Oleh: Nadia Putri Ramadhani *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud nyata komitmen pemerintahdalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus menegakkan prinsip keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik skala besar dan kompleksitasnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran ataudistribusi logistik, tetapi juga oleh tata kelola birokrasi yang efisien, responsif, dan kolaboratif. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi kini menempati posisi strategis dalammemastikan pengelolaan MBG berjalan efektif dari pusat hingga daerah.

Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG melalui Keputusan PresidenNomor 28 Tahun 2025 menandai konsolidasi besar lintas lembaga. Tim ini diketuaioleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan pelaksana harian di bawah Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk membangun mekanismekerja yang terukur, terarah, dan berbasis hasil. Zulkifli Hasan menegaskan bahwaskala program yang mencakup 82,9 juta penerima manfaat membutuhkan koordinasibirokrasi yang kuat agar pelaksanaannya berjalan cepat, transparan, dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memainkan peran kunci. Menteri PANRB Rini Widyantinimenjelaskan bahwa tata kelola birokrasi merupakan fondasi utama untukmemastikan efektivitas program MBG. Kementeriannya tengah mendorongpenguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional melalui penyusunan RancanganPeraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta RancanganPeraturan Presiden Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional. Keduaperaturan ini dirancang agar seluruh mekanisme birokrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, dapat berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi.

Rini menilai reformasi birokrasi dalam pelaksanaan MBG mencakup dua fokus utamayaitu penataan kelembagaan dan penguatan manajemen sumber daya manusiaaparatur. Penataan kelembagaan diarahkan untuk memperkuat peran Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional dan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi di daerah agar pelayanan publik benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung. Penguatan SDM dilakukan melalui peningkatan kompetensi, digitalisasi sistem kerja, dan percepatan integrasi layanan digital. Dengan langkah tersebut, Kementerian PANRB berupaya memastikan birokrasi tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak perubahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reformasi birokrasi juga menjadi instrumen penting untuk mempercepatimplementasi kebijakan lintas kementerian. Pemerintah menginginkan agar setiapinstansi bergerak serempak tanpa tumpang tindih fungsi. Karena itu, Kementerian PANRB telah melakukan pemetaan peran kementerian, lembaga, dan pemerintahdaerah melalui peta proses bisnis serta peta keterkaitan antarinstansi. Denganpemetaan ini, mekanisme koordinasi dapat berjalan lebih sinkron, sementaraevaluasi dan pengendalian bisa dilakukan secara sistematis.

Menteri Rini menjelaskan bahwa birokrasi yang efektif tidak hanya mengefisienkanprosedur, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik. Dalam pelaksanaan MBG, aspek pengawasan dan pengendalian menjadi prioritas agar distribusi makananbergizi benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban fiskal baru. Prinsipefisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskanbahwa birokrasi harus bekerja cepat, tanggap, dan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan rakyat.

Presiden menekankan pentingnya birokrasi yang mampu mengeksekusi kebijakantanpa berbelit-belit. Arahan tersebut diterjemahkan oleh Kementerian PANRB menjadi langkah konkret berupa percepatan penyusunan regulasi, integrasi layanandigital, serta penguatan manajemen kinerja aparatur. Melalui sistem digitalisasi yang terhubung antarinstansi, pelaksanaan MBG akan lebih mudah dimonitor secarawaktu nyata, termasuk dalam hal ketersediaan bahan pangan, pemenuhan standargizi, dan distribusi logistik.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwapemerintah tengah menuntaskan Peraturan Presiden tentang tata kelola MBG agar seluruh mekanisme pelaksanaan memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menilaipenyempurnaan regulasi ini penting untuk memastikan standar gizi nasional, mekanisme distribusi makanan, serta sistem pengawasan rantai pasok berjalansesuai pedoman kesehatan. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyafokus pada pelaksanaan, tetapi juga pada tata kelola yang menjamin keberlanjutanprogram.

Reformasi birokrasi dalam konteks MBG juga berarti mendorong kolaborasi yang inklusif. Pemerintah memastikan koperasi desa, pelaku UMKM, serta kelompokdisabilitas memiliki peran yang sama dalam rantai pasok program. Pendekataninklusif ini bukan sekadar bentuk keadilan sosial, melainkan juga strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan melibatkan pelaku usahakecil dan komunitas desa, program MBG tidak hanya memperbaiki gizi masyarakattetapi juga memperkuat ekonomi rakyat.

Lebih jauh, Kementerian PANRB menempatkan reformasi birokrasi sebagai pilar utama pembangunan nasional. Dalam konteks MBG, birokrasi yang solid dan terukurmenjadi jaminan bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabeldan berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini tidak sekadar pembenahanstruktur administratif, tetapi juga transformasi menyeluruh terhadap cara kerjapemerintah dalam melayani rakyat.

Melalui sinergi lintas kementerian, digitalisasi pelayanan, serta penataankelembagaan yang adaptif, reformasi birokrasi terbukti menjadi langkah strategispemerintah untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Lebih darisekadar penyediaan makanan sehat, MBG mencerminkan hadirnya birokrasi yang bekerja dengan empati, integritas, dan orientasi hasil nyata. Pemerintahmenegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang efisien secaraprosedural, efektif dalam pelaksanaan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraanpublik. Inilah langkah nyata menuju Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdayasaing.

*) Analis Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah berhasil menjangkau puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia, kini program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu akan diperluas cakupannya kepada kelompok lanjut usia (Lansia) dan penyandang disabilitas mulai tahun 2026.

Usulan perluasan tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan agar mereka juga memperoleh asupan gizi yang layak dan seimbang.

“Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar, tahun depan akan ada juga MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ini bagian dari upaya transformasi program sosial yang sudah berjalan,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul memperkirakan sekitar 100 ribu lansia dan 30 ribu penyandang disabilitas akan menjadi penerima manfaat awal program MBG. Program MBG akan menjadi tambahan yang melengkapi dukungan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan tersebut.

“Bansos adalah bentuk perlindungan dan jaminan sosial, sedangkan MBG hadir untuk memastikan kebutuhan gizi mereka juga terpenuhi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga terus memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menteri PANRB, Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG serta penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi, tetapi agar setiap bagian bekerja lebih efektif. Kita ingin tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutur Rini.

Perluasan program MBG ke kelompok Lansia dan difabel menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada generasi muda, tetapi juga memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk hidup sehat dan sejahtera. Dengan tata kelola yang semakin kuat dan jangkauan yang lebih luas, Program MBG diharapkan menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan sasaran awal anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga akhir Oktober 2025, program ini telah menjangkau sekitar 40 juta penerima manfaat di seluruh 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota, dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

Jakarta – Pemerintah mempercepat langkah reformasi birokrasi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar program ini berjalan lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG serta Rancangan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut.

“Kementerian PANRB memastikan tata kelola dapat dilaksanakan secara seksama. Dalam pelaksanaan MBG ada dua hal utama, yaitu pemberian makan bergizi gratisnya serta dukungan ekosistem dari berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Rini

Rini menegaskan, reformasi birokrasi yang dilakukan bukan hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat implementasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

“Kami ingin memastikan tata kelola MBG berjalan efektif dari pusat hingga daerah, karena di situlah hasil nyata akan dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Melalui rancangan Perpres tersebut, tata kelola MBG tidak hanya mengatur mekanisme distribusi makanan bergizi, tetapi juga memperkuat sistem pendukung seperti infrastruktur, kemitraan, dan koordinasi lintas sektor.

Kementerian PANRB juga mendorong penguatan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama program, dengan fokus pada peningkatan kapasitas Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) di daerah.

“KPPG harus menjadi motor utama di daerah. Dengan memperkuat fungsi dan kapasitasnya, akuntabilitas meningkat, layanan lebih dekat dengan masyarakat, proses pencairan anggaran lebih cepat, dan pengawasan semakin jelas,” tegas Rini.

Selain memperkuat kelembagaan, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi cepat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, terutama setelah munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah wilayah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, langkah korektif telah diambil sesuai instruksi Presiden untuk memastikan pelaksanaan program lebih aman dan tepat sasaran.

“Pemerintah merespons cepat sesuai arahan Presiden. Sistem dan tata kelola MBG akan diperbaiki secara menyeluruh,” ujar Zulhas di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menjadi penyebab KLB.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pengawasan akan diperketat hingga ke tingkat sekolah penerima manfaat.

“Sekolah-sekolah penerima makanan kami libatkan untuk melakukan pengawasan penuh sebelum MBG disalurkan. Pemeriksaan meliputi warna, bau, tekstur, hingga indikasi adanya lendir,” jelas Budi.

Lebih lanjut, pemerintah juga menerapkan evaluasi rutin setiap enam bulan terhadap penerima manfaat.

“Setiap enam bulan, anak penerima manfaat akan diukur tinggi dan berat badannya secara by name by address, disertai pemeriksaan kesehatan gratis,” tambahnya.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak sekadar penataan struktur, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk memperkuat tata kelola publik. Dengan pengawasan terpadu dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis mampu menjawab kebutuhan gizi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi negara.

Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan. Tokoh agama, pejabat publik, hingga akademisi menilai Soeharto layak mendapatkan pengakuan negara atas jasa dan pengabdiannya dalam menjaga stabilitas serta membangun bangsa.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghargai pemimpinnya.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai kebangsaan dan persatuan.

Asrorun Niam juga menilai pemberian gelar kepada Soeharto merupakan langkah bijak dalam meneguhkan semangat rekonsiliasi nasional.

“Masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan masa lalu, karena tidak ada orang yang sempurna,” katanya.

Ia menambahkan bahwa setiap pemimpin bekerja di zamannya masing-masing, dengan tantangan dan keterbatasannya sendiri.

“Kita tidak bisa terus menilai masa lalu dengan kacamata masa kini. Memaafkan dan menghargai jasa adalah tanda kematangan bangsa,” tambahnya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, juga memberikan pandangan serupa. Ia menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida 1965–1966.

“Tuduhan-tuduhan itu tidak pernah dibuktikan secara hukum maupun fakta sejarah yang valid,” ujarnya.

Menurutnya, penilaian terhadap tokoh bangsa harus berdasarkan data yang objektif, bukan stigma politik atau kepentingan tertentu.

Soeharto dikenal memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan berbagai program pembangunan seperti Repelita dan GBHN yang menjadi fondasi kemajuan nasional.

Meski masa Orde Baru tidak lepas dari kritik, banyak pihak menilai bahwa kontribusinya harus dilihat secara menyeluruh dan proporsional.

Dukungan juga datang dari Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, yang menilai Soeharto sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa.

“Kita harus menilai sejarah secara proporsional. Soeharto berjasa besar bagi Indonesia, baik sebagai prajurit kemerdekaan maupun pemimpin pembangunan,” ujarnya, mengingatkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dipandang sebagai wujud penghormatan atas dedikasinya serta simbol kematangan bangsa dalam menghargai perjalanan sejarahnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan sepuluh tokoh bangsa yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia tahun 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Salah satu tokoh yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Dalam acara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta Pusat, gelar tersebut diserahkan langsung kepada ahli warisnya, Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto).

Berdasarkan pemaparan, Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan karena kontribusinya yang menonjol sejak masa kemerdekaan dan perannya dalam menjaga stabilitas nasional.

Partai Demokrat menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah. Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut langkah tersebut sebagai keputusan penting dalam menyatukan sejarah dan menghormati kontribusi besar para pemimpin bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY.

Menurut AHY, keputusan pemerintah menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi di tengah dinamika politik.

Ia menilai semangat rekonsiliasi dan penghargaan terhadap pemimpin terdahulu dapat memperkokoh kebangsaan dan memperkuat optimisme menuju masa depan yang lebih baik.

“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” lanjut AHY.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah melakukan hal serupa pada tahun 2012 dengan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden pertama RI, Sukarno.

“Tentu ada pro dan kontra, tetapi Bapak SBY ketika itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangan juga, tetapi kontribusinya kepada negara tidak mungkin dilupakan,” imbuhnya.

Dukungan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay. Ia menyebut pemberian gelar kepada Soeharto, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid merupakan penghargaan tertinggi negara atas jasa dan perjuangan mereka.

“Ada prosedur dan tahapan seleksi. Semua dilakukan secara terbuka. Semua orang boleh memberikan masukan dan pandangan. Pada akhirnya tentu ada ketetapan dan putusan siapa saja yang akan dianugerahi gelar pahlawan,” ungkap Saleh.

Menurutnya, penetapan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena seluruh proses telah melalui penilaian obyektif dan terbuka oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Oleh: Putri Widiani )*

Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu keputusan kenegaraan yang mendapatkan apresiasi luas dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah penting dalam menghormati sejarah bangsa serta mengakui jasa besar pemimpin yang telah mengabdikan hidupnya demi kemerdekaan, kedaulatan, dan kemajuan Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pendahulu bangsa yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara. Ia menjelaskan bahwa setiap nama yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional telah melalui proses pembahasan panjang, termasuk masukan dari parlemen dan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah memastikan seluruh tahapan dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar keputusan yang diambil mencerminkan nilai objektivitas dan penghormatan sejarah yang mendalam.

Pemerintah menilai, pemberian gelar kepada Soeharto bukan semata-mata sebagai bentuk penghargaan pribadi, melainkan juga pengakuan terhadap kontribusinya dalammenjaga keutuhan dan stabilitas bangsa di masa-masa sulit. Selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya, Soeharto dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun sistem ekonomi nasional yang kuat serta memperluas akses pembangunan hingga ke pelosok daerah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Dr. TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani, menilai Soeharto layak memperoleh gelar tersebut karena jasanya yang nyata dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ia menyoroti peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang menjadi momen penting dalam menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia.

Soeharto juga dinilai pantas disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional karena berhasil membawa Indonesia menuju masa industrialisasi dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Julukan tersebut bahkan telah diberikan secara resmi oleh MPR pada tahun 1982, menandakan besarnya pengakuan negara atas perannya.

Apresiasi juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Abdul Haris Fatgehipon, menyatakan bahwa pemberian gelar kepada Soeharto perlu dilihat sebagai bentuk penghormatan negara terhadap para pemimpin bangsa, bukan sebagai ajang memperpanjang luka sejarah atau memunculkan perdebatan politik masa lalu. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki jasa dan khilafnya masing-masing, namun bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pendahulunya secara objektif dan beradab.

Abdul Haris menilai, secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional karena penghargaan terbesar adalah doa dari rakyat Indonesia. Namun secara kenegaraan, gelar tersebut mencerminkan pengakuan moral terhadap peran penting seorang pemimpin dalam perjalanan republik ini. Ia menegaskan bahwa sejarah tidak dapat dihapus hanya karena perbedaan pandangan politik, sebab Soeharto memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan bangsa, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan nasional.

Sebagai tokoh militer, Soeharto turut mengambil bagian dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memaksa Belanda mengakui eksistensi Republik Indonesia dan membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar.

Soeharto juga berperan penting sebagai Panglima Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Pada masa berikutnya, ketika negara terancam oleh perpecahan akibat peristiwa G30S/PKI, Soeharto mengambil langkah cepat untuk menjaga keselamatan bangsa dan mempertahankan ideologi negara. Tindakan tersebut dipandang banyak pihak sebagai upaya penyelamatan nasional yang menentukan arah masa depan Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, Soeharto dikenal berhasil menstabilkan kondisi nasional setelah periode krisis ekonomi di era sebelumnya. Melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), ia mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan pembangunan sektor pertanian membuat Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1980-an, sebuah pencapaian monumental yang diakui dunia. Selain itu, keberhasilannya memperkuat sektor industri strategis seperti pesawat terbang, perkapalan, dan energi menunjukkan komitmen untuk menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri.

Soeharto juga memperluas pembangunan sosial melalui kebijakan seperti pendirianSekolah Dasar Inpres dan Puskesmas, yang meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Langkah ini menunjukkan pandangan jangka panjangnya dalam membangun kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan nasional.

Abdul Haris menilai, kebijakan tegas yang diterapkan pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman. Saat itu, kestabilan politik dan keamanan menjadi prasyarat utama dalam membangun ekonomi nasional. Ia menilai, Soeharto memahami dengan baik bahwa pembangunan membutuhkan ketertiban agar kepercayaan investor dan masyarakat internasional dapat tumbuh. Karena itu, kebijakan yang keras pada masa tersebut lahir dari situasi darurat yang menuntut keputusan cepat dan berani demi kelangsungan negara.

Pemerintah memandang, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan hanya sekadar bentuk penghormatan simbolik, tetapi juga pesan moral bagi generasi penerus untuk menilai sejarah secara proporsional. Pengakuan terhadap jasa para pemimpin terdahulu menjadi cerminan kedewasaan bangsa dalam menghargai perjalanan panjang republik ini.

Langkah ini juga memperlihatkan tekad pemerintah dalam menjaga kontinuitas penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang telah berjasa besar, tanpa terjebak pada perbedaan pandangan politik masa lalu. Dengan demikian, pemberian gelar ini menjadi penegasan bahwa bangsa Indonesia tidak melupakan sejarahnya dan selalu menempatkan pengabdian sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bernegara.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Ari Setiadi )*

Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, disambut dengan gelombang apresiasi dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah yang bijaksana dan bersejarah dalam menghormati jasa pemimpin yang telah mengabdikan diri secara penuh untuk bangsa dan negara. Penetapan ini juga menjadi simbol penghargaan terhadap perjuangan panjang Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional serta menata fondasi pembangunan Indonesia modern.

Langkah pemerintah tersebut mencerminkan semangat kontinuitas dalam menghormati para tokoh bangsa yang berperan penting pada masa transisi dan pembangunan. Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan bahwapemberian gelar ini merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap kontribusi besar Soeharto yang tidak hanya berorientasi pada masa lalu, tetapi juga memberi inspirasi bagi arah pembangunan bangsa ke depan. Penghargaan itu disebut bukan sekadar simbol sejarah, melainkan wujud penghormatan mendalam terhadap sosok yang telah mendedikasikan hidupnya demi kemajuan Indonesia.

Soeharto dikenal memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dengan kebijakan pembangunan yang terencana dan sistematis. Dalam masa kepemimpinannya, stabilitas politik dan ekonomi menjadi prioritas utama untuk memperkuat fondasi nasional.

Pemerintah menilai bahwa pengabdian Soeharto tidak hanya terlihat dalam pencapaian ekonomi, tetapi juga dalam upayanya menanamkan semangat nasionalisme dan memperkuat kemandirian bangsa. Ia dianggap berhasil membawa Indonesia ke era pertumbuhan pesat dengan program seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun(Repelita) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi acuan pembangunan nasional selama masa Orde Baru.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyampaikan pandangannya mengenai keputusan pemerintah ini. Ia menilai Soeharto sangat layak menerima gelar Pahlawan Nasional karena jasa besar yang telah ia torehkan selama 32 tahunmemimpin bangsa. Sebagai salah satu pendiri Partai Golkar, Soeharto dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ideologi bangsa dan melawan pengaruh komunisme yang sempat mengancam kedaulatan negara.

Bahlil mengingatkan bahwa masa kepemimpinan Soeharto telah menorehkan sejumlah capaian penting, seperti keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan, pengendalian inflasi, dan perluasan lapangan pekerjaan. Ia juga menekankan bahwa pada akhir masa pemerintahannya, Indonesia sempat dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Asia, sehingga dijuluki sebagai“Macan Asia”. Pencapaian tersebut menjadi bukti konkret bahwa kebijakan Soeharto telah memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

Selain dari kalangan politik, dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini juga datang dari tokoh agama. Tokoh Muda Nahdliyin Jawa Timur, KH Achmad Syamsul Askandaratau Gus Aan, menilai langkah pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai keputusan yang menunjukkan kedewasaan bangsa dalam memahami sejarah secara utuh. Ia berpendapat bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, memiliki sisi kekurangan dan kelebihan, namun jasa-jasanya terhadap bangsa tidak dapat dihapuskan begitu saja.

Menurut Gus Aan, penghargaan ini menandakan kematangan bangsa dalam memandang perjalanan sejarah tanpa terjebak pada narasi negatif masa lalu. Ia menilai pengakuan terhadap jasa Soeharto tidak berarti menafikan kesalahan, tetapi menempatkan peristiwa sejarah dalam konteks yang objektif. Bagi kalangan pesantren dan masyarakat luas, keputusan pemerintah ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi nasional yang memperkuat semangat persatuan serta penghormatan terhadap perjuangan para pemimpin terdahulu.

Pemerintah menilai bahwa pemberian gelar ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai perjuangan bangsa. Melalui penetapan ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menghargai dedikasi para pemimpin yang berkontribusi besar dalam membangun pondasi nasional. Soeharto dianggap sebagai sosok yang berhasil menegakkan stabilitas, memperkuat kemandirian ekonomi, dan menumbuhkan rasa percaya diri bangsa dalam menghadapi tantangan global.

Keputusan tersebut juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya menilai sejarah secara adil dan proporsional. Dengan mengakui jasa besar Soeharto, bangsa Indonesia diingatkan bahwa pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa keberanian mengambil keputusan dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Pemberian gelar ini menjadi simbol bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati pemimpinnya tanpa menutup mata terhadap realitas sejarah.

Dari sudut pandang kebijakan, pemerintah menegaskan bahwa penghargaan ini tidak dimaksudkan untuk membuka perdebatan masa lalu, tetapi untuk memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme generasi penerus. Dengan mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, pemerintah memberikan pesan moral bahwa pengabdian, keteguhan, dan keberhasilan dalam membangun negara patut dihargai sebagai warisan kebangsaan.

Penganugerahan ini pada akhirnya bukan hanya bentuk penghormatan kepada seorang tokoh, tetapi juga refleksi kedewasaan bangsa Indonesia dalam menilai perjalanan sejarahnya. Melalui langkah ini, pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk menjaga kesinambungan nilai perjuangan dan meneguhkan penghargaan terhadap mereka yang telah mengabdikan hidupnya bagi tanah air.

)* Penulis adalah Kontributor Nusa Bangsa Institute

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025.

Dari sepuluh tokoh tersebut, dua di antaranya merupakan mantan Presiden RI, yaitu Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Selain itu, terdapat pula tokoh buruh, ulama, serta figur yang berjasa pada berbagai bidang strategis nasional.

Mantan Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto tersebut sangat tepat.

“Saya sungguh dari lubuk hati yang dalam dan juga pikiran, bahwa penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlwan nasional adalah sangat-sangat tepat, walaupun terlambat,” kata Din Syamsuddin.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, turut mengapresiasi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

“Kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” katanya,

Menurutnya Soeharto memiliki banyak jasa besar bagi bangsa dan negara, antara lain berperang melawan kolonialisme Belanda di masa revolusi dan peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 adalah puncak prestasinya di masa itu.

“Memang di situ ada banyak peran dari sejumlah tokoh seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Jenderal Nasution, bahkan Panglima Soedirman, tapi fakta yang tak bisa dibantah adalah Pak Harto yang menjadi komandannya,” katanya.

Sementara itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyatakan dukungan penuh atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Dengan menghargai jasa para pemimpin masa lalu, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga belajar untuk menjadi bangsa yang lebih dewasa dan beradab,” ungkapnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa penetapan nama-nama ini melalui proses panjang, melibatkan masukan pimpinan Parlemen serta komunikasi intensif dengan sejumlah tokoh nasional dalam rapat terbatas. Keputusan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan negara atas kontribusi besar para pahlawan terhadap perjalanan sejarah bangsa.

“Cara bekerja beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan parah tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” kata Prasetyo.

Dukungan publik, termasuk dari generasi muda, menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pemimpinnya secara objektif demi memperkuat persatuan nasional. [-RWA]

Jakarta – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, almarhum Soeharto. Keputusan ini disambut dengan penuh apresiasi dan rasa syukur oleh berbagai kalangan masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyampaikan bahwa penganugerahan gelar tersebut merupakan langkah yang sangat tepat dan penuh makna. Ia menilai, meski penghargaan ini baru diberikan setelah puluhan tahun pasca kepemimpinan Soeharto, keputusan pemerintah sudah sejalan dengan nilai keadilan sejarah dan pengakuan terhadap jasa besar beliau.

“Saya sungguh dari lubuk hati yang dalam dan juga pikiran, bahwa penetapan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah sangat-sangat tepat, walaupun terlambat,” ujar Din Syamsuddin. Menurutnya, Soeharto merupakan sosok pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Din menambahkan, selama lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia, Soeharto berhasil meletakkan fondasi ekonomi dan stabilitas nasional yang kuat. “Beliau adalah pemimpin yang berkomitmen membangun bangsa dan negara, dengan dedikasi yang tulus dan kerja nyata untuk rakyat,” tuturnya.

Apresiasi juga datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) sekaligus cucu Pahlawan Nasional asal Nusa Tenggara Barat, Dr. TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani. Ia menilai, penganugerahan ini bukan hanya bentuk penghargaan kepada sosok Soeharto, tetapi juga menjadi simbol rekonsiliasi sejarah yang meneguhkan semangat persatuan bangsa.

“Soeharto dikenal karena perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dari Belanda,” ujar Zainuddin. Ia menambahkan, jasa besar Soeharto tidak hanya tercermin dalam perjuangan fisik di masa kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun bangsa melalui kebijakan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan ketahanan nasional.

Menurutnya, keputusan pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto patut disyukuri karena menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak melupakan jasa para pemimpin yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negeri. “Kami dari Nahdlatul Wathan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah dan jasa besar Pak Harto bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Penganugerahan gelar ini juga disambut hangat oleh berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai, langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat persatuan, dan penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa.

Melalui momen Hari Pahlawan ini, masyarakat berharap agar semangat pengabdian dan keteladanan para pemimpin terdahulu dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan dan terus melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.