Arsip Bulanan: Februari 2026

Oleh: Dinda Amalia Dewi )*

Pemerintah terus memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai instrumen utama dalam pengelolaan aset strategis nasional. Langkah ini ditempuh untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan Danantara sebagai bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Dalam berbagai agenda bilateral dan internasional, Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan aset negara yang modern, kredibel, dan mampu menjadi penggerak investasi produktif, khususnya di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan, Presiden mendorong penguatan kerja sama investasi di sektor hilirisasi. Pemerintah membuka peluang bagi Australia untuk berpartisipasi dalam pengolahan mineral kritis di Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan emas.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mendorong perusahaan nasional untuk berinvestasi pada sektor mineral kritis di Australia, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Presiden juga menegaskan kesiapan Danantara untuk menjadi mitra strategis dalam menjajaki berbagai skema investasi bersama. Pemerintah memandang Danantara sebagai kendaraan investasi negara yang mampu menjembatani kepentingan nasional dengan mitra global melalui pendekatan co-investment dan kemitraan jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut, Danantara menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri Australia. Dalam keterangan resminya, Danantara menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut menetapkan kerangka kolaborasi yang terstruktur untuk memperkuat hubungan investasi bilateral secara berkelanjutan.

Kerja sama difokuskan pada penguatan kemitraan dengan lembaga pendanaan dan institusi investasi Australia guna memperluas akses pembiayaan dan memperdalam arus investasi dua arah.

Selain mobilisasi modal, kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pembangunan kapasitas jangka panjang. Danantara menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai elemen penting, melalui kerja sama di bidang pendidikan, peningkatan keahlian, serta pertukaran talenta. Pendekatan ini dipandang sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja nasional dalam menghadapi persaingan global.

Kerja sama Indonesia dan Australia juga mencakup penjajakan peluang investasi di berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, energi, pertambangan, kesehatan, ekonomi digital, serta pangan dan agribisnis. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja dan rencana aksi yang akan dievaluasi secara berkala.

Di tengah dinamika global, pemerintah juga menunjukkan respons cepat terhadap perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat komunikasi dengan pasar internasional dan lembaga pemeringkat terkait peran dan tata kelola Danantara. Langkah ini dipandang penting karena masih banyak pelaku pasar global yang belum sepenuhnya memahami fungsi Danantara sebagai sovereign wealth fund.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah kini membedakan secara tegas peran pembiayaan antara APBN dan Danantara. Investasi jangka panjang dan pengelolaan aset strategis diarahkan melalui Danantara, sementara APBN difokuskan pada pembiayaan program prioritas Presiden dan pelayanan publik. Pemisahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara serta menjaga disiplin fiskal.

Pemerintah menegaskan bahwa Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan praktik terbaik sovereign wealth fund di berbagai negara. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendorong reformasi BUMN agar lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi kinerja.

Di sisi makroekonomi, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal. Defisit anggaran tetap dijaga dalam batas aman, rasio utang terkendali, inflasi stabil, serta cadangan devisa berada pada level yang kuat. Fondasi ekonomi yang solid ini dinilai menjadi penopang penting bagi peran Danantara dalam mengelola aset strategis secara optimal.

Penguatan peran Danantara juga tercermin dalam percepatan program hilirisasi. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara telah memulai fase pertama proyek hilirisasi melalui pelaksanaan groundbreaking sejumlah proyek strategis di berbagai lokasi. Hilirisasi diposisikan sebagai program prioritas Presiden karena memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi.

Rosan menekankan bahwa kontribusi investasi hilirisasi terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2025, investasi di sektor ini menyumbang porsi besar terhadap total realisasi investasi nasional, mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Pemerintah memandang hilirisasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat struktur ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Melalui Danantara, proyek-proyek hilirisasi diarahkan agar dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan mampu menarik partisipasi investor global.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat peran Danantara dalam pengelolaan aset strategis negara. Danantara diposisikan bukan sekadar sebagai pengelola investasi, melainkan sebagai pilar transformasi ekonomi nasional yang mendukung stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Oleh: Dimas Aditya Wiguna )*

Pemerintah menempatkan optimalisasi aset badan usaha milik negara sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, negara mendorong konsolidasi dan transformasi pengelolaan BUMN agar lebih efisien, terarah, dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat memerlukan tata kelola negara yang solid serta pengelolaan modal yang efisien. Dalam berbagai forum internasional, Presiden menyampaikan bahwa Danantara dibentuk sebagai instrumen strategis untuk mengelola aset negara secara profesional dan modern, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem investasi global.

Presiden memandang kehadiran Danantara sebagai langkah penting untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional. Dengan aset BUMN yang nilainya sangat besar, pengelolaan yang terintegrasi dinilai mampu menjadikan Indonesia mitra ekonomi yang lebih setara di tingkat global, sekaligus membuka peluang kerja sama investasi jangka panjang dengan berbagai negara.

Dalam kerangka kebijakan nasional, Danantara dirancang untuk membiayai industri-industri masa depan yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah melihat pengelolaan aset BUMN bukan sekadar upaya korporasi, melainkan bagian dari agenda besar percepatan industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan struktur ekonomi nasional.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa Danantara dibentuk untuk menyatukan pengelolaan lebih dari seribu BUMN dalam satu kerangka strategis. Menurutnya, konsolidasi tersebut memungkinkan keputusan investasi dilakukan secara lebih terukur, terkoordinasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Rosan menilai bahwa struktur pengelolaan yang terpusat memberi ruang optimalisasi dividen BUMN agar dapat diinvestasikan kembali tanpa ketergantungan penuh pada APBN. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pembiayaan proyek-proyek strategis, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global melalui skema investasi bersama.

Rosan juga menekankan bahwa konsolidasi aset BUMN merupakan bagian dari transformasi kelembagaan agar perusahaan negara lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, efisiensi operasional diharapkan meningkat, sementara tumpang tindih investasi antar-BUMN dapat ditekan secara signifikan.

Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka menengah yang terus meningkat, pemerintah memandang optimalisasi aset BUMN sebagai sumber pendanaan alternatif yang kredibel. Langkah ini memungkinkan kesinambungan pembangunan infrastruktur, pengembangan energi bersih, dan percepatan hilirisasi industri tanpa menambah tekanan berlebihan pada ruang fiskal negara.

Danantara juga menegaskan bahwa reformasi BUMN akan memasuki fase yang lebih intensif mulai 2026. Agenda tersebut mencakup perbaikan operasional, penguatan struktur keuangan, optimalisasi aset, serta penyederhanaan jumlah entitas agar BUMN menjadi lebih fokus dan produktif. Presiden Prabowo sendiri telah menetapkan arah kebijakan untuk merampingkan jumlah BUMN secara bertahap sebagai bagian dari transformasi jangka panjang.

Dalam Danantara Economic Outlook 2026, lembaga ini mencatat bahwa sejumlah BUMN besar menunjukkan prospek pemulihan kinerja yang kuat. Bank-bank milik negara dinilai berada pada posisi yang solid seiring perbaikan biaya dana dan pertumbuhan penyaluran kredit, sementara Telkom Indonesia dipandang siap menciptakan nilai tambah melalui optimalisasi aset dan penguatan bisnis digital.

Kemajuan restrukturisasi juga tercatat pada sejumlah BUMN strategis seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Timah. Capaian tersebut memperkuat kredibilitas Danantara sebagai pengelola investasi negara sekaligus agen transformasi BUMN yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan.

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penataan aset juga mencakup pengembalian fokus bisnis Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset. Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan setiap entitas BUMN beroperasi sesuai kompetensi inti, sehingga pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih optimal dan profesional.

Dony juga menyoroti penataan ulang bisnis kawasan industri BUMN yang berada di bawah Danantara. Saat ini, Danantara mengelola sejumlah kawasan industri aktif, dengan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai proyek prioritas. Rencana integrasi lahan tambahan ke kawasan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas industri nasional dan memperkuat daya tarik investasi.

Selain perluasan kawasan, model bisnis juga diarahkan pada pengembangan pendapatan berulang melalui penyediaan utilitas dan layanan pendukung. Pergeseran ini dinilai penting untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi kawasan industri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan total aset BUMN yang mencakup lebih dari separuh PDB nasional, pemerintah meyakini bahwa setiap peningkatan tata kelola dan efisiensi pengelolaan akan berdampak luas. Melalui Danantara, optimalisasi aset BUMN diarahkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi, menciptakan nilai tambah, serta memastikan pertumbuhan nasional yang inklusif dan berdaya saing jangka panjang.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan berbagai paket insentif untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menjaga daya beli selama periode Ramadan dan libur Lebaran 2026.

Insentif tersebut mencakup diskon tarif transportasi, potongan tarif tol, hingga penyaluran bantuan sosial pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, stimulus Lebaran 2026 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni pemberian diskon transportasi sekaligus pengguliran program bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah telah menargetkan jumlah serta skema diskon untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, transportasi laut, penyeberangan ASDP, hingga penerbangan.

“Kita sudah mentargetkan jumlah-jumlahnya mulai dari yang kereta api, kemudian yang laut, penyeberangan ASDP, dan udara. Konsep skemanya hampir sama yang lalu,” tegas dia.

Terkait insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk tiket pesawat, Susiwijono menyebut pemerintah menginginkan skema yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

“BPS itu berapa kali merilis data PDB, ternyata mobilitas orang itu kontribusinya besar. Karena itu kita tetap ingin mengusulkan. Bahkan kalau bisa, misalkan pesawat kan waktu itu antara 13-14 persen, ada yang 16 persen. Kita mengusulkan kalau bisa lebih lagi. Tapi dengan alternatif usulan banyak lah,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menetapkan target anggaran insentif dan diskon untuk periode Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2026.

“Kisarannya Rp13 triliun,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, paket kebijakan tersebut secara umum akan mencakup diskon transportasi, potongan tarif tol, serta penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras dan Minyak Kita.

Kendati demikian, rincian lebih lanjut mengenai besaran masing-masing insentif masih dalam tahap pematangan.

“Seperti sebelumnya. Kemudian mungkin jumlahnya (insentif) akan lebih banyak, akan lebih besar,” ujar Airlangga.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk kembali menyiapkan insentif selama libur Lebaran 2026 sebagai bentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

[w.R]

Jakarta, Selama periode libur Lebaran 2026, pemerintah menggulirkan sejumlah insentif strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi peningkatan mobilitas, konsumsi, dan aktivitas ekonomi yang biasanya melonjak saat momen Idulfitri. Insentif tersebut dirancang agar masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang, sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak secara sehat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I-2026. Paket stimulus itu meliputi diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bantuan sosial (bansos).

“Kita menyiapkan paket stimulus yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita menyiapkan Rp 12,83 triliun untuk diskon transportasi selama libur lebaran, termasuk juga diskon tiket pesawat,” ujarnya.

Di sektor energi, pemerintah juga memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan bakar serta listrik selama libur Lebaran. Stabilitas pasokan menjadi fokus utama agar aktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, tidak terganggu. Dengan jaminan distribusi yang lancar, pemerintah berharap tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memicu inflasi musiman.

Selain itu, insentif turut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah memperkuat pengawasan distribusi serta melakukan intervensi pasar guna memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar. Upaya ini penting mengingat lonjakan permintaan bahan pangan selama Lebaran kerap menjadi pemicu kenaikan harga di sejumlah daerah.

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan di sisi ekonomi makro, rangkaian insentif ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan konsumsi rumah tangga selama Lebaran menjadi salah satu penggerak utama ekonomi, sehingga kebijakan pemerintah diarahkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, manfaat Lebaran tidak hanya dirasakan secara sosial dan budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

“Pemerintah berharap rangkaian insentif yang diberikan selama Lebaran dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga yang meningkat pada periode ini menjadi penggerak penting perekonomian, sehingga kebijakan yang kami siapkan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Melalui kebijakan insentif selama libur Lebaran 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung aman, nyaman, dan berdampak positif bagi kesejahteraan bersama.

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Menjelang bulan suci Ramadan dan puncak tradisi mudik Lebaran 2026, pemerintah kembali meluncurkan serangkaian kebijakan stimulan yang dirancang tidak sekadar sebagai insentif sesaat, tetapi sebagai upaya strategis untuk menjaga momentum ekonomi nasional. Di tengah dinamika global dan tantangan domestik, langkah ini menunjukkan sensitivitas pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat serta kelancaran mobilitas yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Paket insentif tersebut mencakup dukungan fiskal yang lebih besar dibanding periode libur sebelumnya dan mencerminkan respons pemerintah terhadap kondisi perekonomian yang terus bergerak dinamis. Pemerintah secara resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat sebesar 100 persen untuk periode mudik Lebaran 2026, jauh melampaui bantuan pada Natal dan Tahun Baru lalu. Stimulus ini bertujuan membuat biaya perjalanan udara lebih terjangkau bagi masyarakat luas, sekaligus mendorong daya beli dan konsumsi domestik di tengah musim libur panjang yang menjadi momen penting perputaran ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggarisbawahi bahwa insentif ini bukan hanya sekadar keringanan fiskal, tetapi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum ekonomi nasional di awal tahun. Dalam penjelasan publiknya kepada media, Menko Airlangga menyampaikan bahwa stimulus tiket pesawat kali ini jauh lebih signifikan dibanding periode libur sebelumnya, di mana pemerintah menanggung sepenuhnya PPN tiket pesawat. Ia juga menekankan bahwa peraturan pelaksanaan stimulus tersebut sedang disusun melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ditargetkan dapat rampung dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat yang ingin memesan tiket lebih awal sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan.

Pernyataan Airlangga ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan instrumen fiskal untuk membantu meringankan beban perjalanan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sekaligus menjaga dinamika konsumsi domestik yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Perekonomian juga mengingatkan bahwa paket stimulus kuartal pertama 2026 mencakup berbagai bentuk bantuan sosial dan diskon transportasi lintas moda yang telah dialokasikan dengan cermat oleh pemerintah.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkuat urgensi kolaborasi lintas lembaga dalam implementasi kebijakan stimulan ini. Menurutnya, koordinasi erat antara kementerian dan lembaga terkait mutlak diperlukan agar finalisasi kebijakan dapat segera selesai sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk memanfaatkan insentif, termasuk untuk memesan tiket transportasi. Dudy juga menyoroti pentingnya program diskon transportasi yang tidak hanya berlaku untuk moda udara tetapi juga kereta api, angkutan laut, dan bahkan tarif tol, yang semuanya dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur panjang Ramadan dan Lebaran.

Pendekatan proaktif dari Kemenhub tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah secara menyeluruh memperhatikan aspek mobilitas sebagai bagian integral dari strategi menjaga momentum ekonomi, terutama di sektor-sektor jasa dan transportasi yang memegang peranan signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Kombinasi antara tanggungan PPN penuh, diskon lintas moda transportasi, hingga koordinasi kebijakan untuk mempercepat finalisasi regulasi menunjukkan sinergi yang baik antara kementerian, lembaga, dan otoritas pelaksana lainnya.

Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat gambaran bahwa ekonomi Indonesia tengah bergerak pada arah yang positif. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 berhasil mencatat angka pertumbuhan sekitar 5,11 persen secara tahunan, yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan belanja domestik yang kuat, serta beberapa komponen investasi yang tumbuh signifikan di akhir tahun.

Menurut Amalia, kinerja ekonomi yang relatif solid ini mencerminkan ketahanan fundamental perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global. Kontribusi kuat sektor konsumsi domestik juga menunjukkan bahwa stimulus pemerintah, termasuk melalui paket insentif konsumsi dan transportasi seperti pada musim Lebaran ini, berperan sebagai penggerak penting dalam menjaga dinamika ekonomi.

Melihat data tersebut, langkah pemerintah untuk memberikan insentif ekonomi saat momentum Lebaran menjadi semakin relevan. Keringanan biaya transportasi dan berbagai diskon yang diberikan berpotensi mendorong konsumsi masyarakat di berbagai sektor yang menjadi tulang punggung penggerak perekonomian nasional, seperti perdagangan, jasa, transportasi, hingga sektor UMKM. Peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur pun dapat memperluas peluang pasar, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.

Di tengah optimisme yang muncul dari angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan penguatan jangka panjang. Insentif ekonomi seperti yang disiapkan pada momentum Lebaran 2026 sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk terus menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan berbagai kebijakan yang sinergis dan terukur, momentum ekonomi Indonesia memasuki tahun 2026 diperkirakan akan terus terjaga dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Dukungan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi, terutama saat momen penting seperti Lebaran, menunjukkan kepedulian terhadap dinamika sosial-ekonomi sekaligus komitmen kuat menjaga pertumbuhan dan stabilitas nasional.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Momentum Lebaran selalu menjadi fase penting dalam dinamika perekonomian nasional. Tradisi mudik, silaturahmi, serta peningkatan aktivitas sosial menjadikan periode ini sebagai pendorong utama lonjakan konsumsi rumah tangga. Dalam konteks tersebut, insentif Lebaran berperan sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi perputaran ekonomi domestik. Kebijakan ini tidak hanya bersifat musiman, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto Indonesia. Oleh karena itu, penguatan konsumsi pada periode dengan kecenderungan belanja tinggi seperti Lebaran memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Insentif Lebaran dirancang untuk memastikan momentum tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam menghadapi tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas.

Pemerintah memanfaatkan periode Ramadhan dan Idul Fitri sebagai waktu yang tepat untuk menyalurkan stimulus terukur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk mendanai program selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. Rangkaian kebijakan tersebut meliputi potongan tarif angkutan umum, diskon jalan tol, serta penyaluran bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng Minyakita. Menurut Airlangga, insentif Lebaran dirancang sebagai instrumen menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus menahan potensi gejolak ekonomi selama periode konsumsi tinggi.

Bentuk insentif yang beragam menunjukkan pendekatan komprehensif dalam menjaga likuiditas masyarakat. Diskon transportasi dan jalan tol diarahkan untuk menekan biaya mobilitas saat arus mudik dan balik, sementara bantuan pangan difokuskan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dengan demikian, peningkatan konsumsi tidak hanya didorong oleh belanja non-pangan, tetapi juga ditopang oleh stabilitas harga kebutuhan pokok.

Sektor transportasi menjadi salah satu penerima dampak langsung dari kebijakan ini. Mobilitas masyarakat yang meningkat selama Lebaran berkontribusi terhadap naiknya permintaan layanan transportasi publik. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan pemerintah akan memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30% di periode Lebaran tahun ini. Diskon diberikan ke perjalanan kereta api ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatra. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perkeretaapian.

Selain transportasi, sektor ritel juga memegang peranan penting dalam penggerak konsumsi Lebaran. Peningkatan permintaan barang selama Ramadhan hingga Idul Fitri sering kali diiringi risiko kenaikan harga. Dalam merespons hal tersebut, pemerintah daerah turut berperan aktif menciptakan iklim belanja yang kondusif. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyiapkan insentif pajak bagi pusat perbelanjaan yang memberi potongan harga selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini diharapkan bisa menekan harga belanja sekaligus mendongkrak transaksi ekonomi warga. Langkah ini mencerminkan sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan strategi nasional dalam menjaga daya beli.

Keterpaduan kebijakan pusat dan daerah menciptakan efek pengganda yang luas. Diskon transportasi meningkatkan mobilitas, insentif ritel mendorong belanja, sementara bantuan sosial menjaga konsumsi dasar masyarakat. Dampaknya paling terasa pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menggantungkan pendapatan pada tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Perputaran uang selama Lebaran menjadi penopang penting bagi ekonomi lokal, terutama di daerah tujuan mudik.

Insentif Lebaran juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial ekonomi. Tanpa intervensi kebijakan, lonjakan permintaan musiman berpotensi memicu inflasi yang menggerus daya beli kelompok rentan. Melalui subsidi, bantuan pangan, dan pengendalian biaya transportasi, tekanan harga dapat ditekan sehingga manfaat ekonomi Lebaran dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks ketidakpastian global, insentif Lebaran berperan menjaga optimisme konsumen dan kepercayaan pasar. Konsumsi domestik yang kuat menjadi bantalan penting bagi perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan eksternal. Kebijakan ini juga mengirimkan sinyal bahwa negara hadir untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak, sekaligus menjaga stabilitas sosial selama periode dengan intensitas ekonomi tinggi.

Dari sisi fiskal, insentif Lebaran mencerminkan pendekatan kebijakan yang terukur dan antisipatif. Alokasi anggaran difokuskan pada periode dengan elastisitas konsumsi tinggi sehingga dampak stimulus lebih maksimal. Dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, kebijakan ini tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan fiskal jangka menengah. Transformasi digital turut memperkuat efektivitas insentif Lebaran. Penyaluran bantuan sosial berbasis data, transaksi non-tunai, serta promosi diskon melalui platform digital mempercepat distribusi manfaat kebijakan. Digitalisasi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

Ke depan, optimalisasi insentif Lebaran perlu terus diiringi evaluasi dan koordinasi lintas sektor. Pengendalian inflasi, kelancaran distribusi, serta pengawasan pasar menjadi kunci agar peningkatan likuiditas tidak berujung pada tekanan harga. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, daerah, dan pelaku usaha, momentum Lebaran dapat dimanfaatkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada akhirnya, insentif Lebaran bukan sekadar kebijakan tahunan, melainkan instrumen strategis dalam menjaga denyut perekonomian nasional. Melalui penguatan konsumsi, pemerataan manfaat ekonomi, dan stabilitas sosial, kebijakan ini berkontribusi menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa sektor ekonomi halal terus menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ekosistem halal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong daya saing Indonesia di pasar global sekaligus memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa sektor halal telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada subsektor makanan dan minuman, fesyen muslim, serta pariwisata ramah muslim. Ia menekankan bahwa penguatan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi halal terus dilakukan secara terintegrasi guna memperluas akses pasar domestik dan internasional, katanya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pengembangan kawasan industri halal, mendorong pembiayaan syariah, serta memperluas kerja sama internasional untuk meningkatkan ekspor produk halal nasional. Upaya ini diarahkan untuk memastikan pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat naik kelas dan berpartisipasi aktif dalam rantai nilai global, tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional. Ia menegaskan bahwa layanan sertifikasi halal kini semakin mudah diakses, cepat, dan terjangkau, sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah, ujarnya.

Haikal menambahkan bahwa peningkatan literasi halal dan penguatan pengawasan mutu produk terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi fondasi utama dalam memperluas pangsa pasar sektor halal, katanya.

Secara keseluruhan, penguatan sektor ekonomi halal mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Melalui kebijakan yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kelembagaan, negara memastikan sektor halal tidak hanya menjadi peluang ekonomi, tetapi juga pilar strategis dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

Jakarta – Ekonomi halal yang dulu kerap dipersepsikan sebagai pasar khusus bagi komunitas Muslim, kini bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi strategis yang masuk ke arus utama perekonomian nasional. Meningkatnya permintaan global terhadap produk dan layanan berbasis halal menjadikan sektor ini tak lagi sekadar ceruk pasar, melainkan pilar baru pertumbuhan ekonomi.

Dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen, hingga jasa keuangan dan pariwisata, halal kini identik dengan standar kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan ekonomi halal sebagai mesin baru pembangunan nasional.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa konsolidasi ekosistem halal nasional semakin matang, terutama menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026.

“Tahun 2026 akan menjadi momentum kebangkitan halal Indonesia. Hal ini seiring dengan implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal dan konsolidasi ekosistem halal nasional yang semakin matang,” ujar Haikal.

Ia menilai Indonesia memiliki modal strategis untuk memimpin industri halal global, mulai dari jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam, hingga basis UMKM yang kuat.

Menurut Haikal, orientasi halal Indonesia tidak hanya untuk pasar domestik.

“Halal Indonesia bukan hanya untuk masyarakat Indonesia. Tetapi halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Kita ingin produk halal kita menjadi standar kualitas global dan berdaya saing di pasar dunia,” katanya.

Ia menekankan bahwa halal kini telah melampaui isu keagamaan semata dan berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

“Transformasi halal sebagai standar telah terbukti mendukung industri, perdagangan, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja. Bahkan negara-negara non-Muslim lebih dulu memetik manfaat ekonomi dari pengembangan industri halal secara serius,” ujarnya.

Dukungan pemerintah daerah juga semakin nyata. Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa industri halal di wilayahnya bukan sekadar potensi, melainkan kekuatan ekonomi nasional yang konkret. Hal ini tercermin dari pertumbuhan UMKM yang terus menunjukkan tren positif.

“Halal hari ini bukan lagi sebatas urusan religi. Ia telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup, standar kesehatan, hingga instrumen ekonomi yang mencakup berbagai sektor layanan,” jelas Andra.

Ia memastikan Pemprov Banten siap mendukung penuh program sertifikasi halal nasional melalui fasilitasi langsung oleh dinas terkait.

Nada serupa disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Ia meminta pelaku usaha melihat kewajiban sertifikasi halal yang berlaku penuh mulai 26 Oktober 2026 sebagai peluang ekspansi pasar, bukan beban administratif. Jihan juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Lampung agar memiliki nilai tambah ekonomi.

“Perlu perencanaan yang rapi, infrastruktur yang siap, kerja sama lintas sektor, dan yang paling penting adalah konsistensi,” ujarnya.

Dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, ekonomi halal Indonesia kian menegaskan posisinya sebagai kekuatan baru yang inklusif dan berdaya saing. Transformasi ini bukan hanya membuka pasar lebih luas, tetapi juga meneguhkan halal sebagai standar global yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Oleh: Rina Anggina Safitri*

Menguatnya ekonomi sektor halal dalam perekonomian nasional menandai babak penting transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sektor ini tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aktivitas ekonomi berbasis konsumsi umat Muslim semata, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup produksi, distribusi, pembiayaan, hingga ekspor global. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi halal memiliki basis pasar domestik yang sangat kuat sekaligus peluang besar untuk menembus pasar internasional.

Perkembangan industri halal yang meluas ke sektor makanan dan minuman, pariwisata, kosmetik, fesyen, hingga layanan keuangan menunjukkan bahwa halal telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Prinsip halal yang menekankan aspek kebersihan, keamanan, etika, dan keberlanjutan justru semakin relevan dengan tuntutan konsumen global saat ini. Hal ini menjadikan produk halal Indonesia tidak hanya kompetitif di pasar domestik, tetapi juga memiliki daya tarik kuat di pasar internasional yang semakin peduli pada kualitas dan nilai tambah produk.

Pencapaian Indonesia yang menempati peringkat ketiga dalam laporan State of the Global Islamic Economy 2024/2025 dengan skor yang mendekati sempurna memperlihatkan konsistensi dan keseriusan negara dalam mengembangkan ekonomi halal. Lonjakan peringkat tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perbaikan tata kelola sertifikasi dan ekosistem halal nasional. Capaian ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekonomi halal global.

Dari sisi kontribusi ekonomi, sektor halal terbukti mampu menjadi motor pertumbuhan baru. Data yang dirilis oleh otoritas terkait menunjukkan bahwa ekonomi halal berpotensi memberikan tambahan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto melalui peningkatan ekspor dan investasi. Dengan jumlah konsumen Muslim sekitar 230 juta jiwa, Indonesia bukan hanya produsen, tetapi juga pasar halal terbesar di dunia. Kombinasi antara kekuatan pasar domestik dan peluang ekspor inilah yang menjadikan sektor halal sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan secara konsisten menegaskan bahwa halal bukan sekadar label administratif, melainkan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini menempatkan halal sebagai instrumen strategis untuk memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing produk nasional, serta menghubungkan rantai nilai domestik dengan pasar global. Optimisme bahwa industri halal dapat berkontribusi besar terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen pada 2028–2029 mencerminkan keyakinan bahwa sektor ini memiliki daya ungkit yang kuat terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Penguatan ekonomi halal juga tidak dapat dilepaskan dari peran kolaborasi lintas sektor. Forum-forum strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional menjadi ruang penting untuk menyamakan visi dan mempercepat implementasi kebijakan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, misalnya, melihat ekonomi syariah dan industri halal sebagai pilar penting dalam agenda pertumbuhan nasional. Penekanan pada percepatan sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM, serta kesiapan ekspor menunjukkan bahwa pengembangan sektor halal diarahkan agar berdampak langsung pada pelaku usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Dari perspektif kebijakan publik, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai sektor halal mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global karena ditopang oleh basis pasar yang besar dan terintegrasi. Pandangan ini menegaskan bahwa ekonomi halal bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Integrasi antara prinsip ekonomi Islam dengan sektor riil dinilai mampu mendorong pertumbuhan yang lebih adil dan berimbang.

Sementara itu, dunia usaha melihat peluang ekonomi halal sebagai jalan untuk memperluas jejaring perdagangan dan investasi lintas negara. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council Arsjad Rasjid menempatkan Indonesia sebagai calon hub perdagangan dan investasi Islam di kawasan Asia-Pasifik. Keunggulan geografis, stabilitas ekonomi, serta tingkat kepercayaan dari negara-negara Muslim menjadi modal penting bagi Indonesia untuk berperan sebagai jembatan konektivitas ekonomi antarnegara. Inisiatif seperti pembentukan B57+ Asia-Pacific Chapter memperkuat posisi Indonesia sebagai simpul utama kerja sama ekonomi Islam regional.

Dukungan dari komunitas bisnis internasional, termasuk dari pimpinan Islamic Chamber of Commerce and Development, semakin mempertegas bahwa peran Indonesia dalam ekonomi halal global sangat strategis. Kerangka kerja kolaboratif yang lebih praktis dinilai mampu mempercepat realisasi kemitraan bisnis dan investasi antarnegara Islam. Hal ini membuka peluang besar bagi produk dan jasa halal Indonesia untuk masuk lebih dalam ke pasar global.

Pada akhirnya, menguatnya ekonomi sektor halal merupakan refleksi dari transformasi struktural ekonomi nasional yang semakin adaptif terhadap dinamika global. Dengan sinergi kebijakan, dukungan dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat, sektor halal berpotensi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ke depan bukan lagi soal potensi, melainkan konsistensi dalam eksekusi agar ekonomi halal benar-benar menjadi kekuatan utama yang menggerakkan perekonomian nasional menuju masa depan yang lebih kompetitif dan berdaulat.

*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Syariah

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ekonomi sektor halal kini tidak lagi dipandang sebagai pasar khusus yang hanya menyasar komunitas tertentu, melainkan telah berkembang menjadi arus utama ekonomi global. Perkembangan ini ditopang oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman, berkualitas, dan sesuai standar etika, serta pertumbuhan populasi Muslim dunia yang signifikan. Dengan nilai pasar yang mencapai triliunan dolar, ekonomi halal telah mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman, fesyen, pariwisata, kosmetik, farmasi, hingga layanan keuangan syariah. Transformasi ini menandai pergeseran penting: dari ceruk pasar berbasis identitas menuju ekosistem ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi halal global. Tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan pusat inovasi. Selama ini, sektor halal sering dipersepsikan terbatas pada sertifikasi makanan dan minuman. Namun kini, cakupannya semakin luas, menyentuh aspek rantai pasok, logistik, industri kreatif, hingga teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi halal bukan sekadar label, melainkan sistem nilai yang mendorong kualitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Melansir dari laman Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ekonomi halal mampu mendorong pertumbuhan PDB Indonesia secara signifikan melalui ekspor dan investasi, sekaligus memanfaatkan posisi Indonesia sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa berdasarkan Indonesia Halal Markets Report, ekonomi halal dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar USD5,1 miliar atau sekitar Rp72,9 triliun per tahun melalui peluang ekspor dan investasi. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan sekitar 230 juta penduduk Muslim.

Babe Haikal optimis industri halal mampu mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen pada 2028–2029, sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Babe Haikal, sektor halal merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu memperluas peluang bisnis, meningkatkan daya saing produk, mengintegrasikan pasar domestik dengan global, serta menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan produk halal Indonesia berpotensi dalam meningkatkan devisa negara, yaitu melalui kegiatan ekspor.

Roro mengatakan banyak produk halal RI yang diminati pasar internasional. Berdasarkan data, nilai total ekspor produk halal Indonesia mencapai USD 41,4 miliar dengan ragam produk, yaitu makanan (USD 33,61 miliar), fesyen (USD 6,83 miliar), kosmetik (USD 363 juta), dan farmasi (USD 612 juta) pada 2024.

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga ekonomi halal global dengan skor GIEI 99,9, meningkat 19,8 poin dari periode sebelumnya. Indonesia menempati posisi pertama dalam sektor fesyen, posisi kedua dalam sektor obat dan kosmetik halal serta sektor pariwisata muslim-friendly, posisi keempat dalam sektor makanan dan minuman halal, posisi keenam dalam sektor keuangan syariah, dan posisi ketujuh dalam sektor media. Pencapaian ini mencerminkan kekuatan berbagai sektor halal Indonesia dan kemampuan negara ini menarik investasi besar, menandai potensi dan momentum positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi halal nasional.

Wamendag Roro menjelaskan pada 2025, Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi 6.066 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tiga fokus prioritas, yaitu penguatan daya saing, perluasan akses pasar, dan peningkatan penguatan produk lokal. Capaian tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti dukungan sertifikasi produk, pendampingan, dan pameran produk dalam negeri, seperti pameran produk lokal dan Jakarta Muslim Fashion Week.

Roro menambahkan dari berbagai kegiatan tersebut, diraih nilai total potensi transaksi sebesar Rp170,6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar domestik sangat berpotensi dalam memberikan stimulus ekonomi syariah dan juga perdagangan produk halal. Berbagai capaian tersebut perlu diperkuat dengan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan dalam ekosistem perdagangan domestik dan memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha dan tentunya kepada konsumen.

Selain itu, Indonesia memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) yang menghasilkan pengakuan Lembaga Sertifikasi Produk halal Indonesia di Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Tiongkok, India, Brasil, Hongkong, Taiwan, Selandia Baru, Korea Selatan, Pakistan, Cile, Kanada, Afrika Selatan, dan Jepang. Indonesia turut juga melakukan kerja sama bilateral untuk bidang halal dengan banyak negara mitra, antara lain Malaysia, Rusia, Kanada, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan.

Dengan potensi besar dan dukungan ekosistem yang terus berkembang, ekonomi sektor halal berpeluang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi masa depan. Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk memimpin, bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai produsen, inovator, dan pusat referensi global. Transformasi dari segmen khusus menuju arus utama ekonomi menunjukkan bahwa halal bukan lagi sekadar identitas, melainkan standar kualitas dan nilai universal yang diterima secara luas.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia