Arsip Bulanan: Februari 2026

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan saat ini pemerintah memperkuat sekolah rakyat melalui integrasi nasional.

Hal tersebut diungkapkan Gus Ipul saat membuka kegiatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C yang digelar di Hotel Grand Travello Bekasi.

Sinkronisasi ini bertujuan mengintegrasikan seluruh data Sekolah Rakyat ke dalam sistem Dapodik yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga data pendidikan Sekolah Rakyat terhubung dan terintegrasi dengan sistem lintas kementerian.

“Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, operator di Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam pemenuhan berbagai administrasi Sekolah Rakyat. Mulai dari data guru, peserta didik, tenaga kependidikan, hingga data satuan pendidikan dan kelembagaannya.

“(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung,” tutur Gus Ipul.

Ia menjelaskan, secara nasional Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Sebanyak 100 titik telah selesai melakukan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua, sementara kegiatan kali ini merupakan tahap ketiga yang mencakup 66 titik tersisa.

Gus Ipul mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam proses sinkronisasi karena Sekolah Rakyat merupakan program rintisan yang baru pertama kali diselenggarakan. Ketidaksesuaian data masih ditemukan pada tahap awal pelaksanaan.

Namun, Kementerian Sosial terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk mengatasi kendala tersebut.

“Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi,” tandasnya.

Bekasi – Pemerintah mulai mengintegrasikan data 66 titik Sekolah Rakyat Tahap 1C ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna memastikan pendataan peserta didik, guru, hingga kelembagaan Sekolah Rakyat tercatat dalam sistem pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, sinkronisasi ini dilakukan agar data Sekolah Rakyat terhubung dengan sistem lintas kementerian dan dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih terukur.

“Jadi ini sinkronisasi, supaya datanya kita semakin baik dan terhubung dengan seluruh kementerian,” kata Gus Ipul.

Kegiatan sinkronisasi ini diikuti 113 operator dari 66 Sekolah Rakyat tahap 1C yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para operator bertugas memastikan kelengkapan serta kesesuaian data yang dibutuhkan dalam sistem Dapodik, mulai dari data siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga data satuan pendidikan.

Gus Ipul menjelaskan, secara nasional Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 titik telah menyelesaikan sinkronisasi pada tahap pertama dan kedua. Tahap ketiga yang dilaksanakan saat ini menjadi bagian akhir untuk melengkapi integrasi data seluruh titik Sekolah Rakyat yang telah dibentuk.

Menurutnya, peran operator Sekolah Rakyat sangat strategis karena menjadi penghubung utama dalam proses administrasi pendidikan. Data yang disinkronkan tidak hanya menyangkut identitas siswa, tetapi juga mencakup data pendidik, tenaga kependidikan, hingga aspek kelembagaan sekolah.

“(Jadi) di sini adalah bagaimana data kita terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dikdasmen. Di sini memang disambungkan data guru, data murid itu bisa tersambung, bisa terhubung,” jelas Gus Ipul.

Kemensos terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat proses sinkronisasi. Koordinasi dilakukan bersama Kemendikdasmen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita terus berkoordinasi, kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, sinkronisasi data diperlukan karena Sekolah Rakyat memiliki status setara dengan sekolah formal. Kurikulum, mata pelajaran, serta ijazah yang diterbitkan mengacu pada standar pendidikan yang ditetapkan Kemendikdasmen, dengan tambahan pendidikan karakter, ekstrakurikuler, serta sistem berasrama.

“Kurikulum formal Sekolah Rakyat sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja di sekolah rakyat terdapat pendidikan karakter, ekstrakurikuler serta berasrama,” pungkas Gus Ipul. #

Bogor – Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa ukuran kemajuan bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh sejauh mana seluruh rakyat dapat merasakan kualitas hidup yang layak dan bermartabat.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, Presiden Prabowo secara khusus memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai inovasi strategis pemerintah. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari kelompok paling tidak mampu melalui pendidikan berasrama, sehingga mereka dapat memperoleh akses pendidikan yang utuh sekaligus terlepas dari jerat kemiskinan struktural.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan. Anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah akan dijangkau dan difasilitasi secara langsung oleh negara.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegas Presiden Prabowo.

Dalam paparannya, Presiden Prabowo juga menampilkan data perkembangan Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebaran tersebut mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara masif. Pada 2029, ditargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dapat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Selain fokus pada pendidikan anak, program Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu. Orang tua peserta didik akan diberdayakan melalui keterlibatan dalam berbagai program prioritas nasional, sehingga dampak peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh keluarga.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan perluasan program Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan pemerintah daerah dalam penyiapan lokasi, penyediaan layanan dasar, serta penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah menjadi kunci keberlanjutan program dan manfaat nyatanya bagi masyarakat, termasuk dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. (*)

JAKARTA – Kementerian Sosial mempercepat transformasi digital Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Penguatan teknologi pendidikan dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas jangkauan layanan pendidikan, serta memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan daerah lain.

Langkah konkret diwujudkan melalui distribusi 16.000 unit laptop bagi siswa dan guru Sekolah Rakyat. Perangkat tersebut dirancang bukan sekadar sebagai alat bantu belajar, tetapi juga sebagai pintu masuk penguatan literasi digital, penguasaan teknologi, serta peningkatan efektivitas proses belajar mengajar di berbagai wilayah, termasuk daerah yang selama ini terbatas akses pendidikannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Sudah mulai dibagikan. Semua siswa dipastikan dapat, jumlahnya ada 16 ribu unit,” ujar Saifullah Yusuf.

Distribusi laptop dilakukan secara bertahap dan terukur agar tepat sasaran. Setiap siswa mendapatkan satu unit laptop yang dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran digital, mengikuti kelas daring, serta berinteraksi dengan guru secara lebih intensif. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain siswa, para guru Sekolah Rakyat juga memperoleh dukungan perangkat yang sama. Dukungan ini diposisikan untuk mendorong peningkatan kualitas pengajaran serta mempermudah penerapan metode belajar berbasis teknologi.

“Gurunya juga dapat. Satu siswa itu satu laptop. Semuanya sudah proses pembagian ya,” tambah Saifullah Yusuf.

Penguatan transformasi digital tersebut tidak berhenti pada penyediaan perangkat. Kementerian Sosial juga menyiapkan pelatihan bagi guru, termasuk pemanfaatan learning management system (LMS) dan modul pembelajaran digital. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, sekaligus menjaga standar mutu pendidikan di Sekolah Rakyat.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen jangka panjang untuk mengangkat kualitas sumber daya manusia dari keluarga prasejahtera.

“Sekolah Rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi dan memastikan anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan bermutu,” tegas Saifullah Yusuf.

Dukungan terhadap pemanfaatan teknologi pendidikan juga datang dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menilai transformasi digital di sektor pendidikan menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjangkau wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik.

“Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk membantu daerah terpencil yang kekurangan guru dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik,” ujar Prabowo Subianto.

Dengan integrasi teknologi, pelatihan guru, serta kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, Sekolah Rakyat diarahkan menjadi model pendidikan inklusif yang adaptif. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membuka jalan bagi mobilitas sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintah menegaskan penguatan Program Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini diposisikan tidak hanya sebagai akses pendidikan, tetapi sebagai strategi berkelanjutan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pembentukan kapasitas manusia sejak dini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, tidak terbatas pada capaian akademik.

“Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan,” ujar Saifullah Yusuf.

Ia menambahkan, penguatan Sekolah Rakyat mencakup pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik agar mampu menjadi generasi yang adaptif, produktif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Penguatan tata kelola dan akuntabilitas program juga menjadi perhatian utama pemerintah. Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk melakukan sinkronisasi data Sekolah Rakyat dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional.

“Integrasi data lintas kementerian ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan ketepatan administrasi, keterhubungan data guru dan peserta didik, serta keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya negara memperluas akses pendidikan yang inklusif, tertib, dan terkoordinasi secara nasional,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategis yang melampaui fungsi pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dari daerah, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo Reflin Buata menyatakan bahwa Sekolah Rakyat terintegrasi menjadi model unggulan pendidikan inklusif bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga pengembangan bakat, pembentukan karakter, dan pelatihan keterampilan agar peserta didik menjadi unggul dan berdaya saing,” ujarnya, seraya menekankan bahwa dukungan APBN menunjukkan keseriusan negara menjadikan Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis.

Dukungan lintas sektor turut menguatkan posisi Sekolah Rakyat dalam agenda nasional. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai kebijakan Sekolah Rakyat sebagai visi strategis Presiden dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan teknologi terapan bagi masyarakat prasejahtera.

“Inilah kenapa Presiden Prabowo tidak lagi semata-mata memberikan bantuan tunai seperti conditional cash transfer, tapi langsung mengintervensi SDM-nya lewat pendidikan,” jelasnya.

Dengan pendekatan terpadu, mulai dari penguatan kurikulum, tata kelola data, dukungan teknologi, hingga perluasan akses di wilayah terpencil, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi fondasi penting pembangunan SDM Indonesia yang akan melahirkan generasi lebih berdaya saing sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang, Sumatera Utara. Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Anggota Komisi VIII DPR M Husni, dan Sekjen Kemensos Robben Rico. Berbagai bakat para siswa juga ditampilkan dalam acara tersebut. Diantaranya, yakni tarian, paduan suara dan puisi, serta pidato bahasa Inggris dan Arab.

Gus Ipul mengatakan sekolah berasrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan tempat belajar yang inklusif bagi murid disabilitas tanpa membeda-bedakan dengan yang lainnya.

“Di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” tegas Gus Ipul.

Salah satunya murid bernama Alifa, yang merupakan siswi penyandang disabilitas. Alifa mengidap down syndrome. Gus Ipul yakin Alifa memiliki kelebihan dan mengajak para guru dan tenaga kependidikan (tendik) untuk membimbing Alifa mengasah bakatnya.

“Down syndrom itu memang susah untuk menerima pelajaran sebagaimana anak-anak yang lain. Tetapi anak ini, pasti punya keunggulan, ada kehebatannya. Ini tugasnya guru-guru untuk memperkuat keistimewaan dari anak ini,” imbuh Gus Ipul.

Di sisi lain, Gus Ipul juga mengapresiasi sikap toleransi beragama di SRMP 1 Deli Serdang. Bahwasannya, tidak boleh ada intoleransi, perundungan atau bullying, dan kekerasan fisik maupun seksual di Sekolah Rakyat.

“Yang tampil tadi itu ada yang Muslim, Katolik, Nasrani, menari bareng di atas panggung. Ini adalah pendidikan kerukunan yang dikembangkan di Sekolah Rakyat. Tidak boleh ada intoleransi, kekerasan fisik dan perundungan atau bullying,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Damanik juga mengapresiasi pembelajaran di Sekolah Rakyat yang mengusung konsep Multi Entry Multi Exit. Model kurikulum ini mengajak para siswa untuk belajar sesuai bakat dan minat masing-masing, termasuk juga murid penyandang disabilitas.

“Prinsip Multi Entry Multi Exit menjadi filosofi dari Sekolah Rakyat. Artinya apa? Dia juga pasti punya potensi yang kami yakin guru, kepala sekolah, pendamping bisa menggalinya ke depan. Bahwa Sekolah Rakyat itu inklusif bagi penyandang disabilitas,” ucap Jonna. [*]

Jakarta – Pemerintah pusat mempercepat pendirian Sekolah Rakyat di wilayah pedalaman sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin, terutama di wilayah pedalaman. Program ini tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga dirancang sebagai strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang yang menyasar akar persoalan ketimpangan akses layanan dasar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji serta Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, di Kantor Kementerian Sosial. Pertemuan itu secara khusus membahas usulan pendirian Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, termasuk rencana rintisan di Mahakam Ulu yang dikenal sebagai wilayah dengan tantangan geografis berat.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah agar proses pembangunan bisa segera dimulai. “Sekarang bukan zamannya omon-omon. Silakan Pemkab ajukan agar segera diurus tahun ini, supaya rintisannya bisa dibangun dan menerima siswa baru,” kata Agus Jabo. Ia menekankan bahwa kelengkapan dokumen dan kesiapan lahan menjadi kunci agar program tidak berhenti di tataran wacana.

Sekolah Rakyat, menurut Agus Jabo, dirancang sebagai program pendidikan terintegrasi yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Inisiatif ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan pendekatan berasrama yang memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan memperoleh pendidikan, pembinaan karakter, hingga jaminan kebutuhan dasar. “Sekolah Rakyat ini miniatur pengentasan kemiskinan. Pendidikan adalah pintu masuk utama untuk memutus kemiskinan antargenerasi,” ujarnya.

Secara nasional, program ini telah menunjukkan perkembangan signifikan. Tercatat sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan beroperasi di berbagai daerah dan menampung lebih dari 15 ribu siswa. Selain itu, pemerintah juga mulai membangun 104 Sekolah Rakyat permanen. Target jangka menengahnya, sebanyak 500 Sekolah Rakyat akan berdiri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, masing-masing dengan daya tampung hingga 1.000 siswa.

Bagi Mahakam Ulu, kehadiran Sekolah Rakyat dinilai sangat krusial. Wilayah perbatasan ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan akibat jarak tempuh yang jauh, kondisi geografis sungai dan hutan, serta minimnya fasilitas. Angela Idang Belawan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti arahan pusat. “Kami akan segera mengurus administrasi untuk lahan dan memproses rintisan Sekolah Rakyat di Mahakam Ulu,” ujarnya.

Dorongan percepatan pendirian Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur menjadi secercah harapan baru bagi keluarga miskin di pedalaman. Jika terealisasi tepat waktu, program ini tidak hanya membuka ruang belajar bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan, tetapi juga menjadi langkah strategis negara untuk memutus kemiskinan struktural dan membangun masa depan yang lebih setara.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang setara dan ramah bagi semua kalangan melalui pengembangan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pembelajaran inklusif, termasuk bagi murid penyandang disabilitas. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh akses pendidikan berkualitas.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 1 Deli Serdang. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat mengedepankan prinsip inklusivitas dan kebersamaan dalam proses belajar mengajar.

Ia menegaskan bahwa seluruh siswa, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran.
“Dan di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” tegas Gus Ipul.

Di sekolah tersebut, salah satu murid merupakan siswi penyandang disabilitas dengan down syndrome. Gus Ipul menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi dan keunggulan yang harus ditemukan serta dikembangkan oleh para pendidik.

“Jadi down syndrom itu memang susah untuk menerima pelajaran sebagaimana anak-anak yang lain. Tetapi anak ini, pasti punya keunggulan, pasti ada kehebatannya. Nah, itu tugasnya guru-guru ini untuk memperkuat keistimewaan dari anak ini,” kata Gus Ipul.

Ia juga mengapresiasi suasana toleransi dan kebersamaan yang tumbuh di lingkungan Sekolah Rakyat. Menurutnya, nilai saling menghormati menjadi fondasi penting agar sekolah menjadi ruang aman bagi seluruh siswa. Gus Ipul menegaskan tidak boleh ada intoleransi, perundungan, maupun kekerasan fisik dan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat.

Dukungan terhadap konsep inklusif Sekolah Rakyat juga datang dari Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonna Damanik. Ia menilai pendekatan kurikulum yang diterapkan membuka ruang luas bagi setiap murid untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya.

Jonna menjelaskan bahwa model Multi Entry Multi Exit menjadi filosofi utama Sekolah Rakyat, sehingga jalur pembelajaran tidak kaku dan memberi kesempatan pada siswa disabilitas untuk tumbuh optimal.

“Prinsip Multi Entry Multi Exit itu menjadi filosofi dari Sekolah Rakyat. Dia juga pasti punya potensi yang kami yakin guru, kepala sekolah, pendamping bisa menggalinya ke depan. Bahwa Sekolah Rakyat itu inklusif bagi penyandang disabilitas,” jelas Jonna.

Melalui penguatan Sekolah Rakyat, pemerintah mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan berorientasi pada potensi setiap anak, sehingga pembangunan sumber daya manusia berjalan lebih merata dan berkeadilan.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini mengakselerasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas. Sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dody.

Menteri Dody berharap, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi simpul pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana. Selain itu, program ini juga ditujukan memperkuat pemulihan ekonomi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan yang mencakup wilayah Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Nagan Raya, Subulussalam, dan Aceh Singkil. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan selesai secara bertahap agar dapat segera dimanfaatkan.

“Kami melakukan percepatan konstruksi dengan tetap menjaga mutu bangunan. Sekolah-sekolah ini dirancang tahan bencana dan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai,” tambahnya.

Sekolah Rakyat dibangun sebagai fasilitas pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas modern, asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, hingga sarana kesehatan. Desain bangunan juga memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi risiko di masa mendatang.

Upaya pemerintah tersebut mendapat dukungan dari DPR RI. Komisi X DPR RI menilai percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan sangat penting mengingat masih banyak sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.

“Kami mendorong pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Program Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret bagi daerah terdampak,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Hetifah menekankan pentingnya perbaikan sekolah yang rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara). Menurutnya, akses pendidikan tidak boleh terputus hanya karena sekolah berada jauh dari lokasi pengungsian.

Hetifah turut mengapresiasi langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra, termasuk di bidang pendidikan. Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta distribusi 27.000 paket perlengkapan belajar bagi siswa.

“Pemulihan pendidikan bukan sekadar membangun ulang gedung sekolah, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan mendukung pemulihan psikososial seluruh warga sekolah. Di situlah harapan dan masa depan anak-anak kita dipulihkan,” pungkas Hetifah. (*)

Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pembangunan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan teknologi. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dinilai sebagai strategi nasional yang visioner untuk mempercepat ketertinggalan Indonesia di bidang teknologi sekaligus menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa kedua program tersebut bukan kebijakan biasa, melainkan langkah terukur untuk mengubah arah pendidikan nasional agar lebih relevan dengan tantangan masa depan. “Ini visi yang sangat spesifik dari Presiden Prabowo, yaitu mengejar ketertinggalan bangsa dan mendorong pendidikan teknologi sebagai fondasi kemajuan,” ujarnya.

Menurut Abdul, pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa investasi serius pada pendidikan teknologi dan engineering menjadi kunci dominasi di sektor industri modern. Ia menilai Indonesia kini berada di jalur yang tepat dengan menyiapkan sistem pendidikan yang lebih aplikatif dan berbasis inovasi. “Negara-negara seperti Amerika Serikat dan China sudah lama menjadikan teknologi sebagai kekuatan utama. Indonesia harus berani melompat agar tidak tertinggal,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. “Pengembangan SDM tetap menjadi agenda besar negara. Hanya saja, pendekatannya sekarang lebih fokus pada penguasaan teknologi terapan yang dibutuhkan industri dan masa depan bangsa,” ucap Abdul.

Terkait Sekolah Rakyat, Abdul menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan. “Sekolah Rakyat leading sector-nya bukan Kemendikdasmen, tetapi Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Pendidikan dijadikan alat strategis untuk memutus rantai kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekolah Garuda diproyeksikan sebagai pusat pembinaan talenta unggul nasional. Program ini dirancang untuk menjaring siswa-siswa berprestasi dan mempersiapkan mereka agar mampu menembus perguruan tinggi kelas dunia, khususnya di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). “Sekolah Garuda setingkat SLTA, SMA, atau SMK, terhubung dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, agar anak-anak pintar bisa tersambung langsung dengan pendidikan tinggi,” ujar Abdul.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan diyakini akan mempercepat terwujudnya Indonesia yang berdaulat secara teknologi, mandiri dalam inovasi, dan berdaya saing tinggi di kancah global.