Yearly Archives: 2025

Oleh: Naura Fena )*

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online terus ditunjukkan melalui berbagai langkah konkret. Dalam upaya ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs-situs yang bermuatan judi online, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memutuskan mata rantai operasionalnya hingga ke akarnya.

Komitmen ini ditegaskan dalam sejumlah koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BBPIK), serta aparat penegak hukum lainnya.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil adalah pemutusan jalur internet yang menghubungkan platform perjudian online di luar negeri, seperti Filipina dan Kamboja. Selain itu, ribuan situs judi online telah diblokir oleh pemerintah. Hingga awal 2025, tercatat sebanyak 711.518 konten judi online berhasil ditindak oleh Kemkomdigi.

Mayoritas konten judi online tersebut berupa situs web dan alamat IP, diikuti oleh konten di platform sosial media seperti Meta, Google/YouTube, Telegram, dan TikTok. Patroli siber aktif dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dari aktivitas perjudian online yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberantas judi online. Kementerian ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai lembaga untuk memperkuat upaya pemberantasan.

Pemerintah berkomitmen untuk transparan dan bekerja secara efisien demi menciptakan hasil yang optimal. Koordinasi ini tidak hanya mencakup pengawasan aktivitas digital, tetapi juga perbaikan infrastruktur teknologi informasi di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan memastikan mekanisme tata kelola pemerintahan berjalan lebih cepat dan efisien.

Kepala BBPIK, Aries Marsudiyanto, juga menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Dia menambahkan bahwa koordinasi antar lembaga dan penerapan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

Aries berharap bahwa upaya ini tidak hanya dapat membasmi judi online secara efektif, tetapi juga memberikan efek jangka panjang yang bermanfaat bagi keamanan digital dan integritas sosial masyarakat.

Selain pemblokiran konten, pemerintah juga mengambil tindakan tegas terhadap pelaku judi online, termasuk mereka yang beroperasi melalui portal lowongan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengimbau pengelola portal lowongan kerja untuk meningkatkan pengawasan terhadap iklan yang berpotensi menyesatkan.

Banyak operator judi online yang memanfaatkan platform ini untuk merekrut tenaga kerja dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Kemnaker juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menanggapi tawaran pekerjaan yang mencurigakan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa penting bagi pengelola portal lowongan kerja untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi risiko dari iklan lowongan yang berpotensi menjadi penipuan.

Anwar menambahkan bahwa operator judi online kerap memanfaatkan platform digital untuk merekrut tenaga kerja dengan iming-iming besar, namun ternyata berkaitan dengan kegiatan ilegal. Kemnaker bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penipuan yang memanfaatkan peluang ini untuk merugikan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, pelaku judi online memanfaatkan modus penipuan untuk menarik perhatian korban. Mereka sering kali meminta data pribadi, seperti nomor telepon atau identitas resmi, sebelum menawarkan pekerjaan dengan imbalan besar.

Kemnaker bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak tegas pelaku penipuan ini. Langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kerugian sekaligus mempersempit ruang gerak operator judi online.

Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan pendekatan teknologi untuk mendukung pemberantasan judi online. Upaya ini mencakup pembaruan perangkat keras dan lunak di berbagai institusi negara untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan transparansi dalam pengelolaan data. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan patroli siber dilakukan dengan lebih efektif, sehingga aktivitas ilegal di dunia maya dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari judi online tidak hanya ditujukan untuk menjaga moral masyarakat, tetapi juga melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi individu, tetapi juga membuka celah untuk kejahatan lainnya, seperti pencucian uang dan penipuan. Oleh karena itu, pemberantasan judi online menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung upaya ini. Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal untuk melaporkan konten yang mencurigakan, termasuk laman khusus, nomor WhatsApp, dan chatbot. Dengan partisipasi aktif masyarakat, ruang digital diharapkan dapat menjadi tempat yang lebih aman dan produktif.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif. Kampanye edukasi tentang bahaya judi online terus digalakkan, terutama di kalangan generasi muda. Orang tua juga dihimbau untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia maya. Kesadaran kolektif ini diharapkan dapat membangun budaya digital yang sehat dan bebas dari ancaman perjudian online.

Dukungan penuh dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri dalam memberantas judi online. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul, termasuk perkembangan teknologi yang terus dimanfaatkan oleh operator judi online untuk menjalankan aksi mereka.

Dengan berbagai langkah yang telah dan akan terus dilakukan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online. Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari ancaman yang merusak, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif bagi semua.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Mataram, NTB – Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia semakin intensif melalui sinergitas berbagai instansi terkait. Salah satu contoh nyata kolaborasi lintas sektor ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani masalah narkoba. Kombes Pol. Deddy menjelaskan bahwa Polda NTB mengadopsi tiga strategi utama: pre-emptive, preventive, dan repressive. Meskipun anggaran terbatas, ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas utama.
“Sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama antara Polda NTB, BNN, LSM, organisasi pemuda, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengurangi peredaran narkoba di NTB,” ujarnya.
Keberhasilan pemberantasan narkoba juga dipengaruhi oleh validasi informasi masyarakat. Dalam setiap operasi, Polda NTB menggunakan metode undercover buy dan controlled delivery untuk membongkar jaringan narkoba. Namun, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah kurangnya alat bukti yang cukup. Meski demikian, Deddy mengingatkan bahwa evaluasi berkala dan peningkatan kinerja tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan Brigjen Pol. Budi Sajidin menegaskan komitmen penuh dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. “Selama 2021 hingga 2024 ini ada peningkatan secara kuantitas dan juga penindakan,” ujar Brigjen Pol. Budi
Brigjen Pol. Budi menyampaikan harapan agar seluruh komponen masyarakat dapat terlibat aktif membantu BNNP Sulsel dalam menangani masalah ini. Pihaknya berkomitmen mewujudkan Sulsel sebagai wilayah yang bersih dari pasar gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui program “Bersinar” atau Bersih Narkoba.
Selama 2024, capaian kinerja BNNP Sulsel bersama pemangku kepentingan lainnya meliputi pengungkapan 34 laporan kejahatan narkoba dengan 37 berkas perkara. Sebanyak 22 berkas telah masuk tahap persidangan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Dari kasus-kasus tersebut, ada 35 tersangka, terdiri atas 33 pria dan 2 wanita.
Barang bukti yang disita oleh BNNP Sulsel meliputi 1.120,53 gram sabu, 29.805,79 gram ganja, 460 butir mefedron, 325.275 gram tembakau sintetis, dan 215,47 gram kue ganja. Dengan dukungan berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba semakin nyata, terutama di wilayah-wilayah yang masih menjadi fokus pemberantasan. {*}

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerataan ekonomi melalui kebijakan strategis, salah satunya memperluas lahan perkebunan kelapa sawit.

Terkait hal itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Yanto Santoso menilai kebijakan Presiden Prabowo untuk memperluas kebun sawit sudah tepat dan bukanlah deforestasi.

“Rencana perluasan kebun sawit di lahan terdegradasi tidak bisa disebut deforestasi. Dari tidak berhutan, tidak bertumbuh-tumbuhan, kemudian diubah menjadi tanaman sawit. Justru itu menghutankan kembali.” ungkapnya

Ia menjelaskan bahwa jika kebun sawit dibangun dengan sistem mixed plantation, kebijakan ini bisa dianggap sebagai reforestasi.

“Saya merekomendasikan agar 30% lahan sawit tetap diisi dengan tanaman hutan unggulan lokal,” tambah Prof. Yanto.

Ia juga menekankan bahwa memanfaatkan hutan rusak untuk penanaman sawit dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak lingkungan.

“Saya juga tidak setuju kalau hutan rimba raya ditebang untuk sawit, tapi kalau hutan rusak, itu justru solusi untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.

Prof. Yanto mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 31,8 juta hektare hutan terdegradasi yang sering menjadi sumber kebakaran.

Dengan Memanfaatkan lahan tersebut, menurutnya, dapat mengurangi kebakaran dan meningkatkan nilai ekonomi.

Sementara itu, Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia, Kacuk Sumarto, menyambut baik kebijakan ini.

“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan terdegradasi. Ini juga mendukung visi kemandirian bioenergi,” katanya.

Kacuk menambahkan, meskipun tanaman sawit tidak sepenuhnya menggantikan fungsi hutan, setidaknya kebijakan ini dapat mengurangi laju degradasi lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Ia juga menyarankan penggunaan mixed plantation dengan menggabungkan kelapa sawit dan tanaman berkayu penghasil pangan untuk menjaga fungsi hutan.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat ME Manurung, turut mendukung kebijakan pemerintah itu.

“17 juta kepala keluarga petani sawit dari Aceh hingga Papua mendukung penuh kebijakan ini.” Jelasnya.

Dirinya menegaskan pentingnya optimalisasi lahan terdegradasi melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan ekstensifikasi.

“Kelapa sawit adalah anugerah Tuhan untuk Indonesia,” ujar Gulat. []

Jakarta – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya semua pihak menghormati dan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024.

“Kita harus patuhi karena memang putusan MK bersifat _final and binding._Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sehingga wajib dijalankan oleh semua pihak,” ujarnya.

Yusril juga menjelaskan bahwa para calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil Pilkada ke MK harus melengkapi permohonan mereka dengan dalil, argumentasi, dan data pendukung yang memadai. Penyelenggara Pemilu juga akan dimintai keterangan.

“Dalam hal ini kan Bawaslu akan dimintai juga keterangan dan juga Gakkumdu juga akan dimintai keterangan karena di dalam Gakkumdu itu ada kejaksaan, ada kepolisian untuk juga memberikan laporan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan keterangan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat pemerintah, termasuk kepolisian.

“Kita akan mendengar apa yang disampaikan pada persidangan,” katanya.

Dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengikuti proses persidangan di MK dan menerima apapun putusannya.

“Kalau Mahkamah mengatakan diadakan pilkada ulang di beberapa tempat atau beberapa TPS, ya kita menerima putusan itu dan sekaligus juga melakukan koreksi,” jelasnya.

Sementara itu, Hakim MK, Saldi Isra menyatakan bahwa gugatan hasil Pilkada akan diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan.

“Sidang ini sebetulnya pertarungan bukti, bukan pertarungan opini, bukan pertarungan asumsi. Jadi semuanya akan berbasis kepada bukti,” tegas Saldi.

Ia mengimbau semua pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait lainnya, untuk menyajikan bukti-bukti yang berkualitas.

“Jadi semua pihak sajikan bukti dalam persidangan ini, bukti ini yang akan kami nilai,” ujarnya.

Saldi juga menekankan bahwa majelis hakim konstitusi akan memutus perkara secara objektif sesuai bukti yang tersaji.

“Semakin banyak bukti akan semakin mudah bagi kami untuk memutus perkara ini,” pungkasnya.

Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat diharapkan dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, demi menjaga kondusivitas dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

Oleh Janitra Arya )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan ratusan daerah di seluruh penjuru negeri, proses ini tidak hanya menjadi cerminan dinamika politik lokal, tetapi juga menguji kemampuan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan kedewasaan berpolitik. Dalam situasi yang penuh dengan perbedaan dan persaingan, menjaga suasana tetap kondusif selama proses Pilkada, termasuk dalam penyelesaian sengketa, menjadi tanggung jawab bersama.

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keadilan dan transparansi. Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz menyebut salah satu langkah yang dilakukan MK adalah memastikan bahwa para hakim MK tidak menangani perkara dari daerah asal mereka. Kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, MK juga telah mengatur jadwal sidang yang proporsional dan sesuai dengan tenggat waktu 45 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan MK dalam memastikan proses hukum berjalan adil dan tepat waktu.

Sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada telah diregistrasi oleh MK, yang terdiri atas 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota. Jumlah ini menunjukkan besarnya tanggung jawab MK dalam menangani sengketa yang terjadi di berbagai wilayah. Oleh karenanya, peran MK sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Penyelesaian sengketa yang adil dan transparan akan memastikan bahwa hasil Pilkada 2024 benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan MK dan menerima setiap keputusan yang diambil sebagai wujud kedewasaan dalam berdemokrasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, turut mengingatkan pentingnya menjaga konstitusionalitas hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Beliau menekankan bahwa MK harus berpegang pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dalam memutus setiap perkara. Penegakan hukum yang adil dan konsisten tidak hanya akan memperkuat sistem demokrasi, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, Bahtra juga mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan MK sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas politik dan sosial. Sikap ini menjadi cerminan kedewasaan politik bangsa dalam menyikapi hasil Pilkada.

Di sisi lain, peran aparat keamanan juga sangat penting dalam memastikan situasi tetap kondusif selama dan setelah proses Pilkada. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Yudhiawan, mengapresiasi kerja keras aparat keamanan dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak di wilayahnya. Yudhiawan juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang benar dan prosedural untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Untuk itu, kerja sama yang baik antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman dan damai.

Selain itu masyarakat juga diimbau untuk mengapresiasi dan mendukung aparat keamanan yang telah bekerja keras menjaga keamanan serta ketertiban selama seluruh tahapan Pilkada. Pengamanan yang dilakukan mulai dari pengamanan logistik hingga proses penghitungan suara, patut diapresiasi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung demokrasi.

Upaya pengamanan ini hendaknya juga diperluas hingga proses pelantikan kepala daerah terpilih nanti. Dengan dukungan masyarakat, aparat keamanan dapat terus menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga transisi kepemimpinan di daerah dapat berlangsung tanpa gangguan. Kedamaian yang terjaga hingga akhir tahapan Pilkada adalah bukti bahwa seluruh elemen bangsa mampu bekerja sama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola perbedaan pandangan politik. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber gesekan, terutama saat persaingan politik memanas. Maka penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pasangan calon, tim pendukung, dan warga umum, untuk menjaga suasana tetap damai selama dan setelah proses Pilkada. Penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditetapkan, dan semua pihak harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk mengurangi potensi konflik. Kesadaran akan pentingnya berdemokrasi secara sehat perlu terus ditanamkan agar setiap individu mampu menyikapi perbedaan pendapat dengan bijaksana. Proses Pilkada bukan hanya tentang memenangkan kursi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana membangun konsensus dan bekerja sama untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa Pilkada adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi yang sehat. Komitmen MK untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, didukung oleh partisipasi masyarakat yang dewasa dan aparat keamanan yang sigap, menjadi fondasi bagi terciptanya Pilkada yang damai dan kredibel. Dengan semangat persatuan dan kesadaran kolektif, Pilkada 2024 dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola perbedaan dengan sikap yang penuh tanggung jawab.

)* penulis merupakan pemerhati demokrasi

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola industri sawit yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan strategis yang dicanangkan bertujuan memperkuat kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan bagi petani dan pengusaha sawit.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menekankan perlunya penyederhanaan regulasi sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri.

“Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan industri sawit. Hal ini sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan,” katanya.

“Kami mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden agar tata kelola lebih terintegrasi,” ujar Eddy

Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah memaksimalkan hilirisasi sawit melalui program biodiesel B50.

Program ini diproyeksikan mampu menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, memberikan dampak positif pada stabilitas harga sekaligus meningkatkan konsumsi dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran sawit sebagai solusi energi terbarukan.

“Kelapa sawit adalah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, jadi tidak perlu ada kekhawatiran terkait deforestasi jika pengelolaannya tepat,” kata Kepala Negara.

Pendapat serupa diungkapkan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso.

Menurutnya, penambahan lahan sawit di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk kategori deforestasi, asalkan memenuhi prinsip reforestasi.

“Jika komposisi penanaman menjaga 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan lokal, maka justru meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga menjadi sorotan.

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad dan Dr. Kaharudin Djenod, badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara, termasuk di sektor sawit, guna meningkatkan daya saing global Indonesia.

Dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga akademisi, menunjukkan optimisme terhadap masa depan industri sawit di era Presiden Prabowo.

Dengan pendekatan strategis yang berpihak pada keberlanjutan dan pemerataan, sawit diyakini dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif. ()

Oleh : Elisabeth Titania Dionne)*

Industri kelapa sawit telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara sekaligus menjadi mata pencaharian bagi jutaan petani di seluruh pelosok nusantara.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendorong hilirisasi sawit sebagai upaya merealisasikan pemerataan ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan.

Langkah hilirisasi yang dicanangkan bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari produk kelapa sawit. Presiden Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi produk sawit, seperti biodiesel, untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Program biodiesel B50, yang dirancang untuk menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, menjadi salah satu inisiatif unggulan. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat konsumsi dalam negeri, tetapi juga menstabilkan harga sawit, memberikan manfaat langsung kepada petani kecil yang selama ini kerap terdampak fluktuasi harga pasar global.

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN yang berfokus pada sektor kelapa sawit.

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad sebagai Kepala dan Dr. Kaharudin Djenod sebagai wakil Kepala di BP Investasi Danantara, Danantara diarahkan untuk menjadi penggerak investasi strategis, mirip dengan model Temasek di Singapura. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing global industri sawit Indonesia.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sawit adalah praktik bisnis yang tidak transparan. Beberapa pengusaha nakal yang tidak memiliki NPWP dan rekening resmi dinilai merugikan industri secara keseluruhan.

Tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha semacam itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kebijakan pengurangan kuota ekspor menjadi salah satu langkah nyata yang diambil untuk memastikan hasil industri sawit dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar sawit sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Beliau mengusulkan penambahan lahan sawit untuk memastikan kecukupan pasokan bahan baku biodiesel tanpa harus khawatir dengan isu deforestasi.

Menurut Kepala Negara, kelapa sawit merupakan tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida sehingga tetap mendukung keberlanjutan lingkungan jika dikelola dengan tepat. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso, menilai bahwa perluasan lahan sawit yang dilakukan di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk dalam kategori deforestasi.

Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rusak untuk penanaman sawit, dengan tetap memperhatikan komposisi 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan, justru dapat disebut sebagai reforestasi. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membantu mencegah kebakaran hutan yang sering kali berasal dari kawasan tak terkelola.

Lebih lanjut, Prof. Yanto menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah didorong untuk memberikan penjelasan rinci mengenai lokasi penambahan kebun sawit dan metode pengelolaannya.

Pendekatan ini diperlukan untuk meredam tudingan negatif terkait isu lingkungan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, sawit adalah anugerah Tuhan yang memiliki manfaat ekonomi luar biasa dan harus dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi sawit. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri dari hulu ke hilir.

Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sawit, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan. Gapki mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai solusi untuk menyatukan data dan kebijakan dalam satu payung yang terintegrasi.

Usulan ini dinilai relevan mengingat keberhasilan Malaysia dalam mengelola industri sawit mereka melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Dengan adanya Badan Sawit Nasional, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di pasar global. Eddy Martono juga menekankan bahwa regulasi yang lebih sederhana akan berdampak positif pada petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional.

Kebijakan hilirisasi sawit yang didorong oleh Presiden Prabowo mencerminkan visi besar untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkeadilan. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti isu lingkungan dan tata kelola, langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam industri kelapa sawit.

Dengan memadukan pendekatan strategis, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan ekonomi, industri sawit tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh negeri.

Langkah tersebut juga sejalan dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengoptimalkan potensi kelapa sawit, Indonesia dapat mempercepat realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pengurangan kemiskinan, penyediaan energi bersih, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah memandang hilirisasi sawit sebagai strategi kunci untuk mengubah struktur ekonomi berbasis ekspor bahan mentah menjadi penghasil produk jadi yang bernilai tinggi.

Industri sawit juga berpeluang besar menjadi penyokong transisi energi di Indonesia. Dengan memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, negara dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu produsen energi terbarukan terkemuka di dunia. Penelitian dan pengembangan dalam sektor ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang semakin memperkokoh daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Di tingkat domestik, kebijakan hilirisasi sawit memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani kecil. Dengan harga yang lebih stabil dan peluang pasar yang lebih luas, petani sawit dapat menikmati hasil kerja keras mereka secara lebih adil.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah-wilayah sentra produksi sawit. Hal ini meliputi jalan, pelabuhan, hingga fasilitas pengolahan sawit yang modern.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, industri kelapa sawit tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana Indonesia dapat mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab.

)* Penulis adalah kontributor Gelora Media Institute

Jakarta – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap situs judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan ribuan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya memberantas praktik ilegal ini.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa ribuan relawan TIK yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat untuk menggunakan internet secara positif.

“Kami banyak sekali dibantu oleh masyarakat yang secara mandiri rela melakukan giat-giat di komunitas masing-masing dalam rangka memerangi judi online. Jumlahnya ada 8 ribu relawan TIK,” ujar Meutya.

Namun, Meutya menegaskan bahwa pendekatan teknologi, seperti pemblokiran situs, belum cukup tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya edukasi massif, terutama kepada keluarga, agar bahaya judi online dapat dicegah secara efektif.

“Pendekatan teknologi dengan pemblokiran tidaklah cukup. Kita perlu berkejar-kejaran dengan mereka yang ingin meracuni internet dengan konten-konten negatif. Maka edukasi juga harus dilakukan secara simultan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menggarisbawahi bahwa judi online merupakan ancaman serius.

Ia menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelaku dan penyebar judi online.

“Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo, judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Nezar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai hampir Rp900 triliun per tahun.

Nezar menyesalkan besarnya uang rakyat yang terserap dalam praktik ini.

“Kita bisa bayangkan uang sebesar itu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif. Namun, uang tersebut terbang hangus entah ke mana,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan pemerintah, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pihaknya telah menindak ratusan ribu konten terkait judi online.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo dan Menteri Meutya Hafid, tindakan tegas akan terus kami lakukan terhadap pihak-pihak yang mengotori ruang digital dengan perjudian daring itu tanpa pandang bulu,” tegas Alexander.

Dari Oktober hingga Desember 2024, Komdigi telah memblokir lebih dari 464 ribu konten terkait judi online di berbagai platform.

Secara keseluruhan, sejak 2017 hingga saat ini, sudah lebih dari 5,5 juta konten judi online yang berhasil ditutup oleh pemerintah.

Alexander juga menyoroti bahaya judi berkedok game online yang dapat merugikan masyarakat, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga kesehatan mental serta keamanan data pribadi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan agar ruang digital menjadi tempat yang lebih aman dan produktif bagi seluruh warga Indonesia.