Arsip Bulanan: Januari 2026

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan wajah nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan manusia, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang tidak ringan. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, implementasi MBG di Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua induk memperlihatkan konsistensi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjadikan gizi sebagai fondasi pembangunan nasional.

Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ke SMAN 1 Wamena pada Januari 2026 menjadi penegasan bahwa pemerintah pusat tidak hanya merumuskan kebijakan dari balik meja, tetapi juga memastikan langsung pelaksanaannya di lapangan. Kehadiran Wapres di sekolah tersebut memperlihatkan komitmen negara untuk mengawal mutu layanan MBG, mulai dari ketersediaan bahan pangan, proses distribusi, hingga penerimaan siswa. Interaksi Wapres dengan peserta didik mencerminkan pendekatan humanis pemerintah dalam mendengar langsung suara penerima manfaat, termasuk masukan terkait kualitas dan variasi menu.

Di Papua Pegunungan, Badan Gizi Nasional menetapkan nilai satu porsi MBG sekitar Rp35.000, angka yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyesuaikan standar gizi dengan kondisi wilayah. Paket makanan yang diterima siswa di Wamena memperlihatkan komposisi gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah. Fakta ini menegaskan bahwa MBG tidak dijalankan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal, melainkan dirancang adaptif untuk menjawab kebutuhan riil anak-anak Papua yang selama ini rentan berangkat ke sekolah tanpa asupan gizi memadai.

Dari sisi satuan pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena, Yosep Suryo Wibisono menilai pelaksanaan MBG sejak awal pencanangan berjalan positif dan diterima baik oleh mayoritas siswa. Ia juga memandang dinamika di lapangan, termasuk masih adanya sebagian kecil orang tua yang bersikap hati-hati, sebagai tantangan yang wajar dalam program berskala besar. Pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat menjadi bagian penting dari proses membangun kepercayaan, dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik maupun kekhawatiran publik.

Secara kelembagaan, penguatan MBG juga tampak dari perluasan sasaran penerima manfaat. Di Papua Barat, Badan Gizi Nasional tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan stunting pada fase krusial kehidupan. Perluasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, sehingga memperlihatkan tata kelola program yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, distribusi MBG bagi kelompok 3B di Manokwari telah berlangsung sejak pertengahan 2025 dengan dukungan data lintas lembaga. Sinergi antara BGN, BKKBN, dan jejaring posyandu menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran. Tantangan pembaruan data yang dihadapi justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga akurasi, bukan sekadar mengejar angka penyaluran. Pendekatan ini menempatkan MBG sebagai program berbasis data dan kolaborasi, bukan kebijakan seremonial.

Di tingkat operasional, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi tulang punggung distribusi. Kepala SPPG Kodim Manokwari, Widayanti menerangkan bahwa pola penyaluran diatur secara terjadwal dan fleksibel, dengan kombinasi makanan basah dan kering untuk menjamin kontinuitas asupan gizi. Skema ini memperlihatkan kemampuan adaptasi pemerintah terhadap kondisi lapangan, sekaligus memastikan bahwa keterbatasan logistik tidak mengorbankan kualitas layanan.

Dampak positif MBG juga dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah di wilayah perkotaan Papua. Di Jayapura, Kepala SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Carolien Enok menilai program ini berjalan lancar sejak diterima pada November 2025 dan telah menjangkau hampir seluruh peserta didik. Ia memandang MBG sebagai bentuk perhatian nyata negara terhadap pendidikan anak-anak Papua, sekaligus faktor pendukung meningkatnya konsentrasi belajar dan semangat siswa di kelas. Apresiasi yang datang dari orang tua dan siswa memperkuat legitimasi sosial program ini.

Secara lebih luas, MBG di Papua tidak dapat dilepaskan dari agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Gizi yang tercukupi sejak usia sekolah hingga fase awal kehidupan menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, tetapi menentukan kualitas generasi mendatang. Di wilayah seperti Papua, kebijakan ini memiliki makna strategis karena langsung menyentuh akar persoalan ketimpangan.

Ke depan, tantangan tentu masih ada, mulai dari variasi menu, perluasan jangkauan, hingga penguatan edukasi gizi kepada masyarakat. Namun, dengan kerangka kebijakan yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, MBG memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang. Program ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan hanya melalui simbol, tetapi melalui piring makan yang bergizi di hadapan anak-anak Papua, sebagai bekal menuju masa depan yang lebih setara dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Wamena — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/1).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh para siswa, khususnya di wilayah pegunungan Papua.

Kunjungan ke SMA Negeri 1 Wamena merupakan bagian dari agenda kerja Wapres di hari kedua di Wamena. Sebelumnya, Wapres meninjau aktivitas perekonomian masyarakat di Pasar Putikelek untuk melihat stabilitas harga dan perputaran ekonomi lokal.

Didampingi Pj Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Wapres menyapa para pedagang serta Mama-mama Papua yang berjualan di pasar tradisional tersebut.

Di SMA Negeri 1 Wamena, Wapres berdialog langsung dengan kepala sekolah, para guru, serta siswa penerima manfaat MBG. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik menjadi fondasi penting bagi anak-anak agar dapat belajar secara optimal, tumbuh sehat, dan memiliki kesiapan untuk menjadi generasi penerus pembangunan di daerahnya.

Kepala SMA Negeri 1 Wamena, Yosep Suryo Wibisono, menyampaikan bahwa MBG telah dilaksanakan sejak awal pencanangan oleh Presiden dan mendapat respons positif dari siswa.

“Sejak dicanangkan oleh Bapak Presiden, kami sudah langsung melaksanakan program ini. Secara umum anak-anak sangat antusias. Kalau MBG terlambat, mereka pasti bertanya dan menunggu,” ujar Yosep.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat keluhan serius dari siswa terkait pelaksanaan MBG.

“Keluhan pada prinsipnya tidak ada. Ada yang bilang porsinya cukup, ada juga yang bilang sedikit, tapi secara umum sudah baik dan anak-anak suka,” katanya.

Salah satu siswa kelas XI, Yomanche Kayame, mengaku senang sekolahnya dikunjungi Wapres dan merasakan langsung manfaat MBG.

“Senang sekali. Terima kasih karena sudah mengunjungi kami di SMA Negeri 1 Wamena,” ujarnya.

Program MBG di Papua Pegunungan resmi diluncurkan pada 17 Maret 2025 di Kabupaten Jayawijaya dan menjangkau sekitar 3.500 siswa dari sekitar 20 sekolah di Distrik Wamena.

Program yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini menetapkan nilai satu porsi MBG sekitar Rp35.000 dengan dukungan lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi dan keamanan pangan guna memastikan program berjalan aman dan berkualitas. #

PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak di wilayah pegunungan.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres berdialog dengan kepala sekolah, guru, serta para siswa penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik menjadi kunci utama agar anak-anak Papua dapat belajar secara optimal, tumbuh sehat, dan memiliki daya saing untuk membangun daerahnya di masa depan.

Oleh: Loa Murib

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak atas gizi yang layak dan berkeadilan. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar, khususnya di wilayah pegunungan, kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai ketimpangan kualitas sumber daya manusia. MBG tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua agar mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing setara dengan anak-anak di wilayah lain.

Komitmen tersebut tercermin dari peninjauan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi anak-anak untuk dapat belajar secara optimal, tumbuh dengan kondisi kesehatan yang prima, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang kelak berkontribusi membangun daerahnya sendiri. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah ini berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa, khususnya di wilayah dengan tantangan akses seperti Papua Pegunungan.

Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas dan standar gizi. Menu yang disajikan kepada para siswa mencerminkan prinsip gizi seimbang, dengan kombinasi protein, sayuran, serta buah sebagai pelengkap nutrisi. Pendekatan ini menandakan bahwa MBG dirancang secara terukur dan tidak bersifat seremonial. Pemerintah memahami bahwa kualitas asupan gizi berpengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan perkembangan fisik serta kognitif anak-anak usia sekolah.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Suryo Wibisono menyampaikan bahwa program MBG telah dijalankan sejak awal pencanangan oleh Presiden Prabowo Subianto dan secara umum mendapatkan respons yang sangat positif dari para siswa. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya perhatian siswa terhadap keberlangsungan program, bahkan mereka secara aktif menanyakan ketika distribusi makanan mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi bagian penting dari aktivitas sekolah dan memberi dampak nyata bagi keseharian peserta didik.

Meski demikian, Yosep juga mengakui adanya dinamika kecil dalam pelaksanaan, seperti perbedaan persepsi siswa terkait porsi makanan. Namun secara umum, tidak terdapat keluhan berarti dan mayoritas siswa menerima program ini dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa MBG berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan dasar siswa di lingkungan sekolah. Tantangan lain yang masih dihadapi adalah kekhawatiran sebagian kecil orang tua terhadap program tersebut, yang dinilai sebagai hal wajar dalam proses awal implementasi kebijakan baru. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan publik menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Langkah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi dan keamanan pangan patut diapresiasi. Pengawasan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau sasaran, tetapi juga terjamin dari sisi keamanan dan kualitas. Dengan sistem pengawasan yang ketat, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap program semakin menguat. Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok usia rentan yang membutuhkan perlindungan maksimal.

Secara struktural, pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan menunjukkan pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi wilayah. Nilai satu porsi MBG yang ditetapkan lebih tinggi mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap tantangan logistik dan distribusi di daerah pegunungan. Dukungan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program serta keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tersebut memperlihatkan bahwa MBG dijalankan dengan sistem yang terencana dan berkelanjutan. Program ini telah menjangkau ribuan siswa dari puluhan sekolah, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah terpencil.

Lebih jauh, MBG memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Papua. Pemenuhan gizi anak sekolah merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara simultan. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, siswa dapat mengikuti proses belajar dengan lebih fokus dan konsisten. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya sumber daya manusia Papua yang lebih unggul, produktif, dan siap berperan dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan perluasan jangkauan MBG harus terus dijaga. Pemerintah perlu memastikan program ini menjangkau lebih banyak sekolah, terutama di wilayah pegunungan dan kelompok rentan lainnya. MBG harus dipandang sebagai investasi strategis negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan keberlanjutan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta dukungan masyarakat, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan gizi nasional.

Pada akhirnya, pelaksanaan MBG di Papua menegaskan bahwa negara hadir hingga ke Bumi Cenderawasih dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Komitmen pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan sekolah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Keadilan gizi yang diwujudkan hari ini merupakan fondasi bagi Papua yang lebih sehat, berdaya, dan setara dalam perjalanan menuju Indonesia maju.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kini mulai menyasar kelompok lansia mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan kelompok usia lanjut memperoleh akses pangan bergizi yang berkelanjutan. Selama ini, MBG lebih dikenal sebagai intervensi gizi untuk anak-anak, namun perluasan sasaran kepada lansia menunjukkan pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh dan berkeadilan lintas generasi.

Program MBG bagi lansia dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan spesifik usia lanjut. Asupan makanan tidak hanya memperhatikan kecukupan kalori, tetapi juga keseimbangan zat gizi makro dan mikro yang sesuai dengan kondisi fisiologis lansia. Menu yang disiapkan memperhitungkan tekstur makanan agar mudah dikonsumsi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perluasan MBG tidak dilakukan secara seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik penerima manfaat.

Sambutan positif terhadap kebijakan ini juga muncul karena MBG dinilai mampu meringankan beban ekonomi keluarga. Banyak lansia yang bergantung pada anggota keluarga atau hidup dengan pendapatan terbatas. Ketersediaan makanan bergizi secara rutin membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan lansia tetap memperoleh asupan yang layak. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program gizi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah akan memberikan MBG untuk lebih dari 100.000 lansia berusia di atas 75 tahun dan 36.000 penyandang disabilitas pada 2026. Selain memberikan paket makanan senilai Rp15.000 per porsi itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyediakan pengasuh (caregiver) untuk merawat para lansia. Pemerintah menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi merupakan bagian dari strategi pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Selain aspek ekonomi, manfaat kesehatan menjadi sorotan utama. Pemenuhan gizi yang baik pada lansia berkontribusi pada pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan seimbang juga berperan dalam menjaga fungsi kognitif, mengurangi risiko frailty, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, MBG bagi lansia memiliki potensi jangka panjang dalam menekan beban pembiayaan kesehatan nasional melalui upaya promotif dan preventif.

Implementasi MBG untuk lansia juga mendorong sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, dapur umum, serta pelaku usaha lokal untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif dan tepat sasaran. Keterlibatan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan dan pengolahan makanan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

Dari sisi sosial, program ini memperkuat nilai kepedulian dan penghormatan terhadap lansia. Masyarakat melihat bahwa negara hadir tidak hanya untuk generasi muda, tetapi juga bagi mereka yang telah berkontribusi sepanjang hidupnya. Hal ini menumbuhkan rasa keadilan sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Lansia yang mendapatkan perhatian melalui program MBG cenderung merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang berdampak positif pada kesehatan mental dan psikologis mereka.

Perluasan MBG juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan prinsip no one left behind. Dengan memasukkan lansia sebagai kelompok penerima manfaat, kebijakan ini memastikan bahwa pembangunan gizi tidak bersifat eksklusif. Upaya pemenuhan gizi lintas usia menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sejak dini hingga usia lanjut. Pendekatan siklus hidup ini memperlihatkan visi jangka panjang pemerintah dalam pembangunan manusia.

Dalam pelaksanaannya, kualitas menjadi perhatian utama. Standar gizi dan keamanan pangan diterapkan secara ketat untuk memastikan makanan yang diterima lansia aman dan bermanfaat. Pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi. Hal ini penting mengingat lansia memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap penyakit akibat pangan.

Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge mengatakan pihaknya menyambut hal baik program ini, dengan catatan ada beberapa aspek penting dalam pemberian MBG pada lansia yang harus diperhatikan. Misalnya tekstur, rasa, dan cara pemberian MBG oleh caregiver nya.

Tantangan tentu masih ada, terutama terkait distribusi di wilayah terpencil dan keberagaman kondisi lansia. Namun, respon positif masyarakat menunjukkan bahwa program ini memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme pelaksanaan, memperluas cakupan, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan di lapangan.

Ke depan, perluasan MBG bagi lansia diharapkan dapat terintegrasi dengan layanan kesehatan primer dan program kesejahteraan sosial lainnya. Sinergi ini memungkinkan pemantauan status gizi dan kesehatan lansia secara lebih komprehensif. Dengan data yang terintegrasi, intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran, termasuk penyesuaian menu bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Pendekatan holistik ini akan memperkuat efektivitas program dalam jangka panjang.

Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan telah menampung usulan program MBG lansia, yang juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo mengatakan akan mengkaji usulan tersebut, dan memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Lilis Anggina Sari*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif melalui penyiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilengkapi dengan pendampingan bagi lansia. Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara utuh dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk lansia, langkah pemerintah ini menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kelompok usia lanjut sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang berkeadilan.

Program MBG bagi lansia bukan sekadar perluasan sasaran bantuan pangan, melainkan sebuah transformasi kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Pemerintah memahami bahwa persoalan lansia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, perawatan, dan keberlanjutan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kehadiran pendamping atau caregiver dalam skema baru MBG menjadi terobosan penting yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MBG bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dan penyandang disabilitas telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan ditargetkan menjangkau lebih dari 100 ribu penerima manfaat. Dukungan penuh dari Presiden menunjukkan bahwa program ini merupakan prioritas nasional yang dirancang secara serius dan berjangka panjang. Dengan jaminan makanan bergizi dua kali sehari, pemerintah berupaya memastikan bahwa lansia tetap mendapatkan asupan nutrisi yang memadai untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan di usia lanjut.

Pendekatan yang dilakukan Kementerian Sosial melalui MBG plus pendampingan mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan sosial. Program permakanan yang sebelumnya telah berjalan kini ditingkatkan menjadi layanan yang lebih komprehensif dengan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Pendampingan harian oleh caregiver tidak hanya membantu dalam hal perawatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perhatian, dan kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan oleh lansia yang hidup sendiri. Dengan demikian, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia bantuan, tetapi sebagai mitra kehidupan bagi warganya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memasuki fase penajaman dan perluasan dampak kebijakan sosial pada 2026. Kementerian Sosial menempatkan MBG lansia dan disabilitas sebagai agenda baru yang melengkapi berbagai transformasi kebijakan lainnya, mulai dari penguatan bantuan sosial berkelanjutan, revitalisasi pusat kesejahteraan sosial, hingga pengembangan care economy. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk saling terhubung dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh.

Pemerintah juga menunjukkan keterbukaan dan sikap responsif terhadap masukan publik dalam penyempurnaan program MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan saran dan catatan terkait pelaksanaan program-program sosial. Sikap ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan adaptif, di mana kebijakan tidak berjalan secara sepihak, melainkan terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Perluasan cakupan MBG yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 semakin menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi bagi seluruh kelompok rentan. Selain lansia dan penyandang disabilitas, anak usia sekolah yang putus sekolah juga resmi masuk dalam daftar penerima manfaat. Kebijakan ini memperlihatkan keberanian pemerintah untuk menutup celah-celah perlindungan sosial dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam konteks pelaksanaan di daerah, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah pusat mendorong sinergi antara Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pendekatan berbasis data dan keterlibatan tenaga ahli gizi menjadi landasan penting agar makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik lansia dan penyandang disabilitas, sekaligus menjaga standar kualitas layanan.

Program MBG plus pendampingan bagi lansia juga memiliki dampak strategis dalam jangka panjang. Dengan menjaga kondisi gizi dan kesehatan lansia sejak dini, pemerintah turut berkontribusi dalam menekan risiko penyakit kronis dan ketergantungan layanan kesehatan yang lebih mahal di kemudian hari. Investasi sosial ini tidak hanya berdampak pada individu penerima manfaat, tetapi juga pada ketahanan sistem kesehatan nasional dan kesejahteraan keluarga secara luas.

Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah Menyiapkan MBG Plus Pendampingan untuk Lansia merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Program ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup manusia di setiap tahap usia. Dengan pendekatan yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan, MBG lansia menjadi simbol kehadiran negara yang peduli, adil, dan bertanggung jawab dalam menjaga martabat warganya hingga usia lanjut.

*Penulis merupakan Konsultan Program Perlindungan Sosial

[ed]

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, terutama para lansia terlantar. Pemberian porsi nutrisi khusus bagi lansia dinilai dapat membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka di usia senja.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, program MBG akan menyasar lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 100.000 lansia yang masuk kategori penerima manfaat. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring pemutakhiran data oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Untuk lansia terlantar usia di atas 75 tahun ada lebih dari 100 ribu. Memang belum banyak dan masih kami proses,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan, program ini telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Selain bantuan makanan bergizi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan melalui para care giver atau pengasuh.

“Sudah disetujui Presiden. Jadi selain mengantarkan makanan bergizi, para pengasuh juga akan memberikan perawatan dan pendampingan, karena rata-rata lansia ini hidup sendiri,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, pendekatan layanan ini merupakan bagian dari transformasi sosial yang lebih holistik. Pemenuhan gizi dianggap tidak cukup hanya dengan memberikan kalori, tetapi harus memastikan lansia menerima nutrisi lengkap sesuai kebutuhan kesehatannya.

“Ini adalah langkah penting menuju peningkatan kualitas hidup kelompok rentan di Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan turut memperkuat peran keluarga sebagai pendamping utama lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI, dr Imran Pambudi, MPHM, menjelaskan bahwa mayoritas pendamping lansia di Indonesia masih berasal dari anggota keluarga.

“Lebih dari 80 persen caregiver lansia di Indonesia adalah keluarga. Berbeda dengan di Amerika dan Eropa,” kata Imran.

Oleh karena itu, Kemenkes mendorong edukasi kesehatan lansia tidak hanya untuk pendamping profesional, tetapi terutama bagi keluarga yang merawat lansia di rumah. Menurut Imran, budaya Asia yang menempatkan keluarga sebagai pusat dukungan membuat peran ini sangat penting.

“Kita perlu sosialisasi karena sebagian besar mereka mengurus lansia. Meski nursing home di sini bagus, budaya kita tidak seperti itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, keluarga di banyak negara Asia, termasuk Indonesia dan China, cenderung enggan menitipkan orang tua di tempat perawatan.

“Keluarga memiliki peran sentral baik secara fisik, emosional, maupun sosial,” ucapnya.

Pemerintah berharap porsi nutrisi MBG yang dipadukan dengan pendampingan keluarga dan care giver dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi lansia. Dengan dukungan ini, kualitas hidup para lansia diharapkan meningkat secara signifikan.

Jakarta – Pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang pada akhir 2026 sebagai bagian dari penguatan perlindungan pangan nasional. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga menempatkan kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas sebagai prioritas utama dalam kebijakan sosial pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya bahwa target tersebut dapat tercapai, mengingat capaian MBG hingga awal 2026 telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat. Hal itu disampaikan Presiden saat peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur. Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan negara dalam mengelola program berskala besar secara efektif.

“Insya Allah, saya percaya dan yakin, akhir Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat. Negara lain seperti Brasil mencapai 41 juta dalam 11 tahun, sementara Indonesia sudah 58 juta dalam satu tahun,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyoroti dampak global dari program tersebut. Menurutnya, sejumlah negara dan organisasi internasional kini menjadikan Indonesia sebagai studi kasus dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

“Kita memberi makan 58 juta orang setiap hari, termasuk ibu hamil dan lansia yang makanannya diantar langsung ke rumah. Ini capaian yang sebelumnya dianggap tidak mungkin,” kata Presiden.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos telah menyiapkan MBG khusus bagi lansia terlantar berusia di atas 75 tahun serta penyandang disabilitas. Program ini diperkirakan menjangkau lebih dari 100 ribu lansia dan sekitar 36 ribu penyandang disabilitas pada tahap awal.

“MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas sudah disetujui Presiden. Selain makanan bergizi, kami juga menyiapkan care giver atau pengasuh yang akan memberikan perawatan, karena sebagian besar lansia tersebut hidup sendiri,” ucap Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, layanan MBG untuk lansia dan disabilitas merupakan transformasi dari program permakanan yang telah ada sebelumnya. Namun, pendekatan saat ini diperkuat dengan standar pelayanan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Ini bentuk transformasi layanan sosial agar lebih bermartabat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan terkait pengembangan MBG, termasuk perluasan sasaran bagi kelompok rentan lainnya.

“Pemerintah selalu membuka diri terhadap usulan dan catatan dari masyarakat agar tidak ada kelompok yang terlewat dalam program-program perlindungan sosial,” tuturnya.

Dengan target ambisius dan dukungan lintas kementerian, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, serta mendorong keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peran kilang dalam negeri, terutama melalui revitalisasi atau _Refinery Development Master Plan_ (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Langkah tersebut merupakan strategi utama untuk menggantikan impor bahan bakar seperti solar dan avtur serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini telah mengumumkan kebijakan baru untuk menyetop impor solar bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada 2026.

“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak ada lagi,” tegas Bahlil.

Dengan demikian, bila masih terdapat kargo-kargo solar yang masuk ke Indonesia pada Januari-Februari 2026, maka solar tersebut adalah sisa impor di tahun 2025. Bahlil menekankan, Presiden Prabowo Subianto sudah bertitah agar pemerintah memaksimalkan keberadaan Kilang Balikpapan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri.

“Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” tambahnya.

Selain solar, pemerintah juga menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor avtur mulai 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar untuk penguatan ketahanan energi nasional.

“Jadi 2027 insya Allah kita tidak lagi melakukan impor avtur. Ke depan, atas perintah Bapak Presiden, kita hanya akan mengimpor crude (bahan baku minyak mentah) saja,” jelas Bahlil.

Bahlil yakin jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, berbagai tekanan akibat impor energi bisa ditekan secara signifikan. Dampaknya bukan hanya pada penghematan devisa, tetapi juga pada penguatan industry pengolahan minyak nasional.

“Kalau ini mampu kita lakukan, maka tekanan-tekanan tambahan akibat impor akan semakin tipis,” pungkas Bahlil.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah meresmikan RDMP Kilang Balikpapan pada Senin (12/1) lalu, dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara Rp 123 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar yang pernah dikerjakan di Indonesia dan dianggap sebagai tonggak penting dalam memperkuat hilirisasi sektor minyak dan gas bumi (migas).

Presiden Prabowo mengatakan, pembangunan infrastruktur energi berskala besar merupakan keharusan bagi sebuah negara yang ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi secara ekonomi.

“Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau masih tergantung pangan dan energi dari luar. Kebutuhan energi harus bisa kita hasilkan sendiri,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Jakarta – Pemerintah Indonesia semakin optimistis untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai 2026. Langkah strategis ini dipastikan dapat tercapai seiring dengan beroperasinya proyek besar _Refinery Development Master Plan_ (RDMP) di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, yang menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pengoperasian RDMP Kilang Balikpapan akan memperkuat pasokan BBM nasional, terutama untuk produk solar.

Proyek kilang ini memiliki kapasitas pengolahan yang ditingkatkan hingga 360 ribu barel per hari, yang akan membantu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi.

“Insya Allah, setelah RDMP Kilang Balikpapan beroperasi penuh, kita bisa menghentikan impor solar. Ini adalah langkah konkret untuk mendorong kedaulatan energi. Kita tidak ingin lagi mengandalkan pasokan BBM dari luar negeri,” tegas Bahlil.

Dengan peningkatan kapasitas kilang, produksi solar dalam negeri dapat mencakup lebih dari kebutuhan nasional, yang saat ini tercatat sebesar 39,8 juta kiloliter per tahun.

Dalam hal ini, program B40, yang mengandalkan campuran bahan bakar nabati, menyumbang pasokan FAME sebesar 15,9 juta kiloliter, mengurangi ketergantungan pada solar murni yang kini mencapai 23,9 juta kiloliter per tahun.

Dengan kapasitas produksi solar yang sudah mencapai 26,5 juta kiloliter, penghentian impor solar menjadi realistis mulai pertengahan 2026.

Selain solar, pemerintah juga menargetkan penurunan impor bensin. Dengan optimasi kapasitas RDMP Kilang Balikpapan, produksi bensin dengan oktan di atas RON 90 dapat meningkat hingga 5,8 juta kiloliter per tahun, yang akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin, terutama jenis RON 92, RON 95, dan RON 98.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa penerapan bahan bakar nabati E10, yang akan diterapkan dalam waktu dekat, dapat menghemat impor bensin hingga 3,9 juta kiloliter per tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk BUMN, tetapi juga mengikat badan usaha SPBU swasta di Indonesia.

“Mulai tahun ini, izin impor solar tidak akan dikeluarkan lagi. Semua badan usaha pengelola SPBU swasta diharuskan untuk membeli solar dari kilang dalam negeri,” jelas Laode.

Sebagai bagian dari pengembangan RDMP Kilang Balikpapan, fasilitas-fasilitas pendukung yang terintegrasi seperti Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) juga telah dilengkapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi BBM dalam negeri.

Kilang ini sudah memenuhi standar kualitas hampir setara dengan Euro 5 dan mendukung upaya Indonesia menuju net zero emission.