Arsip Bulanan: Maret 2026

Jakarta – Peran Danantara Indonesia semakin menonjol sebagai penggerak utama dalam upaya mempercepat pengembangan industri semikonduktor nasional. Di tengah dorongan kuat pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis teknologi, Danantara hadir sebagai katalis yang menjembatani kolaborasi antara riset, talenta, dan kebutuhan industri.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, menegaskan bahwa institusi tersebut secara aktif mendorong lahirnya ekosistem semikonduktor yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Fokus ini dinilai selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya saing industri nasional di sektor strategis.

“Tidak ada kata terlambat dalam membangun industri semikonduktor nasional. Saat ini dunia memasuki babak baru, khususnya pada pengembangan AI chip, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk masuk pada momentum yang tepat dengan landasan kolaborasi, penguatan talenta, dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Sigit Puji Santosa.

Sinergi yang dibangun bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan memperlihatkan pendekatan kolaboratif yang semakin solid. Danantara menempatkan diri sebagai penghubung antara dunia riset dan industri, sehingga inovasi yang dihasilkan dapat langsung diarahkan menuju tahap komersialisasi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diinisiasi Danantara. Kebijakan regulasi dan standardisasi terus diperkuat untuk memastikan pengembangan industri berjalan cepat dan terarah.

“Pemerintah akan mendukung dari sisi regulasi dan standardisasi, sementara industri perlu berada di garda depan karena yang sedang dibangun bukan lagi semata proyek riset, melainkan proyek investasi yang harus menghasilkan produk yang layak secara ekonomi dan memungkinkan secara komersial,” tegas Brian Yuliarto.

Peran aktif Danantara dalam mendorong integrasi antara talenta, teknologi, dan investasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem semikonduktor yang berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat keyakinan bahwa Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen teknologi yang mampu bersaing di tingkat global.

Dengan dukungan pemerintah yang konsisten serta langkah strategis yang dijalankan Danantara, peluang besar industri semikonduktor nasional semakin nyata. Akselerasi ini diharapkan mampu mempercepat kemandirian teknologi sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

Oleh : Muhammad Arya Bimantara )*

Langkah Indonesia dalam memasuki industri semikonduktor global semakin menunjukkan arah yang terencana dan visioner. Di tengah dominasi negara maju dalam penguasaan teknologi chip, pemerintah Indonesia justru melihat celah peluang yang terbuka seiring perubahan lanskap industri, khususnya pada pengembangan chip berbasis kecerdasan artifisial. Dalam konteks ini, peran Danantara Indonesia menjadi krusial sebagai penggerak utama yang menjembatani kepentingan riset, industri, dan kebijakan nasional.

Industri semikonduktor selama ini dikenal sebagai sektor dengan tingkat kompleksitas tinggi dan kebutuhan investasi besar. Namun, dinamika global yang terus berkembang menghadirkan fase baru yang lebih inklusif, di mana negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk masuk melalui spesialisasi tertentu, terutama pada desain chip, pengembangan sistem, serta integrasi teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Indonesia, dengan kekuatan talenta muda dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, memiliki modal awal yang kuat untuk mengambil peran strategis tersebut.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, berpandangan bahwa momentum saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia untuk mulai membangun industri semikonduktor secara serius. Menurutnya, perkembangan teknologi chip berbasis kecerdasan artifisial membuka ruang baru yang dapat dimanfaatkan melalui pendekatan kolaboratif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan industri global. Pandangan ini mempertegas bahwa strategi yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap tren teknologi masa depan.

Upaya memperkuat ekosistem ini semakin nyata melalui penyelenggaraan Workshop Percepatan Pengembangan Ekosistem Industri dan Riset Semikonduktor Nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi sarana penting untuk menyatukan persepsi, menyusun arah kebijakan, serta mempercepat implementasi program yang telah dirancang. Kolaborasi antara Danantara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan bahwa pembangunan industri semikonduktor dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan sektor industri secara simultan.

Dukungan pemerintah menjadi faktor penentu dalam memastikan keberhasilan agenda ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menilai bahwa percepatan pengembangan industri semikonduktor membutuhkan kerangka regulasi dan standardisasi yang jelas agar dapat segera masuk ke tahap komersial. Ia memandang bahwa kejelasan terkait produk prioritas, desain teknologi, serta peta jalan pengembangan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang terarah dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Brian menekankan pentingnya peran sektor industri sebagai penggerak utama dalam mewujudkan investasi yang produktif. Dalam pandangannya, pengembangan semikonduktor tidak lagi dapat diposisikan sebagai proyek riset semata, melainkan harus diarahkan sebagai proyek industri yang menghasilkan nilai ekonomi nyata. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian tetap berfungsi sebagai pusat inovasi, namun harus terhubung erat dengan kebutuhan pasar agar hasil riset dapat diadopsi secara luas.

Langkah strategis ini selaras dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian teknologi nasional. Selama ini, ketergantungan terhadap impor komponen teknologi menjadi tantangan yang berdampak pada neraca perdagangan dan ketahanan industri dalam negeri. Dengan membangun industri semikonduktor, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan tersebut, tetapi juga membuka peluang baru dalam menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peran Danantara sebagai akselerator dalam ekosistem ini menjadi semakin penting karena mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan menjadi satu arah yang jelas. Melalui pendekatan kolaboratif, Danantara mendorong terciptanya sinergi antara riset dan industri, sekaligus memastikan bahwa setiap inisiatif memiliki dampak yang terukur. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan secara parsial, melainkan didukung oleh institusi yang memiliki kapasitas dalam mengawal implementasi di lapangan.

Dalam konteks global, penguasaan teknologi semikonduktor juga berkaitan erat dengan posisi tawar suatu negara dalam perekonomian dunia. Negara yang mampu memproduksi dan mengembangkan teknologi chip memiliki keunggulan strategis dalam berbagai sektor, termasuk pertahanan, komunikasi, dan industri digital. Oleh karena itu, langkah Indonesia melalui Danantara dan dukungan pemerintah merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing nasional di masa depan.

Optimisme terhadap keberhasilan pengembangan industri semikonduktor nasional semakin menguat seiring konsistensi kebijakan dan meningkatnya sinergi antar pemangku kepentingan. Tantangan yang ada tidak dapat diabaikan, namun dengan perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat, peluang yang terbuka jauh lebih besar. Indonesia kini berada pada jalur yang tepat untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga sebagai produsen yang mampu bersaing di pasar global.

Dengan fondasi yang terus diperkuat dan arah kebijakan yang semakin jelas, peran Danantara dalam mengakselerasi industri semikonduktor menjadi simbol transformasi ekonomi Indonesia menuju era berbasis inovasi. Ke depan, langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang tangguh, berdaya saing tinggi, serta memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi berada di pinggiran, melainkan mulai menapaki jalur utama dalam peta industri semikonduktor dunia.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Oleh : Ramdan Siregar )*

Momentum kebangkitan industri semikonduktor nasional kini berada pada titik yang semakin strategis. Di tengah dinamika global yang kian kompetitif, langkah pemerintah mendorong penguatan ekosistem teknologi tinggi menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar, melainkan juga pemain dalam rantai pasok global. Peran Danantara Indonesia dalam mendorong akselerasi sektor ini menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan berorientasi masa depan, terutama dalam merespons kebutuhan industri berbasis kecerdasan artifisial yang terus berkembang.

Perkembangan teknologi chip, khususnya yang terintegrasi dengan kecerdasan artifisial, telah membuka peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk masuk dalam lanskap industri semikonduktor. Indonesia, dengan kekuatan sumber daya manusia dan potensi pasar yang besar, memiliki peluang untuk mengambil posisi strategis jika mampu mengonsolidasikan kekuatan nasional secara efektif. Dalam konteks ini, langkah Danantara tidak hanya menjadi katalis, tetapi juga penanda bahwa transformasi industri berbasis teknologi tinggi tengah berjalan secara terarah.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, Sigit Puji Santosa, memandang bahwa peluang membangun industri semikonduktor nasional masih terbuka lebar, terutama karena dunia tengah memasuki fase baru dalam pengembangan chip berbasis kecerdasan artifisial. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas talenta nasional, serta mendorong pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan industri global. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak tertinggal, melainkan sedang mempersiapkan fondasi untuk masuk pada waktu yang tepat dalam kompetisi global.

Optimisme tersebut semakin diperkuat melalui penyelenggaraan Workshop Percepatan Pengembangan Ekosistem Industri dan Riset Semikonduktor Nasional yang menjadi wadah strategis bagi konsolidasi pemangku kepentingan. Kolaborasi antara Danantara dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan menjadi bukti nyata bahwa pendekatan pembangunan industri kini mengedepankan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri. Pendekatan ini menjadi krusial mengingat industri semikonduktor merupakan sektor dengan tingkat kompleksitas tinggi yang membutuhkan integrasi lintas disiplin.

Dukungan pemerintah juga terlihat jelas dalam komitmen memperkuat regulasi dan standardisasi sebagai fondasi percepatan industri. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menilai bahwa pemerintah siap memberikan dukungan penuh agar pengembangan industri semikonduktor dapat bergerak dari tahap riset menuju tahap komersial. Penekanan pada pentingnya kejelasan produk prioritas, desain, serta peta jalan pengembangan menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial, melainkan dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Brian memandang bahwa industri harus berada di garis depan dalam mendorong realisasi investasi dan memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan memiliki kelayakan ekonomi. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan nasional, di mana riset tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan kebutuhan pasar. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian tetap berperan sebagai pusat inovasi, sementara sektor industri menjadi motor penggerak dalam mengakselerasi adopsi teknologi dan memperluas skala produksi.

Langkah strategis ini juga selaras dengan visi besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri berbasis teknologi tinggi. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan menjadi kebutuhan mendesak agar daya saing nasional dapat meningkat secara signifikan. Industri semikonduktor menjadi salah satu sektor kunci yang mampu mendorong lompatan tersebut, mengingat perannya yang vital dalam berbagai sektor, mulai dari elektronik, otomotif, hingga pertahanan.

Kehadiran Danantara sebagai penggerak dalam ekosistem ini menjadi penting karena mampu menjembatani kebutuhan antara riset dan industri. Dengan pendekatan kolaboratif, Danantara tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai akselerator yang memastikan bahwa setiap inisiatif memiliki arah yang jelas dan berdampak nyata. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan didukung oleh institusi yang memiliki kapasitas teknis dan visi jangka panjang.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengembangan industri semikonduktor nasional juga memiliki implikasi strategis terhadap kemandirian teknologi. Di tengah ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok global, kemampuan suatu negara untuk memproduksi komponen teknologi secara mandiri menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, investasi pada sektor ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diprioritaskan.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sinergi lintas sektor yang kuat, serta komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun fondasi industri semikonduktor yang tangguh. Danantara, sebagai bagian dari ekosistem tersebut, telah menunjukkan peran strategisnya dalam mengorkestrasi kolaborasi dan mempercepat realisasi program. Ke depan, langkah ini diharapkan tidak hanya menghasilkan produk yang kompetitif, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Optimisme terhadap masa depan industri semikonduktor Indonesia bukanlah tanpa dasar. Dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah, Indonesia tengah menapaki jalur yang tepat untuk menjadi bagian penting dalam peta industri global. Danantara telah membuka jalan, dan kini saatnya seluruh elemen bangsa bergerak bersama untuk memastikan bahwa peluang ini dapat diwujudkan menjadi kekuatan nyata bagi kemajuan Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Laylatul Qadry *)

Setiap tahun, pergerakan puluhan juta manusia menjelang hari raya selalu menjadi fenomena ekonomi yang luar biasa. Namun pertanyaan yang jarang kita ajukan adalah, seberapa besar manfaat perputaran uang itu benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil di daerah? Dan apakah geliat ekonomi musiman ini cukup untuk mendorong UMKM naik ke level berikutnya?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memproyeksikan perputaran uang selama periode mudik 2026 menembus Rp161,88 triliun, ditopang oleh 143,9 juta pemudik atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia. Angka ini bukan sekadar besar, termasuk salah satu stimulus konsumsi domestik terbesar yang terjadi secara alamiah setiap tahunnya.

Sarman juga menegaskan bahwa keberhasilan momentum ini sangat bergantung pada jaminan pemerintah atas ketersediaan BBM dan gas, agar masyarakat tidak ragu membelanjakan uangnya di daerah masing-masing. Ini penting: kepercayaan konsumen adalah bahan bakar utama roda ekonomi rakyat.

Ada pola yang berulang setiap tahun. Perputaran uang memang masif, tetapi distribusinya tidak selalu merata. Sebagian besar uang beredar di koridor Jawa — Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat — sementara daerah-daerah di luar Jawa kerap hanya mendapat limpahan yang lebih kecil.

Lebih dari itu, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab: apakah UMKM yang menikmati lonjakan omzet musiman ini benar-benar tumbuh? Atau mereka hanya “panen sekali” lalu kembali ke kondisi semula? Di sinilah letak persoalan struktural yang sudah lama kita tahu, tetapi belum tuntas kita selesaikan.

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, menyuarakan kegelisahan yang selama ini dirasakan banyak pihak terkait arah pengembangan UMKM di Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kriteria yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan UMKM “naik kelas”. Apakah indikatornya terletak pada bertambahnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya aset usaha, pertumbuhan omzet, atau justru pada aspek yang lebih fundamental seperti peningkatan literasi keuangan pelaku usaha. Pertanyaan ini bukan sekadar wacana, melainkan bentuk dorongan agar kebijakan yang selama ini berjalan memiliki pijakan yang lebih konkret dan terukur.

Selama bertahun-tahun, istilah “naik kelas” memang kerap menjadi jargon yang muncul dalam berbagai dokumen perencanaan dan program pemerintah. Namun, dalam praktiknya, istilah tersebut belum sepenuhnya dioperasionalkan ke dalam indikator yang dapat dievaluasi secara sistematis. Akibatnya, banyak program pemberdayaan UMKM yang berjalan tanpa tolok ukur yang jelas, sehingga dampaknya sulit diukur secara objektif. Kondisi ini juga berimplikasi pada penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, karena tidak adanya parameter yang dapat menunjukkan sejauh mana keberhasilan program tersebut.

Dalam konteks tersebut, Sekretariat Wakil Presiden telah mengambil langkah konkret dengan menggelar forum Dialog Kolaborasi. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, guna membangun sinergi dalam memperkuat ekosistem UMKM. Tidak hanya itu, forum ini juga menegaskan pentingnya mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Salah satu temuan penting yang mengemuka dalam forum tersebut adalah masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia yang baru mencapai sekitar 37 persen. Padahal, dalam realitas di lapangan, perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan sektor UMKM, mulai dari usaha kuliner rumahan, kerajinan tangan, hingga aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak.

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah krusial adalah rendahnya tingkat formalisasi usaha, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro perempuan. Minimnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi hambatan nyata bagi mereka untuk mengakses berbagai fasilitas penting seperti pembiayaan, pelatihan, hingga perluasan pasar. Tanpa legalitas yang memadai, UMKM perempuan cenderung terjebak dalam skala usaha yang stagnan dan sulit berkembang.

Di tengah momentum meningkatnya konsumsi masyarakat yang mencapai 10–15 persen pada kuartal I-2026, peluang untuk mendorong pertumbuhan UMKM sebenarnya sangat besar. Namun, peluang tersebut tidak akan memberikan dampak optimal tanpa didukung oleh infrastruktur kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga langkah strategis yang perlu segera diwujudkan.

Pertama, standarisasi indikator “naik kelas” yang dapat dijadikan acuan lintas kementerian dan lembaga, sehingga setiap program memiliki arah yang jelas dan terukur. Kedua, penguatan program pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat temporer atau momentum-based. Ketiga, keberpihakan yang nyata terhadap wirausaha perempuan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Perputaran uang bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari besarnya potensi ekonomi rakyat Indonesia. Tugas bersama, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha, adalah memastikan potensi tersebut tidak hanya muncul secara musiman, tetapi mampu tumbuh dan berkelanjutan, menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar kokoh di masa depan.

*) Pemerhati UMKM dan kebijakan ekonomi domestik.

Surabaya – Kepedulian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terhadap siswa Sekolah Rakyat (SR) terus ditunjukkan secara konsisten melalui berbagai kegiatan sosial di sejumlah daerah. Hingga pelaksanaan terbaru, tercatat sembilan Sekolah Rakyat telah terlibat, mulai dari Bangkalan, Kediri, Lamongan, Pamekasan, Mojokerto, Banyuwangi, Tuban, Jombang, hingga Gresik, dan jumlah ini dipastikan akan terus bertambah.

Dalam setiap kesempatan, Khofifah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif sekaligus memperkuat karakter generasi muda melalui program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh para siswa agar mereka semakin termotivasi dalam menempuh pendidikan.

“Kami ingin anak-anak SR juga merasakan perhatian dan dukungan agar mereka semakin semangat belajar dan terus optimis untuk meraih cita-cita,” ujar Khofifah.

Kehadiran siswa Sekolah Rakyat dalam berbagai kegiatan tersebut tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga turut berkontribusi memeriahkan suasana melalui penampilan tim hadrah. Selain itu, para siswa juga menerima bantuan berupa perlengkapan ibadah dan tas sekolah sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan pendidikan mereka.

Interaksi hangat antara gubernur dan para siswa turut memperkuat suasana kebersamaan. Dalam beberapa kesempatan, Khofifah juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan siswa, menciptakan pengalaman yang berkesan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang keluarga sederhana.

Salah satu siswa SRT 51 Bangkalan, Raffa Inayah, mengaku terharu dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur. “Saya senang sekali dan bangga bisa bertemu Ibu Gubernur, apalagi saya dipeluk langsung. Ini pertemuan pertama kali saya dengan Ibu Gubernur,” ungkapnya.

Raffa juga mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia merasa mendapatkan banyak pelajaran, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

“Saya bangga sekali bisa sekolah di SR. Di sini kami diajarkan banyak hal, bukan hanya pelajaran, tapi juga bagaimana bersikap, disiplin, dan punya mimpi. Guru-gurunya juga sangat peduli, jadi kami merasa diperhatikan dan punya keluarga baru,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat menjadi titik balik yang membuka harapan baru bagi masa depannya.

Program Sekolah Rakyat kini semakin dirasakan manfaatnya sebagai wadah pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter serta menumbuhkan optimisme generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak anak dapat merasakan manfaatnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meninjau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru, Riau, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu berjalan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Menko Polkam menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah untuk melihat perkembangan serta memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Karena saya juga di daerah lain, kami datangi sekolah-sekolah rakyat seperti ini untuk menemukan apakah ada masalah, apakah tidak kena sasaran, apakah sasarannya sudah tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah,” ujarnya dihadapan para guru dan siswa, Kamis (5/3/2026).

Ia mengapresiasi perkembangan SRMA 31 Pekanbaru yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu relatif singkat sejak berdiri sekitar tujuh bulan lalu. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, pemerintah daerah, hingga dinas terkait.

Baca juga: Wujudkan Reformasi Birokrasi, Unit Deputi Pertahanan Negara Laksanakan Bimtek SRIKANDI
“Dalam waktu hanya tujuh bulan sudah terlihat perkembangan yang sangat membanggakan. Tentunya ini bukan hasil kerja satu orang saja, tetapi hasil kerja bersama berbagai unsur pendukung,” ujar Menko Djamari.

Menko Polkam menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan sekolah di jalur pendidikan reguler. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga mendorong para siswa agar memanfaatkan kesempatan belajar tersebut dengan sungguh-sungguh. “Belajarlah dengan baik. Kalian adalah harapan bangsa ini ke depan. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan kunjungan ini Menko Polkam juga memberikan arahan khusus kepada para guru yang menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa peran guru sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta para guru untuk mendidik para siswa dengan sepenuh hati serta tidak ragu untuk membimbing serta memperbaiki perilaku dan mental para siswa apabila terdapat hal yang keliru, karena hal tersebut justru menjadi bagian dari tanggung jawab pendidikan untuk membentuk generasi yang memiliki mental kuat dan moral yang mulia untuk kepentingan masa depan murid itu sendiri.

Baca juga: Kemenko Polhukam Kawal Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Pusat dan Daerah
Sementara itu, Kepala SRMA 31 Pekanbaru Tengku Muhammad Hanafi Mustafa menyampaikan bahwa saat ini sekolah memiliki 47 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan menjalani pendidikan dengan sistem berasrama.

“Anak-anak belajar bersama guru hingga sore hari, kemudian dilanjutkan pembinaan di asrama oleh wali asuh. Alhamdulillah dalam tujuh bulan ini sudah terlihat perkembangan yang baik, baik dari sisi akademik maupun kegiatan ekstrakurikuler,” ujarnya.

Salah satu siswa kelas X, Indah Lestari mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Sekolah Rakyat karena seluruh kebutuhan pendidikan difasilitasi oleh sekolah.

“Sekolah ini sangat membantu masyarakat yang kehidupannya cukup sulit. Semua fasilitas disediakan, seperti sepatu, baju, hingga laptop,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Raihan Syahputra yang menilai program Sekolah Rakyat membuka peluang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

“Program ini membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Saya ingin belajar lebih serius dan meraih prestasi untuk membanggakan orang tua,” katanya.

Baca juga: Menko Polhukam Apresiasi Nama-Nama Dewan Pengawas
Kunjungan kerja Menko Polkam tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat sekaligus memastikan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat terus berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan ini, hadir pula Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol. Desman Tarigan, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital Irjen Pol. Tonny Hermawan, dan Staf Khusus Menko Polkam.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat (SR) meskipun tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Program ini dipastikan tetap menjadi prioritas karena memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan secara selektif dengan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif. Menurutnya, langkah tersebut justru bertujuan agar anggaran dapat difokuskan pada program-program strategis yang manfaatnya nyata.

“Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi yang tadi, belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa dana dari pos yang tidak efektif kemudian dialihkan untuk memperkuat program prioritas, seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara lebih optimal untuk membantu meringankan beban masyarakat.

“Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meringankan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” jelasnya.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai fokus utama pembangunan. Program Sekolah Rakyat dinilai strategis karena membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa program unggulan pemerintah tidak akan terdampak efisiensi anggaran. Pemerintah memang tengah menyusun langkah penghematan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3 persen, namun tanpa mengorbankan program prioritas.

Menurut Airlangga, tidak akan ada pemangkasan anggaran pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program strategis.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal. Sekolah Rakyat pun diharapkan terus berkembang sebagai solusi pemerataan pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas.

Oleh: Rama Aditya
Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan inklusif terus diperkuat melalui program Sekolah Rakyat (SR) yang kini semakin dirasakan manfaatnya di berbagai daerah. Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa secara konsisten menunjukkan kepeduliannya terhadap siswa Sekolah Rakyat melalui berbagai kegiatan sosial yang melibatkan langsung para peserta didik.

Hingga saat ini, sedikitnya sembilan Sekolah Rakyat telah terlibat dalam berbagai kegiatan di sejumlah wilayah, mulai dari Bangkalan, Kediri, Lamongan, Pamekasan, Mojokerto, Banyuwangi, Tuban, Jombang hingga Gresik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan cakupan program tersebut akan terus diperluas agar semakin banyak siswa dari keluarga kurang mampu dapat merasakan manfaatnya.

Khofifah menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya untuk memberikan akses pendidikan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Ia berpandangan bahwa perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah menjadi faktor penting dalam menumbuhkan semangat belajar serta optimisme siswa untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam berbagai kegiatan, siswa Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga turut berkontribusi melalui penampilan seni seperti hadrah. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan berupa perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan mereka.

Interaksi langsung antara pemimpin daerah dan siswa turut memberikan dampak psikologis positif, terutama bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi sederhana. Salah satu siswa di Bangkalan mengungkapkan rasa bangganya dapat bertemu langsung dengan gubernur, yang menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi tambahan untuk terus belajar.

Para siswa juga merasakan perubahan signifikan sejak bergabung dengan Sekolah Rakyat. Mereka menilai program ini tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, sikap positif, serta dorongan untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Lingkungan sekolah yang suportif dengan peran aktif guru turut menciptakan suasana belajar yang kondusif dan penuh perhatian.

Secara nasional, perhatian terhadap program Sekolah Rakyat juga ditunjukkan oleh pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 31 Pekanbaru, Riau, guna memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran.

Dalam kunjungannya, Menko Polkam menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Ia menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif memantau perkembangan program tersebut untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan serta tujuan awal program dapat tercapai secara optimal.

Ia juga mengapresiasi perkembangan SRMA 31 Pekanbaru yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam waktu relatif singkat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut, pemerintah menilai Sekolah Rakyat sebagai bagian strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Program ini diyakini mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menko Polkam juga mendorong para siswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal, mengingat pendidikan menjadi kunci utama dalam menentukan masa depan. Di sisi lain, peran guru dinilai sangat krusial sebagai ujung tombak dalam membentuk karakter dan mental generasi muda. Para pendidik diharapkan mampu membimbing siswa dengan penuh dedikasi, termasuk dalam membangun sikap dan perilaku yang positif.

Sementara itu, pihak sekolah di Pekanbaru menyampaikan bahwa saat ini terdapat puluhan siswa dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan dengan sistem berasrama. Proses pembelajaran berlangsung secara intensif, tidak hanya di kelas, tetapi juga melalui pembinaan di lingkungan asrama, yang dinilai mampu mendukung perkembangan akademik maupun karakter siswa.

Para siswa mengakui bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat membantu mereka, terutama karena fasilitas pendidikan yang disediakan secara lengkap. Program ini dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Keberhasilan implementasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah juga tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Sinergi tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.
Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan agar program Sekolah Rakyat dapat terus berkembang. Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penguatan kurikulum berbasis karakter menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Secara keseluruhan, program Sekolah Rakyat kini semakin menunjukkan peran strategisnya sebagai solusi dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membentuk generasi muda yang berdaya saing dan berkarakter. Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*) Analis Sosial dan Pendidikan

Oleh: Aditya Nugraha
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat (SR), yang kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini justru tetap diprioritaskan karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak diarahkan pada pemangkasan program strategis, melainkan pada pengurangan belanja yang dinilai kurang produktif. Pemerintah, menurutnya, melakukan penyisiran terhadap pos-pos anggaran yang tidak memberikan manfaat signifikan, kemudian mengalihkan anggaran tersebut untuk memperkuat program prioritas seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia berpandangan bahwa langkah realokasi anggaran tersebut merupakan upaya untuk memastikan setiap penggunaan dana negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program-program yang mampu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, termasuk di sektor pendidikan, menjadi fokus utama dalam kebijakan ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa program unggulan pemerintah tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran. Pemerintah tetap berupaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 agar tetap terkendali, namun tanpa mengorbankan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Komitmen ini mempertegas bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pembangunan nasional. Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas generasi muda.

Implementasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan dampak positif yang nyata. Para siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter melalui berbagai aktivitas, termasuk kegiatan seni dan penguatan nilai-nilai kedisiplinan. Dukungan berupa perlengkapan sekolah turut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan para siswa.

Interaksi langsung antara pemerintah daerah dan siswa Sekolah Rakyat juga memberikan dampak psikologis yang positif. Kehadiran pemimpin di tengah siswa dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar serta menumbuhkan rasa percaya diri, terutama bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi sederhana.

Para siswa merasakan perubahan signifikan sejak bergabung dalam program ini. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pembinaan sikap dan dorongan untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Lingkungan belajar yang suportif, ditambah dengan peran aktif guru, menciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan membangun.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap program Sekolah Rakyat juga terus diperkuat. Pemerintah pusat secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan.

Peninjauan langsung yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, di salah satu Sekolah Rakyat Menengah Atas di Pekanbaru menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah ingin memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awal, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah melihat adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat. Hal ini dinilai sebagai hasil dari sinergi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai solusi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara pembelajaran akademik dan pembinaan karakter, program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental dan berakhlak.

Peran guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Pemerintah menilai bahwa tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, dedikasi dan komitmen guru dalam membimbing siswa menjadi aspek penting yang terus diperkuat.

Di sisi lain, sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di beberapa Sekolah Rakyat dinilai mampu mendukung pembinaan yang lebih intensif. Siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga mendapatkan pendampingan di luar jam pelajaran yang berkontribusi terhadap perkembangan akademik dan karakter mereka.

Para siswa juga mengakui bahwa keberadaan Sekolah Rakyat memberikan peluang yang sebelumnya sulit mereka akses. Fasilitas pendidikan yang disediakan secara lengkap menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan semangat belajar. Program ini dinilai membuka jalan bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat kini semakin menunjukkan peran strategisnya sebagai solusi dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Dengan komitmen kuat dari pemerintah serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Melalui penguatan program ini, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan dan menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

*) Pengamat Isu Pembangunan dan SDM

JAKARTA – Geliat ekonomi masyarakat yang meningkat pesat di penghujung Maret 2026 menjadi berkah tersendiri bagi jutaan pelaku UMKM di berbagai daerah. Di tengah derasnya arus perputaran uang, pemerintah pun bergerak menyiapkan peta jalan agar momentum ini tak hanya sekadar musiman.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memproyeksikan perputaran uang pada periode mudik tahun ini bisa menembus angka Rp161,88 triliun, didorong oleh tingginya mobilitas masyarakat yang mencapai 143,9 juta pemudik atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia.

“Jika per keluarga membawa uang sebesar Rp4.125.000, naik 10 persen dari tahun 2025, maka potensi perputaran uang mencapai Rp148,39 triliun, naik sekitar 8 persen dari tahun sebelumnya,” ujar Sarman.

Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada warung makan yang kehabisan stok, lapak oleh-oleh yang diserbu pembeli, hingga pengrajin lokal yang lembur memenuhi pesanan. Sektor pariwisata dan UMKM daerah diprediksi merasakan lonjakan omzet signifikan, khususnya dari perdagangan makanan, minuman, suvenir, dan produk khas daerah.

Konsumsi rumah tangga secara keseluruhan diperkirakan tumbuh 10–15 persen, yang pada gilirannya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I-2026.
Untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat, Sarman menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.

“Yang paling penting, pemerintah dapat menjaga psikologi masyarakat dengan memberikan jaminan bahwa ketersediaan BBM dan gas selalu terpenuhi, sehingga masyarakat tidak ragu membelanjakan uangnya di daerah masing-masing,” tegasnya.

Namun pemerintah sadar, lonjakan sesaat belum cukup. Dibutuhkan sistem yang membuat UMKM benar-benar tumbuh berkelanjutan. Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat UMKM sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah ketiadaan tolok ukur yang jelas soal UMKM “naik kelas”. Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, menyerukan perlunya definisi yang konkret.

“Apakah naik kelas berarti bertambahnya jumlah pegawai, aset, omzet, atau meningkatnya literasi keuangan pelaku usaha?” ujar Tina, mendorong pemerintah segera merumuskan kriteria yang terukur.

Pemerintah juga menyoroti proporsi wirausaha perempuan di Indonesia yang masih berada di kisaran 37 persen, serta mendorong pentingnya legalitas usaha lewat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.

Perputaran uang yang besar kini bertemu dengan kebijakan yang makin terarah. Bagi jutaan pelaku UMKM, inilah saat yang tepat untuk bukan sekadar bertahan — tetapi benar-benar naik kelas.