Arsip Bulanan: Februari 2026

Jakarta – Di tengah fragmentasi ekonomi global dan meningkatnya rivalitas dagang antarnegara, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat guna memperkuat diplomasi perdagangan Indonesia. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pertumbuhan nasional sekaligus memperluas akses pasar ekspor di tengah dinamika global yang kian kompetitif.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa kunjungan ini difokuskan pada pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Agenda pembahasan mencakup penguatan hubungan ekonomi serta penjajakan sejumlah kerja sama perdagangan strategis.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin dijadwalkan membahas perkembangan perundingan dan potensi perjanjian dagang yang diharapkan mampu mendorong investasi, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke AS antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kunjungan ini menegaskan diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama pemerintah dalam menghadapi tekanan global.

Pada kesempatan berbeda, upaya serupa juga dilakukan Presiden Prabowo saat menjalankan misi diplomasi ekonomi di London, Inggris. Dalam agenda tersebut, penguatan kerja sama perdagangan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta British Chamber of Commerce.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa komitmen kerja sama antara dunia usaha kedua negara akan ditindaklanjuti secara konkret.

“Komitmen ini akan ditindaklanjuti secara kongkret antara dunia usaha kedua negara yang dikawal oleh kami Kadin Indonesia dan British Chamber of Commerce,” kata Anindya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Presiden dalam forum bisnis dan investasi menunjukkan keseriusan Indonesia memperluas jejaring dagang global.

“Hadirnya Pak Presiden Prabowo menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh Inggris,” ujarnya.

Rangkaian kunjungan di berbagai negara itu menunjukkan satu benang merah, yakni memperkuat diplomasi perdagangan sebagai strategi menghadapi fragmentasi global sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di pasar internasional.

Jakarta – Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat menegaskan arah diplomasi perdagangan Indonesia di tengah dinamika dan fragmentasi ekonomi global. Lawatan ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap perundingan internasional benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden memberikan penegasan tegas mengenai prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap negosiasi ekonomi.

“Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia.” tulis Teddy.

Presiden juga menekankan bahwa diplomasi perdagangan tidak boleh berhenti pada kepentingan transaksional jangka pendek. Negosiasi harus mampu memperkuat struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ungkap Seskab.

Lebih jauh, Kepala Negara menggarisbawahi pentingnya hasil konkret dari setiap kebijakan ekonomi.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” pungkas Teddy.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas industri nasional serta integrasi yang lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

Teddy menambahkan, agenda kunjungan juga membahas penguatan hubungan Indonesia–Amerika Serikat melalui sejumlah perundingan dan perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulisnya dalam keterangan pers.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut lawatan ini mencakup pertemuan bisnis dan investasi kedua negara.

Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut juga berkaitan dengan pembaruan perundingan Indonesia–Amerika Serikat dan rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

“Pertemuan membicarakan terkait update perundingan Indonesia-Amerika. Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan hadir di Amerika Serikat pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART),” ujar Haryo.

Apresiasi datang dari kalangan diaspora dan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Alberto Sidiq, mahasiswa asal Jakarta yang kini berkuliah di Johns Hopkins University, mengaku optimistis kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

“Kita sebagai masyarakat Indonesia harus optimis terhadap kepemimpinan yang sudah kita percayai. Kita selalu berdoa agar beliau dapat menjalankan tugas sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Oleh: Dimas Saputra )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada 16 Februari 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di pasar global. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin terfragmentasi, langkah diplomasi yang terukur dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan memperluas ruang pertumbuhan nasional.

Keberangkatan Presiden dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma bersama rombongan terbatas mencerminkan fokus dan efisiensi agenda. Dalam lawatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Komposisi delegasi menunjukkan bahwa isu energi, industri, dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian integral dari strategi ekonomi yang dibawa.

Di Washington DC, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus membahas kerja sama strategis lintas sektor, terutama terkait perdagangan dan investasi.

Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade menjadi salah satu agenda utama. Kesepakatan perdagangan timbal balik ini diharapkan memperluas akses pasar Indonesia, meningkatkan kepastian usaha, dan menciptakan peluang investasi yang saling menguntungkan. Pemerintah memandang perjanjian tersebut sebagai instrumen konkret untuk memperkuat daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Presiden menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran menteri ekonomi di Hambalang. Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam rapat tersebut, menurut penjelasan Sekretaris Kabinet, Presiden menekankan bahwa setiap perundingan ekonomi harus menghasilkan manfaat jangka panjang bagi struktur ekonomi nasional. Diplomasi tidak boleh berhenti pada capaian jangka pendek, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global.

Penekanan itu mencerminkan pendekatan yang sistematis. Pemerintah berupaya memastikan bahwa integrasi Indonesia ke dalam perdagangan internasional tetap sejalan dengan agenda hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan nilai tambah domestik. Ketahanan ekonomi dipahami bukan hanya sebagai stabilitas makro, tetapi juga sebagai kemampuan industri nasional bersaing secara berkelanjutan.

Momentum internasional sebelumnya di World Economic Forum di Davos turut memperkuat arah kebijakan tersebut. Kehadiran Presiden di forum global itu dinilai diaspora Indonesia sebagai langkah strategis untuk menegaskan posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Mahasiswa Magister Material Science and Engineering di ETH Zurich sekaligus Materials Engineer di Hilti Group, Alvin Wihono, menilai kepemimpinan Presiden memiliki visi jangka panjang dan konsistensi arah kebijakan. Ia berpandangan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan forum global tidak hanya untuk menarik investasi finansial, tetapi juga untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia serta transfer pengetahuan.

Pandangan tersebut mencerminkan harapan generasi muda diaspora terhadap strategi ekonomi pemerintah. Ketahanan ekonomi, dalam perspektif mereka, tidak hanya dibangun melalui arus modal, tetapi juga melalui penguatan kualitas manusia dan inovasi.

Antusiasme juga datang dari diaspora di Basel. Warga Indonesia yang telah lama menetap di Swiss, Pardy, mengaku bangga dapat menyambut langsung kehadiran Presiden. Momen itu dianggap sebagai simbol kedekatan negara dengan warganya di luar negeri sekaligus penegasan bahwa Indonesia hadir aktif dalam percaturan global.

Diaspora lainnya, Aldi, melihat kepemimpinan Presiden sebagai figur yang strategis dalam mengelola prioritas nasional dan membangun relasi dengan negara mitra. Ia menilai pendekatan kebijakan ekonomi yang berbasis visi jelas menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global.

Kunjungan kerja ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi yang adaptif. Pemerintah menempatkan kerja sama bilateral sebagai sarana membuka peluang ekspor baru, memperluas jejaring industri, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan nasional.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi bersifat seremonial, melainkan berorientasi hasil. Setiap pertemuan dirancang untuk menghasilkan komitmen konkret yang dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis di dalam negeri. Sinkronisasi antara agenda luar negeri dan reformasi domestik menjadi kunci efektivitas strategi ini.

Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa penguatan kerja sama dengan mitra strategis akan membantu diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ketergantungan pada pasar tertentu perlu dikurangi agar struktur perdagangan lebih tangguh menghadapi gejolak eksternal. Diversifikasi ini sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha nasional untuk naik kelas dan menembus rantai pasok global yang lebih kompleks.

Konsistensi arah kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. Stabilitas politik dan kesinambungan program prioritas dinilai sebagai modal utama untuk menarik investasi jangka panjang. Dengan kombinasi diplomasi aktif dan reformasi domestik, Indonesia berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap inklusif, berdaya tahan, dan berorientasi masa depan.

Secara keseluruhan, momentum kunjungan kerja ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjadikan diplomasi ekonomi sebagai garda depan penguatan ketahanan nasional. Dengan pendekatan terkoordinasi, dukungan kabinet ekonomi, serta apresiasi dari diaspora, langkah Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak bersikap pasif menghadapi fragmentasi global, melainkan aktif memperluas peluang dan memperkokoh posisi di pasar dunia.

Oleh: Sinta Maharani )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat menjadi momentum penting bagi reposisi Indonesia dalam peta perdagangan dunia. Di tengah lanskap global yang semakin kompetitif dan terfragmentasi, langkah diplomasi ekonomi yang terarah dipandang sebagai strategi krusial untuk memperkuat daya tawar nasional.

Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 mendarat di Pangkalan Militer Andrews. Kedatangan Kepala Negara disambut Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI di Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, serta Maintenance Group Commander Colonel Gary Charland.

Setelah prosesi penyambutan, Presiden langsung menuju tempat bermalam untuk memulai agenda resmi. Kehadiran diaspora Indonesia yang menyambut dengan nuansa nasional mencerminkan optimisme masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah.

Dalam kunjungan ke Amerika, Presiden diagendakan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan bilateral itu difokuskan pada penguatan hubungan kedua negara sekaligus pembahasan kerja sama strategis di bidang ekonomi dan perdagangan.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa lawatan ini merupakan bagian dari diplomasi langsung Presiden untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri. Pemerintah menempatkan negosiasi perdagangan sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi industri nasional, bukan sekadar memperluas transaksi jangka pendek.

Sebelum keberangkatan, Presiden menggelar rapat konsolidasi di Hambalang bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyamaan posisi kebijakan dan pematangan strategi negosiasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan bahwa setiap agenda luar negeri dirancang melalui koordinasi yang matang dan berbasis kepentingan nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa kunjungan Presiden mencakup pertemuan bisnis dan investasi antara pelaku usaha kedua negara. Agenda tersebut juga menjadi bagian dari rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade antara kedua kepala negara.

Menurut Haryo, pembahasan mencakup pembaruan perundingan Indonesia–Amerika Serikat, dengan target penandatanganan kesepakatan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa secara substansi, negosiasi tarif telah rampung dan saat ini memasuki tahap harmonisasi bahasa hukum.

Kesepakatan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memberikan pembebasan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal Amerika Serikat. Sebaliknya, pemerintah AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Selain itu, sejumlah komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao memperoleh pengecualian tarif.

Langkah ini mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi pemerintah dalam mengamankan kepentingan strategis nasional. Penurunan tarif dan pengecualian komoditas unggulan membuka peluang peningkatan ekspor sekaligus memperluas akses pasar Indonesia di ekonomi terbesar dunia.

Reposisi Indonesia dalam perdagangan global tidak hanya diukur dari capaian tarif, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang. Pemerintah memandang momentum ini sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dan membuka ruang kerja sama baru yang saling menguntungkan.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran menteri teknis menunjukkan bahwa diplomasi perdagangan terintegrasi dengan agenda energi, hilirisasi, dan penguatan sektor strategis.

Respons positif juga datang dari mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Jessica, mahasiswi asal Surabaya yang menempuh pendidikan di Georgetown University, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Presiden yang dinilainya mampu menjaga optimisme Indonesia di tengah dinamika global.

Ia menilai berbagai perkembangan yang terlihat di media menunjukkan arah kebijakan yang positif dan memuaskan. Secara pribadi, ia merasa bersyukur atas upaya pemerintah yang terus diarahkan untuk membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik.

Pandangan tersebut mencerminkan kepercayaan generasi muda terhadap strategi pemerintah dalam mengelola hubungan internasional. Optimisme ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Amerika Serikat menandai fase baru dalam diplomasi perdagangan Indonesia. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, negosiasi yang matang, serta dukungan publik, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mereposisi Indonesia sebagai mitra strategis yang diperhitungkan dalam perdagangan dunia.

Ke depan, hasil kunjungan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekspor, tetapi juga mendorong arus investasi, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas industri nasional. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kesepakatan akan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dengan fondasi diplomasi yang semakin solid, Indonesia berada pada posisi yang lebih percaya diri untuk memainkan peran sentral dalam arsitektur perdagangan global yang terus berkembang.

Di tengah perubahan tatanan ekonomi global, langkah aktif dan terukur ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak sekadar mengikuti arus, melainkan mengambil peran proaktif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional di pasar internasional.

*) Analis Kebijakan Luar Negeri dan Ekonomi Global

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memperketat pengawasan distribusi energi selama Ramadan 2026 guna mengantisipasi lonjakan permintaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan BBM dan LPG tetap aman serta terkendali sepanjang Ramadan dan Idulfitri.

“Ketiga, terkait kesiapan pasokan energi untuk menghadapi bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM, saya tegaskan seluruhnya dalam kondisi terkendali dan stok nasional berada di atas batas minimum,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, cadangan BBM nasional tercatat berada di atas ambang aman.

“Batas minimum stok BBM kita ditetapkan 18 hari dan saat ini kondisinya tidak ada kendala. Cadangan BBM nasional berada di kisaran 21 hari, sehingga masih berada di atas ambang minimum dan dipastikan aman,” katanya.

Pemerintah juga memastikan operasional kilang domestik menopang kebutuhan energi selama Ramadan.

“Saat ini industri sudah kembali beroperasi dan pasokan dari kilang Balikpapan dinilai mencukupi, khususnya untuk jenis C48. Namun, untuk solar berkualitas tinggi seperti C51 serta beberapa spesifikasi lainnya, kita masih harus melakukan impor,” terang Bahlil.

Ia turut menegaskan ketersediaan bensin nonsubsidi.

“Untuk bensin nonsubsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, stoknya juga berada di kisaran 18 hari. Dengan demikian, tidak ada kendala pasokan,” tegasnya.

Pengawasan distribusi diperketat oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyatakan pengamanan stok dilakukan menyeluruh.

“Karena jarak antara perayaan Natal hingga Lebaran sangat berdekatan, maka stok BBM benar-benar kami jaga agar tetap aman dan mencukupi,” ujarnya.

Di sisi hilir, Pertamina Patra Niaga meningkatkan kesiapsiagaan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyebut stok nasional berada pada level solid.

“Per hari ini, stok ada di 20,2 hari secara nasional, akan terus kami tingkatkan,” katanya, dengan target ketahanan mencapai 22 hingga 23 hari.

Stabilitas energi tersebut berjalan seiring pengendalian inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fokus pemerintah menjaga daya beli.

“Pemerintah memperkuat koordinasi untuk menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen tetap berada dalam sasaran 2,5ą1 persen pada 2026,” ujar Airlangga.

“Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga tercapai tanpa menimbulkan tekanan baru bagi konsumsi rumah tangga,” tambahnya.

Melalui pengawasan ketat, koordinasi lintas sektor, dan stok yang aman, pemerintah memastikan kebutuhan energi terpenuhi sehingga Ramadan 2026 berjalan tenang dan aktivitas ekonomi tetap lancar. (*)

JAKARTA — Pemerintah memastikan stok pangan nasional aman dan harga tetap stabil sepanjang Ramadhan 2026 melalui penguatan produksi, optimalisasi cadangan, serta intervensi pasar yang terukur.

Neraca pangan hingga April 2026 menunjukkan sembilan komoditas strategis berada dalam kondisi surplus sehingga menopang stabilitas pasokan dan harga.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional menegaskan produksi nasional tinggi dengan dukungan stok yang melimpah.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (belum swasembada) ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main,” tegas Amran.

Ia menjelaskan stok beras nasional saat itu mencapai sekitar 3,4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah dan jauh di atas kondisi normal.

Pemerintah juga menyiapkan cadangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram sebagai instrumen pengendalian harga.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000,” ujarnya.

Pengawasan distribusi turut diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan.

Amran menegaskan penindakan difokuskan pada pabrik dan distributor utama.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menambahkan pemantauan harga dilakukan secara intensif di seluruh daerah.

Ia meminta pemerintah daerah segera melaporkan lonjakan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok.

“Kalau harga melonjak tapi stok cukup, tentu bisa diambil tindakan. Segera laporkan ke pusat agar bisa dilakukan suplai dari daerah lain atau melalui BUMN pangan, sehingga harga tidak bergejolak,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kesiapan pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan sebagai bantalan ekonomi masyarakat.

“Bantuan pangan akan dibagikan di bulan Februari itu terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng dengan anggaran Rp11,92 triliun. Nah, ini pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk bisa menjaga kelancaran logistik,” papar Airlangga.

Melalui surplus produksi, operasi pasar, bantuan pangan, dan pengawasan distribusi, pemerintah memastikan Ramadhan 2026 berlangsung aman dan tenang dengan pasokan serta harga pangan yang stabil. (*)

Oleh: Raka Mahendra

Pemerintah menunjukkan respons cepat dan terukur dalam menjaga pasokan pangan selama Ramadhan 2026 melalui penguatan operasi pasar di berbagai daerah. Strategi tersebut menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak diserahkan pada mekanisme pasar semata, melainkan dikelola secara aktif untuk meredam lonjakan permintaan, menekan gejolak harga, serta menjaga ketenangan sosial pada bulan suci. Sejak awal Ramadhan, negara hadir melalui kebijakan yang konkret dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penguatan operasi pasar menjadi instrumen utama dalam pengendalian harga pangan strategis. Pemerintah mendorong pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di ratusan titik, termasuk di wilayah perkotaan dengan tekanan konsumsi tinggi.

Di Jakarta, Pasar Jaya meningkatkan cakupan pasar murah hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, mendekati 500 titik distribusi. Langkah tersebut memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memotong mata rantai distribusi yang kerap memicu kenaikan harga.

Dari sisi ketersediaan, pemerintah memastikan stok pangan nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kementerian Pertanian mencatat cadangan beras nasional mencapai sekitar 3,39 juta ton, didukung surplus produksi sebagai bantalan stabilitas.

Posisi stok tersebut memberi ruang intervensi yang luas bagi pemerintah tanpa mengganggu keseimbangan pasokan jangka menengah. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, telur ayam, daging ayam ras, cabai, dan gula juga berada dalam pengawasan ketat karena berpotensi memicu inflasi musiman.

Peran cadangan pangan negara dioptimalkan melalui penyaluran beras SPHP dan komoditas strategis lainnya. Perum Bulog bersama ID FOOD dan PTPN menyalurkan pasokan tambahan ke wilayah yang mengalami tekanan harga di atas Harga Eceran Tertinggi.

Operasi berbasis Cadangan Beras Pemerintah tersebut dirancang sebagai langkah preventif, bukan sekadar reaksi saat harga sudah terlanjur melonjak. Pendekatan tersebut memperkuat pesan bahwa negara mengendalikan ritme pasar selama Ramadhan.

Sudaryono menilai operasi pasar berfungsi sebagai alat intervensi harga yang efektif ketika dijalankan secara konsisten dan berskala luas. Pemerintah menargetkan ribuan titik operasi pasar selama Ramadhan untuk menekan harga bahan pokok utama seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, serta daging. Ketersediaan daging dalam jumlah puluhan ribu ton selama Ramadhan hingga Idulfitri turut memperkuat upaya menjaga keterjangkauan harga protein hewani.

Pemerintah memprioritaskan penjagaan ketersediaan melalui neraca pangan dan distribusi yang merata, tidak hanya di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan, tetapi hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Pengawasan harga difokuskan pada komoditas yang sering mengalami fluktuasi, seperti minyak goreng dan gula. Ketika harga di lapangan melampaui acuan, stok dari gudang BUMN pangan dan sektor swasta segera dilepas ke pasar.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa stabilitas harga selama Ramadhan bukan sekadar target, melainkan kewajiban negara untuk memastikan masyarakat dapat beribadah tanpa tekanan ekonomi tambahan.

Koordinasi lintas sektor turut diperkuat melalui peran Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, serta aparat pengawasan. Pemerintah daerah diminta memantau harga harian dan melaporkan setiap anomali yang tidak sejalan dengan kondisi stok. Dengan pola tersebut, suplai antardaerah dapat segera digerakkan sebelum gejolak meluas.

Dari sisi distribusi, Kementerian Perdagangan mengambil langkah antisipatif terhadap potensi gangguan logistik akibat cuaca. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan mendorong percepatan distribusi barang kebutuhan pokok melalui penguatan moda transportasi darat, laut, dan udara. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelabuhan, inventarisasi kontainer, serta optimalisasi tol laut, terutama untuk wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Papua.

Upaya tersebut dibarengi penguatan kerja sama perdagangan antardaerah. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk memanfaatkan anggaran dekonsentrasi atau APBD guna mengatasi ketimpangan pasokan. Stok telur ayam yang berada dalam kondisi surplus juga diarahkan agar cepat tersalurkan ke wilayah yang membutuhkan, sehingga tekanan harga dapat diredam secara merata.

Selain operasi pasar, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan sebagai mitigasi risiko. Penyaluran beras 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat membantu menekan permintaan di pasar reguler. Kebijakan tersebut berperan ganda, menjaga daya beli kelompok rentan sekaligus menstabilkan harga di tingkat konsumen.

Penguatan operasi pasar selama Ramadhan 2026 mencerminkan kematangan pengelolaan pangan nasional yang semakin bertumpu pada perencanaan berbasis data dan pengendalian risiko.

Surplus produksi yang terjaga, cadangan pemerintah yang memadai, distribusi logistik yang dipercepat hingga ke daerah, serta pengawasan berlapis dari hulu ke hilir membentuk sistem pengamanan pangan yang solid dan adaptif.

Penekanan pada operasi pasar menegaskan kehadiran negara yang aktif dan terukur dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menutup ruang spekulasi dan praktik distorsi harga.

Dengan pendekatan tersebut, pasokan pangan tetap terkendali, harga lebih stabil, daya beli masyarakat terlindungi, dan Ramadhan dapat dijalani dengan rasa aman serta ketenangan sosial yang terjaga secara berkelanjutan. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Stabilitas Pangan

Oleh : Muhammad Zaki )*

Stabilitas energi menjadi fondasi penting bagi kenyamanan ibadah selama Ramadhan 2026. Ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mobilitas masyarakat meluas, dan konsumsi energi melonjak, negara hadir memastikan pasokan bahan bakar minyak dan listrik tetap terjaga.

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengelolaan energi tidak hanya diposisikan sebagai urusan teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketenangan sosial dan keberlanjutan ekonomi selama bulan suci.

Pengamanan pasokan energi sepanjang Ramadhan memperlihatkan keseriusan pemerintah membaca pola kebutuhan masyarakat. Konsumsi BBM meningkat seiring aktivitas transportasi dan distribusi barang, sementara kebutuhan listrik melonjak pada malam hari saat ibadah dan kegiatan keluarga berlangsung lebih intens. Stabilitas pada dua sektor tersebut menjadi syarat utama agar Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk tanpa gangguan pemadaman atau kelangkaan bahan bakar.

Perhatian terhadap ketahanan energi juga tercermin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, yang menempatkan isu BBM sebagai agenda strategis. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas menegaskan bahwa stok BBM nasional berada di atas batas minimum coverage days yang telah disepakati.

Untuk bensin, ketahanan stok melampaui 25 hari, sementara solar berada di atas 15 hari. Kondisi tersebut memberikan ruang aman bagi sistem energi nasional dalam menghadapi lonjakan konsumsi selama Ramadhan dan Idulfitri.

Ketahanan tersebut tidak hanya terlihat pada bensin dan solar. Avtur tercatat memiliki cadangan hampir 30 hari, sedangkan minyak tanah berada di kisaran 20 hari. Angka tersebut menunjukkan kesiapan menyeluruh, baik untuk transportasi udara, sektor logistik, maupun kebutuhan rumah tangga tertentu. Ketersediaan energi pada level tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar mengandalkan optimisme, tetapi bekerja berbasis perhitungan dan pengawasan berlapis.

Aspek krusial lain terletak pada distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah terdampak bencana. Wahyudi Anas menjelaskan bahwa pasokan subsidi dan kompensasi negara di Pulau Sumatera disiapkan secara memadai untuk mendukung mobilitas alat berat, operasional posko, serta penyediaan energi di hunian sementara.

Sinergi antara BPH Migas dan badan usaha penugasan memastikan distribusi tetap berjalan lancar di tengah proses pemulihan. Dalam konteks Ramadhan, keberlanjutan pasokan di wilayah rentan tersebut memiliki makna sosial yang besar karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, yang menilai penanganan sektor energi di Sumatera mendapat respons positif dari Komisi XII DPR RI.

Menurutnya, sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan pemangku kepentingan terkait memperlihatkan progres nyata dalam pemulihan pascabencana sekaligus menjaga kesiapan energi selama Ramadhan. Kesiapan tersebut mencakup BBM dan listrik, dua sektor yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat.

Listrik memegang peran strategis selama Ramadhan karena lonjakan konsumsi pada malam hari menuntut keandalan pasokan. Kesiapan PLN memastikan kelistrikan tetap terjaga di berbagai wilayah, sehingga ibadah, aktivitas usaha, dan layanan publik berlangsung tanpa gangguan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai kunjungan kerja tersebut sebagai momentum penguatan kolaborasi lintas instansi, dengan penekanan pada peran PLN dan Pertamina menjaga pasokan energi tetap terkendali, terutama di wilayah terdampak bencana. Pandangan tersebut menegaskan energi sebagai wujud kehadiran negara dalam meringankan beban sosial masyarakat.

Secara lebih luas, ketahanan energi selama Ramadhan 2026 menunjukkan kematangan tata kelola sektor energi nasional yang semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pengelolaan stok berbasis coverage days, koordinasi antarlembaga, serta perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pola kerja tersebut menempatkan aspek keandalan pasokan dan pemerataan distribusi sebagai prioritas utama, terutama pada periode dengan tekanan konsumsi tinggi.

Tantangan ketergantungan impor untuk produk tertentu memang masih ada, namun manajemen distribusi yang disiplin dan kesiapan cadangan strategis mampu menjadi bantalan yang efektif dalam meredam gejolak.

Kombinasi antara pengawasan lapangan, kesiapan infrastruktur, dan respons cepat terhadap potensi gangguan memperlihatkan bahwa ketahanan energi tidak hanya diukur dari besaran stok, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik.

Energi yang aman menghadirkan rasa nyaman dalam beribadah. Ketika lampu tetap menyala, dapur tetap berfungsi, dan transportasi berjalan lancar, masyarakat dapat memusatkan perhatian pada esensi Ramadhan tanpa kecemasan akan gangguan kebutuhan dasar.

Stabilitas pasokan energi tersebut menopang ritme kehidupan sehari-hari, mulai dari sahur, berbuka, hingga pelaksanaan ibadah malam, serta menjaga aktivitas ekonomi kecil tetap bergerak di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan menjaga pasokan BBM dan listrik sepanjang bulan suci menjadi bukti bahwa negara menjalankan perannya secara nyata dan terukur, bukan sekadar responsif terhadap krisis, tetapi juga antisipatif terhadap pola konsumsi musiman.

Ke depan, penguatan ketahanan energi perlu terus dilanjutkan melalui pengelolaan stok yang disiplin, distribusi yang merata, serta koordinasi lintas sektor yang konsisten, agar setiap Ramadhan tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga cermin hadirnya negara dalam menjamin ketenangan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

PAPUA – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional terus diperkuat dengan menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden yang menetapkan Papua sebagai kawasan penting pengembangan energi berkelanjutan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut menjawab tantangan ketimpangan akses listrik.

Ia menilai masih banyak wilayah di Papua belum menikmati layanan listrik memadai meskipun memiliki sumber daya alam melimpah. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan karena energi merupakan fondasi kesejahteraan.

Rivqy menegaskan pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring pemerataan listrik nasional. Ia menekankan pentingnya keadilan energi bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” kata Rivqy.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai pilar penting strategi kemandirian energi nasional. Pemerintah memandang Papua memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan pembangunan energi harus memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat lokal. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada distribusi bahan bakar mahal.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.

Langkah ini juga sejalan dengan strategi swasembada energi nasional yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal. Pengembangan energi di Papua diharapkan memperkuat ekonomi daerah dan membuka peluang baru.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting produksi bioetanol nasional. Pemerintah telah menyiapkan target pengembangan sebagai bagian strategi swasembada energi.

“Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Penguatan sektor energi di Papua diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Ketersediaan energi yang andal menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah secara berkelanjutan.

Jakarta – Investasi energi bersih terus diperkuat untuk mempercepat transisi menuju sistem energi rendah karbon. PT Pertamina (Persero) memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui pengembangan Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, yang terintegrasi dengan proyek percontohan (pilot project) hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung.

Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan fasilitas strategis yang menyuplai sekitar 35–40 persen kebutuhan LPG nasional dengan kapasitas penyimpanan 98.000 metrik ton. Transformasi ini menjadi bagian dari implementasi Roadmap Net Zero Emission (NZE) 2060 Pertamina sekaligus penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.

“Transformasi ini memastikan bahwa infrastruktur energi nasional tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga relevan dengan standar keberlanjutan global. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan tata kelola yang lebih baik, Pertamina memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko jangka panjang,” ujar Agung.

Sebagai bagian dari terobosan dekarbonisasi, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengalokasikan investasi sekitar tiga juta dolar AS untuk proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu.

“Untuk pilot project green hydrogen yang kita lakukan ini (investasinya) kurang lebih sekitar tiga juta dolar AS,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani.

Proyek tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 80–100 kilogram hidrogen hijau per hari berbasis listrik panas bumi dengan efisiensi sekitar 80 persen. Sekitar 80 persen produksi direncanakan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon di Terminal LPG Tanjung Sekong melalui teknologi fuel cell.

“Sekitar 80 persen (hidrogen hijau) dari Ulubelu akan digunakan untuk keperluan Terminal Tanjung Sekong,” ujarnya.

Pengembangan ini dilakukan melalui sinergi antarentitas Pertamina, termasuk PT Pertamina Energy Terminal sebagai pengguna dan PT Elnusa Petrofin dalam dukungan distribusi. Proyek ditargetkan mulai beroperasi pada triwulan IV 2026 dengan masa uji coba tiga tahun sebelum dikembangkan dalam skala lebih luas.

Menurut Agung, pemanfaatan hidrogen hijau di aset strategis menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan emisi karbon sektor hilir.

“Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju bisnis berkelanjutan tidak hanya konsep, tetapi sudah diterapkan langsung di aset operasional strategis,” ujar Agung.

Inisiatif ini diharapkan mampu memenuhi hingga 25 persen kebutuhan listrik operasional terminal sekaligus menurunkan emisi Scope 2 secara signifikan. Investasi energi bersih tersebut menjadi langkah konkret mempercepat transisi rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.