Arsip Bulanan: Februari 2026

Oleh: Dewi Hesti *)

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami tekanan ekonomi akibat meningkatnya instabilitas politik luar negeri, ketegangan geopolitik, perang dagang, sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian global yang berdampak pada perekonomian dunia. Dalam situasi ini, penguatan ekonomi domestik menjadi kebutuhan strategis negara dalam menjaga kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, pendekatan yang telah dilakukan pemerintah dalam mentransformasi ekonomi pedesaan yakni dapat dilihat dengan adanya pengembangan program Koperasi Merah Putih dengan melibatkan kelompok petani.

Saat ini petani skala kecil masih mendominasi sistem produksi pertanian nasional. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Masalah klasik seperti keterbatasan akses pembiayaan, ketimpangan informasi pasar, fluktuasi harga, serta panjangnya rantai distribusi terus melemahkan posisi tawar petani. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi berbasis kolektif menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda.

Ekspansi Koperasi Desa Merah Putih, yang didorong oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dapat dipahami sebagai upaya membangun institusi ekonomi lokal yang mampu mengintegrasikan produksi, distribusi, dan pembiayaan dalam satu sistem yang lebih efisien. Secara teoritis, koperasi merupakan instrumen ekonomi solidaritas (solidarity economy) yang menekankan kepemilikan bersama, partisipasi anggota, dan distribusi manfaat yang lebih adil. Dalam konteks pertanian, model ini relevan untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat daya tawar kolektif petani terhadap pasar.

Dari perspektif ekonomi politik, koperasi juga memiliki fungsi strategis dalam merestrukturisasi relasi produksi yang selama ini timpang. Ketika petani mampu menghimpun sumber daya secara kolektif, mereka tidak hanya berperan sebagai price taker, tetapi berpotensi menjadi price maker melalui mekanisme negosiasi yang lebih kuat. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi terhadap stabilisasi harga di tingkat produsen sekaligus meningkatkan nilai tambah di wilayah pedesaan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mendukung adanya program Koperasi Petani Indonesia dan Koperasi Desa Merah Putih dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Dalam pandangannya, program ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana pengelolaan sektor pangan, pertanian, dan pembangunan pedesaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, mendukung Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) guna mendorong kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani melalui pengelolaan usaha pertanian.

Di tingkat daerah, dukungan ekspansi Koperasi Merah Putih juga disuarakan oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, mendorong optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional. Selain itu menurut pandangannya program tersebut juga dapat mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Namun demikian, ekspansi kelembagaan tidak boleh berhenti pada pembentukan unit koperasi secara administratif. Tantangan utama terletak pada kualitas tata kelola (governance). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi fondasi operasional. Tanpa penguatan kapasitas manajerial, koperasi berisiko mengalami stagnasi bahkan disfungsi organisasi. Oleh sebab itu, kebijakan ekspansi perlu disertai program penguatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem keuangan, serta integrasi dengan ekosistem pembiayaan formal.

Lebih jauh, integrasi koperasi dengan agenda hilirisasi pertanian menjadi krusial. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai agregator hasil panen, tetapi juga sebagai pengelola pascapanen dan unit pengolahan sederhana yang meningkatkan nilai ekonomi komoditas. Dengan demikian, ekspansi Koperasi Merah Putih dapat menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan petani melalui koperasi bukan semata-mata agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Jika dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan terintegrasi dengan kebijakan sektoral lainnya, ekspansi Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Sebagai bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu, program Koperasi Merah Putih merepresentasikan langkah konkret yang berpihak pada penguatan akar ekonomi rakyat. Ketika negara mampu menghadirkan kelembagaan ekonomi yang inklusif, profesional, dan berbasis gotong royong di tingkat desa, maka ketahanan ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada sektor-sektor besar, tetapi tumbuh dari basis produksi rakyat itu sendiri.

Upaya pemerintah dalam mendorong ekspansi Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis dan visioner untuk memperkuat kemandirian petani serta memperkokoh ekonomi pedesaan. Dengan komitmen tata kelola yang baik, pendampingan berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor, program ini berpotensi menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dukungan yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci agar cita-cita penguatan ekonomi berbasis koperasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Dalam Negeri

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah memandang bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan melalui percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di tengah dinamika global yang menuntut ketahanan ekonomi domestik, koperasi tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai pelengkap sistem ekonomi, melainkan sebagai pilar utama dalam membangun kemandirian rakyat dari tingkat desa. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan klasik ekonomi Indonesia, seperti panjangnya rantai distribusi, lemahnya posisi tawar petani dan pelaku UMKM, serta terbatasnya akses pasar di daerah.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berakar kuat di masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus tumbuh dari desa sebagai basis produksi dan konsumsi. Menurutnya, pembentukan puluhan ribu Koperasi Merah Putih bukan sekadar program administratif, melainkan strategi besar negara untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Presiden juga menekankan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional agar mampu bersaing dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik koperasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebutkan bahwa ribuan unit koperasi yang telah dibangun akan terus didorong agar segera beroperasi secara optimal melalui pelatihan manajemen, digitalisasi sistem, serta pendampingan usaha. Menurutnya, koperasi yang kuat adalah koperasi yang mampu mengelola bisnis secara modern namun tetap berlandaskan prinsip gotong royong.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa Koperasi Merah Putih akan memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Ia menyatakan bahwa dengan memperpendek rantai distribusi, koperasi dapat menjadi penghubung langsung antara produsen dan konsumen, sehingga harga menjadi lebih stabil dan terjangkau. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menyerap hasil produksi petani lokal secara maksimal, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dari sudut pandang pemerintah, keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap desa akan menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih inklusif. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga sebagai pusat distribusi, pemasaran produk lokal, hingga pengembangan usaha bersama. Dengan dukungan teknologi digital, koperasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis digital yang merata hingga ke pelosok.

Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa implementasi program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa dalam mengelola koperasi secara profesional. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat program pelatihan dan pendampingan agar pengurus koperasi memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, dinamika di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan akan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pemerintah desa mengharapkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Menanggapi hal ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat desa tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi generasi muda desa untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi, koperasi dapat menarik minat anak muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. Hal ini penting untuk mencegah urbanisasi berlebihan dan menjaga keberlanjutan ekonomi desa.

Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan agar koperasi tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga mampu terintegrasi dalam rantai pasok nasional bahkan global. Dengan kualitas produk yang terus ditingkatkan dan dukungan kebijakan yang konsisten, koperasi diharapkan dapat menjadi pemain penting dalam perekonomian nasional.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan dan dukungan yang diperlukan, namun partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama. Dengan semangat gotong royong dan pengelolaan yang profesional, koperasi dapat menjadi solusi nyata untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.

Momentum 2026 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah optimistis bahwa dengan komitmen bersama, koperasi akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia..

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah memastikan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang baru dibangun dan direvitalisasi akan mulai beroperasi secara bertahap pada Maret 2026. Program ini digagas sebagai penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan guna mendorong kemandirian, pemerataan, serta stabilitas ekonomi lokal di tengah dinamika global.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres pembangunan Kopdes Merah Putih telah mencapai 1.000 unit yang selesai dibangun dari target 80 ribu unit. Hingga Februari 2026 jumlah Kopdes yang sedang dalam proses pembangunan mencapai hampir 20 ribu unit, dengan progres fisik rata-rata mencapai 20 persen.

“Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun (20 ribu unit),” kata Ferry.

Ferry menambahkan pembangunan Kopdes Merah Putih mencakup sistem manajemen, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan teknis lainnya agar koperasi bisa langsung berjalan begitu selesai dibangun.

“Dibutuhkan persiapan matang agar koperasi yang dibangun dapat segera beroperasi optimal, serta dukungan teknis lainnya,” ujarnya.

Setelah target 20 ribu unit rampung pada pertengahan tahun, pemerintah akan melanjutkan pembangunan gelombang berikutnya dengan jumlah puluhan ribu unit tambahan hingga mencapai 80 ribu unit pada akhir 2026. Program ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta pelaku UMKM setempat. Selain memperkuat permodalan, pemerintah juga menyiapkan pelatihan manajemen, pengawasan berbasis teknologi, serta pendampingan intensif agar koperasi memiliki daya tahan dan akuntabilitas yang baik.

Staf Khusus Menteri Koperasi, Ambar Pertiwiningrum menjelaskan kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang yang selama ini membebani harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Dengan koperasi sebagai pusat agregasi dan distribusi, stabilitas harga dapat lebih terjaga sekaligus meningkatkan posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

“Diharapkan dapat memangkas jalur distribusi yang terlalu panjang. Melalui peran koperasi sebagai pusat pengumpulan dan penyaluran barang, harga dapat lebih stabil,” ucapnya.

Pemerintah optimistis, dengan pengawasan berkelanjutan dan sistem tata kelola yang transparan, mulai Maret 2026 ribuan Kopdes Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Momentum ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa, sekaligus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, koperasi juga diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Unit usaha yang dikembangkan meliputi penyediaan sembako, simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. Dengan model ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi.

Jakarta – Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mendukung langkah pemerintah menata ulang kebijakan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Dana Desa.

Kebijakan ini merupakan bentuk penataan ulang agar pemanfaatannya lebih terarah dan berdampak jangka panjang. Ia menilai, selama ini sebagian Dana Desa habis untuk belanja rutin yang kurang memberikan efek berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah tidak mengurangi alokasi Dana Desa, melainkan mengatur ulang arah penggunaannya. Penataan ini dilakukan untuk memastikan Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, bukan sekadar belanja rutin yang cepat habis,” ujar Trubus.

Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi ini menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu menyerap hasil produksi warga, memperkuat akses permodalan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Trubus menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih justru akan mengatasi berbagai persoalan klasik yang selama ini menghambat kemajuan desa.

Untuk desa berbasis pertanian, koperasi dapat menyediakan pupuk subsidi dan alat pertanian dengan harga terjangkau. Sementara di desa nelayan, koperasi bisa menghadirkan fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.

Selain itu, koperasi berperan menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan dengan harga yang lebih layak, sekaligus menyalurkan pinjaman berbunga rendah bagi pelaku UMKM desa. Skema ini diharapkan membuat perputaran ekonomi terjadi di dalam desa, bukan mengalir keluar.

“Koperasi Merah Putih tidak mengambil Dana Desa, melainkan menjadi wahana agar Dana Desa bekerja lebih produktif. Dana publik diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa, mulai dari produksi, distribusi, hingga penguatan UMKM lokal,” tutup Trubus.

Implementasi kebijakan ini mulai terlihat di sejumlah desa, salah satunya Desa Bentangan. Di wilayah tersebut, Koperasi Merah Putih dibentuk melalui musyawarah warga dan kelompok tani sebagai solusi atas persoalan harga panen yang sering ditekan tengkulak.

“Dampak yang paling dinyatakan yaitu adanya peningkatan kesejahteraan dari petani maupun UMKM di desa. Karena itu tadi yang tadinya petani itu modal merupakan suatu kendala sekarang tidak lagi menjadi hambatan. Kemudian pada waktu akan mau panen dengan adanya koperasi, tengkulak bisa diatasi,” ujar Kepala Koperasi Desa Merah Putih Desa Bentangan, Bambang Gunarsa, dalam Talkshow yang diselenggarakan oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi.

Dalam lima bulan berjalan, koperasi tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil positif, baik dari sisi peningkatan pendapatan petani maupun akses pasar UMKM.

Model koperasi yang dikembangkan juga tidak terbatas pada simpan pinjam, melainkan mencakup distribusi pupuk, kebutuhan pokok, dukungan pemasaran, hingga digitalisasi pengelolaan untuk meningkatkan transparansi.

[w.R]

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan menghadirkan inovasi menu kering tanpa kandungan Ultra-Processed Food (UPF) guna memastikan kualitas asupan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan gizi masyarakat meski pola konsumsi mengalami penyesuaian selama bulan puasa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sudah menegaskan bahwa program MBG tetap dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Kebijakan itu dilakukan guna memastikan asupan gizi anak-anak dan kelompok rentan lainnya tetap terpenuhi di tengah ibadah puasa.

Ia mengakui bahwa selama Ramadan ada penyesuaian mekanisme pemberian makanan. Penyesuaian ini khusus ditujukan bagi siswa-siswa beragama Muslim untuk menghormati siswa yang menjalankan ibadah puasa.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan makanan siap santap di siang hari bagi siswa yang berpuasa. Sebaliknya, siswa akan diberikan makanan kering untuk dibawa pulang dan disantap saat waktu berbuka puasa.

“Jadi nanti kalau makan bergizi, di bulan suci Ramadan, bagi siswa yang beragama muslim, ya, nanti disediakan makanan kering. Telur gitu, yang kering, roti, kurma, nanti dibawa pulang,” ujar Zulhas.

Zulhas menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan jenis menu menjadi makanan kering bagi siswa Muslim, kualitas gizi dan lauk MBG tetap terjamin dan tidak akan berubah. Dengan penyesuaian ini, pemerintah berharap kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dapat terus terpenuhi secara konsisten selama bulan Ramadan.

Di level daerah seperti Kota Tangerang, Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten memastikan bahwa program MBG terus dilaksanakan selama bulan suci Ramadhan sesuai dengan instruksi Badan Gizi Nasional (BGN).

“Meski ada penyesuaian terkait teknis dan jenis menu, komitmen pemerintah dalam menjaga asupan gizi pelajar tetap menjadi prioritas,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi Iskandar.

Wahyudi menjelaskan saat ini terdapat 52 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah aktif dan beroperasi di seluruh wilayah Kota Tangerang. Terkait mekanisme pembagian makanan selama bulan puasa, pihaknya juga mengikuti instruksi dari pusat.

“Kita mengikuti arahan pusat. Namun, prinsipnya 52 SPPG di Kota Tangerang sudah siap dan berjalan,” ujar Wahyudi.

Oleh: Arga Wibisana
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia mulai menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong investasi nasional yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi. Di tengah tantangan global dan kebutuhan percepatan transformasi ekonomi, Danantara hadir sebagai instrumen penting untuk memperkuat sektor prioritas, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Peran ini tidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari arah kebijakan yang menekankan inovasi, hilirisasi, serta pembangunan yang merata.

Pada tahun 2026, Danantara Indonesia bersiap menanamkan investasi pada empat proyek prioritas dengan total nilai mencapai Rp202,4 triliun. Keempat proyek tersebut adalah Proyek Wamena, Proyek Cordova, Proyek Fukuoka, dan Proyek Johor. Rencana ini disampaikan oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta. Menurut Rosan Roeslani, investasi tersebut tidak hanya mencakup proyek hilirisasi, tetapi juga merambah sektor pengolahan sampah menjadi energi, penguatan industri kimia, pengembangan data center, hingga platform kerja sama global operator serta investasi luar negeri seperti di Australia.

Proyek Wamena menjadi salah satu yang terbesar dengan fokus pada pengembangan fasilitas Waste to Energy yang tersebar di 33 kota. Proyek ini membutuhkan investasi Rp84 triliun dan ditargetkan menciptakan multiplier effect hingga sepuluh kali lipat. Langkah ini dianggap strategis karena dapat menjawab persoalan lingkungan sekaligus menghasilkan energi baru yang bernilai ekonomi. Selain itu, proyek ini diperkirakan mampu menghidupkan sektor pendukung di berbagai daerah.

Selanjutnya, Proyek Cordova difokuskan pada pengembangan fasilitas caustic soda dengan nilai investasi Rp13,4 triliun. Proyek ini diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri nasional dan ditargetkan menghasilkan multiplier effect lima kali lipat. Keberadaan fasilitas ini diharapkan memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku kimia yang selama ini menjadi kebutuhan penting sektor manufaktur.

Sektor digital juga menjadi perhatian melalui Proyek Fukuoka yang mengembangkan Data Center Platform bersama global operator. Proyek ini membutuhkan investasi Rp21 triliun dengan target multiplier effect enam kali lipat. Di era ekonomi digital, pembangunan data center menjadi kebutuhan mendesak karena menjadi fondasi infrastruktur teknologi informasi, mendukung keamanan data, dan memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.

Sementara itu, Proyek Johor menyasar bidang agrikultur dengan nilai investasi Rp84 triliun dan target multiplier effect dua kali lipat. Investasi ini menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu prioritas penting dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dengan dukungan investasi besar, sektor agrikultur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mendorong kesejahteraan petani.

Selain empat proyek tersebut, Danantara Indonesia juga telah memulai langkah konkret melalui peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi fase pertama pada 6 Februari 2026. Total investasi proyek ini mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun yang tersebar di 13 daerah. Rosan Roeslani menilai proyek-proyek hilirisasi ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa investasi tersebut bukan hanya soal pembangunan industri, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek hilirisasi fase pertama meliputi pembangunan dua proyek hilirisasi bauksit dengan nilai sekitar 3 miliar dolar AS, pengembangan bioavtur, bioetanol, industri garam, serta integrated poultry atau peternakan ayam terpadu. Proyek-proyek ini dipandang mampu mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan industri dan mendorong nilai tambah produk dalam negeri.

Dalam setahun terakhir, pemerintah juga mencatat sejumlah keberhasilan penting yang memperkuat iklim investasi nasional. Stabilitas ekonomi makro relatif terjaga, pembangunan infrastruktur strategis terus berjalan, serta berbagai kebijakan penguatan hilirisasi mulai menunjukkan hasil. Upaya menjaga inflasi dan meningkatkan realisasi investasi menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.

Peran Danantara juga tampak pada sektor sosial dan pemulihan daerah terdampak bencana. Danantara memulai pembangunan hunian tetap di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Groundbreaking dilakukan sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana dan mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat setempat. Pembangunan hunian tetap tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga diharapkan menjadi simbol pemulihan sosial dan ekonomi.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap memiliki makna luas. Ia menyebut hunian tersebut sebagai simbol kebangkitan mental dan ekonomi, mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di kisaran 3,5 persen dengan inflasi mencapai 6 persen. Menurut Dony Oskaria, situasi ini harus ditangani cepat agar tidak memicu persoalan sosial yang lebih besar.

Danantara juga mendorong penguatan pendidikan melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang akan menampung sekitar 3.000 siswa dengan pendidikan gratis dan berkualitas, mulai SD hingga SMA lengkap dengan asrama. Hunian tetap ditargetkan rampung dalam tiga hingga empat bulan agar segera dapat dihuni.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh dengan menyiapkan lahan 1,8 hektare serta cadangan 4 hektare untuk pengembangan. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi seperti pembentukan kelompok tani dan penyediaan mesin jahit untuk mendukung usaha warga.

Melalui investasi besar di sektor prioritas dan dukungan pemulihan daerah, Danantara semakin menegaskan posisinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, Danantara, dan berbagai pihak, investasi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, memperluas kesejahteraan, serta membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing.

*) Peneliti Ekonomi Pembangunan

Oleh: Yoga Pranata

Langkah pemerintah melalui penguatan hilirisasi kembali menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang menempatkan nilai tambah sebagai prioritas utama, seiring dimulainya pembangunan sejumlah proyek strategis Danantara yang diyakini akan mengubah struktur industri nasional dari berbasis komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi dan berdaya saing global.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie menilai peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi tahap awal dari total 18 proyek Danantara merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia serius mengakselerasi transformasi ekonomi. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan instrumen nyata untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dengan pengolahan di dalam negeri, sumber daya alam tidak lagi dilepas dalam bentuk mentah, tetapi diubah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memberi manfaat berlipat bagi perekonomian nasional.

Anindya Bakrie menegaskan bahwa selama ini ekspor Indonesia masih terlalu bergantung pada komoditas primer seperti crude palm oil dan batu bara. Pola ini membuat nilai ekonomi yang dinikmati di dalam negeri relatif terbatas. Melalui hilirisasi, Indonesia didorong untuk mengekspor produk turunan yang lebih kompleks, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pasar luar negeri, tetapi juga mengalir ke sektor industri, tenaga kerja, dan pelaku usaha nasional. Ia memandang pergeseran struktur ekspor sebagai keniscayaan agar Indonesia tidak terjebak sebagai pemasok bahan baku semata.

Lebih jauh, Anindya Bakrie menyoroti peran penguasaan teknologi sebagai fondasi keberhasilan hilirisasi. Ia mencontohkan potensi pengolahan silika menjadi wafer silikon yang dibutuhkan industri semikonduktor. Jika mampu menguasai rantai produksi tersebut, Indonesia berpeluang naik kelas dalam rantai nilai global dan tidak lagi berada di posisi bawah. Hilirisasi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar manfaatnya berkelanjutan.

Optimisme terhadap hilirisasi Danantara juga tercermin dari ragam proyek yang mulai digarap. Proyek bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan nilai investasi besar, diproyeksikan memperkuat industri logam nasional sekaligus mendukung peningkatan kapasitas produksi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Di sektor energi terbarukan, proyek bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, serta proyek biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi penanda keseriusan pemerintah mendorong energi berbasis sumber daya domestik. Sementara itu, pembangunan fasilitas integrated poultry di berbagai daerah dan pabrik garam dengan teknologi mechanical vapor recompression menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya menyasar industri berat, tetapi juga sektor pangan strategis.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan turut menegaskan bahwa hilirisasi merupakan pilar penting pembangunan ekonomi ke depan. Dalam forum bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington, D.C., Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperdalam kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat melalui perjanjian perdagangan yang memberikan kepastian bagi investor. Ia mengajak pelaku usaha Amerika untuk menjalin kemitraan jangka panjang dan melihat Indonesia bukan sekadar sebagai pasar, tetapi sebagai basis produksi yang menjanjikan. Dalam konteks ini, Danantara diposisikan sebagai mesin utama yang akan menggerakkan proyek-proyek hilirisasi dan menjadi mitra strategis investor global.

Prabowo Subianto menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang solid. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas lima persen, inflasi yang terkendali, serta disiplin fiskal yang terjaga menjadi modal penting dalam menarik investasi asing. Capaian investasi langsung asing yang tinggi mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas politik dan arah kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan seperti korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal yang masih harus diberantas secara tegas demi menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dari sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa hilirisasi peternakan unggas yang dijalankan Danantara memiliki tujuan strategis menjaga stabilitas harga. Menurutnya, fluktuasi harga ayam dan telur kerap bersumber dari persoalan di sektor hulu, mulai dari pakan, vaksin, hingga bibit ayam. Dengan melibatkan BUMN untuk bergerak langsung di hulu, pemerintah berupaya menjamin pasokan yang berkelanjutan dan melindungi peternak kecil. Ia menilai langkah ini penting agar kepentingan produsen dan konsumen dapat dijembatani secara adil.

Dalam setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan yang memperkuat fondasi kebijakan hilirisasi, mulai dari pengendalian inflasi pangan, peningkatan realisasi investasi, hingga penguatan ketahanan energi dan pangan. Keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global menjadi bukti bahwa arah kebijakan yang ditempuh berada di jalur yang tepat dan memberi ruang bagi implementasi proyek-proyek strategis seperti Danantara.

Pada akhirnya, hilirisasi yang diperkuat melalui Danantara bukan hanya soal membangun pabrik atau menambah kapasitas produksi, tetapi tentang keberanian mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Dengan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan investor, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah dan melangkah menuju industri bernilai tambah tinggi. Tantangan tentu masih ada, namun dengan konsistensi kebijakan dan pengawasan yang kuat, hilirisasi dapat menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Analis Transformasi Ekonomi Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus memperkuat program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi sebagai langkah strategis guna menjaga kestabilan harga komoditas unggas di Indonesia. Program ini tidak hanya diarahkan untuk menekan fluktuasi harga, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat pasokan daging ayam dan telur, sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa hilirisasi sektor peternakan unggas memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak maupun konsumen. Menurutnya, upaya stabilisasi tidak dapat hanya dilakukan pada sektor hilir atau distribusi, melainkan harus dimulai dari penguatan sektor hulu.

“Prioritas utama kami adalah memastikan harga tetap terkendali, baik untuk DOC, telur, maupun ayam,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa kestabilan harga sangat bergantung pada pengendalian komponen produksi utama, mulai dari pakan, vaksin, hingga bibit ayam atau DOC. Pemerintah menilai intervensi dari sisi hulu merupakan cara paling efektif untuk meredam gejolak harga yang kerap terjadi dalam industri perunggasan.

“Untuk menjaga harga tetap stabil, pemerintah harus turun langsung di sektor hulu, seperti pakan, vaksin, dan DOC. Jika itu tidak dikendalikan, maka stabilitas harga sulit tercapai,” ujarnya.

Amran juga menyoroti kondisi industri unggas nasional yang sejatinya telah mencapai swasembada. Namun demikian, ketidakseimbangan harga masih menimbulkan keluhan dari berbagai pihak, baik peternak maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Kita sebenarnya sudah swasembada telur dan ayam. Tetapi kenyataannya, peternak mengeluh dan konsumen juga mengeluh. Dua-duanya sama-sama merasa dirugikan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan program hilirisasi ini, Danantara melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat rantai pasok unggas dari hulu hingga hilir. Amran menegaskan keterlibatan BUMN akan diawasi secara ketat agar tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari target pemerintah.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk mendukung program hilirisasi peternakan ayam tersebut. Ia menekankan bahwa proyek hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang terus didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hilirisasi merupakan program yang selalu menjadi perhatian utama Presiden. Karena itu, percepatan terus dilakukan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat dan berdampak pada perekonomian,” ujar Rosan.

Pemerintah memproyeksikan program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi ini mampu meningkatkan produksi hingga 1,5 juta ton daging ayam serta 1 juta ton telur per tahun. Selain itu, proyek ini juga diperkirakan dapat membuka sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru. Pada tahap awal, pengembangan proyek akan difokuskan di enam wilayah, yakni Malang, Bone, Gorontalo Utara, Paser, Sumbawa, dan Lampung Selatan.

Jakarta – Peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) kian menguat dalam proses restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul dikembalikannya status Persero kepada PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dan ditegaskan tidak memengaruhi operasional maupun kinerja keuangan kedua perusahaan tambang tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan amanat regulasi terbaru yang mengatur kepemilikan saham negara pada BUMN.

“Kalau melihat Undang-Undang BUMN yang baru, di situ diatur adanya kepemilikan 1 persen saham oleh negara untuk perusahaan-perusahaan besar. Karena itu statusnya menjadi BUMN,” ujar Dony.

Menurut Dony, penyesuaian ini berkaitan dengan pengaturan hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna yang dipegang negara melalui Badan Pengaturan (BP) BUMN. Meski kembali menyandang status Persero, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk tetap berada di bawah holding pertambangan MIND ID.

“Tetap di bawah MIND ID,” tegasnya.

Ia juga membantah adanya keterkaitan antara perubahan status tersebut dengan pendirian PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas.

“Tidak ada hubungan sama sekali dengan Perminas. Ini murni karena ketentuan dalam undang-undang. Jadi tidak ada kaitannya,” katanya.

Disisi lain, Corporate Secretary Division Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto, menyatakan perubahan nama perusahaan merupakan penyesuaian aturan.

“Terhitung sejak 13 Februari 2026, nama perusahaan resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno.

“Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sejak 13 Februari 2026 nama perseroan efektif menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk atau disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk,” jelasnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 18 Februari 2026, perubahan anggaran dasar resmi berlaku sejak 13 Januari 2026. MIND ID tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 65 persen di Antam dan 65,93 persen di PTBA. Manajemen memastikan perubahan ini tidak berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, maupun keberlanjutan operasional perusahaan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), terhitung sejak awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pada fase ini pertumbuhan otak berlangsung sangat cepat, fondasi sistem imun dibangun, serta perkembangan fisik dan kognitif mengalami lompatan signifikan. Kekurangan gizi pada periode ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki, mulai dari stunting, gangguan belajar, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa.

Di tengah tantangan tersebut, kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan konsep 3B yakni Bumil (Ibu Hamil), Bayi, dan Balita, program ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan optimal.

Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini dikeluarkan guna meluruskan pemahaman di lapangan, di mana sejumlah mitra SPPG kedapatan langsung menyasar sekolah saat dapur baru mulai beroperasi, padahal kelompok rentan harus menjadi sasaran utama.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan bahwa kelompok 3B harus menjadi prioritas utama saat dapur MBG mulai beroperasi. Seharusnya, ketika dapur baru dibangun oleh mitra, yang pertama dicari adalah kelompok rentan, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Menurut Sony, program MBG di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan 77 negara lain yang hanya menjalankan school meal atau makan gratis di sekolah. Indonesia menjadi pionir dengan menghadirkan inovasi “School Meal Plus”, yakni mengantarkan makanan bergizi langsung ke rumah kelompok 3B melalui bantuan kader posyandu demi mengawal 1.000 hari pertama kehidupan.

Sony menilai program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini tercermin dari mulai berubahnya pola pikir masyarakat, di mana anak-anak dari Aceh hingga Papua kini mulai memahami pentingnya unsur lengkap dalam makanan, yakni karbohidrat, protein, serat, dan vitamin.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD dipastikan terdiri atas makanan siap santap dan paket sehat. Skema distribusi dan frekuensi pengiriman MBG 3B telah diatur rinci dalam petunjuk teknis yang tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, mengatakan pengiriman dilakukan terjadwal agar manfaat gizi diterima optimal oleh sasaran. Distribusi MBG siap santap setiap Senin dan Kamis. Pengiriman MBG siap santap dilakukan pada Senin, sambil kader pendamping membawa MBG paket sehat untuk Selasa dan Rabu, demikian juga pada Kamis.

Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, MBG siap santap disusun sebagai makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan lemak sesuai angka kecukupan gizi (AKG) yang telah ditetapkan ahli gizi. Sementara itu, paket MBG sehat mencakup minuman khusus ibu hamil atau menyusui yang dilengkapi telur dan buah sebagai penunjang asupan harian.

Adapun bagi balita non-PAUD usia 0–2 tahun, MBG siap santap juga berupa makanan lengkap sesuai AKG. Sedangkan paket MBG sehat untuk kelompok ini terdiri atas makanan pendamping ASI (MPASI) dan buah dengan tekstur yang disesuaikan kebutuhan bayi di bawah dua tahun (baduta).

Ermia mengatakan, seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus aktif melakukan pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan berkoordinasi bersama puskesmas, posyandu, serta kelurahan.

Untuk wilayah terpencil, BGN telah merancang skema distribusi khusus yang di sejumlah SPPG sudah dijalankan. Selain memastikan distribusi tepat sasaran, kader juga memegang peran penting dalam memberikan edukasi gizi kepada penerima manfaat 3B.

Keberhasilan program MBG berbasis 3B akan memberikan efek domino yang luas. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi cukup cenderung memiliki performa akademik lebih baik, daya tahan tubuh kuat, dan produktivitas tinggi di masa dewasa. Dalam jangka panjang, ini berarti peningkatan kualitas tenaga kerja nasional.

Secara ekonomi, investasi gizi pada 1.000 HPK terbukti memberikan return yang tinggi. Berbagai studi global menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk perbaikan gizi anak dapat menghasilkan manfaat ekonomi berlipat ganda melalui peningkatan produktivitas dan penurunan biaya kesehatan.

1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode emas yang tidak dapat diulang. Kekeliruan atau kelalaian dalam pemenuhan gizi pada masa ini dapat berdampak seumur hidup. Oleh sebab itu, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menekankan pendekatan 3B yakni Bumil, Bayi, dan Balita, memiliki urgensi yang sangat tinggi.

Lebih dari sekadar program bantuan sosial, MBG 3B adalah investasi strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Jika dijalankan secara konsisten, terukur, dan tepat sasaran, program ini dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia