Arsip Tahunan: 2025

Jakarta, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Ketika aturan ini diperbarui secara komprehensif, yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga jaminan bahwa setiap proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip negara hukum.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Secara umum bahwa KUHAP kali ini, yang pertama adalah mementingkan perlindungan hak asasi manusia, yang kedua soal restoratif justice, yang ketiga memberi kepastian terhadap dan perluasan untuk objek pra-peradilan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani, mengatakan proses pembahasan RUU KUHAP telah memenuhi unsur meaningful participation atau partisipasi bermakna selama lebih dari dua tahun. Setidaknya ada sebanyak 130 masukan selama proses tersebut.

“Proses legislasi RKUHAP sampai disahkan menjadi Undang-Undang, telah berlangsung kurang lebih dua tahun dan melibatkan partisipasi publik yang luas,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 130 elemen masyarakat selama pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

“Komisi III DPR RI telah mengunggah naskah tentang KUHAP di laman dpr.go.id dan melakukan pembahasan DIM secara terbuka dengan sejumlah pihak. Seperti elemen masyarakat, akademisi, advokat, dan penegak hukum” ujarnya.

Revisi KUHAP diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik korban, pelapor, maupun tersangka. Kepastian hukum dibangun melalui aturan prosedural yang lebih jelas, terukur, dan mudah dipahami, termasuk skema koordinasi antar lembaga penegak hukum, batasan kewenangan, serta mekanisme pengawasan dan koreksi jika terjadi penyimpangan.

Sebagai instrumen utama dalam proses penegakan hukum pidana, KUHAP juga mengatur tata cara penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan upaya hukum. Salah satu roh utama revisi KUHAP adalah penguatan due process of law, yakni memastikan bahwa setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek pemeriksaan.

Revisi KUHAP juga menjadi ruang penting untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan modern, seperti kejahatan siber, tindak pidana lintas negara, serta penggunaan alat bukti elektronik. Pengaturan yang lebih mutakhir terkait alat bukti, proses penyadapan yang diawasi, dan perlindungan data pribadi berkontribusi langsung terhadap perlindungan HAM sekaligus efektivitas penegakan hukum.

Oleh : Revan Ananda )*

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pembaruan ini bukan sekadar revisi teknis terhadap aturan acara pidana, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam konteks demokrasi modern, KUHAP yang diperbarui memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara formal, terstruktur, dan efektif. Dengan adanya kanal aspirasi yang lebih kuat dan mekanisme keberatan yang lebih jelas, masyarakat kini memiliki alternatif yang lebih konstruktif daripada aksi jalanan yang selama ini kerap menjadi pilihan terakhir.

Selama bertahun-tahun, aksi jalanan menjadi medium utama masyarakat dalam mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan negara. Meskipun demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi dan dijamin oleh konstitusi, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa unjuk rasa yang masif terkadang menimbulkan risiko lain, baik bagi peserta maupun masyarakat umum. Kemacetan, potensi bentrokan, hingga penyusupan provokator menjadi persoalan berulang yang tak jarang mengaburkan substansi tuntutan rakyat. Dalam kerangka inilah, kehadiran KUHAP baru yang memberi ruang formal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menjadi terobosan strategis.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pihaknya menghormati penolakan yang disuarakan terkait KUHAP yang baru disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Meskipun masih ada penentangan, Komisi III siap mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini menolak KUHAP. Pihaknya siap menjelaskan hal substantif hingga teknis terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut.

Salah satu aspek penting dalam KUHAP baru adalah penegasan mengenai hak masyarakat untuk mengajukan keberatan dan kontrol terhadap proses hukum secara resmi. Mekanisme praperadilan yang diperluas, ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan penegakan hukum, hingga penguatan pengawasan internal dan eksternal lembaga penegak hukum menjadi bagian integral dari pembaruan ini. Dengan skema seperti ini, setiap keluhan atau aspirasi publik dapat diakomodasi melalui mekanisme administratif dan yuridis yang sah, sehingga menghasilkan proses penyelesaian masalah yang lebih rasional dan minim gesekan.

Selain itu, KUHAP baru juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Dengan prosedur yang diperjelas, penggunaan teknologi informasi, serta kewajiban pelaporan publik, masyarakat kini lebih mudah mengakses perkembangan kasus atau kebijakan hukum tertentu. Keterbukaan ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dan menjadi bagian dari proses, bukan sekadar penonton. Ketika jalur komunikasi antara pemerintah dan publik semakin terbuka, suasana kondusif akan tercipta secara alami.

Masyarakat tidak lagi merasa terpinggirkan atau diabaikan, melainkan diposisikan sebagai mitra dalam membangun sistem hukum yang lebih adil. Kemudian aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme formal lebih sulit dipelintir oleh pihak-pihak berkepentingan, sekaligus memastikan bahwa substansi pesan asli tetap terjaga. Dengan demikian, proses advokasi masyarakat menjadi lebih murni dan berfokus pada penyelesaian masalah.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil, pembentukannya dilakukan dengan partisipasi bermakna. Pemerintah melibatkan perguruan tinggi dengan fakultas hukum di seluruh Indonesia melalui sesi daring untuk memberikan masukan. Dari proses itu, beberapa usulan diterima, sementara yang lain tidak.

Lebih jauh, pergeseran budaya aspirasi dari jalanan ke jalur formal mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia. Negara memberikan ruang dialog yang lebih elegan, sementara masyarakat menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi melalui cara yang lebih produktif. Ini bukan berarti aksi jalanan akan hilang sama sekali, demokrasi tetap menjamin kebebasan berekspresi. Namun, pilihan untuk menggunakan jalur formal secara lebih optimal menunjukkan bahwa negara dan rakyat sedang bergerak menuju demokrasi deliberatif yang bertumpu pada argumentasi, bukti, dan prosedur hukum yang sah. Dalam lingkungan seperti ini, ketegangan sosial dapat diminimalisir, dan energi masyarakat dapat dialihkan pada upaya kolaboratif membangun solusi.

Perubahan ini juga memberikan keuntungan jangka panjang bagi stabilitas nasional. Dengan semakin sedikitnya aksi jalanan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, pemerintah dapat lebih fokus pada pembangunan prioritas, sementara masyarakat dapat lebih tenang menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika aspirasi dapat disalurkan melalui jalur yang lebih damai, cepat, dan efektif, kualitas komunikasi antara pemerintah dan publik akan meningkat signifikan. Pada akhirnya, pengesahan KUHAP baru bukan hanya tentang pembaruan hukum acara pidana, tetapi juga tentang penyempurnaan ekosistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Dengan adanya reformasi hukum ini, masyarakat kini memiliki pegangan baru, bahwa suara mereka tetap kuat tanpa harus turun ke jalan. Aspirasi yang disampaikan melalui kanal formal tetap dapat mengubah kebijakan, memberikan masukan penting, dan memastikan bahwa negara berjalan sesuai harapan rakyat. Transformasi budaya aspirasi ini merupakan langkah maju menuju Indonesia yang lebih dewasa, tertib, dan berorientasi pada solusi. KUHAP yang baru menjadi bukti bahwa negara hadir tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendengarkan, merangkul, dan menghargai suara masyarakatnya.

)* Pengamat Hukum

Jakarta- Upaya pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua lembaga tersebut kini tengah melakukan konsolidasi data melalui program Groundcheck Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data penerima bansos yang digunakan pemerintah benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi nyata di lapangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, selama sepuluh hari terakhir pihaknya bersama BPS dan Dinas Sosial di berbagai daerah telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap jutaan penerima manfaat.

“Saya dapat sampaikan hasil pemutakhiran bersama BPS dan juga Dinsos. Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1–4 sebanyak 35.046.783. Dari jumlah tersebut, KPM bansos reguler mencapai 16,3 juta, sementara penerima baru BLTS sebanyak 18,7 juta,” ungkap Saifullah.

Ia menambahkan, proses verifikasi berjalan secara transparan dan cermat agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Untuk bansos reguler dari desil 1–4, verifikasi dan validasinya sudah selesai, dan penyaluran telah mulai dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Hasil groundcheck menunjukkan bahwa dari 18,7 juta calon penerima BLTS, sebanyak 16,8 juta telah diverifikasi. Dari jumlah itu, 12,6 juta dinyatakan layak menerima bantuan, sementara 4,2 juta tidak memenuhi kriteria, dan 1,9 juta masih dalam proses verifikasi. Temuan ini menjadi dasar penting bagi Kemensos untuk memperbarui data sekaligus menyiapkan calon pengganti yang lebih layak.

Kemensos memastikan bahwa prioritas penerima bansos akan diberikan kepada kelompok rentan seperti balita, pelajar dari keluarga miskin, lansia yang tinggal sendiri, serta penyandang disabilitas. Selain itu, keluarga dengan rumah tidak layak huni, daya listrik rendah, dan kepala keluarga yang bekerja serabutan juga menjadi perhatian utama.

Menurut Saifullah, pemerintah menempatkan aspek keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam penyaluran bansos.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Tidak boleh ada data ganda atau penerima yang tidak sesuai kriteria,” tegasnya.

Melalui proses konsolidasi dan verifikasi lapangan ini, pemerintah berharap penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan serta memperkuat jaring pengaman sosial bagi rakyat Indonesia.

Dengan langkah terukur tersebut, Kemensos berupaya memastikan bansos tidak sekadar menjadi bantuan sementara, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial yang mendukung ketahanan keluarga di seluruh pelosok negeri.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan tiga program bantuan sosial (bansos) utama bagi masyarakat rentan memasuki November 2025, sebagai langkah menjaga daya beli serta memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dukungan kepada kelompok rentan sekaligus memastikan ketepatan sasaran, transparansi, dan keberlanjutan program perlindungan sosial.

Program pertama yang mulai cair adalah Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV untuk periode Oktober–Desember 2025. Bantuan ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai kategori yang telah ditetapkan pemerintah.

Program kedua adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini diberikan kepada KPM sebesar Rp200 ribu per bulan dan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus. Dengan demikian, setiap penerima akan mendapatkan total Rp600 ribu.

Bantuan disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong atau agen sembako mitra Kemensos. Penyaluran BPNT berlangsung pada 1–20 November 2025.

Adapun program ketiga adalah BLT Kesra, bantuan pemulihan ekonomi masyarakat sebesar Rp300 ribu per bulan yang juga dicairkan sekaligus untuk tiga bulan. Dengan begitu, penerima BLT Kesra memperoleh total Rp900 ribu.

Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN serta PT Pos Indonesia. Bantuan ini mulai dicairkan pada minggu pertama hingga kedua November 2025.

Penyaluran bansos tahun ini berjalan beriringan dengan upaya besar Kemensos dalam melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data secara nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, sebelumnya menegaskan bahwa sinkronisasi data merupakan fondasi utama agar distribusi bansos berjalan tepat sasaran.

“Kalau data kita sama, mulai dari tingkat desa sampai kementerian, maka program ke depan akan lebih sinkron. Sebaliknya, kalau datanya berbeda-beda, maka akan melahirkan ego sektoral,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menyampaikan bahwa basis data penerima bansos ke depan akan mengacu pada pemutakhiran yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Datanya nanti adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. BPS yang menentukan indikatornya, kami membantu memutakhirkan,” jelasnya.

Penyaluran tiga program bansos utama yang cair November 2025 ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperluas pemerataan ekonomi, serta memastikan kelompok rentan mendapatkan dukungan nyata dari negara.

Program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta memperkuat jaring pengaman sosial Indonesia menuju 2026.

[w.R]

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global terutama menjelang akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar konsumsi rumah tangga hingga investasi kembali tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan terakhir tahun ini.

Pemerintah menyadari bahwa adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi pada kuartal III tahun 2025. Adapun pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencerminkan daya beli masyarakat mencapai 4,89% year on year (YoY) pada kuartal III/2025, lebih rendah dari 4,96% YoY pada kuartal II/2025 dan 4,91% YoY pada kuartal III/2024.

Airlangga mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan upaya agar target pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025, yakni rata-rata 5,2 persen bisa tercapai. Untuk meningkatkan daya beli, pemerintah telah memutuskan menggelontorkan bantuan langsung tunai sementara sebesar Rp900 ribu selama tiga bulan denggan alokasi dana Rp31,5 triliun dan target 35,05 juta keluarga penerima manfaat.

Dengan percepatan distribusi bansos, daya beli masyarakat di lapisan bawah kembali menguat, mendorong perputaran uang di pasar lokal. Efek domino dari kebijakan ini terasa langsung pada sektor konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, bansos juga memantik geliat ekonomi mikro di berbagai daerah. Warung kecil, pasar tradisional, hingga pelaku usaha rumahan ikut merasakan dampak positif dari meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat penerima manfaat.

Apalagi menjelang akhir tahun dan liburan Natal, biasanya konsumsi rumah tangga meningkat. Peka terhadap kondisi tersebut, pemerintah berupaya untuk mempercepat distribusi bansos di Triwulan IV ini.

Kementerian Sosial telah mengumumkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Triwulan IV telah mencapai lebih dari 90 persen. Ini mencakup 16,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran Bantuan BLTS di Triwulan IV tepat sasaran dan dapat mendukung ekonomi masyarakat. Proses penyaluran BLTS triwulan IV ini menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Data penerima yang akurat sangat krusial untuk menghindari ketidaktepatan sasaran.

Sementara itu, untuk tahap kedua yang mencakup 18,7 juta KPM baru, proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung. Realisasi saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen, dengan 20 persen sisanya menunggu penyelesaian sebelum disalurkan.

Menteri yang kerap disapa Gus Ipul itu menegaskan, Kementerian Sosial terus berupaya mempercepat proses ini agar bantuan segera diterima oleh mereka yang berhak. Verifikasi lapangan dilakukan secara ketat, terutama bagi penerima baru BLTS.

Kementerian Sosial menargetkan seluruh penyaluran BLTS triwulan IV dapat rampung dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penyelesaian penyaluran BLTS ini diharapkan dapat secara signifikan mendukung daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Komitmen Kemensos terhadap penyaluran BLTS yang cepat dan tepat adalah prioritas. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPS dan Himbara, untuk mencapai target tersebut.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga turut mengawasi realisasi anggaran bansos agar tidak ada dana yang mengendap atau tidak terserap. Pemerintah daerah didorong melakukan laporan harian untuk memastikan tidak ada keterlambatan di lapangan.

Instruksi juga diberikan kepada bank penyalur agar proses distribusi lebih cepat, terutama di daerah terpencil yang terkendala jaringan atau akses transportasi. Dengan demikian, menjelang akhir tahun 2025, pemerintah memastikan seluruh bantuan sosial berjalan lancar sesuai jadwal.

Percepatan distribusi bansos yang dilakukan pemerintah bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga strategi ekonomi dalam menjaga daya beli masyarakat. Ketika bantuan tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, efeknya mampu memperkuat konsumsi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan distribusi bansos turut menentukan stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkecil kesenjangan sosial.

Percepatan distribusi bansos telah terbukti menjadi instrumen efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Langkah ini menunjukkan kehadiran negara yang nyata dalam melindungi rakyatnya dari tekanan harga dan ketimpangan sosial.

Selain memberi manfaat langsung bagi penerima, kebijakan ini juga menggerakkan sektor riil melalui peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Uang yang beredar di masyarakat kecil menjadi pengungkit bagi tumbuhnya usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan komunitas.

Keberlanjutan program bansos perlu dibarengi dengan sistem pengawasan dan digitalisasi agar penyalurannya semakin transparan dan tepat sasaran. Dengan manajemen yang baik, percepatan distribusi bansos akan terus menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Continue Reading

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Menjelang akhir tahun 2025, pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang terus dipercepat. Dengan menargetkan agar seluruh penyaluran triwulan IV dapat dituntaskan paling lambat November, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas strategis dalam menjaga daya beli dan stabilitas sosial-ekonomi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa hingga saat ini realisasi penyaluran bansos triwulan IV sudah menembus angka sekitar 90 persen untuk kuota 16,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Beliau juga memastikan bahwa proses pendataan dan validasi terus dilakukan, termasuk pemutakhiran daftar KPM lama yang sudah tidak layak dan penambahan sekitar 500 ribu KPM baru — agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Dalam konteks itu, kecepatan penyaluran melalui bank Himbara dan kantor pos pun mendapat sorotan, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya sebelum akhir tahun. Pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintahan tidak sekadar mengucapkan janji, tetapi juga memastikan mekanisme sampai ke lapangan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa pemerintah memperluas jenis bantuan sosial yang disalurkan, bukan hanya beras, tetapi juga minyak goreng, dan bantuan tunai lainnya. Sebagai contoh, mulai Oktober hingga November 2025 paket bantuan pangan mencakup minyak goreng 2 liter per bulan, selain tambahan beras yang sudah berjalan. Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk bansos ditetapkan secara cermat agar mendukung daya beli rakyat, tetapi tetap menjaga kesehatan fiskal negara agar tidak membebani anggaran secara berlebihan. Sikap ini menunjukkan keseimbangan antara kepedulian sosial dan tanggung jawab anggaran, sebuah sinyal positif bagi keberlanjutan program bantuan sosial.

Di sisi lain, lembaga pengawasan pun ikut menegaskan dukungan terhadap proses penyaluran ini. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Sosial agar memperkuat pengendalian internal serta memperbaiki proses pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran.Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk memastikan efektivitas program. Dengan demikian, kolaborasi antar-instansi tampak berjalan dengan baik untuk menyukseskan penyaluran bansos tahap akhir.

Secara lebih luas, masyarakat turut diuntungkan dengan berbagai jenis bantuan yang kini mulai cair secara masif. Misalnya, program Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat untuk periode Oktober–Desember 2025, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta BLT Kesejahteraan (BLT Kesra) senilai hingga Rp900 ribu per KPM. Penyaluran yang merata ini penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama mengingat tantangan kenaikan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan oleh banyak keluarga.

Dari sisi implementasi, proses penyaluran berjalan melalui skema yang dapat diandalkan: nama penerima tertata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian bantuan disalurkan melalui rekening bank atau kantor pos, memastikan kemudahan akses bagi KPM di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan publik semakin modern dan akuntabel, sesuatu yang menjadi nilai tambah bagi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Diberlakukannya mekanisme pendataan ulang dan pemutakhiran penerima juga menjadi langkah penting. Menteri Sosial menyebut bahwa sejumlah keluarga penerima lama telah “naik kelas” dan “lulus” dari program, sehingga prioritas otomatis bergeser kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial bukan sekadar pengeluaran, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk pemberdayaan keluarga agar tidak terlalu bergantung pada bantuan, melainkan pada kesempatan produktif.

Memasuki tahap akhir tahun, pemerintah menunjukkan bahwa penyaluran bansos bukan hanya kegiatan administratif rutin, melainkan momentum strategis untuk mendorong kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. Langkah ini sekaligus mendukung agenda nasional yang lebih besar: memperkuat daya beli, memacu konsumsi rumah tangga, dan menjaga stabilitas sosial menjelang akhir tahun.

Dengan perhatian ekstra terhadap efektivitas, tepat sasaran, dan keterjangkauan, pemerintah mempertegas bahwa bantuan sosial adalah salah satu instrumen utama dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi sosial. Masyarakat pun diminta tetap memantau informasi resmi melalui aplikasi atau situs pemeriksaan bantuan sosial agar hak mereka bisa diterima dengan cepat.

Penyaluran bansos tahap akhir 2025 ini, jika terlaksana dengan baik, akan menjadi tonggak penting bagi pemerintahan saat ini dalam menunjukkan bahwa kebijakan pro-rakyat dapat dibuktikan dengan hasil nyata. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga kurang mampu, menjelang masa yang sering kali penuh tantangan ekonomi.

Dengan semangat tersebut, pemerintahan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat bukan sekadar retorika—melainkan komitmen yang diwujudkan. Penyaluran bansos tahap akhir 2025 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, dan bahwa kesejahteraan itu dapat dijangkau bersama.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Sylvia Mote *)

Pembangunan Papua selalu menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatanberbeda dibanding wilayah lain di Indonesia. Pemerintah memahami bahwa percepatanpembangunan di Papua tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan dari pusat atauprogram teknis dari daerah. Letak geografis yang menantang, struktur sosial yang berlapis, serta pengaruh kuat adat dan agama membuat proses pembangunan harusdilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan membumi. Pada titik inilah dukunganelemen masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Di banyak wilayah Papua, keterlibatan tokoh lokal terbukti mampu menjembatanipemerintah dengan masyarakat. Tokoh intelektual Intan Jaya, Yosafat Sani, misalnya, menjadi contoh bagaimana figur masyarakat dapat mempercepat pelayanan publik danmenjaga stabilitas sosial di daerah pedalaman. Ia selama ini aktif menjangkaukampung-kampung terpencil, membantu menyelesaikan persoalan sosial, sertaberperan sebagai komunikator antara pemerintah dan warga. Dengan dukunganfasilitas seperti dua unit MCK dan sarana mobilitas dari pemerintah, Yosafat semakinleluasa melayani masyarakat di wilayah yang sulit ditempuh. Ia juga kerap membukaruang dialog dengan berbagai pihak agar pembangunan fasilitas umum tidak dihambat. Peran semacam ini jarang terlihat tetapi sangat menentukan, sebab tokoh lokal memilikikedekatan emosional yang membuat warga percaya dan merasa dilibatkan dalampembangunan.

Dinamika serupa terlihat di tingkat pemerintahan daerah. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menegaskan bahwa pembangunan di wilayahnya harusberjalan dengan menghormati nilai lokal. Ia menempatkan pemerintah, adat, danagama sebagai tiga pilar yang bekerja bersama. Pendekatan ini bukan sekadar slogan, melainkan strategi yang lahir dari realitas sosial Papua Pegunungan, di mana tokoh adatdan tokoh gereja memegang pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Ketikapemerintah mengajak mereka sebagai mitra, pembangunan bukan hanya diterimatetapi juga dipahami sebagai bagian dari upaya bersama membangun masa depandaerah.

Tokoh adat juga menunjukkan komitmen yang sama. Lenis Kogoya, tokoh adat Papua yang selama bertahun-tahun terlibat dalam advokasi sosial, menegaskan bahwakeberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintahmembuka ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat. Ia mengingatkan bahwamasyarakat Papua sangat menghargai komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang menghormati struktur adat. Ketika aspirasi masyarakat didengar, pembangunan akanberjalan lebih mulus, resistensi sosial berkurang, dan manfaatnya lebih cepat dirasakan.

Perpaduan sikap ini menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi pembangunan. Aparat dapat bekerja lebih aman, tenaga teknis dapat bergerak tanpa hambatan, danmasyarakat merasa bahwa pembangunan hadir bukan sebagai perintah, melainkansebagai kerja bersama yang memberi manfaat nyata. Infrastruktur dasar seperti MCK, air bersih, jalan kampung, dan perumahan tidak lagi dilihat sebagai proyek semata, tetapi sebagai bagian dari perubahan besar yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepatpembangunan Papua melalui penyediaan fasilitas dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pendidikan. Namun tanpa dukungansosial, pembangunan tidak akan mencapai hasil maksimal. Di sinilah peran elemenmasyarakat memperlihatkan dampak pentingnya. Ketika tokoh adat memberi dukunganmoral, tokoh intelektual menjaga dialog, dan tokoh gereja merangkul umat, pembangunan berjalan lebih cepat dan lebih stabil.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakatini semakin diperkuat dengan fokus pada hasil nyata di bidang kesejahteraan dan HakAsasi Manusia (HAM). Para tokoh masyarakat Papua, seperti Imanuel Nerotou, memberikan apresiasi atas program pemerintah yang dinilai mulai menghadirkanperubahan nyata di tingkat kampung.

Perubahan tersebut mencakup perbaikan akses jalan yang memudahkan wargamembawa hasil bumi ke pasar, hingga bergulirnya bantuan perumahan. Dukungan inimenjamin bahwa program yang menyentuh kehidupan paling dasar diterima, dijaga, dan didukung oleh masyarakat, menegaskan bahwa pembangunan yang berbasiskearifan lokal dan sentuhan langsung ke rakyat berhasil menumbuhkan kepercayaanpublik serta menjamin akselerasi pembangunan Papua berjalan efektif danberkelanjutan.

Semua dinamika ini menunjukkan bahwa Papua sedang bergerak menuju paradigmabaru pembangunan. Pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, melainkan melibatkanmasyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Pendekatan ini menciptakanrasa memiliki yang membuat warga merasa bertanggung jawab menjaga fasilitas danmendukung keberlanjutan program.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat. Masyarakat Papua memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Adatnya kuat, agamanyahidup, dan tokoh-tokohnya memiliki pengaruh besar terhadap komunitas. Ketika seluruhelemen ini bergerak sejalan dengan arah pembangunan pemerintah, Papua dapatmelompat lebih cepat menuju kesejahteraan.

Dukungan elemen masyarakat terbukti menjadi fondasi paling kuat bagi masa depanPapua. Pemerintah memiliki kebijakan, tetapi masyarakatlah yang memastikankebijakan itu hidup, diterima, dan bermanfaat. Jika kolaborasi seperti ini terus terjaga, Papua bukan hanya akan membangun infrastruktur, tetapi juga membangunkepercayaan, kedamaian, dan optimisme yang menjadi syarat utama bagi kemajuanjangka panjangnya.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh: Elsy Tabuni*

Pembangunan Papua memasuki babak baru yang semakin menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Upaya menghadirkan kemajuan yang merata kini bukan hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada partisipasi aktif para tokoh adat, tokoh agama, tokoh intelektual, dan warga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Papua menuju masa depan yang lebihsejahtera. Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa percepatan pembangunanharus dilakukan dengan inovasi dan kecepatan berlipat, sebagaimana disampaikanWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa manfaatpembangunan harus dirasakan dua kali lebih cepat dan dua kali lebih besar oleh masyarakat Papua. Pernyataan tersebut menggambarkan tekad kuat pemerintah untukmemastikan Tanah Papua menjadi daerah yang tumbuh secara inklusif dan berkeadilan.

Dalam proses pembangunan yang terus digencarkan, dukungan masyarakat Papua menjadi faktor penentu keberhasilan. Salah satunya tampak melalui peran tokohintelektual Intan Jaya, Yosafat Sani, yang menerima berbagai fasilitas pendukung daripemerintah untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemerintahmemberikan dua unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Kampung Mamba serta satuunit sepeda motor untuk menunjang mobilitasnya menjangkau wilayah-wilayah perbukitan dan kampung yang sulit diakses. Menurut Yosafat, dukungan tersebutsangat membantu dalam mempercepat pemenuhan fasilitas dasar masyarakat, terutama air bersih, sanitasi, dan akses layanan sosial. Ia menegaskan bahwapembangunan infrastruktur dasar seperti ini sangat dibutuhkan warga dan menjadidasar penting bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat Papua.

Lebih dari sekadar penerima bantuan, Yosafat menunjukkan komitmen kuat sebagaifigur lokal yang mampu menjembatani komunikasi antara berbagai pihak di daerahnya. Ia kerap melakukan pendekatan kultural untuk memastikan bahwa pembangunanfasilitas publik tidak mengalami hambatan di lapangan. Ia menyampaikan bahwa setiappembangunan merupakan investasi bagi masa depan masyarakat dan seluruh pihakperlu memberi ruang agar pembangunan dapat berjalan lancar. Pandangan tersebutmemperlihatkan bahwa tokoh-tokoh lokal tidak hanya berperan sebagai mitra teknispemerintah, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang menjaga harmoni demi kelancaran pembangunan di daerah.

Dukungan masyarakat terhadap pembangunan Papua juga terlihat secara nyata dalamsektor pendidikan, yang terus mengalami kemajuan signifikan selama pelaksanaanOtonomi Khusus (Otsus). Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Papua, Elia Waromi, menyampaikan bahwa sejak Otsus diberlakukan, kesempatanbelajar bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) semakin terbuka lebar. Pemerintahmemberikan afirmasi pendidikan melalui program Afirmasi Pendidikan Menengah(ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) yang memungkinkan anak-anak Papua melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri. MenurutElia, kemajuan pendidikan yang dicapai OAP selama 24 tahun pelaksanaan Otsus merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusiaPapua.

Lebih jauh, Elia menegaskan bahwa banyak putra-putri Papua kini berhasilmenyelesaikan pendidikan tinggi hingga meraih gelar sarjana, magister, doktor, bahkanprofesor. Ia melihat kemajuan ini sebagai pencapaian penting yang tidak hanyamenunjukkan keberhasilan kebijakan afirmasi, tetapi juga komitmen masyarakat Papua yang semakin menyadari pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju kemandirian dan kemajuan daerah. Ia menyampaikan bahwa seluruh perkembangan tersebut merupakanperwujudan dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, UU Otsus Papua, serta AstaCitaPresiden Prabowo yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusiasebagai prioritas nasional.

Narasi keberhasilan pembangunan Papua juga terlihat melalui banyaknya dukungantokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai penggerakperubahan. Mereka menjadi jembatan sosial yang memastikan program-program pemerintah dapat diterima dan dijalankan dengan pendekatan kultural yang tepat. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan Papua bukan hanya datang dariatas, tetapi tumbuh dari bawah melalui kesadaran masyarakat akan pentingnyastabilitas dan kemajuan bersama. Dukungan masyarakat yang semakin kuatmenciptakan ruang sosial yang kondusif bagi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Pemerintah juga terus memperluas pendekatan pembangunan yang melibatkanmasyarakat sebagai subjek utama. Pendekatan ini terbukti memberikan dampaksignifikan karena masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri, bukan hanya penerima hasilnya. Melalui dukungan tokoh-tokoh lokal seperti Yosafat dan berbagai figur lainnya, pembangunan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuaikebutuhan masyarakat. Kekuatan pendekatan kultural yang mereka miliki membuatkebijakan pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sosial yang mudahdipahami dan diterima masyarakat.

Papua hari ini menunjukkan bahwa kemajuan dapat dicapai ketika negara dan masyarakat bergerak dalam satu irama. Percepatan pembangunan tidak hanya diukurmelalui bangunan fisik yang berdiri, tetapi juga melalui tumbuhnya rasa memiliki, semangat kolaborasi, dan dukungan sosial yang menyatu dalam masyarakat Papua. Dengan dukungan elemen masyarakat yang semakin kuat, Papua sedang menapakijalan menuju masa depan yang lebih terang. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi yang menjadikan Papua sebagai simbolkemajuan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Jika semangat kolaboratif ini terusdipertahankan, Papua akan menjadi contoh nyata bahwa pembangunan terbaik adalahpembangunan yang dijalankan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan bersamamasyarakat.

*Penulis merupakan Jurnalis dan Pemerhati Isu Pembangunan Papua

JAYAPURA – Komitmen mempercepat pembangunan di Papua kembali ditegaskan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi masyarakat, serta tokoh lokal. Upaya ini diproyeksikan memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Gubernur Provinsi Papua, Matius D Fakhiri, dalam keterangannya di Jayapura pada Kamis, 20 November 2025, menyampaikan rencana pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Papua Cerah sebagai upaya memperkuat efektivitas pembangunan daerah. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa badan percepatan pembangunan akan melibatkan figur-figur profesional yang bekerja berdasarkan analisis lapangan dan kebutuhan masyarakat.

“Saya akan bentuk badan percepatan pembangunan Papua Cerah yang diisi orang-orang yang mampu membaca situasi, menerjemahkan kebijakan, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Fakhiri menyampaikan bahwa sektor kelautan dan pesisir akan menjadi fokus utama mengingat mayoritas wilayah Papua merupakan kawasan pesisir.

“Fokus kita di laut. Dari situ kita kembangkan sektor lain, termasuk pariwisata dan ekonomi masyarakat pesisir,” jelasnya.

Ia juga menekankan pemanfaatan optimal program pemerintah pusat, termasuk dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Pemerintah pusat saat ini sudah sangat membantu. Ada dana Rp150 miliar bahkan Rp200 miliar, termasuk dukungan dari KKP untuk program nelayan. Ini harus dimanfaatkan maksimal,” ujar Gubernur Fakhiri.

Menurutnya, koordinasi intensif dengan kementerian akan terus diperkuat agar berbagai program strategis dapat berjalan terarah.

“Saya pastikan konektivitas dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan Papua,” sambungnya.

Dengan pembentukan badan percepatan tersebut, Gubernur Fakhiri mendorong para pimpinan OPD meningkatkan kapasitas dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program nyata.

“Saya perlu kepala dinas yang bisa membaca, memahami, dan menerjemahkan kebijakan pusat. Semua ini untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dukungan percepatan pembangunan juga disuarakan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, yang membuka Rakornas Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, Jumat, 21 November 2025.

“Gercin harus berkontribusi menjaga persatuan dan mengisi ruang publik dengan kegiatan yang memperkokoh NKRI,” ujar Wagub Aryoko.

Forum tersebut juga menjadi ruang konsolidasi organisasi masyarakat guna menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah. Ketua DPN Gercin, Hendrik Yance Udam, menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan nasional.

“Gercin akan terus memberi kontribusi pemikiran positif untuk memperkuat pembangunan bangsa,” pungkas Hendrik.

Di tingkat lokal, dukungan terus mengalir dari tokoh masyarakat. Tokoh intelektual Intan Jaya, Yosafat Sani, menyampaikan bahwa bantuan fasilitas dasar sangat membantu peningkatan layanan masyarakat.

“Bantuan ini sangat membantu dalam mempercepat pelayanan masyarakat, terutama kebutuhan fasilitas dasar,” ujar Yosafat.

Ia juga berperan aktif mendorong kelancaran pembangunan di wilayahnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak.
“Kami terus mengajak semua pihak memberi ruang bagi pembangunan karena fasilitas ini kembali untuk kepentingan masyarakat,” tutup Yosafat.

Melalui sinergi seluruh elemen, percepatan pembangunan Papua diharapkan terus berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah.

Jayapura – Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memastikan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena segmen Mamberamo–Elelim akan rampung pada akhir 2026. Proyek strategis ini menjadi salah satu koridor penting dalam membuka konektivitas darat antara wilayah pesisir dan pegunungan di Bumi Cenderawasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPBU Jayapura–Wamena, Febryan Nurdiansyah, menyampaikan bahwa pembangunan jalan tersebut dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proses konstruksi telah dimulai sejak 3 Juli 2024 dan ditargetkan selesai pada 3 November 2026. “Pekerjaan ruas jalan ini dimulai dari kilometer 366 Distrik Benawa hingga kilometer 416 Distrik Elelim atau sepanjang kurang lebih 50 kilometer,” ujar Febryan.

Ia menjelaskan bahwa masa konsesi pembangunan Jalan Trans Papua segmen tersebut berlangsung selama 15 tahun empat bulan, meliputi dua tahun empat bulan masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan. Infrastruktur yang dikebut mencakup peningkatan badan jalan dari tanah menjadi beraspal, pembangunan 16 jembatan baru, serta fasilitas penimbang untuk mencegah kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). “Infrastruktur ini dirancang agar standar teknisnya memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi konektivitas Papua Pegunungan,” tegasnya.

Menurut Febryan, lingkup pekerjaan PT Hutama Mambelim Trans Papua (PT HMTP) selaku Badan Usaha Pelaksana mencakup pembiayaan, perencanaan teknis, konstruksi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan jalan. “Pekerjaan ini berbeda karena seluruh proses pembiayaan dan perencanaan dilakukan oleh investor, sementara kami mengontrol agar perencanaannya sesuai kriteria teknis yang disepakati,” jelasnya. Ia berharap pembangunan ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian serta akses pendidikan dan kesehatan di Papua Pegunungan.

Selain manfaat sosial ekonomi, Febryan menegaskan bahwa proyek ini turut memangkas waktu tempuh secara drastis. “Jika jalan ini selesai, perjalanan dari Jayapura ke Wamena dapat ditempuh hanya dalam dua hingga tiga hari dari sebelumnya satu hingga dua minggu,” katanya. Ia menilai hal ini akan mendongkrak arus logistik dan menurunkan harga barang di wilayah pegunungan.

Deputy Project Manager PT Hutama Karya, Agung Rahmadi, juga menyampaikan optimisme serupa. “Pekerjaan pembangunan Jalan Mamberamo–Elelim sedang on progress dan kami yakin dapat menyelesaikannya di akhir 2026,” ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa pembangunan 50 kilometer ruas tersebut dibagi menjadi lima zona dengan masing-masing panjang sekitar 10 kilometer. Sebanyak 150 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pengerjaan. “Zona satu sudah memasuki tahap pengaspalan, sementara zona lainnya terus dikebut sesuai target,” tambah Agung.

Agung juga memastikan pihaknya sigap membantu jika terjadi gangguan di luar pekerjaan KPBU. “Apabila ada longsoran atau kerusakan jalan di luar segmen pekerjaan, kami ikut membantu perbaikannya sebagai bentuk komitmen terhadap kelancaran akses masyarakat,” ujarnya.

Dengan progres yang terus menunjukkan perkembangan positif, pemerintah memastikan pembangunan Trans Papua terus diprioritaskan sebagai upaya membuka isolasi wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan Papua Pegunungan. Proyek ini menjadi harapan besar bagi konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di jantung pegunungan Papua.