Arsip Bulanan: Februari 2026

Jakarta – Pengamat Energi Godang Sitompul menilai visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan merupakan langkah strategis menuju kemandirian serta ketahanan nasional yang berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional.

Pengamat Energi, Godang Sitompul mengatakan keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan energi menjadi faktor krusial yang harus dijaga pemerintah.

“Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu, visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan merupakan langkah besar menuju kemandirian dan ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki arah kebijakan strategis dalam pengelolaan energi nasional dengan pelaksanaan harian yang dikoordinasikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui Dewan Energi Nasional (DEN), pemerintah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) serta Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai landasan utama dalam perumusan dan pengendalian kebijakan energi.

Pengamat Energi Godang Sitompul menegaskan bahwa saat ini terdapat dua entitas berbeda, yakni Dewan Energi Nasional dan Dewan Umum Energi Nasional, yang memiliki fungsi dan ruang lingkup tugas tidak sama.

“Yang satu menangani kebijakan energi, sementara yang lainnya berfokus pada aspek ekonomi. Melalui Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional dan RUEN dirumuskan secara komprehensif sebagai acuan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam menjalankan strategi energi nasional,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM tengah menyiapkan program Cadangan Penyangga Energi (CPE) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional. Program tersebut bertujuan menyediakan cadangan energi yang disimpan di lokasi tertentu guna menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan.

“Program Cadangan Penyangga Energi ini penting untuk memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga ketika terjadi gangguan, baik karena faktor global maupun domestik,” katanya.

Terkait upaya menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), Pengamat Energi Godang Sitompul menekankan perlunya perluasan pemanfaatan energi terbarukan secara masif guna mendukung energi fosil.

“Pengembangan energi terbarukan harus berjalan berdampingan dengan energi fosil sehingga keduanya saling melengkapi dan memperkuat ketahanan serta kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menghitung kebutuhan energi secara cermat dan terukur tanpa bergantung pada satu sumber tertentu. Diversifikasi energi harus terus dilakukan, disertai peningkatan produksi dari lapangan migas yang sudah ada serta percepatan eksplorasi dan penemuan cadangan baru.

Menurutnya, energi surya menjadi salah satu sumber yang perlu terus dikembangkan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki tingkat radiasi matahari sangat baik.

“Potensi energi surya di Indonesia timur sangat besar dan dapat menjadi modal utama untuk memperkuat bauran energi nasional sekaligus meningkatkan ketahanan energi jangka panjang,” tutupnya.

Jakarta – konsumsi energi dan dinamika geopolitik global. Keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi faktor krusial agar pembangunan ekonomi tetap berjalan stabil dan berkelanjutan.

Pengamat energi Godang Sitompul menilai visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan sebagai langkah strategis menuju kemandirian nasional. Menurutnya, arah kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem energi yang tangguh menghadapi tekanan global.

“Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu, visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan dinilai sebagai langkah besar menuju kemandirian dan ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujar Godang.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo memiliki arah kebijakan yang terstruktur dalam pengelolaan energi nasional, dengan pelaksanaan teknis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) menyusun Kebijakan Energi Nasional serta Rencana Umum Energi Nasional sebagai landasan strategis dalam perumusan sekaligus pengendalian kebijakan energi.

Menurut Godang, keberadaan kerangka kebijakan tersebut memastikan pembangunan sektor energi berjalan terarah, terukur, dan tidak bersifat sporadis. Dengan perencanaan jangka panjang, Indonesia memiliki pijakan kuat untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tengah menyiapkan program Cadangan Penyangga Energi (CPE). Program ini dinilai sebagai strategi penting untuk mengantisipasi gangguan pasokan, baik akibat fluktuasi global maupun kendala distribusi domestik.

“Kementerian ESDM tengah menyiapkan program Cadangan Penyangga Energi sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini bertujuan menyediakan cadangan energi yang disimpan di lokasi tertentu guna menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan,” jelasnya.

Selain memperkuat cadangan, pemerintah juga mendorong perluasan pemanfaatan energi terbarukan guna menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Menurut Godang, pengembangan energi terbarukan tidak dimaksudkan menggantikan energi fosil secara tiba-tiba, melainkan berjalan berdampingan agar saling melengkapi.

“Untuk menekan ketergantungan impor BBM, pemanfaatan energi terbarukan perlu diperluas secara masif guna mendukung energi fosil. Pengembangan ini dilakukan secara berdampingan sehingga keduanya saling melengkapi dan memperkuat ketahanan serta kemandirian energi nasional,” tegasnya.

Dengan strategi terintegrasi antara kebijakan, cadangan energi, dan penguatan energi terbarukan, pemerintah dinilai telah menempuh langkah konkret untuk memastikan ketahanan energi nasional yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia.

JAKARTA — Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi yang terus meningkat dan ketersediaan pasokan energi. Pengamat Energi, Godang Sitompul, menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sangat krusial untuk mencapai swasembada energi dan pangan yang berkelanjutan, guna memperkuat ketahanan nasional.

Ia mengungkapkan bahwa visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan merupakan langkah besar menuju kemandirian yang lebih kuat.

“Keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan energi harus terus dijaga. Tanpa kebijakan yang tepat, Indonesia akan kesulitan menghadapi krisis energi yang semakin mendekat,” ujar Godang.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan energi nasional. Kebijakan energi yang diterapkan kini dikoordinasikan melalui Dewan Energi Nasional (DEN), yang merumuskan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional sebagai dasar pengelolaan energi di Indonesia.

“Kebijakan energi yang jelas dan terstruktur ini adalah landasan utama untuk mencapai ketahanan energi nasional,” kata Godang.

Godang juga menyoroti perbedaan tugas antara Dewan Energi Nasional dan Dewan Umum Energi Nasional. Dewan Energi Nasional menangani kebijakan energi, sementara Dewan Umum berfokus pada aspek ekonomi.

“Kedua entitas ini memiliki peran yang sangat penting. Koordinasi yang baik antar keduanya akan menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, Kementerian ESDM juga sedang mempersiapkan program Cadangan Penyangga Energi (CPE), yang bertujuan untuk menyediakan cadangan energi yang disimpan di lokasi tertentu.

“Program CPE ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi, terutama jika terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pasokan energi,” tambahnya.

Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM), pemerintah diminta untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, terutama energi surya.

“Pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi surya, harus diperluas secara masif untuk mendukung energi fosil. Kedua sumber energi ini harus saling melengkapi dalam mencapai ketahanan energi nasional,” tegasnya.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi surya, terutama di wilayah timur yang memiliki tingkat radiasi matahari yang sangat baik.

“Wilayah Indonesia bagian timur sangat potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Ini bisa menjadi modal besar dalam memperkuat bauran energi dan ketahanan energi nasional,” ujar Godang.

Menurutnya, untuk mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan, pemerintah perlu merencanakan kebutuhan energi dengan lebih cermat dan diversifikasi sumber energi.

“Produksi energi dari lapangan migas yang sudah ada harus dimaksimalkan, dan percepatan eksplorasi serta penemuan cadangan baru juga sangat penting,” pungkasnya.

Dengan kebijakan strategis ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional untuk menghadapi tantangan di masa depan.

JAKARTA — Upaya mewujudkan swasembada energi dan pangan dinilai menjadi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan nasional yang berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi global dan tantangan stabilitas pasokan, kebijakan pemerintah diarahkan pada penguatan kemandirian nasional melalui diversifikasi energi serta optimalisasi sumber daya domestik.

Pengamat energi Godang Sitompul menilai visi swasembada energi dan pangan merupakan respons yang tepat terhadap dinamika kebutuhan nasional saat ini. “Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi hal yang krusial. Visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan adalah langkah besar menuju kemandirian dan ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Godang, arah kebijakan energi nasional di bawah pemerintahan Prabowo juga dinilai semakin terstruktur. Ia menyebut pelaksanaan teknis harian dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sementara Dewan Energi Nasional (DEN) berperan menyusun kebijakan strategis. “Melalui DEN, pemerintah merumuskan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional sebagai landasan utama pengendalian sektor energi,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan fungsi antara Dewan Energi Nasional dan Dewan Umum Energi Nasional. “Keduanya memiliki ruang lingkup berbeda. Satu berfokus pada kebijakan energi, sementara yang lain lebih pada aspek ekonomi. Perumusan melalui DEN membuat arah strategi energi nasional menjadi lebih komprehensif,” tuturnya.

Dalam memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga menyiapkan program Cadangan Penyangga Energi (CPE). Godang menyebut program tersebut penting untuk menjaga stabilitas pasokan. “CPE bertujuan menyediakan cadangan energi yang disimpan di lokasi tertentu agar pasokan tetap aman ketika terjadi gangguan,” ucapnya.

Selain itu, diversifikasi sumber energi dinilai menjadi kunci untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). “Pemanfaatan energi terbarukan harus diperluas secara masif, namun tetap berjalan berdampingan dengan energi fosil agar saling melengkapi,” kata Godang.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menghitung kebutuhan energi secara cermat dan tidak bergantung pada satu sumber saja. “Diversifikasi harus terus diupayakan, termasuk meningkatkan produksi migas yang ada serta mempercepat eksplorasi cadangan baru,” ujarnya.

Pengembangan energi surya juga disebut memiliki potensi besar, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. “Sejumlah kajian menunjukkan radiasi matahari di kawasan timur sangat baik. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat bauran energi dan kemandirian nasional,” kata Godang.

Langkah-langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan energi dan pangan sebagai bagian dari strategi besar pemerintah menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha. Upaya ini dilakukan melalui perencanaan kebijakan yang komprehensif, diversifikasi sumber energi, serta penguatan cadangan energi nasional agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak global.

Pengamat energi Godang Sitompul menilai keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan energi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan merupakan langkah strategis menuju kemandirian bangsa. “Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi krusial. Visi swasembada energi dan pangan adalah langkah besar menuju ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Godang menjelaskan, arah kebijakan energi nasional telah dirancang secara strategis dengan koordinasi yang jelas. Pelaksanaan kebijakan harian berada di bawah kendali Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara perumusan arah besarnya dilakukan melalui Dewan Energi Nasional. Melalui lembaga tersebut, pemerintah menyusun Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional sebagai pijakan utama dalam pengendalian sektor energi.

Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan fungsi antara Dewan Energi Nasional dan Dewan Umum Energi Nasional. “Keduanya memiliki ruang lingkup yang tidak sama. Dewan Energi Nasional berfokus pada kebijakan energi, sedangkan yang lain lebih pada aspek ekonomi. Kebijakan dan rencana umum energi yang dirumuskan DEN menjadi acuan utama pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam menjalankan strategi energi nasional,” katanya.

Dalam konteks penguatan pasokan, Godang mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang tengah menyiapkan program Cadangan Penyangga Energi (CPE). Program ini dirancang untuk menyediakan cadangan energi di lokasi tertentu guna menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan, baik dari faktor alam maupun geopolitik.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya perluasan pemanfaatan energi terbarukan untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil harus berjalan berdampingan agar saling melengkapi. Pemerintah juga perlu menghitung kebutuhan energi secara cermat, tidak bergantung pada satu sumber, serta terus mendorong diversifikasi energi.

Godang menambahkan, peningkatan produksi dari lapangan migas eksisting harus dimaksimalkan, diiringi percepatan eksplorasi cadangan baru. Selain itu, energi surya dinilai memiliki potensi besar, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki tingkat radiasi matahari tinggi. “Potensi ini adalah modal penting untuk memperkuat bauran energi dan ketahanan energi nasional ke depan,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan di tengah dinamika kebutuhan energi yang kian meningkat. Upaya tersebut menjadi bagian integral dari visi besar pembangunan nasional yang menempatkan kemandirian energi sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi dan daya saing bangsa.

Pengamat energi Godang Sitompul menilai, di tengah tingginya konsumsi energi, keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan menjadi faktor krusial yang harus dikelola secara cermat. Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi dan pangan merupakan langkah besar menuju kemandirian nasional yang berkelanjutan.

“Di tengah tingginya kebutuhan energi, keseimbangan antara konsumsi dan ketersediaan pasokan menjadi hal yang sangat krusial. Visi Presiden dalam mewujudkan swasembada energi adalah langkah besar menuju ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujar Godang.

Secara kelembagaan, pengelolaan energi nasional dilaksanakan melalui koordinasi yang terstruktur. Presiden menetapkan arah kebijakan strategis, sementara pelaksanaan teknis harian berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui Dewan Energi Nasional, pemerintah menyusun Kebijakan Energi Nasional serta Rencana Umum Energi Nasional sebagai landasan utama dalam perumusan dan pengendalian kebijakan energi.

Godang menjelaskan bahwa Dewan Energi Nasional berperan merumuskan kebijakan energi secara komprehensif sebagai acuan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam menjalankan strategi energi nasional secara terukur dan terarah.

“Melalui Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional dan Rencana Umum Energi Nasional dirumuskan secara menyeluruh sehingga menjadi panduan yang jelas bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi,” katanya.

Langkah konkret lainnya adalah penyiapan program Cadangan Penyangga Energi (CPE) oleh Kementerian ESDM. Program ini dirancang untuk menyediakan cadangan energi yang disimpan di lokasi tertentu guna menjaga stabilitas pasokan apabila terjadi gangguan, baik akibat faktor eksternal maupun dinamika pasar global.

“Program Cadangan Penyangga Energi sangat strategis karena menjadi instrumen pengaman apabila terjadi gangguan pasokan. Ini bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional,” jelas Godang.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong diversifikasi sumber energi guna menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak. Pemanfaatan energi terbarukan diperluas secara masif untuk mendukung energi fosil, sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Strategi ini dinilai mampu memperkuat struktur bauran energi nasional sekaligus menjaga ketahanan pasokan jangka panjang.

“Diversifikasi sumber energi, termasuk pengembangan energi surya, adalah kunci untuk memastikan ketersediaan pasokan yang berkelanjutan. Potensi di kawasan timur Indonesia sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal,” tutupnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem energi nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Post navigation

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi katalis positif bagi industri unggas nasional seiring meningkatnya kebutuhan pasokan daging ayam untuk puluhan juta penerima manfaat. Hal itu sejalan dengan proyek hilirisasi ayam yang bakal turut menopang suplai daging untuk MBG.

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, awalnya usul pengadaan proyek industri ayam terintegrasi datang dari Kementerian Pertanian (Kementan). Namun kemudian Danantara menindaklanjutinya guna memproyeksikan kebutuhan daging ayam bagi pangan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan program MBG.

“Termasuk dengan adanya program MBG, ini kebutuhan ayam akan meningkat sangat signifikan,” ujar dia.

Ia mengakui bahwa program MBG menjadi katalis positif bagi industri unggas ke depannya, mengingat kebutuhan unggas untuk program MBG diproyeksikan meningkat pada Agustus 2026 ketika program MBG menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat.

Selain kebutuhan daging ayam yang bakal meningkat signifikan, Danantara juga mengantisipasi kenaikan harga pangan dari hewan ternak tersebut, seperti harga telur ayam di pasaran. Dengan demikian, langkah hilirisasi industri ayam mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat rantai pasok pangan domestik di tengah lonjakan permintaan.

“Karena kalau kita lihat sekarang, kalau tidak antisipasi harga telur, harga ayam ini akan meningkat secara signifikan kalua tidak diantisipasi dari sekarang,” terang Rosan.

Untuk diketahui, proyek hilirisasi industri ayam sudah tersebar di 6 wilayah, antara lain Kabupaten Malang di Jawa Timur, Kabupaten Gorontalo di Gorontalo, Kabupaten Lampung Selatan di Lampung, Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, Kabupaten Penajam Paser di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai contoh, di NTB industri perunggasan terintegrasi dibangun di Desa Srading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Pembangunan industri perunggasan terintegrasi di NTB menjadi Langkah strategis untuk memutus ketergantungan hulu-hilir yang selama ini dikuasi korporasi besar, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam menyuplai kebutuhan MBG.

Iqbal menyebut bahwa proyek ini merupakan embrio kemandirian ekonomi sektor peternakan di NTB. Ia menilai peternak lokal memiliki etos kerja yang kuat. Namun, kerap kalah bersaing akibat fluktuasi harga pakan dan bibit ayam (day old chick/DOC) yang dikendalikan oleh monopoli industri besar.

“Persoalannya adalah hulu dan hilir yang tidak mampu kita kuasai. Mulai dari pakan hingga DOC harus melewati beberapa tahap yang dikuasai monopoli besar. Dengan hadirnya industri ini, kita ingin 100% kebutuhan disediakan sendiri di sini,” jelas Iqbal.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan industri unggas nasional. Kebutuhan protein hewani dalam jumlah besar untuk program tersebut mendorong peningkatan produksi telur dan daging ayam, sekaligus membuka peluang usaha bagi peternak dan pelaku industri pangan di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program MBG memerlukan tambahan sedikitnya 1.500 peternak ayam petelur baru pada 2026. Langkah ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan telur seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat program yang kini telah mencapai 55,1 juta orang.

“Untuk telur ayam di 2026, kami sudah sampaikan ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional agar ada minimal 6 juta ayam petelur baru, atau setara minimal 1.500 peternak baru agar kita bisa memberikan telur dua kali seminggu,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan, lonjakan jumlah penerima manfaat membuat kebutuhan rantai pasok pangan meningkat secara signifikan. Setiap hari, program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, mulai dari beras, sayur, daging ayam, telur, hingga susu.

Menurut Dadan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 350 kilogram sayur, dan 450 liter susu dalam satu kali proses memasak. Kebutuhan tersebut menciptakan permintaan besar yang berdampak langsung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ia menambahkan, aktivitas ekonomi lokal juga ikut bergerak. Saat ini, sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang telah terlibat langsung bekerja di dapur-dapur program MBG di seluruh Indonesia. Selain itu, setiap SPPG melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan yang masing-masing memberdayakan 2 hingga 15 pekerja.

“Produksi para petani, peternak, dan nelayan bisa diserap oleh setiap SPPG, sehingga gairah untuk meningkatkan produktivitas wilayah sekarang sudah mulai meningkat,” kata Dadan.

Dukungan terhadap rantai pasok protein hewani juga dilakukan melalui penguatan industri perunggasan terintegrasi. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, Ghimoyo, mengatakan anak usaha perseroan, PT Berdikari, telah meresmikan Fasilitas Hilirisasi Poultry Terintegrasi di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare itu dirancang untuk memperkuat sektor pangan nasional sekaligus mendukung kebutuhan protein dalam program MBG.

“Melalui pembangunan fasilitas ini diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan protein nasional, khususnya untuk mendukung program strategis MBG sebagai investasi besar bangsa dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul,” ujar Ghimoyo.

Selain di Malang, ID Food juga melakukan peletakan batu pertama di lima lokasi lainnya, yakni Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Bone, Paser, dan Sumbawa. Enam fasilitas tersebut merupakan bagian dari rencana besar pembangunan 30 fasilitas hilirisasi peternakan unggas di seluruh Indonesia.

Ghimoyo menargetkan 30 fasilitas itu mampu meningkatkan produksi hingga 1,5 juta ton daging ayam dan satu juta ton telur. Program ini diperkirakan menciptakan 1,46 juta lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan peternak hingga Rp81,5 triliun per tahun secara bruto.

Dengan sinergi antara program gizi nasional dan penguatan industri perunggasan, pemerintah tidak hanya memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan. Program MBG pun dinilai menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor peternakan sekaligus investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan gizi, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor industri pangan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga dirancang sebagai pengungkit ekonomi yang melibatkan petani, pelaku UMKM, serta rantai pasok pangan dalam negeri. Dengan pendekatan yang terintegrasi, MBG diharapkan mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang luas serta berkelanjutan.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, MBG berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, khususnya bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Akses terhadap makanan bergizi yang sebelumnya menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat kini dapat terpenuhi secara lebih merata. Anak-anak usia sekolah, misalnya, memperoleh manfaat langsung berupa asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat daya tahan tubuh. Dalam jangka panjang, perbaikan gizi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa pengurangan pengeluaran rumah tangga membuka ruang bagi keluarga untuk mengalokasikan pendapatan pada kebutuhan lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan.

Hasil survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak signifikan dalam menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya pada sektor pangan. Berdasarkan survei baseline yang melibatkan 81.100 rumah tangga di seluruh Indonesia, mayoritas penerima manfaat MBG merasakan kemudahan dalam memperoleh makanan bergizi, berkurangnya waktu persiapan makan, serta perubahan perilaku konsumsi ke arah yang lebih sehat, terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Dadan, hasil survei tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran. Program MBG juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Ketika kebutuhan pangan dasar masyarakat dapat dipenuhi, tekanan ekonomi rumah tangga berkurang. Pengeluaran keluarga untuk kebutuhan makanan dapat dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau usaha produktif. Hal ini berpotensi meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, MBG memperkuat rasa kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar warga, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil survei lembaga riset Indikator Politik yang dirilis 8 Februari 2026, MBG adalah program pemerintah yang meraih kepuasan publik paling tinggi. Sebanyak 72,8% responden puas dengan pelaksanaan MBG. Hasil survei ini menjadi sinyal kuat bahwa program MBG mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tidak kalah penting, MBG memberikan dampak positif terhadap sektor industri pangan nasional. Kebutuhan bahan baku dalam skala besar untuk mendukung program ini membuka peluang pasar yang luas bagi produsen pangan lokal. Petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil di bidang pengolahan makanan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam rantai pasok. Dengan skema yang tepat, permintaan yang stabil dari program MBG dapat menjadi motor penggerak produksi pangan domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 dengan nilai belanja memcapai Rp80 triliun. ?Menurutnya, implementasi program MBG akan berjalan optimal di tahun 2026 sehingga diharapkan dampaknya dapat dirasakan pada kuartal pertama.

?Airlangga pun menerangkan program MBG dinilai tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga mendorong penguatan rantai pasok, terutama untuk komoditas pangan seperti daging, telur, dan kebutuhan lainnya.

Program MBG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Setiap rupiah yang dibelanjakan dalam program MBG tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri. Aktivitas ekonomi yang meningkat pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi berjalan sesuai kebutuhan lokal, termasuk pemilihan menu berbasis potensi pangan daerah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjaga keberagaman kuliner nusantara.

Selain itu, transparansi dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar program berjalan efektif. Pengawasan terhadap kualitas makanan, distribusi, serta penggunaan anggaran harus dilakukan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dan lembaga independen dalam proses monitoring dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang terintegrasi, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat industri pangan nasional. Program ini tidak hanya memberi manfaat langsung dalam bentuk pemenuhan gizi, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Pada akhirnya, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Rivka Mayangsari *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin dipandang sebagai langkah strategis negara dalam membangun fondasi kekuatan bangsa dari aspek paling mendasar, yakni kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Pemerintah menempatkan MBG bukan sekadar sebagai program bantuan konsumsi, melainkan sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif, program ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional berbasis manusia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai MBG merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya melampaui bantuan sosial biasa. Ia memandang kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan MBG sebagai langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kecukupan gizi sejak dini, sehingga intervensi negara melalui program terukur menjadi kunci.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kebanggaannya terhadap capaian pelaksanaan MBG yang dinilai telah memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata. Program tersebut dilaporkan menunjukkan perkembangan positif bagi warga sejak dijalankan sebagai prioritas nasional. Efeknya tidak hanya terlihat dari meningkatnya akses makanan bergizi, tetapi juga dari pergerakan rantai pasok pangan dan jasa distribusi di tingkat daerah.

Dari sisi ketahanan pangan, pemerintah daerah memastikan ketersediaan stok tetap aman meskipun terjadi peningkatan kebutuhan konsumsi akibat program MBG. Keterlibatan BUMD DKI Jakarta dalam distribusi dinilai memberi keuntungan ekonomi karena menghadirkan kepastian pasar dan pembelian dalam jumlah terukur. Skema ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara program sosial dan badan usaha daerah, sehingga belanja negara juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal.

Pengawalan mutu juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi agar setiap porsi makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi. Langkah ini dipandang penting karena kualitas program tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari kandungan nutrisi dan dampak kesehatannya. Standarisasi gizi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional dari level daerah.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti memandang MBG sebagai investasi strategis pembangunan sumber daya manusia yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibanding dorongan pertumbuhan ekonomi instan. Ia menilai program tersebut relevan dengan tantangan struktural gizi nasional yang masih dihadapi Indonesia. Meski prevalensi stunting menunjukkan tren menurun, kecepatannya dinilai masih perlu didorong lebih kuat.

Selain persoalan stunting, tantangan lain seperti anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis, serta beban gizi ganda pada anak dan remaja masih ditemukan di berbagai wilayah. Karena itu, intervensi gizi berskala nasional dinilai penting untuk memutus rantai masalah kesehatan sejak dini. Pendekatan preventif melalui penyediaan makanan bergizi dinilai lebih efisien dibanding biaya kuratif jangka panjang akibat masalah kesehatan dan rendahnya produktivitas.

Program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang dengan pendekatan pemerataan distribusi agar manfaatnya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sejak diluncurkan pada Januari 2025 sebagai program unggulan nasional, MBG difokuskan untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing global. Pemerintah memposisikan gizi sebagai infrastruktur manusia yang sama pentingnya dengan infrastruktur fisik.

MBG juga dirancang memberi efek pengganda ekonomi. Selain menyasar penerima manfaat langsung, program ini menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan UMKM dalam rantai pasok pangan. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat komunitas. Dengan demikian, anggaran sosial negara sekaligus berfungsi sebagai stimulus ekonomi mikro.

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati menilai asupan gizi seimbang merupakan kunci utama mencetak individu berkualitas di masa depan. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari penurunan stunting semata, tetapi dari kesiapan fisik, kognitif, dan produktivitas generasi muda. Pembentukan Badan Gizi Nasional dipandang sebagai bukti keseriusan negara menempatkan isu gizi sebagai mandat strategis nasional.

Peran pengawasan publik juga dianggap penting untuk memastikan program berjalan akuntabel dari hulu hingga hilir. Partisipasi masyarakat dalam memantau kualitas, distribusi, dan ketepatan sasaran akan memperkuat efektivitas program. Transparansi dan kolaborasi menjadi fondasi agar MBG tidak hanya besar dalam desain, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan.

Secara keseluruhan, Program MBG membentuk model baru kebijakan sosial yang terintegrasi dengan strategi ekonomi. Negara tidak hanya hadir memberi bantuan, tetapi menanam investasi pada kualitas manusia dan ekosistem usaha lokal. Dengan fondasi gizi yang lebih baik, generasi mendatang diharapkan tumbuh lebih sehat, produktif, dan inovatif. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, MBG menjadi simbol bahwa kekuatan ekonomi masa depan dibangun dari piring makan rakyat hari ini.

*) Pemerhati Gizi anak