Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memgatakan kehadiran Presiden Prabowo di China merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping. Tentunya undangam tersebut bukan undangan biasa melainkan suatu kehormatan diplomatik.

Hal tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi saat ditanyakan awak media di Jakarta terkait kehadiran Presiden Prabowo di China.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan Presiden untuk berangkat ke China sudah terencana sebelumnya dan juga mempertimbangkan dinamika situasi dalam negeri beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, aparat kepolisian, TNI, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah yang telah cepat bersinergi menjaga persatuan dan ketertiban sehingga kondisi nasional berangsur pulih.

“Demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk berangkat dan akan secepatnya kembali ke tanah air,” jelas Prasetyo.

Kehadiran Presiden Prabowo pada parade militer di Beijing diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok serta membuka ruang dialog dengan pemimpin negara lain di kancah internasional.

Sementara itu, Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di China menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujarnya.

Dilain pihak, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

“Ya ini karena posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan”, tandasnya.

Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Ia menambahkan Presiden Prabowo dapat mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

“Hubungan kerja sama benar-benar win-win dengan China dan memberi nilai tambah bagi Indonesia,” tuturnya.

Jakarta – Sejumlah pesan berantai melalui media sosial beredar hoax provokatif di masyarakat terkait isu aksi demonstrasi besar lanjutan di Jakarta yang beriisi adanya ribuan massa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Banten akan masuk berdemontrasi ke Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan kepada semua pihak tidak terhasut berita hoax dan provokasi serta melakukan berbagai langkah pencegahan dengan tetap mewaspadai dan mengantisipasi terhadap berbagai isu hoax yang beredar.

“Maayarakat waspadai hoax dan berbagai potensi yang dapat memicu aksi dan tindakan anarkis” jelasnya

Masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi dan kabar yang berkembang di masyarakat karena situasi saat ini mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab menciptakan hal bertentangan dengan koridor keamanan

Budi Gunawan menyampaikan bahwa situasi di sejumlah wilayah Indonesia telah kembali kondusif setelah terjadi gelombang atau serangkaian aksi unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis.

” Alhamdulillah, kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta.

Menko Polkam menjelaskan bahwa pemulihan kondisi ini merupakan buah dari kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak, tidak terkecuali masyarakat, dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas.

Menyikapi isu yang berkembang Wakil Walikota Bandung Erwin mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas kota Bandung, bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan aparat keamanan tetapi menjadi tanggungjawab semua warga.

“Mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga keamanan kedamaian ketertiban kota yang kita banggakan ini” jelasnya.

Masyarakat tetap bijak, menahan diri, tidak terprovokasi hoaks, menghindari tindakan yang bisa memperburuk situasi.

Jakarta – Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maraknya berita hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

“Marak pesan berantai di WhatsApp dan sejumlah platform media sosial yang berisikan berita hoaks, dengan melakukan memprovokasi, oleh sebab itu masyarakat harus waspada terhadap hal tersebut, ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta.

Salah satu berita hoaks adalah isu bahwa ribuan orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan masuk Jakarta untuk melakukan aksi besar-besaran.

Menurutnya berita tersebut ternyata tidak benar dan hanya bertujuan membangkitkan semangat kelompok anti pemerintah yang berada di Ibu Kota.

“Beredar pula hoaks lain seputar tudingan represi aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan sehingga mendorong eskalasi ketegangan di lapangan, jelasnya.

“Dapat dipastikan isu yang berkembang soal ribuan massa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta hanyalah hoaks yang dirancang untuk memprovokasi. Masyarakat tidak boleh mudah percaya pada kabar tersebut, melainkan menjaga persatuan dan kedamaian, tegasnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat dapat menyikapi berita yang beredar dengan bijaksana dan jernih.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji.

Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.

Ia juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” pungkas Septiaji.

Dikesempatan berbeda, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pasca-aksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius.

Menurutnya potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.

Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis.

“Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” pungkas Radius Setiyawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif.

“Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,” katanya.

Jakarta, Pasca kericuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia beberapa waktu lalu, ruang publik digital (media sosial) dibanjiri beragam informasi yang berisi ajakan demonstrasi ke Jakarta. Informasi-informasi tersebut berpotensi hoaks maupun disinformasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi ke Jakarta yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, seperti di WhatsApp. Ditambahkannya bahwa isu di Medsos tersebut tidak benar (hoaks).

“Masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Trunoyudo juga menekankan, publik harus selalu menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegas Trunoyudo.

Senada, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho meminta warga untuk mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang digital (Medsos). Hoaks mengenai ajakan demonstrasi ke Jakarta, dan represi aparat yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan bisa memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan. Warga agar mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang publik digital,” ujar Septiaji.

Sementara itu, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks dan disinformasi yang marak beredar pasca-aksi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius di Surabaya.

Menurutnya, potensi hoaks dan disinformasi sangat mungkin muncul, yang justru dapat memperkeruh keadaan apabila masyarakat tidak cermat dalam menyikapi kabar di media sosial. Di sisi lain publik semakin mampu memilah mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan.

“Banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan, serta menguatkannya dengan berbagai data dan analisis,” pungkasnya.

Jakarta – Berbagai elemen Masyarakat dan pemerintah daerah mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial yang seringkali tidak terverifikasi kebenarannya. Isu Hoax seperti adanya ribuan orang akan masuk Jakarta yang berasal dari dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung dan Makassar untuk melakukan aksi demo. Isu tersebut tidak benar dan hanya bertujuan untuk memperkeruh situasi di tanah air.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, termasuk pesan berantai WhatsApp. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya pesan ajakan untuk ricuh yang ramai dibagikan dalam beberapa hari terakhir.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi mengajak Masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban serta tidak terpancing provokasi ajakan demo anarkis.

“Bagi masyarakat bawah, mencari nafkah itu penting. Jadi demo tolong dihentikan, jangan sampai menimbulkan anarki dan kerusakan, itu imbauan dari MUI,” kata Masduki Baidlowi.

Sebelumnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama, juga menekankan bahwa pihaknya menginstruksikan seluruh anggota di daerah ikut menjaga ketertiban di tengah gelombang demonstrasi yang mengarah ke anarkisme.

“Seluruh jajaran KNPI provinsi, kota, kabupaten jangan terpancing provokasi. Jaga ketertiban dan tetap fokus pada tujuan demokrasi demi kebaikan bersama,” kata Haris.

Haris juga mengimbau kepada pengunjuk rasa agar bisa menyuarakan aspirasi sesuai koridor hukum yang berlaku, jangan sampai merusak fasilitas umum yang selama ini digunakan bersama.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, memgajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan. Dirinya menekankan pentingnya persatuan dan sikap bijak demi terciptanya kondisi kota yang kondusif.

“Saudara-saudaraku warga Kota Bandung yang saya cintai, di tengah dinamika dan gejolak situasi yang kita hadapi, mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan,” ujar Erwin.

Di Lampung, Ketua MUI Lampung, Prof. Mukri, menegaskan bahwa aksi-aksi anarkis yang belakangan mewarnai unjuk rasa di berbagai daerah justru memperburuk keadaan dan menimbulkan kerugian bersama.

“Kalau gedung DPRD dibakar, kantor pemerintah dihancurkan, siapa yang rugi? Kita semua sebagai rakyat. Karena itu MUI berharap tidak ada yang terprovokasi,” tegasnya.

Aktris Nana Mirdad turut menyerukan agar masyarakat lebih cermat dalam menerima dan membagikan informasi di tengah maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

“Berhati-hati juga dalam memilah dan sharing berita mana yang benar dan tidak,” tulisnya dalam unggahan di Instagram Story.

Di daerah lainnya, sejumlah elemen masyarakat Kota Pekalongan, yang terdiri atas organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, serta berbagai unsur lainnya. menyatakan sikap mengecam aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara anarkis, merusak fasilitas publik, hingga berujung pada penjarahan. Mereka berkomitmen menjaga kedamaian, ketertiban, dan kondusivitas.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan, Dr. H. Tubagus Surur, M.Ag, meminta warga agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menghindari anarkisme serta menjaga kondusivitas kota dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, di era digital ini, informasi dapat disebarkan dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak. [RWA]

JAKARTA – Gelombang demonstrasi di Jakarta diwarnai maraknya hoaks yang sengaja disebarkan untuk memperkeruh suasana. Salah satunya adalah isu bahwa ribuan orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan masuk Jakarta untuk melakukan aksi besar-besaran. Informasi tersebut ternyata tidak benar dan hanya bertujuan membangkitkan semangat kelompok anti pemerintah yang berada di Ibu Kota.

Selain isu itu, beredar pula hoaks lain seputar tudingan represi aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan sehingga mendorong eskalasi ketegangan di lapangan.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji.

Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.

Setelah itu, ia kembali mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” pungkas Septiaji.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pasca-aksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius.

Ia menjelaskan potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.

Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis.

“Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” ujar Radius Setiyawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif.

“Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,” tambah Radius.

Sementara itu, Founder The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menyampaikan pesan penting agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam adu domba melalui demonstrasi destruktif. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia berada dalam fase kebangkitan yang tidak boleh diganggu oleh provokasi.

“Indonesia berada di ambang kebangkitan, dan jangan sampai terus diadu domba,” kata Rasyid.

Ia menekankan kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, tetapi harus dijalankan dengan tetap menjaga kepentingan umum. Kerusuhan dan perusakan fasilitas, menurutnya, hanya akan menghamburkan uang rakyat.

“Sampaikanlah aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, dan tanpa tindakan yang merugikan fasilitas umum,” tutup Rasyid.

Dengan demikian, isu yang berkembang soal ribuan massa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta hanyalah hoaks yang dirancang untuk memprovokasi. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada kabar tersebut, melainkan menjaga persatuan serta mengedepankan aspirasi yang damai demi tegaknya demokrasi.

Jakarta – Beredar hoaks bahwa sejumlah kumpulan massa akan menyerbu Jakarta yang dikhawatirkan mengganggu kondisi yang telah kembali aman dan kondusif.

Aparat keamanan dan tokoh masyarakat pun menegaskan bahwa situasi nasional saat ini telah terkendali. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Imam Sugianto, menegaskan kondisi keamanan di seluruh wilayah dalam kendali TNI-Polri.

“Insya Allah kondusif semua,” kata Imam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan, potensi provokasi dalam demonstrasi sudah diantisipasi secara serius oleh kepolisian.

“Sudah dalam pengelolaan TNI Polri. Kita bersatu,” tegasnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri juga mengungkap fakta penting soal maraknya provokasi. Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim, menjelaskan pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif dan hasutan terkait aksi unjuk rasa.

“Hingga saat ini tercatat ada 592 akun dan konten yang telah diblokir lantaran menyebarkan provokasi di media sosial,” ujar Himawan.

Menurutnya, tim siber bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus menganalisis kemungkinan keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu.

“Patroli siber tetap digencarkan untuk mendeteksi akun baru yang menyebarkan provokasi,” imbuhnya.

Di tengah situasi kondusif yang dihadang isu provokatif, komunitas pengemudi ojek online (ojol) mengirimkan pesan menyejukkan. Humas URC Bergerak, Mpok Erna, menyampaikan bahwa pihaknya membagikan bunga mawar putih dan pink di kawasan Monas.

“Mawar putih itu simbol kami tidak mau terprovokasi. Kami suci dalam artian niat damai, bukan konotasi negatif. Sedangkan mawar pink menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang cinta damai. Ojol-ojol yang memang mencari nafkah di jalan raya,” ujar Erna.

Untuk memastikan keamanan, panitia aksi juga menerapkan mekanisme ketat dengan mendata peserta.

“Hanya pengemudi yang terdaftar resmi di aplikasi ojol yang diizinkan ikut aksi damai ini. Jadi, yang ikut aksi sudah kami registrasi sebelumnya,” jelasnya.

Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki Revi Respati, mengapresiasi langkah damai komunitas ojol yang memilih meredam ketegangan dengan simbol persatuan.

“Terima kasih kepada para ojol. Ini momentum yang sangat positif untuk mempererat persatuan. Damai adalah harga mati,” tegas Kompol Respati.

[]

Jakarta – Pasca demonstrasi ricuh beberapa waktu lalu, situasi di Jakarta telah kondusif. Publik pun diminta tidak mempercayai hoax di media sosial tentang ribuan orang dari berbagai daerah akan masuk ibu kota untuk memancing demo yang lebih besar.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, meminta masyarakat tetap tenang serta tidak terprovokasi isu yang beredar di ruang digital maupun pesan berantai WhatsApp.

Menurutnya, informasi menyesatkan kerap dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan membuat kerusuhan.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya

Trunoyudo menekankan pentingnya publik memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ia menilai media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang.

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegasnya.

Polri sendiri telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi dan penghasutan melalui media sosial yang memicu kericuhan di sejumlah daerah. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diterima.

Di sisi lain, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkap hoaks terkait kerusuhan semakin masif beredar. Salah satunya video kerusuhan di Baghdad yang diklaim terjadi di Jakarta, hingga kabar bohong mengenai penjarahan di Gedung DPR dan Mal Atrium Senen.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tulis Mafindo.

Ketua Mafindo, yang juga akrab disapa Zek, juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap banjir informasi yang sarat misinformasi, disinformasi, hingga ujaran kebencian.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk menjaga persatuan.

“Mari kita kembali bergandeng tangan untuk menata Indonesia ke depan, merajut kebersamaan,” kata Zek.****

Jakarta – Pasca merebaknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah, kini disertai penyebaran hoaks yang sengaja dimunculkan untuk memperkeruh situasi. Salah satu hoaks yang beredar menyebutkan bahwa ribuan massa dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan datang ke Jakarta untuk menggelar aksi besar.

Namun, klaim tersebut terbukti tidak benar dan diduga dimaksudkan untuk menyulut semangat kelompok anti pemerintah di Ibu Kota.

Selain itu, muncul pula hoaks lain yang menuding adanya tindakan represif oleh aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan layanan pesan instan, sehingga memperburuk ketegangan yang terjadi di lapangan.

Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi pun menyerukan kewaspadaan terhadap hoaks, provokasi, dan potensi aksi anarkis yang dapat memecah belah masyarakat.

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten yang tidak jelas asal-usulnya di ruang digital.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan aktris Nana Mirdad, yang mengimbau publik agar lebih bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi.

“Berhati-hati juga dalam memilah dan sharing berita mana yang benar dan tidak,” ujar Nana.

Ia menekankan pentingnya tetap fokus pada tujuan aksi dan tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri), Evita Nursanty, menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh anggota dan pengurus untuk tidak terpancing isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

“Saya selaku Ketua Umum KBPP Polri memberikan instruksi kepada seluruh pengurus dan anggota untuk tidak terprovokasi oleh isu atau ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan,” tegas Evita.

Pakar Kajian Budaya dan Media dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Radius Setiyawan, turut mengingatkan bahwa ruang digital kini dipenuhi beragam informasi, termasuk yang menyesatkan.

“Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” ujarnya, menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng utama menghadapi derasnya arus hoaks.

Selain itu, Wakil Wali Kota Bandung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban bersama di tengah situasi sosial yang dinamis. Fenomena maraknya hoaks yang bahkan kini kerap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) menambah urgensi kewaspadaan.

Sebagaimana diberitakan, konten hoaks bermuatan AI kian beredar saat gelombang demonstrasi berlangsung, membuat publik makin rentan termanipulasi.

Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat diimbau untuk tetap kritis, memverifikasi informasi dari sumber resmi, serta menghindari penyebaran konten yang berpotensi memecah belah. Kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan aksi-aksi yang dilakukan tetap dalam koridor damai dan konstitusional.

Jakarta — Pasca demonstrasi yang sempat berujung ricuh beberapa waktu lalu, situasi di ibu kota kini berangsur kondusif. Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap beragam narasi menyesatkan yang beredar di media sosial maupun pesan berantai. Isu-isu provokatif, seperti klaim adanya ribuan massa dari berbagai daerah yang akan masuk Jakarta untuk memicu gelombang unjuk rasa baru, dipastikan tidak benar dan hanya bertujuan memperkeruh suasana.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa publik tidak boleh terjebak dalam jebakan informasi palsu. Ia mengingatkan, hoaks kerap digunakan sebagai alat provokasi untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan memicu kerusuhan. “Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Trunoyudo menekankan pentingnya verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang beredar. Ia menilai, media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang dan menjadi rujukan utama dalam memastikan kabar yang beredar benar adanya. “Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, juga menyerukan agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam siklus aksi fisik yang berpotensi memunculkan kerusuhan baru. Melalui akun X pribadinya, ia mengajak publik menyalurkan aspirasi secara damai dan bijak melalui kanal digital. “Dengan menyaksikan banyaknya penyelewengan dan penjarahan, semua warga yang hendak mengungkap aspirasi sebaiknya cukup via medsos saja, jangan lagi fisik, setidaknya satu bulan ke depan,” tulisnya.

Menurut Jimly, momentum ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama agar energi masyarakat tidak tersalurkan pada aksi-aksi destruktif. Kanal digital, lanjutnya, bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pandangan, sembari memberi ruang bagi pemerintah dan DPR memperbaiki tata kelola kelembagaan.

Dengan kondisi sosial yang masih rawan, Jimly berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia mengingatkan, kekacauan hanya akan merugikan rakyat kecil, sementara aspirasi yang disampaikan secara bijak tetap bisa memberikan tekanan moral dan politik kepada para pengambil keputusan.

Narasi hoaks dan provokatif jelas mengandung risiko besar. Karena itu, kewaspadaan publik menjadi kunci agar Jakarta tetap kondusif dan aspirasi tetap tersampaikan dengan cara yang bermartabat.