Yearly Archives: 2025

Jakarta : Performa sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan tumbuhnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga 20 persen sepanjang Januari-November 2024.

Dalam laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pada November 2024 jumlah kunjungan wisman mencapai 1,09 juta kunjungan. Jika ditotal sejak Januari, jumlah kunjungan wisman mencapai 12,66 juta, atau naik 20,17 persen dibanding 2023.

Pertumbuhan ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. “Capaian ini harus kita apresiasi sebagai hasil dari upaya bersama Kementerian Pariwisata bersama seluruh piha,” ujar Plt. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

Kemenparekraf sendiri, ujar Made Ayu, membagi dua skenario untuk capaian target 2024, yakni target bawah dan target atas. Target bawah sebesar 10,41 juta kunjungan dan target atas sebesar 14,3 juta kunjungan.

“Masih ada penghitungan untuk performansi pada Desember 2024 yang akan disampaikan secara resmi BPS pada Februari mendatang. Dengan momen libur Nataru, kita tentu berharap kinerja pariwisata kian positif dan berdampak besar pada target capaian kunjungan wisman,” ujar Made.

Selain itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada Januari hingga November 2024, juga menunjukkan kinerja yang baik. Tercatat pergerakannya mencapai 920 juta perjalanan, atau meningkat 22,81 persen dibanding periode yang sama di tahun 2023.

Kemenpar melalui kedeputian bidang pemasaran,  telah memaksimalkan program-program pemasaran. Di antaranya branding pariwisata Indonesia di Kanada, Australia, Tiongkok, dan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Selain itu, ikut serta dalam ajang bursa pariwisata terbesar kedua di dunia, yakni World Travel Market (WTM) London. Selanjutnya juga memaksimalkan cross border tourism di Batam dan Bintan.

Untuk wisatawan nusantara, program yang dijalankan adalah co-branding “Wonderful Indonesia, Di Indonesia Aja Travel Fair”, dan lainnya. Selain itu memaksimalkan program desa wisata, seperti Beti Dewi, Senandung Dewi, serta paket 3B (Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara).

“Tahun 2025 Kemenpar akan memaksimalkan program pemasaran pariwisata, dengan memperhatikan tren baru dalam berwisata 2025. Misalnya liburan ke tempat-tempat yang belum terkenal (off-the beaten-track), wisata pengalaman (experiential tourism), wisata minat khusus,” ujarnya.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Indonesia memasuki fase krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi ini tidak hanya diukur dari proses pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan suasana damai pasca-Pilkada.

Polres Nunukan menjadi salah satu contoh keberhasilan aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban pasca-Pilkada. Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, melalui Kasubsipenmas Ipda Zainal Yusuf, menegaskan bahwa patroli intensif dilakukan di berbagai titik strategis di Kabupaten Nunukan. Pihaknya ingin memastikan bahwa situasi di Nunukan tetap aman dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.

Patroli ini melibatkan berbagai satuan, termasuk Sabhara dan Polsek-Polsek setempat, serta diiringi imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga suasana damai dan tidak terprovokasi isu-isu yang meresahkan. Langkah proaktif ini menunjukkan kesigapan Polri dalam mengantisipasi potensi konflik yang bisa muncul pasca-Pilkada.

Peran strategis juga diemban oleh TNI Angkatan Udara (AU). Kepala Staf TNI AU, Marsekal Tonny, dalam apel khusus tahun baru 2025 di Mabesau, Jakarta, mengingatkan pentingnya persiapan pengamanan proses pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Februari 2025. Pihaknya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Hal ini termasuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengamanan pelantikan kepala daerah baru.

Pengamanan ini merupakan kelanjutan dari upaya pengamanan yang telah dilakukan TNI selama tahun politik 2024, termasuk pengamanan pencoblosan dan distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah. Tidak hanya itu, Tonny juga menyoroti pentingnya adaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menghadapi ancaman keamanan modern, seperti keamanan siber dan teknologi alutsista canggih.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri dalam menjaga keamanan selama Pilkada 2024. Meskipun terdapat kritik terkait isu netralitas, hal ini tidak berdampak signifikan pada stabilitas keamanan Pilkada. Dari proses penetapan calon hingga penyelenggaraan Pilkada, keamanan dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Lucius berharap Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga netralitas di masa depan. Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi, baik oleh Polri sendiri maupun melalui regulasi yang lebih baik.

Polres Langkat turut serta dalam menjaga kondusifitas melalui patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, menyampaikan bahwa patroli ini difokuskan pada area-area rawan seperti pusat keramaian, kantor penyelenggara Pemilu, dan pemukiman warga.

Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan gangguan keamanan pasca-Pilkada. Kami juga mengimbau masyarakat untuk saling menghargai pendapat politik dan menciptakan suasana damai di lingkungan masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Langkat.

Di DKI Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Dinata mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan tahapan Pemilu dan Pilkada. Berkat kerja keras jajaran Polda Metro Jaya, pelaksanaan Pilkada di Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Bahkan, Jakarta yang termasuk dalam lima daerah rawan Pemilu menurut Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IPKP) berhasil melewati proses demokrasi tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU) maupun sengketa hasil pemilihan.

Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya, Jakarta termasuk salah satu dari 5 daerah yang rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IPKP). Namun, koordinasi dan kolaborasi KPU Jakarta dengan Polri telah berhasil melaksanakan Pilkada nihil pemungutan suara ulang (Zero PSU) dan tanpa sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Capaian ini menjadi bukti profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Kolaborasi erat antara KPU dan Polri menjadi faktor kunci keberhasilan ini. Wahyu berharap di tahun 2025, Polri terus meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keamanan nasional setelah Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban telah berulang kali ditegaskan oleh berbagai pihak. Dalam konteks ini, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu atau isu yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Langkah-langkah yang diambil oleh Polres Nunukan, TNI AU, dan Polres Langkat menunjukkan bahwa pendekatan kolektif dan terkoordinasi sangat efektif dalam menjaga stabilitas. Dari patroli rutin hingga peningkatan kapasitas teknologi, semua upaya ini bertujuan untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga

Upaya kolektif dalam menjaga keamanan nasional pasca-Pilkada Serentak 2024 membuktikan bahwa stabilitas tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi merupakan hasil kerja sama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan terus mengedepankan pendekatan preventif, teknologi modern, dan kolaborasi, Indonesia dapat menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Semua pihak diharapkan tetap konsisten dalam menjaga stabilitas agar demokrasi yang sehat dan damai dapat terus terwujud.

)* Kontributor Beritakapuas.com

JAKARTA – Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, integrasi kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperkuat. Pilkada yang diikuti oleh berbagai dinamika politik, perbedaan pilihan, serta beragam aspirasi masyarakat, seringkali meninggalkan tantangan bagi terciptanya keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penguatan integrasi sosial pasca-pemilu menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan bangsa.

Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri, Brigjen Pol. Erlangga mengatakan Pilkada kerap menimbulkan polarisasi hingga mempengaruhi stabilitas daerah. Oleh sebab itu, integrasi anak bangsa menjadi sangat penting.

“Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Brigjen Pol. Erlangga menegaskan bahwa Pasca Pilkada, rekonsiliasi dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Semenytara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, M Ali Ramdhani mengatakan bahwa Pilkada serentak adalah momentum demokrasi yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“Kita harus memastikan bahwa perbedaan pilihan tidak mengganggu kerukunan antarwarga. Semua pihak, baik itu partai politik, calon kepala daerah, maupun masyarakat, harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif,” ujar Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani.

Ia berharap pasca pilkada serentak 2024, masyarakat tetap aman, dan damai, tanpa menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Selain itu pihaknya mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.

Senada, Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang, Prof Amien Suyitno menyatakan sangat mendukung terjaganya kerukunan di Indonesia.

“Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2024 yang sudah naik jangan dinodai dengan Pilkada Serentak,” tegas Suyitno.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara bijak dan tidak terjebak dalam hoaks atau berita bohong yang dapat merusak kerukunan.

“Informasi yang beredar di dunia maya harus disaring dengan bijaksana agar tidak menambah ketegangan politik yang berlarut-larut. Saring dulu sebelum sharing,” tuturnya. []

Oleh : Bagas Adrian Nathaniel )*

Pilkada Serentak 2024 berhasil terlaksana dengan aman dan lancar, mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat bersinergi untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai harapan.

Dengan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, Pilkada ini menjadi perhelatan demokrasi terbesar yang berhasil menunjukkan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi salah satu kunci utama keberhasilan ajang lima tahunan ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa sebagian besar proses Pilkada berlangsung dengan baik. Meski demikian, beberapa wilayah menghadapi tantangan, seperti bencana alam berupa erupsi gunung berapi, longsor, dan banjir, yang memerlukan pemungutan suara susulan.

Gangguan keamanan di beberapa titik juga sempat terjadi, namun berhasil ditangani dengan sigap oleh TNI dan Polri. Pemerintah telah mengantisipasi berbagai kendala dengan menyiagakan personel keamanan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar hingga selesai, termasuk penyediaan logistik yang memadai di daerah-daerah terpencil.

Budi Gunawan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi ini. Pemerintah, melalui koordinasi lintas instansi, memastikan Pilkada 2024 tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga mencerminkan integritas dan transparansi.

Komitmen tersebut menjadi perhatian dunia internasional, mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan proses demokrasi yang damai. Observasi dari berbagai lembaga internasional juga memberikan catatan positif terhadap pelaksanaan Pilkada yang dinilai memenuhi standar demokrasi global.

Meski pemungutan suara telah hampir rampung, Budi Gunawan mengingatkan bahwa Pilkada belum sepenuhnya selesai. Tahapan rekapitulasi suara dan pelantikan kepala daerah terpilih masih menanti.

Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk terus menjaga suasana kondusif hingga seluruh proses selesai. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan menjadikan Pilkada 2024 sebagai momentum bersejarah yang meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan bersama untuk memastikan tidak ada kecurangan yang mencoreng hasil Pilkada ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ia menyebut jajaran kepolisian dan KPPS sebagai garda terdepan yang memastikan proses demokrasi ini berjalan aman, tertib, dan lancar.

Pengawalan logistik, penghitungan suara, hingga pengamanan di tempat pemungutan suara dilakukan dengan sangat baik, mencerminkan kerja keras dan dedikasi semua pihak. Peran relawan demokrasi juga diakui sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Menurut Rano Alfath, Pilkada ini menjadi cerminan kedewasaan demokrasi Indonesia yang terus tumbuh. Proses yang berjalan damai dan lancar menunjukkan bahwa masyarakat semakin matang dalam berdemokrasi.

Ia juga mengingatkan tanggung jawab besar yang kini ada di pundak para pemimpin terpilih. Harapan rakyat yang besar harus dijawab dengan kerja nyata, membuktikan bahwa mereka layak menjadi pemimpin yang dipercaya masyarakat. Rano juga menyoroti pentingnya program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai langkah awal para pemimpin baru.

Rano menekankan bahwa keberhasilan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi kemenangan politik, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan bangsa. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk kembali bersatu setelah kontestasi politik selesai, mendukung para pemimpin terpilih demi membawa kebaikan bagi semua.

Demokrasi, menurutnya, hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni menjaga persatuan dan kesejahteraan bangsa. Ia juga mengajak semua elemen untuk tetap aktif mengawal kebijakan para pemimpin terpilih agar berjalan sesuai aspirasi masyarakat.

Dari Gorontalo Utara, Kepala Kesbangpol Roy Van Solang turut memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pilkada di daerah tersebut. Ia menilai kolaborasi semua pihak, mulai dari tim penyelenggara, partai politik, hingga pemerintah setempat, menjadi kunci sukses pelaksanaan Pilkada yang aman dan kondusif.

Dukungan penuh dari aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, juga berperan besar dalam menjaga ketertiban selama proses berlangsung. Kerja sama lintas sektor ini menjadi contoh nyata keberhasilan dalam mengelola tantangan lokal.

Roy Van Solang menyampaikan bahwa keberhasilan Pilkada ini menunjukkan kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gorontalo Utara. Ia mengimbau masyarakat untuk terus mengawal hasil Pilkada dan mendukung para pemimpin yang terpilih demi pembangunan yang lebih baik selama lima tahun mendatang.

Dengan pelaksanaan yang berjalan lancar, aman, dan tertib, Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah yang mencerminkan keberhasilan demokrasi pada Pilkada Serentak 2024. Roy juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat setempat yang menunjukkan antusiasme terhadap proses demokrasi.

Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari persiapan matang dan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara, serta masyarakat. Proses yang berjalan dengan baik ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola kontestasi demokrasi dengan integritas tinggi.

Selain itu, Pilkada ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kolaborasi dan sinergi untuk menghadapi tantangan, baik teknis maupun non-teknis, dalam setiap proses demokrasi. Dukungan teknologi dalam penghitungan suara dan penyebaran informasi juga menjadi salah satu faktor yang membantu kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Momentum tersebut diharapkan tidak hanya mencatatkan sejarah baru dalam demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Partisipasi aktif masyarakat, kerja keras aparat, serta komitmen pemerintah membuktikan bahwa keberhasilan Pilkada Serentak 2024 adalah prestasi bersama yang patut diapresiasi dan diteruskan dalam setiap proses demokrasi di masa depan. Semangat ini diharapkan mampu mendorong inovasi baru dalam pelaksanaan Pemilu mendatang, menjadikan demokrasi Indonesia semakin kuat dan bermartabat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Kawiwara Pustaka

JAKARTA — Pilkada Serentak 2024 berhasil mencatatkan sejarah sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar yang terlaksana dengan aman dan kondusif.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil nyata dari kerja keras aparat keamanan yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara hingga masyarakat.

Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, mengapresiasi kinerja Polri, khususnya jajaran Polda Metro Jaya, yang berhasil menjaga stabilitas keamanan selama tahapan pesta demokrasi berlangsung di Jakarta.

“Kami segenap jajaran KPU Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polri yang telah menjaga stabilitas keamanan di tahun politik, hingga terselenggaranya pesta rakyat ini dengan aman dan kondusif,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, meskipun sempat ada kekhawatiran terkait potensi kerawanan di wilayah Jakarta, upaya mitigasi oleh jajaran Polda Metro Jaya mampu menciptakan suasana yang aman dan terkendali.

Wahyu juga menyebut capaian tersebut sebagai bukti profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jakarta, Dody Wijaya, menyoroti pentingnya kerja sama erat antara KPU dan Polri

Hal tersebut dalam rangka memastikan kelancaran Pilkada di Jakarta, yang termasuk dalam lima daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IPKP).

“Atas koordinasi dan kolaborasi KPU Jakarta dengan Polri telah berhasil melaksanakan Pilkada Nihil Pemungutan Suara Ulang (Zero PSU) dan Tanpa Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan,” kata Dody.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, juga mengapresiasi kontribusi aparat keamanan dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Bagja menjelaskan bahwa Pilkada kali ini memiliki skema pelaksanaan yang berbeda dan kompleks, namun tetap berhasil dilaksanakan dengan baik.

“Awalnya kami anggap sangat susah terjadi, sulit untuk dilaksanakan, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Bagja juga menyoroti peran sentra Gakkumdu yang dibentuk bersama Polri dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif selama pelaksanaan Pilkada.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antara kementerian, lembaga, dan aparat keamanan menjadi kunci suksesnya Pilkada Serentak 2024, meskipun menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan demokratis terbesar di dunia.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparat keamanan, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga stabilitas demokrasi di Tanah Air. ()

Oleh: Rendy Putra Wijaya

Judi online semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak moral, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi keluarga dan negara. Pemerintah, melalui sinergi lintas instansi, terus menggencarkan berbagai langkah untuk membatasi ruang gerak pelaku judi online yang telah merugikan jutaan masyarakat, terutama dari kalangan miskin dan pelajar.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyebutkan bahwa judi online menyumbang angka kemiskinan baru di Indonesia, dengan lebih dari 8,8 juta masyarakat terlibat di dalamnya. Ia menegaskan bahwa judi online kerap kali hanya menjadi modus penipuan yang merugikan masyarakat kecil. Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi digital untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa hingga kuartal ketiga tahun ini, perputaran uang terkait judi online telah mencapai Rp283 triliun, dengan total deposit sekitar Rp43 triliun. Data ini mencerminkan besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh judi online terhadap perekonomian nasional. Melihat hal ini, pemerintah bersama berbagai pihak terus berkolaborasi untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku judi online.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadi salah satu aktor utama dalam upaya pemberantasan judi online. Dalam rapat koordinasi terbaru, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menginstruksikan operator telekomunikasi seluler untuk memperketat pengawasan transaksi pulsa. Salah satu langkah yang diambil adalah membatasi transfer pulsa maksimal Rp1 juta agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Selain itu, Menkomdigi mendorong registrasi ulang kartu SIM menggunakan data biometrik untuk mempermudah identifikasi pelaku.

Menkomdigi juga menekankan pentingnya tindakan preventif melalui literasi digital. Ia menganggap bahwa penetrasi ponsel yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan edukasi kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap modus operandi pelaku judi online yang terus berinovasi.

Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi aliran dana yang digunakan dalam aktivitas judi online. Data ini digunakan untuk memberikan peringatan kepada pelaku yang teridentifikasi, sesuai dengan Pasal 303 bis KUHP. PPATK juga mendorong operator seluler untuk lebih proaktif dalam menyosialisasikan bahaya judi online kepada masyarakat.

Dalam upaya membatasi ruang gerak pelaku judi online, Kemkomdigi telah melakukan tindakan tegas terhadap ribuan konten terkait. Selama periode 29 November hingga 4 Desember 2024, sebanyak 49.239 konten judi online berhasil ditindak. Di antara konten tersebut, terdapat akun-akun media sosial dengan ratusan ribu pengikut yang mempromosikan judi online. Akun-akun ini tidak luput dari pengawasan pemerintah.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan tindakan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ini. Sejak Oktober hingga awal Desember 2024, Kemkomdigi telah memblokir lebih dari 464 ribu konten terkait judi online, termasuk website, media sosial, dan platform digital lainnya.

Alexander juga mengingatkan bahwa judi online sering kali menyamarkan dirinya sebagai permainan daring biasa. Modus seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi pemain. Menurutnya, data pribadi seperti nomor ponsel, email, dan rekening bank sering kali menjadi sasaran sindikat judi online untuk dimanfaatkan secara ilegal.

Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam memberantas judi online. Kemkomdigi, PPATK, dan operator seluler bekerja sama untuk memperkuat regulasi dan pengawasan. Salah satu regulasi yang sedang dipertimbangkan adalah pembatasan transfer pulsa serta pengawasan ketat terhadap aplikasi pembayaran digital yang kerap menjadi medium deposit permainan judi online.

Tidak hanya itu, operator seluler juga didorong untuk lebih aktif dalam menyampaikan pesan literasi digital melalui berbagai kanal komunikasi. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online sekaligus meminimalkan jumlah pemain yang terlibat.

Upaya pemberantasan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi tentang bahaya judi online harus terus digalakkan, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam memberantas judi online. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, operator seluler, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, ruang gerak pelaku judi online dapat semakin dipersempit, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Meskipun tantangan dalam memberantas judi online sangat kompleks, komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait memberikan harapan besar. Dengan regulasi yang diperkuat, teknologi yang dioptimalkan, dan edukasi yang terus disosialisasikan, Indonesia dapat mencapai tujuan menjadi negara yang bebas dari ancaman judi online.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam menjaga integritas sosial dan moral bangsa. Dengan dukungan penuh masyarakat, harapan akan terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan sehat dapat terwujud.

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta – Tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam memberantas perjudian online kembali menyasar akun-akun selebgram terkenal yang terbukti mempromosikan aktivitas ilegal ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Molly Prabawaty, menegaskan langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online yang semakin marak di ruang digital.

Tiga akun Instagram yang diblokir Kemkomdigi adalah @nanda.feby06 dengan 428 ribu pengikut, @nagitaovely dengan 357 ribu pengikut, dan @sayaafun dengan 762 ribu pengikut. Ketiganya diketahui terlibat aktif dalam mempromosikan situs judi online, memanfaatkan popularitas mereka untuk menarik lebih banyak korban.

“Kami tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang memanfaatkan popularitasnya untuk menyebarkan praktik ilegal seperti judi online. Ini adalah ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Molly.

Sepanjang Desember 2024, Kemkomdigi berhasil menindak 221.116 konten, akun, dan situs judi online. Dalam periode lebih luas, sebanyak 658.889 konten telah diturunkan, mencakup website, platform media sosial, hingga aplikasi pesan instan.

Langkah penegakan hukum ini juga diperkuat dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menkomdigi Meutya Hafid untuk meningkatkan literasi digital. Program ini melibatkan pemerintah daerah hingga komunitas masyarakat, seperti ibu-ibu, untuk memberikan pemahaman tentang bahaya judi online.

“Kami mengajak generasi muda untuk menjadi relawan literasi digital. Dengan keterlibatan mereka, kami berharap dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman,” ujar Molly.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan kemajuan signifikan dalam pengungkapan kasus judi online.

“Tindak pidana perjudian online yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorse, pengepul, hingga pemain,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa upaya pemberantasan judi online akan diperkuat dengan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hingga kini, barang bukti yang disita meliputi tanah, bangunan, kendaraan mewah, perhiasan, dan uang tunai senilai Rp61,072 miliar.

Sinergi antar instansi Pemerintah ini menjadi langkah strategis untuk menekan dampak negatif judi online. Masyarakat, termasuk para selebgram, diharapkan berkontribusi dengan menolak segala bentuk promosi terhadap aktivitas ilegal ini.

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan data mengejutkan terkait maraknya judi online di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak empat juta pengguna internet di Indonesia terlibat dalam aktivitas perjudian daring, termasuk 80 ribu di antaranya adalah anak-anak.

“Yang lebih parah lagi, pemain judi online ini dari semua pemakai internet di Indonesia ada empat juta orang yang bermain judi online setiap harinya, termasuk 80 ribu anak-anak,” ujar Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, dalam pernyataan resminya.

Nezar menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi fenomena judi online yang memiliki dampak destruktif terhadap masyarakat. Ia menyebut aktivitas ini sebagai ancaman serius bagi bangsa.

“Judi online ini adalah masalah besar, musuh besar bagi masyarakat Indonesia,” katanya, seraya mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Dampak negatif dari judi online tidak hanya memengaruhi aspek sosial, tetapi juga ekonomi negara. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi dari judi online mencapai angka fantastis hampir Rp900 triliun. Sebagai langkah penanggulangan, Kemkomdigi telah menurunkan 5,5 juta konten terkait judi online hingga Desember 2024.

“Dari besarannya saja kita sudah tahu betapa dahsyatnya mereka yang terpapar judi online. Bayangkan saja, uang sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif, tapi justru terserap dalam permainan dan terbang hangus entah ke mana,” jelas Nezar.

Selain itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kemkomdigi, Marroli Jeni Indarto, menyoroti bahwa judi online kerap menyasar generasi muda. Ia menjelaskan, para pelaku menggunakan iming-iming kemenangan instan untuk menarik perhatian anak muda, meskipun pada kenyataannya peluang untuk menang sangat kecil karena melawan algoritma.

“Kita harus tahu, judi online ini menyasar anak muda karena ada halusinasi untuk cepat menang. Padahal, yang dilawan adalah algoritma, sehingga sangat mustahil untuk menang,” ungkap Marroli.

Marroli juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak tergoda mencoba judi online dalam bentuk apa pun.

“Sekali mencoba, Anda akan terjerat dan sulit lepas. Bahkan, ancaman pidana bisa saja menanti,” ujarnya. Ia juga menambahkan pentingnya peran keluarga untuk saling mengingatkan terkait bahaya perjudian daring. “Yang penting juga adalah saling mengingatkan pada keluarga terdekat mengenai bahaya judi online,” tandasnya.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online melalui edukasi, kebijakan, dan penindakan hukum, demi melindungi masa depan bangsa dari ancaman yang semakin mengkhawatirkan ini.

Oleh: Laras Indah Sari )*

Judi online (judol) kini menjadi ancaman serius yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat sekitar empat juta pengguna internet di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas perjudian online. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu merupakan anak-anak di bawah usia 10 tahun. Aktivitas ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai Rp27 triliun per tahun, menunjukkan bahwa dampak dari judi online tidak dapat dianggap remeh.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menyebabkan kerusakan sosial dan psikologis yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan karena sering kali menjadi korban sistem perjudian yang dirancang untuk memanipulasi pengguna. Banyak permainan online yang digunakan sebagai pintu masuk bagi pelaku judi online untuk menjaring pemain baru. Hal ini semakin diperparah oleh sulitnya masyarakat membedakan mana permainan yang murni hiburan dan mana yang mengandung unsur perjudian.

Pelaku judi online juga memanfaatkan iklan terselubung di media sosial untuk menjangkau pengguna baru. Platform populer seperti TikTok, Instagram, dan Facebook sering kali menjadi sarana penyebaran promosi judi tanpa disadari oleh pemilik platform. Dalam konteks ini, peran literasi digital menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari jebakan ilusi kemenangan yang ditawarkan oleh pelaku judi online. Upaya edukasi tentang literasi digital menjadi langkah kunci untuk memerangi pengaruh negatif ini.

Dampak buruk dari judi online mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan mental hingga hubungan sosial. Banyak pemain judi online mengalami stres, depresi, dan gangguan mental lainnya akibat keterlibatan mereka. Dalam beberapa kasus, pemain terjebak dalam lingkaran utang yang pada akhirnya mendorong mereka melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian atau penipuan, untuk memenuhi kebutuhan bermain. Kerugian dari judi online tidak berhenti di situ; hubungan keluarga juga sering kali terganggu akibat kecanduan judi, menyebabkan konflik dan isolasi sosial.

Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk judi online. Keinginan untuk cepat kaya, tekanan sosial dari media, dan kurangnya literasi finansial membuat mereka lebih mudah tergoda untuk mencoba judi online. Akses yang semakin mudah terhadap teknologi tanpa pengawasan orang tua turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk terlibat aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak di dunia maya agar mereka tidak terjerumus dalam perangkap judi online.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas judi online. Hingga akhir tahun 2024, lebih dari 5,4 juta konten yang terkait dengan judi online telah diblokir di berbagai platform digital. Selain pemblokiran, pemerintah juga mengadakan kampanye literasi digital melalui seminar, podcast, dan konten edukatif. Salah satu program edukasi yang menarik perhatian adalah podcast berjudul “Lari dari Judol” yang ditayangkan di kanal YouTube. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan cara menjauhi gaya hidup instan yang menyesatkan.

Selain itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Khusus yang bertugas menindak pelaku dan operator judi online secara hukum. Langkah ini juga melibatkan kolaborasi dengan tokoh agama dan komunitas lokal untuk memberikan edukasi dan pengawasan terhadap aktivitas perjudian di masyarakat. Pemerintah menargetkan untuk secara signifikan menurunkan jumlah situs judi online yang aktif di Indonesia pada tahun 2025. Kerja sama lintas sektoral juga diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Upaya pemerintah tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Kolaborasi dengan tokoh agama dan komunitas lokal menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Edukasi yang diberikan melalui tokoh-tokoh ini diharapkan dapat membantu mencegah masyarakat, terutama generasi muda, dari terjerumus dalam aktivitas judi.

Pentingnya peran masyarakat dalam memberantas judi online tidak dapat diabaikan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitar serta melaporkan aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan judi online kepada pihak berwenang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai judi online yang merugikan masyarakat dari berbagai aspek.

Dalam rangka melindungi generasi muda, pemerintah juga menggandeng figur publik untuk memberikan contoh positif. Salah satu figur publik, Sheryl Sheinafia, mengajak generasi muda untuk menjalani gaya hidup sehat sebagai bentuk pencegahan dari kebiasaan negatif seperti bermain judi online. Ia menyarankan olahraga sebagai salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, sekaligus menjauhkan diri dari aktivitas yang merugikan.

Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia berharap dapat memberantas judi online secara efektif. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat dari kerugian finansial, tetapi juga memutus dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh judi online. Dengan melindungi generasi muda dari ancaman ini, Indonesia dapat memastikan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Sejahtera

JAKARTA – Ancaman narkoba terus menjadi masalah serius yang dapat merusak kehidupan individu, keluarga, dan komunitas. Dalam menghadapi tantangan ini, peran aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya narkoba.

Dalam mendukung program pemberantasan narkoba yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, Polsek Tanjung Redeb menggelar sosialisasi bertajuk “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba” di Aula Kelurahan Tanjung Redeb, Jalan Mangga 1.

Sosialisasi yang berlangsung pada Kamis siang ini melibatkan 20 peserta, termasuk Ketua RT, penggerak PKK, kader posyandu, dan Ketua LPM Kelurahan Tanjung Redeb. Peran aktif tokoh masyarakat dan aparat kelurahan sangat penting dalam membangun kesadaran warga terhadap bahaya narkoba.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi agen perubahan. Kegiatan ini bukan sekadar memberikan informasi, tetapi juga menginspirasi masyarakat agar lebih peduli dan aktif dalam memerangi narkoba di lingkungannya,” ujar Iptu Leo Rifanto.

Dengan kehadiran beragam pihak, acara ini menjadi wadah diskusi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil secara kolektif.

“Peran aktif tokoh masyarakat dan aparat kelurahan sangat penting dalam membangun kesadaran warga terhadap bahaya narkoba.” Lanjut Iptu Leo Rifanto

Kegiatan ini mencakup penyampaian materi edukatif, sesi tanya jawab, dan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk deklarasi anti-narkoba oleh para peserta. Peserta juga diajak untuk berperan aktif dalam memantau lingkungan sekitar serta melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwajib.

“Polsek Tanjung Redeb patut diapresiasi dengan sigap mengedukasi masyarakat, peran aktif tokoh masyarakat dan aparat kelurahan sangat penting dalam membangun kesadaran warga terhadap bahaya narkoba.” Ujar Lurah Tanjung Redeb, Tri Wahyu Susilo, SSTP

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama memerangi ancaman narkoba di lingkungan lokal.

“Polsek Tanjung Redeb berharap kegiatan ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih waspada terhadap ancaman narkoba. Partisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.” Babinsa Kelurahan Tanjung Redeb, Sertu Abdul Aziz.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Polsek Tanjung Redeb berharap semangat kebersamaan dalam memberantas narkoba dapat terus terjaga, sehingga lingkungan yang bersih dan bebas narkoba dapat diwujudkan.