Arsip Bulanan: Februari 2026

Oleh: Ruben Murib *)

Gelombang kekerasan bersenjata yang kembali terjadi di Papua bukan sekadar catatan kriminal biasa, melainkan alarm serius bagi negara untuk memperkuat keberpihakan pada keselamatan warga sipil. Ketika sebuah pesawat perintis ditembaki saat mendarat di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, publik tidak hanya dikejutkan oleh brutalitas aksinya, tetapi juga oleh pesan ancaman yang menyertainya, yaitu kelompok bersenjata masih berupaya menciptakan ketakutan di ruang-ruang hidup masyarakat. Dalam situasi seperti ini, sikap negara tidak boleh ragu. Tindakan tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan kebijakan.

Insiden di Bandara Korowai Batu memperlihatkan betapa rentannya jalur transportasi perintis yang selama ini menjadi urat nadi bagi masyarakat pedalaman. Serangan yang meninggalkan belasan lubang peluru pada badan pesawat dan merenggut nyawa awak penerbangan adalah bentuk kekerasan yang secara terang-terangan menyerang fasilitas publik. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, memaparkan bahwa berdasarkan olah TKP, keterangan saksi, dan barang bukti, terdapat 13 bekas proyektil di badan pesawat. Fakta ini bukan sekadar angka, melainkan simbol bahwa aksi bersenjata dilakukan dengan niat membunuh dan menciptakan teror terbuka di ruang sipil.

Dalam kronologi yang disampaikan Yusuf Sutejo, penyerangan terjadi ketika pesawat sudah mendarat dan bergerak menuju apron. Penumpang yang baru turun maupun yang hendak melanjutkan perjalanan dibuat panik. Bahkan pilot dan kopilot dikejar hingga ditembak di dekat runway. Jika ruang bandara yang seharusnya menjadi titik aman saja bisa berubah menjadi arena penembakan, maka jelas ada persoalan serius yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan setengah hati.

Langkah Satgas Damai Cartenz yang menerjunkan personel untuk mengamankan area Korowai serta melakukan pengejaran patut dipandang sebagai respons yang tepat. Dalam konteks Papua, ketegasan bukan identik dengan kekerasan berlebihan, melainkan penegakan hukum yang terukur agar ruang publik tidak dikuasai oleh senjata ilegal.

Yang perlu digarisbawahi, serangan seperti ini bukan hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga merusak kehidupan warga biasa. Jalur penerbangan perintis di Papua bukan fasilitas mewah, melainkan akses vital bagi distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Ketika kelompok bersenjata menembaki pesawat sipil, sebenarnya yang diserang bukan hanya awak penerbangan, tetapi juga harapan warga pedalaman untuk hidup normal. Oleh sebab itu, agenda pemerintah untuk memastikan stabilitas keamanan di Papua adalah agenda kemanusiaan, bukan semata agenda politik.

Tindakan tegas juga semakin relevan ketika serangan OPM menyasar objek vital nasional lainnya. Dalam insiden di KM 50 Area PT Freeport Indonesia, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Tri Purwanto menyampaikan bahwa terjadi kontak tembak yang menyebabkan seorang prajurit gugur dan sejumlah korban lainnya terluka, termasuk pekerja sipil. Serangan di kawasan strategis seperti ini tidak bisa dianggap gangguan kecil, sebab dampaknya dapat meluas terhadap keamanan investasi, keselamatan pekerja, serta kelangsungan ekonomi Papua sendiri. Ketika negara menjamin keamanan objek vital, yang dilindungi bukan hanya perusahaan, tetapi juga ribuan pekerja lokal dan rantai ekonomi yang bergantung pada stabilitas wilayah.

Di tengah situasi yang mencekam, suara tokoh Papua sendiri menjadi penegas bahwa kekerasan bersenjata tidak pernah sejalan dengan nilai masyarakat Papua. Tokoh pemuda Papua, Ali Kabiay, menyampaikan sikap keras bahwa aksi penembakan terhadap pesawat sipil merupakan tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan memalukan harga diri orang Papua. Ali Kabiay juga mendorong aparat untuk memburu pelaku serta mengusulkan pembangunan pos keamanan di wilayah perbatasan yang rawan. Pandangan ini penting karena memperlihatkan bahwa ketegasan negara mendapat legitimasi sosial dari warga Papua yang menginginkan kehidupan damai.

Sikap serupa juga disampaikan Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Max Abner Ohee. Dalam pernyataannya, Max Abner Ohee mengecam keras aksi penembakan yang menewaskan awak pesawat, anggota TNI, dan melukai warga sipil. Max menilai tindakan kelompok separatis bersenjata sebagai pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan. Pernyataan MRP ini menegaskan bahwa agenda keamanan bukan bertentangan dengan prinsip HAM, melainkan justru bagian dari perlindungan HAM itu sendiri, karena hak paling dasar adalah hak untuk hidup tanpa ancaman senjata.

Pemerintah melalui berbagai satgas ataupun operasi di Papua menunjukkan garis kebijakan yang semakin jelas, yaitu menegakkan hukum dengan pendekatan profesional dan terukur. Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa aparat hadir untuk memastikan masyarakat tetap merasa aman, dan setiap aksi kekerasan terhadap warga sipil maupun fasilitas publik akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Penegasan ini menjadi komitmen negara untuk tidak membiarkan teror berkembang menjadi normalitas.

Ketegasan terhadap OPM bukan berarti menutup ruang dialog pembangunan, melainkan memastikan bahwa pembangunan hanya bisa berjalan jika keamanan ditegakkan. Papua tidak boleh terus-menerus disandera oleh kelompok bersenjata yang memaksakan agenda politik dengan cara membunuh. Jika negara ragu, korban akan terus berjatuhan. Jika negara tegas, masyarakat punya peluang lebih besar untuk hidup normal, bekerja, bersekolah, dan mengakses layanan dasar tanpa rasa takut.

*) Pemerhati Sosial Politik Papua

Oleh: Oktovianus Mote*

Ketegasan negara dalam menindak aksi gangguan keamanan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak pernah absen dalam melindungi seluruh warga negara, termasuk di Papua. Rangkaian serangan terhadap fasilitas penerbangan sipil, rombongan kendaraan operasional PT Freeport Indonesia, hingga pekerja layanan publik menjadi momentum konsolidasi nasional bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, respons cepat dan terukur pemerintah mencerminkan komitmen kuat menjaga kedaulatan sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.

Langkah strategis segera diambil dengan memperkuat pengamanan di Bandara Koroway, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menyusul insiden penembakan pesawat perintis Smart Air. Bandara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar memiliki posisi vital sebagai jalur distribusi logistik, mobilitas tenaga kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pokok masyarakat. Penguatan personel TNI–Polri di titik ini bukan sekadar respons teknis, melainkan bagian dari desain perlindungan komprehensif agar akses masyarakat terhadap layanan dasar tetap terjamin. Negara menunjukkan kehadirannya secara konkret di ruang-ruang yang sebelumnya minim pengamanan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa penambahan kekuatan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang dan masyarakat merasa aman. Pernyataan tersebut menandakan bahwa kebijakan keamanan dijalankan secara adaptif dan berbasis evaluasi lapangan. Pemerintah tidak menunggu situasi memburuk, melainkan bergerak cepat memperkuat titik-titik rawan demi mencegah eskalasi. Pendekatan preventif ini sekaligus memperlihatkan profesionalisme aparat dalam membaca dinamika keamanan di Papua.

Selain penguatan di sektor penerbangan, aparat keamanan juga bergerak sigap menangani insiden di area operasional PT Freeport Indonesia di Timika. Evakuasi korban dilakukan secara cepat dan penanganan medis diberikan secara optimal. Proses pengejaran terhadap pelaku menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum yang konsisten. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan bersenjata yang mengancam keselamatan prajurit maupun pekerja sipil harus diproses secara tegas dan akuntabel. Ketegasan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi instrumen menjaga tertib sosial dan menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi yang menopang kesejahteraan daerah.

Perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama dalam setiap operasi. Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin keamanan warga yang tidak terlibat konflik bersenjata. Penegasan tersebut memperlihatkan orientasi kebijakan keamanan yang humanis dan berbasis perlindungan warga. Aparat tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan kepercayaan terhadap negara tetap terpelihara.

Satgas Operasi Damai Cartenz juga menunjukkan profesionalisme dalam mengungkap dugaan keterlibatan kelompok bersenjata tertentu dalam insiden penembakan. Pendekatan berbasis intelijen, investigasi menyeluruh, dan koordinasi lintas institusi memperlihatkan bahwa penegakan hukum dijalankan secara sistematis. Negara bekerja dengan data, bukti, dan prosedur yang sah, sehingga setiap langkah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Hal ini sekaligus mengirim pesan jelas bahwa ruang bagi aksi teror dan intimidasi semakin sempit.

Narasi besar yang perlu ditegaskan adalah bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang berhak atas keamanan, pembangunan, dan masa depan yang sejahtera. Aksi-aksi separatis tidak boleh menghambat percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang selama ini terus digencarkan pemerintah. Dengan stabilitas keamanan yang terjaga, investasi dapat berjalan, distribusi logistik lancar, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kehadiran negara. Ketegasan terhadap OPM justru menjadi prasyarat agar agenda kesejahteraan dapat terus dilanjutkan tanpa gangguan.

Pendekatan tegas yang diambil pemerintah tidak berdiri sendiri. Ia disertai prinsip akuntabilitas, penghormatan terhadap hukum, dan koordinasi antarinstansi yang solid. Sinergi TNI–Polri bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain mencerminkan kesatuan visi bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Negara hadir bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan tata kelola yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Kecaman terhadap aksi OPM harus dipahami sebagai sikap moral sekaligus politik yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama negara. Tidak ada ruang kompromi terhadap tindakan yang mengancam nyawa, menimbulkan rasa takut, dan mengganggu ketertiban umum. Ketegasan aparat dalam menegakkan hukum mencerminkan komitmen negara untuk melindungi seluruh warga tanpa diskriminasi serta memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga. Konsistensi dalam penindakan juga penting untuk membangun efek jera dan menegaskan bahwa supremasi hukum berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian, sebagai fondasi bagi terciptanya kedamaian, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan pengamanan di Papua adalah wujud konkret dari komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Ketika negara bertindak cepat, profesional, dan terukur, masyarakat memperoleh kepastian bahwa keamanan mereka menjadi prioritas. Papua yang aman adalah Papua yang maju, dan Papua yang maju adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang kuat. Dalam kerangka itulah, langkah mengecam dan menindak tegas aksi gangguan keamanan oleh OPM bukan sekadar respons situasional, melainkan fondasi strategis menuju stabilitas, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

*Penulis merupakan Tokoh Pemuda Papua dan Ketua Forum Pemuda Adat

Jakarta – Maraknya praktik judi daring atau judi online semakin menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, moral, hingga pembentukan karakter remaja dalam jangka panjang.

Berbagai pihak pun mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama agar anak muda tidak terjerumus dalam aktivitas berisiko tersebut.

Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Nur Aininingsih Chikita, menilai judi online kerap muncul sebagai pilihan impulsif ketika anak muda berada dalam kondisi bosan maupun tertekan. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan mengendalikan diri sebagai benteng utama dalam menghadapi godaan judi daring.

“Kalau impulsnya kuat, keputusan jadi cepat dan tanpa pikir panjang,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Chikita menjelaskan, keinginan untuk memperoleh kepuasan instan menjadi salah satu faktor yang mendorong anak muda mencoba judi online tanpa memikirkan risiko yang akan ditanggung.

Ia pun menyarankan agar anak muda mulai melatih kontrol diri melalui kebiasaan sederhana seperti mengatur jadwal harian, membatasi penggunaan gawai, serta membuat target kecil dalam aktivitas sehari-hari.

“Rutinitas konsisten itu bantu naikkan kontrol diri,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi sekaligus praktisi hukum I Gede Arya Wira Sena, SH, M.Kn., menilai judi online dapat membentuk pola pikir instan di kalangan remaja, sehingga berpotensi menciptakan karakter yang terbiasa mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang.

Menurutnya, banyak anak muda terjebak dalam permainan judi online karena dorongan untuk cepat menang, namun berujung pada perilaku berulang yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

“Banyak anak muda itu apabila pada saat ini tersandung masalah judi online, kalau kalah, dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang itu kembali dan untuk bermain kembali guna tujuannya dia untuk mendapatkan kemenangan,” ujar Arya Wira Sena.

Ia menambahkan, kebiasaan tersebut dapat membentuk karakter yang tidak mempertimbangkan benar atau salah, melainkan hanya berorientasi pada hasil cepat tanpa memikirkan dampak jangka panjang.

“Dari sanalah kita melihat ada satu sifat karakter yang akan terbentuk untuk si anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang itu lagi diulang lagi,” katanya menambahkan.

Arya menekankan pentingnya edukasi sejak dini agar remaja memahami aturan, konsekuensi hukum, serta dampak sosial dari perilaku tersebut. Ia juga mendorong peran aktif orang tua dan sekolah dalam membimbing anak muda agar tidak terjerumus pada aktivitas yang merugikan.

Oleh: Zahra Amalia Putri )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan sektor energi sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian energi di Papua. Langkah ini dipandang penting untuk memastikan masa depan pembangunan daerah berjalan lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Papua menjadi salah satu wilayah strategis dalam agenda nasional karena memiliki potensi energi yang besar dan peran penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Pembangunan kemandirian energi di Papua tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional. Akses energi yang memadai akan membuka peluang ekonomi baru dan mempercepat transformasi wilayah. Pemerintah ingin memastikan bahwa Papua dapat berkembang secara optimal dengan dukungan energi yang kuat.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.

Kemandirian energi juga dipandang sebagai fondasi penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah. Dengan energi yang cukup dan stabil, berbagai sektor ekonomi dapat berkembang secara optimal. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya energi lokal sebagai bagian dari strategi mencapai swasembada energi. Papua memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menilai bahwa penguatan sektor energi di Papua merupakan bagian penting dari agenda nasional. Pemerintah terus mendorong pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri secara energi.

Menurut Bahlil, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan energi nasional. Pemerintah akan memastikan bahwa potensi energi di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Pengembangan sektor energi juga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur energi terus dipercepat untuk memastikan distribusi energi dapat menjangkau seluruh wilayah Papua. Infrastruktur yang memadai akan memastikan akses energi menjadi lebih merata. Hal ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Penguatan sektor energi di Papua juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketersediaan energi yang stabil akan membuka peluang investasi dan memperkuat sektor industri. Dampak positif ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa pembangunan sistem energi nasional menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian energi. PLN terus berupaya memastikan pasokan energi dapat tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Darmawan, pemanfaatan sumber energi dalam negeri menjadi kunci utama dalam mencapai kemandirian energi. Pengembangan energi lokal akan membantu menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hal ini juga akan memperkuat stabilitas pasokan energi nasional.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Energi terbarukan dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi di Papua. Pemanfaatan energi bersih juga akan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan.

Papua memiliki berbagai potensi energi yang dapat dikembangkan secara optimal. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung agenda swasembada energi nasional. Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan sektor energi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperkuat ketahanan energi, kemandirian energi juga akan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Ketersediaan energi yang stabil akan mendorong pertumbuhan sektor usaha dan industri. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi Papua.

Pemerintah memahami bahwa keberhasilan pembangunan energi membutuhkan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor usaha menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini akan memastikan setiap program berjalan secara efektif.

Komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian energi menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin kuat. Papua menjadi bagian penting dalam strategi tersebut karena memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Pengembangan sektor energi di Papua diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan pembangunan nasional. Kemandirian energi akan membantu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Papua diharapkan dapat menjadi simbol keberhasilan pembangunan energi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi nasional. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan potensi dalam negeri serta peningkatan kapasitas produksi energi. Strategi ini akan memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang mandiri.

Upaya ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah. Kemandirian energi menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

*Penulis merupakan Ekonom Pembangunan Regional

SUMATERA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kuat negara dalam memastikan proses pemulihan sosial dan ekonomi berjalan optimal, sehingga warga dapat menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman sebelum Ramadan 2026.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, menyampaikan bahwa progres pembangunan menunjukkan capaian yang sangat signifikan dan dilaksanakan secara paralel di berbagai wilayah terdampak. Di Aceh, sebanyak 5.774 unit huntara telah terbangun dan ribuan unit lainnya berada dalam tahap penyelesaian dengan ritme pekerjaan yang dipercepat.

“Kami bekerja siang dan malam agar masyarakat bisa segera menempati hunian yang layak sebelum Ramadan. Semua proses berjalan serentak dan terkoordinasi,” ujar Suharyanto.

Ia menambahkan bahwa unit yang telah selesai dan dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik langsung dihuni warga agar proses pemulihan kehidupan dapat berlangsung lebih cepat.

“Yang sudah siap, segera kami masukkan untuk dihuni supaya masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” katanya.

Di Sumatera Utara, pembangunan huntara kini memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung seluruhnya sebelum Ramadan. Sementara itu, di Sumatera Barat, dari 728 unit yang direncanakan, sebanyak 610 unit telah selesai dibangun dan sebagian besar telah ditempati masyarakat. Data terbaru mencatat 1.763 unit telah dihuni di Aceh, 256 unit di Sumatera Utara, dan 445 unit di Sumatera Barat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menunjukkan keberpihakan nyata melalui penyaluran dana tunggu hunian kepada 10.776 keluarga dengan total Rp19,39 miliar guna membantu kebutuhan selama masa transisi.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa 1.200 unit huntara yang menjadi tanggung jawab kementeriannya dipastikan selesai sebelum Ramadan.

“Huntara yang dibangun Kementerian PU harus tuntas sebelum Ramadan agar masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan kepastian,” tegas Dody.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan percepatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Percepatan pembangunan hunian ini menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam menghadirkan harapan baru, mempercepat pemulihan wilayah, serta memastikan masyarakat dapat menyambut Ramadan dengan lebih tenang dan bermartabat. (*)

SUMATERA – Pemerintah memastikan seluruh proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dituntaskan sebelum memasuki bulan Ramadhan 2026. Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, negara memacu penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar masyarakat terdampak dapat menjalani ibadah dengan aman dan nyaman.

Ketua Satgas yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan fokus utama pemerintah berada pada normalisasi roda pemerintahan daerah serta pemulihan logistik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok dan BBM tetap lancar menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Percepatan pemulihan didukung penyaluran dana dalam skala besar. Hingga Februari 2026, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mencairkan dana pemulihan sebesar Rp4,7 triliun.

Selain itu, dana stimulan senilai Rp369,5 miliar disalurkan kepada 17.254 kepala keluarga untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang di tiga provinsi terdampak. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

“Tidak hanya mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak kembali normal, tetapi juga harus menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Atas arahan Bapak Presiden, bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik,” tambah Pratikno.

Dari Lhokseumawe, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan dana stimulan menjadi simbol kehadiran negara dalam pemulihan rumah warga.

“Alhamdulillah, hari ini telah kita lakukan penyerahan dana perbaikan rumah rusak kepada bapak-ibu sekalian yang menerima haknya. Ini adalah wujud komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus mendampingi hingga kehidupan kembali pulih lebih baik,” katanya.

“Kami berharap dana ini benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah rusak ringan dan sedang. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan lain,” tekannya.

Di sektor infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan rehabilitasi berjalan dengan pendekatan build back better. Jalan dan jembatan nasional telah kembali berfungsi penuh, sementara pembangunan hunian sementara ditargetkan rampung sebelum Ramadhan.

“Sebagaimana arahan Presiden, penanganan muara menjadi prioritas langsung dalam percepatan normalisasi aliran sungai,” ujar Dody.

Dengan dukungan ribuan personel, alat berat, serta program padat karya, pemerintah menegaskan komitmen menyelesaikan pemulihan bencana Sumatera secara menyeluruh sebelum Ramadhan, sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. (*)

Oleh: Dewi Kartika*

Pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera menjadi wujud nyata komitmen moral dan kemanusiaan bangsa menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah bergerak cepat dan terintegrasi memastikan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat kembali menempati hunian yang layak, memperoleh layanan dasar yang optimal, serta melanjutkan aktivitas sosial dan ekonomi dengan penuh kepercayaan diri. Pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan rasa aman, kenyamanan beribadah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Langkah ini menegaskan bahwa kehadiran negara hadir secara konkret dan menyeluruh, menjadikan pemulihan martabat penyintas sebagai prioritas utama sekaligus simbol kebangkitan dan ketangguhan bersama menyambut Ramadan dengan semangat baru.

Ribuan unit hunian sementara dipacu penyelesaiannya pada awal Februari 2026, didukung alokasi anggaran pemulihan dan dana kompensasi kerusakan rumah yang mencapai triliunan rupiah. Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar korban bencana, terutama hak atas tempat tinggal yang layak.

Selain hunian, pemerintah juga mengarahkan fokus pada pemulihan sarana ibadah dan infrastruktur pendukung kehidupan sehari-hari. Masjid dan musala yang rusak ditempatkan sebagai prioritas rehabilitasi agar shalat tarawih dan aktivitas keagamaan dapat berjalan normal.

Di saat bersamaan, normalisasi sungai, pembersihan lumpur, serta pembukaan akses wilayah terisolasi dikebut untuk memulihkan mobilitas warga dan distribusi logistik. Di daerah seperti Aceh Timur, pemenuhan air bersih menjadi perhatian utama guna memastikan kebutuhan wudu dan konsumsi masyarakat selama Ramadhan terpenuhi secara aman.

Di luar peran negara, solidaritas sosial turut menguat melalui keterlibatan lembaga kemanusiaan. Badan Amil Zakat Nasional menempatkan pemulihan Sumatera sebagai prioritas menjelang Ramadhan.

Ketua BAZNAS RI Noor Achmad memandang rangkaian bencana tersebut sebagai panggilan kemanusiaan yang menuntut respons cepat dan berkelanjutan. BAZNAS mengonsolidasikan seluruh sumber daya zakat untuk Sumatera, memperkuat respons darurat sejak hari-hari awal bencana, sekaligus menyiapkan program pemulihan jangka menengah agar penyintas dapat bangkit dengan lebih baik.

Pendekatan kemanusiaan tersebut diterjemahkan secara konkret di lapangan. Di bawah koordinasi pimpinan BAZNAS bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Saidah Sakwan, ratusan personel dan tenaga medis diterjunkan ke wilayah terdampak, termasuk daerah yang sulit dijangkau.

Distribusi makanan siap santap, pengoperasian dapur umum, penyaluran air bersih, layanan kesehatan, hingga penyediaan fasilitas komunikasi darurat menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan hidup penyintas. Skala intervensi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan martabat tidak terpisah dari pemenuhan kebutuhan paling dasar manusia.

Memasuki fase pemulihan, BAZNAS juga menyiapkan program Kampung Cahaya Zakat berupa modular housing yang dilengkapi fasilitas keluarga, ruang ibadah, ruang pendidikan, serta ruang bersama.

Konsep tersebut menempatkan penyintas sebagai subjek pemulihan, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, program tersebut diharapkan menjadi fondasi pemulihan sosial yang lebih berkelanjutan, khususnya di wilayah yang tingkat kerusakannya tinggi.

Sementara itu, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera memprioritaskan pemulihan aktivitas ekonomi rakyat menjelang Ramadhan sebagai fondasi kebangkitan kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak.

Juru bicara Satgas, Amran, menegaskan kembali pengaktifan pasar-pasar tradisional agar sirkulasi ekonomi warga kembali berjalan normal selama bulan puasa, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.

Pasar dan rumah ibadah ditempatkan sebagai dua simpul utama pemulihan karena keduanya bersentuhan langsung dengan denyut spiritual dan ekonomi warga. Ketika pasar kembali hidup dan masjid kembali ramai, proses pemulihan tidak hanya memulihkan penghasilan, tetapi juga mengembalikan ritme sosial yang menjadi penopang ketahanan masyarakat pascabencana.

Data lapangan menunjukkan progres pemulihan telah mencapai sekitar 70 persen hingga pertengahan Februari 2026, menandakan kerja kolektif yang mulai membuahkan hasil nyata di berbagai daerah terdampak.

Sebagian besar kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut berangsur kembali normal atau mendekati normal, dengan aktivitas sosial dan ekonomi perlahan pulih. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian khusus akibat tingkat kerusakan lingkungan yang masif serta keterbatasan akses dan infrastruktur dasar.

Realitas tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan martabat penyintas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan menuntut konsistensi kebijakan, keberlanjutan pendampingan, serta empati yang terus hidup agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses bangkit pascabencana.

Menjelang Ramadhan, arah pemulihan di Sumatera memperlihatkan wajah kemanusiaan negara dan solidaritas sosial yang bekerja beriringan di tengah luka bencana yang belum sepenuhnya sembuh.

Kehadiran hunian layak menggantikan tenda darurat, sarana ibadah yang kembali difungsikan, pasar rakyat yang mulai berdenyut, serta jaminan pangan dan layanan kesehatan menjadi bukti nyata bahwa para penyintas tidak dibiarkan berjalan sendiri menghadapi masa sulit.

Proses pemulihan tersebut tidak semata membangun fisik, tetapi juga mengembalikan rasa aman, harga diri, dan ruang spiritual masyarakat yang sempat tercerabut. Bangsa Indonesia menjemput bulan suci dengan ikhtiar kolektif memulihkan martabat korban bencana, memastikan Ramadhan hadir bukan dalam bayang-bayang derita, melainkan sebagai momentum harapan untuk bangkit, saling menguatkan, dan menata kembali kehidupan dengan lebih bermakna dan berkeadilan.

*Penulis merupakan Jurnalis Isu Sosial dan Kebencanaan

Oleh: Nur Aisyah Rahman*

Negara bergerak cepat memulihkan Sumatera pascabencana ketika bulan suci Ramadhan kian mendekat. Di tengah luka akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, negara memilih hadir secara nyata melalui kerja terukur, kebijakan terpadu, dan keberpihakan pada martabat warga terdampak. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada bangunan yang roboh, tetapi juga pada rasa aman, keberlanjutan hidup, dan ketenangan batin masyarakat dalam menyongsong ibadah Ramadhan.

Hingga pertengahan Februari 2026, progres pemulihan dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen. Sebanyak 37 dari 52 kabupaten dan kota terdampak berangsur kembali normal. Angka tersebut mencerminkan kerja lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan yang bergerak serempak. Negara tidak membiarkan bencana berlarut menjadi krisis sosial berkepanjangan, terlebih ketika Ramadhan menuntut ketenangan dan kesiapan lahir batin masyarakat.

Percepatan hunian dan pemulihan layanan dasar menjadi fondasi utama kehadiran negara. Sebanyak 5.500 unit hunian tetap telah rampung, terutama di Sumatera Barat, untuk memastikan warga tidak lagi bertahan dalam ketidakpastian.

Mobilitas masyarakat juga kembali dipulihkan dengan berfungsinya 99 ruas jalan nasional dan 98 jembatan. Langkah tersebut memastikan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta persiapan arus Ramadhan berjalan tanpa hambatan berarti. Di sektor layanan publik, hampir seluruh sekolah kembali beroperasi normal, sementara 87 rumah sakit dan 867 puskesmas telah melayani masyarakat secara penuh.

Pemulihan tersebut diperkuat dengan dukungan ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,7 triliun bagi korban bencana, termasuk dana perbaikan rumah senilai Rp369,5 miliar.

Bantuan jaminan hidup sebesar Rp25,8 miliar telah disalurkan untuk memastikan kebutuhan harian masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Presiden juga menginstruksikan satuan tugas terkait agar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan tanpa dihantui kecemasan atas kebutuhan pokok.

Negara juga memandang rumah ibadah dan lahan pertanian sebagai ruang strategis pemulihan. Renovasi masjid, musala, dan lembaga pendidikan keagamaan dipercepat agar masyarakat dapat menjalankan tarawih dan ibadah Ramadhan dengan layak.

Di sisi lain, rehabilitasi sekitar 98 ribu hektare sawah terdampak dilakukan untuk mengembalikan produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan Sumatera. Seluruh langkah tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang memberikan dasar hukum kuat bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk bekerja lebih adaptif dan responsif.

Komitmen negara juga ditegaskan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menempatkan pemulihan Aceh sebagai prioritas nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan kembali Aceh bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan perwujudan solidaritas kebangsaan. Aceh diposisikan sebagai bagian utuh dari Republik, sehingga penderitaan akibat bencana dipandang sebagai luka bersama yang harus dipulihkan secara kolektif.

Ahmad Muzani menilai bencana yang melanda Aceh memiliki dampak sosial dan ekonomi yang begitu besar, bahkan digambarkan sebagai tsunami kedua. Atas dasar tersebut, muncul dorongan pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi khusus agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden dan memperoleh respons positif, sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak abai terhadap kompleksitas persoalan di lapangan.

Apresiasi juga disampaikan terhadap kerja TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Hampir seluruh jaringan listrik di Aceh telah kembali menyala, akses jalan dan jembatan terus dipulihkan, serta layanan kesehatan tetap berjalan.

Dalam konteks sosial-budaya, negara memahami pentingnya tradisi Meugang menjelang Ramadhan. Pemerintah daerah, dengan dukungan pusat, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat Aceh tetap dapat menyambut bulan suci dengan rasa syukur dan kebersamaan.

Pimpinan MPR RI menyalurkan 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah ke delapan kabupaten terdampak di Aceh sebagai bentuk kepedulian yang meringankan beban ekonomi sekaligus menguatkan spiritual masyarakat menjelang Ramadhan.

Dari sisi eksekutif, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak dilakukan serentak di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan arahan Presiden agar pemulihan tidak berhenti pada kondisi semula, melainkan mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan secara akuntabel, berbasis verifikasi by name by address, serta akan dilanjutkan tahap berikutnya sebelum Ramadhan bagi warga yang belum menerima.

Menjelang datangnya bulan suci, pemulihan Sumatera memperlihatkan wajah negara yang hadir, bekerja, dan bertanggung jawab dalam menjawab penderitaan warganya. Hunian layak yang menggantikan tenda darurat, layanan publik yang kembali berfungsi, bantuan sosial yang disalurkan secara terukur, serta perhatian pada ruang ibadah dan tradisi lokal menjadi penanda bahwa pemulihan martabat masyarakat berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan penguatan sosial.

Kehadiran negara pada fase krusial tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali merencanakan hidup, bekerja, dan beribadah dengan lebih tenang. Ramadhan pun disambut bukan dalam bayang-bayang bencana, melainkan dalam semangat bangkit, harapan baru, dan keyakinan kolektif bahwa negara terus berdiri bersama rakyatnya hingga pemulihan benar-benar tuntas.

*Penulis merupakan Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Sumatera

PAPUA – Pemerintah menegaskan komitmen strategis untuk mewujudkan swasembada energi di Papua sebagai motor penggerak kemajuan wilayah timur Indonesia. Kebijakan ini diposisikan bukan sekadar program sektoral, melainkan bagian integral dari transformasi energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya energi, baik energi baru dan terbarukan seperti hidro, surya, dan biomassa, maupun potensi minyak dan gas bumi yang selama ini menopang produksi nasional. Menurutnya, kekuatan tersebut harus menjadi fondasi bagi kemandirian energi daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan energi pemerintah berorientasi pada nilai tambah di dalam negeri dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Dengan penguatan pembangkit berbasis tenaga surya dan air, pemerintah memastikan akses listrik yang lebih luas dan efisien, sekaligus mengurangi beban distribusi bahan bakar minyak ke wilayah terpencil.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Langkah menuju swasembada energi ini juga diperkuat dengan pengembangan bahan bakar nabati berbasis potensi lokal. Strategi tersebut diyakini akan menekan impor BBM secara signifikan, memperkuat ketahanan fiskal, dan membuka ruang pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta layanan dasar di Papua.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujar Presiden.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Ia menilai pengembangan energi di Papua merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari kekayaan sumber daya alamnya.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan kesiapan infrastruktur energi menjadi prioritas guna menjamin keandalan pasokan. Pemerintah terus memperkuat kapasitas penyimpanan BBM dan avtur sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika distribusi dan kondisi geografis Papua.

“Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” katanya.

Dengan strategi terpadu tersebut, swasembada energi Papua diyakini menjadi katalisator percepatan pembangunan wilayah timur. Pemerintah optimistis bahwa kemandirian energi tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Jakarta – Judi daring kini menjadi ancaman serius yang secara masif menyasar anak muda di ruang digital. Dengan penetrasi internet yang mencapai sekitar 229 juta pengguna, generasi muda menjadi kelompok paling rentan terdampak. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, hingga keluarga, diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengawasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa semua platform digital global yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional. Ia memastikan algoritma dan kebijakan perusahaan teknologi tidak boleh merugikan masyarakat, termasuk membuka celah bagi penyebaran konten negatif seperti judi daring.

“Atas dasar kepatuhan hukum, kami lakukan penutupan. Mereka kemudian sepakat melakukan penyesuaian algoritma dan menerapkan geotagging khusus Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Selain penertiban konten negatif, pemerintah juga mengintensifkan pemberantasan judi daring yang banyak menyasar kalangan muda melalui berbagai modus dan promosi terselubung di media sosial. Sekitar 3 juta konten judi online telah diturunkan. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online pun turun signifikan dari Rp300 triliun menjadi Rp150 triliun.

Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kepolisian RI. Ia menekankan bahwa langkah preventif harus dibarengi penegakan hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera.

“Kalau hanya penutupan tanpa penindakan hukum, tentu tidak cukup. Ini adalah kombinasi antara pencegahan dan law enforcement. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, koordinasi perlu diperkuat karena tren penipuan digital dan aktivitas ilegal biasanya meningkat,” katanya.

Ke depan, agenda digital 2026 akan berfokus pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Sinergi dengan Polri menjadi kunci untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, terutama bagi anak muda sebagai generasi penerus bangsa.

“Tidak ada satu rupiah pun yang layak diinvestasikan dalam infrastruktur digital jika tidak berdampak pada pertumbuhan dan tidak menghadirkan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kemkomdigi, Dea Rachman mengingatkan bahwa judi daring tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga menghancurkan stabilitas keluarga.

“Bukan hanya pelaku judi online yang terdampak, tetapi keluarganya juga. Ibu bisa stres karena keuangan hilang, ekonomi rumah tangga terganggu, bahkan anak berisiko putus sekolah,” ujar Dea.

Ia menilai judi daring sebagai ancaman berbahaya karena merusak dari unit sosial terkecil, yakni keluarga, kemudian meluas ke masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan internal oleh keluarga dan penguatan regulasi oleh negara harus berjalan beriringan agar anak muda Indonesia terlindungi dari jerat judi daring.