Arsip Bulanan: Februari 2026

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terintegrasi terus didorong sebagai langkah konkret pemerintah menekan kemiskinan melalui jalur pendidikan. DPR RI menilai program ini berpotensi menjadi jaring pengaman sosial agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses belajar.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi inisiatif Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya strategis negara dalam membuka kesempatan pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya,” kata Atalia.

Sementara itu, implementasi Sekolah Rakyat terintegrasi mulai berjalan di daerah. Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, meninjau langsung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

“Sekolah Rakyat merupakan sekolah unggulan pemerintah yang tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, melainkan juga berbagai pelatihan keterampilan agar lulusannya menjadi unggul. Ini berbeda dengan sekolah konvensional,” ujar Reflin.

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan lebih dari Rp227 miliar melalui APBN untuk pembangunan sekolah tersebut. “Dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat terintegrasi 71 ini, mudah-mudahan menjadi terobosan baru bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat melalui program prioritas, termasuk Sekolah Rakyat.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujarnya.

Ia menekankan sekolah berasrama diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok paling tidak mampu. “Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.**

Oleh: Maya Salsabila )*

Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan pendidikan afirmatif benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penguatan tata kelola ini menjadi krusial karena Sekolah Rakyat tidak dirancang sebagai program bantuan biasa, melainkan sebagai intervensi negara yang menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.

Kementerian Sosial saat ini mempersiapkan proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat dengan target daya tampung hingga 30 ribu siswa pada tahun berjalan. Target tersebut disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur yang tengah dibangun secara bertahap, khususnya penyelesaian gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kapasitas tersebut dapat dicapai apabila seluruh pembangunan fisik selesai sesuai rencana. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian terus diperkuat, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar pembangunan sarana pendidikan berjalan tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang dengan kapasitas sekitar 300 siswa yang terdiri atas jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Perencanaan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas peserta didik, tetapi juga memastikan kesinambungan jenjang pendidikan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyiapan sumber daya manusia. Pemerintah memastikan ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim seleksi siswa yang memiliki kompetensi dan integritas. Aspek ini menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dalam proses seleksi siswa, pemerintah melibatkan berbagai institusi untuk menjamin akurasi dan ketepatan sasaran. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik dilibatkan untuk memastikan bahwa data calon peserta didik benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, penetapan akhir calon siswa juga melalui keputusan kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan di tingkat lokal.

Dukungan terhadap penguatan Sekolah Rakyat juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII, Singgih Januratmoko, menilai bahwa selain evaluasi program bantuan sosial, penguatan Sekolah Rakyat perlu menjadi perhatian serius, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, penguatan program ini penting untuk memastikan hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap terjamin.

Singgih mendorong agar Sekolah Rakyat dimasifkan kembali, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, terutama di daerah luar Jawa. Langkah ini dinilai relevan mengingat tantangan akses pendidikan di wilayah 3T masih sangat nyata dan membutuhkan kehadiran negara yang lebih kuat.

Singgih juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga perlindungan psikologis yang membutuhkan sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga.

Peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Tragedi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai akibat ketiadaan alat tulis, melainkan sebagai akumulasi kerentanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang belum tertangani secara utuh.

Dalam perspektif kebijakan publik, kemiskinan ekstrem tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan minimnya dukungan sosial yang berkelanjutan. Pada anak-anak, kondisi ini sering kali termanifestasi dalam tekanan mental yang tidak terlihat, namun berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan dan kualitas hidup.

Dalam konteks inilah, Sekolah Rakyat perlu dipahami sebagai kebijakan sistemik. Program ini mengusung pendekatan pembiayaan penuh dan terpadu dengan model pendidikan berasrama. Negara menanggung seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, hingga perlengkapan belajar, sehingga anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat belajar tanpa beban ekonomi.

Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan, dari sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah menuju memastikan pengalaman belajar yang layak dan bermartabat. Dengan mengambil alih beban biaya langsung dan tidak langsung, negara hadir secara nyata dalam kehidupan anak-anak paling rentan.

Pengamat kebijakan public, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa Sekolah Rakyat berfungsi sebagai instrumen pencegahan risiko sosial jangka panjang. Pendidikan berasrama dengan dukungan penuh dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi anak-anak dari latar belakang kemiskinan ekstrem, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Trubus juga memandang pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Arahan Presiden agar pemerintah daerah lebih serius dalam pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan penganggaran yang berpihak, termasuk dalam memastikan kebutuhan dasar pendidikan anak terpenuhi.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga keberlanjutan Sekolah Rakyat, tetapi juga memperkuat komunikasi kebijakan agar publik memahami tujuan, desain, dan sasaran program ini secara utuh. Dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan terintegrasi, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi penting dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena lahir dalam kemiskinan ekstrem.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Fikri Maulana Hakim )*

Pemerintah terus menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari capaian ekonomi makro, melainkan dari sejauh mana negara mampu menjamin kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka tersebut, akses pendidikan menjadi fondasi utama, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup di wilayah rentan, termasuk daerah yang terdampak bencana.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan pada terwujudnya kehidupan yang maju dan modern, di mana seluruh rakyat merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata. Kualitas hidup tersebut mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Presiden menempatkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu terobosan penting. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi, sekaligus menjadi langkah konkret negara dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural.

Sekolah Rakyat diposisikan bukan sekadar sebagai institusi pendidikan, tetapi sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan sosial. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di wilayah yang terdampak bencana, di mana kerusakan infrastruktur, terganggunya ekonomi keluarga, dan tekanan psikologis sering kali menyebabkan anak-anak kehilangan akses pendidikan secara berkelanjutan.

Presiden menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat rintisan saat ini telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten dan kota pada 34 provinsi. Cakupan wilayah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk kawasan yang rawan bencana di berbagai pulau di Indonesia.

Pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara bertahap hingga mencapai 500 sekolah pada 2029 dengan daya tampung sekitar 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Target tersebut menuntut kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyediaan lahan, dukungan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.

Upaya menghadirkan akses pendidikan di daerah terdampak bencana juga tercermin dari langkah Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan pascabencana, karena pendidikan menentukan masa depan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut Dody, pemerintah tidak cukup hanya membangun kembali infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Negara juga harus memastikan bahwa anak-anak di wilayah terdampak bencana dapat kembali belajar di ruang yang aman, layak, dan berkualitas. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memutus siklus kemiskinan yang kerap diperparah oleh bencana alam.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh dikerjakan melalui dua paket besar dengan nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun dan mulai dilaksanakan pada akhir 2025. Proyek ini dirancang dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan percepatan pemulihan pendidikan.

Menteri PU menekankan bahwa percepatan pembangunan bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan komitmen moral negara kepada anak-anak Aceh agar tidak kehilangan waktu belajar lebih lama. Sekolah yang dibangun diarahkan menjadi kawasan pendidikan terpadu, bukan sekadar gedung konvensional.

Setiap Sekolah Rakyat dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, laboratorium keterampilan, ruang kelas berbasis teknologi, perpustakaan modern, pusat pembelajaran digital, serta fasilitas kesehatan dan olahraga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas bangunan, tetapi juga kualitas lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Di sisi lain, Kementerian Sosial juga berperan aktif dalam memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyambut baik antusiasme sejumlah kepala daerah yang menyatakan kesiapan untuk menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing, termasuk daerah yang memiliki kerentanan sosial dan geografis.

Menteri Sosial mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan atau gedung yang memenuhi persyaratan, dengan penekanan bahwa lokasi yang diusulkan harus berstatus jelas dan bukan tanah sengketa. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi faktor penentu percepatan pembangunan sekolah permanen.

Menteri Sosial menegaskan bahwa semakin cepat kesiapan lahan dipenuhi, semakin cepat pula masyarakat dapat merasakan kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini, menurutnya, merupakan miniatur pengentasan kemiskinan karena intervensi dilakukan secara simultan terhadap anak dan orang tua.

Anak-anak dari keluarga desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional disekolahkan secara penuh, sementara orang tua mereka diberdayakan melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa dampak Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pendidikan anak, tetapi juga meningkatkan ketahanan keluarga.

Dalam penguatan tata kelola, Menteri Sosial kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam proses penjangkauan calon siswa. Pemerintah pusat dan daerah dipandang memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada praktik curang yang mencederai tujuan program.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa kehadiran negara di daerah terdampak bencana tidak bersifat sementara. Pendidikan dijadikan sebagai pintu masuk pemulihan jangka panjang, sekaligus sebagai jaminan bahwa anak-anak yang hidup dalam kondisi paling sulit tetap memiliki kesempatan yang adil untuk membangun masa depan yang lebih baik.

) *Penulis adalah kontributor Jeka Media

Oleh: Andi Saputra Wijaya )*

Pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui perluasan akses pendidikan yang lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu instrumen kebijakan yang kini dikonsolidasikan secara serius adalah Program Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tidak terjebak dalam keterbatasan struktural yang diwariskan lintas generasi.

Program ini diposisikan bukan sekadar sebagai fasilitas pendidikan alternatif, melainkan sebagai strategi intervensi sosial yang terukur. Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir sejak awal untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak dalam memperoleh pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan bermartabat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi siswa Sekolah Rakyat untuk tahun berjalan dengan target daya tampung mencapai 30 ribu peserta didik. Target ini disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, khususnya penyelesaian gedung-gedung permanen yang menjadi tulang punggung operasional program tersebut.

Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang dengan kapasitas sekitar 300 siswa yang terbagi merata pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Desain ini mencerminkan pendekatan berjenjang yang terintegrasi, sehingga peserta didik dapat menempuh pendidikan secara berkesinambungan tanpa harus berpindah sistem atau lingkungan belajar.

Di luar aspek fisik, pemerintah juga mempersiapkan ekosistem pendukung secara menyeluruh. Ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta mekanisme seleksi siswa menjadi perhatian utama agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga sejak tahap awal. Pemerintah menempatkan kualitas sebagai prasyarat mutlak, bukan konsekuensi yang menyusul kemudian.

Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dirancang melibatkan lintas institusi, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa data calon peserta didik benar-benar valid dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sesungguhnya. Akurasi data menjadi fondasi agar program ini tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Sasaran utama Sekolah Rakyat difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin sesuai kategori desil terbawah. Penajaman sasaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen afirmatif, bukan program umum yang berpotensi kehilangan fokus sosialnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto turut mempertegas komitmen tersebut. Presiden meminta agar seluruh proses seleksi dijalankan secara transparan dan bersih dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan. Penekanan ini sekaligus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis negara yang harus dijaga integritasnya sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Komitmen di tingkat nasional juga tercermin dari peresmian operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Sebaran ini memperlihatkan upaya pemerintah menjangkau berbagai wilayah, sekaligus membangun fondasi awal menuju perluasan skala program dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah memproyeksikan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada akhir 2026. Dari sekitar 15 ribu siswa saat ini, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30 ribu dalam waktu dekat, sebelum akhirnya berkembang menuju skala yang jauh lebih besar sesuai visi jangka panjang.

Presiden juga menyampaikan bahwa sasaran akhir program ini adalah membangun kampus-kampus Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga seribu murid per lokasi. Dengan pendekatan bertahap dan terukur, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi sistem pendidikan sosial berskala nasional yang mampu menampung hingga ratusan ribu anak dari keluarga rentan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII, Atalia Praratya, memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak yang selama ini berisiko terputus dari akses belajar karena keterbatasan ekonomi.

Atalia menilai inisiatif yang diusung Kementerian Sosial ini mencerminkan kehadiran negara dalam membuka ruang pendidikan yang lebih inklusif. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta keterpaduan dengan layanan perlindungan sosial lainnya.

Menurut Atalia, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kebijakan pendidikan, perlindungan anak, dan layanan kesejahteraan sosial. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Atalia juga menyoroti pentingnya fungsi sekolah sebagai ruang yang mampu mendeteksi dini kesulitan psikososial pada anak. Pendekatan ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang perlindungan yang mencegah risiko sosial yang lebih berat.

Atalia menilai pemilihan lokasi Sekolah Rakyat juga perlu semakin selektif dengan mempertimbangkan sebaran kemiskinan yang lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Penempatan sekolah yang terlalu terpusat di perkotaan berpotensi menjauhkan akses bagi anak-anak miskin yang tinggal di desa.

Dengan pemilihan lokasi yang lebih tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menjangkau kelompok sasaran utama dan tidak menimbulkan jarak sosial maupun psikologis bagi peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan awal program sebagai instrumen pemutus kemiskinan struktural.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, bukan beban yang ditanggung keluarga miskin. Dengan kebijakan yang terukur, transparan, dan berpihak, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam membangun mobilitas sosial dan masa depan generasi yang lebih setara.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Zahra Safira )*

Pemerintah terus mengoptimalkan program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis dalam membangun masa depan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses pendidikan, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan berkembang secara setara.

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan jangka panjang. Pendidikan dipandang bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi negara untuk memutus mata rantai ketertinggalan antargenerasi. Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat hadir sebagai implementasi konkret visi pembangunan nasional, khususnya dalam misi Asta Cita yang menempatkan pendidikan sebagai pengungkit keadilan sosial.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai gerakan edukasi masif yang bertujuan memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya pendidikan setara bagi seluruh anak bangsa. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini menghadapi hambatan serius untuk mengakses pendidikan berkualitas, baik karena keterbatasan biaya maupun kondisi sosial yang tidak mendukung.

Pemerintah menargetkan pengoperasian hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029. Target tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dan mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, menandai fase awal dari perluasan skala nasional program tersebut.

Presiden menilai capaian ini sebagai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan. Anak-anak yang selama ini tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada desil satu dan dua kini mendapatkan akses pendidikan yang sebelumnya nyaris tertutup bagi mereka. Banyak di antara mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah, bahkan sebagian sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut kini dapat bersekolah secara gratis dengan sistem berasrama yang terintegrasi. Negara menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik, termasuk pendidikan, tempat tinggal, dan pemenuhan gizi. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa faktor ekonomi tidak lagi menjadi alasan terputusnya proses belajar anak.

Presiden memandang program ini sebagai langkah berani negara dalam memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, latar belakang ekonomi keluarga tidak seharusnya menentukan masa depan seorang anak. Dengan intervensi pendidikan yang tepat, anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan berkontribusi bagi bangsa.

Dalam konteks pembangunan SDM jangka panjang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Penguatan kualitas manusia sejak usia dini hingga remaja dipandang sebagai prasyarat agar Indonesia mampu bersaing secara global dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa aspek akademik Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius pemerintah. Penyediaan kurikulum yang relevan, pelatihan guru, serta penguatan tata kelola pembelajaran terus dilakukan agar kualitas pendidikan tetap terjaga seiring dengan perluasan jumlah sekolah.

Menurut Abdul, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter, keterampilan dasar, dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran dirancang adaptif melalui sistem multi-entry dan multi-exit agar mampu mengakomodasi keragaman latar belakang peserta didik.

Pelatihan khusus bagi guru juga menjadi bagian penting dari optimalisasi program. Pemerintah memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kapasitas untuk mendampingi anak-anak dengan pengalaman sosial yang kompleks, sekaligus mendorong penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter.

Sinergi lintas kementerian turut diperkuat untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat. Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam memastikan kapasitas sekolah dan kesiapan pendidik sejalan dengan tujuan afirmatif program. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak sektoral, melainkan terintegrasi.

Ke depan, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan Sekolah Rakyat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penentuan lokasi dilakukan secara selektif agar program benar-benar menjangkau kelompok sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas SDM di daerah.

Apresiasi terhadap inisiatif ini juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi melalui pendidikan yang layak dan berkualitas. Menurutnya, dengan pendidikan yang tepat, anak-anak dari keluarga miskin dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan berdaya saing.

Hidayat juga memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya besar negara dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang merata dinilai sebagai kunci untuk mengejar ketertinggalan SDM Indonesia.

Melalui optimalisasi Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai alat utama transformasi sosial. Dengan kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan SDM unggul dan masa depan Indonesia yang lebih adil serta berdaya saing.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Penguatan kebijakan pupuk subsidi juga didukung oleh inovasi dan kolaborasi sektor pertanian. PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong transformasi pertanian melalui FertInnovation Challenge sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional

Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia, Jamsaton Nababan, menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci dalam memperkuat sistem pertanian nasional.

“FertInnovation Challenge bukan sekadar kompetisi inovasi, tetapi sebagai instrumen strategis perusahaan untuk membangun pipeline riset dan inovasi yang relevan dengan tantangan sektor pertanian dan industri pupuk nasional,” ujarnya.

Melalui pendekatan open innovation dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Pupuk Indonesia mendorong lahirnya solusi konkret yang mendukung efisiensi produksi, ketahanan distribusi pupuk, serta keberlanjutan lingkungan.

“Kami percaya bahwa inovasi yang lahir dari FertInnovation akan berkontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, ketahanan sistem distribusi pupuk, keberlanjutan lingkungan, serta produktivitas pertanian nasional,” tandas Jamsaton.

Di tingkatan daerah, Provinsi Lampung memperoleh alokasi pupuk subsidi sebesar 710.711 ton yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota sesuai kebutuhan sektor pertanian.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, menyampaikan bahwa alokasi tersebut mencakup berbagai jenis pupuk strategis.

“Total alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung tahun 2026 meliputi Urea sebanyak 309.110 ton, NPK 387.830 ton, NPK khusus kakao 7.495 ton, pupuk organik 5.994 ton, serta ZA sebanyak 282 ton,” ujarnya.

Alokasi tersebut mendapat respons positif dari DPRD Provinsi Lampung. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai ketersediaan pupuk subsidi pada 2026 relatif aman seiring peningkatan kuota dari pemerintah pusat.

“Untuk kuota pupuk subsidi di Lampung, itu sudah diturunkan oleh pemerintah pusat dan alokasinya dinilai mencukupi. Apalagi kuota dari pusat juga mengalami peningkatan,” kata Basuki.

Selain alokasi pupuk bersubsidi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyalurkan pupuk organik cair (POC) sebagai pelengkap kebutuhan petani.

“Kalau melihat total alokasi ditambah POC dari Pemprov, saya rasa kebutuhan pupuk sudah tercukupi. Tinggal bagaimana pengawasan di lapangan, khususnya terkait harga,” ungkapnya.

Basuki juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Dengan begitu masyarakat mengetahui harga resmi pupuk, sehingga petani tidak dirugikan dan tidak membeli pupuk di atas HET,” jelasnya.

Sinergi antara alokasi pupuk bersubsidi, pengawasan distribusi, serta penguatan inovasi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Kaltim- Pemerintah mengunci alokasi pupuk subsidi sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional dengan menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 9,55 juta hingga 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan, dengan total anggaran Rp46,87 triliun.

Kebijakan ini diperkuat dengan langkah modernisasi industri pupuk yang terus dijalankan BUMN sektor pupuk. Salah satu upaya terbaru ditunjukkan melalui peresmian Revamping Ammonia Pabrik-2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Modernisasi pabrik tertua tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan pasokan pupuk bersubsidi tetap terjaga bagi petani di seluruh Indonesia.

Revamping dilakukan pada pabrik yang telah beroperasi sejak 1984 dan selama ini menjadi salah satu tulang punggung produksi Pupuk Kaltim dengan kapasitas 595 ribu ton amonia dan 570 ribu ton urea per tahun. Proyek peremajaan mencakup penggantian peralatan utama serta pembaruan proses di shift converter, Ammonia Converter, dan CO2 removal system. Pabrik juga kini didukung sistem otomatisasi Distributed Control System (DCS) yang memungkinkan pengendalian lebih presisi dan pemantauan real-time.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa modernisasi membawa dampak besar terhadap efisiensi produksi.

“Modernisasi Pabrik-2 mampu menurunkan konsumsi gas sebesar 4 MMBtu per ton amonia atau lebih dari 10 persen dibanding sebelumnya. Ini membuat produksi lebih hemat biaya dan sekaligus menurunkan emisi karbon hingga 110.000 ton CO2 per tahun,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari visi besar negara dalam membangun kemandirian industri pupuk.

“Modernisasi pabrik ini merupakan cerminan visi besar negara dalam membangun kemandirian industri pupuk sebagai fondasi keberlanjutan swasembada pangan,” kata Rahmad.

Proyek yang dimulai sejak November 2023 itu juga disebut mampu memperpanjang umur teknis pabrik hingga 15 tahun. Pelaksanaannya mendapat dukungan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang mempercepat revitalisasi industri pupuk nasional melalui skema subsidi yang lebih adaptif, sehingga ruang modernisasi tetap berjalan tanpa mengganggu distribusi pupuk bersubsidi.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, menilai revamping memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan produksi.

“Melalui digitalisasi dan teknologi terbaru, pabrik kini beroperasi lebih efisien dan optimal sehingga mampu memastikan pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk nasional secara berkesinambungan,” ujarnya.

Ia menambahkan hal ini sebagai investasi jangka panjang.

“Modernisasi ini adalah investasi jangka panjang agar produksi semakin efisien dan ramah lingkungan, sekaligus menjaga pasokan pupuk nasional.”

Apresiasi juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Capaian ini sejalan dengan arahan Presiden untuk merevitalisasi industri pupuk nasional. Jika ingin menjadi lumbung pangan dunia, industri pupuk harus kuat,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto yang menekankan bahwa keberlanjutan industri pupuk berkaitan langsung dengan nasib petani.

Ke depan, Pupuk Indonesia menargetkan revitalisasi enam pabrik lain hingga 2029, termasuk Pusri 3B, NPK Phonska VI Petrokimia Gresik, Pabrik Amurea PIM III, dan Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kapasitas produksi nasional sehingga kebijakan penguncian pupuk subsidi benar-benar menopang terwujudnya swasembada pangan.

Oleh: Juana Syahril)*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap kemandirian pangan nasional melalui kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang terencana, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan petani serta pembudidaya perikanan. Realisasi distribusi pupuk pada awal 2026 menjadi indikator kuat bahwa agenda swasembada pangan bukan sekadar wacana, melainkan strategi nyata yang terus dimatangkan melalui sinergi antarlembaga, penguatan logistik, serta tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel.

Tahun anggaran 2026, dinamika sektor pertanian menunjukkan optimisme yang lebih solid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas tanam di berbagai sentra produksi pangan meningkat signifikan sejak awal musim tanam, didorong oleh ketersediaan pupuk yang lebih terjamin. Hal ini terlihat dari tingginya volume distribusi pupuk bersubsidi yang telah menembus lebih dari 800 ribu ton hingga awal Februari 2026, mendekati target bulanan pemerintah. Capaian ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sinyal positif bagi stabilitas produksi pangan nasional.

Di tingkat korporasi negara, peran PT Pupuk Indonesia (Persero) semakin strategis dalam memastikan rantai pasok pupuk berjalan lancar hingga ke pelosok daerah. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan bahwa distribusi pupuk sebagai prioritas utama sejak awal tahun, dengan memastikan kesiapan produksi, penyimpanan, dan distribusi berjalan paralel. Tingginya realisasi penyaluran pada Januari menunjukkan bahwa sistem logistik pupuk nasional semakin matang, terkoordinasi, dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

Keberhasilan distribusi ini tidak terlepas dari perencanaan yang lebih presisi. Pada 2026, Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian mendapat mandat menyalurkan 9,8 juta ton pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan. Dengan target distribusi bulanan sekitar 816 ribu ton, capaian Januari yang mendekati angka tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penyaluran berjalan sesuai rencana, bahkan melampaui ekspektasi dalam beberapa wilayah prioritas.

Dari sisi kebijakan fiskal, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian RI, Jekvy Hendra mengatakan bahwa anggaran pupuk bersubsidi 2026 mencapai Rp46,87 triliun, sebuah investasi besar untuk ketahanan pangan nasional. Anggaran ini tidak hanya bertujuan menekan biaya produksi petani, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan dan mendorong peningkatan produktivitas lahan.

Untuk sektor pertanian, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan sebesar 9,55 juta ton, sama dengan tahun sebelumnya, menandakan konsistensi kebijakan. Rinciannya meliputi 4,42 juta ton pupuk urea, 4,47 juta ton NPK, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, serta 16 ribu ton ZA. Komposisi ini mencerminkan pendekatan yang lebih berimbang antara kebutuhan nutrisi tanaman, keberlanjutan tanah, dan peningkatan hasil panen.

Kehadiran pupuk organik dalam jumlah signifikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar produktivitas jangka pendek, tetapi juga menjaga kesehatan tanah dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Kombinasi pupuk kimia dan organik menjadi strategi penting untuk meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi degradasi lahan pertanian.

Aspek lain yang patut diapresiasi adalah kembalinya pupuk subsidi untuk sektor perikanan setelah sempat dihentikan selama empat tahun. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 295.676 ton pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan, terdiri atas 125.397 ton urea, 86.445 ton SP-36, dan 83.834 ton pupuk organik. Kebijakan ini membuka peluang baru bagi peningkatan produksi perikanan budidaya, khususnya tambak dan kolam, yang sangat bergantung pada kualitas nutrisi perairan.

Integrasi sektor pertanian dan perikanan dalam skema subsidi pupuk mencerminkan visi besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang komprehensif. Swasembada pangan tidak lagi dimaknai sebatas beras atau komoditas pertanian utama, tetapi mencakup protein hewani dan hasil perikanan yang menjadi bagian penting dari gizi masyarakat.

Dari sisi tata kelola, pemerintah terus memperkuat mekanisme pengawasan agar pupuk subsidi tepat sasaran. Digitalisasi distribusi, pelacakan stok, dan koordinasi antara distributor, kios resmi, serta pemerintah daerah semakin diperketat. Langkah ini tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kilogram pupuk benar-benar sampai ke petani yang berhak.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, hingga aparat pengawasan bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat kepercayaan publik terhadap program subsidi pupuk sekaligus mempercepat realisasi agenda swasembada pangan.

Lebih jauh, distribusi pupuk yang optimal berpotensi mendorong peningkatan produksi nasional, menekan ketergantungan impor, dan memperkuat stabilitas ekonomi pedesaan. Ketika petani memperoleh pupuk tepat waktu dan dengan harga terjangkau, produktivitas meningkat, pendapatan membaik, dan daya beli masyarakat desa ikut terangkat.

Ke depan, tantangan tetap ada, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga dinamika pasar global. Namun, fondasi yang dibangun melalui kebijakan pupuk subsidi yang kuat memberikan keyakinan bahwa Indonesia mampu menghadapinya dengan lebih siap, terstruktur, dan berdaulat.

Alokasi pupuk bersubsidi 2026 bukan sekadar program rutin, melainkan sinyal jelas penguatan agenda swasembada pangan. Dengan langkah-langkah yang terukur, kolaborasi yang solid, serta keberpihakan nyata kepada petani dan pembudidaya ikan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan..

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh: Jaka Wiratama P. *)

Kemandirian pangan bukan sekadar narasi politik, melainkan sebuah keharusan strategis bagi bangsa besar seperti Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global yang kerap mengguncang rantai pasok komoditas, pemerintah melalui berbagai kebijakan taktis terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional. Salah satu instrumen vital yang menjadi penentu keberhasilan agenda ini adalah ketepatan alokasi pupuk bersubsidi yang didukung oleh efisiensi produksi. Melalui sinergi antara modernisasi infrastruktur industri dan optimasi distribusi subsidi, Indonesia kini tengah menapak jalan yang lebih solid untuk mewujudkan status sebagai lumbung pangan dunia.

Langkah konkret dalam memperkuat struktur penyediaan pupuk nasional tercermin dari upaya revitalisasi aset-aset produksi. PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Pupuk Kalimantan Timur, baru saja meresmikan proyek Revamping Ammonia Pabrik-2 sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketersediaan pupuk domestik. Langkah ini bukan sekadar pembaruan teknis biasa, melainkan sebuah transformasi mendalam pada pabrik yang telah beroperasi selama empat dekade agar mampu memproduksi bahan baku pupuk dengan jauh lebih efisien. Melalui peremajaan ini, konsumsi gas mampu ditekan hingga lebih dari sepuluh persen, yang secara langsung membuat biaya produksi menjadi lebih kompetitif.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, memberikan penekanan bahwa modernisasi pabrik ini merupakan pengejawantahan dari visi besar negara dalam membangun kemandirian industri sebagai fondasi swasembada pangan. Keandalan operasi pabrik yang meningkat tidak hanya menjamin kepastian alokasi bagi petani, tetapi juga selaras dengan komitmen keberlanjutan melalui pengurangan emisi karbon yang signifikan. Perpanjangan umur teknis pabrik hingga lima belas tahun ke depan memastikan bahwa kapasitas produksi nasional tetap terjaga untuk menopang volume subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dukungan regulasi juga menjadi akselerator utama bagi penguatan alokasi ini. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 telah memberikan payung hukum yang kuat bagi percepatan revitalisasi industri pupuk nasional melalui skema subsidi yang lebih adaptif. Kebijakan ini memberikan ruang bagi industri untuk melakukan modernisasi tanpa mengabaikan tugas utama dalam menyalurkan pupuk secara tepat waktu. Hal tersebut merupakan bukti kehadiran negara dalam memastikan bahwa alokasi subsidi tidak hanya besar secara volume, tetapi juga didukung oleh industri hulu yang efisien agar beban fiskal negara tetap terkendali.

Senada dengan visi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi bahwa revitalisasi industri pupuk adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi lumbung pangan dunia. Sektor pertanian tidak mungkin mencapai target swasembada tanpa topangan pasokan pupuk yang stabil dan murah. Oleh karena itu, langkah modernisasi ini dipandang sebagai fondasi penguatan kedaulatan pangan. Proyek peremajaan di Bontang tersebut merupakan bagian dari komitmen revitalisasi tujuh pabrik pupuk lainnya yang ditargetkan tuntas pada tahun 2029, guna memastikan alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya dapat terpenuhi tanpa kendala teknis produksi.

Selain aspek teknologi, penguatan alokasi pupuk juga sangat bergantung pada kepastian rantai pasok bahan baku global. Menyadari bahwa bahan baku seperti fosfat memiliki ketergantungan pada sumber daya tambang internasional, Pupuk Indonesia telah mengamankan kerja sama jangka panjang dengan Somiphos di Aljazair. Kesepakatan untuk mendatangkan satu juta ton rock phosphate per tahun merupakan langkah antisipatif yang harus diambil guna menjamin bahwa alokasi pupuk NPK bersubsidi di dalam negeri tidak terganggu oleh fluktuasi pasar global.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa kerja sama internasional ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok bahan baku dan menekan biaya produksi pupuk. Dengan mengamankan sumber bahan baku langsung dari produsen utama, harga pupuk bagi rakyat dapat ditekan menjadi lebih murah. Hal ini secara otomatis akan memperkuat daya beli petani terhadap pupuk, yang pada akhirnya akan merangsang gairah produksi pertanian nasional. Sinergi ini menunjukkan bahwa penguatan swasembada pangan dikerjakan secara komprehensif, mulai dari urusan diplomasi bahan baku hingga efisiensi di lantai pabrik.

Di sisi lain, kebijakan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2026 juga menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kelestarian lahan melalui peningkatan porsi pupuk organik. Total alokasi pupuk bersubsidi nasional yang mencapai 9,8 juta ton pada tahun ini mencerminkan besarnya komitmen pemerintah dalam menjaga produktivitas lahan.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo, menuturkan bahwa penyaluran pupuk organik bersubsidi pada tahun 2026 ini dilakukan melalui kemitraan luas dengan puluhan mitra produksi di berbagai daerah. Langkah ini memastikan bahwa alokasi yang telah ditetapkan pemerintah dapat terserap secara optimal dan tepat waktu oleh para petani. Penggunaan pupuk organik yang massif diharapkan mampu mengembalikan unsur hara tanah yang selama ini terkikis, sehingga produktivitas lahan tetap tinggi dalam jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan swasembada.

Integrasi antara efisiensi pabrik melalui teknologi digital, kepastian bahan baku fosfat, serta ketepatan alokasi subsidi organik merupakan pilar utama yang akan mengantarkan Indonesia pada kemandirian pangan. Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, optimistis bahwa investasi dalam modernisasi fasilitas produksi akan memberikan jaminan pasokan yang lebih berkelanjutan. Ketika pabrik beroperasi dengan keandalan tinggi dan teknologi terbaru, pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk nasional dapat dipastikan berlangsung secara berkesinambungan tanpa hambatan.

*) Analis Kebijakan Pangan dan Industri Strategis

JAKARTA — Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Indonesia mencetak sejarah sebagai negara pertama yang memperoleh izin kepemilikan properti di Mekkah dan Madinah untuk memperkuat pelayanan haji dan umrah.

Pencapaian tersebut terwujud melalui proyek Kampung Haji Indonesia yang dikelola BPI Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengelolaan itu ditandai dengan akuisisi Hotel Novotel Thakher dan lahan sekitar lima hektare di dekat Masjidil Haram.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan keistimewaan tersebut hanya diberikan kepada Indonesia.

“Kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di Kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, peluang tersebut tidak terlepas dari kuatnya hubungan bilateral Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

“Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan, sehingga diberikan kesempatan. Dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas,” lanjutnya.

Dari sisi pengelolaan investasi, CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan proyek Kampung Haji Indonesia tengah memasuki tahap pematangan desain teknis sebelum konstruksi dimulai pada kuartal IV 2026.

“Iya, jadi rencananya kita akan membuat gambar lebih detail lagi. Target pada Q4 2026 kita sudah mulai pembangunan,” kata Rosan.

Kawasan terpadu tersebut dirancang mencakup 13 menara hotel beserta fasilitas kesehatan, masjid, dan sarana pendukung lain guna meningkatkan kenyamanan jemaah

Bukan hanya itu, namun seluruhnya juga bertujuan untuk semakin menekan biaya akomodasi jangka panjang, dengan nilai investasi kawasan Thakher City mencapai sekitar USD 1,2 miliar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan keberhasilan akuisisi aset tersebut merupakan buah diplomasi intensif Presiden Prabowo yang mendorong perubahan kebijakan Arab Saudi sehingga membuka peluang kepemilikan properti bagi negara asing.

“Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding (lelang), dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah, yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden,” ujar Prasetyo.

Kepemilikan properti strategis di Tanah Suci menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan layanan haji dan umrah yang lebih bermartabat.

Lebih lanjut, langkah pemerintah tersebut juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin kenyamanan, efisiensi, dan kemandirian pelayanan bagi jemaah Indonesia menjelang Ramadhan. (*)