Kemenkomdigi Blokir Ratusan Situs Judi Online, Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat dari Ancaman Digital

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas perjudian online (judol) dengan langkah tegas terhadap akun-akun selebgram terkenal yang terbukti terafiliasi dengan promosi aktivitas ilegal tersebut.

Tindakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi online yang semakin marak di ruang digital.

Kemkomdigi melakukan pemblokiran terhadap tiga akun selebgram besar yang terlibat aktif dalam promosi judi online. Akun-akun tersebut adalah @nanda.feby06 dengan 428 ribu pengikut, @nagitaovely dengan 357 ribu pengikut, dan @sayaafun dengan 762 ribu pengikut. Ketiganya memanfaatkan jumlah pengikut yang besar untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan mempromosikan situs judi online.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM), Kemkomdigi, Molly Prabawaty, menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang menggunakan popularitasnya untuk menyebarkan praktik ilegal seperti judi online.

“Ini adalah ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Molly.

Kemudian, Langkah Kemkomdigi untuk memberantas judi online bukan hanya sebatas pemblokiran akun selebgram. Dalam periode 1 hingga 30 Desember 2024, Kemkomdigi telah berhasil menindak 221.116 konten, akun, dan situs judi online. Secara lebih luas, sejak 20 Oktober hingga 30 Desember 2024, Kemkomdigi berhasil menurunkan lebih dari 658.889 konten terkait judi online.

Angka ini menunjukkan besarnya upaya yang dilakukan oleh Kemkomdigi dalam memerangi judi online di Indonesia.

Kemkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas digital mereka dan turut serta melaporkan temuan terkait promosi atau konten judi online.

Masyarakat bisa melaporkan konten promosi judi online lewat aduankonten.id, layanan WhatsApp di nomor 0811-9224-545, dan chatbot Stop Judi Online di nomor 0811-1001-5080.

“Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya memerangi judi online, diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua pihak, terutama generasi muda yang lebih rentan terpengaruh oleh dampak negatif judi online,” tutupnya.

Pembatalan PPN 12 Persen Jadi Hadiah Tahun Baru untuk Masyarakat Indonesia

Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang sebelumnya direncanakan pada awal tahun 2025. Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak, terutama masyarakat yang khawatir akan dampak kenaikan pajak terhadap daya beli mereka. Pembatalan ini dianggap sebagai hadiah tahun baru yang menguntungkan bagi rakyat di tengah tantangan ekonomi global yang masih belum pasti.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah istimewa untuk masyarakat Indonesia di tahun 2025. Hadiah itu tidak lain adalah batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

”Sebagaimana pesan Bapak Prabowo Subianto sebelum pergantian tahun, yang berharap seluruh masyarakat Indonesia diberikan anugerah, kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka, di awal tahun ini, Bapak Presiden juga memberikan hadiah istimewa berupa pembatalan kenaikan PPN dari rencana 12 persen menjadi tetap 11 persen,” kata Budi Gunawan.

Merujuk pernyataan yang disampaikan oleh presiden, Budi Gunawan menyampaikan bahwa penetapan tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas atau masyarakat kaya. Sementara, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok tidak berlaku.

”Semoga dengan keputusan ini masyarakat tidak perlu khawatir. Karena pemerintah akan terus berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang semakin maju ke depannya,” jelas Budi Gunawan.

Menurutnya, pembatalan kenaikan PPN ini merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga kesejahteraan rakyat.

“Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama kami. Keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi dampak sosial-ekonomi dari kenaikan PPN yang bisa membebani daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menambahkan bahwa meskipun pembatalan kenaikan PPN ini berarti adanya penyesuaian dalam penerimaan negara, pemerintah memiliki berbagai alternatif untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara.

“Kami akan tetap berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pemungutan pajak melalui digitalisasi dan sistem yang lebih baik. Ini adalah langkah adaptif yang mendukung pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Suryo.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menekankan bahwa pembatalan kenaikan PPN ini adalah bagian dari kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

“Kami memahami tantangan yang dihadapi masyarakat. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya bagi mereka yang paling membutuhkan,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, meskipun pembatalan ini akan berdampak pada pendapatan negara, pemerintah tetap akan menjaga keberlanjutan program pembangunan yang penting untuk kemajuan negara.

“Meskipun tarif PPN tetap pada angka 11 persen, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan pajak yang adil dan transparan. Kami akan terus memperbaiki sistem pajak untuk memastikan bahwa setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuannya,” tambahnya.

Pembatalan kenaikan PPN hingga 12 persen ini merupakan langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Dengan menjaga daya beli masyarakat dan mengutamakan stabilitas ekonomi, Pemerintah terus berupaya menciptakan masa depan masyarakat yang lebih sejahtera.

Bagi masyarakat, pembatalan ini memberikan kelegaan. Produk-produk konsumsi yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat, seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, tetap dapat dijangkau tanpa adanya kenaikan harga yang signifikan.

Hilirisasi dan Penguatan UMKM: Langkah Strategis Percepat Pemerataan Ekonomi Nasional

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan momen krusial bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, program hilirisasi mampu memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

“Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Dengan mengolah sumber daya di dalam negeri, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperluas pasar ekspor,” ujar Shinta.

Salah satu contoh hilirisasi yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi adalah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bersamaan dengan penguatan UMKM, pemerintah mengambil langkah strategis ini dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Shinta menyoroti pentingnya penguatan UMKM yang menyumbang 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja lokal. Ia menekankan perlunya pendekatan pentahelix yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media, untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.

“Agenda penguatan UMKM harus dilakukan secara konsisten dan terarah. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM dapat bertransformasi menjadi aktor ekonomi yang lebih kompetitif,” tambahnya.

Senada. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza, juga menggarisbawahi pentingnya program hilirisasi sebagai magnet investasi. Menurutnya, implementasi program ini telah mendorong peningkatan investasi di sektor sekunder, terutama di kawasan Indonesia Timur.

“Investasi dalam bidang hilirisasi terus mengalami peningkatan. Wilayah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menjadi contoh nyata bagaimana hilirisasi menarik investasi dan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan,” ujar Handi.

Handi optimistis bahwa strategi ini tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga menciptakan efek berganda berupa pembukaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur di daerah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, menekankan pentingnya mentalitas entrepreneurship bagi pelaku UMKM, khususnya nasabah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Program ini telah membantu pelaku usaha mikro, terutama di sektor pangan, untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan naik kelas.

“Usaha mikro dengan semangat juang makro memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, mereka perlu didukung dengan pelatihan dan pemberdayaan agar mampu keluar dari zona subsisten,” jelas Arief.

Arief juga menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri BUMN dalam mengembangkan UMKM dan visi besar Presiden melalui Asta Cita untuk pemerataan ekonomi berbasis desa dan akar rumput.

“Kami terus mendukung tujuan ini sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

*

Penguatan UMKM Jaga Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tetap Kokoh

Oleh: Feronika Jasin)*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya menyumbang kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi penyokong utama lapangan pekerjaan di berbagai daerah. Oleh karena itu, penguatan UMKM sangat diperlukan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap solid dan berkelanjutan.

UMKM di Indonesia tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, manufaktur, hingga sektor kreatif. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pendorong ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan banyak peluang kerja, baik untuk masyarakat di perkotaan maupun di daerah terpencil. Dalam situasi ekonomi yang sering kali tidak menentu, sektor ini dapat menjadi penyangga ekonomi yang stabil, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global maupun domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat melalui sejumlah paket stimulus ekonomi yang ditujukan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, dan dunia usaha. Pemerintah berupaya memperkuat koperasi melalui adopsi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan tata kelola guna meningkatkan daya saing dalam ekosistem ekonomi nasional.

UMKM dan koperasi, dua sektor yang kerap disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, kini dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak untuk bertransformasi. Koperasi, sebagai organisasi ekonomi berbasis solidaritas dan gotong royong, memiliki potensi besar untuk berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi dan UMKM harus bisa mengadopsi perubahan yang lebih cepat dan berkelanjutan, terutama dalam hal teknologi, manajerial, dan pengembangan sumber daya manusia.

Penguatan UMKM dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan memperbaiki akses ke pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan atau kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan. Oleh karena itu, program pembiayaan berbasis mikro dan skema kredit yang lebih fleksibel dapat menjadi solusi untuk meningkatkan likuiditas UMKM.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, langkah-langkah kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan mencerminkan pendekatan hati-hati namun progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global dan dinamika ekonomi domestik yang terus berkembang, kebijakan penurunan suku bunga dan kebijakan makroprudensial yang longgar menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan yang inklusif.

Penurunan suku bunga kebijakan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir memang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan cara menurunkan biaya pinjaman bagi sektor bisnis dan rumah tangga. Kebijakan ini, jika dipadukan dengan kebijakan makroprudensial yang tepat, dapat mendorong ekspansi kredit, yang pada gilirannya mendukung penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor prioritas seperti UMKM dan ekonomi hijau.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor UMKM. Pelatihan dan pendidikan terkait keterampilan manajerial, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan yang efektif dapat membantu para pelaku UMKM untuk lebih kompetitif. Penguasaan teknologi digital juga dapat memperluas pasar UMKM, yang sebelumnya terbatas pada pasar lokal, kini dapat menjangkau pasar internasional.

Pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengenai agenda strategis pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menggugah dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi global dan domestik. Menyongsong tahun 2025, sebagai periode yang krusial bagi perekonomian Indonesia, Shinta menyoroti beberapa pilar utama yang akan menjadi penentu arah pertumbuhan ekonomi ke depan, yakni hilirisasi, ekonomi digital, industri hijau, swasembada pangan, dan penguatan UMKM.

Dalam hal ekonomi digital, Shinta Kamdani menegaskan bahwa sektor ini telah menjadi kunci utama dalam membangun perekonomian yang lebih modern dan inklusif. Indonesia dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi digital, mulai dari e-commerce, fintech, hingga start-up teknologi. Transformasi digital memungkinkan pelaku usaha di seluruh penjuru tanah air untuk mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan model bisnis yang lebih inovatif.

Inovasi produk dan diversifikasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memperkuat posisi UMKM. UMKM yang mampu berinovasi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar yang dinamis akan lebih mudah bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung UMKM, seperti insentif pajak dan pelatihan kewirausahaan, juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

Pada akhirnya, penguatan UMKM akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya daya saing UMKM, sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penguatan UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap solid dan berkelanjutan di masa depan.

)*Penulis merupakan analis ekonomi PT Astara Indo

Cooling System: Strategi Ampuh Ciptakan Pilkada Damai dan Kondusif

Jakarta – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 telah diselenggarakan di berbagai daerah dengan aman dan damai. Salah satu kunci keberhasilannya adalah penerapan strategi cooling system, program inovatif yang digagas oleh aparat kepolisian untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa pemilu.

Di Provinsi Riau, program cooling system yang digagas oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, terbukti efektif dalam memastikan kelancaran pesta demokrasi. Berbagai kegiatan dilaksanakan, termasuk doa bersama yang melibatkan pasangan calon, tim pemenangan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

Selain itu, Kapolda Riau mengedepankan pendekatan humanis melalui patroli rutin, pengamanan di TPS, dan koordinasi dengan pihak penyelenggara.

“Pemilu dan Pilkada di Riau berjalan damai berkat sinergi semua pihak, terutama dukungan penuh dari program cooling system,” ujar Iqbal.

Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, turut memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Menurutnya, cooling system menciptakan suasana harmonis di tengah perbedaan politik. Hal serupa disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, yang menilai program ini berhasil meminimalkan potensi pelanggaran pemilu.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan juga menerapkan pendekatan cooling system pasca-Pilkada. Melalui kegiatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan bakti sosial, program ini memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan kepada warga setempat pun mendapat apresiasi tinggi, mempertegas peran kepolisian sebagai mitra masyarakat.

“Kami ingin memastikan perbedaan pilihan selama Pilkada tidak memengaruhi persaudaraan. Cooling system menjadi alat efektif untuk merajut kebersamaan,” ujar Hadi Gunawan.

Di Medang Deras, Sumatera Utara, Kapolsek AKP Abdi Tansar mengambil pendekatan religius dalam program cooling system. Melalui kegiatan shalat subuh berjamaah bersama tokoh agama dan masyarakat, ia mengedepankan pesan-pesan keamanan dan ketertiban.

“Pendekatan religius efektif menguatkan silaturahmi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung Polri dalam menciptakan situasi aman,” ungkap Abdi Tansar.

Dengan sinergi yang terjalin erat antara kepolisian, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, cooling system terbukti menjadi kunci sukses menciptakan suasana damai, sekaligus menjaga integritas pesta demokrasi.

Keberhasilan implementasi cooling system di berbagai daerah menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif, humanis, dan religius mampu menciptakan suasana damai selama Pilkada. Strategi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menyelenggarakan pemilu yang kondusif dan demokratis. []

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Komitmen Pemerintah Hormati Proses Hukum di MK

Jakarta – Pemerintah menunda pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 hingga Maret 2025. Keputusan ini diambil untuk menghormati proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf, mengatakan pengunduran waktu pelantikan kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

“Artinya, MK ingin agar pelantikan itu setelah semuanya melewati tahapan dan dilantik secara berbarengan sehingga tidak lagi satu-satu seperti dahulu,” kata Dede.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, membenarkan kabar tersebut. Pelantikan diundur karena MK akan menyelesaikan seluruh perkara PHPU dari Pilkada Serentak 2024 pada 13 Maret 2025.

“Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK,” kata Rifqinizamy.

Koordinator Divisi Teknis KPU Riau, Nahrawi mengatakan pelantikan kepala daerah dilakukan setelah 13 Maret 2025, menunggu selesainya seluruh proses sengketa di MK. Meskipun begitu, kewenangan pelantikan bukan jadi domain dari KPU, melainkan pemerintah.

“Belum ada arahan terkait pelantikan tersebut, karena terkait pelantikan menjadi domainnya pemerintah. Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret,” ujar Nahrawi.

Perlu diketahui bahwa penundaan pelantikan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan adanya penundaan ini, pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden yang baru guna menyesuaikan jadwal pelantikan tersebut. Pemerintah berharap, seluruh proses hukum dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kepala daerah terpilih dapat dilantik secara serentak dan legitimasi mereka tidak diragukan.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi proses hukum dan demokrasi di Indonesia.Masyarakat juga diharapkan dapat memahami dan mendukung keputusan ini demi terciptanya pemerintahan daerah yang sah dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Masyarakat Harus Dukung Proses Sidang Sengketa Pilkada di MK

Oleh: Putera Marasabessy*
Mahkamah Konstitusi (MK) siap memulai proses sidang sengketa perselisihan hasil Pilkada (PHP) 2024 pada 8 Januari 2025. Dengan total 314 permohonan yang telah diterima, sidang ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang mencintai nilai-nilai demokrasi, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung proses ini secara penuh. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari menjaga ketertiban, menghormati proses hukum, hingga mempercayai hasil yang ditetapkan oleh MK.

Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menangani perkara sengketa Pilkada. Persiapan ini mencakup pembaruan regulasi tata beracara, pelatihan teknis hukum, serta modernisasi fasilitas persidangan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen MK untuk memastikan proses persidangan berjalan transparan, adil, dan profesional. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga ini untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dalam sengketa ini juga menunjukkan kesiapan yang matang. KPU telah membentuk tim hukum khusus dan menerbitkan pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Persiapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan dapat dijawab secara substantif dan administratif. Anggota KPU, Idham Kholik, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen mempertahankan hasil Pilkada yang telah ditetapkan sesuai prosedur hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu meragukan kredibilitas KPU dalam menghadapi sengketa ini.

Sidang sengketa Pilkada sering kali menjadi sorotan publik karena hasilnya memiliki dampak besar bagi pemerintahan daerah dan stabilitas politik. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan semua pihak untuk menghormati apa pun putusan MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk melakukan intervensi atau menolak hasil yang telah ditetapkan. Pesan ini perlu menjadi pedoman bagi masyarakat agar tidak terprovokasi oleh narasi yang meragukan legitimasi putusan MK.

Peran masyarakat dalam mendukung proses sidang ini sangatlah penting. Pertama, masyarakat harus menjaga ketertiban dan tidak terlibat dalam aksi-aksi yang berpotensi mengganggu jalannya persidangan. Kedua, dukungan moral terhadap MK dan KPU harus terus digaungkan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini dapat bekerja tanpa tekanan. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat terkait proses persidangan.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa MK telah membentuk tiga panel untuk menangani perkara PHP Pilkada. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan proses pengadilan berjalan efisien dan terhindar dari konflik kepentingan. Langkah ini menjadi bukti bahwa MK berkomitmen menjaga integritas dan independensinya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung upaya ini dengan tidak menyebarkan spekulasi atau tuduhan yang tidak berdasar terhadap proses yang sedang berlangsung.

Pilkada adalah salah satu pilar demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah. Namun, hasil Pilkada tidak selalu diterima oleh semua pihak, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui MK menjadi sangat penting. Proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Untuk itu, dukungan masyarakat terhadap proses ini adalah bentuk nyata dari partisipasi demokrasi yang bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, masyarakat juga perlu bersikap bijak dalam menyikapi hasil akhir dari proses sidang. Ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menciptakan instabilitas politik atau sosial. Sebaliknya, masyarakat harus menerima putusan MK sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Sikap ini akan membantu menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendukung pembangunan daerah.

Dalam konteks menjaga kelancaran, masyarakat perlu menahan diri dari aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas. Demonstrasi yang tidak terorganisir, penyebaran hoaks, atau provokasi di media sosial harus dihindari. Sebaliknya, masyarakat diharapkan menjadi teladan dalam mendukung supremasi hukum dengan mendorong semua pihak yang bersengketa untuk mematuhi mekanisme hukum yang berlaku.

Keamanan selama proses persidangan juga menjadi tanggung jawab bersama. Aparat keamanan telah diberi mandat untuk memastikan situasi tetap kondusif, namun masyarakat juga memiliki peran penting. Dengan tidak menciptakan potensi konflik horizontal dan menjaga komunikasi yang harmonis antar kelompok pendukung, masyarakat dapat membantu mengurangi ketegangan yang mungkin terjadi.

Pada akhirnya, dukungan masyarakat terhadap proses sidang sengketa Pilkada di MK bukan hanya tentang memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang terlibat. Lebih dari itu, ini adalah tentang menunjukkan komitmen kita sebagai bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan mendukung proses ini, kita turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan. Bersama kita wujudkan proses sidang yang menjadi cerminan dari semangat kebersamaan dan kedewasaan demokrasi.

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Politik

Evaluasi Pilkada Bentuk Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Politik Nasional

Oleh: Afifa H. Zaim *)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai langkah untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh tahapan Pilkada. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu berikutnya dan untuk menjaga stabilitas iklim politik nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada 2024. Ia menyebut bahwa evaluasi menjadi prioritas, terutama jika ditemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Yusril menegaskan bahwa pemerintah sangat memperhatikan isu ini dan akan mendengarkan setiap argumentasi yang muncul di persidangan MK. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin keadilan dalam pelaksanaan Pilkada.

Pilkada Serentak 2024 mencatat 545 daerah yang berpartisipasi dalam proses pemilihan. Namun, terdapat 314 gugatan yang masuk ke MK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan baik secara umum, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah melihat evaluasi sebagai langkah strategis untuk memperbaiki dan sistem demokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 berjalan sukses, lancar, dan aman. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran KPU di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, termasuk badan ad hoc yang terlibat. Menurut Afif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak mencapai 71% secara nasional, yang dianggap lebih baik dibandingkan beberapa negara lain, evaluasi tetap diperlukan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Afifuddin menjelaskan bahwa KPU tidak hanya berfokus pada teknis pelaksanaan, tetapi juga pada penguatan pendidikan pemilih. Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memotret partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan indeks ini, KPU dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam sosialisasi pemilu serta pendidikan pemilih yang telah dilakukan. Hal ini menjadi bukti konkret dari upaya KPU untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif.

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, menyampaikan bahwa tantangan besar pada penyelenggaraan Pilkada 2024 adalah tahapan pemilu dan Pilkada yang berlangsung secara bersamaan. Namun, menurutnya, KPU berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan baik. Ia menilai bahwa keberhasilan ini mencerminkan kesiapan KPU dalam menghadapi situasi kompleks sekaligus menjaga kredibilitas institusi sebagai penyelenggara pemilu. Ia juga berharap agar pengalaman dari Pilkada 2024 dapat menjadi acuan dalam peningkatan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Pemerintah melihat evaluasi penyelenggaraan Pilkada sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah pusat. Evaluasi ini tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga untuk memperkuat sistem demokrasi. Stabilitas politik sangat bergantung pada transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, evaluasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Pilkada serentak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Lebih jauh, pelanggaran yang terjadi harus ditangani dengan serius. Pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk Bawaslu dan KPU, untuk memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran ditindaklanjuti dengan adil dan profesional. Pemerintah juga menegaskan pentingnya menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terus terjaga.

Upaya pemerintah dan KPU dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan demokrasi yang sehat. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk memperbaiki proses teknis, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi pada Pilkada 2024, langkah evaluasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pemilu di masa depan.

Sejumlah langkah strategis telah dirumuskan untuk mendukung evaluasi ini. Pertama, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Kedua, penguatan sistem pengawasan untuk mencegah pelanggaran selama proses Pilkada. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan transparansi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 memang menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga terkait. Namun, melalui evaluasi yang komprehensif, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi. Komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah, KPU, dan lembaga lainnya menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Evaluasi ini juga menjadi langkah penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi tetap terjaga.

Melalui evaluasi yang terencana dan sistematis, diharapkan stabilitas iklim politik nasional dapat terjaga. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan keberhasilan proses demokrasi, tetapi juga untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

*)Penulis merupakan pengamat politik dan keamanan dari Berdaya Research Institute

Pemerintah Fokus Selesaikan Pembangunan Infrastruktur untuk Lembaga Legislatif dan Yudikatif di IKN Nusantara

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur penting di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Pembangunan gedung-gedung ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menciptakan IKN yang modern, efisien, dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih baik.

Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif merupakan langkah penting untuk memastikan IKN dapat berfungsi dengan optimal sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru.

“Gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Diharapkan ini berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, mengingat pentingnya fungsi lembaga ini dalam proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia,” ujar Airlangga.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Troy Pantouw, menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan IKN. Pemerintah berkomitmen menjadikan Nusantara sebagai ibu kota baru yang fungsional dan berkelanjutan.

“Ini kerja gotong royong yang melibatkan pemerintah, masyarakat, hingga pengusaha lokal dan internasional. IKN akan membuktikan kemampuan Indonesia membangun kota pintar yang menghormati lingkungan dan budaya,” ujarnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ditambahkannya bahwa penyelesaian pembangunan gedung legislatif di IKN akan semakin memperkuat peran DPR dalam menjalankan fungsi legislatif di Indonesia.

“Gedung legislatif yang baru di IKN akan mempermudah anggota DPR menjalankan tugas-tugasnya, mulai dari pembahasan undang-undang hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pembangunan ini sangat penting bagi perkembangan sistem demokrasi kita ke depan,” kata Puan Maharani.

Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga, serta fokus kuat pada kualitas dan ketahanan infrastruktur, pemerintah optimis pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN Nusantara akan selesai sesuai target. Hal ini akan membuka jalan bagi IKN sebagai pusat pemerintahan yang tidak hanya modern, tetapi juga berfungsi dengan baik dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan adil.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan signifikan. Saat ini, infrastruktur eksekutif hampir rampung dan dijadwalkan fungsional pada awal 2025. Progres pembangunan mencapai 61,7 persen dari 109 paket yang didanai APBN 2020–2024. Pembangunan gedung DPR/MPR/DPD serta institusi yudikatif seperti Mahkamah Agung direncanakan selesai pada 2028, menjadikan Nusantara ibu kota dengan tiga fungsi utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

TNI AU Mantapkan Kesiapan Sistem Pertahanan Udara untuk IKN

Oleh : Alan Setiawan )*

Tentara Nasional Iindonesia Angkatan Udara (TNI AU) memastikan kesiapan sistem pertahanan udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia. Langkah ini melibatkan berbagai persiapan, mulai dari penempatan rudal canggih hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Penambahan ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi pusat pemerintahan baru.

Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Muhammad Toni Harjono menegaskan bahwa penguatan pertahanan udara di IKN merupakan prioritas nasional. Keamanan IKN adalah tanggung jawab bersama. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap elemen pertahanan udara siap menghadapi berbagai ancaman.

Pihaknya juga berencana akan memasang rudal jarak menengah dan pendek, yang didukung radar canggih untuk memantau wilayah udara secara real-time. Rudal-rudal ini akan ditempatkan di lokasi strategis untuk mendukung pengamanan wilayah secara lebih optimal. Sistem pertahanan udara jarak menengah ini direncanakan mulai diaktifkan secara bertahap dan diharapkan sepenuhnya siap pada tahun 2027.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur memerlukan pendekatan strategis dalam sistem pertahanan. Infrastruktur vital, termasuk pusat pemerintahan, harus dilindungi dari segala potensi ancaman. Sistem rudal yang akan ditempatkan di wilayah ini mampu mendeteksi dan merespons ancaman udara, baik dari pesawat tempur maupun drone tak berawak, yang kini menjadi risiko keamanan global.

Untuk mendukung sistem ini, radar canggih dengan kemampuan deteksi dini akan diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan udara di kawasan IKN. Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap pergerakan di wilayah udara, sehingga setiap potensi ancaman dapat diantisipasi secara cepat dan akurat.

TNI AU juga berencana menambah kapasitas pangkalan udara di sekitar IKN untuk memastikan kesiapan operasional alutsista dan mendukung logistik pertahanan secara berkelanjutan. Kombinasi teknologi mutakhir dan infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi ibu kota baru dan wilayah sekitarnya.

Komandan Lanud Dhomber, Kolonel Penerbang Fata Patria menyampaikan ancaman udara menjadi satu perhatian serius TNI AU. Ancaman udara merupakan tantangan tersulit dalam konteks pertahanan. Selain itu, pertahanan udara juga menjadi isu besar terkait banyak konflik yang terjadi di dunia disebabkan karena adanya tekanan di wilayah udara. Dari tiga konsep matra pertahanan, yaitu darat, laut, dan udara, yang paling sulit adalah menghadapi ancaman udara. Karena memang sifat dari serangan ini adalah sangat cepat. Jika Indonesia bisa menghadapi serangan yang sangat cepat, maka dapat dipastikan bisa menghadapi serangan laut dan darat.

Oleh karena itu, Lanud Dhomber akan menyiapkan infrastruktur, personil, dan sumber daya lainnya, untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan smart air defense system. Selain alutsista, pelatihan intensif bagi personel yang akan bertugas di IKN juga menjadi fokus utama. TNI AU telah merancang program pelatihan yang mencakup simulasi operasional sistem pertahanan udara secara mendalam. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap prajurit memiliki kompetensi dan kesiapan optimal. Kesiapan personel menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem pertahanan modern ini.

Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha mengatakan aparat keamanan akan terus memprioritaskan tiga hal yang menjadi tantangan dalam tugasnya menjaga keamanan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah pembangunan IKN yang terus berkembang dan akan berproses ke depannya. Berbagai langkah termasuk penguatan sistem pertahanan udara terus dilakukan.

Penguatan pertahanan udara ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan survei lokasi strategis untuk penempatan alutsista. Selanjutnya, pembangunan pangkalan udara dan pos pemantauan menjadi prioritas, diikuti dengan pemasangan rudal dan radar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. TNI AU juga melibatkan komunitas lokal dalam sosialisasi program ini untuk menciptakan sinergi antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Meski demikian, program ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kondisi geografis dan cuaca di Kalimantan Timur. Namun, aparat keamanan optimis bahwa perencanaan yang matang dan kerjasama lintas sektor dapat mengatasi hambatan tersebut. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun sistem pertahanan udara yang andal.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah direncanakan, TNI AU berharap penguatan sistem pertahanan udara di IKN dapat menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Semua pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah, diharapkan dapat terus mendukung inisiatif ini demi terciptanya Ibu Kota Nusantara yang aman dan berdaya saing.

Keberhasilan penguatan sistem pertahanan udara ini juga diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan teknologi pertahanan dalam negeri. Dengan melibatkan industri strategis nasional, program ini tidak hanya memperkuat keamanan, tetapi juga mendorong kemandirian Indonesia dalam pengembangan alutsista modern. Selain itu, keberadaan sistem pertahanan yang andal di IKN akan memberikan sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjadi pusat pemerintahan yang aman, stabil, dan berperan penting dalam dinamika geopolitik global.

)* Mahasiswa Pascasarjana tinggal di Bandung