Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing-China, Rabu (3/9/2025). Kehadiran ini ditegaskan pemerintah sebagai undangan resmi dari Presiden China Xi Jinping.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai kehadiran Presiden Prabowo memiliki arti strategis bagi posisi Indonesia.

“Dan harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi juga dengan berapi-apinya Xi,” ujarnya

Dinna menekankan bahwa Indonesia sebagai middle power membutuhkan komunikasi langsung dengan negara-negara besar dalam situasi geopolitik yang penuh tekanan. Kunjungan Prabowo, menurutnya, tidak hanya simbolik, melainkan juga menunjukkan diplomasi aktif Indonesia untuk menjaga stabilitas regional dan global.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan undangan sebenarnya sudah dijadwalkan sejak 31 Agustus melalui ajakan Xi Jinping menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

“Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 (Agustus). Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan,” kata Prasetyo Hadi

Mensesneg menambahkan, Prabowo baru memutuskan berangkat setelah situasi keamanan nasional dinilai kembali stabil.

“Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” ujarnya. Menurutnya, Pemerintah China juga secara khusus kembali meminta agar Presiden hadir, setidaknya dalam parade militer di Beijing.

Dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Balai Agung Rakyat. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Xi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo, yang dinilainya mencerminkan perhatian besar terhadap persahabatan Indonesia-China.***

Jakarta – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing, Rabu (3/9), mendapat sorotan besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seumlah pakar menilai kehadiran Prabowo mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan diperhitungkan dunia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegasnya.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai kehadiran Prabowo menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujarnya.

Nada senada disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Menurutnya, China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

“Ya ini karena posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Bhima menambahkan, Presiden Prabowo dapat mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

“Sehingga hubungan kerja sama benar-benar win-win dan memberi nilai tambah bagi Indonesia,” katanya.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi senior Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, menilai keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing di tengah situasi nasional justru menegaskan kapasitas kepemimpinan beliau.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” ujarnya.

Trubus menekankan bahwa Prabowo tidak gegabah. Keputusan berangkat diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar.

“Prinsip ini sejalan dengan konsep stabilitas menurut Huntington, bahwa stabilitas bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat,” jelasnya.

Lebih jauh, Trubus menilai posisi duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam parade bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas Indonesia.

“Bahkan, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi. Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Dengan kerangka two-level game theory (Putnam), lanjut Trubus, pesan yang dikirimkan ada dua. Pertama, ke dalam negeri: Indonesia mampu menjaga stabilitas. Kedua, ke luar negeri: Indonesia adalah aktor penting yang tak bisa diabaikan.

“Legitimasi domestik dan legitimasi internasional bertemu di sini. Di dalam negeri, aspirasi rakyat diakomodasi dan stabilitas terjaga. Di luar negeri, Indonesia tampil setara dan dihormati,” pungkas Trubus.

Kehadiran Presiden Prabowo di Beijing menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan negara rapuh sebagaimana dipropagandakan pihak tertentu. Justru sebaliknya, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang stabil, terbuka, dan dihormati di kancah global. []

Jakarta – Kericuhan dan anarkisme yang terjadi dalam berbagai aksi massa di beberapa daerah belakangan ini mengundang perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh agama dan akademisi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud mengatakan bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah Adalah bagian dari ajaran agama sekaligus hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, penyampaian aspirasi harus tetap dalam koridor hukum.

“Menyampaikan pendapat adalah hak, tapi kalau sampai merusak dan mejarah, jelas melanggar hukum agama maupun hukum positif,” jelas Marsudi di Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa dalam menyampaikan pendapat juga diperlukan kesabaran. Di dalam agama pun dilarang untuk melakukan kerusakan.

“Utamakan untuk menjaga jiwa, menjaga harta, baik milik publik atau pemerintah dan fasilitas umum, semuanya harus dijaga,” ucapnya.

Marsudi pun mengajak agar berhenti bertindak anarkis yang mengatasnamakan demokrasi dan beralih kepada pendekatan yang lebih konstruktif untuk membangun dialog demi membangun Indonesia yang lebih baik.

“Kami mengajak para ulama, pemimpin organisasi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama menciptakan dialog yang lebih konstruktif. Mari kita sampaikan kritik dan saran dengan cara yang santun, serta selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” jelasnya.

Sejurus dengan sikap MUI, Pakar Komunikasi Politik Aditya Perdana mengungkapkan jika penerapan demokrasi secara damai menjadi landasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Negara membutuhkan stabilitas dan kedamaian agar pembangunan dan kemajuan bangsa bisa terus berjalan.

“Demokrasi adalah sebuah proses yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kita harus menjaga agar proses ini berlangsung dengan damai, tanpa terjebak dalam konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama.” terangnya.

Ia menekankan, dalam mewujudkan hal tersebut, peran dan komitmen semua pihak sangat diperlukan. Associate Professor (Profesor Madya) Ilmu Politik UI itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

“Mari kita ciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi yang damai untuk kemajuan bersama, Kita sudah mempunyai kesepakatan, bahwa dalam sebuah negara demokrasi, menyampaikan protes dan pendapat itu adalah hak. Bahkan dalam konstitusi sudah ada hukumnya, artinya ruang itu ada jaminan yang jelas,” tutupnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi. “Kita sedang menghadapi realitas kebocoran besar atas kekayaan negara. Tidak ada pilihan lain selain bertindak tegas, meskipun langkah ini mungkin tidak populer bagi sebagian pihak,” ujarnya.

Presiden Prabowo kemudian menekankan bahwa kebocoran anggaran negara telah berhasil ditekan secara signifikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar Rp 300 triliun dari potensi kebocoran dan korupsi.

“Ini adalah bukti konkret bahwa langkah-langkah perbaikan tata kelola sudah berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa praktik korupsi terjadi tidak hanya di level atas, melainkan juga di bawah.

“Kita menemukan praktik korupsi tidak hanya di birokrasi pusat, tetapi juga di eselon bawah, BUMN, bahkan BUMD. Semua ini harus dibersihkan, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Novita Wijayanti menyebut arah kebijakan itu sebagai peta jalan memberantas korupsi. “Pidato Presiden bukan hanya laporan tahunan, tetapi pedoman strategis untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” ucapnya.

Novita juga menambahkan bahwa keberhasilan menyelamatkan ratusan triliun rupiah dari kebocoran anggaran merupakan langkah nyata yang patut diapresiasi.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan beliau bekerja untuk rakyat, dengan mengutamakan efisiensi dan integritas. Kami di parlemen siap mendukung penuh langkah-langkah ini agar cita-cita Indonesia bersih dari korupsi benar-benar terwujud,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dukungan politik, pengawasan publik, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan agenda besar tersebut.

“Semua elemen bangsa perlu bersatu memastikan korupsi tidak lagi menggerogoti masa depan generasi mendatang,” tutupnya.

Jakarta – TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan masyarakat melalui patroli gabungan berskala besar hingga ke tingkat RT/RW. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasca maraknya aksi anarkis dan penjarahan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, menekankan bahwa kehadiran aparat adalah bentuk nyata negara melindungi warganya.

“Atas instruksi Bapak Kapolri, kami meminta seluruh Polda dan Polres segera berkoordinasi dengan jajaran TNI. Patroli bersama dilakukan untuk memastikan masyarakat terlindungi dari segala bentuk ancaman, baik perusuh maupun aksi anarkis,” ujarnya.

Untuk itu, patroli skala besar tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga menjangkau lingkungan perumahan warga. Dengan langkah tersebut, aparat ingin memastikan rasa aman benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

“Kami pastikan tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Patroli kami laksanakan hingga ke tingkat RT/RW agar masyarakat merasakan langsung kehadiran negara,” jelasnya.

Dedi menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga kondusivitas. Aparat tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan warga dan tokoh-tokoh setempat.

“Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda adalah kunci menjaga stabilitas. Masyarakat adalah mata dan telinga kami di lapangan,” imbuhnya.

Komitmen serupa juga ditegaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia menekankan bahwa TNI akan mendukung penuh langkah Polri demi stabilitas nasional. Menurutnya, kerja sama lintas institusi menjadi kunci agar pengamanan berjalan efektif di seluruh daerah.

“Sinergi TNI dan Polri tidak bisa ditawar lagi. Kami siap turun langsung bersama jajaran kepolisian agar situasi tetap terkendali dan rakyat merasa aman,” tegasnya.

Dukungan tersebut diikuti dengan penekanan pada aspek profesionalisme dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Jenderal Agus mengingatkan agar setiap prajurit tetap mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap operasi pengamanan.

“Kami tekankan kepada seluruh prajurit agar bertugas dengan hati, tetap humanis, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Tugas kita bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga memastikan masyarakat merasa dilindungi,” pungkasnya.

Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar patroli gabungan berskala besar di sejumlah wilayah strategis, khususnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya, pasca rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Patroli gabungan ini merupakan langkah konkret dan strategis untuk memastikan situasi tetap kondusif serta mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan dilakukan secara mobile maupun stasioner, dengan menyasar titik-titik vital dan lokasi yang dinilai rawan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan sesuai hukum.

“Kami hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Silakan menyampaikan pendapat, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan tertib,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Mayjen TNI Mohammad Fadjar, M.PICT., atau yang akrab disapa Kosasih, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya pasca-demonstrasi.

“Kami adalah satu kesatuan. Pangdam III/Siliwangi memiliki semboyan Sili Asih, Sili Asuh, dan Sili Wewangi. Seluruh jajaran sudah kami instruksikan untuk saling mendukung, baik dengan Polri maupun pemerintah daerah,” ujar Mayjen Kosasih.

Ia juga menegaskan bahwa ego sektoral tidak boleh menjadi penghalang dalam penanganan dinamika sosial dan politik.

“TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus seiring dan sejalan. Komunikasi, saling menghargai, dan perlindungan adalah kunci,” tambahnya.

Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, turut memberikan pernyataan tegas terkait pentingnya menjaga ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa arahan Kapolri adalah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga, terutama pasca aksi unjuk rasa yang sempat berujung anarkis.

“TNI dan Polri bersinergi penuh untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Tidak ada toleransi terhadap aksi anarkisme dan vandalisme,” tegas Komjen Pol Dedi Prasetyo

Hingga saat ini, situasi di Jakarta terpantau kondusif. Sebanyak 5.369 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dikerahkan untuk mengamankan berbagai titik strategis, termasuk Gedung DPR/MPR RI, Monas, dan Bundaran HI.

Patroli gabungan ini direncanakan akan terus dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, tidak hanya di pusat kota tetapi juga hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini menunjukkan komitmen TNI-Polri dalam memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Jakarta – Di tengah gelombang demonstrasi yang marak, tokoh agama dan akademisi terkemuka di Indonesia bersatu menyerukan kepada masyarakat untuk menolak tindakan anarkis dan menyampaikan aspirasi secara damai. Seruan ini sejalan dengan langkah cepat pemerintah dalam meredakan situasi, yang dinilai sebagai cerminan kematangan berdemokrasi.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dengan mengundang tokoh-tokoh lintas agama ke Istana Kepresidenan. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dan mendoakan bangsa agar situasi kembali kondusif.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, mengapresiasi langkah Presiden, menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak dimiliki negara lain.

“Walaupun perintah agama untuk saling memberikan wasiat kebenaran, namun ketika menyampaikannya adalah dengan kesabaran,” ujar Marsudi.

Berbagai perwakilan agama menyuarakan pesan perdamaian. Penasehat Gereja Bethel Injili Nusantara, Pendeta Johnny Lokollo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat,” ujar Johnny.

Senada, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Wisnu Bawa Tenaya, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu.

“Mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoakan Indonesia bahagia,” tegasnya.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menyoroti bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi, namun ia menegaskan bahwa aksi yang merusak dan anarkis akan berujung pada kerugian bagi masyarakat luas.

“Ketika cara-caranya merusak dan anarkis, tentu mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk kerusakan fasilitas umum. Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum,” ujarnya.

Menurut Aditya, aksi anarkis seringkali timbul karena penyampaian aspirasi dilakukan secara berlebihan. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengundang tokoh agama dan organisasi masyarakat adalah respons yang sangat tepat.

“Presiden melakukan respon cepat itu merupakan hal yang tepat, karena memang ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah cepat,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya bagi pejabat publik untuk menunjukkan empati dan mengambil langkah konkret, tidak hanya sebatas permintaan maaf.

Seruan damai dari tokoh agama, dan akademisi ini menunjukkan adanya konsensus kuat di antara berbagai elemen bangsa untuk menolak perpecahan. Langkah-langkah dialogis yang diinisiasi oleh pemerintah telah membangun jembatan kepercayaan yang kokoh dan memperkuat fondasi negara dalam menghadapi tantangan ke depan.

(*/rls)

Oleh: Ferdian Kristopher

Pemberantasan korupsi bukan sekadar slogan politik, melainkan wujud nyata dari komitmen negara dalam menjawab aspirasi publik yang mendambakan pemerintahan bersih dan berintegritas. Di tengah tantangan global dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh berbagai institusi, baik pusat maupun daerah, menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada sektor-sektor vital seperti dana desa, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang kerap menjadi titik rawan korupsi. Pendekatan persuasif dan represif akan terus dilakukan demi memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya antikorupsi di Papua Pegunungan.

Komitmen serupa datang dari Majelis Ulama Indonesia yang secara terbuka mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyebut bahwa tekad Presiden merupakan bagian dari Asta Cita poin ke-tujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam pertemuan di Istana Negara, Buya Amirsyah menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai instrumen hukum yang akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Ia mengajak seluruh komponen bangsa mendukung penuh langkah pemerintah.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyuarakan komitmen serupa. Dalam pernyataannya ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah konkret seperti penguatan pengawasan internal dan pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Penting untuk disadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan terhadap pelaku, tetapi juga soal membangun sistem yang mencegah korupsi sejak dini. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron, dalam forum koordinasi dengan DPRD dan pemerintah daerah, ia menekankan bahwa komitmen kepala daerah dan legislatif adalah kunci keberhasilan upaya antikorupsi. Menurutnya, jika kepala daerah dan DPRD tidak memiliki komitmen, maka upaya pemberantasan korupsi akan sulit berhasil. Pernyataan ini mempertegas bahwa sinergi antarlembaga dan integritas para pemimpin daerah menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Selain itu, pendekatan edukatif dan partisipatif juga menjadi strategi penting dalam membangun budaya antikorupsi. Pemerintah melalui KPK dan lembaga terkait terus mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pelayanan publik. Program-program seperti pendidikan antikorupsi di sekolah, pelatihan integritas bagi ASN, serta pelaporan melalui aplikasi digital menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan yang berbasis partisipasi publik.

Di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi menjadi penanda bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi prioritas utama. Ketika masyarakat menyuarakan keinginan untuk hidup dalam sistem yang adil dan transparan, pemerintah menjawabnya dengan kebijakan dan tindakan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan sehat, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga direspons secara konkret.

Lebih jauh, keberhasilan pemberantasan korupsi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Anggaran yang bebas dari kebocoran akan lebih efektif digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, memperluas akses kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, komitmen antikorupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Melihat berbagai langkah yang telah diambil, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah saat ini berada di jalur yang benar. Dukungan dari tokoh agama, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Ini adalah bukti bahwa negara tidak abai terhadap aspirasi publik, melainkan menjadikannya sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan.

Sebagai penutup, kita patut memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang bersih dan berintegritas. Di bawah kepemimpinan yang tegas dan visioner, serta dukungan dari berbagai pihak, pemberantasan korupsi bukan lagi sekadar wacana, melainkan gerakan nyata yang terus bergerak maju. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju secara ekonomijuga bermartabat dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka mendengar, memahami, dan bertindak sesuai dengan harapan rakyat. Kini saatnya kita semua ikut menjaga dan memperkuat komitmen tersebut demi masa depan bangsa yang lebih cerah, dengan terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan, menjaga persatuan, serta mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama. Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, cita-cita menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing dapat benar-benar terwujud.

)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi sebagai wujud nyata merespons aspirasi masyarakat yang menginginkan birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel. Penegasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip integritas dan keadilan.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, tekad tersebut merupakan langkah penting mengembalikan marwah bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang bebas dari korupsi.

“MUI mengapresiasi kesungguhan dan semangat Presiden dalam memberantas korupsi. Rakyat Indonesia harus mendukung penuh upaya tersebut,” ujar Buya Amirsyah Tambunan.

Pihaknya menilai ada sejumlah langkah konkret yang harus segera dituntaskan, di antaranya mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

RUU tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum dalam proses penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi.

“Ini kesempatan emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dan merdeka dari jeratan korupsi. Mari kita dukung DPR dan pemerintah untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset. Rakyat butuh bukti, bukan janji,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Kholid, menyatakan dukungannya terhadap salah satu tuntutan demonstran yang mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Kholid, RUU Perampasan Aset merupakan langkah konkret untuk mengatasi maraknya kasus korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, aturan ini diyakini mampu memastikan bahwa aset negara yang dirampas oleh koruptor dapat dikembalikan demi kesejahteraan rakyat.

“Korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Ia adalah perampasan hak rakyat. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun. RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, efektif dan tegas untuk menutup ruang itu,” ujar Kholid.

RUU ini secara komprehensif mengatur objek yang dapat dirampas, yaitu mulai dari harta hasil tindak pidana, harta yang digunakan untuk kejahatan hingga harta hasil korupsi yang dialihkan kepada pihak lain.

“Dengan cara ini, RUU Perampasan Aset bukan menambah masalah, melainkan menghadirkan solusi adil bagi rakyat, tegas bagi tindakan pidana korupsi, dan efektif dalam proses penegakan hukum,” jelasnya.

Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk melangkah menuju negara maju yang berdaya saing global dan bebas dari korupsi.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kondisi keamanan dan ketertiban nasional merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergerak, kehadiran aparat negara yang solid menjadi penopang penting agar stabilitas tetap terjaga. Dalam konteks Indonesia, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat krusial. Soliditas keduanya bukan hanya simbol sinergi kelembagaan, tetapi juga manifestasi nyata dari komitmen menjaga persatuan bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat.

TNI dan Polri memiliki mandat yang berbeda tetapi saling melengkapi. TNI berfungsi menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dari ancaman luar maupun dalam. Sementara Polri berfokus pada pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Meskipun berbeda tugas pokok, keduanya kerap bekerja bersama di lapangan, terutama saat menghadapi isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Sinergi ini terlihat nyata dalam berbagai momentum, mulai dari pengamanan Pemilu, penanggulangan bencana, hingga penanganan aksi unjuk rasa besar yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Keharmonisan hubungan TNI-Polri menjadi modal penting agar masyarakat tetap percaya bahwa negara hadir memberikan perlindungan terbaik.

TNI dan Polri seringkali melakukan pengamanan gabungan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga memiliki makna strategis dalam menunjukkan bahwa mereka berdiri netral, profesional, dan berpihak pada rakyat serta konstitusi. Mereka memperlihatkan soliditas dalam pengamanan berbagai agenda nasinal. Kehadiran mereka di lapangan memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas tanpa rasa khawatir.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Arahan tersebut menekankan pentingnya menjaga soliditas dan kerja sama antara kedua institusi demi stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Soliditas Polri TNI menjadi kunci utama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedua lembaga harus “bekerja sama dan sama-sama bekerja” dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa seluruh langkah dalam menghadapi situasi terkini dijalankan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan hukum, dengan memperkuat sinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho mengatakan bahwa arahan Presiden kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI menekankan pentingnya langkah tegas menghadapi aksi-aksi anarkis di berbagai wilayah. Namun, seluruh tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum. Seluruh langkah yang dilakukan Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku. Pihaknya memastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Polri memastikan penanganan situasi mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dengan prioritas utama melindungi keselamatan masyarakat, personel TNI-Polri, markas komando, asrama, dan objek vital nasional.

Irjen. Sandi menegaskan, setiap jajaran dari Polda hingga Polsek sudah diinstruksikan untuk mempersiapkan data, strategi, personel, serta sarana prasarana secara matang agar langkah di lapangan tetap disiplin, proporsional, dan profesional. Kerja sama erat TNI dan Polri diyakini menjadi kunci dalam pemulihan keamanan nasional. Sinergi TNI-Polri akan terus diperkuat untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, Polri mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati, namun harus dilakukan sesuai aturan hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada aspek keamanan semata, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat. TNI-Polri seringkali berperan sebagai penengah dalam konflik horizontal yang muncul di berbagai daerah. Melalui pendekatan persuasif, komunikasi sosial, hingga operasi bhakti TNI dan Polri, kehadiran aparat dapat meredam potensi perpecahan dan mendorong terciptanya harmoni di tengah keberagaman bangsa.

Program-program seperti patroli gabungan, kegiatan sosial, serta penyuluhan keamanan di desa-desa juga menjadi bukti nyata bahwa soliditas TNI-Polri tidak sebatas pada operasi bersenjata, melainkan menyentuh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, rasa aman yang dibangun bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis.

Kunci utama soliditas TNI-Polri terletak pada komitmen menjaga netralitas serta profesionalisme. Dalam setiap situasi, mereka berdiri di atas semua golongan, mengutamakan kepentingan bangsa, dan menjunjung tinggi hukum serta konstitusi. Netralitas ini bukan hanya penting dalam menjaga kepercayaan publik, tetapi juga sebagai fondasi agar keduanya tetap kokoh menghadapi upaya adu domba atau provokasi pihak-pihak tertentu.

Soliditas TNI dan Polri merupakan aset strategis bangsa dalam menjaga kondusivitas nasional. Kehadiran keduanya yang selalu seiring sejalan memberikan rasa aman bagi masyarakat, menopang jalannya pembangunan, serta memperkokoh persatuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan dan ancaman yang terus berkembang, TNI-Polri semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kepercayaan publik.

Dengan soliditas yang kokoh, TNI dan Polri tidak hanya menjadi simbol keamanan negara, tetapi juga wujud nyata dari hadirnya negara di tengah rakyat. Pada akhirnya, rasa aman yang dirasakan masyarakat adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi tanpa henti dari dua pilar utama penjaga bangsa ini.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia