Bersatu Melawan Narkoba Demi Indonesia Lebih Baik

Oleh : Alexander Yosua Galen )*

 

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perjuangannya melawan narkoba. Perang ini bukan hanya tugas pemerintah atau penegak hukum, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Narkoba telah merusak kehidupan banyak orang, mengancam masa depan generasi muda, dan mengganggu stabilitas sosial. Upaya pemberantasan narkoba harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, dengan komitmen dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga sektor swasta.

Semua pihak harus bersatu, bergandengan tangan, demi Indonesia yang lebih baik dan bebas dari ancaman narkoba. Di berbagai daerah, langkah-langkah konkret telah diambil untuk memerangi narkoba. Melalui kerja sama yang kuat, harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah dapat terwujud.

Di Kabupaten Bangka Selatan, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas narkoba. Kepala BNN Kabupaten Bangka Selatan, Hendra Amoer, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam menjalankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkotika. Wilayah pesisir di Bangka Selatan menjadi jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara, yang rentan terhadap penyelundupan narkoba.

Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap jalur-jalur tikus sangat penting untuk memutus rantai peredaran narkoba yang mayoritas berasal dari luar Pulau Bangka. Bahkan, komitmen kepala desa untuk menjalani tes urine menunjukkan bahwa pemimpin lokal harus menjadi teladan dalam memerangi narkoba.

Selain itu, langkah-langkah lebih lanjut dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. BNN Kabupaten Bangka Selatan berusaha menciptakan lingkungan yang bebas narkoba dengan menggandeng pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat. Komitmen ini juga melibatkan masyarakat, yang diberdayakan untuk terlibat aktif dalam pemantauan dan pencegahan peredaran narkoba. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan perubahan nyata yang akan memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Di sisi lain, upaya pemberantasan narkoba juga dilakukan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kepala BNN Kabupaten Donggala, Khrisna Anggara, berpendapat bahwa perang melawan narkoba di daerah ini harus dilakukan secara adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan yang holistik diperlukan agar masalah narkoba dapat ditanggulangi dengan lebih efektif. Salah satu program unggulan BNNK Donggala adalah Desa Bersih Narkoba (Bersinar), yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan ketahanan terhadap narkoba.

Desa Loli Dondo dan Towale menjadi contoh nyata dari desa yang berhasil membangun ketahanan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pembentukan kelompok remaja teman sebaya yang bertugas untuk saling mengingatkan dan membantu mengatasi masalah narkoba juga semakin diperkuat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam masyarakat.

Namun, permasalahan narkoba di Kabupaten Donggala juga menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, terutama yang berusia 15 hingga 24 tahun, terus meningkat. Selama tahun 2024, BNNK Donggala telah menggelar puluhan tes urine, dan hasilnya cukup mengejutkan.

Sebanyak 23 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu. Meskipun begitu, langkah-langkah yang diambil oleh BNNK Donggala tetap menunjukkan optimisme. Tes urine dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi salah satu pondasi penting untuk mencegah agar generasi penerus bangsa tidak terjerumus lebih dalam ke dalam dunia narkoba.

Langkah serupa juga dilakukan di Jawa Tengah. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, menyebut tahun 2024 sebagai tahun terbaik dalam sejarah pemberantasan narkoba di provinsi tersebut. Polda Jateng berhasil mengungkap puluhan kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan dalam memutus jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah tersebut. Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menekankan pentingnya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi narkoba. Dengan komitmen yang kuat dan sinergi yang baik, ancaman narkoba dapat ditekan dengan signifikan.

Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, perang melawan narkoba belum usai. Seperti yang dikatakan oleh para narasumber, pemberantasan narkoba memerlukan keterlibatan semua pihak. Pemerintah dan penegak hukum memiliki peran penting, tetapi masyarakat juga harus berperan sebagai benteng pertahanan pertama.

Setiap individu perlu memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga diri mereka sendiri dan keluarga dari pengaruh buruk narkoba. Upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna.

Peran masyarakat sangatlah vital dalam perang melawan narkoba. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat umum, semuanya harus memiliki peran yang jelas dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka.

Sekolah juga memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan anti-narkoba kepada para siswa, sedangkan masyarakat harus aktif dalam memberantas penyebaran narkoba di lingkungan mereka. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga tidak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

Saatnya untuk bergerak bersama. Kita harus berkomitmen untuk melawan narkoba dengan segala cara yang kita bisa. Bersama-sama, kita akan menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih sehat, dan bebas dari ancaman narkoba. Mari bergandengan tangan, demi masa depan yang lebih cerah, bagi kita semua dan generasi penerus bangsa.

 

)* Penulis adalah Kontributor Suara Khatulistiwa

Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Batalkan Kenaikan PPN 12%

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengumumkan pembatalan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada awal tahun 2025.

 

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang masih belum sepenuhnya stabil. Selain itu, keputusan pembatalan kenaikan PPN menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sensitif dalam menerima masukan dari masyarakat.

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pembatalan kenaikan PPN adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

 

 

“Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Kami memprioritaskan kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Sri Mulyani.

 

 

Pemerintah juga mempertimbangkan dampak inflasi dan ketidakpastian pasar yang dapat meningkatkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

 

“Dengan pembatalan ini, kami berharap masyarakat tetap dapat beraktivitas secara normal dan menjaga perekonomian domestik tetap stabil,” tambahnya.

 

 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik langkah pemerintah.

 

“Kebijakan ini sangat relevan untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah tantangan yang ada. Kami percaya, dengan langkah bijak ini, perekonomian Indonesia dapat bergerak lebih stabil,” Ungkapnya.

 

Di sisi lain, Pengurus Organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi langkah pemerintah dalam membatalkan kenaikan tari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen secara menyeluruh dan hanya dibebankan terhadap barang-barang mewah.

 

 

”Saya bersyukur dan berterima kasih atas kebijakan pemerintah yang bersedia membatalkan rencana kenaikan PPN 12 Persen”, ungkapnya.

 

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa pembatalan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen menunjukkan bahwa pemerintah sensitif dan mau mendengar yang menjadi masukan-masukan dari masyarakat.

 

Seiring dengan pembatalan kenaikan PPN, pemerintah akan fokus pada reformasi pajak yang lebih efisien dan berbasis pada keadilan. Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat terus mematuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan penerapan pajak yang lebih adil.

 

 

Keputusan ini diharapkan dapat membawa stabilitas ekonomi dalam jangka panjang, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memberikan ruang bagi sektor-sektor ekonomi untuk berkembang lebih baik di tahun 2025.

 

 

Sementara itu, setalah pembatalan PPN 12% pemerintah tetap fokus pada kebijakan pro-rakyat, hal tersebut dilihat dari Kebijakan terkait paket stimulus seperti bantuan beras untuk 16 juta penerima, diskon listrik 50% untuk pelanggan kecil, dan insentif pajak bagi UMKM tetap dilanjutkan sehingga Kebijakan-kebijakan tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya sangat patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat.

 

 

Apresiasi Langkah Tepat Pemerintah Batalkan PPN 12 Persen

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

 

Langkah pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen membawa angin segar bagi masyarakat. Dengan keputusan ini, PPN tetap berada di angka 11 persen, kecuali untuk barang-barang yang masuk dalam kategori Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian ekonomi, tetapi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Di saat banyak negara bergulat dengan inflasi tinggi dan ancaman resesi, Indonesia memilih untuk melindungi rakyatnya melalui serangkaian stimulus ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pemulihan. Keputusan ini menegaskan bahwa pemerintah memahami urgensi memberikan ruang bagi masyarakat untuk bernapas di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun kenaikan PPN dibatalkan, pemerintah tetap melanjutkan berbagai paket stimulus yang telah dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dalam salah satu kesempatan, ia menegaskan bahwa stimulus ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Beberapa program bantuan yang direncanakan meliputi distribusi 10 kilogram beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat pada periode Januari hingga Februari 2025. Selain itu, pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah akan menikmati potongan tagihan sebesar 50 persen untuk periode yang sama.

Lebih dari itu, kebijakan fiskal pemerintah juga menyasar sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan berupa perpanjangan PPh Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM dan pembebasan pajak bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun menjadi angin segar bagi sektor ini. Upaya ini diyakini dapat memperkuat fondasi ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Tidak hanya itu, insentif tambahan berupa keringanan PPh pasal 21 untuk pekerja dengan pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan, subsidi bunga sebesar 5 persen untuk revitalisasi mesin pada sektor padat karya, dan bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama enam bulan ke depan menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dimensi yang menyeluruh. Langkah ini dipadukan dengan kemudahan akses ke program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), insentif pembelian kendaraan listrik, serta rumah, menciptakan sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meski demikian, kritik tetap muncul. Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa stimulus-stimulus yang bersifat temporer ini hanya memberikan dampak jangka pendek. Keputusan untuk mempertahankan PPN di angka 11 persen diambil setelah mempertimbangkan dampak potensial dari kenaikan pajak terhadap daya beli masyarakat.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mempertahankan paket stimulus ekonomi sebagai upaya melindungi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang hanya mengenakan PPN 12% bagi barang mewah serta melanjutkan paket stimulus ekonomi adalah pilihan yang bijak dan jauh dari politik pencitraan.

Tentu saja, keputusan untuk tidak menaikkan PPN tetap menjadi angin segar bagi masyarakat luas dan pelaku usaha. Tidak adanya kenaikan pajak memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengatur pengeluaran mereka tanpa tambahan beban.

Hal ini, pada gilirannya, menciptakan ruang bagi dunia usaha untuk merancang strategi bisnis yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi agar kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif sesuai dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.

Keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi langkah strategis yang mencerminkan komitmen dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan ini memberikan ruang bernapas bagi masyarakat dan pelaku usaha, sembari memastikan daya beli tetap terjaga. Dengan tetap mempertahankan PPN di angka 11 persen dan melanjutkan berbagai program stimulus, pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada aspek inklusivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Di saat banyak pihak khawatir dengan dampak kenaikan pajak terhadap beban hidup sehari-hari, keputusan ini hadir sebagai solusi yang diharapkan dapat membawa dampak positif secara luas. Namun, kebijakan ini tidak boleh hanya berhenti pada level sementara. Evaluasi terus-menerus dan inovasi kebijakan jangka panjang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal yang inklusif seperti ini harus diiringi dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat. Dengan begitu, tujuan bersama untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Keputusan ini mungkin bukan jawaban atas semua persoalan ekonomi, tetapi menjadi langkah awal yang penting menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pentingnya Penguatan Integrasi Sosial Pasca Pilkada 2024

Bandung – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2024. Perbedaan pilihan politik dan polarisasi selama proses Pilkada bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Stabilitas sosial dan keharmonisan pasca Pilkada 2024 harus tetap dijaga. Oleh karena itu, upaya penguatan integrasi sosial pasca Pilkada 2024 sangat penting dilakukan berbagai elemen masyarakat.

 

Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan, Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi. Namun pilkada sering menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat.

 

“Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan,” ujar Brigjen Pol Erlangga.

 

Brigjen Pol Erlangga mengatakan, pasca-Pilkada, rekonsiliasi, dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

 

Sementara itu,  Guru Besar dalam bidang Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Dr Uman Suherman, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat.

 

“Keberagaman adalah kekuatan kita dan Pancasila adalah jalan untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” ungkap Prof Uman.

 

Prof Uman mengatakan, keberagaman di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Kedamaian bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain.

 

“Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud, ” ujar Prof Uman.

 

Dia menuturkan, dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang akhirnya mengarah kepada penghargaan terhadap orang lain.

 

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran , Dr. Mei Susanto mengatakan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan berbasis teknologi perlu diterapkan untuk menyasar generasi muda. “Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dr Mei.

 

Selain itu, Dr Mei mengatakan penting juga untuk memahami demokrasi yang dijalani harus lebih dari sekadar proses voting.  “Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan,” ucap Dr Mei.

 

Sementara itu, Praktisi komunikasi, Dr Dadang Rahmat Hidayat, mengatakan, memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat.

 

“Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-pilkada. Seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik,” kata Dr Dadang.

Dr Dadang mengatakan, narasi komunikasi yang sehat akan sangat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial pasca Pilkada. “Narasi komunikasi yang kita bangun harus mencerminkan nilai-nilai persatuan,” ujar Dr Dadang.

 

Menurut Dr Dadang, jika narasi yang berkembang saling menghormati dan mendorong rekonsiliasi, potensi konflik bisa diminimalisir. “Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk narasi ini, karena remaja, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat terpengaruh oleh tren yang berkembang di dunia maya,” ungkap Dr Dadang.

 

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif. Di era digital, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial memberi ruang bagi remaja untuk mencari identitas dan menemukan penerimaan kelompok sebaya. Inilah yang membentuk perilaku mereka, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau merespons proses Pemilu.

 

Oleh karena itu, Dr Dadang mendorong agar komunikasi strategis berbasis nilai-nilai persatuan dan toleransi harus terus diperkuat di kalangan generasi muda.

 

Pasca Pilkada, Pemerintah Dorong Penguatan Persatuan di Daerah

Samarinda – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur memastikan stabilitas politik di daerah tetap aman pasca penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

 

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif, dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat di beberapa daerah.

 

“Tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah seperti di Mahakam Ulu dan Kutai Barat mencapai di atas 70 persen. Artinya, ada peningkatan kedewasaan berpolitik di masyarakat,” ungkap Fatimah.

 

Tak hanya itu, Kesbangpol juga mendukung terwujudnya peralihan situasi keamanan secara aman dan lancar.

 

“Kami memastikan transisi kepemimpinan berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

 

Fatimah Waty menambahkan bahwa kondisi politik yang stabil akan membantu menjaga keberlangsungan pembangunan di daerah.

 

“Kami terus memantau isu-isu strategis dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, terlibat aktif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan,” katanya.

 

Sementara itu, beberapa pihak menekankan pentingnya konsolidasi pasca pemilu dan pilkada untuk memastikan stabilitas demokrasi yang berkelanjutan.

 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa demokrasi harus lebih substantif dan melibatkan semua perangkat negara, termasuk di tingkat daerah.

 

“Demokrasi yang sehat mesti didukung oleh seluruh institusi pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga pemerintah daerah, dalam satu kesatuan sistem,” ujarnya.

 

Haedar juga mengingatkan kepala daerah terpilih agar memimpin dengan moralitas dan tanggung jawab tinggi, menghindari korupsi, politik balas jasa, dan kebijakan yang merugikan rakyat.

 

“Saatnya kita mengembangkan demokrasi nilai yang berbasis sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan,” tegasnya.

 

Dengan dukungan masyarakat dan sinergi antarinstansi, pemerintah optimis menghadapi tantangan di tahun baru ini.

 

Stabilitas politik, toleransi, dan kerja sama menjadi landasan untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan menyeluruh. []

 

 

Pemerintah Tegaskan Pentingnya Persatuan Bangsa Pasca Pilkada 2024

Oleh : Vina G. )*

Pilkada serentak 2024 baru saja selesai dilaksanakan dengan penuh antusiasme dan semangat demokrasi. Ribuan calon kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia berlomba untuk meraih hati rakyat dengan janji perubahan dan kemajuan. Namun, di balik proses politik yang penuh dinamika tersebut, ada satu hal yang harus selalu menjadi perhatian utama kita sebagai bangsa, yaitu persatuan.

Pemerintah melalui berbagai lembaga dan tokoh nasional menegaskan pentingnya menjaga persatuan pasca Pilkada 2024, karena hanya dengan persatuan, Indonesia dapat melangkah maju, bersatu dalam keberagaman, dan menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan landasan yang tidak tergantikan bagi pembangunan Indonesia. AHY menekankan bahwa setelah Pilkada, bangsa ini harus segera beranjak untuk kembali memperkuat persatuan demi mendorong kemajuan yang lebih besar.

AHY menegaskan bahwa masyarakat harus mengakhiri semua perbedaan semasa kampanye, termasuk debat-debat yang cukup seru digelar oleh KPUD di berbagai daerah. Pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi hukum, etika, dan norma dalam setiap proses demokrasi. Perbedaan pilihan adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat dan dewasa. Demokrasi tidak hanya soal menjalankan Pemilu dan Pilkada, tetapi juga tentang kualitas demokrasi itu sendiri, dan arah bangsa kita ditentukan oleh kualitas tersebut.

Pilkada memang merupakan bagian penting dari proses demokrasi, namun tidak boleh membuat bangsa ini terpecah belah. Masyarakat harus meyakini bahwa meskipun adanya perbedaan pilihan dalam Pilkada, tetapi kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bersatu.

Pilkada memang sering kali membawa berbagai perbedaan pandangan politik dan preferensi, namun sesungguhnya, ini adalah sebuah manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, hal ini juga memerlukan kedewasaan politik dari semua pihak agar tidak terjadi perpecahan, terutama di tingkat lokal.

Akademisi IAIN Takengon, Sutrisno, juga optimistis bahwa pemimpin baru dapat membawa perubahan signifikan. Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap oknum yang mencoba memecah belah persatuan. Pilkada dinilai sebagai momen untuk memperkuat komunikasi dan persaudaraan. Perbedaan sikap politik selama kampanye harus ditempatkan sebagai bagian dari berdemokrasi. Siapa pun yang terpilih adalah pemimpin untuk semua.

Sutrisno mengimbau agar setelah pelaksanaan Pilkada Serentak, para peserta Pilkada dan pendukungnya untuk menjauhi provokasi serta ujaran kebencian. Jika merasa ada kecurangan, gunakan jalur hukum seperti mengajukan laporan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi, serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana.

Kemudian, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa penting untuk menjaga ikatan persatuan dan kebersamaan di antara seluruh elemen masyarakat setelah melalui proses Pilkada. Peran DPR sebagai wakil rakyat tidak hanya terfokus pada proses legislatif, tetapi juga sebagai agen pemersatu yang menjaga agar perbedaan politik tidak menjadi pemecah belah bangsa. Jangan biarkan Pilkada berakhir menjadi ajang untuk saling menjatuhkan. Setelah pesta demokrasi ini selesai, masyarakat diminta agar kembali bersatu untuk membangun bangsa, karena persatuan adalah kunci bagi Indonesia agar dapat tetap maju.

Meskipun banyak dinamika politik yang muncul selama Pilkada, baik dari kontestasi kandidat, tim sukses, maupun media sosial, Sufmi menegaskan bahwa pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak boleh terpecah oleh politik sesaat. Pembentukan kabinet daerah yang baru pasca Pilkada harus dimanfaatkan untuk memupuk semangat kebersamaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang lebih baik.

Sementara itu, pentingnya menjaga persatuan pasca Pilkada juga disoroti oleh Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi. Dalam pandangannya, agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan umat manusia, terutama dalam konteks pasca Pilkada yang sering kali menyisakan perbedaan. Agama selalu mengajarkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, meskipun adanya perbedaan dalam hal pilihan politik. Perbedaan adalah hal yang wajar, namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan tersebut dengan bijaksana agar tidak merusak ikatan persatuan yang sudah terbentuk.

Ajaran agama dalam Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam, namun juga ukhuwah wathaniyah, yakni persaudaraan dalam konteks kebangsaan yang lebih luas. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia harus mampu menjadi contoh di dunia internasional dalam menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah halangan untuk bersatu, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya bangsa ini. Pilkada pun seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kedewasaan berpolitik, bukan untuk menumbuhkan kebencian atau permusuhan.

Setelah Pilkada serentak 2024 yang penuh dengan dinamika politik, saatnya bagi seluruh komponen bangsa untuk bergandengan tangan dan melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik. Masyarakat juga harus berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan bersama. Setiap warga negara, terlepas dari siapa yang mereka pilih, memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan negara ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan menjauhi sikap yang dapat memecah belah bangsa. Mari bersama-sama merawat Indonesia dengan semangat persatuan, untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.

 

)* Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.

Pasca Pilkada, Kepemimpinan Baru Diharapkan Percepat Reformasi Ekonomi

Oleh: Saki Ananta )*

 

Pasca Pilkada serentak 2024, harapan besar mengemuka bahwa kepemimpinan baru di berbagai daerah dapat mempercepat reformasi ekonomi. Momentum ini dianggap strategis untuk menciptakan kebijakan yang inovatif, sesuai dengan tantangan lokal maupun global. Pemimpin yang baru terpilih diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menilai Pilkada serentak sebagai peluang strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, pemimpin baru perlu berfokus pada kebijakan berbasis data yang dapat mendukung investasi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.

Dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, pertumbuhan yang inklusif dapat terwujud, sekaligus membuka lapangan kerja baru yang berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Pemimpin yang progresif dan inklusif dapat menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif, sehingga menarik investasi dan memperkuat konsumsi domestik sebagai motor utama perekonomian.

Langkah strategis yang diusulkan meliputi pengembangan sektor unggulan sesuai potensi daerah masing-masing, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, serta pengurangan hambatan birokrasi yang selama ini kerap menghambat masuknya investasi.

Koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Shinta menekankan bahwa meski peluang besar ada di depan mata, pemimpin daerah tetap harus siap menghadapi berbagai tantangan yang tak terelakkan.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, yang mengungkapkan bahwa Pilkada kali ini menjadi momen penting untuk memilih pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemimpin yang memiliki integritas, kasih sayang terhadap rakyat, dan pemahaman mendalam tentang tugas-tugasnya akan mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih luas.

Salahudin percaya, dengan pemimpin seperti itu, kehidupan masyarakat akan lebih damai, saling menghormati, dan penuh toleransi. Selain itu, ia menyoroti pentingnya apresiasi terhadap peran media massa dalam menjaga kerukunan selama proses Pilkada. Toleransi terhadap perbedaan pilihan politik menjadi salah satu kunci untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi ekonomi.

Di Jakarta, Pj Gubernur Teguh Setyabudi menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus fokus pada penyelesaian berbagai tantangan utama yang selama ini membayangi ibu kota. Permasalahan seperti kemacetan, banjir, dan kebutuhan perumahan layak huni menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.

Selain itu, calon pemimpin Jakarta juga harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Teguh menekankan bahwa kebijakan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan masalah-masalah tersebut tidak hanya diselesaikan secara sementara, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang.

Teguh juga menggarisbawahi peran Jakarta sebagai barometer nasional. Keberhasilan kebijakan di ibu kota akan menjadi contoh bagi daerah lain, sehingga pemimpin baru harus memastikan kolaborasi yang erat dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Teguh berharap berbagai upaya yang telah dilakukan selama masa kepemimpinannya dapat menjadi dasar yang kokoh bagi pemimpin baru untuk melanjutkan pembangunan Jakarta. Teguh menambahkan bahwa proses pembangunan membutuhkan konsistensi dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Selain fokus pada penyelesaian tantangan struktural, pemimpin baru juga diharapkan dapat memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Dengan penguatan infrastruktur, konektivitas yang lebih baik, dan pemberdayaan UMKM, daerah-daerah di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.

Keberanian dalam mengambil kebijakan yang adaptif dan berbasis data menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, stabilitas harga kebutuhan pokok harus tetap menjadi prioritas, mengingat hal ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Harapan besar yang disampaikan oleh para narasumber mencerminkan keyakinan bahwa reformasi ekonomi dapat tercapai jika pemimpin baru memiliki visi yang kuat dan keberanian untuk bertindak.

Dengan kebijakan yang tepat, lapangan kerja baru akan tercipta, daya beli masyarakat meningkat, dan konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dapat diperkuat. Langkah ini juga akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, sehingga investasi baru dapat terus mengalir.

Pilkada serentak 2024 telah menjadi bukti nyata kematangan demokrasi Indonesia. Namun, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin terpilih, tetapi juga harus memberikan hasil nyata berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal ini, peran pemimpin yang kompeten sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dukungan penuh dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar reformasi ekonomi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak positif.

Kini, dengan kepemimpinan baru di berbagai daerah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat reformasi ekonomi. Melalui kolaborasi, kebijakan berkelanjutan, dan keberanian menghadapi tantangan, harapan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bukanlah sekadar mimpi. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat daya saing daerah, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

)* Kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Ekonomi untuk Dukung Daya Saing UMKM

Jakarta – Pemerintah telah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa stimulus ini mencakup insentif perpajakan, bantuan bahan pokok, serta dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil.

 

“Paket stimulus ini merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong UMKM agar tetap kompetitif,” ujarnya

 

Dalam paket tersebut, pemerintah memberikan perpanjangan fasilitas PPh final 0,5 persen untuk UMKM hingga 2025. Selain itu, UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari pajak. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pelaku usaha dan membuka peluang lebih luas untuk mereka berkembang.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, insentif ini tidak hanya menyasar UMKM tetapi juga industri padat karya.

 

“Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

 

Selain itu, subsidi bunga hingga 5 persen untuk revitalisasi mesin juga disiapkan guna meningkatkan produktivitas sektor industri.

 

Dukungan ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini. Ia menilai kebijakan ini strategis untuk menumbuhkan sektor UMKM

 

“UMKM masih menghadapi tantangan seperti permodalan dan pemasaran. Dengan langkah ini, UMKM dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya

 

Selain insentif fiskal, pemerintah juga memberikan bantuan berupa diskon listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan daya hingga 2.200 VA dan pembagian bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan bagi 16 juta keluarga. Kebijakan ini akan berlangsung selama dua bulan pada awal 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

 

Stimulus lain yang dihadirkan adalah keringanan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik dan hibrida, yang diharapkan turut mendorong pertumbuhan sektor transportasi ramah lingkungan.

 

Insentif ini juga relevan dalam mendorong UMKM berbasis teknologi untuk beradaptasi dengan tren ekonomi berkelanjutan.

 

Dengan proyeksi insentif mencapai Rp265,6 triliun, pemerintah optimistis paket stimulus ini akan memberikan dampak positif, baik untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun mendukung daya saing pelaku usaha.

 

Dukungan penuh dari pemerintah dan DPR mencerminkan komitmen untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi nasional.

{}

 

Pemerintahan Presiden Prabowo Rancang Holding UMKM Demi Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Ahmad Riady )*

 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Salah satu upaya konkret yang kini tengah dirancang adalah pembentukan Holding UMKM, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat ekosistem usaha kecil dan menengah di Indonesia.

 

Rencana pembentukan Holding ini dipimpin oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, yang menegaskan pentingnya sinergi antara UMKM dan industri besar sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

 

Holding UMKM dirancang untuk menghubungkan ribuan pelaku UMKM dengan rantai pasok industri besar secara lebih terstruktur dan terpadu. Melalui pendekatan ini, UMKM tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga bagian integral dari ekosistem industri.

 

Dalam hal ini, pemerintah berencana menyediakan berbagai dukungan, termasuk pelatihan produksi, akses pembiayaan, perencanaan bisnis, hingga kemudahan akses ke pasar dan investor. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, pemasaran, dan akses bahan baku.

 

Pemerintah berencana menjadikan holding ini sebagai ekosistem yang mampu menciptakan konektivitas antara sektor UMKM dengan industri besar di berbagai sektor, seperti otomotif, pertanian, makanan dan minuman, serta kerajinan.

 

Menteri Maman menyebut bahwa model seperti ini telah terbukti sukses di berbagai negara, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang, di mana UMKM menjadi bagian integral dari rantai pasok industri besar. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu meniru model serupa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kolaborasi.

 

Rencana pembentukan holding UMKM juga didukung oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya melalui Bank Himbara yang akan membantu menyediakan pembiayaan. Selain itu, beberapa perusahaan BUMN yang bergerak di sektor manufaktur juga diharapkan dapat berperan sebagai payung besar dalam mengoordinasikan ribuan UMKM yang tergabung dalam holding ini. Dukungan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara kementerian, BUMN, dan pelaku usaha dalam mewujudkan cita-cita besar ini.

 

Bukan hanya pemerintah, sejumlah organisasi seperti Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) juga menyambut positif rencana ini. Sekretaris Jenderal Akumindo, Edy Misero, menilai bahwa pembentukan holding UMKM dapat membuka peluang baru, baik dalam memperpendek rantai pasok maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Ia optimistis bahwa inisiatif ini akan membawa angin segar bagi para pelaku UMKM, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam perekonomian nasional.

 

Tak hanya itu, dukungan serupa juga datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, menyatakan bahwa pembentukan holding UMKM dengan pendekatan berbasis komunitas di daerah dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kapasitas bisnis dan formalisasi UMKM secara terstruktur. Ia juga melihat potensi holding ini dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) sekaligus daya saing produk lokal di pasar global.

 

Namun, langkah besar pembentukan holding UMKM ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan adanya klasifikasi jenis usaha dan kawasan industri mini yang terukur. Sultan menggarisbawahi pentingnya manajemen sumber daya manusia yang terencana dengan baik agar holding ini dapat berjalan efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan regulasi pendukung yang jelas untuk memperkuat keberlanjutan holding ini dalam jangka panjang.

 

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis bahwa pembentukan holding UMKM ini dapat menjadi tonggak sejarah dalam mendorong UMKM naik kelas. Dengan target konsolidasi hingga 3.000 UMKM dalam satu ekosistem, holding ini diharapkan mampu menciptakan ruang bisnis potensial yang lebih luas. Hal ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

 

Lebih lanjut, pembentukan holding ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk menghapus piutang UMKM yang diharapkan selesai pada pertengahan 2025. Setelah itu, holding UMKM akan mulai digulirkan secara bertahap dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk perbankan dan perusahaan swasta.

 

Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada penguatan kapasitas UMKM itu sendiri. Pelatihan intensif, penyediaan akses pasar, dan kolaborasi dengan industri besar adalah beberapa langkah strategis yang telah dirancang untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini. Dengan pendekatan yang terintegrasi, holding UMKM diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku UMKM dan industri besar.

 

Sebagai langkah awal, pemerintah telah mulai melakukan identifikasi terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui holding ini. Sektor otomotif, misalnya, dinilai memiliki peluang besar untuk memberdayakan UMKM dalam menyediakan komponen dan suku cadang. Selain itu, sektor pertanian dan makanan juga menjadi fokus utama, mengingat kontribusi besar kedua sektor ini terhadap perekonomian nasional.

 

Dengan visi besar ini, pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa UMKM tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung dan mendukung. Holding UMKM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

 

Rencana ini mencerminkan tekad pemerintah untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dalam perekonomian global. Dengan dukungan berbagai pihak dan strategi yang terarah, holding UMKM diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

 

Melalui langkah ini, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada skala besar, tetapi juga pada pemberdayaan rakyat kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Jika berhasil, inisiatif ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan UMKM di Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

 

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca nusantara, Pengamat UMKM

 

Ekonom Sambut Positif PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah

Jakarta – Ekonom menyambut positif keputusan pemerintah yang hanya menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang-barang mewah. Kebijakan ini dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi potensi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

 

Chief Economist Permata Bank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede memandang, kebijakan PPN 12 persen yang hanya diberlakukan untuk barang mewah mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

 

“Barang mewah dikonsumsi oleh golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga beban pajak lebih proporsional terhadap kemampuan bayar,” kata Josua.

 

Dengan membebani pajak untuk barang mewah, ia mengatakan bahwa konsumsi barang-barang yang bersifat sekunder atau tersier dapat terkendali, sementara barang-barang kebutuhan pokok tetap terjangkau. Barang yang terkena pajak mewah meliputi kendaraan bermotor dan barang konsumsi premium lainnya.

 

“Fokus ini memastikan bahwa sektor esensial seperti bahan pangan dan kebutuhan dasar tidak terkena dampak langsung,” ujar dia.

 

Josua mengatakan, pembatalan kenaikan tarif PPN yang semula akan diberlakukan pada sebagian barang dan jasa ini memang berpotensi mengurangi ruang fiskal karena penerimaan dari PPN barang non-mewah menjadi terbatas. Namun, dengan menetapkan tarif yang lebih rendah (misalnya 11 persen), pemerintah dapat mengurangi risiko beban pajak bagi masyarakat luas.

 

“Tarif PPN yang lebih rendah pada barang non-mewah dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, dan menggerakkan sektor riil,” kata Josua.

 

Sementara itu, ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan PPN 12 persen untuk barang mewah berdampak lebih positif terhadap ekonomi.

 

“Kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah lebih positif ke ekonomi, meski saat ini harga barang terlanjur naik karena aturan teknis peraturan Menteri Keuangan (PMK) terlambat terbit,” kata Bhima.

 

Ia mengapresiasi pemerintah pada akhirnya mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat menengah ke bawah dan UMKM. Selain itu, banyak opsi yang tersedia bagi pemerintah untuk menggantikan penerimaan PPN yang tidak jadi naik. Salah satunya, pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan total harta orang super kaya dapat dipungut pajak sebesar 2 persen.

 

“Jadi bukan pajak penghasilan, ya. Tapi pajak harta yang selama ini Indonesia belum punya. Estimasinya akan diperoleh Rp81,6 triliun sekali penerapan pajak kekayaan. OECD dan G20 kan mendorong pemberlakuan pajak kekayaan juga,” ucapnya. []