Arsip Bulanan: Februari 2026

JAKARTA – Koperasi Desa Merah Putih terus mendapatkan sambutan luas dari masyarakat berkat perannya dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Melalui pengelolaan distribusi yang efisien dan berbasis semangat kebersamaan, koperasi ini hadir sebagai solusi nyata dalam memperkuat daya beli warga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini telah memperoleh akses pembiayaan melalui empat bank Himbara, yakni BNI, BRI, BSI, dan Bank Mandiri, seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025.

PMK tersebut mengatur pemanfaatan saldo anggaran lebih APBN 2025 sebesar Rp16 triliun untuk mendukung penyaluran kredit perbankan kepada Kopdes/Kel Merah Putih. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas usaha koperasi di seluruh Indonesia.

“Dengan adanya PMK Nomor 63, bank Himbara sudah bisa mencairkan plafon yang diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Ferry.

Sementara itu di tempat lain, Ketua Koperasi Merah Putih (KMP) Lempake Samarinda, Adung KS Utomo, menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator kuat kepercayaan publik terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Antusiasme masyarakat terhadap koperasi ini lumayan tinggi,” ujar Adung.

Sebagai koperasi percontohan di Kalimantan Timur, KKMP Lempake menunjukkan kinerja yang menjanjikan dengan mencatat omzet harian sekitar Rp3–5 juta, meskipun baru mengelola satu gerai sembako dengan jam operasional terbatas. Produk-produk kebutuhan pokok yang dijual langsung dari BUMN menjadi daya tarik utama karena mampu ditebus masyarakat dengan harga lebih terjangkau.

Penjualan Minyakita dan beras SPHP menjadi salah satu kontributor utama tingginya minat warga. Minyak goreng Minyakita, misalnya, dijual dengan harga Rp15.700 per liter dan banyak diminati masyarakat. Sementara itu, penjualan beras SPHP di KKMP Lempake tercatat mencapai hingga 2,5 ton per pekan, mencerminkan besarnya peran koperasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat lokal.

Optimisme serupa juga terlihat di KKMP Banyuanyar, Solo. Pengurus koperasi, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat menjadi motivasi besar bagi koperasi untuk terus berkembang dan memperluas jenis usaha demi memenuhi kebutuhan warga.

Dukungan pemerintah terhadap penguatan koperasi semakin nyata. Pemerintah berharap kemudahan akses pembiayaan ini semakin memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai garda terdepan ekonomi rakyat, menjaga stabilitas harga, serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah, adil, dan terjangkau.

Jakarta – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih semakin menunjukkan peran strategis dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi desa. Program yang digagas pemerintah ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa, salah satunya melalui penyediaan gerai sembako murah yang langsung menyasar kebutuhan harian warga.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan penguatan koperasi desa harus ditopang oleh akses permodalan yang memadai dan tata kelola yang modern. Selain itu, penggunaan sistem digital juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa.

“Sebelum mengajukan permohonan pendanaan, setiap koperasi harus terdaftar pada Sistem Informasi Kopdes Merah Putih (Simkopdes). Akses pembiayaan perlu diiringi dengan kesiapan administrasi digital,” katanya saat kunjungan kerja ke Kopdes Merah Putih Mangga Dua di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Salah satu fokus pengembangan Kopdes Merah Putih Mangga Dua adalah komoditas padi. Dana pembiayaan diarahkan untuk pengadaan alat penggilingan padi mandiri agar petani tidak lagi bergantung pada pihak ketiga. Dengan demikian, nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa. Progres pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut dilaporkan telah mencapai 98 persen dan ditargetkan rampung pada pekan kedua Februari 2026 sebagai percontohan nasional.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pengoperasian 27 ribu Kopdes Merah Putih pada tahap awal April 2026 dan diperluas hingga 80 ribu unit pada akhir tahun. Setiap koperasi disiapkan memiliki tujuh gerai utama, termasuk kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, gudang berpendingin, serta sarana logistik. Fasilitas cold storage dinilai krusial bagi desa nelayan dan sentra hortikultura untuk menjaga kualitas hasil panen dan stabilitas harga.

Di tempat lain, Kepala Dinas Koperasi Kota Gorontalo, Nurainsyah Kadir mengungkapkan bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat langsung gerai sembako murah. Pihaknya
memastikan harga barang dan bahan pangan di Gerai Koperasi Merah Putih berada di bawah harga pasar modern karena koperasi bekerja sama langsung dengan distributor.

“Harga di Gerai Koperasi Merah Putih ini di bawah harga market modern, karena kami bekerja sama langsung dengan distributor barang dan bahan pangan,” ujarnya.

Nurainsyah menambahkan bahwa kehadiran koperasi tidak dimaksudkan mematikan usaha kecil. Warung-warung lokal justru diarahkan mengambil pasokan dari gerai koperasi agar memperoleh harga lebih kompetitif.

“Pelaku usaha kecil tetap bisa menjalankan usahanya dan memiliki daya saing, sementara koperasi berperan sebagai penunjang distribusi barang,” imbuhnya.

Dengan skema distribusi yang lebih pendek, dukungan pembiayaan lunak, dan sistem digital, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi instrumen efektif menjaga daya beli masyarakat. Program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan, membuka peluang kerja, dan menempatkan koperasi kembali sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Oleh: Adnan Ramdani )*

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai jawaban konkret atas kebutuhan dasar masyarakat desa terhadap akses sembako yang terjangkau, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di tengah fluktuasi harga pangan dan panjangnya rantai distribusi yang kerap merugikan konsumen di tingkat bawah, koperasi desa ini menjadi instrumen strategis yang memotong mata rantai tersebut secara sehat.
Dengan prinsip gotong royong dan kepemilikan bersama, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai simpul kedaulatan pangan lokal yang memperkuat posisi tawar masyarakat desa. Melalui pengelolaan yang transparan dan partisipatif, koperasi ini mampu menghadirkan sembako dengan harga lebih murah tanpa mengorbankan kualitas, karena pasokan diperoleh langsung dari produsen atau distributor utama yang bekerja sama secara jangka panjang.
Keunggulan utama Koperasi Desa Merah Putih terletak pada kemampuannya menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan nilai sosial. Alih-alih mengejar keuntungan semata, koperasi ini menempatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagai tujuan utama. Skema pembelian kolektif memungkinkan koperasi mendapatkan harga grosir yang lebih rendah, sehingga selisih harga dapat ditekan dan dialihkan menjadi manfaat langsung bagi warga. Dampaknya terasa nyata: ibu rumah tangga lebih tenang dalam mengatur belanja, pelaku UMKM desa memperoleh bahan baku dengan harga stabil, dan daya beli masyarakat terjaga. Dalam konteks ini, koperasi berperan sebagai penyangga ekonomi rakyat yang adaptif terhadap gejolak pasar.
Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa, sekaligus penopang usaha rakyat di tingkat akar rumput. Melalui mekanisme usaha yang inklusif, koperasi ini membuka ruang bagi petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM desa untuk terlibat langsung dalam rantai ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Akses terhadap permodalan, distribusi, serta bahan kebutuhan pokok dan bahan baku dengan harga terjangkau membuat usaha rakyat lebih tahan terhadap gejolak pasar. Perputaran ekonomi yang terjadi di dalam desa pun semakin kuat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal.
Bukan hanya sekadar penyedia sembako murah, Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan memprioritaskan produk-produk desa dan hasil pertanian setempat, koperasi menciptakan ekosistem yang saling menguatkan antara produsen dan konsumen. Petani mendapatkan kepastian serapan hasil panen dengan harga wajar, sementara konsumen menikmati produk segar dengan biaya lebih efisien. Pola ini mengurangi ketergantungan pada pasokan luar desa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal. Dalam jangka panjang, perputaran ekonomi yang sehat ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan warga dan menekan laju urbanisasi, karena desa menjadi tempat yang layak dan menjanjikan untuk bertumbuh.
Koperasi Desa Merah Putih juga tidak hanya dimaknai sebagai badan usaha, tetapi juga simpul konsolidasi potensi desa, mulai dari pertanian, perikanan, usaha kecil, logistik, hingga layanan keuangan mikro. Ada tiga hal utama dalam penguatan Kopdes. Pertama, penguatan kapasitas pengurus dan pengawas agar koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, penguatan konektivitas usaha koperasi dengan pasar, baik lokal, nasional, maupun digital. Ketiga, penguatan sinergi antara koperasi, pemerintah desa, dan pemerintah daerah agar koperasi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa.
Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih juga tidak lepas dari dukungan tata kelola yang modern dan inklusif. Pemanfaatan teknologi sederhana untuk pencatatan stok, distribusi, dan keuangan membuat operasional koperasi lebih akuntabel. Anggota dapat memantau pergerakan barang dan keuangan secara berkala, sehingga kepercayaan publik meningkat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting, karena koperasi yang dipercaya akan lebih mudah berkembang dan menarik partisipasi generasi muda. Keterlibatan pemuda desa membawa energi baru, ide-ide inovatif, serta semangat kewirausahaan yang memperkuat daya saing koperasi di era digital.
Dalam perspektif pembangunan nasional, Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan agenda penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan. Koperasi ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tingkat lokal. Ketika jaringan koperasi desa terhubung secara nasional, daya ungkitnya semakin besar: distribusi lebih efisien, cadangan pangan lebih terkelola, dan respons terhadap krisis menjadi lebih cepat. Sinergi antara pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha menciptakan fondasi yang kokoh bagi ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih membuktikan bahwa solusi akses sembako murah tidak harus bergantung pada mekanisme pasar yang kerap timpang. Dengan semangat kebersamaan, tata kelola yang baik, dan keberpihakan pada rakyat, koperasi desa mampu menghadirkan keadilan ekonomi yang nyata dan dirasakan langsung. Inisiatif ini menegaskan kembali jati diri koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, bukan sekadar slogan, melainkan praktik hidup yang relevan dengan tantangan zaman. Ketika desa berdaya melalui koperasi, masyarakat memperoleh bukan hanya sembako murah, tetapi juga harapan, kemandirian, dan masa depan yang lebih sejahtera.
)* Pengamat ekonomi

Oleh: Rivka Mayangsari )*
Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui berbagai program berbasis desa, salah satunya lewat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, distribusi barang lebih efisien, dan kesejahteraan warga desa meningkat secara berkelanjutan. Dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kepemilikan bersama, Kopdes Merah Putih menjadi garda terdepan dalam menjaga akses sembako murah bagi warga.
Kementerian Koperasi terus mendorong Kopdes Merah Putih memanfaatkan fasilitas pendanaan pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB Koperasi). Dukungan pembiayaan tersebut menjadi kunci agar koperasi desa memiliki modal kerja yang cukup untuk membangun unit usaha produktif, memperluas jaringan distribusi, dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Inisiatif ini sekaligus menjadi bukti bahwa negara hadir langsung memperkuat ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi.
Pendanaan dari LPDB Koperasi memungkinkan Kopdes Merah Putih tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga beroperasi secara nyata dan profesional. Dengan dukungan modal, koperasi dapat membeli stok sembako dalam jumlah besar langsung dari produsen atau distributor utama. Skema ini memperpendek rantai pasok dan menekan biaya perantara, sehingga harga jual kepada masyarakat bisa lebih murah dan terkendali. Dampaknya terasa langsung di tingkat warga, terutama bagi keluarga dengan daya beli terbatas.
Setiap Kopdes Merah Putih diwajibkan menyiapkan tujuh gerai utama yang esensial bagi pelayanan masyarakat. Gerai tersebut meliputi kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin (cold storage), serta sarana logistik. Kehadiran gerai sembako menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok warga. Dengan sistem pengelolaan koperasi, distribusi tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan dan keterjangkauan.
Kelengkapan fasilitas tersebut dirancang untuk menjadikan koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terpadu. Gerai sembako memastikan kebutuhan harian tersedia dekat dengan warga. Cold storage menjaga kualitas bahan pangan segar seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk olahan. Sarana logistik mempercepat pergerakan barang dari sumber ke titik distribusi. Semua terintegrasi dalam satu sistem kelembagaan yang dimiliki bersama oleh masyarakat desa.
Kopdes Merah Putih sendiri merupakan program penguatan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Skema ini dibangun di atas prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif warga. Koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang konsolidasi kekuatan rakyat. Warga tidak lagi sekadar menjadi konsumen, melainkan anggota sekaligus pemilik yang memiliki hak suara dalam menentukan arah usaha koperasi.
Sebagai wadah usaha bersama, Kopdes Merah Putih didorong untuk mengelola berbagai unit usaha produktif. Selain distribusi kebutuhan pokok, koperasi juga dapat mengembangkan layanan simpan pinjam, pengelolaan hasil pertanian, perdagangan lokal, hingga layanan logistik desa. Diversifikasi usaha ini membuat koperasi memiliki banyak sumber pendapatan, sehingga mampu menjaga keberlanjutan operasional sekaligus memberikan manfaat luas bagi anggota.
Program ini diperkenalkan sebagai strategi untuk memperkuat struktur ekonomi desa agar tidak terus bergantung pada rantai distribusi panjang. Selama ini, harga sembako di banyak wilayah bisa melonjak karena distribusi melewati banyak perantara. Dengan koperasi sebagai pusat distribusi, jalur pasok menjadi lebih pendek dan transparan. Hasilnya, harga lebih stabil, ketersediaan terjaga, dan spekulasi harga bisa ditekan.
Tujuan utama pembentukan Kopdes Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Melalui koperasi, aktivitas ekonomi lokal dihimpun dalam satu lembaga resmi yang lebih kuat dari sisi permodalan dan daya tawar. Ketika koperasi membeli dalam skala besar dan menjual secara kolektif kepada anggota, posisi tawar terhadap pemasok meningkat. Ini berdampak langsung pada kemampuan menyediakan sembako murah dan berkualitas.
Kopdes Merah Putih juga memperluas akses pembiayaan bagi warga. Banyak pelaku usaha kecil di desa sebelumnya kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dengan adanya unit simpan pinjam koperasi, akses modal menjadi lebih mudah dan ramah anggota. Pelaku usaha mikro bisa mengembangkan usaha warung, pertanian, atau produksi pangan lokal yang kemudian disalurkan kembali melalui gerai koperasi. Terjadi siklus ekonomi lokal yang saling menguatkan.
Lebih dari itu, Kopdes Merah Putih membangun rasa kepemilikan kolektif atas sistem distribusi kebutuhan pokok. Ketika warga menjadi anggota sekaligus pemilik, ada dorongan kuat untuk menjaga tata kelola yang jujur, efisien, dan berpihak pada kepentingan bersama. Transparansi harga, kualitas barang, dan ketersediaan stok menjadi perhatian bersama, bukan hanya tanggung jawab segelintir pelaku usaha.
Dengan dukungan pendanaan LPDB, desain kelembagaan yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih tampil sebagai solusi nyata menjaga akses sembako murah bagi warga. Program ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi desa bukan sekadar wacana, melainkan gerakan terstruktur. Dari desa yang kuat, ketahanan ekonomi nasional dibangun — dimulai dari kebutuhan paling dasar: pangan yang terjangkau dan selalu tersedia bagi seluruh rakyat.
)* Penulis adalah seorang Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Program ketahanan energi nasional kian menjadi magnet investasi triliunan rupiah seiring keseriusan pemerintah memperkuat sektor hulu migas strategis. Melalui dorongan hilirisasi dan kemitraan global, pemerintah menegaskan komitmen menjaga pasokan energi sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) dan konglomerasi swasta asal India, Essar Group, guna membahas rencana investasi kilang minyak di Indonesia.

Bahlil menjelaskan rapat tersebut berfokus membahas rencana pengembangan infrastruktur kilang minyak di Indonesia, melalui penguatan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri. Selain itu, Bahlil juga menekankan langkah tersebut perlu dijalankan bersamaan dengan peningkatan nilai tambang industri hilir.

“Rencana investasi ini diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah dan berkontribusi pada penguatan ketahanan energi nasional,” kata Bahlil.

Memang beberapa waktu sebelumnya, Bahlil sempat mengatakan Pertamina bakal bermitra dengan swasta untuk menggarap proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Dumai, Riau. Menurutnya, dengan kebijakan itu Pertamina bisa dapat untuk dan negara memiliki ketahanan energi, sehingga saling menguntungkan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mensinyalir raksasa migas Rusia, PJSC Rosneft Oil Company, bakal ditemani oleh mitra kerja tambahan di proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban. Oki menjelaskan belanja modal atau capital expenditure (capex) yang dibutuhkan untuk membangun Kilang Tuban memang terbilang sangat besar.

Saat ini proses keputusan investasi atau final investment decision (FID) oleh Rosneft masih berlangsung dan diharapkan segera rampung. Ia memastikan secara umum Pertamina bakal mempercepat penambahan kapasitas kilang yang dimiliki, salah satunya dengan menggaet mitra-mitra baru, tak terkecuali pada proyek GRR Tuban.

“Karena itu kita melakukan partnerships. Saat ini statusnya sedang FID nanti mudah-mudahan kita bisa segera menyelesaikannya dan mudah-mudahan bisa segera menuju tahapan selanjutnya. Untuk partner-partner di refinery ini kami tentunya berkoordinasi sangat erat dengan pemerintah, dengan Danantara, dan juga dengan Kementerian ESDM,” jelas Oki.

Ke depan, konsistensi kebijakan dan percepatan realisasi proyek menjadi kunci menjaga kepercayaan investor di sektor energi nasional. Investasi kilang dan hulu migas diharapkan memperkuat pasokan sekaligus menekan defisit impor energi.

Dengan kolaborasi strategis dan penguatan industri hilir, ketahanan energi tidak hanya menopang kebutuhan domestik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah ini menegaskan energi sebagai fondasi penting kemandirian dan daya saing nasional.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan.

Papua dinilai memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat daerah serta mendukung kepentingan nasional.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah di Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, pengembangan energi di Papua diarahkan pada pemanfaatan energi terbarukan, khususnya untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses energi di wilayah terpencil.

Energi surya dan tenaga air dipandang semakin realistis diterapkan seiring kemajuan teknologi yang semakin terjangkau dan adaptif.

Menurutnya, pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi solusi utama bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Sementara itu, pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dikembangkan di wilayah yang memiliki potensi aliran sungai.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.

Presiden menekankan bahwa kemandirian energi akan berdampak langsung pada penguatan fiskal negara.

Saat ini, Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak dengan nilai sekitar Rp520 triliun per tahun.

Jika ketergantungan impor dapat ditekan, anggaran negara akan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan daerah.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau kita bisa potong Rp500 triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan target konkret pemerintah, yaitu mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.

Selanjutnya, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap dalam empat tahun ke depan.

Dari sisi perencanaan, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan Papua diproyeksikan memiliki peran penting dalam agenda bioenergi nasional.

“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi di Papua.

“Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” katanya.

Oleh: Putri Ayu Lestari )*

Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu harapan baru dalam agenda besar swasembada energi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Papua diproyeksikan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi wilayah yang mandiri dalam penyediaan energi, sekaligus berkontribusi bagi ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Papua memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar dan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah berpandangan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar mampu mendukung kemandirian daerah, bukan sekadar menjadi cadangan yang tidak memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam arah kebijakan yang disampaikan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Presiden menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan energi. Pemerintah memastikan bahwa energi yang diproduksi di Papua harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat Papua, sehingga pembangunan energi berjalan seiring dengan pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selain penguatan energi konvensional, pemerintah secara konsisten mendorong pemanfaatan energi alternatif di wilayah-wilayah terpencil Papua. Energi surya dan tenaga air dipandang sebagai solusi yang paling relevan dengan kondisi geografis Papua, terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan energi konvensional.

Kemajuan teknologi dinilai telah membuat energi surya semakin terjangkau dan mudah diterapkan, sementara potensi sungai-sungai di Papua membuka peluang besar bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Pemerintah melihat pendekatan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah yang selama ini memerlukan biaya logistik tinggi.

Presiden memandang swasembada energi sebagai kunci penting bagi kesehatan fiskal negara. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa pada 2025 nilai impor bahan bakar minyak mencapai sekitar Rp520 triliun. Angka tersebut dinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untuk pembangunan yang lebih produktif.

Dengan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah menghitung adanya potensi penghematan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dana tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan daerah, termasuk di Papua, hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa pengurangan impor energi tidak dapat dilakukan secara instan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa impor solar masih dilakukan dalam jangka pendek, namun ketergantungan tersebut ditargetkan dihentikan secara bertahap. Pemerintah berharap dalam empat tahun ke depan impor bensin dapat dihentikan melalui peningkatan produksi energi dalam negeri.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah mendorong swasembada energi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik energi fosil maupun energi nabati. Pemerintah memandang pendekatan ini sebagai strategi realistis untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program biodiesel B50 yang memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Melalui kebijakan ini, penggunaan solar berbasis impor diharapkan dapat ditekan secara signifikan sekaligus mendorong pengembangan energi yang lebih ramah lingkungan.

Peningkatan penggunaan biodiesel tersebut otomatis meningkatkan kebutuhan bahan baku kelapa sawit. Oleh karena itu, pemerintah melihat Papua sebagai salah satu wilayah yang berpotensi mendukung pasokan bahan baku secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Selain biodiesel, pemerintah juga menjalankan program mandatori bioetanol untuk menekan impor bensin yang masih cukup tinggi. Bioetanol yang berasal dari singkong, jagung, dan tebu diproyeksikan menjadi bagian penting dari bauran energi nasional. Papua dinilai memiliki potensi lahan yang memadai untuk mendukung produksi bahan baku etanol tersebut.

Mandatori bioetanol 10 persen yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dipandang sebagai langkah lanjutan setelah keberhasilan program biodiesel. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menurunkan impor bensin secara bertahap dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

Dari perspektif masyarakat Papua, politisi Partai Golkar sekaligus putra asli Papua, Yance Mote, menilai bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan energi. Ia memandang pemerintah pusat telah menunjukkan keberpihakan dengan membuka ruang bagi masyarakat Papua untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Yance menekankan bahwa masyarakat Papua perlu diberi kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri melalui skema yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, peran pemerintah pusat seharusnya lebih pada supervisi, penyediaan sarana, dan pendampingan agar masyarakat mampu menjadi pelaku utama dalam program swasembada energi.

Ia juga menyampaikan bahwa secara umum masyarakat Papua mendukung agenda swasembada energi nasional, dengan catatan pengelolaannya harus berpihak kepada rakyat. Pengembangan komoditas seperti kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala dinilai dapat menjadi alternatif yang selaras dengan karakter sosial dan budaya Papua.

Usulan pemberian bibit plasma kepada setiap keluarga dinilai dapat menciptakan sumber pendapatan baru tanpa menghilangkan hak atas tanah adat. Dengan skema tersebut, hasil panen dapat diserap pemerintah untuk keperluan hilirisasi maupun ekspor, sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah memandang keterlibatan langsung masyarakat sebagai kunci keberhasilan swasembada energi di Papua. Dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, program energi tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

Oleh: Rivka Mayangsari*)
Ketahanan energi nasional kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu pasokan dan keamanan, melainkan sebagai pintu masuk bagi lompatan besar investasi dan industrialisasi hijau Indonesia. Pemerintah mendorong perubahan paradigma bahwa dekarbonisasi industri bukan beban biaya, melainkan peluang ekonomi strategis yang mampu menggerakkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan energi. Di tengah dinamika global yang kian menuntut transisi energi, Indonesia justru berada pada posisi percaya diri untuk menjadikan agenda ini sebagai motor pembangunan baru.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan bahwa peta jalan menuju energi bersih menyimpan potensi investasi yang sangat besar. Nilainya diproyeksikan mencapai Rp1.682,4 triliun, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Angka ini mencerminkan keseriusan negara membangun ekosistem energi masa depan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga kompetitif dan bernilai tambah tinggi.

Lebih dari sekadar angka investasi, Yuliot menyoroti dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Transisi energi diperkirakan mampu menciptakan hingga 760 ribu lapangan kerja hijau (green jobs), yang tersebar mulai dari tahap pra-konstruksi, masa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, hingga industri manufaktur komponen pendukung energi terbarukan. Ini menandai babak baru industrialisasi nasional, di mana dekarbonisasi menjadi penggerak tumbuhnya industri, bukan penghambatnya.

Menurut Yuliot, tantangan utama untuk mewujudkan potensi tersebut terletak pada aspek pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan urgensi penerapan skema pembiayaan inovatif agar proyek-proyek energi hijau menjadi layak secara komersial atau bankable. Konsep blended finance dinilai krusial untuk menjembatani kesenjangan antara kelayakan proyek dan ekspektasi imbal hasil investor. Dengan kombinasi dukungan publik dan partisipasi swasta, risiko dapat ditekan dan daya tarik investasi meningkat.

Pemerintah menyadari bahwa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk mencapai target ambisius kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi prasyarat utama. Sinergi ini diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang sehat, menurunkan risiko proyek, serta mempercepat realisasi infrastruktur energi bersih di berbagai wilayah Indonesia.

Selain tantangan finansial, transisi energi juga dipahami sebagai upaya kolektif yang menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak di luar pemerintah. Dunia usaha, lembaga keuangan, industri pendukung, hingga masyarakat luas memiliki peran penting dalam menjaga daya saing bangsa. Ketahanan energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan kepercayaan investor terhadap arah pembangunan nasional.

Dari sisi industri penunjang, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menilai target investasi jumbo pemerintah sebagai sinyal kuat bahwa transisi energi Indonesia akan berjalan semakin masif. Bagi Jasindo, agenda ini membuka peluang besar dalam penyediaan perlindungan risiko bagi proyek-proyek strategis bernilai tinggi, berjangka panjang, dan memiliki kompleksitas teknis. Keberadaan asuransi menjadi elemen penting untuk menjamin keberlangsungan proyek dan memberikan rasa aman bagi investor.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana, menyatakan bahwa sejalan dengan Asta Cita pemerintah—khususnya agenda kemandirian bangsa melalui swasembada energi—pengembangan EBT menjadi elemen kunci dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Dalam konteks ini, industri asuransi memainkan peran strategis sebagai penopang stabilitas proyek, memastikan risiko teknis dan finansial dapat dikelola secara profesional.

Peran industri keuangan dan asuransi menunjukkan bahwa transisi energi bukan agenda sektoral semata, melainkan ekosistem besar yang melibatkan banyak pelaku. Dengan manajemen risiko yang tepat, proyek-proyek energi terbarukan dapat berjalan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menarik lebih banyak modal masuk ke Indonesia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa sebagian besar target investasi jumbo tersebut direncanakan berasal dari sektor swasta. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong EBT. Menurut Eniya, penguatan regulasi menjadi faktor kunci, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang menjadi landasan percepatan transisi energi nasional.

Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi investor, sekaligus mempercepat implementasi proyek EBT di lapangan. Dengan kepastian ini, Indonesia semakin dipandang sebagai destinasi investasi energi bersih yang prospektif di kawasan. Kejelasan aturan juga memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global untuk menarik modal hijau yang saat ini jumlahnya terus meningkat.

Pada akhirnya, ketahanan energi tidak hanya menjawab tantangan kemandirian dan keamanan pasokan, tetapi juga membuka peluang investasi ribuan triliun rupiah yang berdampak luas bagi perekonomian nasional. Dengan kepemimpinan kebijakan yang tegas, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan regulasi yang progresif, transisi energi Indonesia bergerak dari komitmen menuju realisasi. Inilah momentum ketika agenda hijau menjadi mesin pertumbuhan, lapangan kerja, dan daya saing bangsa di masa depan.

*) Pemerhati Isu Energi Hijau

?Jakarta – Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi kini menjadi model unggulan dan solusi konkret bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.

?Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, menyatakan bahwa program ini bukan sekadar sekolah biasa.

“Sekolah Rakyat merupakan sekolah unggulan pemerintah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, melainkan juga berbagai pelatihan keterampilan agar lulusannya menjadi unggul. Ini berbeda dengan sekolah konvensional,” kata Reflin saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat terintegrasi 71, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa status ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk meraih kompetensi global.

?”Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pendidikan inklusif dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat terintegrasi,” ungkapnya.

?Lebih dari Sekadar Pendidikan Formal, Sekolah Rakyat dirancang dengan kurikulum komprehensif yang melampaui batas ruang kelas tradisional.

Selain akses pendidikan formal, para peserta didik akan mendapatkan Pengembangan Bakat, Mengasah potensi non-akademik sejak dini.

Selain itu, ?Pembentukan Karakter menjadi salah satu program utama dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kemandirian.Sedangkan ?Pelatihan Keterampilan, memberikan hard skill yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

?Dengan pendekatan ini, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pribadi yang unggul, berdaya saing, dan siap memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu keluarga mereka.

“Dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 ini, mudah-mudahan menjadi terobosan baru bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” tutur Reflin.

?Dukungan Penuh Negara juga dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran APBN yang signifikan.

Alokasi dana pusat menunjukkan bahwa negara memprioritaskan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis nasional.

?Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat kini menjadi simbol harapan baru. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kemewahan, melainkan hak dasar yang dijamin negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial di masa depan. [-RWA]