Yearly Archives: 2025

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi daring (judol) melalui peningkatan literasi digital masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

“Kami terus memperkuat langkah dalam meningkatkan literasi digital, sebab mengatasi judi daring tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknologi,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, dengan memperkuat literasi digital, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari judi daring, seperti kerugian materiil hingga terjerat masalah hukum. Aktivitas judi daring sendiri melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Secara aturan, larangan sudah jelas dan tegas karena itu merupakan pelanggaran, bahkan ada sanksi hukumnya,” tambahnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga menggandeng pemerintah daerah serta berbagai komunitas untuk mengintensifkan upaya tersebut. Kolaborasi ini termasuk dengan 8.000 Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada penguatan literasi digital.

Selain itu, Meutya menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital juga berfokus pada menciptakan lingkungan internet yang ramah bagi anak-anak.

“Kami harus menjalin kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu anak, karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri,” ujarnya.

Universitas Brawijaya (UB) turut mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi daring dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Dalam deklarasi resmi yang dibacakan oleh Rektor UB, Prof. Widodo, universitas ini menegaskan komitmennya untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung keamanan dunia maya.

“Deklarasi ini adalah bukti nyata peran Universitas Brawijaya dalam komunitas akademik untuk melahirkan generasi muda yang unggul di bidang digital,” ujar Widodo.

Meutya Hafid memberikan apresiasi atas langkah UB yang menjadi pelopor dalam mendukung pemberantasan kejahatan digital. Ia menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif penyalahgunaan teknologi, yang diharapkan menjadi contoh bagi institusi lainnya dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat di Indonesia.

Oleh: Ratna Soemirat

Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama dengan tingginya nilai transaksi yang mencapai Rp 900 triliun pada tahun 2024, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Ancaman ini semakin mendesak karena mayoritas dari 8,8 juta pemain judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengedepankan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai adiksi judi online dan melindungi masyarakat.

Koordinasi antar lembaga merupakan elemen kunci dalam pemberantasan judi online. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BBPIK), Aries Marsudiyanto, untuk membahas strategi penanganan masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Aries menyatakan bahwa meskipun penanganan judi online sudah menunjukkan kemajuan, pemberantasannya harus dilanjutkan hingga ke akar-akarnya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kerja sama antarlembaga untuk mencapai hasil yang optimal.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kesiapan teknologi informasi (IT) di berbagai kementerian, lembaga, dan badan terkait. Pembaruan hardware dan software menjadi fokus utama untuk memastikan mekanisme tata kelola pemerintahan yang efisien, cepat, dan transparan. Menurut Aries, teknologi yang mumpuni tidak hanya membantu pemberantasan judi online, tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan juga menjadi langkah strategis. Pemblokiran rekening bank dan akun e-wallet yang terkait dengan transaksi judi online adalah salah satu langkah konkret yang telah dilakukan. Langkah ini tidak hanya memutus akses para pelaku judi online, tetapi juga mengurangi daya tarik bisnis ilegal tersebut. Namun, tindakan ini memerlukan pengawasan dan koordinasi yang intensif antara Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan untuk memastikan efektivitasnya.

Pemerintah juga telah mengambil langkah inovatif dengan memutus jalur internet ke/dari negara-negara yang menjadi pusat operasi judi online, seperti Filipina dan Kamboja. Langkah ini merupakan bukti nyata bahwa pemberantasan judi online memerlukan pendekatan lintas batas yang melibatkan kerja sama dengan otoritas internasional. Selain itu, pemblokiran situs bermuatan judi online dan VPN gratis menjadi bagian dari strategi digital yang tidak kalah penting.

Komitmen pemerintah untuk memberantas judi online juga tercermin dalam pernyataan Meutya Hafid yang menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan nota kesepahaman (MoU) untuk mengawal program-program Komdigi agar tepat sasaran dan efisien. Prinsip transparansi dan efisiensi, seperti yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, menjadi pedoman utama dalam menjalankan program-program ini. Langkah ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, koordinasi saja tidak cukup. Pemberantasan judi online juga memerlukan pendekatan preventif yang melibatkan edukasi masyarakat. Dengan mayoritas pemain judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, upaya pemberantasan harus disertai dengan program-program yang dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif judi online. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan alternatif kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari aktivitas perjudian.

Dalam konteks ini, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta menjadi penting. Misalnya, platform digital seperti media sosial dapat dilibatkan untuk menyebarluaskan kampanye anti-judi online. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan juga dapat dilakukan untuk mengintegrasikan edukasi digital ke dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda lebih terlindungi dari ancaman judi online.

Pemberantasan judi online juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam menghadapi pelaku yang semakin canggih menggunakan teknologi. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian integral dari strategi pemerintah. Pengembangan alat-alat berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan memblokir konten terkait judi online dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, investasi dalam pelatihan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber juga menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Aries Marsudiyanto menekankan pentingnya memperbaiki berbagai aspek koordinasi dengan Komdigi. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pelaporan masyarakat yang selama ini telah menjadi salah satu sumber informasi utama dalam mendeteksi aktivitas judi online. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dalam upaya pemberantasan judi online.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online bukan hanya tentang memutus akses atau menutup situs-situs ilegal, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan tujuan ini. Dengan pendekatan yang holistik, melibatkan teknologi, edukasi, dan kerja sama antarlembaga, pemerintah dapat mengatasi tantangan judi online secara lebih efektif. Masyarakat pun perlu terus dilibatkan dalam upaya ini, sehingga bersama-sama kita dapat melindungi generasi mendatang dari dampak buruk judi online.

*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Oleh : Haikal Fathan Akbar )*

Judi online semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan internet yang memudahkan siapa saja untuk mengaksesnya. Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah individu, tapi juga berdampak pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Peran pemerintah dalam memberantas judi online sangat penting, mengingat dampak negatifnya yang bisa merusak moral dan ekonomi.

Selain itu, judi online sering kali terkait dengan aktivitas ilegal dan kejahatan siber, yang bisa merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah tegas, baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun dengan meningkatkan pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan layanan judi online.

Namun, peran masyarakat juga tak kalah penting. Tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, masyarakat harus lebih waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi. Edukasi tentang bahaya judi online perlu terus digencarkan agar masyarakat, terutama kalangan muda, tidak terjerumus dalam praktik yang merusak ini.

Kesadaran bersama untuk melaporkan aktivitas judi online yang mencurigakan juga bisa mempercepat penanggulangan masalah ini. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan perjudian online bisa ditekan dan bahkan diberantas sepenuhnya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjadi salah satu sosok yang berperan sentral dalam perjuangan ini. Dia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam memerangi judi online, terutama melalui patroli siber yang semakin intensif.

Dengan menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Komdigi mampu mendeteksi dan memblokir situs serta aplikasi yang mengandung konten perjudian secara lebih efektif. Hasilnya, akses terhadap jutaan konten judi online berhasil diputuskan. Langkah ini menunjukkan bahwa teknologi adalah kunci dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks.

Tidak hanya itu, Komdigi juga aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Pelatihan literasi digital yang menjangkau 165 ribu peserta di 27 provinsi sepanjang tahun 2024 adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah. Dalam berbagai pelatihan ini, masyarakat tidak hanya diajarkan tentang bahaya judi online, tetapi juga disadarkan akan konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelaku.

Meutya menegaskan bahwa edukasi publik ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan internet. Dengan demikian, literasi digital menjadi senjata utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman dunia maya.

Namun, pemerintah tidak dapat berjuang sendirian. Dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam upaya pemberantasan ini. Berbagai komunitas lokal telah menunjukkan partisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online. Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berjumlah delapan ribu orang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu kampanye literasi digital.

Dengan semangat kolektif ini, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Kolaborasi seperti ini memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan internet yang lebih aman untuk semua kalangan, termasuk anak-anak.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha juga memberikan pandangan yang sangat penting. Menurutnya, ancaman judi online membutuhkan pendekatan teknologi multi-layer yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknologi seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan prediksi aktivitas ilegal.

Analisis data memungkinkan pemantauan transaksi keuangan, akses internet, serta interaksi media sosial yang mencurigakan. Strategi ini memungkinkan langkah-langkah preventif yang lebih efektif, sehingga situs perjudian ilegal dapat dihentikan sebelum memberikan dampak yang lebih luas.

Selain itu, dukungan dari sektor perbankan juga menjadi bagian penting dari upaya ini. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga yang mengambil langkah konkret untuk memberantas judi online. Dengan menerapkan sistem deteksi penipuan dan pengawasan transaksi mencurigakan, BSI berusaha melindungi nasabah sekaligus mendukung pemberantasan tindak pidana perjudian.

Prinsip syariah yang dipegang teguh oleh BSI sejalan dengan misi mereka untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sektor keuangan memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.

Komisi I DPR juga turut andil dalam perang melawan judi online. Di wilayah dengan angka kasus tinggi seperti Jawa Barat, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Perjudian menjadi salah satu langkah nyata.

Anggota Komisi I, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menghentikan aktivitas judi online. Dari pemblokiran situs hingga pembekuan nomor rekening yang terlibat, semua langkah ini diarahkan untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, hasil yang diharapkan menjadi lebih nyata.

Berbagai langkah strategis ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ini.

Dengan pendekatan teknologi yang canggih, edukasi publik yang masif, serta kerja sama yang solid, ancaman judi online dapat ditekan secara signifikan. Masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya ini dengan meningkatkan kesadaran dan menjaga lingkungan digital yang sehat.

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, pemberantasan judi online menjadi tantangan bersama yang harus diatasi secara kolektif. Dengan dukungan semua pihak, kita dapat menciptakan dunia maya yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman judi online. Mari bersama-sama menjaga masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

)* Kontributor Vimedia Pratama Institute

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintah semakin menunjukkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Melalui program ini, pemerintah berhasil memberikan akses pangan bergizi kepada jutaan warga yang selama ini kesulitan mendapatkan asupan makanan yang memadai.

Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga turut berperan dalam mendongkrak perekonomian lokal. Banyak sektor, seperti pertanian, distribusi pangan, hingga UMKM, merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan program yang dimulai sejak tahun 2024 ini.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan positif terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai dilaksanakan.

Luhut menilai program ini memberikan dampak positif di tingkat desa. “Uang yang berputar di desa jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi. Orang mulai menjual sayur dan makanan lainnya. Ini baru satu minggu,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan program ini merupakan langkah penting dalam mendukung pemerataan ekonomi, terutama di pedesaan.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.” lanjut Luhut.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menyebut program MBG membantu meringankan beban konsumsi rumah tangga.

“Satu anak dapat Rp 10 ribu, kalau satu keluarga punya dua anak, berarti Rp 20 ribu per hari, jadi Rp 400 ribu per bulan. Itu hampir setara dengan garis kemiskinan,” kata Arief.

Program MGB bekerjasama dengan petani lokal dan pengusaha kecil, program ini juga memberikan peluang pasar bagi produk-produk lokal yang sebelumnya kurang terjangkau oleh banyak konsumen.

Menteri Keuangan, memaparkan manfaat Program MBG bagi pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani menyatakan, dalam APBN 2025, telah dianggarkan Rp 71 triliun untuk Program MBG.

“Dampak Program MBG diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah/desa terutama UMKM, menciptakan kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan program ini dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sambil terus mendukung sektor ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Oleh: Salahudin Wahab *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025 telah memberikan dampak yang signifikan, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga untuk merangsang perputaran ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaan program ini.

Luhut menjelaskan bahwa program MBG memberikan manfaat luar biasa, terutama bagi anak-anak sekolah yang sering kali kesulitan mengakses makanan bergizi. Sebelumnya, anak-anak hanya mengandalkan uang jajan untuk membeli makanan yang kadang tidak jelas kandungan gizinya. Dengan adanya program ini, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bergizi. Program ini memberikan akses yang lebih baik terhadap asupan gizi yang sebelumnya mungkin sulit diperoleh di luar sekolah, serta mengurangi ketergantungan pada makanan yang kurang sehat.

Selain dampak langsung bagi anak-anak, Luhut juga menekankan bahwa program ini memberikan efek positif bagi perekonomian daerah. Di tingkat desa, program ini telah merangsang perputaran uang yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan seperti sayur, daging, telur, dan buah-buahan, petani dan pelaku UMKM lokal turut merasakan manfaatnya. Program ini memberikan peluang baru bagi mereka untuk meningkatkan produksi dan penjualan bahan pangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menambahkan bahwa program ini turut meringankan beban konsumsi rumah tangga. Dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000 per anak per hari, sebuah keluarga yang memiliki dua anak dapat memperoleh sekitar Rp 400.000 per bulan, yang jumlahnya cukup besar dan hampir setara dengan garis kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal gizi yang seimbang. Program ini, menurut Arief, tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka menengah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai daerah, khususnya di pedesaan.

Selain dampak sosial dan ekonomi yang langsung terasa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, juga memberikan apresiasi terhadap program MBG. Ia menyatakan bahwa program ini mampu menggerakkan ekonomi rakyat dengan melibatkan berbagai pihak dalam rantai penyediaan bahan pangan. Mulai dari petani yang memproduksi sayuran dan buah-buahan, hingga para pelaku UMKM yang berperan dalam mendistribusikan makanan. Program ini mendorong terciptanya ekosistem yang saling mendukung antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa pangan. Dengan begitu, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses penyediaan pangan yang bergizi.

Budi Gunawan juga menyoroti bagaimana program ini dapat memperkuat budaya gotong-royong di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan pihak penyedia makanan, siswa yang menyantapnya, serta masyarakat yang membantu memastikan kelancaran distribusi dan kualitas makanan yang disediakan. Semua pihak bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks yang lebih luas, Budi Gunawan berharap agar program MBG dapat berjalan dengan kualitas yang baik dan memberikan manfaat yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan. Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik sejak dini, pemerintah berharap dapat membentuk generasi penerus bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung kemajuan bangsa di masa depan.

Program MBG juga merupakan salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, khususnya keluarga dengan anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik. Selain itu, program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan ekonomi, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah pedesaan yang sering kali tertinggal dalam hal akses terhadap sumber daya dan fasilitas.

Pelaksanaan program ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi. Dengan adanya edukasi terkait gizi yang diberikan melalui program ini, masyarakat dapat lebih peduli terhadap pola makan sehat dan bergizi. Hal ini dapat berdampak positif pada pola hidup sehat yang lebih luas, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dianggap sebagai langkah strategis dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak yang membutuhkan gizi yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat desa. Melalui keterlibatan berbagai pihak dalam rantai penyediaan bahan pangan, program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, program MBG memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, sehat, dan produktif.

*) Volunteer dari Lembaga Aksi Anak Bangsa Institute

Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu tantangan utama dalam proyek besar ini adalah proses pembebasan lahan, yang memerlukan koordinasi intensif antar instansi pemerintah. Namun, melalui kolaborasi yang solid dan strategi yang terukur, hambatan ini berhasil diatasi secara bertahap, dan proyek IKN berhasil terealisasi. Saat ini pemerintah sedang melaksanakan komitmennya yakni melanjutkan pembangunan IKN untuk mewujudkan peradaban baru ibukota modern yang hijau.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan setiap proses dalam pembangunan IKN berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono di Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan dan membahas prosedur pengukuran tanah di wilayah IKN, khususnya untuk alokasi investor yang melibatkan kedua lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN dan Otorita IKN.

“Kita ingin menyinkronkan pengukuran tanah. Selama ini, OIKN sebagai pengelola Aset Dalam Penggunaan (ADP) selalu melaksanakan pengukuran tanah demi mengalokasikannya bagi para investor. Tapi, setelah ada alokasi tanah, akan disertipikatkan dan diukur kembali oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Basuki Hadimuljono.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat pengukuran tanah di wilayah IKN akan dilakukan oleh certified surveyor yang kompeten. Langkah ini diambil agar pengukuran yang dilakukan hanya satu kali, namun dapat diakui oleh kedua lembaga tersebut sehingga menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan IKN.

Certified surveyor merupakan mitra kerja Kementerian ATR/BPN yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022.

“Memang kewenangannya memang ada di (Kementerian) ATR/BPN. Nah, ini kami ingin menyatukan,” beber Basuki.

Basuki juga mengklaim infrastruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idulfitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengatakan rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru di Kalimantan Timur masih digodok. Begitu pula dengan rencana pemberian insentif yang sempat diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Pemindahannya kan belum. Masih menunggu (arahan) presiden. Tentu, para pegawainya juga ada yang berubah karena ada yang jadi dua kementerian, tiga kementerian. Kami masih menunggu mereka settlte dulu dengan tata kelola internalnya,” kata Rini dalam jumpa pers usai acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Oleh: Tsania Nareswara )*

Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah membuka peluang besar bagi provinsi ini untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa. Transformasi ini tidak hanya menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, tetapi juga langkah maju menuju diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan bahwa transformasi ini menjadi agenda prioritas dengan memanfaatkan momentum pembangunan IKN. Akmal Malik menilai bahwa pengurangan ketergantungan pada sektor pertambangan adalah langkah penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih beragam.

Pemprov Kaltim berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi yang memungkinkan daerah memanfaatkan area eks tambang secara optimal. Regulasi ini juga diharapkan membuka ruang kolaborasi dengan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga Kalimantan Timur dapat menggunakan lahan yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan regulasi yang tepat, pemerintah daerah tidak perlu terlalu bergantung pada dana besar. Sebaliknya, ruang yang lebih luas untuk pengelolaan sumber daya yang ada akan menjadi kunci keberhasilan. Namun, Akmal menekankan pentingnya pembenahan data sebagai fondasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Data yang valid dan terintegrasi akan memberikan gambaran yang jelas tentang potensi yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diatasi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif.

Selain itu, dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp 58 triliun menjadi katalis utama untuk mempercepat pembangunan. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja daerah dan transfer ke daerah, yang telah menunjukkan realisasi signifikan.

Akmal optimistis bahwa alokasi ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya akan menunjang kebutuhan pembangunan IKN tetapi juga menjadi modal penting untuk pertumbuhan sektor lain.

Langkah ini diharapkan dapat menggandeng sektor swasta untuk berkontribusi lebih besar dalam membangun ekonomi daerah. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi elemen penting, mengingat kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan.

Dampak positif pembangunan IKN juga dirasakan langsung oleh sektor jasa di Kalimantan Timur. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa proyek pembangunan ini telah menciptakan peluang ekonomi baru, terutama di sektor jasa keuangan, perdagangan, transportasi, dan akomodasi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menyebut pengerjaan konstruksi IKN tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini menjadi penting untuk memperlancar arus barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.

Peningkatan permintaan terhadap bahan material, alat berat, dan tenaga kerja menjadi bukti nyata bahwa pembangunan IKN telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah. Mayoritas pelaku usaha mencatatkan peningkatan laba hingga 25 persen sebagai hasil dari lonjakan permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya efek berganda yang positif bagi pelaku usaha lokal.

Namun, Budi juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti tekanan pada sektor lain akibat realokasi sumber daya. Pembangunan IKN membutuhkan alokasi sumber daya yang besar, mulai dari tenaga kerja hingga bahan material, sehingga menciptakan persaingan dengan sektor lain yang juga membutuhkan sumber daya tersebut.

Hal ini memunculkan tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja sektor lainnya di tengah meningkatnya permintaan akibat proyek konstruksi. Meski demikian, Budi optimistis bahwa tantangan ini dapat dikelola dengan perencanaan strategis dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pembangunan IKN juga menarik perhatian para investor, baik lokal maupun internasional. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, menyebut realisasi investasi hingga Triwulan III 2024 telah mencapai Rp 55,82 triliun. Proyek IKN telah menjadi daya tarik utama yang menciptakan kepercayaan tinggi di kalangan investor.

Fahmi optimistis bahwa target investasi sebesar Rp 76,02 triliun untuk tahun 2024 berpeluang besar tercapai, bahkan melampaui target tersebut. Keyakinan ini didukung oleh minat besar dari berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Kehadiran IKN memberikan sinyal positif bagi para investor, yang melihat potensi besar di kawasan ini untuk mengembangkan bisnis mereka.

Selain itu, Fahmi melihat bahwa kehadiran IKN telah memperkuat sektor jasa sekaligus membuka peluang bagi diversifikasi ekonomi di Kalimantan Timur. Dengan infrastruktur yang semakin modern, Kaltim memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor seperti pariwisata, teknologi, dan manufaktur.

Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Diversifikasi ini penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh, sehingga Kalimantan Timur dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Pembangunan IKN dipandang sebagai peluang strategis yang tidak hanya memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan ekonomi berbasis keberlanjutan.

Secara keseluruhan, keberadaan IKN menjadi momentum berharga bagi Kalimantan Timur untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa dan mempercepat diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan terus bersinergi untuk memastikan pembangunan ini memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, IKN diharapkan dapat menjadi simbol transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor jendela baca Institute

Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengimbau seluruh masyarakat untuk menghormati hasil Pilkada serentak 2024. Ia menegaskan pentingnya menjaga suara rakyat sebagai wujud demokrasi yang sehat.

“Hormati pilihan masyarakat, jangan ciderai suara rakyat karena itu murni suara rakyat,” ujar Yandri dalam keterangannya.

Menurutnya, suara yang telah diberikan oleh rakyat mencerminkan harapan akan perubahan yang lebih baik, seperti penghapusan korupsi, penghindaran praktik jual beli jabatan, serta terciptanya kebahagiaan di masyarakat.

“Suara tersebut harus dihargai dan jangan dilecehkan,” tambahnya.

Ajakan serupa juga disampaikan oleh Ketua DPD IMM Jawa Timur Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Akhlis Nastainul Firdaus yang memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pilkada secara kondusif. IMM menilai ini sebagai bukti kedewasaan demokrasi yang harus terus dijaga untuk memperkuat persatuan.

“Pilkada adalah agenda rutin lima tahunan, sehingga tidak seharusnya menimbulkan permusuhan. Saatnya kita bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Jawa Timur,” ungkap Firdaus.

Firdaus juga mengimbau semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menerima hasil Pilkada dengan sikap dewasa dan damai. IMM Jawa Timur mengajak masyarakat melupakan perbedaan pilihan politik pasca-Pilkada dan bersatu kembali sebagai warga yang memiliki tanggung jawab bersama.

“Sekarang sudah tidak ada lagi istilah pendukung pasangan tertentu, melainkan semua pihak diharapkan bekerja sama demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Dr. dr. Sukadiono, MM, yang menekankan pentingnya sikap legawa dalam menerima hasil Pilkada.

“Pilkada merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Pilkada yang damai bukan hanya menghasilkan pemerintahan yang sah, tapi juga mencerminkan kekuatan demokrasi yang matang,” katanya.

Sukadiono juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengedepankan semangat persatuan pasca-Pilkada, khususnya di Jawa Timur.

“Perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, sekarang saatnya kita bersatu untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik dan unggul di berbagai bidang,” tutupnya.

Melalui ajakan tersebut, masyarakat diharapkan mampu menyikapi Pilkada 2024 dengan kedewasaan, menjadikannya sebagai momentum memperkuat persatuan dan bekerja sama membangun masa depan yang lebih baik.

****

Oleh: Yossi Sianipar )*

Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran krusial sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil Pilkada. Sebagai penjaga konstitusi, integritas dan netralitas MK menjadi elemen yang tidak dapat ditawar. Salah satu isu yang selalu mendapat perhatian dalam konteks ini adalah potensi konflik kepentingan, terutama ketika para hakim menangani kasus yang melibatkan daerah asal atau keluarga dekat.

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Mohammad Toha, mengapresiasi langkah MK yang secara strategis tidak akan menunjuk hakim untuk menangani perkara dari daerah asalnya. Strategi ini penting untuk menjaga objektivitas dan memastikan tidak ada konflik kepentingan saat menangani sengketa Pilkada. Termasuk juga melarang hakim menangani perkara yang berkaitan dengan keluarga atau saudara mereka yang menjadi calon kepala daerah. Langkah ini menunjukkan keseriusan MK dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan konstitusi.

Sebagai lembaga yang sudah berpengalaman panjang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), MK memiliki modal besar dalam menangani sengketa Pilkada 2024. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan keyakinannya bahwa pengalaman tersebut akan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara. Pihaknya yakin, dengan pengalaman yang dimiliki, baik dari aspek manajemen maupun teknis penanganan perkara, penyelesaian sengketa hasil Pilkada 2024 akan lebih baik dibanding sebelumnya.

Optimisme ini didukung oleh komitmen MK untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam Pilkada 2024. Dalam hal ini, transparansi dan profesionalitas menjadi kata kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan segala persiapan yang dilakukan, MK diharapkan mampu memutus perkara secara adil dan independen, tanpa pengaruh dari pihak manapun.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menegaskan pentingnya keadilan dalam proses penanganan sengketa Pilkada. Pihaknya mengimbau semua pihak terkait untuk menyerahkan sepenuhnya kepada MK memutus perkara secara adil tanpa pengaruh dalam bentuk apapun. Pernyataan ini menggambarkan tekad MK untuk menjalankan tugas konstitusionalnya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Keputusan-keputusan yang diambil MK tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga sosial dan politik. Oleh karena itu, MK perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Dalam konteks ini, peran masyarakat dan elite politik menjadi penting untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Sebagai bagian dari negara demokrasi, masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas selama proses penanganan sengketa Pilkada. Keputusan MK, apapun hasilnya, harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum yang sah. Konflik horizontal yang sering kali muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil sengketa Pilkada hanya akan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap keputusan MK adalah hasil dari proses yang adil dan transparan.

Penting juga bagi media massa untuk berperan sebagai penyampai informasi yang akurat dan tidak memprovokasi. Media memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya suasana damai, khususnya di masa-masa krusial seperti Pilkada. Narasi yang membangun dan edukatif dapat membantu masyarakat memahami proses hukum dengan lebih baik dan menghindari penyebaran hoaks atau informasi yang bersifat provokatif.

Dalam menghadapi dinamika Pilkada serentak 2024, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. MK sebagai lembaga peradilan konstitusi telah menunjukkan komitmen tinggi untuk memutus perkara secara adil dan independen. Langkah-langkah strategis seperti menghindari konflik kepentingan di kalangan hakim adalah bentuk nyata dari upaya tersebut.

Masyarakat diimbau untuk mendukung penuh keputusan MK dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha memecah belah. Apapun hasilnya, mari kita jaga persatuan dan menghormati proses demokrasi yang telah menjadi bagian dari budaya politik kita. Dengan saling mendukung dan memperkuat kepercayaan pada institusi negara, Indonesia akan mampu melewati tantangan ini dengan lebih baik, menuju masa depan demokrasi yang lebih matang dan berintegritas.

)* Penulis adalah sarjana Hukum bekerja di Lawfirm Aman Wijaya

Jakarta – Pakar Hukum Henry Indraguna mengapresiasi kinerja Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berhasil mengungkap 620 kasus narkoba sepanjang tahun 2024.

Menurut Henry, capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

“Harapannya, ke depan, BNN bisa lebih baik lagi bekerja secara sungguh-sungguh menumpas kejahatan extra ordinary ini. Tak hanya berhasil mengungkap kasusnya tetapi juga seharusnya bisa memberantas hingga ke akar-akarnya. Termasuk pihak-pihak yang kini melindungi para pengedar narkoba,” ujarnya

Henry menilai masalah narkoba sudah lama mengakar di Indonesia.

“Tak terhitung sudah berapa puluh ribu masyarakat kita yang menjadi korban. Bahkan dengan penegakan hukum yang ada saat ini, seakan-akan tak bisa memberikan efek jera pada para pengedar, bandar, maupun pengguna,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna untuk memberikan efek jera dan pentingnya menangkap bandar besar Narkoba.

“Jangan sampai uang pemerintah hanya sia-sia saja, habis untuk mengejar pengedar atau pengguna kelas kroco. Sementara yang kakap tak tersentuh,” tambahnya.

Sementara itu, di Jawa Tengah, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng mengklaim tahun 2024 sebagai tahun terbaik dalam pengungkapan kasus narkoba selama 22 tahun terakhir.

Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, mengatakan bahwa pihaknya telah mengungkap lebih dari 1.500 kasus dengan barang bukti mencapai 91 kilogram sabu dan 37.425 butir ekstasi.

“Tahun ini menjadi waktu dan momen yang sangat baik untuk mengungkap kasus narkoba di Jawa Tengah,” ujar Anwar.

Namun, Anwar juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan lengah. Sebagai contoh, lima anggotanya yang terbukti mencuri barang bukti sabu sudah diproses secara pidana. Sebaliknya, anggota yang berhasil mengungkap kasus besar juga akan diberikan apresiasi.

“Kami menggunakan dua pendekatan dalam metode operasi, yaitu hulu dan hilir. Hulu kami bentuk kampung bebas narkoba, dan hilir kami pantau para kurir yang melintasi Jawa Tengah,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran narkoba dapat diminimalisasi, dan kejahatan terkait narkoba tidak merusak masa depan generasi muda.

***