Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan dana bantuan sosial (bansos) dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya temuan penyalahgunaan bansos untuk aktivitas judi sekaligus mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap keberadaan kingdom group di platform Facebook yang terafiliasi dengan praktik judi daring dan kerap membidik penerima bansos melalui iming-iming keuntungan instan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap adanya penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan sosial. Berdasarkan hasil koordinasi antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan indikasi aliran dana bansos yang digunakan untuk aktivitas judi online ilegal. “Temuan ini menjadi peringatan serius bagi kita semua. Bansos masih memiliki kerentanan untuk disalahgunakan, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan, data yang diterima Kementerian Sosial menunjukkan bahwa penerima bansos yang terlibat judi daring berasal dari berbagai latar belakang dengan jumlah yang tidak sedikit. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah terintegrasi agar bantuan sosial benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. “Bansos harus dimanfaatkan untuk pangan, pendidikan, dan kesehatan, bukan untuk aktivitas yang justru merugikan keluarga penerima,” katanya.

Sementara itu, PPATK mencatat tren peningkatan transaksi judi daring secara nasional. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pemain judi online tertinggi, dengan nilai deposit mencapai triliunan rupiah. Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Shalehuddin Akbar, mengatakan sebagian pemain tersebut teridentifikasi sebagai penerima bansos. “Kami menemukan lebih dari 199 ribu pemain judi online yang tercatat sebagai penerima bansos, dengan total deposit hampir Rp300 miliar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dana bantuan sosial seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. “Penyalahgunaan bansos untuk judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga penerima, terutama anak-anak,” katanya.

Menanggapi temuan tersebut, pemerintah menetapkan Jawa Barat sebagai provinsi percontohan nasional dalam pemberantasan judi daring melalui pembentukan Tim Zero Judi Online. Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan langkah ini merupakan upaya konkret pemerintah. “Kami menargetkan pada 2026 Jawa Barat menjadi wilayah bebas judi online,” ujarnya.

Selain penindakan, pemerintah menekankan pentingnya edukasi publik. Masyarakat diminta lebih bijak menggunakan bansos dan tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan, termasuk dengan mewaspadai aktivitas kingdom group di Facebook dan platform digital lain yang terafiliasi dengan praktik judi daring.

Jakarta – Ancaman judi daring kian nyata di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi yang dikonsumsi anak-anak setiap hari. Masyarakat juga diminta waspada terhadap kelompok seperti Kingdom Group yang menyasar kalangan rentan termasuk anak anak.

Pendekatan kolaboratif antara orang tua, sekolah, dan tempat ibadah menjadi kunci utama untuk melindungi anak dari bahaya judi daring yang merusak masa depan.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menegaskan bahwa gereja dan tempat ibadah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemulihan dampak judi daring.

Menurutnya, institusi keagamaan memiliki kedekatan emosional dan moral dengan keluarga, sehingga dapat menjadi ruang aman bagi korban dan keluarga terdampak.

“Dalam kelas-kelas anak, kelompok remaja, dan pembinaan keluarga, kita dapat menyisipkan materi sederhana tentang pengelolaan uang, bahaya iklan yang menyesatkan, dan cara mengenali jebakan promosi online,” kata Prita.

Prita juga menekankan pentingnya gereja sebagai tempat yang aman dan bebas stigma. Ia menyebut, kolaborasi antara gereja dan layanan negara akan mempercepat pemulihan keluarga, terutama perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama lembaga lain telah merancang program edukasi, penguatan sistem perlindungan, dan pencegahan berbasis komunitas,” ungkapnya.

Ia menilai judi daring sebagai bahaya baru yang menyasar mereka yang sedang berjuang secara ekonomi, termasuk anak-anak yang belum memiliki literasi digital dan finansial.

“Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan,” kata Prita.

Karena itu, penguatan ketahanan fisik dan mental anak perlu dilakukan sejak dini melalui kebiasaan positif, literasi yang sehat, serta pemahaman bahwa tidak ada jalan pintas untuk meraih keberhasilan.

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, mengingatkan bahwa generasi Alpha dan Beta lahir di tengah tsunami informasi yang datang hanya dari genggaman ponsel pintar.

“Anak-anak kita terlahir sudah terpapar perkembangan teknologi yang dahsyat. Mereka mengalami tsunami informasi, hanya dari satu genggaman ponsel pintar,” ujar Rusprita di Jakarta.

Rusprita menegaskan bahwa media sosial dan platform digital kini membentuk cara berpikir dan perilaku anak. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah maraknya judi daring. “Banyak anak-anak kita, bahkan mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK sudah terjerat judi online,” ungkapnya.

Kolaborasi orang tua, sekolah, dan tempat ibadah diharapkan mampu menciptakan ekosistem perlindungan yang utuh, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh aman, berkarakter, dan terbebas dari jerat judi daring.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring capaian penerima manfaat yang telah menembus 50,39 juta orang di seluruh Indonesia. Program yang menjadi salah satu intervensi gizi terbesar nasional ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan pelajar, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan, hingga pertengahan Desember 2025, sebanyak 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah beroperasi di 38 provinsi. Keberadaan dapur-dapur tersebut melayani 50.390.880 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

“Jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung di SPPG mencapai 741.985 orang. Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan akses gizi yang merata bagi generasi muda,” kata Dadan, di Jakarta, Selasa (16/12).

Ditambahkan, pihaknya mencatat sedikitnya 41.389 pemasok terlibat aktif dalam program MBG. Para pemasok tersebut berasal dari berbagai unsur ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pemasok perorangan.

“Para pemasok terdiri dari koperasi sekitar 5.000, BUMDes 629, UMKM sebanyak 19.246 supplier, serta pemasok perorangan 16.351. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga sudah ada 22 yang terlibat sebagai supplier dalam program MBG,” jelas Dadan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan MBG menunjukkan tingkat serapan yang tinggi. Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi anggaran program ini telah mencapai Rp58 triliun atau sekitar 81 persen dari total pagu yang dialokasikan.

“Pemerintah menilai capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya.

MBG juga berperan sebagai mesin pencipta lapangan kerja nasional. Ratusan ribu tenaga kerja terserap secara langsung, mulai dari juru masak, tenaga distribusi, hingga pengelola dapur gizi. Selain itu, dampak tidak langsung program ini dirasakan oleh berbagai sektor pendukung yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

Ke depan, BGN menargetkan perluasan yang lebih masif hingga akhir tahun. Jumlah dapur MBG diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 19.000 SPPG, yang diharapkan mampu menjangkau hingga 70 persen dari total penerima manfaat nasional.

“Program MBG diperkirakan di akhir Desember akan membentuk 19.000 SPPG dan menyentuh 70 persen penerima manfaat. Insyaallah seluruh anggaran yang telah diberikan kepada BGN akan digunakan secara optimal,” pungkasnya.

Oleh : Muhammad Rahman )*

Program rumah subsidi yang digulirkan pemerintah tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, tetapi juga mencerminkan keberhasilan membangun kepercayaan sektor swasta terhadap arah kebijakan nasional. Dukungan aktif pengembang, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha properti menjadi faktor penting yang memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa agenda perumahan rakyat telah menjadi kepentingan bersama antara negara dan dunia usaha.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan rumah subsidi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang konsisten, regulasi yang jelas, serta insentif yang terukur membuat sektor swasta melihat program ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, swasta berperan sebagai mitra strategis yang mempercepat penyediaan hunian layak dengan standar kualitas yang semakin baik.

Peninjauan langsung terhadap proyek perumahan subsidi oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menunjukkan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri. Kehadiran pengembang dan perwakilan lembaga pembiayaan dalam setiap tahapan program menjadi bukti bahwa ekosistem perumahan rakyat dibangun secara kolaboratif. Pemerintah memastikan standar, sementara swasta memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan efisien. Sinergi ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan sosial dan keberlanjutan usaha.

Dari perspektif pengembang, kepastian kebijakan menjadi kunci utama dukungan terhadap program rumah subsidi. Insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan pemerintah memberikan ruang bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas bangunan tanpa harus membebani masyarakat. Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti, Muhammad Ridwan menilai bahwa kebijakan perumahan saat ini memberikan kepastian usaha sekaligus ruang kontribusi sosial, sehingga pengembang dapat berpartisipasi aktif dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dukungan swasta juga terlihat dari kesiapan pengembang dalam menyediakan unit rumah subsidi dalam jumlah signifikan untuk akad massal. Langkah ini menunjukkan optimisme dunia usaha terhadap keberlanjutan program rumah subsidi nasional. Kepercayaan tersebut tumbuh karena pemerintah konsisten mengawal kebijakan, mulai dari perizinan yang dipermudah hingga kepastian pembiayaan bagi konsumen. Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pengembang terdorong untuk tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga meningkatkan mutu hunian.

Peran lembaga pembiayaan turut memperkuat dukungan sektor swasta. Skema pembiayaan yang stabil dan berjangka panjang membuat program rumah subsidi menjadi bankable sekaligus inklusif. Komisaris BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho memandang bahwa keterlibatan swasta dalam program ini tidak terlepas dari peran negara dalam menjamin skema pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Kepastian tersebut memberi keyakinan bagi pengembang untuk terus berinvestasi di sektor perumahan rakyat.

Kebijakan pro-rakyat seperti pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung hingga nol rupiah, suku bunga KPR subsidi yang tetap rendah, serta bantuan subsidi uang muka menjadi faktor pendorong utama meningkatnya partisipasi swasta. Insentif ini tidak hanya meringankan beban konsumen, tetapi juga mempercepat penyerapan unit rumah subsidi. Bagi pengembang, kebijakan tersebut menciptakan siklus usaha yang sehat karena permintaan pasar terjaga dengan baik.

Dukungan swasta terhadap program rumah subsidi juga berdampak pada peningkatan standar pembangunan. Persaingan sehat antar pengembang mendorong inovasi desain, kualitas material, serta penataan lingkungan perumahan. Rumah subsidi tidak lagi dipersepsikan sebagai hunian minimal, tetapi sebagai kawasan yang tertata dan layak huni. Perubahan persepsi ini menjadi pencapaian penting karena meningkatkan martabat penerima manfaat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Lebih jauh, keterlibatan swasta dalam program rumah subsidi memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Aktivitas pembangunan mendorong penyerapan tenaga kerja, menggerakkan industri bahan bangunan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan perumahan. Dengan demikian, program rumah subsidi tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada akhirnya, kuatnya dukungan swasta terhadap program rumah subsidi menunjukkan bahwa kebijakan perumahan pemerintah berada di jalur yang tepat. Kolaborasi yang terbangun mencerminkan kesamaan visi antara negara dan dunia usaha dalam menghadirkan hunian layak bagi rakyat. Jika sinergi ini terus dipelihara, program rumah subsidi akan menjadi fondasi kokoh bagi keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Sebagai penguatan, keberlanjutan dukungan swasta terhadap program rumah subsidi juga sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah. Ketika standar kualitas ditegakkan secara adil dan transparan, pengembang memiliki kepastian bahwa iklim usaha tetap sehat dan kompetitif. Di sisi lain, masyarakat memperoleh jaminan bahwa rumah subsidi yang dibangun benar-benar memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Pola hubungan yang saling menguatkan ini menjadikan program rumah subsidi bukan hanya agenda jangka pendek, melainkan investasi sosial jangka panjang yang mempertemukan kepentingan negara, dunia usaha, dan rakyat dalam satu tujuan bersama.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh : Afriansyah Budiman )*

Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin menunjukkan arah yang jelas dan terukur. Program rumah subsidi tidak lagi dipahami semata sebagai pemenuhan angka pembangunan, melainkan sebagai kebijakan strategis untuk menghadirkan keadilan sosial melalui hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Peninjauan langsung ke lapangan menjadi penegasan bahwa negara hadir memastikan kualitas rumah subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Langkah peninjauan yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari di kawasan Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengawal mutu pembangunan perumahan rakyat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi yang direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan bahwa rumah yang akan diresmikan dan dihuni masyarakat telah memenuhi standar fisik bangunan, infrastruktur dasar, serta tata lingkungan yang mendukung kehidupan layak.

Dalam pandangan pemerintah, kebutuhan perumahan nasional yang terus meningkat harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak dan berkualitas. Rumah subsidi tidak boleh identik dengan bangunan seadanya, melainkan harus menjadi hunian yang aman secara konstruksi, sehat bagi keluarga, dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Penilaian langsung di lapangan menunjukkan bahwa perumahan subsidi yang dibangun telah tertata dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga memberi rasa aman bagi masyarakat penerima manfaat.

Pemerintah juga menempatkan pengalaman penghuni sebagai indikator penting keberhasilan kebijakan. Dialog dengan warga memperlihatkan bahwa rumah subsidi mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat pekerja, terutama dari sisi keterjangkauan cicilan dan kedekatan dengan lokasi kerja. Skema pembiayaan jangka panjang dengan cicilan terjangkau dinilai memberikan kepastian bagi keluarga muda untuk memiliki rumah sendiri tanpa tekanan ekonomi berlebihan. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan perumahan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Program rumah subsidi juga diposisikan sebagai contoh pembangunan yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Pemerintah berharap standar kualitas yang telah diterapkan dapat menjadi acuan nasional, sehingga tidak terjadi kesenjangan mutu antarwilayah. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan pembangunan tidak hanya diukur dari sebaran jumlah, tetapi juga dari kesetaraan kualitas hunian yang diterima masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor yang terbangun dengan baik. Pemerintah menempatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai koordinator utama yang mengorkestrasi peran lembaga pembiayaan, pengembang, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan rakyat merupakan kerja ekosistem besar yang membutuhkan keselarasan kebijakan, pembiayaan, dan pelaksanaan di lapangan.

Dukungan dari lembaga pembiayaan perumahan juga menjadi faktor krusial. Kehadiran Komisaris BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam peninjauan tersebut menegaskan peran negara dalam menjamin akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Skema KPR subsidi dengan bunga tetap dan tenor panjang memberi kepastian bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sektor perumahan nasional.

Di sisi pengembang, komitmen untuk mendukung program pemerintah juga terlihat kuat. Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti, Muhammad Ridwan menyatakan kesiapan pengembang untuk menjadi bagian dari suksesnya agenda nasional perumahan rakyat. Penyediaan ratusan unit rumah untuk akad menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pro-rakyat yang dikeluarkan pemerintah semakin memperkuat daya dorong program rumah subsidi. Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung hingga nol rupiah, suku bunga KPR subsidi yang tetap rendah hingga akhir tenor, serta bantuan subsidi uang muka menjadi insentif nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban MBR, tetapi juga mendorong geliat sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi.

Dengan kuota rumah subsidi nasional yang mencapai ratusan ribu unit, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang kuat pada kebutuhan dasar rakyat. Program ini juga menjadi pemacu bagi pengembang di daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan, sehingga rumah subsidi tidak lagi dipandang sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai hunian bermartabat.

Secara keseluruhan, program rumah subsidi di era Presiden Prabowo Subianto merepresentasikan wajah kebijakan yang berpihak, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Negara tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan, stabilitas sosial, dan masa depan keluarga Indonesia. Jika konsistensi kualitas dan sinergi lintas sektor terus dijaga, rumah subsidi akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan nasional.

Program rumah subsidi yang dijalankan pemerintah menegaskan bahwa kebijakan perumahan ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan nasional, bukan sekadar program sektoral. Dengan pengawasan langsung, dukungan regulasi yang berpihak, serta kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan pengembang, rumah subsidi diarahkan menjadi hunian yang layak, bermartabat, dan berkelanjutan. Konsistensi dalam menjaga kualitas dan keberpihakan ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa upaya menghadirkan keadilan sosial melalui perumahan benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Pembangunan

SERANG – Upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam program rumah subsidi. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berjalan masif, tetapi juga berkelanjutan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan negara.

Kolaborasi tersebut tercermin dalam peninjauan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari ke Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, yang merupakan salah satu proyek rumah subsidi hasil kerja sama pemerintah dan pengembang swasta. Peninjauan dilakukan dalam rangka persiapan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2025 dan direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden. Jadi semua aspek harus benar-benar siap,” ujar Muhammad Qodari.

Dalam kunjungan tersebut, Qodari meninjau kualitas bangunan, kelayakan infrastruktur, serta penataan kawasan perumahan. Pemerintah menilai peran pengembang swasta sangat menentukan keberhasilan program, terutama dalam menjaga mutu hunian agar benar-benar nyaman ditempati MBR.

“Rumah subsidi tidak boleh dipandang sekadar angka. Yang terpenting adalah rumahnya layak, aman, dan manusiawi,” tegas Muhammad Qodari.

Qodari juga menekankan bahwa keterlibatan swasta merupakan bagian dari ekosistem besar pembangunan perumahan nasional. Pemerintah berperan menyiapkan regulasi dan insentif, sementara swasta berkontribusi melalui investasi dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Ini kerja bersama. Pemerintah menyiapkan kebijakan, pengembang memastikan kualitas, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tambah Muhammad Qodari.

Kolaborasi tersebut dirasakan langsung oleh penerima manfaat. Salah satu penghuni, Iman Mutaqin, menyampaikan bahwa rumah subsidi yang ditempatinya memberikan kepastian hunian dengan cicilan terjangkau dan lokasi strategis.

“Rumahnya nyaman, cicilannya sesuai kemampuan, dan dekat dengan tempat kerja,” ujar Iman Mutaqin.

Dari sisi pengembang, dukungan terhadap program pemerintah juga terus diperkuat. Ketua DPD REI Banten Roni menyatakan sektor swasta memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk menyukseskan program rumah subsidi.

“Pengembang siap mendukung penuh program perumahan rakyat agar MBR memiliki rumah yang layak dan berkualitas,” ujar Roni.

Ia menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah seperti pembebasan BPHTB dan PBG, suku bunga KPR subsidi tetap, serta bantuan uang muka menjadi stimulus penting bagi pengembang dan masyarakat.

“Kebijakan ini menciptakan iklim yang sehat bagi pengembang sekaligus meringankan beban masyarakat,” tegas Roni.

Kolaborasi pemerintah dan swasta diharapkan semakin solid untuk menjawab kebutuhan perumahan nasional yang terus meningkat. Sinergi yang terbangun dinilai mampu menjadikan program rumah subsidi sebagai solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan MBR secara berkelanjutan.

BANTEN – Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat melalui program rumah subsidi yang menitikberatkan pada kualitas bangunan dan kenyamanan lingkungan. Keseriusan tersebut tercermin dalam peninjauan langsung Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di kawasan Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, sebagai bagian dari persiapan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi.

Peninjauan ini menjadi rangkaian awal menjelang pelaksanaan akad massal yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2025 dan direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda tersebut, Qodari memeriksa kondisi fisik bangunan, infrastruktur dasar, hingga penataan lingkungan perumahan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar siap dihuni.

“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden. Jadi ini rapat persiapan menuju acara tersebut,” ujar Muhammad Qodari.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa rumah subsidi di kawasan tersebut telah memenuhi standar pemerintah. Qodari menegaskan bahwa program perumahan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga pada mutu hunian yang aman dan nyaman.

“Kebutuhan perumahan tinggi dan terus meningkat. Setelah melihat langsung, perumahannya tertata dengan baik dan kualitas bangunannya bagus,” tegas Muhammad Qodari.

Di sela kunjungan, Qodari juga berdialog dengan penghuni untuk mendengar pengalaman langsung penerima manfaat. Salah satunya adalah Iman Mutaqin, sopir ekspedisi yang telah menempati rumah subsidi dengan skema KPR terjangkau. Lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja dinilai memberikan kemudahan mobilitas harian.

“Cicilan per bulan masih terjangkau dan jarak ke tempat kerja dekat, sehingga aktivitas sehari-hari lebih efisien,” ujar Iman Mutaqin.

Penilaian dari penghuni menjadi indikator penting keberhasilan program. Pemerintah berharap kualitas perumahan di Banten dapat menjadi rujukan nasional.

“Testimoni penghuni menunjukkan tujuan program tercapai dan ini diharapkan menjadi contoh di daerah lain,” tambah Muhammad Qodari.

Qodari juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program rumah subsidi, mulai dari kementerian teknis hingga pengembang.

“Ini kerja keras ekosistem perumahan yang besar, dengan Kementerian PKP sebagai koordinator bersama seluruh pemangku kepentingan,” tutup Muhammad Qodari.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan pengembang. Ketua DPD REI Banten Roni menyatakan kesiapan mendukung program nasional perumahan rakyat.

“Dukungan penuh diberikan terhadap program tiga juta rumah, dan pengembang siap menjadi bagian dari keberhasilannya,” ujar Roni.

Ia menambahkan, berbagai kebijakan pro-rakyat seperti pembebasan BPHTB dan PBG, suku bunga KPR subsidi tetap, serta bantuan uang muka telah mendorong penyerapan rumah subsidi di daerah.

“Kuota rumah subsidi tahun ini mencapai 350 ribu unit dan menjadi kebijakan luar biasa di era Presiden Prabowo,” tegas Roni.

Ke depan, program rumah subsidi diharapkan terus menjadi motor peningkatan kesejahteraan MBR sekaligus mendorong pengembang menjaga kualitas hunian secara berkelanjutan. (*)

Jawa Timur – Pemerintah terus menggencarkan edukasi gizi bagi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat dampak program terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia. Edukasi ini penting agar MBG tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga membentuk kebiasaan makan sehat di masyarakat.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan peran strategis Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam memberikan edukasi gizi secara langsung, termasuk dengan turun ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan pentingnya makanan bergizi bagi tumbuh kembang siswa.

“Minta waktu satu jam menjadi guru di kelas. Nanti ganti ke kelas berikutnya, di kelas lain. Jelaskan soal pentingnya makan bergizi,” ujar Nanik dalam pengarahannya pada acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Jawa Timur.

Menurut Nanik, edukasi gizi tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga perlu diperluas kepada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk itu, SPPG didorong menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, termasuk tenaga ahli kesehatan di puskesmas, kader posyandu, serta Tim Penggerak PKK.

“SPPG bisa bekerja sama dengan Tenaga Ahli Kesehatan di Puskesmas, Kader Posyandu, dan PKK untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan balita,” jelasnya.

Selain itu, Nanik juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung edukasi gizi. Menurutnya, kerja sama dengan lurah dapat menjadi pintu masuk untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui forum-forum pertemuan di desa.

“Mereka pun bisa bekerja sama dengan lurah untuk membuat forum pertemuan di desa-desa untuk penyuluhan gizi, dan menjelaskan apa itu MBG,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi para pelaksana MBG di lapangan. Kemampuan berbicara di depan publik, baik dalam forum kecil seperti sekolah, PKK, maupun kelurahan, dinilai krusial agar pesan tentang pentingnya MBG dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Hal ini sangat penting dalam menjelaskan tentang pentingnya program MBG kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Nanik mengapresiasi kreativitas para kepala SPPG, akuntan, ahli gizi, mitra, serta relawan yang telah merancang berbagai pendekatan inovatif dalam pendidikan gizi bagi anak-anak. Pendekatan yang menyenangkan dinilai efektif untuk menumbuhkan minat anak dalam mengonsumsi makanan sehat, khususnya sayuran.

Ia mencontohkan penggunaan kostum tokoh komik oleh pengantar hidangan MBG, pemberian bonus jajanan sehat, hingga hadiah sederhana sebagai bentuk motivasi.

“Kami berikan driver itu kostum Power Rangers, jadi antusiasme mereka itu makin semangat. Kalau pada mau makan sayur, besok dibawakan jajan, sekali-sekali bawakan burger apa-apa gitu, tapi dengan catatan makan sayur,” ungkap Nanik.

Melalui penguatan edukasi gizi yang berkelanjutan dan kreatif ini, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi harian, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pola makan sehat sebagai fondasi menuju generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.*

Post navigation

Jakarta — Kolaborasi lintas sektor kembali ditegaskan sebagai faktor penentu keberhasilan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Tahap II di Pekanbaru, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Pertemuan ini dilaksanakan sebagai forum strategis untuk menelaah secara menyeluruh hasil pelaksanaan program serta hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Tahap II,” katanya.

Ditambahkannya, berdasarkan data per 2 Desember 2025, jumlah target penerima manfaat MBG di Riau mencapai 2.010.204 jiwa, dengan realisasi 905.360 jiwa. Dari kebutuhan 667 unit SPPG, sebanyak 420 unit telah beroperasi. Meski menunjukkan tren positif, Syahrial menilai percepatan masih harus dilakukan.

“Angka ini menunjukkan progres yang baik namun masih memerlukan percepatan bersama untuk memastikan manfaat program diterima secara optimal oleh seluruh sasaran,” jelasnya.

Dukungan serupa turut disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, yang memaparkan capaian dan dampak MBG secara nasional. Program MBG menunjukkan efek berganda (multiplier effect) yang kuat bagi perekonomian.

“Hingga Oktober 2025, tercatat 12.508 SPPG yang aktif beroperasi. Sebanyak 1,41 miliar porsi makanan telah dibagikan kepada lebih dari 36 juta penerima manfaat,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi MBG yang digelar DPR RI di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa, bukan sekadar program bantuan pangan. Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi gerakan nasional bersama, bukan hanya proyek pemerintah.

“Partisipasi masyarakat, tenaga pendidik, pemerintah daerah, UMKM pangan lokal, hingga para orang tua memiliki peran besar dalam memastikan program ini berjalan optimal,” ujarnya.

Netty juga menekankan pentingnya sinergi di segala lini, sebab tanpa koordinasi yang solid, pelaksanaan program berisiko terhambat dan tidak memberikan dampak maksimal.

“Kolaborasi menjadi kunci. Tanpa sinergi, program ini hanya menjadi kegiatan teknis tanpa dampak berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat dan daerah, DPR, pelaku UMKM, tenaga pendidik, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Program MBG diharapkan dapat membangun ekosistem pangan sehat yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar operasional prosedur (SOP) setelah insiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya terus memonitor kondisi para korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memastikan penanganan medis berlangsung optimal. Evaluasi terhadap seluruh operasional SPPG juga tengah dilakukan.

Menurut Dadan, layanan MBG di sekolah tersebut telah berjalan lancar sejak 24 Maret 2025. Namun dua hari terakhir sopir reguler sakit sehingga digantikan oleh sopir cadangan.

“Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki surat izin mengemudi (SIM), tetapi mungkin kurang berpengalaman. Kami masih mendalami penyebabnya,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan perkembangan terbaru penanganan korban. Sebanyak 11 siswa sudah dipulangkan ke rumah masing-masing.

“Kemudian ada empat yang sedang ditangani di Rumah Sakit Cilincing, dan ada yang dirawat di RS Koja tujuh orang, termasuk satu orang guru. Dua di antaranya memang harus dirawat intensif,” jelas Dadan.

Sebagai langkah pencegahan, SOP kendaraan BGN kembali diperketat, termasuk prosedur pemilihan sopir cadangan.

“Ya tentu saja, karena selama ini kan kita sudah lakukan, bahkan di dalam petunjuk teknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap waktu. Dengan adanya kasus penggantian sopir, ini menjadi masukan baru bagi BGN dan kepala SPPG agar secara cermat mengganti atau memilih sopir cadangan yang kualifikasinya sama,” kata Dadan.

BGN juga menjalin koordinasi dengan pihak sekolah terkait kelanjutan layanan MBG, termasuk memastikan siswa mendapat pendampingan pemulihan trauma.

“Karena ini sangat terkait dengan trauma yang terjadi, jangan sampai kemudian kita paksakan dan anak-anak kita punya trauma,” ujar Dadan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka.

“BGN turut berduka atas insiden ini dan memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan terbaik. Kami juga melakukan investigasi internal bersama kepolisian untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Hida.

Hida menambahkan komunikasi dengan keluarga korban akan dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memperbaiki seluruh aspek terkait SOP, termasuk mekanisme penggantian sopir dan pengecekan kendaraan, serta memastikan standar keamanan layanan MBG diterapkan maksimal,” kata Hida.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki standar layanan MBG agar semakin efektif dalam mendorong generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui penguatan koordinasi dengan sekolah dan rumah sakit, program MBG diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi harian anak, tetapi juga menciptakan budaya hidup sehat yang berkelanjutan di masyarakat.