ke depan Polri akan menggelar konferensi pers untuk memaparkan secara rinci temuan yang ada, termasuk detail temuan rekening dan langkah lanjutan yang diambil. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya judi daring yang semakin meresahkan.

Di sisi lain, masalah judi daring ternyata juga menyentuh ranah sosial yang paling rentan, yaitu penerima bantuan sosial. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Da’im menyuarakan keprihatinannya dengan menekankan bahwa ada indikasi penyalahgunaan dana bansos untuk aktivitas judi daring. Ia menilai bahwa bansos yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup justru beralih menjadi modal untuk berjudi.

Berdasarkan data sementara dari Balai Pengawasan Harta Kekayaan Transaksi Keuangan (BPHTK), terdapat sekitar 9.660 penerima bansos di Jawa Timur yang diduga mengalihkan bantuan tersebut untuk bermain judi daring. Suli Da’im menilai angka itu baru hitungan sementara, sebab jika dihitung di tingkat nasional, jumlahnya bisa jauh lebih besar.

Bagi Suli Da’im, persoalan ini bukan sekadar soal penyalahgunaan dana, melainkan ancaman serius bagi tujuan bansos itu sendiri. Bantuan sosial diberikan untuk kelompok miskin dan rentan, dengan harapan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Namun ketika dana tersebut justru digunakan untuk berjudi, artinya bantuan itu telah kehilangan orientasinya.

Ia mendorong agar pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas, yakni mencabut hak bansos bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk edukasi bahwa penyalahgunaan tidak bisa ditoleransi. Bagi penerima yang kondisi hidupnya sudah lebih baik dan masih berani menggunakan dana bantuan untuk berjudi, maka lebih baik hak tersebut dialihkan kepada warga lain yang benar-benar membutuhkan.

Melihat seluruh dinamika ini, jelas terlihat bahwa persoalan judi daring telah menembus berbagai lini yaitu sosial, ekonomi, hingga politik. Dari ruang digital yang dimanfaatkan untuk monetisasi kericuhan, dari rekening perbankan yang menampung dana miliaran rupiah, hingga masuk ke dalam ranah bansos yang seharusnya menyelamatkan kelompok rentan.

Negara sudah bergerak dengan regulasi dan penindakan, tetapi tanpa dukungan warga, praktik ini akan terus mencari celah. Masyarakat perlu menguatkan komitmen, tidak tergoda janji instan dari permainan haram tersebut, serta berani melaporkan setiap indikasi yang mencurigakan. Judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan masa depan bangsa. Kini saatnya kita bersama-sama menutup ruang untuk praktik yang merusak ini, demi menciptakan ruang digital yang sehat dan masyarakat yang berdaya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh : Agus Marwan )*

Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri menjadi benteng kemandirian sekaligus sumber kesejahteraan bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keberanian berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, ketergantungan pada impor justru melemahkan daya saing nasional dan dapat menggerus harga diri bangsa. Indonesia dengan kekayaan alam dan tenaga kerja yang melimpah memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pangan yang tangguh. Optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi modern, dan pemberdayaan petani dipandang sebagai langkah kunci mewujudkan kemandirian tersebut.

Komitmen pemerintah diwujudkan melalui serangkaian kebijakan, mulai dari subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang merata. Akses petani terhadap jalan produksi, irigasi, hingga gudang penyimpanan diperkuat agar distribusi lebih efisien. Kebijakan ini menandai era baru transformasi pertanian Indonesia menuju sistem yang lebih produktif, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global.

Keberhasilan swasembada pangan diproyeksikan akan membawa dampak luas. Tidak hanya mengamankan pasokan dalam negeri, program ini juga diyakini mampu menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor hulu hingga hilir. Mulai dari petani, buruh tani, pengolah hasil, hingga pelaku logistik dan distribusi akan memperoleh manfaat nyata. Pertanian tidak lagi dipandang sekadar aktivitas tradisional, tetapi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja yang menjanjikan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa keberhasilan swasembada tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi semua pihak. BRI, dengan mandat besar memberdayakan UMKM, menegaskan komitmen mendukung program pemerintah melalui pembiayaan, pendampingan, dan penguatan ekosistem agribisnis. Melalui Program Sapi Merah Putih, BRI membuktikan peran nyata sektor perbankan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dukungan ini memiliki multiplier effect besar karena mampu membuka lapangan kerja baru di sektor peternakan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Perbankan berperan dalam pembiayaan dan literasi keuangan, sementara teknologi modern menghadirkan solusi efisiensi produksi. Petani dan pelaku usaha kecil mendapat ruang lebih besar untuk berkembang melalui akses pasar dan rantai pasok yang lebih sehat. Sinergi inilah yang akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, kemandirian pangan juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan politik. Ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global maupun gejolak geopolitik. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, kerentanan tersebut dapat ditekan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Swasembada pangan pada akhirnya menjadi simbol kedaulatan bangsa yang tidak mudah diguncang tekanan eksternal.

Transformasi pertanian juga membuka ruang bagi inovasi generasi muda. Pertanian modern kini mengandalkan teknologi digital, mulai dari sistem sensor, pemetaan lahan, hingga pemasaran berbasis platform daring. Anak muda tidak lagi memandang sektor ini sebagai pekerjaan tradisional, melainkan sebagai industri dengan prospek cerah. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya berfokus pada tenaga kasar, tetapi juga menyentuh sektor berbasis teknologi dan inovasi yang semakin diminati generasi produktif.

Dalam jangka panjang, swasembada pangan dipandang sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar tersebut tidak mungkin dicapai tanpa fondasi ekonomi yang kuat dan berdaulat. Swasembada pangan menjadi salah satu pilar untuk mengurangi ketergantungan luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global. Lapangan kerja yang tercipta akan menjadi modal sosial untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, program ini juga membawa manfaat ekologis. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, praktik pertanian organik, hingga diversifikasi pangan lokal mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam. Swasembada pangan yang berkelanjutan tidak hanya memastikan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga sumber daya bagi generasi mendatang.

Pencapaian target besar ini tentu membutuhkan konsistensi kebijakan, kepemimpinan yang tegas, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah menegaskan arah dan strategi, sektor swasta menyediakan dukungan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan. Sinergi ini menjadi modal besar dalam menghadirkan swasembada pangan sebagai kenyataan, bukan sekadar cita-cita.

Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, swasembada pangan diyakini mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru. Program ini tidak hanya memperkuat kedaulatan pangan, tetapi juga membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Indonesia bergerak menuju era baru kemandirian, di mana pangan bukan lagi kelemahan, melainkan kekuatan untuk meneguhkan martabat bangsa.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi pembangunan

Pemerintah semakin serius meningkatkan pengawasan transaksi digital guna mencegah maraknya praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Upaya ini melibatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari lembaga keuangan hingga pemerintah daerah, dengan menekankan pentingnya kewaspadaan publik terhadap praktik jual beli rekening bank.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menegaskan bahwa aktivitas judi daring sangat bergantung pada sistem transaksi keuangan.

“Mayoritas rekening yang dipakai dalam praktik judi daring berasal dari hasil jual beli rekening, peretasan, hingga merchant yang sebenarnya terdaftar resmi namun kemudian disalahgunakan sebagai sarana deposit,” ujarnya.

Danang mengungkapkan, sindikat biasanya merekrut masyarakat dengan imbalan Rp500 ribu untuk membuka rekening baru. Setelah itu, buku tabungan dan kartu ATM segera diambil alih oleh pelaku. Ia juga menyoroti modus baru dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membuka akun bank digital menggunakan identitas orang lain.

“Pihak bank sudah berhasil mendeteksi modus ini, bahkan sempat ada yang lolos dan dilakukan,” jelasnya.

Selain menampung dana untuk judi daring, rekening hasil jual beli juga sering dimanfaatkan dalam kejahatan lain seperti penipuan online. Menurut Danang, praktik tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem keuangan nasional.

“Peran serta masyarakat sangat krusial. Rekening merupakan data pribadi yang tidak boleh dipindahtangankan,” tegasnya.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan keseriusannya memperkuat literasi digital sebagai upaya pencegahan maraknya judi daring di Kepulauan Riau. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Literasi Digital Terkait Bahaya Judi Daring yang dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, Asisten I Pemprov Kepri, T.S. Arif Fadillah, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, serta perwakilan lembaga adat dan perangkat daerah.

T.S. Arif Fadillah menuturkan bahwa Kepulauan Riau termasuk salah satu wilayah dengan jumlah transaksi judi daring yang tergolong tinggi.

“Fenomena ini menjadi perhatian serius, terlebih Kota Tanjungpinang memiliki intensitas transaksi masif dengan pelaku didominasi kelompok usia produktif 20 hingga 40 tahun,” ujarnya.

Elfiani Sandri menekankan temuan PPATK mengenai dugaan keterlibatan rekening penerima bantuan sosial dalam praktik judi daring.

“Hal ini sangat memprihatinkan, sebab program bantuan sosial seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto, menegaskan kesiapan pihaknya untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Kami akan bergerak cepat dengan strategi komunikasi publik, literasi digital, dan edukasi agar masyarakat semakin sadar akan bahaya perjudian online,” ungkapnya.***

Oleh : Astrid Widia )*

Gelombang aksi anarkis yang sempat mengguncang beberapa wilayah Indonesia baru-baru ini menjadi ujian bagi ketahanan bangsa. Dalam momen yang berpotensi memecah belah persatuan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat dengan tegas, profesional, dan penuh tanggung jawab. Soliditas kedua institusi ini menjadi simbol nyata dari kesetiaan kepada bangsa, menegaskan bahwa tidak ada keretakan di tubuh aparat penegak hukum, melainkan komitmen yang kokoh untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koordinasi TNI-Polri yang cepat, cermat, dan humanis menunjukkan bahwa loyalitas terhadap negara lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok. Di lapangan, aparat tidak sekadar mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat, melibatkan tokoh agama, pemuka adat, dan komunitas lokal dalam menjaga ketertiban. Pendekatan ini bukan hanya efektif meredam emosi massa, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman di tengah publik. Strategi semacam ini membuktikan bahwa kekuatan militer dan kepolisian di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga penuh kebijaksanaan, sehingga stabilitas sosial dan nasional dapat terjaga dengan harmonis.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, memberikan apresiasi atas langkah aparat yang berhasil mencegah eskalasi konflik. Ia menekankan bahwa tindakan preventif dan represif TNI-Polri selaras dengan prinsip penegakan hukum dan perlindungan publik. Pernyataan ini mempertegas bahwa di tengah tantangan yang kompleks, soliditas aparat adalah fondasi bagi terciptanya rasa aman dan stabilitas nasional. Dalam perspektif patriotik, tindakan ini adalah wujud cinta tanah air, di mana aparat bersatu untuk melindungi rakyat dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman destruktif.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa keberhasilan meredam aksi anarkis adalah hasil dari kerja sama erat antara aparat dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan pondasi bagi pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan kelangsungan perjalanan bangsa. Pesan ini mengingatkan kita bahwa keamanan bukan sekadar urusan aparat, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh anak bangsa. Solidaritas TNI-Polri, didukung partisipasi masyarakat, menjadi simbol nasionalisme yang menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan utama Indonesia menghadapi tantangan global maupun domestik.

Modernisasi sistem keamanan turut memperkuat kemampuan aparat dalam merespons potensi gangguan. Pemanfaatan teknologi seperti drone, CCTV berbasis kecerdasan buatan, dan sistem komunikasi terpadu memungkinkan respon cepat dan akurat. Transformasi digital ini menegaskan bahwa TNI dan Polri siap menghadapi tantangan zaman, tanpa mengorbankan profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Dari perspektif patriotik, adaptasi semacam ini adalah bentuk kesetiaan kepada bangsa, dengan memastikan keamanan warganya tetap terjaga di tengah perkembangan dunia yang cepat dan dinamis.

Dukungan masyarakat terhadap kinerja aparat semakin memperkuat legitimasi tindakan yang diambil. Partisipasi warga yang membentuk satuan pengamanan swadaya dan aktif dalam menjaga ketertiban menjadi bukti bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Solidaritas antara aparat dan masyarakat adalah manifestasi cinta tanah air, di mana setiap elemen bangsa berperan menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan bersatu. Partisipasi aktif publik juga mengingatkan bahwa patriotisme bukan hanya tentang simbol, tetapi tindakan nyata dalam melindungi negeri dari ancaman anarkis dan disintegrasi sosial.

Peran media massa dan pemerintah dalam menyampaikan informasi akurat sangat penting untuk mencegah hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Informasi yang tepat, konstruktif, dan edukatif membantu publik tetap tenang, kritis, dan mendukung langkah aparat. Dalam konteks patriotik, kewaspadaan terhadap hoaks adalah wujud cinta bangsa, karena setiap informasi yang salah dapat memicu kepanikan, provokasi, dan perpecahan. Rakyat yang cerdas dan sadar akan ancaman informasi menjadi mitra strategis bagi TNI dan Polri dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara.

Ke depan, penguatan sinergi TNI-Polri terus dilakukan melalui pelatihan bersama, peningkatan kapasitas personel, dan koordinasi lintas sektor. Dukungan pemerintah berupa kebijakan, anggaran, dan fasilitas memadai menjadi kunci agar aparat siap menghadapi tantangan keamanan di masa mendatang. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga akan memperkuat penanganan krisis secara komprehensif, sekaligus memperkokoh legitimasi negara. Patriotisme bukan hanya soal gagasan, tetapi aksi nyata yang meneguhkan stabilitas dan perlindungan bagi seluruh rakyat.

Keberhasilan meredam gelombang aksi anarkis menunjukkan bahwa negara hadir, TNI-Polri bersatu, dan rakyat terlindungi. Soliditas aparat adalah simbol patriotisme, di mana setiap personel menegaskan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Dengan kondisi yang kondusif, masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, pemerintah dapat menjalankan kebijakan strategis tanpa gangguan, dan Indonesia menunjukkan bahwa persatuan, loyalitas, dan semangat kebangsaan menjadi modal utama menghadapi tantangan masa depan.

Saat kita menatap horizon bangsa, mari kita junjung tinggi patriotisme melalui dukungan terhadap aparat yang menjaga keamanan, partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, serta kewaspadaan terhadap hoaks yang dapat memecah belah. Soliditas TNI-Polri dan kesadaran nasional rakyat adalah fondasi bagi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Bersama, kita pertahankan keutuhan tanah air, karena cinta bangsa tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang melindungi dan memperkuat negeri ini.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Beijing atas undangan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menuai respons positif dari berbagai kalangan.

Para pengamat menilai kehadiran Prabowo di Negeri Tirai Bambu bukan hanya bermakna simbolik, tetapi juga sarat makna diplomatik, ekonomi, dan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa kunjungan ini merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo dijadwalkan berangkat ke China pada akhir pekan lalu. Namun, rencana itu batal karena dinamika dalam negeri yang tengah memanas akibat gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” kata Prasetyo.

Menurutnya, Prabowo ingin memastikan situasi tetap terkendali sekaligus mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada.

Selama penundaan keberangkatan, Prabowo mengumpulkan pimpinan partai politik serta pejabat instansi negara di Istana untuk membahas kondisi nasional. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmen negara untuk melindungi rakyat dari tindakan anarkis.

Pengamat Hubungan Internasional, Dinna Prapto Raharja menyebut kehadiran Presiden Prabowo di Beijing menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara middle power yang aktif dalam percaturan global.

“Presiden ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang,” ujarnya.

Dinna berharap kunjungan ini juga menjadi dasar untuk menjaga ketenangan dunia internasional.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” tambahnya.

Dari perspektif ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kehadiran Presiden Prabowo sebagai langkah strategis mengingat pentingnya posisi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia.

“China adalah investor dan mitra dagang signifikan bagi Indonesia. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” kata Bhima.

Pengamat Kebijakan Publik dan Akademisi Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, menilai keputusan Prabowo untuk berangkat ke Beijing di tengah dinamika nasional sebagai langkah terukur yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” ucapnya.

Trubus juga menegaskan bahwa Prabowo tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

“Keputusan berangkat diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar,” jelasnya.

Ia mengaitkan hal ini dengan konsep stabilitas politik menurut Huntington, yakni kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat.

Lebih jauh, ia menyoroti makna simbolik dari posisi duduk sejajar antara Prabowo, Xi Jinping, dan Vladimir Putin dalam parade kenegaraan.

“Itu bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas posisi Indonesia,” jelas Trubus.

Menurutnya, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi Jinping.

“Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Dengan menggunakan kerangka two-level game theory dari Robert Putnam, Trubus menyimpulkan bahwa kunjungan ini mengirim dua pesan sekaligus.

“Ke dalam negeri: Indonesia mampu menjaga stabilitas. Ke luar negeri: Indonesia adalah aktor penting yang tak bisa diabaikan. Legitimasi domestik dan internasional bertemu di sini,” pungkasnya.

Jakarta – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Beijing, China, bukan sekadar menghadiri parade militer peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China, melainkan momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dengan negara-negara besar.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi senior Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, mengatakan bahwa Keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar.

“Prinsip ini sejalan dengan konsep stabilitas menurut Huntington, bahwa stabilitas bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat,” jelasnya.

Dirinya juga menilai keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing justru menegaskan kapasitas kepemimpinan beliau.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” kata Trubus.

Menurutnya, posisi duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam parade bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas Indonesia.

“Bahkan, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi. Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja menyebut, kehadiran Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” kata Dinna.

Disisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tutur Prasetyo.

Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping.

Prasetyo juga menyebut bahwa Presiden terus memantau situasi di Indonesia dan menerima laporan dari seluruh pejabat terkait.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyebut, kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.

“Masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” kata Teddy.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda penting Presiden dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia. [RWA]